penataan dan pemerataan guru - usaid …prioritaspendidikan.org/file/modul_3.pdf · unit 4...

USAID PRIORITAS: Mengutamakan Pembaharuan, Inovasi, dan Kesempatan bagi Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa

WORKSHOP ANALISIS KEBIJAKAN

III

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Modul Pelatihan - Juli 2014Modul Pelatihan - Juli 2014


2 - Modul Pelatihan Praktik yang Baik di SMP dan MTs II

Modul Pelatihan Praktik yang Baik di SMP dan MTs II - 3

Modul

PENATAAN DAN

PEMERATAAN GURU

WORKSHOP

ANALISIS KEBIJAKAN

PENATAAN

Modul Pelatihan Praktik yang Baik di SMP dan MTs II - 5

Modul Penataan dan Pemerataan Guru ini dikembangkan dengan dukungan penuh rakyat Amerika

melalui United States Agency for International Development (USAID). Isi dari materi workshop ini

merupakan tanggung jawab konsorsium Program USAID Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities

for Reaching Indonesia’s Teachers, Administrators, and Students (PRIORITAS) dan tidak mencerminkan

pandangan USAID atau pemerintah Amerika Serikat.


i

Pengantar Program Penataan dan Pemerataan Guru

DDaaffttaarr IIssii

Pengantar iii

Unit 1 Kerangka Kebijakan Berdasarkan Pengalaman Praktis 3

Unit 2 Identifikasi Alternatif Kebijakan 15

Unit 3 Pengenalan Sotfware dan Penyiapan Data 31

Unit 4 Formulasi Kebijakan 47

Unit 5 Rancangan Implementasi Kebijakan 65

Unit 6 Perhitungan Dampak Anggaran dari Pilihan Alternatif

Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru

81

Unit 7 Persiapan Konsultasi Publik 111

Unit 8 Rencana Tindak Lanjut 131


ii



iii


Pengantar Workshop Analisis Kebijakan

Workshop 2 dimaksudkan untuk melakukan analisis kebijakan dalam penataan guru. Kegiatan

ini memerlukan kelanjutan dari WS 1 terutama menggunakan hasil analisis data beruapa isu

strategis dalam penataan dan pemerataan guru. Workshop Analisis Kebijakan dimulai dari 1)

Memilih isu strategis yang akan dipecahkan melalui analisis kebijakan, 2) Merumuskan

tujuan kebijakan yang relevan dengan pemecahan isu strategis, 3)Mengidentifikasi

alternative kebijakan, 4) Memilih kebijakan berdasarkan kriteria pemilihan kebijakan, 5)

Merumuskan rekomendasi dan memformulasikan kebijakan, dan 6) Membuat rancangan

implementasi kebijakan ke dalam system perencanaan daerah

Pihak-pihak yang perlu dihadirkan dalam pertemuan ini adalah tim kebijakan dari Dinas

Pendidikan, BKD, Bappeda, dan Kantor Kemenag Kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota

mengirimkan 5 orang.

Sebelum workshop dilaksanakan, tim harus mempersiapkan isu strategis yang telah disepakati

dari masing-masing kabupaten/kota yang akan ikut serta dalam workshop.


iv


Jadwal Workshop II

Analisis Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru

Waktu Kegiatan PIC

Hari pertama

08.00-08.15 Pembukaan Kepala Dinas

Pendidikan atau

yang mewakili

08.15-09.45 Unit 1: Kerangka kebijakan berdasarkan pengalaman

praktis

Fasilitator

09.45-10.00 Rehat

10.00-12.00 Unit 2: Identifikasi Alternatif Kebijakan Fasilitator

12.00-13.00 ISOMA

13.00-14.00 Lanjutan Unit 2

14.00-15.00 Unit 3: Strategi dan proses pemilihan kebijakan Fasilitator

15.00-15.15 Rehat

15.15-16.30 Lanjutan Unit 3 Fasilitator

Hari kedua

08.00-10.00 Unit 4: Formulasi Kebijakan Fasilitator

10.00-10.15 Rehat

10.15-12.00 Kunjung Karya dan Diskusi Fasilitator

12.00-13.00 ISOMA

13.00-15.00 Unit 5: Rancangan Implementasi kebijakan Fasilitator

15.00-15.15 Rehat

15.15-16.30 Unit 6: Perhitungan dampak anggaran dari pilihan

opsi kebijakan (integrasi dengan perencanaan)

Fasilitator

Hari ketiga

08.00-09.30 Lanjutan Unit 6 Fasilitator

09.30-10.30 Unit 7: Persiapan Konsultasi Publik Fasilitator

10.30-10.45 Rehat

10.45-11.45 Unit 8: RTL Fasilitator

11.45-12.00 Penutupan Pejabat yang

bertugas


1

UNIT 1: Kerangka Kebijakan Berdasarkan Pengalaman Praktis

UNIT 1

KERANGKA KEBIJAKAN

BERDASARKAN

PENGALAMAN PRAKTIS


2



3


UNIT 1

KERANGKA KEBIJAKAN BERDASARKAN

PENGALAMAN PRAKTIS - Waktu: 90 menit

Pengantar

Sesi ini dirancang untuk memperkenalkan peserta untuk berbagai pilihan kebijakan

untuk mengatasi masalah penataan dan pemerataan guru.

Penyebaran guru telah diatur oleh pemerintah sejak tahun 2003, 1 dan baru-baru ini

melalui Peraturan Bersama Lima Menteri (2011)2 yang mengharuskan

kabupaten/kota mendistribusikan guru sehingga tercapai distribusi yang lebih merata.

Sementara itu penyebaran guru non-pemerintah sepenuhnya diserahkan kepada

kepala sekolah dan penyelenggara sekolah.

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri mengenai distribusi

guru menjelaskan bagaimana penataan dan pemerataan guru harus dilaksanakan.

Setiap tingkat dari sistem pendidikan memiliki tugas masing-masing dalam penataan

dan pemerataan tenaga pengajar di sekolah, mulai tingkat kabupaten, provinsi,

sampai pusat.

Analisis kebutuhan guru harus dilakukan secara bertahap di masing-masing tingkat,

dimulai dari tingkat sekolah. Kekurangan dan kelebihan guru harus ditentukan di

tingkat nasional. Terlepas dari kewajiban peta kebutuhan guru, kabupaten juga

berkewajiban untuk melaksanakan pemindahan guru antar sekolah dan mendanai

biayanya. Demikian pula, di tingkat provinsi yang berwenang untuk memindahkan

guru antar kabupaten dalam provinsi, dan bertanggung jawab untuk menyediakan

dana untuk biaya pemindahan.

Tidak meratanya distribusi guru sebagai akibat manajemen tidak didasarkan pada

kebutuhan sekolah, tetapi lebih pada kebutuhan pribadi guru. Pemindahan atau

pengalihan guru umumnya diprakarsai oleh guru secara individual berdasarkan

kepentingan mereka sendiri dan bukan kepentingan sekolah atau kabupaten. Dinas

Pendidikan umumnya pasif, baik memberikan izin atau tidak memberikan izin dalam

menanggapi permintaan pindah dari seorang guru. Akibatnya, sering ada surplus guru

1 Law No. 9/2003 on the Authority Appointment, Transfer and Termination of Civil Servants,

Decree No. 20/2010 on Standards, Norms, Procedures and Criteria for Education

2 Peraturan Bersama 5 Menteri 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil


4


di satu tempat dan kekurangan guru di tempat lain. Biasanya sekolah di pusat-pusat

perkotaan kelebihan guru sementara sekolah pedesaan dan terpencil seringkali

kekurangan guru.

Solusi yang jelas untuk distribusi guru yang tidak merata adalah untuk memindahkan

guru dari satu sekolah ke sekolah lain - dan ini sering menjadi solusi terbaik. Namun,

dalam beberapa kasus mungkin lebih baik untuk menggabungkan dua sekolah kecil

menjadi satu sekolah besar (regrouping), membuat SMP kecil yang disatukan ke SD

yang ada (Sekolah Satu Atap), mempertahankan sekolah kecil tapi menciptakan

efisiensi staf dengan kelas multi-grade, atau menunjuk guru spesialis untuk mengajar di

lebih dari satu sekolah (guru keliling atau mobile). Pilihan lain adalah untuk

memberikan insentif bagi guru untuk mengajar di sekolah-sekolah terpencil (insentif

dapat berupa bonus keuangan atau keuntungan karir). Di SMP mungkin perlu untuk

melatih guru untuk memungkinkan mereka untuk mengajar subjek yang berbeda.

Dalam sesi ini, berbagai opsi kebijakan diperkenalkan dan dibahas. Beberapa materi

diulang dari sesi sebelumnya di bagian pertama dari presentasi dalam rangka

konsolidasi pembelajaran.

Tujuan

Unit 1 bertujuan untuk menyadarkan peserta bahwa ada berbagai pilihan kebijakan

untuk mengatasi masalah distribusi guru yang tidak merata.

Pertanyaan Kunci

1. Apa saja pilihan kebijakan yang tersedia untuk mengatasi masalah distribusi guru

yang tidak merata?

2. Bagaimana praktik yang baik yang telah diterapkan internasional atau di daerah

lain di Indonesia untuk mengatasi masalah distribusi guru?

Petunjuk Umum

Sesi dimulai dengan pemaparan mengenai opsi-opsi kebijakan untuk penataan dan

pemerataan guru, dilanjukan dengan tayangan DVD film mengenai pengalaman di

kabupaten Gorontalo dan Purworejo. Setelah itu, diberikan kesempatan untuk

membahas relevansi dan aplikasi di kabupaten/kota para peserta.


5


Sumber dan Bahan

Presentasi dalam PowerPoint

LCD dan laptop/komputer

Kertas plano, spidol, dan flipchart

DVD: Praktik yang Baik: Penataan dan Pemerataan Guru di Gorontalo dan Purworejo

Waktu

Waktu yang digunakan dalam Unit 1 ini adalah 90 menit.

Ringkasan Sesi

Rincian Langkah-langkah Kegiatan

Introduction (15 menit)

Fasilitator menyajikan materi, fokus pada 1) Tujuan Penataan dan Pemerataan Guru

dan Workshop 2, dan (2) Profile guru Indonesia.

I

Introduction

15 menit

Fasilitator

menyampaikan

materi

mengenai, (1)

Tujuan utk

Penataan dan

Pemerataan

Guru &

workshop 2;

(2) Profile

guru Indonesia

Connection

15 menit

Mengamati

film Penataan

& Pemerataan

Guru di

Kabupaten

Gorontalo &

Purworejo

Application

30 menit

Diskusi

kelompok

mengidentifikasi

lessons learned

dari pengalaman

di Purworejo dan

Gorontalo.

Reflection

15 menit

Fasilitator

menyampaikan

materi

mengenai opsi-

opsi kebijakan

Extension

15 menit

Diskusi –

tanya-jawab

mengenai opsi-

opsi kebijakan

yang mungkin

sesuai dengan

kondisi di

kabupaten/

kota peserta


6


Connection (15 menit)

Peserta mengamati film yang menggambarkan pengalaman distribusi guru di dua

kabupaten: Purworejo dan Gorontalo. Film tersebut berdurasi sekitar 15 menit.

Selama mengamati film peserta diminta mencatat poin-poin penting dalam proses

penataan dan pemerataan guru.

Application (30 menit)

Setelah ini, peserta mendiskusikan poin-poin penting dari film dengan orang yang

duduk di samping mereka.

Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan adalah sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan konteks dan pengalaman antara Gorontalo

and Purworejo dengan kabupaten/kota Anda?

2. Apa saja yang bisa dipelajari dari pengalaman mereka?

3. Pendekatan mana yang berpeluang bisa diterapkan di kabupaten/kota Anda?

Reflection (15 menit)

Berdasarkan apa yang telah disajikan dalam sesi ini Fasilitator bisa menanyakan

kepada peserta, (1) apakah program dan tujuan workshop 2 penataan dan

pemerataan guru sudah dipahami?, (2) apakah sudah memahami berbagai pilihan

kebijakan yang tersedia untuk mengatasi masalah distribusi guru yang tidak merata?

Extention (15 menit)

Sesi presentasi dilanjutkan dengan tanya-jawab yang fokus pada, (1) memastikan

bahwa peserta memahami poin-poin penting tentang prinsip, tujuan, dan langkah-

langkah penataan dan pemerataan guru, dan (2) membantu peserta untuk membuat

koneksi dengan kabupaten mereka sendiri dan praktik distribusi guru yang sedang

dilakukan.

Yang penting adalah bahwa para peserta memahami pentingnya distribusi guru dan

telah tercermin pada kondisi saat ini di daerah mereka sendiri.

C

A

R

E


7


PRESENTASI UNIT 1


8



9



10



11



12



13

UNIT 2: Identifikasi Alternatif Kebijakan

UNIT 2

IDENTIFIKASI

ALTERNATIF

KEBIJAKAN


14



15


UNIT 2

IDENTIFIKASI ALTERNATIF KEBIJAKAN - Waktu: 180 Menit

Pengantar

Isu tentang ketidakseimbangan distribusi guru di sekolah, baik sebagai guru kelas,

maupun guru mata pelajaran terus berlarut, tanpa ada pemecahan yang konkrit mulai

pada jenjang satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dampak

dari ketidakseimbangan distribusi guru ini menjadi salah satu hambatan dalam

pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan.

Salah satu sebab dari ketidakseimbangan penyebaran guru adalah sistem informasi

guru yang dibangun secara terpadu belum dapat dimanfaatkan secara langsung oleh

dinas pendidikan kabupaten/kota. Sumber data yang memadai melalui DAPODIK

(Data Pokok Pendidikan) belum dimanfaatkan secara maksimal. Data tersebut

belum dianalisis secara rinci berdasarkan kebutuhan informasi untuk kebijakan, baik

dalam peningkatan mutu layanan pendidikan secara umum, maupun untuk kebijakan


Peraturan Bersama 5 Menteri, yaitu Mendikbud, Mendagri, MenPAN dan RB,

MenAg, dan MenKeu tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS

merupakan langkah awal untuk menata dan memeratakan guru antar sekolah,

kabupaten/kota, dan antar provinsi.

Untuk menindaklanjuti Perber 5 menteri tersebut, Kemdikbud telah membuat

Petunjuk Teknis (Juknis) untuk pelaksanaan penataan tersebut. Namun demikian,

Juknis tersebut belum cukup dapat dijadikan panduan oleh staf Dinas Pendidikan

kabupaten/Kota. Untuk membantu Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi

mengimplementasikan Perber tersebut, USAID Prioritas mengembangkan modul-

modul pelatihan penataan dan pemerataan guru.

Pada Workshop 1 Analisis Data, peserta telah menganalisis data pendidikan

kabupaten/kota dengan memanfaatkan DAPODIK dan merumuskan isu-isu strategis.

Dalam Unit 2 Workshop 2 ini peserta akan mengidentifikasi isu strategis yang akan

ditindaklanjuti melalui implementasi kebijakan. Selanjutnya peserta akan merumuskan

tujuan kebijakan serta mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan.


16


Tujuan

Tujuan umum pelatihan ini adalah peserta mampu melakukan analisis kebijakan

berbasis data dalam penataan dan pemerataan guru. Tujuan khusus yang diharapkan

dikuasai peserta adalah:

1. Mengidentifikasi isu strategis menjadi kebijakan

2. Merumuskan tujuan kebijakan

3. Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan

Pertanyaan Kunci

1. Bagaimana mengidentifikasi/menyiapkan isu strategis menjadi kebijakan?

2. Bagaimana menetapkan tujuan pengambilan kebijakan?

3. Bagimana mengindentifikasi alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan pada isu

strategis dan tujuan kebijakan?

Petunjuk Umum

Pendekatan yang digunakan dalam workshop ini adalah pendekatan andragogi, di

mana peserta telah memiliki pengetahuan awal yang cukup tentang topik yang akan

dibahas. Untuk itu, peserta dianggap sebagai shareholder dan diharapkan dapat

memberikan kontribusi sesuai dengan pengalaman masing-masing.

Sesi dimulai dengan pengenalan tentang kerangka analisis kebijakan, dilanjutkan

dengan langkah-langkah melakukan analisis kebijakan, dan mengidentifikasi alternatif

kebijakan berdasarkan isu strategis dengan mempertimbangkan perencanaan makro

bidang pendidikan.

Sumber dan Bahan


Lembar Kerja 2.1 dan 2.2


17




Waktu


Ringkasan Sesi



Fasilitator menayangkan judul sesi dan membuka dengan salam. Fasilitator memulai

kegiatan dengan menyatakan bahwa Pada Workshop 1 Analisis Data, peserta telah

menganalisis data pendidikan kabupaten/kota dengan memanfaatkan DAPODIK dan

merumuskan isu-isu strategis. Dalam Unit 2 Workshop 2 ini peserta akan

mengidentifikasi isu strategis yang akan ditindaklanjuti melalui implementasi

I

Introduction

10 menit

Fasilitator

menyampaikan

judul, latar

belakang,

pertanyaan

kunci, dan

langkah-

langkah

penyajian

Unit 2

Connection

40 Menit

Diskusi awal

tentang isu

strategis yang

telah

dirumuskan

pada

workshop 1

Application

115 menit

Diskusi Kelompok

dibagi dalam 3 bagian,

masing-masing sekitar

35 menit.

1: Kebijakan berbasis

isu strategis

2: Tujuan

pengambilan

kebijakan

3: Alternatif-alternatif

kebijakan untuk

mencapai tujuan

Reflection 10 menit

Merefleksi

pencapaian

tujuan

Extension 5 menit

Menindak-

lanjuti Unit 2

ini dengan

menelaah

analisis

kebijakan

penataan dan

pemerataan

guru


18


kebijakan. Oleh sebab itu peserta akan mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan

(Diagram 1).

Diagram 1: Kerangka Analisis Kebijakan

Fasilitator menyajikan tahapan dalam mengidentifikasi alternatif kebijakan, yaitu:

langkah pertama, mengidentifikasi isu strategis mana yang menjadi prioritas untuk

ditindaklanjuti dengan kebijakan, langkah kedua, menetapkan tujuan pengambilan

kebijakan, dan langkah ketiga, mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan yang

relevan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan.


Kegiatan dalam sesi ini adalah:

Fasilitator mengajak peserta berdiskusi tentang isu strategis yang telah diidentifikasi

pada workshop 1 dan bagaimana menangani isu strategis tersebut. Fasilitator

mengajukan beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan bahan yang sudah

dihasilkan dari kegiatan sebelumnya dan kegiatan yang akan dilakukan berikutnya,

sebagai berikut.

C

Formulasi Kebijakan

Kriteria Kebijakan

Rekomendasi

Kebijakan

Kebijakan Berbasis

Isu strategis

Penentuan tujuan

kebijakan

Identifikasi alternatif

Kebijakan


19


Fasilitator memancing dengan beberapa pertanyaan tentang bagaimana suatu

kebijakan penataan guru dilakukan. Apa saja kriteria yang perlu dipertimbangkan

dalam analisis kebijakan? (Ada banyak kriteria, antara lain kebutuhan peningkatan

mutu pembelajaran, efisiensi sumberdaya pendidikan, dan pemenuhan jam mengajar

guru).


Aplikasi dibagi dalam 3 bagian, masing-masing sekitar 35 menit.

Bagian 2.1: Mendiskusikan tentang isu-isu strategis yang akan ditindaklanjuti dalam

bentuk kebijakan. Langkah pertama, dengan menggunakan skala prioritas

memilih isu yang akan diprioritaskan untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan,

langkah kedua peserta berdiskusi mengapa isu tersebut layak ditindaklanjuti

dengan kebijakan.

Langkah-langkah ini penting dilakukan karena pada workshop 1 telah mampu

mengidentifikasi sejumlah isu strategis. Dengan berbagai alasan, tidak semua isu

strategis dapat ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan. Banyak kriteria

yang harus dipertimbangkan, diantaranya adalah berkaitan perencanaan makro

tingkat kabupaten/kota (RPJMD kabupaten/Kota, Renstra Dinas Pendidikan,

Renstra BKD), provinsi, dan nasional.

Kerjakan secara kelompok pemilihan isu-isu strategis yang berpeluang untuk

menjadi kebijakan (Gunakan Lembar Kerja 2.1). Selanjutnya, presentasikan hasil

diskusi tersebut.

Bagian 2.2: Pada bagian ini, fokus pada penetapan tujuan menetapkan kebijakan yang

didasarkan pada isu strategis. Tujuan kebijakan penataan dan pemerataan

guru tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota. Selain mengacu pada tujuan yang lebih besar, tujuan

kebijakan penataan guru adalah untuk memecahkan masalah yang mendesak

A

1. Isu strategis distribusi guru mana yang dapat dipromosikan menjadi kebijakan

dinas pendidikan kabupaten?

