pendapat akhir partai demdkrasi indonesia dewan …berkas.dpr.go.id/armus/file/lampiran/leg_1... ·...
TRANSCRIPT
'f '· '
'*.·:;,,.,·'
PENDAPAT AKHIR F~AKSI PARTAI DEMDKRASI INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-LJNDANG
TEN TANG 1~ PERKERETAAPIAAN
2- LALLI LINTAS DAN ANGKLJTAN JALAN 3- PENERBANGAN
J
7·2 rll ·""', . . .
rt t J$ M'l'/''':J'N· ., 'I f -
DEWAN PERW Af\ILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Sekretariat: Jalan Gatot Subroto, Telp. 5715425, 5715560 JAKARTA 10270
KATA AKtHR Ff<AKSI PARTAI DEl"IOKRASI INDONESIA DPH RI
TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG DI BlDANG TRANSPORTASI
TENTANG 1. P E R K ~ R E T A A P I A N
2. LALLI LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 3. P E N E R B A N G A N
Dibacakan 'oleh 1· Ir. H. Anwar Datuk No. Anggota · a A - 363
A~s~lamu'al~ikum Wr. Wb.
M E R D E K A
Yang terhormat Saudara Ketua Sidanga
Yang terhormat Saud~ra Menteri Perhubungan beserta Stat;
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan;
'Sidang Paripurna yang kami muliakan.
Tuhan Yand Maha Esa, atas berkat rachmat~Nya, kita dapat mengi-
kuti sidang paripurna hari ini dalam keadaan sahat wal'afiat,
u11tuk bersama-sama mendengarkan pendapat akhir dalam sidang Dewan
p~da hari ini dari Fraksi terhadap Rancangan Undang-undang Ten
t."\ng Per·kerc>taapian, Rancangan Undang-undii\nl;J Ten tanc.;i Lal u Lin ti .. ~s
J~lan, dan Rancang~n Undang-undang Tentang Penerbang~n.
D,:,lam ke~;;empat.<:m ini pula Frakui Partai O€~mo~:r'i:1si Indone~~ia
mi:myampaikan l.tc.:~p::m t.erima kasih yc:mg Gf~bE'r><.:11·-l><.c!s;arnya at<.~s
kesempatan yang diberikan, untuk manyam~aikan p~ndapat akhir
t1·~rh.:1dap ketiga F~<~n1:.:-,\ngan LJndang-Ltnd·:;ing tersc:but., yang sec.::\rcl
tuntas· tel~:,h d.U::>ahd!5 oleh f'ans-.us ben~ama Penu:.•rinl:.:\l'l, d.=1n telah
dj.persiapl·: . .:.'ln dc:dam bentuk rumusan ter-akhir pad.::\ SJ.de.mg hari ini
20 Maret 1992 sebag~imana tadi telah dilaporkan secara rinci oleh
K12b.1.a Pans1.1s.
5idang Dowan yang k~mi muliakan • . . ·
OJlam ke~empata~ yang sangat berbahagia ini Fraksi Partai Demo
krasi Indonesia ingin menegAskan sekali lagi, betapa pentingnya
adanya perangkat peraturan perun~ang-undangan di bidang tranGpor-
.i· ~---------_ ....... ___ ;..;.__.;.._ _____ ~------1!1!11!1!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~,,M.~~;,,,r.• .. -
.?m ,,.,7~~""1171 mrmttstt:!:rrtntffW . 'T L .· I ' I I . . ' . ' I ..
· .. ·-,7 .. ,,.T rii 1
2 -
tasi yang ;diatur dalam satuan yang utuh dan terp~du, sehingga ) . ;
dapat menjadi dasar hukum yang kokoh dalam penyelen~garaan perhu-
bungan sesuai dengan kedudukan dan peranannya yang ~ang~t strate
gis dalam kehidupan bangsa.
Dahwa peraturan perundang-undangan di Bidang Transportasi yang
clda pada saat ini, baik yang berasal dari berbagai undang-undang
~tau peratur~n lain yang dibentuk pada masa Pem8rintah Hindia
Delanda, maupun peraturan perundang-undangan y~ng dibentuk pada
masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia~ kesemua mudah tidak
ciapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang telah berkembang pesat
selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
n1akin canggih, oleh karena itu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
nienyambut balk dJ.ajukannya keempat · Rancangan Undang-Ltndang di
bidang transportasi sebagaimana tersebut di atas.
Dahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-undang di Didang Trans-
portasi ini~ Fraksi Partai Demokrasi Indonesia bertolok ukur
kepada masalah-masctlah yang berkaitan dengan aspirasi maayarclkat
secara luas~ baik bagi mereka yan~ mempuny~i kepentingan langsung
maupun yang tidak langsung, sem~ta-mata dengan maksud untuk dapat . '
rnemperseinb.::1hkan k8pada _ masy.:.,raka t sua tu perundang-µndangan yang
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas~ serta
oiengantisipasi kebutuhan dan perkembangan dimaaa-masa yang akdn
ciatang, dengan demikian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia sangat
11iengharapkan bahw'\ Undang Undang di Bidang Transpo1rtasi ini dapat
Lerlaku dalam kurun waktu yang relatif lama ddn tidak mudah
usang, di. pihak lain Fraksi berpendapat bahwa bahwa Undang Undang
cii Bidang Transportasi in~.akan mengatur masalah-masalah yang i
bersifat pokok, sedangkan secara rinci akan diatur dalam pera-
luran-peraturan ~elaksanaannya, maka harus dipertimbangkan secara
~eseluruhan, dangan catatan seluruh permas~lahan yang telah
cJiatur dal am p~·aturan perundang-w1d.:mgan yang l .:1mi:.'\ dan y.;:mg
dirasakan masih relevant untuk dipertahankan.parlu diakomcdasikan
ciaJam k•-empat RUU di Bidang Transporasi ini dengan demikian
tidak terjadi kevdkuman hukum dalam pelaksanaan opGrasional di
rnasa-masa mendatang.
Sidang yang kami muliakan,
Lerdasarkan hal~hcil yang telah kami uraikan di ata5, dalam pe
nyempurnaan RUU di Bidang Transportasi ini Fraksi P~rtai Demokra-
-----------·----·------· - - ------'
/'.,1··' '·
- 3 -
5i Indonesi~ telah memusatkan perhatian atas beberpa aspek pen
ting yang harus menjadi tekanan dal~m Rancangan Undang-undang
yaitu :
1. Aspek pelayan~n masyarakat dalam mengantisipasi
gan
per··kemban-
kebutuhan jasa perhubungan yang berkaitan dengan
penduduk dan sumber daya alam yang tidak merata. Selain .itu
karena keadaan geografis dimana Indonesia terletak pada posisi
silang di antara 2 samudara dan 2 benua besar, dengan rcntdng
geografisnya 1/8 dari muka bumi. Sehingga secara jurisdiksi
kadaulatan nasion~l hendaknya dimanfaatkan untuk kepenting~n
ekonomi nasional dan membawa keuntungan bagi perusahaan-µeru
sahaan penerbangan, maupun pelayaran nasional sel1ing~Ja menj c.:1di
kuat.
2. Aspek pembinaan transportasi yang diarahkan Ltntuk men.ing k.::1 tkan
per.an serta intE~r dan antar moda angkutan dal.::1m kf1SFdur-uh•rn
moda transportasi secara terpadu.
3. Aspek kesatuan dan persatuan bangsa dalarn rangka
Nusantara yang memandang rakyat, bangsa, negara~ wilayah
nusantara : darat, l.aut dan udara sebagai satL1 kestu<Jn yang
utuh dan tidak terpisahkan, sebagc:.dmana terc:ermin d<:i 1 iilll l .;;un
bang Negara Bhinneka Tunggal Ika.
;~. Aspek pemerataan, karena mod.a transportasi darat, laut
udara merupakan tatanan sebagai penghubung, baik antara pusat
dc:.\n daerah antara daerah yang satu dengan daer-.;:1f·i yang 1 ~~in,
maupun di D~erah itu sendiri, serta hubungan antar bangsa~
perlu lebih ditingkatkan peranannya dalam mendukung pem~rataan
pembangunan nasional.
~. Aspek kesatuan sistem, dengan penegasan bahwa tiap-tiap mod a
transportasi harus dapat beroperasi secara fungsianal, e1isien
dan efektif~ sehingga melengkapi satu dengah liilinnya · c:Jc.d•:1m
satu Jaraingc:.m yang· tarpadu, baik inter maL1pL1n an tar n;odd
angkutan dale:\m satu sistem transportasi, dengan tetap mengut~,---
makan kepentingan umum.
1)tas dasar pemikiran sebagaimana ·diuraikan di atas,
. !
- --·-·-- -~-·J
I . ,.r-~
- 4 -
satu sistem transportasi nasion~l yang didasarkan kepada pende
katan sistem terpadu dengan demikian ~e-empat Rancangan Undang
undang di Bidang transportasi, harus mampu menentukan arah dan
tuJuan pembangunan perhubungan nasional.
Adapun tujuan pembangunan sebagaimana digariskan dalam GBHN, maka
sebagai tolok ukur keberhasilan Sistem Transportasi Nasional
adalah sebagai berikut 1 .
1) Peningkatan kemampuan perhubungan agar lebih luas, tertib,
teratur, aman, lancar, cepat, tepat waktu, e·fisien~ dan e·f<::_.k-
tif dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyar<..'-\kat.
