pencegahan pencemaran yuliansyah

Tuesday, May 2, 2023 1

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

Dasar Hukum :UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Kepres No.46 Tahun 1986 Tentang Pengesahan Marpol 73/78Kepres No.52 Tahun 1999 Tentang Pengesahan CLC 1969/1992

Perpres no.21 Tahun 2010 Tentang perlindungan Lingkungan maritimPM.58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

PM.29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan maritim

By YULIANSYAH HARONI,ST.,MT.,M.Mar.E

Seksi PPMK

LINGKUNGAN LAUT

• Lingkungan yang dinamakan Lingkungan Laut (Marine Environment) cakupannya dimulai dari bagian pantai (coastal) dan daerah muara (estuarine) hingga ke tengah samudra, dimulai dari bagian permukaan air hingga dasar perairan yang bermacam-macam tipe kedalamannya dan bentuk morfologisnya.


Ketentuan Umum

Pencegahan Pencemaran : Upaya yang diambil oleh Nakhoda atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal ke perairan.

Penanggulangan Pencemaran: Segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu untuk mengendalikan, mengurangi dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal ke perairan.


Ketentuan Annex Pada Marpol 73/78Annex I : Pencegahan Pencemaran oleh Minyak

Kapal Tangki Minyak : GT 150 atau Lebih Kapal Non Tanker : GT 400 atau lebih

Annex II : Pencegahan Pencemaran bahan cair Kimia beracun (NLS) Kapal tangki – Unlimited Vessel

Annex III : Pencegahan Pencemaran bahan pencemar dalam bentuk kemasan mengacu IMDG – Code - Unlimited Vessel Annex IV : Pencegahan Pencemaran oleh kotoran/limbah dari kapal Kapal GT 200 atau lebih / Mengangkut > 10 OrangAnnex V : Pencegahan Pencemaran oleh sampah Kapal dengan Jenis dan tonnase tertentu Annex VI : Pencegahan Pencemaran Udara

Kapal dengan Jenis dan tonnase tertentu


Klasifikasi Muatan BerbahayaSOLAS 1974-Chapter VII-II

Kelas 1 - Bahan peledakKelas 2 - Gas - gas : dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan.Kelas 3 - Zat - zat cair yang dapat menyalaKelas 4.1 - Zat - zat padat yang dapat menyalaKelas 4.2 - Zat - zat padat yang dapat menyala atau zat - zat yang mudah terbakar sendiri.Kelas 4.3 - Zat - zat padat yang dapat meyala atau zat - zat terkena air mengeluarkan gas -

gas yang dapat menyala.Kelas 5.1 - Zat - zat yang beroksidasiKelas 5.2 - Peroksida -peroksida organikKelas 6.1 - Zat - zat beracun (racun)Kelas 6.2 - Zat - zat penularKelas 7 - Zat - zat radioaktifKelas 8 - Zat - zat korosifKelas 9 - Berbagai zat berbahaya, yakni sembarang zat yang menurut pengalaman telah

menunjukkan atau dapat menunjukkan, memiliki sifat berbahaya yang demikian itu sehingga ketentuan - ketentuan Bab ini berlaku

6

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN

DI PERAIRAN

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

PELABUHAN


Terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi:- Prosedur pengamanan

fasilitas pelabuhan.- Sarana dan prasarana

pengamanan pelabuhan.- Sistem komunikasi- Personel pengamanan

Terpenuhinya persyaratan: kelaiklautan kapal Kenavigasian

Terpenuhinya prosedur pencegahan & penanggulangan pencemaran darikegiatan berikut ini:- Kepelabuhanan- Pengoperasian kapal- Pengangkutan limbah,

bahan berbahaya & beracun di pelabuhan- Pembuangan limbah di

perairan- Penutuhan kapal.

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN UU N0. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (Pasal 116 s/d 123)

~ Keselamatan Kapal~ Pencegahan pencemaran dari

kapal~ Pengawakan kapal~ Garis muat kapal dan pemuatan~ Kesejahteraan awak kapal dan

kesehatan penumpang~ Status hukum kapal~ Manajemen keselamatan dan

pencegahan pencemaran dari kapal

~ Manajemen keamanan kapal~ Sansi administratif

Kelaiklautan kapal adalah

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN MARITIM

Perlindungan Lingkungan Maritim

Kepelabuhanan

Pengoperasian Kapal

Pengangkutan Limbah, Bahan Berbahaya,Dan Beracun di Perairan

Pembuangan LimbahDi Perairan

Penutuhan Kapal

UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Pasal 123

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN MARITIM


UNTUK APA ?????