2. Bagaimana menentapkan tujuan kebijakan penataan guru yang relevan dengan

perencanaan makro (visi-misi-tujuan daerah) ?

3. Apa saja alternatif-alternatif kebijakan yang berkaitan dengan isu distribusi guru

tersebut?


20


(isu strategis) yang ada di masing-masing kabupaten/kota, provinsi, dan

nasional.

Apa tujuan penataan dan pemerataan guru di kabupaten/kota dan bagaimana

relevansinya dengan visi-misi kabupaten/kota dan visi misi dinas pendidikan?

Diskusikan dalam kelompok apa tujuan penataan dan pemerataan guru di

kabupaten, gunakan Lembar Kerja 2.2. Selanjutnya presentasikan hasil diskusi

tersebut.

Bagian 2.3: Kita sadari bahwa banyak cara untuk mencapai tujuan. Dalam konteks

kebijakan penataan dan pemerataan guru, banyak alternatif kebijakan yang

dapat dipilih sesuai dengan hasil analisis distribusi guru. Alternatif kebijakan

hendaknya yang benar-benar inovatif, memiliki daya ubah yang signifikan dan

dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan sumberdaya yang terbatas.

Fasilitator menyatakan bahwa banyak alternatif yang dapat digunakan dalam

menyelesaikan masalah distribusi guru.

Fasilitator memberi contoh bagaimana merumuskan alternatif kebijakan

berdasarkan isu strategis dan kerangka perencanaan makro bidang

pendidikan. Selanjutnya fasilitator meminta peserta untuk bekerja secara

kelompok menentukan alternatif kebijakan (Gunakan LK 2.3.)


(1) Tanyakan kepada peserta apakah mereka sudah paham dengan langkah-

langkah mengidentifikasi alternatif kebijakan dalam penataan dan pemerataan

guru.

(2) Apakah peserta sudah mampu merumuskan tujuan yang realistik untuk

penetapan kebijakan untuk menangani isu strategis tersebut.

(3) Apakah peserta telah mampu merumuskan berbagai alternatif kebijakan yang

inovatif dalam penataan dan pemerataan guru berdasarkan isu strategis.

Extention (5 menit)

(1) Semua peserta menindaklanjuti Unit 2 ini dengan menelaah alternatif

kebijakan yang telah dirumuskan dengan hasil analisis penyebab masalah.

R

E


21


(2) Daerah perlu mengembangkan kreativitas untuk mengidentifikasi alternatif

kebijakan sesuai dengan kondisi internal masing-masing kabupaten/kota.

(3) Peserta menuliskan hasil-hasil Unit 2 dalam Lembar Kerja 2.4 dalam format

Excel terlampir.

Pesan Utama

Pengembangan kapasitas ini akan lebih bermanfaat apabila peserta

menindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan identifikasi alternatif kebijakan

serta menganalisis penyebab masalah distribusi guru di daerahnya masing-

masing.


22


Lembar Kerja 2.1

Lakukan pemilihan isu strategis berdasarkan hasil workshop 1 dengan

mempertimbangkan perencanaan makro bidang pendidikan (Renstra Dinas

Pendidikan, RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat tentang sumberdaya manusia,

dan Renstra Kemdikbud, serta RPJMN Bidang Pendidikan).

No

Isu Strategis

berdasarkan hasil

analisis

Perencanaan

makro bidang

pendidikan yang

relevan dengan

isu strategis

Isu Strategis

Terpilih

(1) (2) (3)

1

2

3

4

5

6


23


Lembar Kerja 2.2

Rumuskan tujuan kebijakan penataan dan pemerataan guru berdasarkan isu strategis

terpilih (Hasil kerja pada LK 2.1) dengan mempertimbangkan kebijakan daerah dalam


No. Isu Strategis Terpilih Kebijakan daerah

bidang pendidikan

yang relevan dengan

isu strategis

Tujuan Kebijakan

(1) (2) (3)

1

2

3

4

5

6


24


Lembar Kerja 2.3

Rumuskan alternatif kebijakan berdasarkan hasil kerja pada Lembar Kerja 2.1 dan

Lembar Kerja 2.2.

No.

Isu Strategis Terpilih Tujuan Kebijakan Alternatif Kebijakan

(1) (2) (3)

1

2

3

4

5

6


25


Lembar Kerja 2.4

(Disajikan dalam format Excel)

No. Isu

Strategis

Tujuan

Pengambilan

Kebijakan

Alternatif

Kebijakan

Kriteria

Pemilihan

Alternatif

Kebijakan

Rekomendasi

Kebijakan

Formulasi

Kebijakan

1

2

3

4

5


26


PRESENTASI UNIT 2


27



28



29

UNIT 3: Strategi Pemilihan Alternatif Kebijakan

UNIT 3

STRATEGI PEMILIHAN

ALTERNATIF

KEBIJAKAN


30



31


UNIT 3

STRATEGI PEMILIHAN ALTERNATIF

KEBIJAKAN - Waktu: 135 menit

Pengantar

Kebijakan publik (yang diterjemahkan dari public policy) bidang pendidikan merupakan

tindakan yang dirancang secara sengaja oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah

pendidikan yang menjadi perhatian bersama dan memiliki dampak yang luas bagi

masyarakat. Kebijakan memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat luas,

oleh karenanya kebijakan publik ditujukan untuk memberdayakan masayarakat agar

dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Kebijakan publik adalah tindakan

pemerintah atas permasalahan publik, yang di dalamnya terkandung komponen–

komponen:

1. Tujuan atau sasaran –merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kebijakan

tersebut

2. Program – merupakan alat formal untuk mencapai tujuan. Kebijakan

diimplementasikan dalam bentuk program.

3. Keputusan – merupakan spesifikasi tindakan yang diambil untuk mencapai

tujuan, melaksanakan dan mengevaluasi program.

4. Efek atau dampak sebagai hasil terukur dari pelaksanaan program, baik yang

diharapkan atau yang tidak diharapkan.

Proses formulasi kebijakan pendidikan mempertimbangkan agar pembuatan

kebijakan dilakukan secara rasional-komprehensif mulai dari mengkaji permasalahan

sampai perumusan kebijakan. Berdasar pada permasalahan yang ada diidentifikasi

berbagai alternatif kebijakan.

Bagaimana memilih kebijakan dari berbagai alternatif tersebut? Pemilihan kebijakan

yang akan diformulasikan dan diimplementasikan ditentukan berdasarkan sejumlah

kriteria.

Strategi Pemilihan Alternatif Kebijakan

Dalam menyeleksi atau memilih kebijakan guna menentukan kebijakan mana

yang akan diimplementasikan diperlukan sejumlah kriteria sebagai bahan

pertimbangan. Ada beberapa kriteria penting yang dapat digunakan antara lain:

1) Aspek teknis

Aspek teknis berkaitan dengan keefektifan kebijakan. Keefektifan menyangkut

sejauhmana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu dapat memecahkan

masalah yang dihadapi.


32


2) Aspek politis

Aspek politis memperhatikan 5 subkriteria yaitu 1) acceptability, untuk melihat

apakah suatu alternatif kebijakan dapat diterima oleh aktor-aktor politik dan para

tokoh masyarakat; 2) appropriateness, untuk melihat apakah suatu alternatif

kebijakan sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat; 3)

responsiveness, untuk melihat apakah suatu alternatif kebijakan akan memenuhi

kebutuhan masyarakat; 4) equity, untuk melihat apakah kebijakan yang dipilih

menciptakan keadilan dan pemerataan dalam masyarakat.

3) Kerangka Kebijakan Pemerintah

Aspek ini untuk mempertimbangkan apakah opsi kebijakan didukung oleh

peraturan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang baik adalah kebijakan

yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Jangan sampai

kebijakan yang diambil bertentangan dengan kebijakan pemerintah baik di tingkat

pusat maupun tingkat daerah

4) Aspek ekonomi dan finansial

Sebuah kebijakan perlu dipertimbangkan berdasarkan aspek ekonomi dan finansial

untuk memperhitungkan keuntungan dan kerugian finansial baik pada proses

implementasinya maupun dampak lebih lanjut. Sebagai contoh pengangkatan guru

baru memerlukan dana yang besar mulai dari persiapan, proses seleksi,

penempatan, maupun gaji yang harus ditanggung oleh pemerintah.

5) Aspek Administrasi

Keterlaksanaan administrasi untuk melihat beberapa elemen administrasi seperti:

otoritas kewenangan melaksanakan suatu kebijakan (misalnya kebijakannya harus

melalui SK Bupati atau cukup Kepala Dinas), komitmen institusi yang melihat

kesamaan komitmen dari administratif dari level atas sampai bawah,

kemampuan/skill staf pelaksana, kemampuan keuangan untuk menjalankan

kebijakan, serta dukungan organisasi yang berkaitan dengan pelayanan.

Selain kriteria di atas, masih ada beberapa kriteria lagi yang dapat digunakan sebagai

bahan pertimbangan pemilihan opsi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan

keunikan daerah, antara lain kondisi geografi, adat-istiadat, budaya, jumlah dan

penyebaran penduduk. Misalnya opsi kebijakan penggabungan sekolah perlu

mempertimbangkan aspek geografi sekolah. Contoh lain, di NTT ada penerimaan

peserta didik SD yang berjangka setiap dua tahun. Hal ini dilaksanakan karena

mempertimbangkan jumlah guru terbatas, jumlah penduduk sedikit, ruang kelas

terbatas, sehingga tidak efektif jika setiap tahun menerima peserta didik baru.

Kriteria yang disajikan di atas merupakan kriteria umum. Setiap daerah dapat

menentukan kriteria mana yang dianggap penting dan kriteria mana yang dianggap


33


kurang penting sebagai pertimbangan dalam memilih dan merekomendasikan

kebijakan.

Tujuan

Tujuan Unit 3 yang diharapkan dikuasai peserta adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan kriteria dalam pemilihan alternatif kebijakan

2. Menentukan skala proritas alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang

ditetapkan

3. Merekomendasikan alternatif kebijakan yang akan diformulasikan menjadi

kebijakan.

Pertanyaan Kunci

1. Apa saja kriteria dalam pemilihan opsi kebijakan?

2. Bagaimana menentukan prioritas dari alternatif yang ada menggunakan kriteria

yang ditetapkan?

3. Opsi kebijakan mana yang akan direkomendasikan untuk diformulasikan?

Petunjuk Umum

Unit ini merupakan kelanjutan dari unit sebelumnya tentang Identifikasi Alternatif

Kebijakan. Dalam unit ini alternatif kebijakan yang dihasilkan dari unit sebelumnya

dianalisis dan diperingkat sesuai dengan kriteria pemilihan opsi antara lain, 1) Teknis,

2) Politis, 3) Ekonomi dan Finansial, 4) Kerangka Kebijakan Pemerintah, dan 5)

Administratif, 6) lain-lain (ditentukan oleh kabupaten/kota sendiri). Selanjutnya peserta

menentukan opsi kebijakan mana yang akan diformulasikan menjadi kebijakan.

Sumber dan Bahan


Lembar Kerja 3.1 dan Handout Peserta 3.1




34


Waktu


Ringkasan Sesi




kegiatan dengan menyatakan bahwa pada Unit 3 ini peserta akan menentukan opsi

kebijakan berdasarkan kriteria tertentu sebagai bahan pertimbangan untuk

menghasilkan rekomendasi opsi kebijakan.

Fasilitator juga menayangkan latar belakang/pentingnya Unit 3, kompetensi yang

harus dikuasai peserta setelah mengikuti Unit 3, pertanyaan kunci, serta langkah-

langkah penyajian Unit 3. Penayangan disertai dengan penjelasan singkat secara

interaktif.

I

Introduction

5 menit

Fasilitator

menyampaikan

judul, latar

belakang,

pertanyaan

kunci, dan

langkah-

langkah

penyajian

Connection

20 Menit

Mempelajari

kriteria dalam

pemilihan opsi

Application

95 menit

Diskusi

Kelompok

menganalisis

dan memilih

opsi kebijakan

berdasarkan

kriteria

Reflection 10 menit

Merefleksi

pencapaian

Tujuan

Extension 5 menit

Menindaklanjuti

Unit 3 dengan

memformulasikan

kebijakan serta

mengintegrasi-

kannya dalam

perencanaan

daerah


35



Pada langkah ini, para peserta diingatkan kembali untuk menelaah kembali dan

menetapkan alternatif kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi

dari unit sebelumnya.

Fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa tidak semua alternatif akan

direkomendasikan untuk diformulasikan menjadi kebijakan, sehingga diperlukan

penilaian terhadap alternatif tersebut. Dari beberapa alternatif, mungkin akan dipilih

3, 2, atau hanya 1 kebijakan yang direkomendasikan. Oleh sebab itu peserta

ditugaskan mengidentifikasi kriteria apa saja yang digunakan sebagai bahan

pertimbangan untuk menilai alternatif tersebut. Untuk melengkapi hasil diskusi,

Fasilitator menjelaskan kriteria yang umum digunakan dalam memilih alternatif

kebijakan, yaitu 1) Teknis, 2) Politis, 3) Ekonomi dan Finansial, 4) Kerangka Kebijakan

Pemerintah, dan 5) Administratif, 6) lain-lain (berdasarkan keunikan daerah masing-

masing. Penjelasan ini diberikan secara interaktif. Setelah itu fasilitator memberikan

handout tentang Kriteria Pemilihan Opsi Kebijakan (Handout 3.1).

Tugas memilih dan menentukan kriteria mana yang akan digunakan dalam memilih

opsi kebijakan dilakukan dengan diskusi kelompok.


Kerja kelompok (60 menit)

Dalam sesi ini peserta ditugaskan untuk bekerja dalam kelompok dan menentukan

alternatif mana yang akan direkomendasikan untuk diformulasikan lebih lanjut

sebagai kebijakan, menggunakan Lembar Kerja 3.1.

Catatan Fasilitator: Lembar kerja ini dapat ditulis ulang di kertas plano supaya

pada waktu kunjung karya dapat dengan mudah dicermati oleh pengunjung. Dalam

mengerjakan tugas ini Peserta mendeskripsikan (seperti contoh handout) atau hanya

membeirkan tanda cek/centang jika kriteria yang dimaksud memenuhi. Tetapi nanti

di daerah peserta harus mendiskripsikan masing-masing kriteria seperti pada contoh.

Kunjung Karya, diskusi dan revisi (35 menit). Pada langkah ini Fasilitator

menugaskan kelompok untuk melakukan kunjung karya. Dua anggota kelompok

tetap di kelompok menunggui hasil karya, sedangkan anggota kelompok lain

berkunjung ke kelompok lain. Fasilitator mengatur alur kunjung karya. Dalam

kunjungan di kelompok ada presentasi singkat selama 5 menit dilanjutkan dengan

diskusi dan tanya jawab.

Setelah kunjung karya selesai peserta kembali ke kelompok dan merevisi hasil karya

berdasarkan masukan dari kelompok lain.

C

A


36



(1) Fasilitator menanyakan kepada peserta, (a) apakah kegiatan sesi ini sudah dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan?, (b) apakah alternatif terpilih yang telah

dianalisis berdasarkan kriteria merupakan opsi yang siap diformulasikan untuk

diimplementasikan?

(2) Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal

yang masih perlu diperjelas.

Fasilitator menugaskan peserta memasukkan kebijakan yang direkomendasikan (hasil

Unit 3) ke dalam Lembar Kerja 2.4 (format Excel).

Extention (5 menit)

Fasilitator mengingatkan kepada peserta bahwa setelah menentukan/

merekomendasikan kebijakan, pada unit selanjutnya peserta akan memformulasikan

kebijakan sebagai aturan formal yang digunakan dalam mengimplementasikan

kebijakan tersebut serta kemungkinan memasukkan kebijakan tersebut dalam

perencanaan daerah.

R

E


37


Handout Peserta 3.1


Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah (pusat maupun daerah) atas

permasalahan publik, yang di dalamnya terkandung komponen–komponen:

1. Tujuan atau sasaran –merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kebijakan

tersebut

2. Program – merupakan alat formal untuk mencapai tujuan.

3. Keputusan – merupakan spesifikasi tindakan yang diambil untuk mencapai

tujuan, melaksanakan dan mengevaluasi program.

4. Efek atau dampak sebagai hasil terukur dari pelaksanaan program, baik yang

diharapkan atau yang tidak diharapkan.

Proses formulasi kebijakan pendidikan mempertimbangkan agar pembuatan

kebijakan dilakukan secara rasional-komprehensif mulai dari mengkaji permasalahan

sampai perumusan kebijakan. Berdasar pada permasalahan yang ada diidentifikasi

berbagai alternatif kebijakan.

Bagaimana memilih kebijakan dari berbagai alternatif tersebut? Pemilihan kebijakan

yang akan diformulasikan dan diimplementasikan ditentukan berdasarkan sejumlah

kriteria.


Dalam menyeleksi atau memilih kebijakan guna menentukan kebijakan mana

yang akan diimplementasikan diperlukan sejumlah kriteria sebagai bahan

pertimbangan. Ada beberapa kriteria penting yang dapat digunakan antara lain:

1) Aspek teknis

Aspek teknis berkaitan dengan keefektifan kebijakan. Keefektifan menyangkut

sejauhmana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu dapat memecahkan

masalah yang dihadapi.

2) Aspek politis

Aspek politis memperhatikan 5 subkriteria yaitu 1) acceptability, untuk melihat

apakah suatu alteratif kebijakan dapat diterima oleh aktor-aktor politik dan para

tokoh masyarakat; 2) appropriateness, untuk melihat apakah suatu alternatif

kebijakan sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat; 3)


38


responsiveness, untuk melihat apakah suatu alternatif kebijakan akan memenuhi

kebutuhan masyarakat; 4) equity, untuk melihat apakah kebijakan yang dipilih

menciptakan keadilan dan pemerataan dalam masyarakat.

3) Kerangka Kebijakan Pemerintah

Aspek ini untuk mempertimbangkan apakah opsi kebijakan didukung oleh

peraturan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang baik adalah kebijakan

yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Jangan sampai

kebijakan yang diambil bertentangan dengan kebijakan pemerintah baik di tingkat

pusat maupun tingkat daerah

4) Aspek ekonomi dan finansial

Sebuah kebijakan perlu dipertimbangkan berdasarkan aspek ekonomi dan finansial

untuk memperhitungkan keuntungan dan kerugian finansial baik pada proses

implementasinya maupun dampak lebih lanjut. Sebagai contoh pengangkatan guru

baru memerlukan dana yang besar mulai dari persiapan, proses seleksi,

penempatan, maupun gaji yang harus ditanggung oleh pemerintah.

5) Aspek Administrasi

Keterlaksanaan administrasi untuk melihat beberapa elemen administrasi seperti:

otoritas kewenangan melaksanakan suatu kebijakan (misalnya kebijakannya harus

melalui SK Bupati atau cukup Kepala Dinas), komitmen institusi yang melihat

kesamaan komitmen dari administratif dari level atas sampai bawah,

kemampuan/skill staf pelaksana, kemampuan keuangan untuk menjalankan

kebijakan, serta dukungan organisasi yang berkaitan dengan pelayanan.

Selain kriteria di atas, masih ada beberapa kriteria lagi yang dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan pemilihan opsi kebijakan, terutama yang berkaitan

dengan keunikan daerah antara lain, kondisi geografi, adat-istiadat, budaya, jumlah

dan penyebaran penduduk. Misalnya opsi kebijakan penggabungan sekolah perlu

mempertimbangkan aspek geografi sekolah. Contoh lain, di NTT ada penerimaan

peserta didik SD yang berjangka setiap dua tahun. Hal ini diputuskan oleh

pemerintah setempat karena mempertimbangkan jumlah guru terbatas, jumlah

penduduk sedikit, ruang kelas terbatas, sehingga tidak efektif jika setiap tahun harus

menerima peserta didik baru.

Kriteria yang disajikan di atas merupakan kriteria umum. Setiap daerah dapat

menentukan kriteria mana yang dianggap penting dan kriteria mana yang dianggap

kurang penting sebagai pertimbangan dalam memilih dan merekomendasikan

kebijakan.


39


(Contoh)

Isu Strategis: Terdapat kekurangan guru kelas sebanyak 170 orang pada 55 SD dengan jumlah siswa kurang dari 50 orang

Alternatif

Kebijakan

Deskripsi pertimbangan berdasarkan kriteria Rekomendasi

Teknis/

keefektifan

kebijakan

Politik Ekonomi dan

finansial

Kerangka

kebijakan

pemerintah

Administrasi Lain-lain

Sekolah dasar

Multigrade

Efektif untuk

sekolah dengan

jumlah siswa

sedikit dan guru

yang kurang

Secara umum

bisa diterima.