2) Meningkatkan kehidupan masyarakat dan mendorong pemerataan
pembangunan keseluruh wilayah tan~h air dan seluruh lapisan
masyara~~a t.
3J Mengembangkan potensi transportasi dan meningkatkan paran
serta masyarakat.
4) Meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaan
mutu pelayanan dalam pengelolaan moda transportasi.
5) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang tepat dan hemat
berenergi.
6) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia yang
mempunyai keahlian dan ketrampilan dibidang transportasi. ,,, '
7) Mengembangkan perwujudan dan semangat Waw~san Nusantara.
8) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi.
S<ludara Pimpinan,
Sidang Dewan yang kami muliakan.
P8rkenankalah selanjutnya Fraksi Partai Demokr~si Indonesia dalam
k~sempatan ini ingin menca~at beberapa masalah yang penting~ yanQ
telah disepakati dan dituangkan dalam 3 Rancangan Undang-undang
ycing telah disempYrnakan, baik dalam Konsideran, Batang Tubutl~
·- I
i
1'··5..1 '~·.· .... ·<: ... , ._,.~. ·:· ~ ... " '
·,.,
- 5
yang diJabarkan dalam Pasal-pasalnya, maupun dalam penJelasannya.
. , .. r'
I. Raocao99n Uodanq-uodaqg tentaog ferkeret~apian
···'I•·
1. Bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transpor
tasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi
lain, mempunyai karakter dan keunggulan tersendiri, karena
merupakan alat angkut yang bersifat massal dan dengan tarif
angkutan yang relatif murah, sehingga terjangkau oleh
masyarakat berpenghasilan rendah.
Bahwa moda transportasi ini mempuny.ai seJarah yang cukup
lama di Indonesia, tetapi pengaturannya masih merupakan
produk Hindia Belanda, sedangkan pengaturannya yang dibuat
sejak Proklamasi Kemerdekaan yang masih bersumber dari UUD
RIS dan UUDS yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkem
bang~n keadaan, oleh kareria itu perlu dibuat Undang-undang
Tentang Perkeretaapian yang baru.
B~hwa motivasi, filosifi, dan latar bekalakang diajukannya
Rancangan Undang UncfClng Parkeretaapian telah digambar-k.:rn
secara jelas, yang menyatakan bahwa Perkeretaapian seb<lyai
salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari
moda-moda transportasi lain.yang ditata dalam satu sisten1
transportasi nasional, mempunyai karakteristik pengangkutan
secara massal dan keunggulan perlu lebih dikembangkan
potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai p~nghubung
wilayah baik nasional, maupun internasional sebagai penun
jangJ penndorong, penggerak pembangunan nasional demi
peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyambut baik kr~p~da
semuc.~ , f raksi dan Pemer intah yang pad a akhi rny.:.1 ddp~l t mt~·ma
hami dan menerima untuk dicantumkannya Pasal 33 UUD 1945
sebagai acuan dan landasan hukum Rancangan Undang-und~ng
Perkeretaapian disamping Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 dyat
(1) •
Dengan demikian diterimanya Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat
(1), dan UUD 1945 adalah hasil maksimal yang dicapai berda
sarkan permufakatan secara bulat, oleh karena itu s~mua
pihak berkewajiban mentaatinya •
?Li : .· ·.·.' '. " ' .· '• .
. ,
, ...... - 6 -
3. Banwa 1n·asalah pembinaan dan pehyeleggaraan Perker-et"-<-api
an oleh Pansus telah dirumuskah secara tepat sebagaimana
diatur dalam Bab III dan Bab IV.
Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Rancangan Undang-uridang yang
telah disempurnakan ditegaskan, bahwa perkeretaapian dikua
sai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemer-intah
yang diarahkan untuk meningkatkan peranserta angkutan
kereta api dalam keaeluruhan moda transportasi secara
terpadu, seda~gkan dalam Pasal 6 Rancangan Undang-undang
telah diatur, bahwa penyelenggaraan perkeretaapian dilaku
kan. oleh Pemerintah dan pelaksanaannya diserahkan kepada
badan penyelenggara yang dibentuk untuk itu, sedangkan
badan usaha lain sel~in badan penyelenggara dapat diikut
sertakan dalam ~angka bekerja sama dengan badan penyeleng
gara, dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan badan usaha
lain disini adalah koperasi, swasta, maupun BUMN yang
merupakan pelaku-pelaku ekonomi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 UUD 1945.
Pemerintah tetap ~en~ediakan dan merawat prasarana kereta
api. yang dapat dilimpahkan kepada Badan Penyelenggara.
Dalam kerj~sama antar b~dan penyelenggara dan badan usaha
lain, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia meminta kepada
Pemerintah maupun pada badan penyelenggara agar azas pe
merataan berusaha betul-betul dihadirkan dalam kerjas:;ama
tersebut, sehingga tidak terjadi penumpukkan pada salah
satu kelompok atau golongan.
