pedoman pelaksanaan se-menlh pasal 121 uu...
TRANSCRIPT
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Deputi I Bidang Tata Lingkungan
Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Pedoman Pelaksanaan
dan DELH/DPLH
SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009
Ir. Ary Sudijanto, MSEAsdep Kajian Dampak Lingkungan
AMDAL
Kajian mengenai dampak pentingsuatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusantentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
UU No. 32 / 2009 - Pasal 1 angka 11
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
DEFINISI AMDAL
Kata Kunci
1. kajian;2. dampak
penting;3. Rencana usaha
dan/atau kegiatan
4. Proses pengambilankeputusan
• Amdal pada dasarnya sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh pemrakarsa untukmembuktikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut amanbagi lingkungan hidup (ramah lingkungan). Kajian tersebut dilakukan melalui proses pelibatan masyarakat.
• Sebagai sebuah kajian ilmiah, Amda berisi atau memuat informasi mengenai identifikasi, prediksi (prakiraan), evaluasi serta mitigasi berbagai dampak lingkungan yang akan terjadidi masa depan (biogefisik kimia, social-ekonomi, social budaya dan kesehatan masyarakat) dari rencana usaha dan/atau kegiatan (proyek) yang akan dilakukan saat ini.
1982
1997
2009
UU Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah
tentang AMDAL
1986
1993
1999 2010
3
tonggak awal(PP Nomor 29 tahun 1986)
Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993
Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999)
revitalisasi
2012
PP Nomor 27 tahun 2012: Integrasi Izin Lingkungandalam Proses Amdal & UKL-UPL & Streamlining
UU 4/1982
UU 23/1997
UU 32/2009
Inovasi Kebijakan:
PP No 27/2012
Merupakan PP
Generasi Ke-4 (empat)
yang mengatur tentang
Amdal di Indonesia
SEMDAL
DPL
DPPL
DELH/DPLH
• PP 29 Tahun 1986;• Berlaku selama 13 Tahun
(1986-1999)
• Keputusan MENLH No. 30 Tahun 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Berlaku selama 3 Bulan (12 Okt 199-31 Des 1999)
DELH/DPLH
• Peraturan MENLH No. 12 Tahun 2007
• Berlaku selama 2 Tahun (2007-2009)
• Pasal 121 UU 32/2009• Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010• Berlaku selama 2 Tahun (2009-2011)
• Pasal 121 UU 32/2009• Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010• SE MENLH 27 Desember 2013• Berlaku selama 2 Tahun (2013-2015)
Upaya
‘Pemutihan’
Upaya
‘Penegakan
Hukum’
Kebijakan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
1986
2001
2012 (PP27/2012)
Audit LH Wajib sesuai dengan
Keputusan
MENLH No. 30
Tahun 2001
1. Izin yang diberikan
kepada setiap orang
2. yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan wajib
Amdal atau UKL-UPL
3. dalam rangka
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4. sebagai prasyarat untuk
memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan
Izin Lingkungan
Pengertian dan Konsep Dasar Izin Lingkungan
Instrumen tata usaha negara
untuk pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Kualitas
Lingkungan
Izin Lingkungan
Instrumen PPLH – Instumen
pencegahan dan/atau
pencemaran lingkungan
hidup(Pasal 14 UU 32/2009)
Persyaratan untuk
memperoleh Izin Usaha
dan/atau Kegitan(Pasal 40 ayat 1 UU 32/2009)
Payung Izin PPLH(Pasal 48 ayat 2 PP 27/2012)
Basis pengembangan
environmental management
systems (EMS), termasuk
pelaksanaan Audit lingkungan
(Kriteria Audit)(Pasal 53 ayat 1 PP 27/2012)