Meskipun

kadang-kadang

masyarakat

beranggapan

bahwa satu ruang

kelas untuk satu

tingkat saja

Menguntungkan karena

tidak perlu mengangkat

guru baru dan

mengifisienkan

penggunaan ruang

kelas. Jika ada rehab

juga tidak perlu 6 ruang

kelas tetapi cukup 3

saja.

Dengan

multigrade

rasio siswa-

guru sesuai

SPM

Otoritas

kebijakan bisa

ada di level

Bupati dan

kepala dinas.

Secara

administrasi

mudah

dilakukan

Berdasarkan

proyeksi jumlah

anak usia SD

lima tahun ke

depan, sangat

beralasan

diadakannya

multigrade

Pembentukan sekolah

multigrade direkomendasikan

untuk diformulasikan menjadi

kebijakan

Regrouping Sekolah

Dasar

Efektif untuk

sekolah yang

kekurangan guru,

jumlah siswa

sedikit, dan

secara geografis

memungkinkan

Masyarakat

kurang siap

menerima jika

sekolah di

desanya/

dusunnya hilang

karena diregroup

Menguntungkan karena

tidak memerlukan

biaya untuk

mengangkat guru baru

Ada kerangka

kebijakan yang

memungkinkan

regruping

Otoritas

kebijakan bisa

ada di level

Bupati dan

kepala dinas.

Secara

administrasi

dapat dilakukan

Regrouping

hanya dilakukan

untuk sekolah

yang secara

geografis

memungkinkan

Regrouping direkomendasikan

untuk diformulasikan menjadi

kebijakan

Pengangkatan guru

baru

Efektif untuk

memenuhi

kekurangan guru

dengan catatan

rasio siswa-guru

masih ideal

Secara politis bisa

diterima

Tidak menguntungkan

karena harus ada

alokasi gaji untuk guru

baru

Tahun ini ada

moratorium

Masih

menunggu

formasi

Tidak direkomendasikan


40


Lembar Kerja Peserta 3.1

Alternatif Kebijakan

Pertimbangan berdasarkan kriteria

(beri tanda cek pada kolom yang sesuai kalau memenuhi kriteria di bawah ini)

Rekomendasi Teknik/

keefektifan

kebijakan

Politik Ekonomi

dan

finansial

Kerangka

kebijakan

pemerintah

Adminis-

trasi

Lain-lain

Hasil kerja kelompok ditulis di kertas plano.


41


PRESENTASI UNIT 3


42



43



44



45 UNIT 4: Formulasi Kebijakan

UNIT 4

FORMULASI KEBIJAKAN



UNIT4

FORMULASI KEBIJAKAN - Waktu: 120 menit

Pengantar

Formulasi kebijakan diperlukan dalam rangka implementasi penataan dan pemerataan guru.

Formulasi kebijakan yang baik didasarkan pada data yang dianalisis secara

cermat.Kebijakan yang diformulasikan dengan tepat akan meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan rencana pendidikan, khususnya penataan dan pemerataan guru.

Perencanaan pendidikan yang efisien dan efektif akan mengarahkan penataan dan

pemerataan guru di tingkat kabupaten/kota pada sasaran yang tepat.

Formulasi kebijakan yang tepat menjadi pijakan yang kokoh dalam pengelolaan pendidikan,

khususnya penataan dan pemerataan guru. Oleh sebab itu, formulasi kebijakan perlu

melibatkan stakeholder pendidikan sehingga kebijakan yang dihasilkan mendapat dukungan

dari berbagai pihak terkait. Selain itu, agar kebijakan (peraturan daerah atau yang lebih

tinggi tingkatnya) memiliki legalitas yang memadai maka kebijakan harus mendapatkan

pengesahan dari unsur legislatif.

Kebijakan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam upaya untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dasar, khususnya penataan dan pemerataan

guru. Kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam penataan dan pemerataan guru

diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan BKD. Rekomendasi

tersebut kemudian diterjemahkan menjadi formulasi kebijakan. Sebelum ditetapkan,

formulasi kebijakan tersebut perlu dikonsultasikan ke publik yang melibatkan semua

stakeholders pendidikan di kabupaten/kota agar setelah ditetapkan, kebijakan tersebut

mendapat dukungan dari semua pihak terkait.

Implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru memerlukan peraturan yang sesuai

untuk menopang pelaksanaannya. Sebagai contoh, kebijakan tentang penggabungan sekolah

memerlukan peraturan yang dapat berupa surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan,

Peraturan Bupati/Walikota, atau bahkan Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum

bagi kebijakan tersebut. Jadi, peraturan yang sesuai dan terkait dengan penataan dan

pemerataan guru perlu diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut.

Jelas bahwa peraturan pemerintah kabupaten/kota dan kebijakan yang dipilih oleh dinas

terkait memiliki sifat saling melengkapi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penataan

dan pemerataan guru. Peraturan pemerintah kabupaten/kota dapat dikeluarkan atas dasar

pilihan kebijakan dari dinas terkait. Dipihak lain, pilihan kebijakan memerlukan peraturan

sebagai payung hukum agar kebijakan dapat dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.



Tujuan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dimaksudkan agar peserta pelatihan lebih memahami

dan terampil untuk:

1. Mengidentifikasi jenis dan tingkat kebijakan penataan dan pemerataan guru.

2. Menggunakan hasil rekomendasi sebagai acuan untuk formulasi kebijakan penataan

dan pemerataan guru.

3. Menyusun langkah-langkah memformulasi kebijakan penataan dan pemerataan guru.

Pertanyaan Kunci

Beberapa pertanyaan kunci yang perlu mendapatkan jawaban dari kegiatan ini antara lain:

Apa saja jenis dan tingkat kebijakan penataan dan pemerataan guru?

Bagaimana menggunakan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan menata dan

memeratakan guru?

Bagaimana langkah-langkah memformulasi kebijakan menata dan memeratakan guru?

Petunjuk Umum

Agar pelaksanaan sesi ini dapat berjalan baik, berikut disampaikan beberapa petunjuk

umum.

Peserta duduk dalam kelompok-kelompok untuk memudahkan mereka berdiskusi.

Fasilitator hendaknya mendorong peserta untuk aktif bekerja dalam mengikuti sesi.

Sumber dan Bahan

Lembar Kerja4.1: Identifikasi jenis dan tingkat kebijakan

Lembar Kerja4.2: Memformulasikan kebijakan

Handout Peserta 4.3: Formulasi kebijakan

Lembar Kerja 4.4: Langkah-langkah formulasi kebijakan

Kertas Flipchart, spidol, pulpen, post it berwarna, kertas catatan, penempel kertas,

lem, dan gunting.



Waktu

Waktu yang disediakan untuk kegiatan ini adalah 120 menit. Perincian alokasi waktu dapat

dilihat pada tiap tahapan penyampaian sesi ini.

TIK

Penggunaan TIK untuk mendukung sesi ini bukan merupakan keharusan tetapi jika

memungkinkan dapat disediakan:

Proyektor LCD

Laptop atau personal computer untuk presentasi

Layar proyektor LCD

Namun demikian, fasilitator harus tetap siap apabila peralatan yang diharapkan tidak

tersedia.Fasilitator harus menyiapkan presentasi dengan menggunakan OHP atau dengan

menggunakan kertas flipchart.



Ringkasan Sesi



(1) Fasilitator menyampaikan latar belakang tentang kebijakan penataan dan pemerataan

guru dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

(2) Fasilitator menyampaikan tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan sesi ini.

(3) Fasilitator memicu peserta dengan mengajukan pertanyaan: “Bagaimana menggunakan

rekomendasi untuk memformulasikan kebijakan penataan dan pemerataan guru?”

(4) Fasilitator menyajikan langkah-langkah penyajian Unit 4.


Mengidentifikasi jenis dan tingkat kebijakan penataan dan pemerataan guru

(1) Fasilitator mengemukakan bahwa kebijakan penataan dan pemerataan guru terdiri

atas beberapa jenis dan tingkatan. Berkenaan dengan hal ini, fasilitator memberi

contoh jenis dan tingkat kebijakan penataan dan pemerataan guru.

(2) Fasilitator mengajak peserta mengidentifikasi jenis dan tingkat kebijakan penataan dan

pemerataan guru dengan menggunakan Lembar Kerja 4.1.

(3) Peserta berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat

kebijakan. Peserta menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja tersebut.

I

C

Introduction

10 menit

Fasilitator

menyampaikan

judul, latar

belakang,

pertanyaan

kunci, dan

langkah-langkah

penyajian Unit

4

Application

70menit

Merumuskan

kebijakan

penataan dan

pemerataan

guru

berdasarkan

rekomendasi;

langkah-

langkah

memformula

si kebijakan

Connection

25menit

Mengidentifika

si jenis dan

tingkat

kebijakan

penataan dan

pemerataan

guru

Extension

5 menit

Menindak-

lanjuti

formulasi

kebijakan

dengan

rancangan

implementasi

Reflection

10 menit

Merefleksi

pencapaian

tujuan



(4) Salah satu kelompok menyajikan hasil diskusinya, kelompok lain mencermati dan

menanggapi.


Menggunakanrekomendasi untuk formulasi kebijakan penataan dan

pemerataan guru

(1) Fasilitator mengingatkan bahwa pada sesi sebelumnya peserta telah menghasilkan

rekomendasi tentang penataan dan pemerataan guru. Fasilitator meminta peserta

untuk menuliskan kembali rekomendasi penataan dan pemerataan guru ke dalam

Lembar Kerja 4.2.

(2) Fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan kebijakan yang sesuai beserta

alasannya, berdasarkan rekomendasi tentang penataan dan pemerataan guru.

(3) Peserta mendiskusikan berbagai kebijakan terkait dengan rekomendasi yang telah

dihasilkan. Selanjutnya, peserta menuliskan hasil diskusi di kolom yang tersedia pada

Lembar Kerja 4.2.

(4) Peserta menukarkan hasil diskusi dengan kelompok lain untuk ditelaah. Saran-saran

dituliskan pada hasil diskusi tersebut.

Menyusun langkah-langkah formulasi kebijakan penataan dan pemerataan

guru

(5) Fasilitator mengemukakan bahwa proses formulasi kebijakan ditetapkan menjadi

kebijakan, memerlukan langkah-langkah tertentu. Jenis dan tingkat kebijakan penataan

dan pemerataan guru berdampak pada langkah-langkah yang harus ditempuh dan

pihak-pihak yang terlibat beserta konsekuensi-konsekuensinya.

(6) Fasilitator membagikan Handout 4.3 untuk dibaca peserta.

(7) Fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan formulasi kebijakan dari

rekomendasi kebijakan yang dipilih dengan menggunakan Lembar Kerja 4.4.

(8) Dalam kelompok peserta mendiskusikan formulasi kebijakan beserta langkah-

langkahnya dari kebijakan yang dipilih dan hasilnya ditulis pada lembar kerja tersebut.

(9) Dalam kelompok peserta mendiskusikan konsekuensi dari formulasi kebijakan yang

dipilih.

(10) Secara bergantian, wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok

lain menanggapi dan atau mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hasil diskusi.

A




(1) Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah kegiatan yang dilakukan sudah dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(2) Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang

masih belum jelas.

Peserta diminta mengintegrasikan hasil-hasil Unit 4 ke dalam Format Excel (lembar Kerja

2.4).

Extention (5 menit)

Fasilitator meminta peserta untuk menindak-lanjuti formulasi kebijakan penataan dan

pemerataan guru dengan rancangan implementasi. Fasilitator meminta peserta untuk

memikirkan cara mengintegrasikan kebijakan ke dalam perencanaan dan penganggaran.

Pesan Utama

Formulasi kebijakan penataan dan pemerataan guru memiliki jenis dan tingkat yang

berbeda-beda berdasarkan rekomendasi dan kepentingannya. Oleh sebab itu, formulasi

kebijakan penataan dan pemerataan guru diupayakan mulai dari tingkat yang rendah ke

R

E

Catatan Fasilitator:

Langkah-langkah formulasi dan legislasi kebijakan (untuk peraturan daerah atau

yang lebih tinggi) beserta pelaku yang terlibat sebagai berikut.

1. Muncul isu strategis/kebijakan.

2. Pembentukan tim perumus kebijakan,

3. Forum publik,

4. Draft 1,

5. Draft 2 (final, pengesahan)

6. Proses legislasi (untuk perda dan atau undang-undang): pengajuan raperda

ke DPRD, penyampaian raperda ke Badan Legislasi, pengkajian raperda,

penyampaian raperda ke Badan Musyawarah, rapat konsultasi Panitia

Khusus untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.



tingkat lebih tinggi. Jika formulasi kebijakan tersebut dapat ditetapkan pada tingkat rendah

maka tidak perlu mengambil tingkat yang lebih tinggi karena kebijakan tersebut dapat

segera ditetapkan dan dilaksanakan.

Kebijakan yang dapat segera dilaksanakan akan segera berdampak pada perubahan dan

peningkatan mutu layanan pendidikan.

Dalam jangka panjang peningkatan mutu layanan akan mengarah pada peningkatan mutu

proses dan hasil belajar siswa.



Lembar Kerja 4.1

Identifikasi Jenis dan Tingkat Kebijakan

Petunjuk: Isilah kolom-kolom di bawah ini dengan jenis dan tingkat kebijakan yang sesuai

No Kebijakan Jenis Kebijakan Tingkat Kebijakan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Lembar Kerja 4.2

Memformulasikan Kebijakan

Petunjuk: Tuliskan kembali rekomendasi yang diperoleh dari sesi sebelumnya, kemudian

formulasikan kebijakan berdasarkan rekomendasi tersebut beserta alasannya.

No Hasil Rekomendasi Formulasi Kebijakan Alasan

1 Pembentukan sekolah

“Multigrade”(Contoh)

Peraturan Bupati tentang

Pembentukan Sekolah

Multigrade

Lebih terjamin keberlan-

jutannya dan sulit diganti

selama bupati masih

menjabat

2

3

4

5



Handout 4.3

Formulasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru

A. Formulasi Kebijakan

Model-model formulasi kebijakan dapat dikelompokkan kedalam dua model yaitu

model elite dan model pluralis (Nugroho, 2012:544). Model elite merupakan model yang

dipengaruhi kontinentalis. Sementara model pluralis yaitu model yang dipengaruhi oleh

anglo-saxonis.

Proses formulasi kebijakan yang ideal terdiri atas beberapa langkah (Nugroho,

2011:551). Langkah-langkah formulasi kebijakan yang ideal adalah sebagai berikut.

1. Munculnya isu strategis/kebijakan. Isu strategis/kebijakan dapat berupa masalah

dan atau kebutuhan masyarakat dan atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai

lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah.

2. Tim perumus kebijakan. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu

dibentuk tim perumus kebijakan. Tim kemudian secara paralel merumuskan naskah

akademik dan atau langsung merumuskan draf nol kebijakan.

3. Forum publik. Rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik, dalam

jenjang sebagai berikut.

a. Forum publik yang pertama, yaitu para pakar kebijakan dan pakar yang

berkenaaan dengan masalah terkait.

b. Forum publik kedua, yaitu dengan instansi pemerintah yang merumuskan

kebijakan tersebut.

c. Forum publik yang ketiga dengan para pihak yang terkait atau yang terkena

dampak langsung kebijakan, disebut juga benificiaries.

d. Forum publik yang keempat adalah dengan seluruh pihak terkait secara luas,

menghadirkan tokoh masyarakat, termasuk didalamnnya lembaga swadaya

masyarakat yang mengurusi isu terkait.

Hasil diskusi publik ini kemudian dijadikan materi penyusunan pasal-pasal kebijakan yang

akan dikerjakan oleh tim perumus. Draf ini disebut Draf 1.

4. Draf 1. Draf 1 didiskusikan dan diverifikasi dalam focused group discussion yang

melibatkan dinas/instansi terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang

akan diatur.

5. Draf 2. Tim perumus merumuskan Draf 2, yang merupakan Draf final dari kebijakan.



6. Draf final. Draf final kemudian disahkan oleh pejabat berwenang, atau, untuk

kebijakan undang-undang, dibawa ke proses legislasi yang secara perundang – undangan

telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

B. Tahapan Proses Legislasi

1. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah oleh Eksekutif kepada DPRD

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemerataan Guru diajukan oleh

Pemerintah Daerah. DPRD membahas raperda melalui sidang-sidang.

2. Penyampaian Raperda oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Legislasi

Penyampaian raperda oleh pimpinan DPRD kepada badan legislasi. Pengajuan raperda

ini harus disertai dengan naskah akademik, dan disertai dengan keterangan yang

memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam raperda tersebut.

3. Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah oleh Badan Legislasi

Naskah akademik dan penjelasan yang memuat pokok-pokok pikiran dan materi

muatan yang diatur, memperjelas landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan

sosiologis dari dibentuknya raperda tersebut.

4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah oleh Pimpinan DPRD kepada Badan

Musyawarah

Raperda perlu diagendakan oleh Badan Musyawarah untuk disampaikan pada Paripurna.

Untuk menindaklanjuti penyampaian raperda tersebut dibentuk Panitia Khusus yang

memiliki tugas untuk melakukan pembahasan raperda.

5. Pembicaraan Tingkat I

a. Paripurna Penyampaian Usulan Raperda dan Penjelasan Raperda oleh Eksekutif

Pada Sidang Paripurna disampaikan beberapa raperda yang salah satunya adalah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemerataan Guru.

b. Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Usulan Rancangan

Peraturan Daerah

Tahapan agenda sidang paripurna ini perlu dilaksanakan. Pada sidang paripurna

dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian raperda

fraksi-fraksi bisa menyampaikan tanggapannya baik dalam bentuk persetujuan atau

penolakan, atau sanggahan dan kritikan terhadap substansi permasalahan

penyampaian raperda tersebut.

c. Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum

Fraksi-Fraksi

Dengan dilaksanakannya paripurna pemandangan umum fraksi terhadap usulan

raperda, sidang paripurna jawaban walikota/bupati atas pemandangan umum

fraksi-fraksi yang perlu dilaksanakan.



d. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Panitia Khusus bersama Mitra

Terkait

Pembahasan raperda ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap pembahasan.

Pembahasan tersebut melibatkan mitra kerja terkait.

Pada proses rapat pembahasan tahap pertama dan kedua Panitia Khusus perlu

mendapatkan data mengenai kelebihan/kekurangan guru, mekanisme penataan dan

pemerataan guru.

e. Rapat Konsultasi Pansus dengan Pimpinan DPRD mengenai Pembahasan Raperda

Rapat konsultasi Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan melalui

beberapa tahap. Jika pada tahap pertama, raperda ini belum selesai dibahas, maka

rapat konsultasi dapat dilanjutkan sampai mendapatkan persetujuan.

C. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Proses Perumusan Peraturan

Daerah tentang Penataan dan Pemerataan Guru

1. Elemen Luar

Pihak-pihak luar yang terkait antara lain DPRD, Bagian Hukum dan Ortala, dan

BAPPEDA, Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten, dan PGRI Provinsi. Dukungan elemen

luar dapat tercermin dari kehadiran pihak-pihak tersebut dalam rapat-rapat

pembahasan.

2. Elemen Dalam

Dalam proses perumusan raperda ini yang dimaksud dengan elemen dalam adalah

Dinas Pendidikan dan BKD Kota/Kabupaten.

3. Keterkaitan atau Linkages

Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dalam proses perumusan raperda

melibatkan 3 pihak yaitu eksekutif (instansi teknis dan mitra kerja terkait), legislatif

(Panitia Khusus DPRD), dan stakeholders. Pada proses pembahasan raperda di DPRD

terjadi koordinasi dan komunikasi yang menimbulkan interaksi politik-administratif yang

melibatkan legislatif yaitu DPRD dengan mitra-mitra kerja terkait.

D. Aktor dan Peran Aktor yang Terlibat dalam Proses Perumusan Peraturan

Daerah

1. Aktor yang Terlibat

Pemeran serta resmi terdiri dari eksekutif yaitu Dinas Pendidikan dan BKD selaku

instansi teknis pengusul raperda, dan SKPD-SKPD terkait. Untuk merumuskan draf

awal raperda, Dinas Pendidikan dan BKD membentuk tim perumus kebijakan.

Sementara lembaga legislatif yaitu DPRD melakukan pembahasan secara langsung

melalui Panitia Khusus.



2. Peran Aktor

Dinas Pendidikan dan BKD memiliki peranan membentuk draf awal raperda

melalui tim perumus kebijakan. Proses pembahasan raperda di DPRD menegaskan

fungsi legislasi atau fungsi membuat undang-undang dalam hal ini peraturan daerah.