Selanjutnya mengenai Stasiun dijelaskan merupakan tempat
kereta api berangkat dan berhenti untuk melayani naik
turunnya penumpang dan atau bongkar muat kecuali dalam hal
hal tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara. Selain
berfungsi sebagai tempat ~aik atau turunnya penumpang at~u
bongkar muat barang di stasiun dapat dilakukan kegiatan
usaha penunjang angkutan kereta api antara lain pe1to-
koan, restaurant, perkantoran, perhotelan, tentunya aepan
jang tidak mengganggu fungsi pokok stasiun. Fraksi Par-tai
Demokrasi Indonesia memint~ agar dalam melaksanakan usaha
usaha penunjang ini penyelenggara bekerja sama sejauh
mungk in dengc.'\n pengL1saha-pengusaha ekonomi 1 emah.
? . ( ·· . .:-·. ". ,' .. ,,
. "'
_,,:i, •
;;.'!"& ··· Cdt' · i" ,.
- 7 -
Fraksi POI sangat prihatin terhadap perjalanan Keretaapi
khususnya dalam menghadapi hari-hari Lebaran maupun hari
hari Liburan Sekolah, dimana sampai dengan saat ini masih
terlihat para penumpang berjejal, tidak hanya di dalam
gerbong, tetapi sampai ke atap dari gerbong-gerbong penum
pang.
Keadaan ini menggamberkan bahwa Perkeretaapian kita belum
bersikap memanusiawikan masyarakat kecil. Frahd Partai
Demokrasi Indonesia meminta agar Pemerintah harus sanggup
menyediakan alat angkut Kereta-Api yang memadai, baik
jumlah maupun frekwensinya," sehingga w::mg c:ilik dap.:.\t. tLwut
menikmati. secara wajar hasil pembangun~n ini~ khususnya di
bidang transportasi Keretaapi.
Fraksi Partai DemokFasi lndonesia betul-betul ingin mene
kankan bahwa penumpang atau barang · yang telah memenuhi
syarat-syarat umum angkutan, wajib diangkut oleh badan
penyelenggara, dan jika terjadi pembatalan pemberangk~tan
perjalanan kereta api, badan penyelenggar~-\ wajib mengc::·mbdl
ikan jumlah biaya yang t~lah dibayar oleh penumpcing dan
atau pengirim barang.
Dengan demikian penumpang yang telah mempunyai karcis
perjalanan
sehingga
masyarakat
bepergian
merasa aman dan terjamin at.as peJalananny~,
melalui Undang-undang ini . keragu-raguan pada
yang telah mempunyai ticket belum tentu dapat
d.:1pat hilang.
Selain itu badan penyelengg~ra bertanggung jawab atas keru
gian yang diderita oleh pengguna jasa dan at~u pihak ketiga
yang. timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan keretcl
api. Dilain pihak penyelenggara diberi wewenang untuk
mengadakan penertiban terhadap perjalanan kereta api,
sehingga perJalancm kereta api betul-betul dapat drnan,
nyaman, cepat, tepat, teratur dengan biaya yang terjangkaL1
oleh day,a bel i masyaraka t. Ada.pun s truk tL1r dan go 1 oncJan
tarif angkutan kereta api ditetapkan oleh Pemerintah~
tetapi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia meminta Pemerintah
memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas~
tan pa melupakan peningkatan mutu pelayanan.
t.i:::i:I,;,; • . •, 119, .. ,
~ ... '.J:: '~· .";"' .• ·. ,~-: •
.., .
- a -
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia sangat mendukung keten
tuan dalam RUU ini dimana penderita cacat dan atau orang
sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus
dalam bidang angkutan kereta api.
Dengan demikian melal~i Undang Undang Tentang Perkeretaapi
an ini, kita telah berusaha memenuhi Pasal 27 UUD 1945
dimana segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam
hu~~um dan Pemerintahan se.rta berhak atas peker-j aan dc.1n
penghidupan yang layak bagi keman~siaan.
5. Jent~ng K~tentuao Pidaqa.
Bahwa Rancangan Undang-undang perkeretaapian yang telah
disempurnakan ini telah mengatur ketentuan pidana sebagai -
mana telah dirumuskan dalam P~sal 37 sampai dengan Pasal 42
Rancangan Undang-undang yang menegaskan adanya sanksi
sanksi pidana terhadap pelanggaran norma-norma yang diatur
tersebar dalam Rancangan Undang-undang baik yang menyangkut
tindak pidana ~erat yang dikatagorikan kejahatan, maupun
tindak pidana .ringan yang secara keseluruhan dipanddng
cukup mampu untuk mencegah terJadinya pelanggaran-pelang
garan terhadap norma-norma tersebut.
