PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MAKALAH

untuk memenuhi tugas individu mata kuliah

ekonomi politik

yang dibina oleh bapak Budi

Oleh:

Fajar Doni Ardianto

407413412198

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN S1 MANAJEMEN

April 2009

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2002, sebuah tim yang terdiri dari para analis Indonesia dan manca

negara, dibawah naungan Program Analisa Kemiskinan di Indonesia (INDOPOV) di kantor

Bank Dunia Jakarta, telah mempelajari karakteristik kemiskinan di Indonesia. Mereka telah

berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dalam upaya

pengentasan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia

untuk Pemerintah dan lembaga- lembaga non-pemerintah dalam upaya mereka untuk

memperbaiki standar dan kualitas kehidupan masyarakat miskin

Makalah mencoba untuk menganalisa sifat multi-dimensi dari kemiskinan di

Indonesia pada saat ini melalui pandangan baru yang didasarkan pada perubahan-perubahan

penting yang terjadi di negeri ini selama satu dekade terakhir. Sebelum ini, Bank Dunia telah

menyusun Kajian-Kajian Kemiskinan, yaitu pada tahun 1993 dan 2001, namun kajian-kajian

tersebut tidak membahas masalah kemiskinan secara mendalam. Kajian ini memaparkan

kekayaaan pengetahuan yang dimiliki oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia dan penulis

berharap bahwa kajian ini akan menjadi sumbangan penting untuk menghangatkan diskusi

kebijakan yang ada dan, pada akhirnya akan membawa perubahan dalam penyusunan

kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya pengentasan kemiskinan.

Indonesia yang sekarang tentu saja sangat berbeda dari Indonesia satu dekade yang

lalu. Maka bukan hal yang mengejutkan apabila strategi-strategi pengentasan kemiskinan

telah berubah seiring dengan perubahan yang telah dialami oleh Indonesia oleh karena itu

dibuatlah makalah yang berjudul “Pengentasan Kemiskinan” dan penulis sangat berharap

bahwa kajian kemiskinan ini dapat menjadi sumbangan berarti dalam menghadapi berbagai

tantangan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang:

1. Apa pengertian kemiskinan?

2. Bagaimana cara mengukur kemiskinan?

3. Apa saja penyebab kemiskinan?

4. Bagaimana keadaan kemiskinan di Indonesia?

5. Apa saja yang harus diprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan?

2

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan makalah ini adalah:

1. Mengetahui pengertian kemiskinan

2. Mengetahui cara mengukur kemiskinan

3. Mengetahui penyebab kemiskinan

4. Mengetahui keadaan kemiskinan di Indonesia

5. Mengetahui apa saja yang harus diprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan.

3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut wikipedia Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal

yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-

hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya

akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan

mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah

global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang

lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari

sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk

merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari,

sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami

sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan

ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan

dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini

mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang

ekonomi.

Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna

"memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di

seluruh dunia.

Sedangkan Kepala Badan Pusat Statistik , Rusman Heriawan mengatakan seseorang

dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan

hidup minimal itu adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo

kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan,

pendidikan, kesehatan dan transportasi. "Jadi ada kebutuhan makanan dalam kalori dan

kebutuhan non makanan dalam rupiah. Kalau rupiahnya yang terakhir adalah Rp 182.636 per

orang per bulan," kata Rusman Heriawan kepada BBC. Dengan definisi itu, jumlah penduduk

miskin di Indonesia tahun 2008 mencapai sekitar 35.000.000 jiwa.

4

Angka itu merupakan hasil survei sosial ekonomi nasional, Susenas dengan sampel

hanya 68.000 rumah tangga, padahal jumlah rumah tangga di Indonesia mencapai 55.000.000.

Menurut ahli statistik dari Institut Teknologi Surabaya, Kresnayana Yahya, cara pandang

pemerintah terhadap kemiskinan tidak mencerminkan realitas.

"Ada yang tidak diperhitungkan, perusak-perusak kalori. Orang merokok bisa enam

sampai tujuh batang. Itu sebenarnya negatif. Dia bisa mengatakan belanjanya sekian, tetapi di

dalamnya ada enam-tujuh batang rokok," kata Kresnayana Yahya.