Panitia Khusus DPRD dalam melakukan pembahasan terhadap raperda dengan

melibatkan pihak-pihak yang terkait meliputi SKPD-SKPD terkait, dan pihak luar. Pihak-

pihak terkait tersebut memiliki peran dalam rapat-rapat pembahasan yang dijadwalkan

Panitia Khusus DPRD dengan memberikan masukan, kritik dan saran terhadap raperda

yang dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah



Lembar Kerja 4.4

Langkah-langkah Formulasi Kebijakan

Penataan dan Pemerataan Guru

Petunjuk: Pilih satu formulasi kebijakan dan tuliskan langkah-langkah formulasi kebijakan


Jenis kebijakan: _____________________

Tingkat kebijakan: ____________________

No Langkah-langkah Rincian Kegiatan Pelaku

1

2

3

4

5

6

7

Uraikan konsekuensi (anggaran, waktu pembuatan, waktu implementasi, dll)

formulasi kebijakan yang dipilih berdasarkan langkah-langkah, jenis, dan

tingkat kebijakan.



PRESENTASI UNIT 4


63

UNIT 5: Rancangan Implementasi Kebijakan

UNIT 5

RANCANGAN

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN


64



65


UNIT 5

RANCANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN - Waktu: 120 menit

Pengantar

Peraturan Bersama 5 Menteri, yaitu Mendiknas, Mendagri, MenPAN dan RB, Menag,

dan MenKeu tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS merupakan

langkah awal untuk menata dan memeratakan guru antar sekolah, kabupaten/kota,

dan antar provinsi.

Untuk menindaklanjuti Perber 5 menteri tersebut, diperlukan implementasi

kebijakan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan hasilnya terukur. Oleh sebab itu,

kebijakan tersebut perlu diitegrasikan ke dalam perencanaan sehingga terjamin

penganggarannya.

Agar terjadi aktivitas nyata di lapangan, Kemdikbud telah menerbitkan Petunjuk

Teknis (Juknis) untuk plaksanaan penataan tersebut. Namun demikian, Juknis

tersebut belum cukup dapat dijadikan panduan oleh staf Dinas Pendidikan

kabupaten/kota karena masih memerlukan banyak analisis tambahan. Untuk

membantu dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi mengimplementasikan

Perber tersebut, USAID PRIORITAS mengembangkan Modul Workshop yang terdiri

atas 4 bagian, yaitu: penyamaan Persepsi; Workshop Analisis Data; Workshop

Analisis Kebijakan; dan Konsultasi Publik Penataan dan Pemerataan Guru. Salah satu

unit dalam workshop analisis kebijakan adalah merancang implementasi kebijakan ke

dalam sistem perencanaan daerah.

Tujuan

Tujuan umum pelatihan ini adalah agar peserta mampu melakukan analisis kebijakan

berbasis data dalam penataan dan pemerataan guru. Tujuan khusus pelatihan ini

adalah agar peserta mampu:

1. mengimplementasikan kebijakan ke dalam program

2. mengintegrasikan kebijakan ke dalam sistem perencanaan daerah (Dinas

Pendidikan dan BKD)


66


Pertanyaan Kunci

1. Bagaimana cara memastikan agar kebijakan dapat diimplementasikan?

2. Apakah suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara nyata

(program/kegiatan dan anggaran)?

3. Bagaimana mengintegrasikan kebijakan kedalam perencanaan dan

penganggaran daerah?

Petunjuk Umum

Pendekatan yang digunakan dalam workshop ini adalah pendekatan andragogi, di

mana peserta telah memiliki pengetahuan awal yang cukup tentang topik yang akan

dibahas. Untuk itu, peserta dianggap sebagai shareholder dan diharapkan dapat

memberikan kontribusi sesuai dengan pengalaman masing-masing.

Sesi dimulai dengan pengenalan tentang kerangka analisis kebijakan, dilanjutkan

dengan langkah-langkah melakukan analisis kebijakan, dan mengidentifikasi alternatif

kebijakan berdasarkan hasil analisis kebijakan, dan memilih kebijakan yang paling

efektif dalam penataan dan pemerataan guru. Selanjutnya dibahas tentang merancang

implementasi kebijakan dan mengintegrasikan kebijakan penataan dan pemerataan

guru ke dalam sistem perencanaan daerah.

Sumber dan Bahan


Lembar Kerja 5.1



Waktu



67


Ringkasan Sesi



(1) Fasilitator menayangkan judul sesi dan membuka dengan salam. Fasilitator

memulai kegiatan dengan menyatakan bahwa pada sesi ini, peserta belajar

memahami rancangan implementasi kebijakan dalam penataan dan pemerataan

guru.

(2) Fasilitator menayangkan latar belakang/pentingnya mempelajari rancangan

implementasi kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru. Fasilitator

menyatakan bahwa kompetensi yang harus dikuasi peserta setelah mempelajari

Unit 5 adalah mampu menjawab pertanyaan kunci.

I

Introduction

10 menit

Fasilitator

menyampaikan

judul, latar

belakang,

pertanyaan

kunci, dan

langkah-

langkah

penyajian

Unit 5

Connection

15 Menit

Diskusi awal

tentang

masalah

implementasi

kebijakan

kedalam

sistem

perencanaan

Application

80 menit

Diskusi Kelompok

dibagi dalam 3 bagian,

masing-masing 25

menit.

1: rancangan

implementasi

kebijakan.

2: mengintegrasikan

kebijakan penataan

guru kedalam

program/kegiatan

3: mengintegrasikan

kebijakan penataan

guru kedalam sistem

perencanaan daerah

Reflection 10 menit

Merefleksi

bagaimana

merancang

implementa

si kebijakan

penataan

guru

Extension 5 menit

Menindak-

lanjuti Unit 5

ini dengan

menelaah

implementasi

kebijakan

penataan dan

pemerataan

guru


68



(1) Fasilitator mengajak peserta berdiskusi tentang bagaimana distribusi guru di

daerahnya, apakah sudah ada implementasi kebijakan penataan guru? Apakah

kebijakan tersebut telah terintegrasi ke dalam sistem perencanaan daerah?

(2) Fasilitator mengantar materi tentang implementasi kebijakan penataan guru.

Paparan bersifat stimulus untuk memotivasi peserta berpikir tentang rancangan

implementasi kebijakan penataan guru secara umum.

(3) Fasilitator memancing dengan beberapa pertanyaan tentang bagaimana suatu

kebijakan penataan guru diimplementasikan? Apakah berdasarkan analisis yang

mempertimbangkan banyak faktor, seperti kebutuhan peningkatan mutu

pembelajaran, efisiensi sumberdaya pendidikan, dan pemenuhan jam mengajar

guru?


Aplikasi dibagi dalam 3 bagian, masing-masing bagian sekitar 25 menit.

1: Kerangka Rancangan Implementasi Kebijakan

(1) Fasilitator mengajukan pertanyaan berikut kepada peserta.

(2) Peserta berdiskusi dan hasil diskusi dituliskan pada lembar kerja atau ditulis di

komputer (Lembar Kerja 5.1).

(3) Peserta mempresentasikan hasil diskusi.

(4) Selama proses diskusi, fasilitator menjelaskan tentang kerangka kebijakan dengan

menggunakan pendekatan rancangan implementasi kebijakan.

Apakah Dinas Pendidikan telah mengimplementasikan kebijakan distribusi guru

di kabupaten/kota masing-masing? Pendekatan apa yang digunakan dalam

mengimplementasikan kebijakan tersebut? Apakah ada resistensi terhadap

kebijakan yang telah diimplementasikan? Apakah ada masalah dengan proses

penetapan kebijakan selama ini?

A

C


69


(5) Setelah peserta menyampaikan gagasannya, fasilitator memberikan penguatan

dengan menyampaikan kerangka implementasi kebijakan.

2: Langkah-langkah Melakukan Implementasi Kebijakan dalam Distribusi

Guru

(6) Fasilitator memberikan pengantar tentang langkah-langkah implementasi

kebijakan, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi kesenjangan dengan cara

membandingkan kondisi nyata dengan kondisi yang diidealkan dan merancang

implementasi kebijakan.

(7) Fasilitator menanyakan apakah implementasi kebijakan tersebut berdampak pada

anggaran? Jika implikasi kebijakan tidak berdampak pada penganggaran, maka

rancangan implementasinya dilakukan sebagai berikut.

Implementasi

Kebijakan

Integrasi kedalam

Perencanaan Daerah

RKA

Implementasi

Kebijakan dalam

Kegiatan

Tidak Berdampak

pada anggaran

Berdampak pada

anggaran

Implementasi

Kebijakan

Implementasi

Kebijakan dalam

Kegiatan

Tidak Berdampak pada

anggaran

• Tindakan/implementasi

bersifat langsung

• Tindakan/implementasi

bersifat sederhana

• Dampak dari tindakan

tersebut relatif rendah

• Tingkat/jenjang pengambilan

kebijakan lebih rendah

Kriteria


70


(8) Jika implikasi kebijakan berdampak pada anggaran, maka langkah berikut yang

harus dilakukan.

*RKA = Rencana Kerja dan Anggaran

3: Mengintegrasikan Kebijakan Penataan Guru kedalam Sistem

Perencanaan Daerah

(9) Fasilitator menyatakan bahwa langkah ini merupakan langkah yang penting,

karena selama ini banyak yang mengambil kebijakan tanpa menggunakan isu

strategis sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga apapun masalahnya cara

penyelesaiannya sama. Selanjutnya, fasilitator menyajikan materi integrasi

kebijakan.

1. Integrasi Kebijakan Kedalam Renja

• Bagaimana hasil evaluasi program tahunan (LAKIP), apakah target Renstra

sudah tercapai?

RumusanVisi

& Misi

Rumusan Tujuan

& sasaran

Rumusan

Strategi

Rumusan Kebijakan

Rumusan

Kegiatan

Analisis Layanan

Pendidikan

Integrasi

Kebijakan

Integrasi kedalam

Renja Tahunan

RKA*

Input untuk

Renstra Baru

Implementasi

Kebijakan dalam

Kegiatan

Revisi Renstra


71


• Apakah diperlukan program terobosan yang memiliki daya ungkit dalam

pencapaian target?

• Apakah penataan dan pemerataan guru telah menjadi isu strategis di

kabupaten/kota?

• Apakah isu penataan guru telah masuk dalam Renstra?

• Jika belum, masukan penataan guru ke dalam Renja.

2. Integrasi Kebijakan Penataan Guru masuk dalam Revisi Renstra

• Apakah Perber 5 Menteri merupakan salah satu perubahan lingkungan

strategis yang berdampak pada kebijakan Dinas Pendidikan?

• Apakah dengan adanya perubahan lingkungan strategis berdampak pada

perubahan Renstra Dinas Pendidikan kabupaten/kota?

• Bagaimana Renstra Dinas Pendidikan direvisi?

– Lakukan evaluasi kesesuaian sasaran renstra dengan target nasional

dan provinsi

– Gunakan hasil evaluasi tahunan untuk melihat ketercapaian sasaran

program 5 tahunan.

– Identifikasi kegiatan potensial yang dapat meningkatkan kinerja dinas

pendidikan

– Masukan kegiatan potensial yang memiliki daya ungkit yang signifikan

kedalam Revisi Renstra.

3. Implementasi Kebijakan Penataan Guru menjadi Input Renstra

• Analisis distribusi guru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

analisis layanan pendidikan

• Isu-isu strategis distribusi guru

• Kebijakan distribusi guru

• Program dan kegiatan distribusi guru

• Anggaran indikatif untuk penataan dan distribusi guru.

Banyak alternatif implementasi kebijakan yang dapat dipilih dalam menyelesaikan

masalah distribusi guru.

(10) Setelah memaparkan integrasi kebijakan, fasilitator mengajak peserta berlatih

merancang integrasi kegiatan penataan dan pemerataan guru ke dalam Renja dan

Renstra.

(11) Fasilitator membagi Lembar Kerja 5.2 dan 5.3. Peserta berlatih secara

kelompok untuk membuat rancangan integrasi kebijakan ke dalam Renja dan

Renstra.


72


(12) Wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain memberi

masukan dan saran.

(13) Fasilitator membantu agar proses diskusi terarah sesuai dengan topiknya dan

memberi penguatan pada sesi ini.


(1) Tanyakan kepada peserta apakah mereka sudah paham dengan langkah-langkah

penyusunan implementasi kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru.

(2) Apakah langkah-langkah implementasi kebijakan yang mereka telah pahami

tersebut dapat diterapkan di kabupaten/kota.

(3) Apakah mereka diperkirakan akan mengalami kesulitan dalan merancang

implementasi kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru kelak di

kabupaten/kota masing-masing.

Extention (5 menit)

(1) Semua peserta menindaklanjuti Unit 5 ini dengan menelaah implementasi

kebijakan yang telah dirumuskan oleh peserta, serta hasil analisis efektivitas

implementasi kebijakan.

(2) Daerah perlu mengembangkan kreativitas untuk mengimplementasikan kebijakan

sesuai dengan kondisi internal masing-masing kabupaten/kota.

Pesan Utama

Pengembangan kapasitas ini akan lebih bermanfaat apabila peserta

menindaklanjutinya dengan pelaksanaan implementasi kebijakan melalui rancangan

implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru di daerahnya masing-masing.

E

R


73


Lembar Kerja 5.1

Rancangan Implementasi Kebijakan

Petunjuk: Lakukan identifikasi kebijakan penataan guru yang tidak berimplikasi pada

anggaran seperti contoh pada baris pertama.

Rekomendasi

Kebijakan

Formulasi Kebijakan Rancangan Implementasi

Kebijakan (Bagian dari tugas rutin

Dinas Pendidikan)

Penerapan guru

kunjung (mobile

teachers) antar sekolah

dalam satu kecamatan

SK Kepala Dinas tentang

Kewajiban Mengajar Guru lebih

dari satu sekolah

1. Verifikasi data guru yang

kekurangan jam mengajar dan

sekolah yang kekurangan guru

dalam satu kecamatan

2. Sosialisasi penerapan guru kunjung

3. Penerapan guru kunjung

4. Evaluasi efektivitas guru kunjung


74


Lembar Kerja 5.2

Rancangan Implementasi Kebijakan ke Renja

Petunjuk: Buat rancangan implementasi kebijakan yang dintegrasikan pada Renja

berdasarkan hasil sesi sebelumnya (Rekomendasi dan formulasi

kebijakan) seperti pada baris pertama.

Rekomendasi

Kebijakan

Formulasi Kebijakan Rancangan Implementasi Kebijakan

Penerapan kelas

rangkap pada 50

sekolah kecil

SK Bupati tentang

penunjukan sekolah yang

melaksanakan kelas rangkap

1. Analisis hasil evaluasi kinerja perencanaan tahun

sebelumnya terutama berkaitan dengan

distribusi guru

2. Kegiatan yang dapat diusulkan pada

RencanaTahunan (Renja)

a. Verifikasi ulang sekolah kecil yang akan

menerapkan kelas rangkap dengan

menggunakan pendekatan survey

b. Pelatihan terhadap 170 guru yang akan

menerapkan kelas rangkap

c. Pelatihan terhadap 55 kepala SD yang akan

menerapkan kelas rangkap

d. Pelatihan terhadap 15 pengawas sekolah

yang wilayahnya akan menerapkan kelas

rangkap


75


Lembar Kerja 5.3

Rancangan Implementasi Kebijakan ke Renstra

Petunjuk: Buat rancangan implementasi kebijakan yang diintegrasikan pada Renstra

berdasarkan hasil sesi sebelumnya (Rekomendasi dan formulasi

kebijakan) seperti pada baris pertama.

Rekomendasi

Kebijakan

Formulasi Kebijakan Rancangan Implementasi

Kebijakan kedalam Renstra

Regrouping terhadap 76

SD yang tersebar di 6

kecamatan

Peraturan Bupati tentang

Regrouping pada76 SD di 6

Kecamatan

Regrouping dilakukan secara bertahap,

sehingga memerlukan waktu lebih

panjang,

1. Masukan regouping menjadi isu

strategis dalam renstra

2. Buat tahapan sekolah yang akan di

regrouping

3. Jumlah sekolah yang harus direhab

(sekolah yang dijadikan sekolah baru)

4. Tentukan indikator kinerja regrouping

5. Buat anggaran indikatif untuk kegiatan

regrouping selama 5 tahun


76


PRESENTASI UNIT 5


77



78


LOKAKARYA ANALISIS KEBIJAKAN

79

UNIT 6: Perhitungan Dampak Anggaran

UNIT 6

PERHITUNGAN

DAMPAK ANGGARAN

DARI PILIHAN

ALTERNATIF

KEBIJAKAN PENATAAN

DAN PEMERATAAN

GURU


80



81


UNIT 6

PERHITUNGAN DAMPAK ANGGARAN DARI

PILIHAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU -

Waktu: 150 menit

Pengantar

Seiring diterbitkannya Peraturan Bersama (Perber) 5 Menteri (Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi) tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, yang

mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan

penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar

jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah

kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS. Disamping itu,

Bupati/Walikota memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi

pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan

pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai

dengan kewenangannya.

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS (PPGP) antar satuan pendidikan,

antar jenjang, atau antarjenis pendidikan antar kabupaten/kota, atau antar provinsi

pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota

dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Analisis DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) dilakukan Dinas Pendidikan selama

pelaksanaan Workshop 1-PPGP dan pasca pendampingan telah menghasilkan

temuan/fakta/informasi terkait dengan penataan dan pemerataan guru, seperti

distribusi sekolah yang kelebihan atau kekurangan guru, kecukupan guru mata

pelajaran, rasio siswa terhadap guru, jumlah sekolah dengan jumlah murid sedikit,

rasio siswa per rombongan belajar dan guru yang akan pensiun. Hasil analisis ini

kemudian dirumuskan dalam isu strategis pendidikan. Isu strategis tersebut akan

menghasilkan tindakan-tindakan berupa alternatif/opsi kebijakan. Sebagian opsi

kebijakan tidak memerlukan biaya, sebagian lainnya memerlukan biaya, sehingga

kebijakan ini akan berdampak pada anggaran. Kebijakan yang berdampak pada

anggaran perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat dihitung biaya yang diperlukan dalam

implementasi kebijakan tersebut.


82


Dalam unit ini peserta akan memfokus diri pada penghitungan biaya dan ketersediaan

anggaran terhadap pilihan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah penataan dan

pemerataan guru. Lokus penghitungan anggaran ini tidak bermuara penuh pada

jumlah pendidik yang diadakan, tetapi untuk menggeser alokasi penggunaan anggaran

belanja pegawai ke arah belanja modal atau operasional bagi peningkatan mutu

pembelajaran di sekolah, dan apabila telah mencukupi dapat digeserkan pada unit

pelayanan publik lainnya, seperti kesehatan, kependudukan, fasilitas umum, dan

sebagainya.

Tujuan

Tujuan dari unit ini adalah:

1. Menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan alternatif

kebijakan yang dipilih

2. Menghitung ketersediaan dana APBD yang dapat digunakan untuk membiayai

kebutuhan dana tersebut

Pertanyaan Kunci

1. Berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan masing-masing alternatif

kebijakan yang telah dipilih?

2. Bagaimanakah cara menghitung kebutuhan anggaran untuk menetapkan

kebijakan yang dapat mengatasi isu strategis?

3. Bagaimanakah cara menghitung ketersediaan anggaran untuk sektor

pendidikan?

a. Pengumpulan data APBD Perubahan/Penetapan (3 tahun terakhir),

Rekapitulasi Penjabaran APBD terkait Urusan Pendidikan 3 tahun

terakhir, dan Rekapitulasi DPA Dinas Pendidikan 3 tahun terakhir

b. Input Data sederhana Dalam Microsoft Excell

c. Menghitung dana diskresi sektor pendidikan

4. Bagaimana membuat kecenderungan ketersediaan anggaran sektor

pendidikan?

Analisis kecenderungan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu rata-rata

dan acremental

Pendekatan rata-rata dengan cara menggunakan rata-rata dana deskresi

terhadap APBD dan atau Belanja Sektor Pendidikan (dipilih sesuai

kesepakatan yang logis) selama 3 tahun terakhir yang dirata-ratakan.


83


Pendekatan acremental dengan cara menggunakan persentase kenaikan

tahun pertama ke tahun kedua dijumlahkan dengan persentase kenaikan

tahun kedua ke tiga dan dirata-ratakan, kemudian ditambahkan kenaikan

inflasi rata-rata 3 tahun terakhir.