6. D'.mj:e:1r:i_q Ket~n~t.h•an Peral ih9n dan Penutup.
Bahwa dalam Rancangan Undang-undang perkeretaapian yang
telah mengalami ~enyempurnaan ini telah ditegaskan adanya 7
~er- aturan perundang-und~ngan peninggalan Pemerintah
Hindia Belandc.~ yang dinyatakan dicabut d.:m tidak bc·r.l<A~:u
lagi dengan adanya pencabutan tersebut untuk mengisi keko
songan hukum yang mungkin timbul dengan berlakunya Unddng -
undang ini maka diaturl~h dalam ketentuan PeralihJn ini
yang menyatakan, bahwa semua peraturan pelaksanaan meng~nai
perkeretaapian yang dinyat.ak.an masih tetap berlaku sepan
jang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Undang-undang ini.
Saudara Ketua Sidang,
Saudara Mentari Perhub~ngan RI, dan
Hadirin yang kami muliakan •.
Perkenanka.n kami selanjutnya membahas mengenai Rdncangan
Undang Undang.Tentang Lalu Lint~s dan Angkutan Jalan.
-·9 -
Dal am
ingin
oleh
pemb~hasan ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
mencatat beberapa hal penting yang tidak disepakati
c:angan
belum
Pansus, dan t.elah dituang~~an secara Jelas dalc.1m
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
disempurnakan, baik dalam konsideran, Batang
maupun dalam penjelasannya.
1. Ten tanq Kon.~~_.Ltj_erao
Ran-
yang
Tubuhp
Pada dasarnya Konsideran adalah motivasi,
landasan hukum dari suatu Undang-u~dang
dalam Batang Tubuhnya.
filosofi, dan
yang terjabar
Sebenarnya transportasi t~rpadu dalam sektor perhubungan
diamanatkan oleh GBHN, yang semestinya tercantum dcilam
Konsideran Mengingat, akan tetapi karena dengan pertim
bangan bahwa GBHN adalah landasan oper~sional yang tiap
lima tahun sekali diadakan peninjauan kembali maka Fraksi
Parta~ Demokrasi Indonesia mengusulkan Rancangan Undang
undang tentang transportasi Nasional untuk dipakai sebagai
dasar hukumnya, sekalipun di Pansus belum memperolc-~h
kesepak~tan. Meskipun demikian dengan usaha bersama Pansus
telah merumuskan Konsideran Menimbang huruf b sedemikian
rupa, sehingga didalamnya tersurat dan tersirat adanya
transportasi secara terpadu, ~ebagaimana diamanatkan oleh
GBHN.
2. Asas dan TujJJ~
Setelah Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Peme
rintah disempurnakan·oleh Pansus, maka tampak lebih mantap
tentang asas, maupun tujuan transportasi sebagaim~na
tertuang dalam Pasal 2 ~an Pasal 3 Rancangan Undang-un-,
dang, khususnya Pasal 3 yang menegaskan, bahwa transport~-
si Jalan diselenggarakan. ~engan tujuan Untuk mewujudkan " J
Lalu Lintas dan Angkutan 'Jalan dengan selamat~ aman~ "
cepat, l.ant:<.c:,r, tertib, teratur, nyaman d<.'\n efisien marnpu
menadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh
pelosok wilayah darat~n, untuk menunjang pemerataan,
pertumbuhan dan stabilitas seb.gai pendorong, penggerak,
dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang
terjangkau oleh daya kemampuan masyarakat •
..... · ... : ... _._ .. _. - ·- ·~···--··---.
--1
- 10 -
3. P~J!Lbina,m.L. Prasar.;i,na, termas1.,1k peoqe l gJ a0_!J..fl_y_,l!.
Setelah diadakan penyempurnaan dalam Pansus~ maka baik
pembinaan prasarana termasuk pengelolaannya kini telah
tergambar cukup jelas dan mantap sebagaimana dirL1mu::;kan
dalam Bab III dan Bab IV, Pasal 4 sampai dengan Pasal 10
~Rancang~n Undang-undang
4. I en tang Kgn.~1 .. ~rssn dan Peng_§J.!!qdi.
Rancangan Undang-undang telah disempurnakan yang berkaitan
dengan masalah kendaraan yang berkaitan dengan persyaratan
teknis dan laik jalan, masalah pengujian, pendaftaran,
bengkel umum pemeriksaan kendaraa~. di jalan, tentang
persyarat~n pengemudi telah diatur d~ .am suatu pengaturan
tentang pengemudi.
Dalam penyelenggaraan izin ~engemudi yang akan diatur oleh
Peraturan Pemerintah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
meminta agar sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah tidak
melalui kerja sama dengan swasta, karena dengan memakai
Jalur kerja sama ini dapat mengakibatkan biaya tinygi
sehingga ·mengurangi pendapatan negara, karena adanyd
penambahan mata rantai. Adapun alasan karena kekurangan
dana, hal ini dapat diatasi mengingat jumlah pendapat~n
dari surat izin-izin ini cukup besar. Fraksi Partai Demok
rasi Indonesia setuju peran swasta ditingkatkan dalam
mendukung pembangunan, tetapi bukan dengan menswastanisasi
sebagian atau seluruh tugas-tugas pelayanan masyarakat
yang wajib dilakukan oleh Pemerintah.