MENGAPA HARUS ADA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI LAUT ???

KAPAL YANG BERLAYAR HARUS DISYARATKAN UNTUK MEMENUHI KELAIKLAUTAN KAPAL DENGAN TUJUAN

KESELAMATAN JIWA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DILAUT

APAKAH MUSIBAH KAPAL DISEBABKAN FAKTOR LINGKUNGAN ??

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM ADALAH setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, Pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

PENCEMARAN LINGKUNGAN

PENCEMARAN LINGKUNGAN = masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

11

Pembuangan Limbah di Perairan Pembuangan limbah hanya dpt dilakukan pd lokasi tertentu & mendapatkan ijin

dari pemerintah.Penutuhan Kapal Penutuhan kapal serta lokasinya wajib memenuhi persyaratan perlindungan

maritim.

Perlindungan Lingkungan Maritim

Pencegahan dan Penenggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal Setiap awak kapal, nakhoda dan penanggung jawab unit kegiatan lain wajib

mencegah dan menanggulangi pencemaran dari kapal; Kapal dgn jenis & ukuran tertentu wajib dilengkapi peralatan, bahan

penanggulangan & pola penanggulangan pencemaran minyak dr kapal yg mendapat pengesahan dr pemerintah;

Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan;

Pemilik & operator kapal bertanggung jawab thd pencemaran yg bersumber dari kapalnya.

Penyelenggaraan Perlindungan Maritim Dilakukan oleh pemerintah; Dilakukan mll pencegahan & penanggulangan pencemaran dari pengoperasian

kapal & kegiatan kepelabuhanan serta pembuangan limbah di perairan & penutuhan kapal.

Pencegahan dan Penenggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan penanggulangan

pencemaran. Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan, bahan

penanggulangan & standar prosedur tanggap darurat penanggulangan pencemaran.

Otoritas pelabuhan, UPP, BUP & pengelola terminal khusus wajib menyediakan fasilitas penampungan limbah.

BAB XII: PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM (Pasal 226 s/d 243)

PENCEMARAN DI LAUT DAN PENCEMARAN DI SUNGAI DAN DANAU

Sumber Pencemaran di laut disebabkan oleh aktivitas sebagai berikut :

PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN

OPERASIONAL KAPAL DAN PELABUHAN

KECELAKAAN PELAYARAN

KEGIATAN INDUSTRI LADANG PERMINYAKAN

SUMBER PENCEMARAN DARI PENGOPERASIAN KAPAL

KOTORAN

SAMPAH

MINYAK

UDARA

BAHAN CAIR BERACUN

PENCEMARAN

BARANG BERBAHAYA DALAM KEMASAN

SUMBER PENCEMARAN DARI PENGOPERASIAN KAPAL DAN PELABUHAN

PENCEMARAN

PENCUCIAN TANGKI BUNKER/ LOADING - UNLOADING

PEMBUANGAN AIR BALLAST DAN BILGA

SUMBER PENCEMARAN DARI KECELAKAAN KAPAL TANKER

KEBOCORAN LAMBUNG KAPAL

TUBRUKAN

KANDAS

TENGGELAM

PENCEMARAN

1. Konstruksi Anjungan

3. Proses Produksi & Pemeliharaan

4. Transportasi Minyak & Gas

2. Aktivitas Pengeboran

SUMBER PENCEMARAN DARI Kegiatan Industri Minyak & Gas

PENYEBAB TUMPAHAN DI LAUT

KERUSAKAN MEKANIS

• Kerusakan dari sistem peralatan kapal

• Kebocoran badan kapal• Kerusakan katup isap /

pembuangan ke laut• Kerusakan pada selang –

selang muatan.

KESALAHAN MANUSIA

• Kurang pengetahuan• Kurang pengalaman• Kurang hati-hati• Kurang mentaati peraturan• Kurang pengawasan.