Selanjutnya peserta melakukan identifikasi kemungkinan opsi kebijakan

yang dapat diambil dalam penataan dan pemerataan guru

5. Bagaimana memilih opsi kebijakan yang dapat diimplementasikan terkait

dengan kemampuan anggaran yang tersedia ?

Petunjuk Umum

Pada dasarnya unit ini dibagi menjadi tiga bagian: (1) penghitungan ketersediaan dana

sektor pendidikan; (2) menghitung kecenderungan ketersediaan anggaran, dan (3)

menghitung kebutuhan anggaran yang disediakan untuk memilih dan menetapkan

opsi kebijakan, namun demikian ketiga bagian tersebut dilakukan dalam satu kegiatan.

Template excel sederhana telah disiapkan sehingga setiap peserta pelatihan dengan

mudah melakukan input dalam template untuk menghitung ketersediaan anggaran

dan kecenderungan ketersediaan anggaran. Kendala utama dalam melakukan kegiatan

ini adalah dalam tahap pengumpulan data, karena sumber data tidak semua tersedia

di SKPD Dinas Pendidikan, namun tersebar di Bappeda atau BPKKD (APBD), Dinas

Pendidikan atau SKPD lainnya. Langkah awal untuk mengantisipasi masalah

ketersediaan data keuangan yang terkait dengan pendidikan adalah dengan

melakukan: (1) identifikasi ketersediaan sumber data keuangan, (2) koordinasi

dengan SKPD terkait yang mengalokasikan anggaran sektor pendidikan, (3)

melakukan input data dan melakukan penghitungan ketersediaan dana. Untuk

menghitung kebutuhan anggaran disetiap opsi kebijakan, USAID PRIORITAS telah

menyiapkan Template excel sederhana sehingga setiap peserta pelatihan dengan

mudah melakukan input dalam template. Kendala utama dalam melakukan

perhitungan kebutuhan anggaran adalah opsi-opsi kebijakan yang disusun telah sesuai

untuk mengatasi isu strategis, karena sebuah isu strategis seringkali lebih dari 3-4

opsi kebijakan.


84


Sumber dan Bahan

1. Paparan 1: Penghitungan Ketersediaan Dana Sektor Pendidikan dan Penghitungan

trend/kecenderungan Ketersediaan Dana Sektor Pendidikan dan kemungkinan

opsi kebijakan penataan dan pemerataan guru

2. Paparan 2: Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan untuk menetapkan opsi

kebijakan PPGP

3. Data sekunder:

a. Ringkasan Perubahan APBD 2011 dan 2012 serta Penetapan 2013

b. Rincian DPA Perubahan untuk BL dan BTL Tahun 2011 dan 2012, serta

DPA Penetapan BL dan BTL Tahun 2013

c. Output excel tentang kecukupan guru (kelebihan dan kekurangan),

pensiun guru, dll

d. Hasil print out alternative strategi

4. Notebook + LCD/Proyektor + Sound System

5. Handout.

Waktu

Penyelenggaraan sesi ini adalah selama 150 menit, tetapi dibagi menjadi tiga

kelompok:

Ringkasan Sesi

Introduction

- 10’

• Latar

Belakang

• Tujuan

• Garis

Besar

Langkah-

langkah

Connection –

15’

Sharing

pengalaman

menghitung

Kebutuhan

Dana dan

Ketersediaan

dana dalam

implementasi

keijakan

Application –

105’

Paparan cara

Penghitungan

Kebutuhan dan

Ketersediaan

dana, dilanjutkan

dengan praktik

dan diskusi

kelompok

Reflection –

15’

• Periksa

ketercapaian

tujuan

• Ungkap/

Tulis hal

yang masih

menjadi

permasalah-

an

Extension –

5’ Menindak-

lanjuti unit 6

dengan praktik

mandiri

berdasarkan

data

kabupaten/

kota yang

akurat dan

baru.


85




Fasilitator membuka kegiatan unit ini dengan mengucapkan salam. Sebelum memulai

paparan, secara ringkat Fasilitator menerangkan latar belakang, tujuan, dan

pertanyaan kunci Unit 6.


Pada tahap ini fasilitator meminta peserta untuk mengemukakan pengalamannya,

tentang menghitung kebutuhan anggaran terhadap implementasi kebijakan. Kegiatan

cukup dengan tanya jawab interaktif berdasar pengalaman peserta.

Berdasarkan kegiatan tersebut, selanjutnya fasilitator menjelaskan bahwa dalam sesi

ini akan diperkenalkan dan latihan melakukan penghitungan dampak anggaran untuk

implementasi kebijakan, meliputi:

1. Menghitung kebutuhan anggaran pendidikan sebagai dampak penetapan

kebijakan

2. Menghitung ketersediaan anggaran sektor pendidikan

3. Menganalisis kecenderungan ketersediaan anggaran sektor pendidikan.


Application (10-20 menit)

Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, satu kabupaten/kota satu kelompok. Bila

dimungkinkan terdapat fasilitator pendamping untuk setiap kelompok, tetapi bila

kurang maksimal satu pendamping untuk dua kelompok. Sesi application ini terdiri

atas 3 bagian, masing-masing berisi enjelasan cara penghitungan disertai contoh dan

latihan.

Bagian I

Fasilitator memberikan penjelasan bagaimana cara melakukan penghitungan

kebutuhan anggaran pendidikan sebagai dampak penetapan opsi kebijakan dalam

penataan dan pemerataan guru. Setelah penjelasan peserta diberi materi (Handout

6.1) untuk dibaca dan sebagai panduan untuk latihan.

I

C

A


86


Peserta selanjutnya latihan melakukan input data terkait dengan opsi kebijakan dalam

template yang tersedia seperti dalam LK 6.1. Selanjutnya peserta menghitung

kebutuhan anggaran untuk setiap alternatif kebijakan (gunakan LK 6.2).

Setelah praktik input sudah selesai, peserta pelatihan dapat mengetahui, (a) berapa

jumlah kebutuhan dana per kebijakan, (b) urutan kebijakan (jika ada beberapa

kebijakan) berdasarkan anggaran dan urgensinya.

Bagian II

Pada Bagian II Fasilitator akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana langkah-

langkah melakukan penghitungan ketersediaan anggaran yang dapat digunakan dalam

mengimplementasikan kebijakan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penghitung

ketersediaan anggaran, maka peserta terlebih dahulu perlu dibaca Handout 6.2.

Peserta melakukan input data keuangan dalam template yang tersedia seperti tertera

dalam LK 6.3. Data yang digunakan adalah APBD Kabupaten/Kota 3 tahun terakhir,

Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota 3 tahun terakhir, Ringkasan Belanja

Sektor Pendidikan. Tim Kebijakan kabupaten/kota harus menghitung dengan data

kabupaten/kota sendiri. Namun, jika tidak tersedia data, Fasilitator boleh

menyediakan data untuk simulasi.

Manfaat data keuangan tersebut digunakan oleh peserta untuk menghitung:

1. Berapa % belanja sektor pendidikan dibandingkan dengan APBD

2. Berapa % digunakan untuk jenis belanja yaitu belanja gaji, modal dan

operasional

3. Dana diskresi sektor pendidikan, yang dapat digunakan untuk peningkatan

mutu pendidikan (optional)

4. Kecenderungan belanja pendidikan selama 3 tahun dan alokasi jenis belanja.

Peserta selama melakukan input data dan penghitungan akan dipandu oleh fasilitator.

Setelah praktik input sudah selesai, peserta pelatihan dapat mengetahui, (a) berapa

jumlah ketersediaan dana (diskresi) untuk sektor pendidikan dan (b) persentase dana

diskresi terhadap APBD dan Belanja Sektor Pendidikan, dalam tiga tahun terakhir.

Ketersediaan anggaran yang dihitung di atas adalah anggaran yang terdapat dalam tiga

tahun terakhir.

Bagaimana menghitung dana untuk tiga tahun yang akan datang? Ketersediaan

anggaran dihitung berdasarkan proyeksi tiga tahun terakhir. Ada dua metode yang

digunakan yaitu Rata-rata dan Acremental. Fasilitator menjelaskan perhitungan

proyeksi ketersediaan dana diskresi sektor pendidikan dengan dua metode tersebut.

Untuk skenario pertama, penghitungan ketersediaan berdasarkan rata-rata.

Fasilitator memandu peserta untuk mencatat dan menghitung: (a) rata-rata


87


persentase ketersediaan dana (dana diskresi) terhadap APBD atau Belanja

Sektor Pendidikan setiap tahun; (b) purata persentase ketersediaan dana

selama 3 tahun; (c) kecenderungan ketersediaan dana.

Selanjutnya skenario kedua, penghitungan ketersediaan anggaran secara

acremental, fasilitator memandu peserta untuk mencatat dan menghitung: (a)

persentase kenaikan ketersediaan dana tahun pertama dan kedua, serta

persentase kenaikan tahun kedua dan ketiga, (b) rata-rata persentase

kenaikan ketersediaan dana ditambahkan rata-rata inflasi 3 tahun terakhir.

Kesemua kegiatan ini dikerjakan peserta dalam LK 6.4.

Bagian III

Fasilitator menugaskan peserta untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan

ketersediaan dana berdasarkan opsi kebijakan yang sudah dipilih. Ketersediaan dana

bisa dari dana diskresi maupun sumber-sumber lain misalnya APBD Provinsi dan

APBN. Gunakan Lembar Kerja 6.5.

Tahap Application ditutup dengan diskusi kelompok dan paparan hasil kelompok.


Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan hasil praktik penghitungan

kebutuhan anggaran per opsi kebijakan, apakah ada kendala dalam

melakukan penghitungan? Bagaimana cara mengatasinya? Apakah diperlukan

penguatan bagian tertentu dalam penghitungan?

Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan hasil praktik penghitungan

ketersediaan anggaran, apakah ada kendala dalam melakukan penghitungan?

Bagaimana cara mengatasinya? Apakah diperlukan penguatan bagian tertentu

dalam penghitungan?

Fasilitator mengajak peserta untuk merefeksikan hasil praktik penghitungan

kecenderungan ketersediaan anggaran ada kendala dalam melakukan

penghitungan? Bagaimana cara mengatasinya? Apakah diperlukan penguatan

bagian tertentu dalam penghitungan, apakah perlu verifikasi atau tambahan

item dalam menetapkan skenario? Bagiamana opsi awal kebijakan yang

mungkin untuk penataan dan pemerataan guru apakah sudah sesuai?

Dalam refleksi ini Fasilitator menyampaikan bahwa hasil ini merupakan skenario

tetapi berbasis data keuangan yang valid, sehingga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam memilih opsi kebijakan penataan dan pemerataan guru.

R


88


Extention (10 menit)

Merujuk hasil refleksi, fasilitator mengambil kesimpulan apakah yang akan dilakukan

peserta dalam waktu Extention yang tersedia:

1. Melakukan pengulangan penghitungan kebutuhan anggaran sebagai dampak

penetapan opsi kebijakan

2. Melakukan pengulangan/pendalaman penghitungan ketersediaan anggaran

3. Melakukan perbaikan skenario ketersediaan anggaran

Selain itu, fasilitator harus mengajak peserta untuk mau secara mandiri melakukan

penghitungan ulang semua kegiatan yang telah dilakukan. Dalam tahap ini fasilitator

harus mencatatnya apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki penghitungan ini, dan

disampaikan dalam Rencana Tindak Lanjut

Fasilitator menutup acara dengan mengajak peserta untuk mencermati kembali

konsep penghitungan ketersediaan anggaran sektor pendidikan.

Pesan Utama

Sebelum orang menyusun membuat garis lurus, melengkung atau lingkaran, maka

tahap pertama yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah titik, selanjutnya

rangkaian beberapa buah titik hingga jutaan titik menjadi garis sesuai yang diinginkan.

Maka sebelum menetapkan opsi kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru

sebaiknya mengetahui potensi anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, jika salah

memilih dikawatirkan akan mengorbankan pihak lain yaitu siswa atau anak didik.

E


89


Handout Peserta 6.1

ANALISIS KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SEBAGAI

DAMPAK KEBIJAKAN PENATAAN & PEMERATAAN

GURU

Penetapan kebijakan dalam menjalankan PERBER 5 Menteri Tahun 2011, perlu

dilakukan secara cermat karena berdampak pada anggaran, sosial dan psikologi.

Untuk mendukung efisiensi dan efekifitas pelaksanaan regulasi ini, sebaiknya

digabungkan dengan regulasi lain terkait antara lain PP No 74 Tahun 2008 tentang

Guru dan Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum

Pendidikan Dasar yang diperbaharui dengan Permendiknas No. 23 Tahun 2013.

Sebagai contoh dapat dilihat dalam ilustrasi di bawah ini:

Contoh 1:

Isu Strategis: Kekurangan guru kelas PNS

Isu strategis kekurangan guru kelas PNS di sekolah dasar dirumuskan berdasarkan

data pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rasio Kecukupan Guru Kelas PNS per SDN (-SPM 5)

Rasio Guru Kelas

Rombel

N_

Sekolah

%

[1] Sangat Kurang 397 20,66%

[2] Kurang 1124 58,48%

[3] Cukup 377 19,61%

[4] Lebih 17 0,88%

NA 7 0,36%

Total 1922 100,00%

Berdasarkan analisis data di atas ditemukan:

20,66% SDN sangat kekurangan guru kelas PNS dan 58,48% SDN

kekurangan guru kelas PNS

Hanya 0,88% SDN kelebihan guru kelas SDN


90


Tabel 2. Cross-tab Rasio Kecukupan Guru Kelas SDN dengan Rasio Siswa per Rombel

N Sekolah Rasio Guru PNS-Rombel

Rasio Siswa-

Rombel

NA [1]

Sangat

Kurang

[2]

Kurang

[3]

Cukup

[4]

Lebih

N

Sekolah

[1] <= 8 siswa 4 64 20 12 100

[2] > 8- 16 siswa 3 154 379 108 3 647

[3] >16 - 24 siswa 114 496 177 11 798

[4] > 24 - 32 siswa 56 210 80 3 349

[5] > 32 siswa 5 16 21

NA 4 3 7

Total 7 397 1124 377 17 1922

Hasil pencermatan terhadap rasio guru kelas per rombel tidak bisa sendiri untuk

merumuskan alternatif strategi sehingga perlu dukungan data lain, seperti rasio

siswa rombel. Temuan:

Dari 20,66% SDN sangat kurang guru kelas PNS, terdapat: (a) 64 sekolah

memiliki jumlah siswa per rombel kurang dari 8 orang (b) 154 sekolah

memiliki jumlah siswa per rombel 8-16 orang

Dari 58,48% SDN kurang guru kelas PNS, terdapat: (a) 20 sekolah memiliki

jumlah siswa per rombel kurang dari 8 orang; (b) 379 sekolah memiliki

jumlah siswa per rombel 8-16 orang

Dari 0,88% SDN kelebihan guru kelas PNS, terdapat: (a) 2 SDN memiliki

jumlah siswa per rombel 8-16 orang; (b) 11 SDN memiliki jumlah siswa per

rombel 16-24 orang

Tabel 3. Jumlah kekurangan Guru Kelas SDN dengan Rasio Siswa per Rombel

Rasio Guru PNS per Rombel

[1] Sangat Kurang [2]

Kurang

N

Sekolah

+/- Guru

Rasio Siswa

Rombel

Jml

Sekolah

'+/- Guru Jml

Sekolah

'+/- Guru

[1] <= 8 siswa 64 -226 20 -39 84 -265

[2] > 8- 16 siswa 154 -495 379 -524 533 -1019

[3] >16 - 24

siswa

114 -467 496 -778 610 -1245

[4] > 24 - 32

siswa

56 -212 210 -336 266 -548

[5] > 32 siswa 5 -25 16 -65 21 -90

NA 4 -14 3 -6 7 -20

Total 397 -1439 1124 -1748 1521 -3187


91


Temuan:

Jumlah kekurangan guru kelas PNS untuk rasio siswa rombel sangat kecil (<

¼ SPM) sebanyak 84 sekolah dengan total kekurangan guru 265 orang

Jumlah kekurangan guru kelas PNS untuk rasio siswa rombel kecil ( ¼ - ½

SPM) sebanyak 533 sekolah dengan total kekurangan guru 1019 orang

Tabel 4. Jumlah kelebihan Guru Kelas SDN dengan Rasio Siswa per Rombel

Rasio Guru PNS Rombel

[4] Lebih N Sekolah Total '+/-

Guru

Rasio Siswa

Rombel

Jml

Sekolah

'+/- Guru

[2] > 8- 16 siswa 3 3 3 3

[3] >16 - 24 siswa 11 13 11 13

[4] > 24 - 32 siswa 3 3 3 3

Total 17 19 17 19

Temuan:

Jumlah kelebihan guru kelas PNS untuk rasio siswa rombel kecil ( ¼- ½

SPM) sebanyak 3 sekolah dengan total kelebihan guru 3 orang dan untuk

rombel sedang ( ½ - ¾ SPM) sebanyak 11 sekolah dengan jumah guru 13

orang.

Berdasarkan temuan di atas, diperoleh beberapa alternatif strategi:

1. Melakukan regrouping bagi sekolah yang memenuhi syarat-syarat regrouping

bagi sekolah kecil (< 60 siswa per sekolah yang sangat kurang dan kurang

guru kelasnya, serta beberapa sekolah kecil terdapat dalam satu halaman

atau berjarak dekat ( < 3 km antar SDN).

2. Melakukan multi grade untuk sekolah kecil yang sangat kurang atau

kekurangan guru kelas apabila tidak memenuhi syarat regrouping.

3. Melakukan redistribusi guru kelas PNS bagi sekolah yang kelebihan guru

kelas

4. Melakukan rekrutmen guru baru, terutama bagi sekolah yang sangat kurang

dan kekurangan guru kelas dengan rasio siswa rombel sedang ( ½ - ¾ SPM)

sampai dengan sekolah yang mendekati atau melebihi SPM.


92


Tabel 5. Pembiayaan Opsi-opsi pengambilan kebijakan untuk kekurangan guru kelas

Kegiatan Jenis

Biaya

Vol. SatuanBiaya

(Rp)

Total Biaya

(Rp)

Alternatif I : Perekrutan Guru Baru

Perekrutan Guru Baru Administrasi 1883 0 0

Biaya Gaji Guru Baru Operasional 1883 25jt/tahun 47,08

mil/tahun

Alternatif II : Distribusi Guru yang kelebihan guru + rekrutmen guru baru

Penugasan Guru Administrasi 16 1jt 16 jt


Biaya Gaji Guru Baru Operasional 1867 25jt/tahun 46,68 mil/tahun

Alternatif III : Regrouping sekolah

Sosialisasi Operasional 84 15jt 1,65 mil

Alternatif IV : Regrouping sekolah dan Multi grade Class

Sosialisasi Operasional 267 15jt 4,01 mil

Pelatihan guru multi grade class Operasional 266 7jt 1,86 mil

Menghitung Dana Diskresi

Dana diskresi sektor pendidikan = Blj. Sektor Pend.– Blj. Gaji – Blj. Rutin SKPD/UPTD –

Blj. Insidentil.