:5 • Tun t §1....o..g_...lJ.a fs~o..._!s_ewa j i ban pen q ern11£lU}-£D . .flk.!.?2.'3 h d <HJ._gk qJ_<All
Y.IIlhUD d c:~ !l_11~llil9.!-..l.O c~ j as 9 •
Dalam Ranc::.::mo.;:m Undang-undang yang telah disc•mpurnakan .11iJ.
telah diatur tentang hak dan kewajiban pemilik k~ndarddn,
pengemudi, pengusaha angkutan umum dan pengguna jasa,
sehingga menjadi cukup jelas masalah hak, kewajiban dan
tanggung jawabnya maaing-masing.
6. Ket~ntuan Pidana.
l
-·11 -
Bahwa ketentuan pidana yang diatyur dalam Bab tersendiri
khususnya yang berkaitan dengan larangan , wajib ditaati
oleh siapa saja, dengan pengertian yang prefentif dan
represif.
Saudara Ketua Sidang,
Saudara Menteri Perhubungan RI, dan
Hadir;in yang kami hormati. ' .. ·V
Perkenankan kami selanjMtnya membahas RUU. Tentang Pener
bangan.
1. Paralel dengan pembahasan RUU. Tentang Perkeretaapian,
maka motivasi, folosofi ~an latar belakang disyahkannya
RUU tentang Penerbangan ini telah dengan jelas dirumuskan
dalam konsiderans dengan r~musan sebagai berikut =
ditata dalam sistem transporta~i nasional yang dinamis dan
mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan~ mt-?mpuny~-:<.i
karateristik mampu mencapai tujuan dalam merata cepat,
berteknologi tinggi dan ~em~rlukan tingkat keselamdtan
tinggi perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkat
kan peran.::rnnya sebagai penghubung wilayah baik nasional
maupun intc•rnasional, seb,agai penunj ang, pendor-ong, dan
penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahte
raan rakyat.
2 •. P.s 1 a.m_~...n..~?.Jdc.'!r9ns tl!=ng ingat
F't:?mbahc:1san Konsiderans Mengingat ini tel ah dial ami s;ama ·'
dengan pada waktu pembahasan-RUU tentang Perkeretaapian
dan RUU t~ntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada
akhirnya disepakati oleh semua Fraksi dan Pemerintah
di ma- sukannya Pasal 33 UUD 1945, di samping Pa~l
ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).
Di samping itu mengingat Indonesia sebagai salah satu
Negara Anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
(International Civil Aviation Organization disebut ICAOJ,
maka katentuan-ketentuan pene~bangan internasional seba-
gaimana tercantum dalam Konvensi Chicago 1944 beserta
Anne:.:es d.;m dokumen-doki-umen teknis· opt::>rasionalnya S!~rta
Konvensi Jnternasional terkait lainnya, merupakan keten
tuan yang harus ditaati sesuai dengan kepentingan nasio-
.....
,.
;.'~ - 12 -
nal, meskipun hal ini tidak dicantumkan dalam konsiderans
mengingat, akan tetapi ditegaskan dalam penjelasan umum
RUU sebagai penyempurnaan RUU yang diajukan oleh Pemerin
tah.
3. Tentcmg Pt::~.mbinaan dsn Peoyelengg9raan
Bahwa masalah pembinaan dan penyelenggaraan ini telah
dirumuskan secara tepat sebagaimana diatur dalam Dab IV.
Dalam Pasal 7 RUU yang talah disempurnakan ditegaskan,
bahwa penerbangan dikuasi oleh Negara dan pembinaannya
dilc:.'\kukcu1 ale~ Pemerintah, dan pf·mb.inaan penerbiilngan
.tersebut diarahkari untu~ meningkatkan secara terpadu,
terwujudnya sarana dan prasarana penerbangan yang andal,
sumber daya manusia yang profesional serta didukung
industri penerbangan pesawat terbang nasional yang tang-
guh, dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan
raka t.