2.2 Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan

Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak

terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah

persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh

manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan

dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari,

dengan batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi

kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari."Proporsi

penduduk negara berkembang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah turun dari 28%

pada 1990 menjadi 21% pada 2001.Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari

penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh.

Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti

tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini

menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota

dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin,

atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-

kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut

sebagai negara berkembang.

2.3 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari

perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

5

penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

penyebab sub-budaya ("subcultural"), yang menghubungkan kemiskinan dengan

kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain,

termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari

struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat

dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negera terkaya per kapita di dunia) misalnya

memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak

sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

2.4 Kemiskinan Di Indonesia

Pengentasan kemiskinan tetap merupakan salah satu masalah yang paling mendesak

di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$2-

per hari hampir sama dengan jumlah total penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang

dari AS$2- per hari dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina. Komitmen

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan

Kemiskinan (SNPK). Di samping turut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium

(atau Millennium Development Goals) untuk tahun 2015, dalam RPJM-nya pemerintah telah

menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk

target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002

menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Walaupun angka kemiskinan nasional mendekati

kondisi sebelum krisis, hal ini tetap berarti bahwa sekitar 40 juta orang saat ini hidup di

bawah garis kemiskinan. Lagi pula, walaupun Indonesia sekarang merupakan negara

berpenghasilan menengah, proporsi penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari

AS$2-per hari sama dengan negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan ini, misalnya

Vietnam.

Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah

tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS$1,55-

per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan

terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga

tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak

6

tergolong (miskin dari segi pendapatan) dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar

kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan

manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan

antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

1. Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan nasional

sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Hampir

42 persen dari seluruh rakyat

2. Kemiskinan dari segi non-pendapatan adalah masalah yang lebih serius

dibandingkan dari kemiskinan dari segi pendapatan. Bidang-bidang khusus yang patut

diwaspadai adalah:

Angka gizi buruk (malnutrisi) yang tinggi dan bahkan meningkat pada tahun-tahun

terakhir: seperempat anak di bawah usia lima tahun menderita gizi buruk di

Indonesia, dengan angka gizi buruk tetap sama dalam tahun- tahun terakhir kendati

telah terjadi penurunan angka kemiskinan.

Kesehatan ibu yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara di kawasan

yang sama, angka kematian ibu di Indonesia adalah 307 (untuk 100.000 kelahiran

hidup), tiga kali lebih besar dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari Cina dan

Malaysia hanya sekitar 72 persen persalinan dibantu oleh bidan terlatih.

Lemahnya hasil pendidikan. Angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah

menengah masih rendah, khususnya di antara penduduk miskin: di antara kelompok

umur 16-18 tahun pada kuintil termiskin, hanya 55 persen yang lulus SMP,

sedangkan angka untuk kuintil terkaya adalah 89 persen untuk kohor yang sama.

Rendahnya akses terhadap air bersih, khususnya di antara penduduk miskin. Untuk

kuintil paling rendah, hanya 48 persen yang memiliki akses air bersih di daerah

pedesaan, sedangkan untuk perkotaan, 78 persen.

Akses terhadap sanitasi merupakan masalah sangat penting. Delapan puluh persen

penduduk miskin di pedesaan dan 59 persen penduduk miskin di perkotaan tidak

memiliki akses terhadap tangki septik, sementara itu hanya kurang dari satu persen

dari seluruh penduduk Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan kotoran

berpipa.

3. Perbedaan antar daerah yang besar di bidang kemiskinan. Keragaman antar daerah

merupakan ciri khas Indonesia, di antaranya tercerminkan dengan adanya perbedaan antara

daerah pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, terdapat sekitar 57 persen dari orang miskin di

Indonesia yang juga seringkali tidak memiliki akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar

hanya sekitar 50 persen masyarakat miskin di pedesaan mempunyai akses terhadap sumber air

7

bersih, dibandingkan dengan 80 persen bagi masyarakat miskin di perkotaan. Tetapi yang

penting, dengan melintasi kepulauan Indonesia yang sangat luas, akan ditemui perbedaan

dalam kantong-kantong kemiskinan di dalam daerah itu sendiri.

2.5 Prioritias Untuk Pengentasan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga

komponen:

Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin

Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.

Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin

Sebagai kesimpulan, masalah kemiskinan Indonesia yang terus ada dan bersifat khas,

digabung dengan prioritas pemerintah dan kemampuan fiskal untuk menanganinya, Indonesia

saat ini berada dalam posisi untuk meraih kemajuan yang berarti dalam upaya mengentaskan

kemiskinan. Pertanyaannya adalah: dari mana semua harus dimulai? Berbagai tindakan

diperlukan di beberapa bidang untuk menangani empat butir penting dalam pengentasan

kemiskinan di Indonesia yaitu:

a. mengurangi kemiskinan dari segi pendapatan melalui pertumbuhan

b. memperkuat kemampuan sumber daya manusia

c. mengurangi tingkat kerentanan dan risiko di antara rumah tangga miskin, dan

d. memperkuat kerangka kelembagaan untuk melakukannya dan membuat kebijakan

publik lebih memihak masyarakat miskin.

Mengingat ke-empat butir tersebut di atas, maka ada 16 tindakan berikut merupakan prioritas

untuk dilakukan dengan segera. Ke 16 tindakan itu yaitu:

1) Hapuskan larangan impor beras.

2) Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan

keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan ketrampilan bagi masyarakat

miskin, sambil terus meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar.

3) Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu layanan

kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik ke layanan

kesehatan.

4) Suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu yang sangat

tinggi di Indonesia.

5) Perbaiki mutu air bagi masyarakat miskin dengan menggunakan strategi berbeda

antara daerah pedesaan dengan perkotaan.

6) Tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan masyarakat miskinnya.

8

7) Luncurkan program berskala besar untuk melakukan investasi pembangunan jalan

desa.

8) Perluas (sampai tingkat nasional) pendekatan pembangunan berbasis masyarakat

(CDD) Indonesia yang sukses.

9) Pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang mampu

menangani risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan hampir

miskin.

10) Revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun

kembali riset dan penyuluhan.

11) Memperlancar sertifikasi tanah dan memanfaatkan kembali tanah gundul dan tidak

subur untuk penggunaan yang produktif.

12) Membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.

13) Perluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan tingkatkan akses

usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial.

14) Perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat

nasional untuk penyediaan layanan.

15) Jalankan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas

pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan

program pengentasan kemiskinan.

16) Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan.

9

BAB III

KESIMPULAN

Masalah kemiskinan di manapun adalah masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan.

Berikut ada 16 cara yang dapat dilakukan untuk mengentasakan kemiskinan tersebut yaitu:

1) Hapuskan larangan impor beras.

2) Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan

keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin,

sambil terus meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar.

3) Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu layanan

kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik ke layanan

kesehatan.

4) Suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu yang sangat tinggi di

Indonesia.

5) Perbaiki mutu air bagi masyarakat miskin dengan menggunakan strategi berbeda antara

daerah pedesaan dengan perkotaan.

6) Tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan masyarakat miskinnya.

7) Luncurkan program berskala besar untuk melakukan investasi pembangunan jalan desa.

8) Perluas (sampai tingkat nasional) pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD)

Indonesia yang sukses.

9) Pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang mampu menangani

risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan hampir miskin.

10) Revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali

riset dan penyuluhan.

11) Memperlancar sertifikasi tanah dan memanfaatkan kembali tanah gundul dan tidak subur

untuk penggunaan yang produktif.

12) Membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.

13) Perluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan tingkatkan akses usaha

mikro dan kecil ke pinjaman komersial.

14) Perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat

nasional untuk penyediaan layanan.

15) Jalankan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah

daerah dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program pengentasan

kemiskinan.

16) Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan.

10

BAB IV

STUDY KASUS

4.1 Banyak Program, Namun Kemiskinan Tetap Tinggi

Ketika program subsidi langsung tunai (SLT) berakhir, banyak yang menduga angka

kemiskinan meningkat di 2007. Bank Dunia, misalnya, pada laporan World Bank East Asia

Update yang dilansir November 2006, memperkirakan angka kemiskinan tahun depan akan

meningkat setelah berakhirnya program SLT.

"Program Subsidi Tunai Bersyarat yang akan dimulai tahun depan akan terlalu kecil

untuk meredam dampak berakhirnya SLT," kata laporan itu.