Merujuk dari hasil perhitungan ketersediaan anggaran dan analisis kecenderungan

ketersediaan anggaran yang terdapat dalam Sub Topik-1, diperoleh informasi

sebagai berikut:


93


Tabel 6. Dana Diskresi 3 Tahun terakhir

Tahun 2011 Tahun

2012

Tahun 2013

Dana Diskresi (Rp M) 25,68 30,32 22,84

Skenario ketersediaan anggaran yang dipilih 5 tahun mendatang, menggunakan

skenario acremental, sehingga dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 7. Analisai Trend Dana Diskresi 5 Tahun Mendatang (

Tahun N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 N + 5

Trend Dana Diskresi

(Rp M)

26,73 26,35 26,29 26,32 26,37

Tingkat inflasi (%) 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5

Dana Diskresi (Rp M) 28,63 28,24 28,21 28,26 28,34

Opsi kebijakan yang dipilih untuk kekurangan guru kelas adalah:

1. Alternatif III secara bertahap

2. Alternatif IV secara bertahap

Contoh 2: Isu Strategi: SD/MI kekurangan guru kelas yang

berkualifikasi S-1 (SPM 7)

Untuk lebih tajam, sebaiknya juga dianalisa kekurangan dan

kelebihan guru mata pelajaran, apabila banyak ditemukan guru PNS

Mapel PAI atau Penjaskes, maka dapat dilakukan alih fungsi guru

mapel menjadi guru kelas dengan melakukan pendidikan tambahan

PGSD satu tahun


94


Tabel 8. Distribusi Kualifikasi Guru

Kualifikasi Guru SD MI Total

Negeri Swasta Negeri Swasta

Tanpa guru S1 41 2 2 5 50

1 orang guru sudah S1 148 1 1 13 163

2 orang guru sudah S1 (SPM) 113 1 6 120

>2 orang guru sudah S1

(SPM)

211 3 1 9 224

>6 orang guru sudah S1

(SPM)

11 3 1 15

Total 524 10 5 33 572

Kebutuhan Guru yang berkualifikasi S-1:

41 sekolah x 2 guru berkualifikasi S1 = 82 orang

148 sekolah x 1 guru berkualifikasi S1 = 148 orang

Total kekurangan guru berkualifikasi S1 = 230 orang

Alternatif strategi yang dipilih:

Rekrutment guru kelas baru berkualifikasi S1

Upgrading guru yang belum S-1 (minimal tingkat pendidikan DII dan berusia

40-45 tahun) untuk menempuh pendidikan S-1

Redistribusi guru kelas yang berkualifikasi S-1 dari sekolah yang kelebihan

guru berkualifikasi S-1 (Data: kelebihan guru kelas berkualifikasi S-1

sebanyak 482 orang)

Tabel 9. Pembiayaan Opsi-opsi pengambilan kebijakan untuk kekurangan guru kelas

berkualifikasi S-1

Kegiatan Jenis

Biaya

Vol. SatuanBiaya

(Rp)

Total Biaya

(Rp)



Biaya Gaji Guru Baru Operasional 230 25jt/tahun 5,75 mil/tahun

Alternatif II : Peningkatan Kualifikasi Guru menjadi S1

Peningkatan Kualifikasi Investasi 230x2thn 3.5jt/tahun 1.61 mil

Alternatif III : Distribusi Guru yang sudah S1

Penugasan Guru Administrasi 230 1jt 230 jt

Fokus penetapan opsi kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru akan

berdampak secara langsung pada anggaran yang perlu disiapkan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu kecermatan dan kehati-hatian.


95


Handout Peserta 6.2

Analisis Ketersediaan Pembiayaan Pendidikan

Kabupaten/Kota

Kegiatan dalam melakukan analisis kebijakan secara luas, pada umumnya melibatkan

ragam informasi yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Secara historis,

tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan

untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar/logis guna menemukan pemecahan

masalah kebijakan.

Analisis kebijakan mengambil dari berbagai pengetahuan/informasi/fakta terkait yang

bersifat deskriptif, evaluatif, dan normatif (D-E-N). Analisis kebijakan diharapkan

untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-

fakta, dan tindakan-tindakan. Ketiga macam tipe informasi D-E-N dihubungkan

dengan tiga pendekatan analisis kebijakan, yaitu empiris, valuatif, dan normatif.

Salah satu hasilnya adalah kesenjangan antara informasi kondisi faktual dengan

kondisi yang seharusnya terjadi (ideal), yang selanjutnya disusun secara sistematis

menjadi rumusan masalah digunakan sebagai pijakan para analis kebijakan.

Perumusan masalah merupakan aspek paling krusial tetapi paling tidak dipahami dari

analisis kebijakan. Proses perumusan masalah kebijakan kelihatannya belum

mengikuti aturan jelas, sementara masalah itu sendiri seringkali terlihat sangat

kompleks sehingga tampak sulit dibuat secara sistematis, akibat dari keterbatasan

analisis informasi (hasil pengolahan data). Dampaknya, para analis kebijakan lebih

sering belum berhasil dalam merumuskan dan menetapkan alternatif/opsi kebijakan,

karena terdapat kekurangtepatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi

(Ritonga, H.R, 2007).

Pembiayaan pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan biaya dikeluarkan

secara rutin. Belanja pendidikan selama ini dibiayai oleh pendapatan daerah yang

didapatkan, melalui: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (b) Dana Perimbangan, dan

(c) lain-lain pendapatan yang syah, seperti tertuang dalam struktur APBD

Kabupaten/Kota. Berdasarkan sumber/asalnya dana, Pemerintah Daerah

memperolah pendapatan daerah bersumber, dari: (a) APBD Kabupaten/Kota, (b)

APBD Provinsi, dan (c) APBN. Hasil studi Analisis Keuangan Pendidikan

Kabupaten/Kota (AKPK) yang dilakukan selama Program DBE-1 USAID di 50

Kabupaten/Kota yag tersebar di 7 Provinsi selama tahun 2008-2011,

mengambarkan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan sangat tinggi yaitu

berkisar 30-45% dari APBD, hal ini menunjukkan porsi terbesar ‘KUE” APBD

digunakan untuk pendidikan. Fakta tersebut menunjukkan Kabupaten/Kota telah


96


menjalankan amanat UUD 1945 tentang alokasi belanja pendidikan minimal 20%

dari keseluruhan APBD (Putusan MK Amandemen Ke-IV). Akan tetapi jika dikaji

lebih mendalam tentang alokasi belanja anggaran pendidikan, maka yang terbesar

dibelanjakan untuk gaji pegawai (pendidik dan tenaga pendidikan) berkisar 70-90%,

dan sisanya dibelanjakan bagi modal dan operasional. Bahkan, untuk kegiatan

peningkatan mutu pembelajaran di dalam kelas yang terdalam dalam belanja

modal/operasional tersebut kurang dari 2%.

Realita ini menunjukan konsumsi biaya pegawai sangat besar, disebabkan jumlah

pendidik dan tenaga kependidikan baik PNS dan Non PNS dalam SKPD Dinas

Pendidikan paling banyak dibandingkan SKPD lainnya, sebagai contoh rata-rata

jumlah pegawai PNS di SKPD Dinas Pendidikan, meliputi Dinas Pendidikan, UPTD

Pendidikan dan sekolah dalam kisaran ½-3/5 atau bahkan lebih dari keseluruhan

pegawai PNS.

Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan terkait dalam penataan dan

pemerataan guru apakah melakukan: (a) rekruktmen guru baru, (b) distribusi guru

yang tersedia, (c) alih fungsi guru dalam satu jenjang atau antar jenjang perlu

ketelitian dan kearifan dalam memilih, karena akan berdampak pada (a) ekonomi,

(b) sosial, dan (c) psikologis.

Dalam unit ini akan terfokus pada pilihan opsi/alternatif kebijakan untuk mengatasi

masalah penataan dan pemerataan guru dalam aspek ekonomi, terutama dalam

anggaran sektor pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa data yang terkait

dengan anggaran sektor pendidikan:

1. APBD Kabupaten/Kota 3 tahun terakhir

2. Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota 3 tahun terakhir

3. Ringkasan Belanja Sektor Pendidikan

Manfaat data keuangan tersebut digunakan untuk menghitung:

5. Berapa % belanja sektor pendidikan dibandingkan dengan APBD

6. Berapa % digunakan untuk jenis belanja yaitu belanja gaji, modal dan

operasional

7. Dana diskresi sektor pendidikan, yang dapat digunakan untuk peningkatan

mutu pendidikan (optional)

8. Kecenderungan belanja pendidikan selama 3 tahun dan alokasi jenis belanja.

Jenis belanja meliputi belanja gaji, belanja modal dan belanja operasional. Pengertian

Belanja Gaji Pegawai ini, disesuaikan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) jo. Permendagri No. 59

tahun 2007 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas

Permendagri No. 13 Tahun 2006. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah terdiri

dari belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL), Belanja Tidak langsung

merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan


97


kelompok belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan.

Kelompok Belanja Tidak langsung adalah 1) belanja pegawai (belanja kompensasi

dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS

yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan); 2) Uang

representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan

kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya

yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam

belanja pegawai; 3) bunga; 4) subsidi; 5) hibah; 6) bantuan sosial; 7) belanja bagi

hasil; 8) bantuan keuangan; dan 9) belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung terdiri dari 1) belanja pegawai (untuk pengeluaran

honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan

daerah); 2) belanja barang dan jasa (untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; dan 3) belanja modal

(digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan

atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam

bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan,

dan aset tetap lainnya.

Lokus penghitungan anggaran ini tidak bermuara penuh pada jumlah pendidik yang

diadakan, tetapi untuk menggeser alokasi penggunaan anggaran belanja pegawai

kearah belanja modal atau operasional bagi peningkatan mutu pembelajaran di

sekolah, dan apabila telah mencukupi dapat digeserkan pada unit pelayanan publik

lainnya, seperti kesehatan, kependudukan, fasilitas umum, dan sebagainya.

Sebagai contoh, dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini

Uraian 2011 2012 2013

BD (Rp M) 801,72 932,19 1027,59

Belanja Sektor Pendidikan (Rp M) 310,20 349,27 420,81

Belanja Gaji (Rp M) 241,91 299,24 374,98

Belanja Rutin (Rp M) 39,51 9,94 6,97

Belanja Insedentil (Rp M) 3,10 9,77 16,02

Dana Diskresi (Rp M) 25,68 30,32 22,84

% Blj. Sektor Penddk. Thd. APBD 38,69% 37,47% 40,95%

% Dana Diskresi Thd. APBD 3,20% 3,25% 2,22%

% Dana Diskresi Thd. Blj. Sektor

Pendidikan.

8,28% 8,68% 5,43%


98



No. Opsi Kebijakan

1

2

3

4


99



Kegiatan Jenis

Biaya

Vol. Sat. Biaya

(Rp)

Total Biaya

(Rp)


Perekrutan Guru Baru Admin. 0

Biaya Gaji Guru Baru Oprs. 25jt/tahun

Alternatif II : Distribusi Guru yang kelebihan guru + rekrutmen guru baru

Penugasan Guru Admin. 1jt

Perekrutan Guru Baru Admin. 0

Biaya Gaji Guru Baru Oprs. 25jt/tahun

Alternatif III : Regrouping sekolah

Sosialisasi Oprs. 15jt

Alternatif IV: Regrouping sekolah dan Multi grade Class

Sosialisasi Oprs. 15jt

Pelatihan guru multi

grade class

Oprs. 7jt


100



Uraian 2011 2012 2013

Total APBD (Rp M)

Belanja Sektor Pendidikan (Rp M)

Belanja Gaji (Rp M)

Belanja Rutin (Rp M)

Belanja Insedentil (Rp M)

Dana Diskresi (Rp M)

% Blj. Sektor Pend. Thd. APBD

% Dana Diskresi Thd. APBD

% Dana Diskresi Thd. Blj. Sektor Pend.


101



1. Metode Trend Kenaikan (Acremental)

Uraian 2011 2012 2013

Total APBD (Rp M)


Belanja Gaji (Rp M)




% Blj. Sektor Penddk. Thd. APBD

% Dana Diskresi Thd. APBD

% Dana Diskresi Thd. Blj. Sektor Penddk.

Tahun (n+1) (n+2) (n+3) (n+4) (n+5)

Trend Dana Diskresi (Rp

M)

Tingkat inflasi (%)


2. Metode Rata-rata Kenaikan

Rata-rata Kenaikan APBD 3 tahun terakhir

Tahun Ke

(n+1) (n+2) (n+3) (n+4)

rata+rata

kenaikan APBD

3 tahun terakhir

Rata-rata Blj.

Sektor

Pendidikan

Rata-rata

diskresi 3 tahun

terakhir

rata-rata

belanja gaji


102


terhadap

Belanja sektor 3

tahun

rata-rata

belanja rutin

terhadap

belanja sektor 3

tahun

rata-rata

belanja

insendentil

terhadap

belanja sektor 3

tahun

Proyeksi Ketersediaan Dana Berdasarkan Rata-rata Kenaikan

Tahun ke

(n+1) (n+2) (n+3) (n+4) (n+5)

APBD (Rp M)


Belanja Gaji (Rp M)



Dana Diskresi (Rp M)- tanpa

modifikasi (rata-rata dana diskresi 3

tahun dikalikan APBD)

Dana Diskresi (Rp M)- modifikasi

(dihitung berdasarkan rata-rata tiap

komponen)


103



Opsi Kebijakan Kebutuhan Dana

(non gaji)

Sumber Pendanaan

APBD (diskresi) APBD

Provinsi

APBN .....................


104


PRESENTASI UNIT 6


105



106



107



108



109

UNIT 7: Persiapan Konsultasi Publik

UNIT 7

PERSIAPAN

KONSULTASI PUBLIK


110



111


UNIT 7

PERSIAPAN KONSULTASI PUBLIK –

Waktu: 60 menit

Pengantar

Formulasi kebijakan harus dikonsultasikan kepada publik agar kebijakan yang disusun

diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Konsultasi publik adalah suatu proses

interaksi antar multi stake holders (pemangku kepentingan) dalam forum konsultasi

guna menggali persoalan, memberi kategori terhadap persoalan, dan menemukenali

berbagai alternatif yang dapat dijadikan sebagai input dalam formulasi kebijakan.

Konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan Penataan dan Pemerataan

Guru di tingkat Kabupaten atau Kota adalah proses interaksi di antara multi stake

holders guna menggali persoalan, mengkategorikan persoalan dan menemukenali

berbagai alternatif solusi yang dapat dijadikan sebagai input dalam formulasi kebijakan

Pemerataan dan Penataan Guru di tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan konsultasi publik ini, maka akan terjadi pertukaran informasi, serta wujud

keterlibatan langsung masyarakat untuk berkontribusi pada perumusan kebijakan

sekaligus pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Ada dua alasan penting mengapa konsultasi publik perlu di lembagakan dalam praktik

tata pemerintahan di Indonesia. Pertama, Masyarakat memiliki hak dasar untuk

terlibat dalam proses dan penetapan kebijakan publik yang dirumuskan pihak

pemerintah. Masyarakat sebagai subyek pembangunan, atau pihak yang menjadi

sasaran pembangunan berhak terlibat langsung dalam rangkaian proses perumusan

kebijakan. Kedua, Indonesia adalah Negara yang telah merativikasi konvensi

internasional tentang hak asasi manusia, dan konvensi-konvensi tersebut diwujudkan

dalam amanat peraturan perundang-undangan Indonesia dimana mengharuskan

adanya mekanisme partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, selain itu juga

mengamanatkan partisipasi sebagai prinsip dan hak warga negara. Beberapa regulasi

di tingkat pusat dan daerah juga telah secara eksplisit menyebutkan konsultasi publik

sebagai mekanisme partisipasi dalam perumusan kebijakan.

Manfaat konsultasi publik antara lain:

Memperkuat dukungan warga (publik) masyarakat terhadap kebijakan dan

program yang dikembangkan pemerintah

Meningkatkan efektifitas kebijakan, yaitu dengan adanya proses bersama warga

yang bisa membangun dukungan dan citra positif pemerintah


112


Meningkatkan mutu keputusan yang diambil, yaitu dengan meminta masukan dan

umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif

Memperbaiki komunikasi diantara kelompok-kelompok kepentingan,

meningkatkan mutu perdebatan dan saling mendidik.

Meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi kepada

publik tentang akan dibuatnya suatu peraturan daerah baru/kebijakan baru,

termasuk informasi dan pendapat pakar/ahli kebijakan dan program pemerintah

daerah.

Menghindari atau mengurangi konflik, yaitu dengan membangun kesepahaman

dan kesepakatan antar pemangku kepentingan yang kepentingannya berbeda.

Memahami masalah-masalah kelompok dan menangani/memecahkan masalah

secara bersama, menyusun strategi dan pilihan-pilihan berdasarkan

informasi,pengetahuan, dan pendapat yang lebih kaya.

Mengidentifikasi dampak atau implikasi kebijakan atau program pemerintah pada

kepentingan publik atau masyarakat, dan

Menciptakan sebuah forum untuk mempengaruhi agenda, memberi dan

mendapatkan informasi dan membantu membuat keputusan.

Tujuan

Tujuan Unit 7 yang diharapkan dikuasai peserta adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengertian, pentingnya, manfaat dan prinsip-prinsip konsultasi

publik

2. Mengidentifikasi berbagai alternatif metode konsultasi publik yang sesuai dengan

formulasi kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru beserta analisis

kelayakannya

3. Merancang kegiatan konsultasi publik terkait dengan formulasi kebijakan yang

akan dikonsultasikan

Pertanyaan Kunci

1. Mengapa perlu melakukan konsultasi publik dalam memformulasikan kebijakan?

2. Bagaimana metode konsultasi publik yang layak digunakan dalam

mengkonsultasikan formulasi kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru?


113


3. Bagaimana rancangan konsultasi publik yang akan dilakukan dalam rangka

mengkonsultasikan formulasi kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru kepada

stake holder?

Petunjuk Umum

Unit ini merupakan persiapan bagi peserta untuk merancang kegiatan konsultasi

publik.

Sumber dan Bahan


Handout 7.1

Lembar Kerja 7.1



Waktu


Ringkasan Sesi

Introduction

5 menit

Fasilitator

menyampaikan

judul, latar

belakang,

pertanyaan

kunci, dan

langkah-

langkah

penyajian

Connection

15 Menit

Mengenal

pengertian,

pentingnya,

manfaat,

prinsip-prinsip,

ragam metode

konsultasi publik

Application

30 menit

Diskusi

Kelompok

memilih dan

merancang

konsultasi

publik

Reflection 5 menit

Merefleksi

pencapaian

Tujuan

Extension 5 menit

Menindaklanjuti

Unit 7 dengan

menyempurnaka

n rencana

konsultasi publik


114





kegiatan dengan menyatakan bahwa pada Unit 7 ini peserta akan memahami aspek-

aspek konsultasi publik dan merancang konsultasi publik.

Fasilitator juga menayangkan latar belakang/pentingnya Unit 7, kompetensi yang

harus dikuasai peserta setelah mengikuti Unit 7, pertanyaan kunci, serta langkah-

langkah penyajian Unit 7. Penayangan disertai dengan penjelasan singkat secara

interaktif.

Fasilitator mengajukan pertanyaan sebagai berikut: “Apa yang dimaksud

konsultasi publik?” Fasilitator bersama peserta merumuskan ‘pengertian

konsultasi publik”. Langkah berikutnya adalah fasilitator menampilkan tayangan

power point tentang pengertian Konsultasi Publik.


Pada langkah ini, para peserta diberi Handout 7.1 untuk dibaca. Selanjutnya

Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Setelah kelompok

terbentuk dan berkumpul, fasilitator meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan

beberapa hal sebagai berikut:

- Bagaimana konsultasi publik yang selama ini pernah dilakukan untuk

mengkonsultasikan kebijakan publik?

- Metode konsultasi publik apa saja yang dapat diterapkan untuk

mengkonsultasikan kebijakan pendidikan? berikan penjelasan singkat pada

setiap metode beserta kelebihan dan kekurangannya.

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi, tugaskan perwakilan kelompok untuk

mempresentasikan hasil diskusinya, lalu beri kesempatan pada kelompok lain untuk

menanggapinya.

Jika masih ada waktu setelah presentasi kelompok, fasilitator memberikan penjelasan

interaktif’ untuk mempertajam hasil diskusi kelompok.

I

C


115



Kerja kelompok

Dalam sesi ini peserta ditugaskan untuk bekerja dalam kelompok dan merancang

kegiatan Konsultasi Publik.

Formulasi Kebijakan : ............................................

Metode Konsultasi Publik : ............................................

Komponen yang

disiapkan

Rincian

1. Peserta yang

diundang

2. Agenda/jadwal

3. Perlengkapan

4. Tempat

5. Tim pelaksana Fasilitator :

Notulis : ........................................

Tim perumus : .........................................

6. ....................

Presentasi dan tanya jawab (20 menit). Pada langkah ini Fasilitator menugaskan

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasi selama 5 menit

dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada proses tanya jawab ini Fasilitator diminta untuk

membantu agar proses diskusi terarah sesuai dengan topik yang didiskusikan.


(1) Fasilitator menanyakan kepada peserta, apakah kegiatan yang dilakukan sudah

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan?,

(2) Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal

yang masih perlu diperjelas.

Extention (5 menit)

Fasilitator mengingatkan kepada peserta bahwa setelah lokakarya Tim Penataan dan

Pemerataan Guru perlu menyiapkan paparan dengan baik agar mendapat banyak

masukan terhadap formulasi kebijakan yang telah disusun.

A

R

E


116


Handout Peserta 3.1

KERANGKA ACUAN KONSULTASI PUBLIK

FORMULASI KEBIJAKAN PEMERATAAN DAN PENATAAN GURU

I. Pengantar

Konsultasi publik adalah suatu proses interaksi antar multi stake holders dalam forum

konsultasi guna menggali persoalan, memberi kategori terhadap persoalan, dan

menemukenali berbagai alternatif yang dapat dijadikan sebagai input dalam formulasi

kebijakan. Konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerataan dan

Penataan Guru di tingkat Kabupaten/Kota adalah proses interaksi di antara multi

stakeholders guna menggali persoalan, mengkategorikan persoalan dan menemukenali

berbagai alternatif solusi yang dapat dijadikan sebagai input dalam formulasi kebijakan

Pemerataan dan Penataan Guru di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam konteks pembangunan berbasis hak, dimana masyarakat dipandang sebagai

pemangku hak dan pemerintah selaku pemangku kewajiban, maka konsultasi publik

merupakan suatu keharusan, karena masyarakatlah yang menjadi subyek

pembangunan. Masyarakat yang memiliki mandat dan masyarakat pulalah yang akan

menerima manfaat.