Dal am pembinaan ini Fraksi Par-t.::d
Pemerintah memperhafikan
Demokrasi Indont0sia
meminta betul-betul mr21 HJ end i
kedudukan perusahaan penerbangan Garuda sebayai perusa
haan pembawa bendera negara kita. Perusahaan berseJcirah
ini yang pada awalnya dimulai dari sebuah pesawat Dakota
hasil sumbangan rakyat Aceh telah berkembang dan menjadi
kebanggaan nasional bangsa Indonesia disaat revolusi
fisik yang lalu jangan sampai d~lam pembinaan lebih
lanjut dilupakan, yang pada akhirnya Perusahaan penerban
gan Garuda dapat hanya menjadi satu catatan sejarah saJa,
karena dalam pembinaannya sering terjadi seperti apa y~ng
diumpamakan ada anak Emas dan anak Loyang, sehingga
terjadi ada bayi yang langsung dapat berjalan karena
mendapat ASI yang melimpah ruah, sedangkan di lain pihak
ada Kakak~ya yang jauh lebih tua, kalau berjalan masih
terseok-seok.
Dalam usaha kerja sama udara secara bilateral dengan
negara lain, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia memint~
agar· Pemer-intah tetap meinegang pada kepentingan bangsa
dan negara, sehingga hasil kerjasama tersebut menguntung
kan bii:\gi pE~rtumbuhan ekonomi maupun kesej ahteraan rak ya t.
·'_..,_
~I, . . . .
.....
- 13 -
Dalam hal ini telah diatur tentang Bandara Udara, penye
lenggaraan Bandara udara, begitu pula daldm Bab IX telah
d ia tur ten tang pencarian .. dan pertol ong.:.u1 kece 1 ak<i>.<'.Hl ~;urta
penelitian sebab-sebab kecel~kaan dsb.
5. Ket~nt_lli~ __ pidsoa,. Ke!;eotuan PerqLiha1i_.9an ___ !:itleo...tqi.i[l
f P.QLI tJ:!.E_
Sesuai dengan RUU Tentang Perkeretaapian dao RUU. Tentang~ ' ~ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Tentng Penerbangan·
~
ini disempurnakan deMgan rumusan Ketentuan Pidana, Keten-·
tuan Peralihan dan Penutup, yang kiranya tidak perlu kami
uraikan sdtu persatu.
Saudara Pimpinan,
Saudara ment~ri Perhubungan Besert~ St~f,
~idang yang k~mi muliakan.
Set~lah mengadakan peninjauan tentang materi dan subtansi R~n-
Undang-Undang Tentang Perkeretaapian, Lalu c:angan
Angkutan Jalan dan Rancangan Undang Undang Tentang F'en er· ban lJ an
yang telah disempurnakan dan disepakati Pansus, perkemankan lah
dalam kesempatan .ini kami menyampaikan b~berapa hal
pendapat, usul dan saran sebagai .berikut
1. Fraksi Partai D~mokrasi Indonesia mengharapkan kepada Pemerin
tah setelah ke-3 Rancangan Undang-undang ini disyahkan menJadi
Undang · Un dang, agar segera dikeluarkan peraturan-peraturan
pfJ';laksana~rnya b<:.HJi permasalahan yang belL1m diatur, sedan<Jkan
peraturan pe-undang-undangan yang kini masih berlaku untuk
segera disesuaikan dan disempurnakan dengan ketentuan-keten
tuan ke-3 Und.::1ng-Undang ini dengan maksL1d agar demikian
Undang Undang Tentang Perkeretaapian, Undang Undang Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ~an Undang Undang Tentang
Penerbanga, ini menjadi efektif berlaku dan dapat dilaksan~kan
dengan segera ,•
2. Fraksi F'e:irtai Dt?mokrasi Indonesia mengharapkan w..::-rhatian d.;,1ri
kita semua, lebih-lebih dari Pemerintah beserta seluruh Apa-
ratnya, setelah Ke - 3 Rancangan Undang-undang ini dis~hkan
menjadi .Undang Undang segera melakukan upaya-upaya memasyara
katkannya secara luas, agar pelaksanaannya akan menjadi lcbih
lanc:ar •.
- 14 -
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengharapkan kepcidd semua
pihak yang terkait dengan operasionalisasi ketiga Un dang--
undc.'\ng ini, C.'l1]dr dapat melaksanakC:1n tugas dungan !3f2baik-bd.ik--
nya, seb<."l.b pi:.~rlu kita sa.dari betapa baik dc1n f:;cmpurnanya
rumus<..'ln keti<;Jc::\ Undang-undang .ini, akan tetapi daL.rn1 peL.;.ksE1-
naannya akan sangat tergantung kepada pelaksanaannya dan untuk
itu sangat diperlukan kejujuran, kesungguhan serta tekad dari
pelaksan~ itu sendiri untuk mencapai sukses yang sebesar-
besarnya sudah barang tentu harus disertai dukungan dari I
.masyarakat yang terJangkau oleh ~etiga Undang-undang ini.