Kajian Tim Indonesia Bangkit lebih kritis lagi. Gabungan pengamat ekonomi di tim itu

menilai angka kemiskinan pasti meningkat di tahun ini mengingat daya beli rakyat yang terus

merosot. Lalu karena berakhirnya SLT, dan tak terkendalinya harga kebutuhan pokok seperti

kenaikan harga beras dan minyak goreng serta banjir di beberapa daerah.

"Angka kemiskinan hanya akan turun dengan dua kemungkinan, melakukan

perubahan dan rekayasa metodologi perhitungan. Kedua, melakukan perubahan atau

pembersihan sampel data, yang merupakan cara yang sangat vulgar dan manipulatif serta

sangat memalukan baik secara moral maupun intelektual," tutur pengamat ekonomi Imam

Sugema. Namun, di luar dugaan angka kemiskinan justru turun 2,13 juta orang dari tahun

lalu. Dengan perubahan garis kemiskinan dari Rp 151.997 per kapita per bulan menjadi Rp

166.697 per kapita per bulan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi

garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan pendapatan masyarakat yang

berada di garis kemiskinan itu meningkat dibandingkan kenaikan harga bahan pokok. Di

samping itu, walau harga beras naik, namun diimbangi dengan digelontorkannya program

beras bagi masyarakat miskin. BPS menilai walau pun SLT berakhir tetapi banyak penduduk

miskin yang dapat menggunakan duit yang berasal dari SLT untuk bekerja informal. Terkait

kemiskinan ini, analisa Bank Dunia menunjukkan, perbedaan antara orang miskin dan yang

hampir miskin di Indonesia sangat kecil.

Kerentanan untuk jatuh miskin sangat tinggi di Indonesia. Bank Dunia menyebutkan,

ada tiga ciri menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang

berada di sekitar garis kemiskinan yang setara dengan pendapatan perkapita US$ 1,55 per

hari. Sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin, rentan terhadap

kemiskinan.

11

Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak

menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak

tergolong miskin dari segi pendapatan, tapi dikategorikan sebagai miskin atas dasar

kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Serta rendahnya indikator-indikator pembangunan

manusia.

Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar

daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Sedangkan dana yang dikucurkan untuk program kemiskinan, dinilai tidak menyentuh

langsung ke permasalahan kemiskinan. Anggaran kemiskinan sebesar Rp 54 triliun di 2007

dan Rp 62 triliun di 2008, menurut Imam Sugema, dari nilai Rp 54 triliun itu yang langsung

bersentuhan dengan kemiskinan hanya Rp 5 triliun. Meski demikian, walau dari sisi statistik

kemiskinan di Indonesia turun, tetapi kenyataannya, kesenjangan ekonomi antara yang kaya

dan miskin di Indonesia masih tajam.

Besarnya jumlah penduduk miskin itu, karena masih besarnya angka pengangguran di

Indonesia. Tidak terserapnya angkatan kerja, memang disebabkan lambatnya laju ekspansi

sektor usaha. Data BPS menunjukkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2007

mencapai 108,13 juta orang atau bertambah 174 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus

2006 yang tercatat 106,39 juta. Dari penambahan angkatan kerja itu, jumlah penduduk

Indonesia yang bekerja pada Februari tahun ini mencapai 97,58 juta orang. Dengan begitu,

jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai 10,55 juta orang hingga Februari 2007.

Bagaimana pun juga, jika pemerintah masih belum mampu menggerakkan sektor riil,

maka pengangguran masih akan membengkak karena angkatan kerja terus bermunculan dan

jumlah penduduk yang belum bisa diatasi seperti terlihat pada data periode Maret 2006

populasi penduduk sebesar 221,328 juta orang menjadi 224,177 juta orang di 2007.

Tugas berat bagi pemerintah saat ini maupun pemerintah yang selanjutnya memang

mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Tentu kita mengharapkan, pemimpin-

pemimpin negara ini tidak lagi terpecah-pecah dengan beragam keinginan partai melainkan

menjadi satu untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran ini.

12

4.2 Pemerintahan SBY-JK dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Oleh : Bawono Kumoro

10-Des-2008, 22:23:46 WIB - [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia - Peluang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memenangkan

pemilihan presiden (pilpres) 2009 belum sepenuhnya aman. Peluang SBY untuk terpilih

kembali akan aman bila kepuasan publik terhadap kinerjanya berada di atas 60%. Sebaliknya,

SBY akan sangat mungkin dikalahkan jika kepuasan publik atas kinerja pemerintahannya

berada di bawah 50%.