PENCEMARAN LINGKUNGAN DI SUNGAI DAN DANAU

LIMBAH INDUSTRI/ PABRIK

LIMBAH RUMAH TANGGA

LIMBAH PERTANIAN

LIMBAH PERTANIAN

SAMPAH ORGANIK / ANORGANIK

OPERASIONAL KAPAL DI SUNGAI

PENCEMARAN SUNGAI KE AREA PESISIR LAUT

DAMPAK PENCEMARANKEMATIAN HEWAN LAUT

RUSAKNYA BIOTA LAUT

PENURUNAN KUALITAS AIR

MATA PENCAHARIAN AREA TERCEMAR

PUTUSNYA RANTAI MAKANAN

RUSAKNYA LINGKUNGAN DARATAN/PANTAI

AKIBAT JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

TINGKAT KEPARAHAN DAMPAK1. Tipe tumpahan

2. Jumlah dan kecepatan minyak yang tertumpah

3. Lama waktu

4. Daerah sekitar secara geografis

5. Luas daerah yang terpengaruh

6. Kondisi meteorologist dan oseanografis

7. Musim

8. Jenis biota yang ada didaerah yang tercemar

9. Teknik pembersihan yang dilaksanakan

10. Sifat fisis dari garis pantai yang bersebelahan

11. Terjadinya peristiwa biologis khusus seperti migrasi, pembiakan masal, peletakan telur dsb yang membuat biota – biota menjadi rentan

Factor – factor yang mempengaruhi tingkat keparahan tumpahan minyak

ASPEK PENEGAKAN HUKUM DISERTAI SANKSI BILA TERJADI PENCEMARAN.

1. PP 21 tahun 2010 , Bab V Pasal 18 ayat 1 :Setiap kapal unit kegiatan lain , dan kegiatan kepelabuhanan wajib mmemenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran.

2. Pasal 30 ayat 1 Pemilik atau operator kapal yang mengangkut muatan minyak wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran minyak yang berasal dari kapalnya.

4. PASAL 38 BAGI BUP (BADAN USAHA PELABUHAN) ,PENGELOLA TERMINAL KHUSUS BERUPA SANKSI TERTULIS :A. PERINGATAN TERTULISB. PEMBEKUAN KEGIATAN BADAN USAHA PELABUHAN (PENGELOLAAN TERMINAL KHUSUS)C. PENCABUTAN IZIN

3. Bab IX Sanksi administratif , Pasal 37 untuk pemilik dan operator kapal :Adanya sanksi administratif berupa :a. peringatan tertulisb. pembekuan siupal / siopsusc. penghentian sementara kegiatan / pencabutan siupal siopsus

5. Pasal 39 ayat 1 : sanksi untuk nahkoda berupa pembekuan sertifikat keahlian pelaut selama satu tahun

6. pasal 39 ayat 3 :setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban mengenai pembuangan limbah yang hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi persyaratan dan dilaporkan kepada institusi yang tupoksinya dibidang penjagaan laut dan pantai dikenai sanksi administratif sebesar Rp. 30.000.000


Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dari KapalBab II Bagian Kesatu,paragraf 1 pasal 4 PM No.29 Tahun 2014 tentang Pencegahan

pencemaran Lingk. Maritim

Paragraf 7 Peralatan Penanggulangan Pencemaran di Kapal, Pasal 37 :


Oil Record Book (ORB)

Persyaratan penggunaan oil record book :

1. Setiap tanker GT 150 atau lebih harus dilengkapi dengan oil record book part I dan II2. Setiap kapal non tanker GT 400 lebih harus dilengkapi oil record book part I3. Part I untuk mencatat dari ruang permesinan dan part II untuk pencatatan ruang muat4. Setiap kegiatan dicatat dan ditandatangani oleh nahkoda5. Dicatat dalam bahasa resmi tapi untuk kapal yang dilengkapi IOPP cert dalam bahasa inggris6. Disimpan ditempat yang mudah dicapai untuk pemeriksaan7. Disimpan selama 3 bulan terhitung pengisian terakhir8. PSC Officer berhak minta copy bila diperlukan



Pengisian Oil Record Book

a. ORB part 1 (Dari ruang mesin)

1. Pengisian ballast atau pencucian tanki bahan bakar2. Pembuangan ballast kotor atau ballast yang disimpan di tanki

bahan bakar 3. Pengumpulan atau pembuangan oli residu (sludge)4. Pembuangan air got kamar mesin5. Kondisi dari OWS dan ODM6. Pembuangan karena kecelakaan7. Pengisian bahan bakar (fuel oil) dan pelumas (lube oil)



b. ORB part 2 ( dari ruang muat)