Basis pengawasan
lingkungan hidup terkait
dengan ketaatan
penanggung jawab (Pasal 72 UU 32/2009)
Instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang + PIBIB
(Morotorium)Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2)
dan ayat (3) PP 27/2012)
Basis penyediaan dana
penjaminan untuk
pemulihan fungsi
lingkungan hidup(Pasal 55 UU 32/2009
danPasal 53 aayat (1) huruf C
PP 27/2012
Instrumen green banking(Peraturan Bank Indonesia No. 7
tahun 2005)
Peranaan Instrumen Izin Lingkungan
a
b
c
d
e
f
g
h
Izin
LingkunganSistem
Penataan
Ruang
Izin
PPLH
AMDAL &
UKL-UPL
Audit LH
Sistem Kajian
Dampak Lingkungan
KelembagaanPUU SDMPanduan Teknis
Sistem Informasi Pandanaan
Infrastruktur Kajian Dampak Lingkungan
Sistem Perizinan
Lingkungan
Pengawasan
Lingkungan
Penegakan
Hukum
Lingkungan
Sistem Penaatan
Lingkungan
Izin Usaha dan/atau
Kegiatan
Izin
Lokasi
Izin Pinjam
Pakai Kawasan
Hutan
Sistem Perizinan Sektor
Sistem Perbankan:
Green Banking
Posisi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Sistem/Framework
Sustainable Growth with Equity di Indonesia
Penguatan
infrastruktur
Amdal dan
UKL-UPL
menjadi salah
kunci penting
untuk
meningkatan
efektivitas izin
lingkungan di
Indonesia
Sustainable growth with equity: 1. Pro-Growth;2. Pro-Jobs,;3. Pro-Poor; 4. Pro-Environment
Evaluasi Pelaksanaan DPPL
8
o Hasil Inventarisasi Data DPPL (33 provinsi)
o Usulan yang telah terdata sebanyak 14.469 kegiatan
o Ditetapkan DPPL 12.623 kegiatano Data yang belum lengkap dan lainnya 1.846 kegiatan
o Kondisi di daerah:o Data per provinsi sangat variatif :
o Jawa Timur: 6.618 kegiatan (majoritas Kab. Sidoardjo : 4.590)o DKI Jakarta : 2.096 kegiatan (hanya 17% dari keseluruhan,
dimana 83% belum mempunyai dokumen, sumber: BPLHD, 2009) o Papua Barat: 7 kegiatan
o Kemungkinan masih banyak sekali kegiatan (AMDAL maupun UKL-UPL) yang tidak memiliki dokumen lingkungan
o 520 kab/kota @ 20 keg AMDAL/UKLUPL = 10.400 keg
9
No Provinsi Jumlah No Provinsi Jumlah 1 Jawa Timur 6.618 18 NTB 502 DKI Jakarta 2.096 19 Banten 48
3 Jawa Tengah 987 20 Sulawesi Tenggara 404 Jawa Barat 816 21 Riau 37
5 Kalimantan Timur 589 22 Kalimantan Selatan 29
6 Sulawesi Selatan 180 23 Bangka Belitung 28
7 NTT 157 24 DI Yogjakarta 25
8 Kepulauan Riau 144 25 Papua Barat 89 NAD 127 26 Jambi 7
10 Kalimantan Barat 114 27 Gorontalo 511 Kalimantan Tengah 100 28 Sulawesi Utara 5
12 Sulawesi Tengah 98 29 Maluku Utara 4
13 Sumatra Barat 72 30 Bengkulu
14 Sumatera Selatan 68 31 Maluku
15 Sumatera Utara 63 32 Sulawesi Barat16 Bali 57 33 Bandar Lampung17 Papua 51
Total 12.623
Data DPPL di seluruh Provinsi
Undang-undang No. 32 tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 121
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan Audit Lingkungan Hidup.
(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
Isi SE-MENLH B1413-4/MENLH/KP/12/2013 Tanggal 27 Desember 2013
1. Target SE Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah miliki izin usaha dan/atau kegiatan sebalum UU 32/2009 (Kriterianya Sesuai dengan Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010)
2. Kebijakan a. Bentuk Kebijakan: Penerapan Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis Perintah membuat dokumen LH (BUKAN PEMUTIHAN);
b. Pelaksana kebijakan: MENLH, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
c. Waktu penerapan sanksi administrasi: 18 Bulan (27 Desember 2013-27 Juli 2015).