A. Pentingnya Konsultasi Publik

Berikut beberapa asumsi dasar yang yang melatarbelakangi pentingnya konsultasi

publik:

Warga negara atau masyarakat adalah pembayar pajak dan pemberi mandat

pemerintahan (melalui pemilu legislatif dan pilpres) untuk

menyelenggarakan pelayanan publik,

Masyarakat bukan hamba (client) melainkan warga (citizen);

Warga negara atau masyarakat adalah sejajar dengan pemerintah dalam

mengelola pemerintahan dan pembangunan;

Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi hak warga negara;

Warga negara bukan obyek pasif kebijakan pemerintah, tetapi aktor yang

aktif menentukan kebijakan.


117


Jika demikian pemerintah sebagai pihak pemberi layanan pada masyarakat maka

wajar dan sudah seharusnya pemerintah untuk menyelenggarakan konsultasi publik

dalam penyusunan dan penetapan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan ini.

Dalam tata pemerintahan yang berpusat rakyat atau tata pemerintahan

partisipatif, kebijakan ditempatkan sebagai proses sosial politik tempat

warga menegosiasikan alokasi barang dan anggaran publik. Kebijakan bukan

persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis oleh kelompok

orang yang dipercaya untuk merumuskan itu (biasanya politisi, birokrat,

atau akademisi). Kebijakan merupakan ruang bagi teknisi dan anggota masyarakat

untuk melakukan interaksi dan menggabungkan pengetahuan. Karena itu

kebijakan harus melibatkan pihak yang luas, dan agar dapat terlaksana harus

menjamin agar kepentingan berbagai pihak (stakeholders) sudah dikonfrontasi

atau dinegosiasikan. Dalam perspektif ini partisipasi tidak dipandang sebagai

cara melainkan tujuan itu sendiri.

Dengan konsultasi publik ini, maka akan terjadi pertukaran informasi, serta wujud

keterlibatan langsung masyarakat untuk berkontribusi pada perumusan kebijakan

sekaligus pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Ada dua alasan penting mengapa konsultasi publik perlu di lembagakan dalam

praktek tata pemerintahan di Indonesia. Pertama, Masyarakat memiliki hak dasar

untuk terlibat dalam proses dan penetapan kebijakan publik yang dirumuskan pihak

pemerintah. Masyarakat sebagai subyek pembanguan, atau pihak yang menjadi

sasaran pembangunan berhak terlibat langsung dalam rangkaian proses perumusan

kebijakan. Kedua, Indonesia adalah Negara yang telah merativikasi konvensi

internasional tentang hak asasi manusia, dan konvensi-konvensi tersebut diwujudkan

dalam amanat peraturan perundang-undangan Indonesia dimana mengharuskan

adanya mekanisme partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, selain itu juga

mengamanatkan partispasi sebagai prinsip dan hak warga negara. Beberapa regulasi

di tingkat pusat dan daerah juga telah secara eksplisit menyebutkan konsultasi publik

sebagai mekanisme partisipasi dalam perumusan kebijakan.

B. Manfaat Konsultasi Publik

Manfaat konsultasi publik bagi pemerintah daerah, DPRD dan Masyarakat antara lain:

Membangun suatu pemerintahan daerah yang dianggap memiliki rapor baik oleh

warganya


118


Memperkuat dukungan warga (publik) masyarakat terhadap kebijakan dan

program yang dikembangkan pemerintah

Meningkatkan efektifitas kebijakan, yaitu dengan adanya proses bersama warga

yang bisa membangun dukungan dan citra positif pemerintah

Meningkatkan mutu keputusan yang diambil, yaitu dengan meminta masukan dan

umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif

Memperbaiki komunikasi diantara kelompok-kelompok kepentingan,

meningkatkan mutu perdebatan dan saling mendidik

Meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi kepada

publik tentang akan dibuatnya suatu peraturan daerah baru/kebijakan baru,

termasuk informasi dan pendapat pakar/ahli kebijakan dan program pemerintah

daerah.

Menghindari atau mengurangi konflik, yaitu dengan membangun kesepahaman

dan kesepakatan antar pemangku kepentingan yang kepentingannya berbeda.

Memahami masalah-masalah kelompok dan menangani/memecahkan masalah

secara bersama, menyusun strategi dan pilihan-pilihan berdasarkan informasi,

pengetahuan, dan pendapat yang lebih kaya.

Mengidentifikasi dampak atau implikasi kebijakan atau program pemerintah pada

kepentingan publik atau masyarakat, dan

Menciptakan sebuah forum untuk mempengaruhi agenda, memberi dan

mendapatkan informasi dan membantu membuat keputusan.

C. Prinsip Konsultasi Publik

Prinsip-prinsip konsultasi publik antara lain:

Terbuka

Meskipun biasa dilakukan mekanisme pemberian undangan untuk peserta

konsultasi publik yang ditentukan berdasarkan kreteria tertentu, namun tetap

perlu dilakukan pengumuman mengenai adanya kegiatan konsultasi publik secara

luas. Begitu juga proses dan hasil konsultasi publik, perlu diumumkan secara luas.

Partisipatif

Disatu sisi, penyelenggaraan konsultasi publik harus memastikan siapa peserta

yang benar-benar berhak menjadi peserta dengan menentukan kriteria dan

mekanisme rekrutmen peserta secara adil dan berimbang. Disisi lain, konsultasi

publik harus menjadi ruang yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, tidak


119


terbatas hanya mereka yang dipandang ahli atau berasal dari kalangan akademik

tertentu.

Penting juga untuk melibatkan pihak atau lembaga yang dianggap memiliki

pandangan berbeda. Pembentukan semacam panitia bersama penyelenggaraan

konsultasi publik yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah

adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjamin proses partisipatif.

Musyawarah dan mufakat

Musyawarah artinya adalah pengambilan keputusan bersama berdasarkan

mufakat (konsensus). Keputusan dalam konsultasi publik memerlukan cukup

waktu yang memungkinkan munculnya berbagai pertimbangan dan usulan,

utamanya dari mereka yang berkepentingan atau terkena dampak, baik langsung

maupun tidak langsung, atas sebuah kebijakan. Isu-isu kontroversial perlu dibuka

sejak awal disertai ekspose data yang memadai beserta pilihan ruang tersedia.

Setiap pilihan perlu disertai dengan argumen dan data-data akurat, sehingga

semua pihak dapat belajar memahami pendapat pihak lain dan pilihan kebijakan

yang mungkin diambil.

Kolaboratif

Kolaboratif adalah kerjasama di antara pemangku kepentingan yang memiliki

perbedaan tujuan dan kepentingan. Peserta konsultasi publik perlu memahami

posisi,peran,tujuan dan kepentingan masing-masing dalam semangat kerjasama.

Tujuan bersama harus dibuat. Kesepakatan dibangun berdasarkan tujuan bersama

tersebut.

Kesetaraan

Kesetaraan adalah kebalikan dari adanya dominasi. Konsultasi publik hanya akan

berjalan secara setara bila peserta memiliki kemampuan untuk bisa berpartisipasi.

Salah satu yang penting adalah kemampuan mengakses dan menggunakan data

dan informasi. Penyelenggara konsultasi publik perlu memastikan peserta

konsultasi publik memiliki bekal infomasi yang cukup dan setara. Pemerintah

perlu menyediakan dan membuka akses bagi masyarakat terhadap data-data dan

informasi yang menjadi dasar dari lahirnya sebuah kebijakan.

Inklusif

Inklusif artinya adalah proses penyepakatan atau konsensus yang benar-benar

dilakukan bersama. Semua pemangku kepentingan merasa memiliki keputusan

tersebut, termasuk pihak yang sebenarnya berbeda pendapat dengan keputusan

yang dibuat.


120


Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan artinya adalah memampukan warga atau kelompok masyarakat

yang lemah untuk bisa bersuara dan ikut menentukan keputusan. Ini berarti

adalah proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif

dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas

Proses dan hasil konsultasi publik harus dipertanggungjawabkan kepada umum,

misalnya dalam bentuk penyebarluasan dokumen kesepakatan yang dihasilkan

melalui berbagai saluran komunikasi.

Fleksibilitas

Proses konsultasi yang dilakukan seharusnya berjalan secara dinamis, tidak kaku,

dan tidak monoton. Kesepakatan terhadap proses merupakan bagian dari

perundingan yang penting di dalam konsultasi publik.

Ketepatan waktu

Semua pihak harus menyepakati beberapa lama proses akan dilaksanakan dan

berapa kali proses akan dilakukan. Ini perlu menjadi prinsip karena sering

diabaikan.

Bisa Dijalankan (Implementatif)

Konsultasi publik harus menghasilkan kesepakatan yang bisa dijalankan baik dari

pertimbangan kapasitas maupun komitmen. Apabila tidak, ini akan merusak

kepercayaan peserta. Karena itu, komitmen untuk melaksanakan hasil dan

melakukan pengawasan pelaksanaan hasil konsultasi publik merupakan bagian

dari kesepakatan bersama.

D. Bentuk-Bentuk Konsultasi Publik

Metode konsultasi publik adalah cara yang lazim digunakan untuk mencapai tujuan

diselenggarakannya konsultasi publik. Metode (cara) terdiri dari sejumlah teknik dan

dibantu dengan penggunaan media atau alat bantu tertentu. Terdapat banyak pilihan

metode, teknik, alat, dan media konsultasi publik. Pilihan ini perlu dikembangkan

terus untuk menjangkau lebih banyak orang.

Konsultasi publik secara konvensional dengan menggunakan metode tatap muka

masih tetap penting. Sedangkan penggunaan media elektronik, media massa, serta

internet, akan membantu memperluas jangkauan agar konsultasi publik terbuka bagi


121


warga masyarakat seluas-luasanya, bukan hanya dihadiri oleh warga terbatas yang

diundang dalam suatu forum pertemuan saja.

Penyelenggara konsultasi publik harus memilih satu atau beberapa dari sekian banyak

metode. Suatu metode dipilih didasarkan atas pertimbangan, antara lain:

Kesesuaian dengan tujuan konsultasi publik yang ingin dicapai

Ketersediaan fasilitator yang mampu menjalankan metode tersebut.

Murah, artinya tidak terlalu membutuhkan alat bantu yang banyak

Besarnya peserta konsultasi publik

Metode tersebut mampu mendorong warga untuk terlibat aktif.

Ketersediaan waktu.

Beberapa perbandingan metode konsultasi publik disajikan dalam Tabel 1.

1. Tujuan

Tujuan disusunnya kerangka acuan Konsultasi Publik adalah agar Tim Pemerataan

dan Penataan Guru:

a. memahami konsep tentang dan penerapan konsultasi publik dalam proses

penyusunan kebijakan.

b. memahami bentuk-bentuk konsultasi publik.


122


Tabel 1 Contoh-contoh Metode Dalam Konsultasi Publik

Metode KP Rumusan Tujuan (Contoh) Partisipan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Total

1. Diskusi

Kelompok

Terfokus

/FGD

Menggali pendapat atau masukan terhadap masalah,

kondisi , isu atau kebijakan pendidikan tertentu

Kelompok warga yang homogen,

kelompok pakar, para pemangku

kepentingan kunci yang terkena

dampak kebijakan tersebut.

2 jam – 1 hari 2 – 3 bulan

2. Jajak pendapat Untuk mengetahui respons/tanggapan masyarakat

terhadap isu tertentu, masalah, kebijakan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah

Warga/masyarakat 1 bulan /tentatif

tergantung pada

kebutuhan

1bulan/tentatif

tergantung pada

kebutuhan

3. Lokakarya Kesepahaman bersama antara pemangku kepentingan

mengenai masalah dan solusi. Pemangku kepentingan

memberi masukan untuk penyusunan dokumen kebijakan

yang akan diibahas.

Seluruh pemangku kepentingan yang

relevan dengan isu atau kebijakan yang

dilaksanakan

5 jam bisa 1-3

hari

Disesuaikan

dengan kebutuhan

4. Musyawarah

Warga

Mengambil keputusan bersama yang melibatkan warga

berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan

Warga 1 hari Disesuaikan

dengan kebutuhan

5. Talkshow di

Radio/ Televisi

Lokal

Mengumpulkan informasi masukan pendapat dari

masyarakat mengenai program atau kegiatan yang

akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh pemerintah

daerah

Sosialisasi dan penampungan aspirasi masyarakat

Pemangku kepentingan, warga dan

pemerintah

2-3 jam Disesuaikan

dengan kebutuhan

6. Road Show Meminta tanggapan dan masukan mengenai

program/kegiatan yang akan dilaksanakan

Pemangku kepentingan, warga dan

pemerintah

1-2 jam per

kunjungan ke

stake holder

Disesuaikan

dengan kondisi


123


2. Tujuan

Tujuan disusunnya kerangka acuan Konsultasi Publik adalah agar Tim Pemerataan dan

Penataan Guru:

a. Memahami konsep tentang dan penerapan konsultasi publik dalam proses

penyusunan kebijakan.

b. Memahami bentuk-bentuk konsultasi publik

c. Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik

d. Melaksanakan konsultasi publik.

3. Pelaksana Konsultasi Publik

Pelaksana Konsultasi Publik adalah Tim Pengambil Kebijakan Pemerataan dan Penataan

Guru.

4. Tahapan Pelaksanaan Konsultasi Publik

Tahapan pelaksanaan konsultasi publik terdiri atas tiga tahapan, yaitu Persiapan,

Pelaksanaan, dan Pascapelaksanaan.

A. Persiapan

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan konsultasi publik antara lain adalah:

(1) Merancang metode konsultasi publik dan beberapa aspek yang harus dipecahkan:

Formulasi kebijakan yang dikonsultasikan (dalam bentuk makalah atau presentasi)

Tujuan dan keluaran dari kebijakan yang dikonsultasikan

Daftar pertanyaan kunci

Waktu dan tempat

(2) Mengidentifikasi stakeholder yang diundang dalam Konsultasi Publik

(3) Menyusun agenda/jadwal kegiatan (Contoh dalam Tabel 2)

(4) Menyusun personil yang terlibat dalam pelaksanaan Konsultasi Publik. Penyelenggara

harus memastikan siapa yang menjadi fasilitator, perekam dokumen (notulis), tim

perumus.

(5) Menyiapkan perlengkapan konsultasi publik. Beberapa alat bantu, perlengkapan, dan

media seperti alat perekam (recorder), kertas plano, dan materi-materi harus sudah

disiapkan pada tahap ini.

(6) Menyiapkan ruang untuk Konsultasi Publik. Pemandu harus memastikan bahwa

ruangan ditata sedemikian rupa sehingga sesuai dengan metode serta antar peserta

dapat saling memandang dan mendengar. Tempa harus mudah dijangkau peserta dan

nyaman.


124


B. Peserta

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, Bappeda, Tenaga Pendidik, Orang Tua

Siswa, Dewan Pendidikan, PGRI, Pemerhati Pendidikan Anak, LSM Pendidikan, Dunia

Usaha dan Industri ,dan pihak lain yang terkait.

C. Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam Konsultasi Publik tergantung pada metode yang dipilih.

Secara umum kegiatan yang dilakukan tersusun atas kegiatan sebagai berikut.

(1) Fasilitator menjelaskan latar belakang, tujuan, formulasi kebijakan yang

dikonsultasikan, dan keluaran. Tekankan bahwa keterlibatan aktif peserta sangat

menentukan keberhasilan konsultasi publik. Catatan: sebelum Unit1 sebaiknya

dilakukan sesi perkenalan. Perkenalan diantara peserta akan membantu proses dan

suasana lebih nyaman.

(2) Menyadarkan akan pentingnya penataan dan pemerataan guru melalui tayangan video

good practices.

(3) Membahas dan mendiskusikan formulasi kebijakan satu demi satu sesuai panduan

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pastikan bahwa seluruh pertanyaan dapat

terjawab. Beri kesempatan kepada seluruh peserta untuk menjawab dan memberi

tanggapan.

Contoh Pertanyaan Kunci Konsultasi Publik Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru:

a. Berdasarkan gambaran profile distribusi guru telah dirumuskan isu-isu strategis,

Apakah isu strategis yang dirumuskan merupakan isu yang harus segera

dipecahkan?

b. Bagaimana formulasi kebijakan untuk memecahkan isu-isu strategis tersebut?

c. Program apa saja yang perlu dijalankan berkaitan dengan kebijakan Pemerataan dan

Penataan Guru terkait dengan formulasi kebijakan yang telah disusun?

(4) Merumuskan Kesimpulan. Setelah semua pertanyaan terjawab dan informasi-informasi

penting terjaring, tutuplah diskusi. Sampaikan kesimpulan sementara atau hal-hal

penting yang muncul selama proses diskusi.

Tabel 2 Contoh Jadwal Konsultasi Publik Penataan dan Pemerataan Guru

No Waktu Kegiatan PIC

Hari 1

1 08.00-08.30 Pembukaan dan Pengarahan Bupati/Walikota

2 08.30-08.50 Good practices penataan dan pemerataan

guru (pengantar dan pemutaran video)

Tim Prioritas


125


3 08.50-09.40 Paparan hasil analisis distribusi guru, isu

strategis, rekomendasi rumusan kebijakan

Ketua Tim

Penataan dan

Pemerataan Guru

4 09.40-10.00 Rehat DC Kab/Kota

5 10.00-11.15 Diskusi kebijakan penataan dan

pemerataan guru

Fasilitator

11.15-11.45 Perumusan hasil konsultasi publik Tim perumus

6 11.45-12.00 Penutupan Panitia

D. Pasca Pelaksanaan

Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh fasilitator pasca kegiatan Konsultasi

Publik, yaitu:

(1) Menganalisis masukan-masukan dari Konsultasi Publik. Kegiatan analisis ini meliputi

pemilahan masukan berdasarkan tema-tema tertentu, mencari hubungan atau pola

antar berbagai kategori masukan, serta menafsirkan maknanya;

(2) Menuangkan temuan dan hasil analisis dalam laporan.

(3) Menggunakan hasil konsultasi publik untuk penyusunan kebijakan.

5. Teknis Penyelenggaraan

A. Tempat dan Waktu

Tempat dilaksanakannya konsultasi publik tidak ada batasan, tetapi sebaiknya merupakan

tempat yang mudah diakses peserta, nyaman, bebas berbicara, dan membangun suasana

yang mendukung proses konsultasi publik. Pengaturan tempat dan kursi sebaiknya diatur

dalam suasana kelompok (lingkaran atau huruf U) sehingga semua peserta bisa saling

melihat dan berinteraksi akrab.

B. Fasilitator

Fasilitator Konsultasi Publik paling tidak memiliki 2 jenis kemampuan: (1) kemampuan atau

penguasaan terhadap konsep, prinsip dan cara kerja metode; (2) Kemampuan penguasaan

terhadap substansi dari topik diskusi; (3) Penguasaan teknis fasilitasi diskusi; (4)

Kemampuan menulis laporan FGD.

C. Media dan Alat Bantu

Alat dan bahan yang digunakan disesuaikan dengan metode Konsultasi Publik. Misalnya

dalam FGD lazim diperlukan alat tulis standar (kertas, ballpoint, pensil, metaplan, kertas

plano, spidol), alat perekam (tape recorder, kaset, kamera, dan tulisan tentang pokok-

pokok materi yang didiskusikan (handout).


126



Formulasi Kebijakan : ............................................

Metode Konsultasi Publik : ............................................

Komponen yang

disiapkan

Rincian

1. Peserta yang

diundang

2. Agenda/jadwal

3. Perlengkapan

4. Tempat

5. Tim pelaksana

Fasilitator : .........................................

Notulis : ........................................

Tim perumus : .........................................

6. ....................

7. ....................