1. Pemuatan minyak2. Pemindahan internal muatan3. Pembongkaran muatan4. Pengoperasian COW5. Pengisian ballast di tanki muatan6. Pengisian dedicated ballast tank7. Pencucian tanki muatan8. Pembuangan ballast kotor9. Pembuangan dari slop tank ke laut10. Pembuangan ballast bersih dari tanki muatan11. Pembuangan residu12. Pembuangan ballast dari DBT13. Kondisi OWS dan ODM14. Pembuangan karena kecelakaan


Pasal 38 (1) Pemilik ,operator kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab

atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya yang meliputi:;

a. Pencemaran oleh Minyak ; ataub. Pencemaran yang ditimbulkan oleh bahan selain minyak.

(2) Tanggung jawab pemilik,operator Kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari minyak dan bahan cair beracun;b. Tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari bahan bakar kapal; c. Tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapalnya;

d. Tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari muatan lainnya, serta dari kapal atau unit kegiatannya lainnya.

PM no.29 tahun 2014,Paragraf 8Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran


Tanggung Jawab Pemilik/Operator Kapal

Pasal 38 (3)

Untuk memenuhi Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik atau penanggung Jawab unit kegiatan lain di Perairan wajib mengasuransikan

Tanggung jawabnya.


PM No. 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

Bab V Peralatan dan Bahan

Pasal 9 (1) Setiap Pelabuhan dan Unit Kegiatan lain wajib memiliki peralatan dan

bahan(2) Pcralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling scdikit terdiri atas:

a. alat pe10kalisir(oil boom);b. alat pcnghisap (skimmer);c. alat pcnampung scmentara (temporary storage);d. bahan pcnycrap (sorbent); dane. bahan pcngurai (dispersant).



(3) Untuk mengoperasikan peralatan dan bahansebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiapPelabuhan dan unit kegiatan lain wajibmenyediakan sarana mobilisasi peralatan danbahan Penanggulangan Pencemaran.



Pasal 10 (1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus memiliki alat pelokalisir (oil

boom) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, paling sedikit 1 1/2 (satu setengah) kali panjang kapal terbesar yang berlabuh di

pelabuhan dan atau unit kegiatan lain.

(2) Dalam hal pelabuhan dan atau unit kegiatan lain dapat melayani lebih dari satu kapal dalam waktu bersamaan untuk melakukan bongkar muat bahan yang dapat menimbulkan pencemaran, harus dilakukan penilaian untuk menentukan panjang

minimum alat pelokalisir (oil boom) yang harus dimiliki.Pasal 11 Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penghisap

(skimmer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan kapasitas dan jenis sesuai dengan potensi pencemaran minyak dan atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian.



Bab VI LATIHANPasal 16(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib melaksanakan latihan penanggulangan pencemaran.(2) Latihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kesiagaan personil, peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran, serta uji coba prosedur yang telah ditetapkan.(3) Latihan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri atas: a. latihan komunikasi dan pelaporan;

b. latihan kering (table top exercise);c. latihan pcnggelaran peralatan (deployment equipment exercise); dand. latihan gabungan dan terpadu.



BAB VIIPENILAIAN PERSYARATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN

Pasal 22(1) Persyaratan penanggulangan pencemaran di unit kegiatan lain dan kegiatan kepelabuhanan dilakukan berdasarkan penilaian (assessment).(2)Penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidcntifikasi dan mengkaji

antara lain:a. potcnsi pcnccmaran yang dapat tcrjadi di area unit kcgiatan lain atau pelabuhan;b. kepekaan lingkungan;c. kondisi arus dan angin di dacrah unit kegiatan lain atau pclabuhan; dand. pcrkiraan pergerakan tumpahan minyak dan bahan lainnya.



(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:a. hasil kajian potensi pencemaran di unit kegiatan lain atau pelabuhan;b. Peta kepekaan lingkungan;c. Perkiraan pergerakan tumpahan minyak;d. Metode dan teknik penanggulangan pcncemaran;e. Perhitungan ketersediaan peralatan dan bahan;f. Perhitungan ketersediaan personil; dang. Laporan akhir hasil penilaian.(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan penanggung jawab unit kegiatan lain.(5) Dalam hal Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan,Badan Usaha Pelabuhan, PengeIola

Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan pcnanggung jawab unit kegiatan lain tidak melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pcnilaian dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum Indonesia dan atau koperasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

pencegahan pencemaran yuliansyah

Documents