d. Waktu penyelesaian dan mendapat keputusan dokumen LH: 6 (enam) bulan sejak sanksi teguran tertulis diterbitkan
3. Dokumen LH a. DELH untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdalb. DPLH untuk Usaha dam/atau Kegiatan Wajiab UKL-UPLc. Tata cara penyusunan dan penilaiannya sesuai dengan Peraturan MENLH
No 14 Tahun 2010
4. DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan
Keputusan Dokumen LH (DELH/DPLH) digunakan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
5. Tindak lanjut SE MENLH
Tidak menyelesaikan kewajiban membuat dan mendapat keputusan DELH/DPLH sampai batas yang telah ditentukan (6 bulan setelah mendapat sanksi administrasi)- Dikenakan pasal 109 UU 32/2009
SE-MENLH tentang Pelaksanaan
Pasal 121 UU 32/2009
SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009: Penegakan Hukum untuk Usaha dan/atau Kegiatan
sudah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan
UU 32/2009
3 Okt 20093 Okt 2011
PP 27/2012
23 Feb 2012
Belum Memiliki
DELH atau DPLH
yang Telah
Disetujui
1. Usaha dan/atau
Kegiatan sudah
memiliki Izin Usaha
SEBELUM 3 Oktober
2009,
2. Sudah beroperasi
SEBELUM 3 Oktober
2009;
3. Lokasi usaha
dan/atau kegiatan
sesuai dengan
rencana tata ruang,;
dan,
4. belum memiliki
dokumen lingkungan
Saat ini
• Sanksi Administrasi Teguran Tertulis (Paling Lambat 18 bulan setelah SE)
• Penyusunan dan Penilaian DELH/DPLH (6 Bulan) Izin Lingkungan
Jika Tidak
Pasal 109
UU32/2009
1. Usaha dan/atau Kegiatan sudah memiliki Izin
Usaha SETELAH 3 Oktober 2009, dan
2. belum memiliki dokumen lingkungan
Waktu/Time Line
SE-MENLH Tidak
Berlaku
SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009 (mulai berlaku 27 Desember 2013)
Batas akhir penerapan sanksi
Administrasi (27 Juni 2015)
Batas akhir penerbitan persetujuan DELH/DPLH dan Izin
Lingkungan untuk penerapan sanksi Administrasi
27 Juni 2015
27 Des 2013
27 Juni 2015
27 Des 2015
Timeline Pelaksaan SE-MENLH Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009
Penegakan Hukum Administrasi LH:
Penerapan sanksi administrasi
teguran tertulis
Masa penyusunan, penilian/pemeriksaan DELH/DPLH dan Penerbitan Izin Lingkungan
Keterangan: (PENTING)• Jika penerapan sanksi administrasi dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014, maka dalam masa 6 (enam)
bulan, DELH/DPLH sudah harus disusun dan dinilai/diperiksa serta diterbitkan persetujuannya dan izin lingkungan (JIKA DISETUJUI), (1 Juli 2014).
• Untuk usaha dan/atau kegiatan pemerintah, masa penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan penganggaran untuk penyusunan dan penilaian/pemeriksaan DELH dan DPLH
Tindak Lanjut Pelaksanaan SE-MENLH tentang
Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 (Surat Deputi I)
Inventarisasi Usaha dan/atau kegiatan
sesuai dengan kriteria SE-MENLH
Usaha dan/atau kegiatan sesuai
kriteria SE-MENLH
Penyusunan DELH/DPLH
Penilaian DELH/DPLH
Penerbitan keputusan DELH/DPLHdan Izin Lingkungan
Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan (Pemrakarsa)
1. Sekretaris Jenderal,
2. Sekretaris Kementerian,
3. Sekretaris Utama LPNK,
4. Kepala SKPD
Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangangannya mendelegasikan kepada
Kepala Instansi LH untuk melakukan penerapan sanksi Administratif teguran tertulis
Membantu dalam penyusunan DELH/DPLH
Pembinaan oleh Instansi Lingkungan
Hidup
Kriteria Penyusun DELH: Auditor Lingkungan Hidup yang telah
memiliki sertifikat kompetensi atau Sesuai dengan Kriteria
dalam Surat Deputi No. 096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014
(butir angka 4)
Percepatan Proses Penyusunan dan Penilaian DELH
atau Pemeriksaan DPLH (Surat Deputi I)
Dalam rangka percepatan proses penyusunan dan
penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH, Kepala
Instansi Lingkungan Hidup diharapkan antara lain dapat:
Mengembangkan dan Menerapkan
Sistem Clustering
Menyusun
Template DELH & DPLHuntuk Usaha dan/atau
kegiatan sejenis
Mendorong kepada para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
Penyusunan DELH & DPLH
Bersama-sama
Melakukan
Proses Penilaian DELH &
Pemeriksaan DPLH secara Kolektif
Memprioritaskan kepada
Usaha dan/atau Kegiatan Pemerintah
Kriteria Penyusun DELHAuditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Auditor LH
1) Pendidikan minimal S1;2) Pengalaman kerja terkait dengan pengelolaan LH minimal 3 tahun;3) Pelatihan audit SML ISO 14000, diklat teknis pengelolaan lingkungan
hidup4) Pengalaman audit lingkungan hidup SML minimal 3 kali atau
penyusun dokumen Amdal minimal 5 dokumen (dalam 5 tahun terakhir);
1) Telah memiliki sertifikat penyusun Amdal; dan2) Pernah mengikuti kursus audit (audit LH, audit mutu, EMS,
K3/HSE dan/atau pengenalan audit)
Atau
Atau
Keputusan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan
Keputusan
DELH atau DPLH
Keputusan Izin
Lingkungan
1. Deputi I MENLH Bidang Tata Lingkungan;