Saudara Pimpinan~ Sidang yang kami muliakan,
Se~entar tadi kita telah mendengarkan bers~na dalam laporannya
bahwa pansus telah dapat melaksanakan tugas dengdn sebaik-
baiknya. Bahwa keberhasilan yang telah dicapai ini tidak l .:1in
berkat kerja sama yang baik antar Pemerintah yang diwakili oleh
Me~teri Perhubungan ~eserta Staf dengan DPR, khususnya dungan
Pansus kerjasama yang baik dan harmonis antara frdksi-fraksi
dengan Pemerintah yang dil~puti semangat kebersamaan keso:-1 LL1an
dan persatua~, keterbukaan, penuh toleransi, tenggang rasa sert~
tanggung jawab bersama dan mendalam, dengan mengutamakan kep0n
tingan yang lebih besar di atas kepenting<..'ln prribadi d<~.n kelompok
nya; dengc:u1 per-kc:1 ta an lain pe 1 aksanaan Demok r-asi Pc:rnc: ;..:isd. l d b1::'nci r··
benar dapat diwuJudkan berdasrkan musyawarah untuk mencapai
mufakat. Bagaimanapun juga pelaksanaan Demokrasi Pancasila hcir·us
tetap terus-menerus dikembangkan dalaef pelaksanaan kchidup~n
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ~arena Demckrasi Panc~si-
la merupakan asset nasional milik bangsa Indonesia ddn
dimiliki oleh bangsa l~in.
t.iddk
Derdasarkan hal~hal yang telah diuraikan di atas dalam k8scmpatan
yang baik ini kami atas nama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
ingin menyampaikan ucapan terima kasih ~erta penghargaan
sebesar-besarnya kepada Pimpinan Pansus yang sucara kolektif dan
terus-menerus telah memimpin persidangan dalam Pansus~ Panja dan
Timt.ts' dengan pent.1h kebijaksanaan dan t01er<..·illsi sc:hingga pt0~1nbica
raan dan pembahas~n ketiga Rancangan Undang-~ndang tentang Per
keretaapian, Li.\lu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ra,ncan(Jd.n Und<..\ng·-
undang te~tang P8nerbang~n dapat berjalan dengan
tertib tid~3.k mengalami htttmbatan yang berarti.
-· -~·~------~....._.._..__ ___ -'---~--------------
'.
. - 15 -
Dengan tulus dan ikhlas Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dalam
kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih serta pengh~rgaan
k.epada. :
1. Saudara Menteri Perhubungan selaku wakil Pemerintah beserta
Staf yang dengdn kesabara:~, kesungguhan, keterbuko-~.:.:.in P serta
sikap yang akomodatif, sehingga sangat membantu kelancara~ . jalannya sidang pad• saat pembahasan Rancangan Undang-undang
yang diajukan.
2. Rekan-rekan dari Fraksi Karya Pembangunan,Fraksi ABRI~ dan
Fraksi Persatuan Pembangunan, yang semuanya telah menyampaikan
sumbangan · pikiran yang sangat berharga dalam usaha bersama
menyempurnakan dan menyele~aikan Rancangan Undang--und<.1ng
tentang Perkeretaapian,
Penerbangan.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
3.·Para Pakar, Nara Sumber serta pihak-pihak lain yang telah
memberikan ~umbangan pikiran dalam penyempurnaan Rancangan Un
dang-undang t~ntang Perkeretaapian, Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan Penerbangan.
4. Rekan-rekan Wartawan, Jajaran RRI/TV-RI, dan segenap pers dan
st"?genap media 111<:1~:as.:\ lainnya yang telah meliput dan menydmpai·-·
kan berita kep~da masyarakat secara luas.
Tidak lupa kami ucapkan terima.kasih serta penghargaan kepada
jajaran Sekret~riat Jenderal DPR-RI khususnya Staf S~kretariat
Pansus besert.::1 ~;elengkapannya, yang sudah bar.::u1g tentu mempu
nyai peranan besar daiam menciptakan kelancaran semua kegiatan
yang terjadi dalam semua persidangan, baik dalam sidang Pdn-
SLISp Panja, d~n Timus~ sehingga k~semuannya diselesaikan
dengan sebaik-baiknya.
i~khirnva Fraksi F-'arta.i L>emokrasi Indonesia. dengan penuh ras..q
i:anggung Je:H-.i ... ::tb dapa.t menerima da.n meny·etujui Ranc<:.inqan Unde1nc1-
undang tentana Per·keretaapian, La.l u Linta.s dan f)ngkut .. o:i.n Ja 1 an d,:.u1
Penerbangan >y•a.ng telah dibaha.s da.n disempurna.Aan oleh P.=1n£•us
untuk ditt?t.;ipkan a«:.<n disyahkan menja.di Undang-und~:ing.
Demikianlah penda~at akhir dari Fraksi Partai Demokrasi Indone-
- 1~ -
sia, atas perhatian dan kesabaran hadirin kami ucapkan banyak
terima kasih.
Wabilahi taufiq walhidayah wassalamu"alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 20 Maret 1992.
.. . ''.· ~ : '•';
I
~