127


PRESENTASI UNIT 7


128



129

UNIT 8: Rencana Tindak Lanjut

UNIT 8

RENCANA TINDAK

LANJUT


130



131


UNIT 8

RENCANA TINDAK LANJUT - Waktu: 60 menit

Pengantar

Workshop Analisis Kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam

mengidentifikasi alternatif dan menetapkan kebijakan dalam penataan dan

pemerataan guru. Kedua, meningkatkan kemampuan dalam membuat formulasi

kebijakan. Ketiga, meningkatkan kemampuan menyusun rencana implementasi

kebijakan yang lebih jelas. Pada workshop ini peserta dikenalkan pada kebijakan

penataan dan pemerataan guru. Pada Unit 1 peserta diperkenalkan kerangka

kebijakan berdasarkan pengalaman praktis. Pada Unit 2 peserta mengidentifikasi

alternatif kebijakan. Pada Unit 3 peserta belajar menerapkan strategi dalam proses

pemilihan alternatif kebijakan. Pada Unit 4 peserta belajar memformulasikan

kebijakan. Pada Unit 5 peserta berlatih merancang implementasi kebijakan. Pada Unit

6 peserta berlatih menghitung dampak anggaran dari kebijakan yang dipilih. Agar

hasil Workshop 1I dapat digunakan untuk merancang kebijakan di daerah, maka

diperlukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai kelanjutan Workshop 1I setelah

peserta kembali ke daerah.

RTL merupakan cerminan komitmen dari Dinas Pendidikan dan stake holder lainnya

untuk melaksanakan kegiatan kongkrit setelah Workshop I1 selesai. Hasil dari

pelaksanaan RTL akan ditindaklanjuti dengan pendampingan formulasi kebijakan.

Kegiatan RTL dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang belum tuntas dikerjakan

di Workshop 1I. Selanjutnya, tim membuat rencana untuk menuntaskan kegiatan

perumusan kebijakan. RTL terutama memuat, rencana finalisasi perumusan kebijakan

(lanjutan dari Workshop 2), rencana Audiensi dengan Bupati/Walikota, rencana

persiapan dan pelaksanaan Konsultasi Publik). Selama pelaksanaan RTL daerah akan

didampingi oleh Tim PRIORITAS.

Tujuan

Tujuan Unit 8 adalah menyusun rencana tindak lanjut dari Workshop 2, meliputi:

1. Menyusun kegiatan-kegiatan beserta jadwalnya yang akan dilakukan di daerah

untuk menuntaskan perumusan kebijakan.


132


2. Menyusun kegiatan dan jadwal penyusunan bahan untuk audiensi dengan Bupati

dan pelaksanaannya.

3. Menyusun kegiatan dan jadwal penyusunan bahan konsultasi publik dan

pelaksanaannya

Pertanyaan Kunci

Kegiatan tindak lanjut setelah Workshop 2 terutama adalah memuat finalisasi

perumusan kebijakan (lanjutan dari Workshop 2), Audiensi dengan Bupati/Walikota,

rencana persiapan, serta persiapan dan pelaksanaan Konsultasi Publik. Kapan dan

bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan?

Petunjuk Umum

Unit 8 RTL merupakan unit perencanaan aktivitas di daerah pasca kegiatan

Workshop 2. Pada Unit ini peserta diharapkan dapat menyusun rencana kegiatan

untuk menuntaskan formulasi kebijakan, menyusun rencana audiensi dengan

Bupati/Walikota, dan rencana konsultasi publik.

Sumber dan Bahan


Lembar Kerja 8.1



Waktu

Waktu yang digunakan adalah 60 menit


133


Ringkasan Sesi



Fasilitator menayangkan judul unit dan menyatakan bahwa pada unit ini, peserta akan

menyusun Rencana Tindak Lanjut.

Fasilitator menayangkan latar belakang/pentingnya RTL, pertanyaan kunci, dan

kompetensi yang harus dikuasi peserta setelah mempelajari Unit 8 RTL. Penayangan

disertai dengan penjelasan singkat tentang pokok-pokok masalah. Fasilitator

menjelaskan bahwa peserta diharapkan menyusun RTL yang realistis yang sesuai

keadaan di kabupaten/kota masing-masing sehingga RTL dapat terlaksana. RTL yang

disusun meliputi:

1. Menyusun kegiatan-kegiatan untuk menuntaskan formulasi kebijakan penataan dan

pemerataan guru.

2. Merancang kegiatan dan jadwal rencana audiensi dengan Bupati/Walikota.

3. Merancang kegiatan dan jadwal konsultasi publik.

RTL dilaksanakan kurang lebih empat minggu terhitung setelah kegiatan Workshop

2.

I

Introduction

5 menit

Fasilitator

menyampaikan

judul, latar

belakang,

pertanyaan kunci

Unit 8

Application

30 menit

Menyusun

rencana kerja

Connection

10 menit

Mengidentifika

si kegiatan-

kegiatan yang

belum

diselesaikan

pada

Workshop 1I

Extension 5 menit

Menindak-

lanjuti Unit 8

dengan

melaksanakan

rencana kerja

dalam RTL

Reflection 10 menit

Merefleksi

pencapaian

Tujuan


134



Fasilitator menanyakan kepada peserta, berkaitan dengan implementasi kebijakan,

kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan kegiatan apa yang belum dilakukan.

Catatan Fasilitator: Kegiatan yang sudah dilakukan adalah, (1) analisis data

(mungkin ada yang sudah tuntas dan ada yang belum tuntas), (2) merumuskan isu-isu

strategis, (3) merumuskan kebijakan (belum tuntas) dan akan dilanjutkan di

kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan yang akan dilakukan adalah, (1)

menuntaskan perumusan kebijakan, (3) menyusun laporan, (4) audiensi dengan

Bupati/Walikota, (5) Konsultasi Publik.


Menyusun Rencana Tindak Lanjut

Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa penuntasan formulasi kebijakan

memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Agar penuntasan formulasi kebijakan

tersebut berjalan dengan baik maka perlu dilakukan tindak lanjut Workshop 2.

Dalam sesi ini peserta tetap berada dalam kelompok-kelompok kabupaten.

Pertanyaan untuk membimbing setiap kelompok dalam mengidentifikasi kegiatan

adalah:

1. Apa saja kegiatan perumusan kebijakan yang belum diselesaikan? Kapan

kegiatan tersebut dilaksanakan?

2. Sebelum konsultasi publik, akan dilakukan audiensi dengan Bupati/Walikota;

persiapan apa saja yang harus dilakukan serta kapan dilaksanakan audiensi?

3. Sebelum dibuat menjadi peraturan sebuah kebijakan harus melalui uji publik

atau konsultasi publik, kegiatan apa saja yang terkait dengan persiapan

konsultasi publik dan bagaimana jadwalnya, serta kapan dilasanakan konsultasi

publik?

Setiap kelompok peserta diminta berdiskusi untuk kegiatan RTL tersebut.

Berdasarkan identifikasi kegiatan-kegiatan yang perlu dituntaskan, peserta menyusun

Rencana Tindak Lanjut. RTL meliputi, kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat

pelaksanaan, penanggung jawab, dan hasil yang diharapkan (Lembar Kerja 8.1).

Jika masih cukup waktu, ditugaskan salah satu kelompok kabupaten/kota untuk

mempresentasikan hasilnya.

A

C


135



(1) Tanyakan kepada peserta apakah kegiatan yang dilakukan sudah dapat mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

(2) Berikan kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang masih

belum jelas.

Extention (5 menit)

RTL merupakan cerminan komitmen dari Dinas Pendidikan dan stake holder lainnya

untuk melaksanakan kegiatan kongkrit setelah Workshop 2 selesai.

Pesan Utama

Pelaksanaan RTL kadang terkendala oleh kegiatan rutin masing-masing petugas

pelaksananya. Oleh sebab itu, komunikasi dan saling mengingatkan di antara anggota

tim perlu sering dilakukan. Semua pihak harus saling memberikan dukungan dalam

penuntasan penyusunan kebijakan.

E

R


136



RENCANA TINDAK LANJUT

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA.............................................

No. Kegiatan Waktu Tempat Penanggung

jawab

Hasil yang

diharapkan

UNIT 8: Rencana Tindak Lanjut 136


137


UNIT 8: Rencana Tindak Lanjut 137


138


PRESENTASI UNIT 8


139



140


PENDAMPINGAN FORMULASI KEBIJAKAN

141 Pendampingan Formulasi Kebijakan Kabupaten/Kota

PENDAMPINGAN

FORMULASI KEBIJAKAN

KABUPATEN/KOTA



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN

FORMULASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA

1. Latar Belakang

Program PRIORITAS telah memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas

kabupaten/kota utamanya dinas pendidikan dalam merumuskan kebijakan untuk menunjang

program penataan dan pemerataan guru. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui kegiatan

workshop analisis kebijakan penataan dan pemerataan guru.

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan formulasi kebijakan yang telah dihasilkan

dari kegiatan workshop dirasa perlu dilakukan pendampingan oleh tim PRIORITAS kepada

Tim Daerah. Pendampingan dilakukan untuk membantu dinas pendidikan khususnya Tim

Perumus Kebijakan dalam penajaman rumusan kebijakan penataan dan pemerataan guru,

persiapan audiensi dengan Bupati/Walikota, dan persiapan konsultasi publik. Pendampingan

ini merupakan tindaklanjut dari workshop analisis kebijakan penataan dan pemerataan guru di

tingkat klaster/propinsi.

Pendampingan akan dilakukan sebanyak sebanyak 1 kali selama 2 hari disesuaikan dengan

kondisi dan dinamika riil di kabupaten/kota. Dalam pendampingan ini tim fasilitator akan

mendatangi dan mendampingi tim perumus kebijakan daerah. Pertemuan disarankan

dilakukan di kantor dinas pendidikan, Bapeda, atau kantor bupati dan melibatkan orang-orang

yang berkaitan dengan perumus kebijakan penataan dan pemerataan guru.

Sebelum dilakukan pendampingan diharapkan District Coordinator telah memastikan bahwa

Tim Perumus Kebijakan telah bekerja untuk melengkapi rumusan kebijakan sesuai dengan

jadwal kegiatan Tim. Sehari menjelang pendampingan diharapkan DC telah memastikan

ketersedian dokumen terkait dengan hasil analisis data, rekomendasi, dan rumusan-rumusan

kebijakan yang telah dihasilkan.

2. Tujuan Kegiatan

Secara umum, kegiatan Pendampingan bertujuan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang

tajam tentang penataan dan pemerataan guru untuk disajikan dalam konsultasi publik. Secara

khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

a. Mereview hasil workshop kebijakan penataan dan pemerataan guru

b. Melengkapi dan memperkaya opsi rumusan kebijakan



c. Mempertajam rumusan kebijakan penataan dan pemerataan guru.

d. Memprediksi berbagai dampak opsi rumusan kebijakan yang dihasilkan.

e. Membuat laporan tentang kebijakan penataan dan pemerataan guru yang akan

digunakan dalam audiensi dengan Bupati/Walikota serta konsultasi publik.

3. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pendampingan secara intensif dilakukan di kabupaten/kota pasca workshop 2 di

tingkat klaster/provinsi. Pendampingan dilakukan sekali selama dua hari.

Pendampingan (dua hari)

Hari : ..................................................

Tanggal : .................................................

Waktu : 08.00 – 16.00

Tempat : ................................................, Kabupaten/Kota................................

4. Peserta dan Pendamping

Peserta kegiatan Pendampingan perumusan kebijakan penataan dan pemerataan guru sebagai

berikut.

o Tim Perumus Kebijakan

o Ketua Tim Analisis Data

o Perwakilan pengawas SD/MI dan SMP/MTs

Pendamping adalah: Tim fasilitator PRIORITAS yang telah mengikuti Training of Trainer.

5. Agenda

Persiapan

Sebelum dilakukan pendampingan diharapkan District Coordinator telah memastikan bahwa

Tim Perumus Kebijakan telah bekerja untuk melengkapi hasil rumusan kebijakan. Selain itu,

dokumen hasil analisis data dan rekomendasi kebijakan juga telah dipersiapkan. Sehari

menjelang pendampingan diharapkan DC telah memastikan ketersedian dokumen-dokumen

tersebut.



Perkiraan Jadwal kegiatan Pendampingan (2 hari)

Waktu Kegiatan

HariPertama

08.00 – 09.30 Review hasil workshop analisis kebijakan penataan dan pemerataan

guru

09.30 – 10.30 Menajamkan rumusan kebijakan

10.30 – 10.45 Rehat

10.45 – 12.00 Melengkapi rancangan kebijakan

12.00 – 13.00 I s h o m a

13.00 – 14.00 Memperkirakan Dampak dari Opsi Rumusan Kebijakan

14.30 – 16.00 Perhitungan dampak anggaran dari pilihan opsi kebijakan (integrasi

dengan perencanaan)

Hari Kedua,

08.00 – 09.30 Membuat laporan kebijakan penataan dan pemerataan guru


10.30 – 10.45 Rehat


12.00 – 13.00 I s h o m a

13.00 – 16.00 Persiapan audiensi dan konsultasi publik



Review Hasil Workshop Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru

Pada sesi ini Ketua Tim Kebijakan menyajikan kembali Hasil Rumusan Kebijakan yang telah

diselesaikan dalam Workshop 2 kepada peserta. Peserta memberikan refleksi kritisnya

terhadap Hasil Rumusan Kebijakan tersebut. Refleksi kritis dimaksudkan untuk menelaah

kembali apakah rumusan kebijakan yang telah dihasilkan telah sesuai dengan hasil analisis data

dan rekomendasi kebijakan.

Menajamkan Rumusan Kebijakan

Pada sesi ini peserta difasilitasi oleh pendamping menajamkan kembali rumusan kebijakan.

Pendamping dan peserta dengan cermat melihat kembali hasil hasil analisis data, isu strategis,

rekomendasi kebijakan, dan formulasi kebijakan sehingga memahami celah-celah yang perlu

disempurnakan.

Melengkapi Rancangan Kebijakan

Pada sesi ini peserta melanjutkan penyusunan rancangan implementasi kebijakan untuk

melengkapi hasil-hasil Workshop 2.

Memperkirakan Dampak dari Opsi Rumusan Kebijakan

Setelah diperoleh opsi rumusan kebijakan penataan dan pemerataan guru yang lengkap,

pendamping perlu mengarahkan peserta untuk memikirkan berbagai kemungkinan dampak

dari opsi-opsi rumusan kebijakan yang telah dihasilkan. Dalam sesi ini peserta ditugaskan

untuk memikirkan berbagai dampak dari opsi-opsi rumusan kebijakan. Selanjutnya peserta

diminta untuk mengurutkan dampak-dampak tersebut dari yang paling besar peluangnya

terjadi ke yang paling kecil. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengurutkan

peluang dampak rumusan kebijakan sebagai berikut.

1. Pikirkan dampak rumusan kebijakan terhadap sistem pendidikan di kabupaten/kota

tersebut.

2. Pikirkan dampak rumusan kebijakan terhadap guru-guru yang terkena kebijakan tersebut.

3. Pikirkan dampak rumusan kebijakan terhadap pengambil kebijakan.



Perhitungan dampak anggaran dari pilihan opsi kebijakan (integrasi dengan

perencanaan)

Pada sesi ini peserta melanjutkan perhitungan dampak anggaran dari pilihan kebijakan serta

merancang integrasi kebijakan dalam perencanaan daerah (Renja dan Renstra) untuk

melengkapi hasil-hasil Workshop 2.

Membuat Laporan Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru

Laporan rencana kegiatan penataan dan pemerataan guru perlu dibuat agar rencana kegiatan

tersebut tersampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus menjadi dokumen

yang siap dimanfaatkan pada saatnya. Laporan harus memuat alasan mengapa perlu penataan

dan pemerataan guru, analisis data guru tingkat kabupaten/kota, isu-isu strategis terkait

dengan penataan dan pemerataan guru, dan formulasi kebijakan terkait dengan penataan dan

pemerataan guru.

Laporan Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru ini dibuat dengan struktur tertentu agar

mudah dipahami. Format laporan ini dapat diperiksa pada Lampiran 1.

Persiapan audiensi dan konsultasi publik

Hasil pendampingan akan disajikan dalam forum Konsultasi Publik. Namun, sebelumnya perlu

dilakukan audiensi dengan Bupati/Walikota. Oleh sebab itu perlu dilakukan:

- Penyusunan rencana audiensi dan konsultasi publik

- Menyusun rangkuman laporan kebijakan penataan dan pemerataan guru

- Menyusun presentasi dalam bentuk power point. Presentasi kebijakan penataan dan

pemerataan guru harus ringkas, padat, dan memuat hal-hal penting terkait dengan

kebijakan penataan dan pemerataan guru berdasarkan hasil analisis data.

6. Kebutuhan Anggaran

Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan standar PRIORITAS (mengikuti Pedoman RTI).



Lampiran 1.

LAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

DI KABUPATEN/KOTA ……..

RINGKASAN

Memuat intisari dari laporan lengkap, paling tidak memuat: permasalahan distribusi guru di

kabupaten, harapan perubahan nyata dalam penataan guru ini, hasil analisis distribusi guru,

alternatif kebijakan penataan guru yang mungkin dilakukan di kabupaten, rekomendasi kebijakan,

dan rencana implementasi penataan dan pemerataan guru. (maksimum 4 halaman)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berisi tentang permasalahan distribusi guru di kabupaten, termasuk kesulitan untuk

mengimplementasikan Perber 5 Menteri, serta pelaksanaan kebijakan yang belum berhasil

secara maksimal

B. Tujuan

Diisi dengan tujuan penataan dan pemerataan guru menurut persepsi kabupaten/kota.

C. Hasil yang diharapkan

Diisi dengan harapan adanya perubahan nyata kecukupan guru dan perubahan

peningkatan mutu pendidikan

D. Metode Pemecahan Masalah

Diisi dengan langkah-langkah penataan dan pemerataan guru, mulai dari penyaiapan data,

sosialisasi, workshop analisis data, workshop identifikasi alternatif kebijakan, dan konsultasi

publik. Pendekatan yang digunakan selain melalui workshop juga melalui pendampingan.

II. HASIL PEMETAAN DISTRIBUSI GURU

A. Ketersediaan dan Kelangkapan Data

Diisi dengan kondisi data yang ada di kabupaten, kelengkapan data berbasis DAPODIK,

berapa persen sekolah yang sudah divalidasi datanya. Selain itu, apakah dinas pendidikan

pernah memanfaatkan data sekolah berbasis DAPODIK untuk keperluan perencanaan dan

pengambilan kebijakan.

B. Distribusi Guru SD (Guru Kelas dan Mapel).

Diisi dengan gambaran distribusi guru kelas, guru maple PAI dan Penjaskes, menurut

sekolah dan kecamatan, serta proyeksi ketersediaan guru 5 sampai 10 tahun kedepan sebagai akibat pensiun. Selain itu, distribusi guru dibedakan menurut guru PNS dan Non

PNS.



C. Distribusi Guru matapelajaran di SMP

Diisi dengan gambaran distribusi guru menurut mapel, sekolah dan kecamatan, serta

proyeksi ketersediaan guru 5 sampai 10 tahun kedepan sebagai akibat pensiun. Selain itu,

distribusi guru dibedakan menurut guru PNS dan Non PNS.

D. Isu strategis dalam Distribusi Guru

Diisi dengan analisis kesenjangan (membandingkan kondisi saat ini dengan kriteria baku,

seperti SPM, SNP,indikator kiner kabupaten, dll.), identifikasi isu strategis dan isu strategis

terpilih berdasarkan kriteria dan kondisi masing-masing kabupaten/kota.

III. HASIL IDENTIFIKASI ALTERNATIF KEBIJAKAN PENATAAN DAN

PEMERATAAN GURU

A. Alternatif kebijakan penataan dan pemerataan guru

Diisi dengan bagaimana memilih alternatif kebijakan yang dapat menanggulangi/

memecahkan isu strategis yang telah dirumukan pada bagian sebelumnya.

B. Alternatif kebijakan terpilih yang sesuai dengan kondisi kabupaten/kota

Diisi dengan alternatif-alternatif kebijakan penataan dan pemerataan guru yang telah

mempertimbangkan kriteria pemilihan alternatif kebijakan. Altenatif kebijakan ini sebagai

bahan rekomendasi kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru.

IV. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

A. Prioritas Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru

Diisi dengan rekomendasi kebijakan yang akan diterapkan berdasarkan hasil penialaian

kelayakan kebijakan pada kabupaten yang bersangkutan.

B. Rencana Implementasi Penataan dan Pemerataan Guru

Diisi dengan tahapan kegiatan dari masing-masing kebijakan yang akan

diimplementasikan, kerangka waktu, siapa yang bertanggungjawab, dan besar dan

sumber pendanaan.

Lampiran:

1. Hasil workshop 1: Analisis Data

2. Hasil workshop 2: AnalisisKebijakan

3. Anggota Tim Kabupaten

penataan dan pemerataan guru - usaid …prioritaspendidikan.org/file/modul_3.pdf · unit 4...

Documents