2. Kepala Instansi Lingkungan Provinsi; atau
3. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota
Sesuai dengan kewenangannya
1. MENLH;2. Gubernur; atau3. Bupati/Walikota Sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PUU)
Menjadi dasar
Format Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
DELH
Pendahuluan
Ruang
Lingkup
Kajian Evaluasi
terhadap Kegiatan
yang berjalan
RKL-RPL
1
2
3
4
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
Pendahuluan dan Ruang Lingkup
Pendahuluan
Ruang
Lingkup
1
2
Pada Bab ini diinformasikan:a. Identitas Perusahaan;b. Perizinan yang telah dimiliki;c. Latar belakang kegiatan
Pada Bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi:a. Kegiatan yang telah
berjalan;b. Pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini agar diinformasikan di dalam bagian ini)
Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang Berjalan
Kajian Evaluasi terhadap
Kegiatan yang berjalan3
Komponen kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak atau sebagai sumber dampak,
aData-data jenis, parameter, sifat, dan jumlah bahan pencemar/buangan/ limbah yang dihasilkan oleh masing-masing sumber dampak
b
Data-data kondisi rona lingkungan atau kondisi
eksisting lingkungan yang berpotensi terkena
dampak,
Baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan
Upaya pengelolaan dan pemantauan yang
telah dilakukan apabila telah ada
upaya-upaya tersebut,
Informasi kegiatan dan kondisi lingkungan
sekitar
c
d
e
f
Hasil evaluasi dan kesimpulan dijadikan arahan-arahan pengelolaan dan pemantauan yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan RKL-RPL.
Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang Berjalan
Kajian Evaluasi seharusnya dapat menjawab:• keterkaitan antara komponen-komponen tersebut di atas, • sehingga dapat dianalisis dan diambil kesimpulan mengenai
• dampak-dampak yang dihasilkan, • pengaruhnya terhadap lingkungan serta • upaya pengelolaan yang seharusnya dilakukan sehingga
tidak mencemari lingkungan
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
No Dampak LH
ditimbulkan
dan Sumber
Dampak
Tolok
ukur
dampak
Tujuan PLH Upaya
PLH
Lokasi
PLHPeriode PLH
Institusi
PLH
1.
a b c d e f g
Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak;b. Tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu
standar;c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup;e. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar);f. Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan
dilaksanakan;g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat:
• Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan;• Pengawas pengelolaan lingkungan
No Dampak LH
ditimbulkan dan
Sumber Dampak
Parameter LH
yang dipantau
Tujuan RKL Metode
Pemantuan LH
Institusi PLH
1.
a b c d e
Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,b. Parameter lingkungan hidup yang dipantauc. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidupd. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
i. Metode pengumpulan dan analisis data;ii. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;iii. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
e. Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:i. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;ii. Pengawas pemantauan lingkungan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
1. Penanggu Jawab Kegiatan
2. Lokasi Kegiatan
LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
3. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan
4. Mulai Beroperasi
LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
5. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan
Kegiatan Utama
Kegiatan Pendukung
LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Kapasitas
Sarana Penunjang
Catatan:Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapatdisampaikan, baik berupa peta, gambar, foto, sketsa, tata letak, dll.
Format DPLH: Matrik Pengelolaan Lingkungan Hidup
*) Kolom tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upayapengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untukmemenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku(baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)
Format DPLH: Matrik Pemantauan Lingkungan Hidup
*) Kolom tindakan perbaikan pemantauan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upayapemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untukmemenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain).
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925
http://www.menlh.go.id/
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih
BAHAN PRESENTASI HARI I DAN HARI II DAPAT DI DOWNLOADdi http://ppesumatera.menlh.go.id/sipil
AtauVia email Bapak/ibu
agar dikirim alamat email bpk/ibu ke [email protected]@gmail.com
Mohon maaf, kami tidak melayani perbanyakan dg flash disk