Demikian hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada

tanggal 8-20 September 2008. Survei ini melibatkan 1.239 responden dengan toleransi

kesalahan 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Sulit dipungkiri bahwa peluang SBY pada

pilpres 2009 sangat bergantung pada kinerja pemerintahannya di bidang ekonomi, terutama

soal pengentasan kemiskinan.

Dua Paradigma

Ada semacam kesepakatan luas, jika pengentasan kemiskinan menjadi motif utama dari

kebijakan pembangunan, maka pengadaan dan peningkatan penghasilan orang miskin menjadi

tujuan terpenting seluruh kegiatan. Namun, dalam kaitan itu, ada dua paradigma berbeda

tentang cara pencapaiannya.

Pertama, keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah obat paling mujarab untuk

mengentaskan kemiskinan karena akan menyerap banyak tenaga kerja. Namun, realitas

empiris menunjukkan hal yang sebaliknya. Hal itu tak lain disebabkan oleh maraknya cara

berproduksi padat modal dan hemat tenaga kerja.

Kedua, keyakinan bahwa orang miskin harus dibantu untuk mendapatkan penghasilan.

Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pun diyakini sebagai sendi utama perekonomian

rakyat. Asumsinya ialah ketika persamaan kesempatan dengan usaha padat modal tersedia,

maka usaha kecil menengah dipercaya akan mampu meningkatkan investasi, pengembangan

usaha, dan penghasilan. Sayangnya, sebagimana paradigma pertama, belum ditemukan bukti-

bukti empiris yang menyakinkan guna mendukung kebenaran asumsi tersebut. Berpijak dari

kedua paradigma di atas, agaknya memang tidak ada resep instan yang dapat dijadikan

sebagai sebuah pegangan pasti dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

Empat Acuan

Meskipun demikian, penulis berpandangan ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan bagi

pemerintahan SBY-JK guna memaksimalkan upaya pengetasan kemiskinan dalam sisa satu

tahun masa pemerintahannya.

Pertama, pengetasan kemiskinan lewat pengadaan lapangan kerja harus sangat

13

mempertimbangkan tingkat pengembangan industri dan integrasi sebuah negara di pasar

dunia. Negara seperti Indonesia yang tingkat pertumbuhan industrinya belum maju dan sektor

informalnya masih sangat mendominasi, perlu mempertimbangkan strategi yang pas. Hasrat

untuk mampu bersaing dalam pasar global selayaknya diimbangi dengan berbagai upaya

untuk mendukung usaha kecil sebagai basis industrialisasi.

Kedua, negara berkembang dengan potensi pasar yang luas seperti Indonesia sangat rentan

diintervensi oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (baca: World Trade Organization,

International Monetary Fund, dan World Bank) serta negara-negara industri maju untuk

membuka pasarnya dan menghilangkan subsidi. Jika permintaan itu dipenuhi, maka tidak

pelak lagi akan berdampak pada anjloknya tingkat upah pekerja yang selanjutnya potensial

berujung pada meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Itu berarti jumlah

orang miskin di Indonesia akan semakin bertambah banyak.

Ketiga, kesempatan yang sama harus diberikan dalam persaingan antara usaha kecil dan

menengah padat modal maupun antar usaha kecil itu sendiri. Pemberian kesempatan yang

sama tersebut tentunya harus diimplementasikan lewat berbagai kebijakan dan regulasi.

Keempat, pemetaan masalah dan potensi sebuah negara serta strategi pembangunan yang

spesifik hanya akan dapat diterima luas jika hal tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh

lapisan sosial ekonomi masyarakat, terutama kaum tak berpunya. Jadi, tak hanya melibatkan

para pengusaha atau kaum berpunya saja. Dengan mengacu pada empat hal di atas, dalam

kaitan perumusan kebijakan pengetasan kemiskinan, maka Indonesia diharapkan dapat

mencapai salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs), yaitu mengurangi

separuh jumlah penduduk miskin. MDGs merupakan proyek kemanusiaan yang dicanangkan

oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selama kurun waktu lima belas tahun (2000-2015).

MDGs disepakati oleh seluruh anggota PBB, termasuk Indonesia. Dengan demikian hanya

tujuh tahun sisa waktu yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengurangi separuh jumlah

penduduk miskin.

14

4.3 Ketika Pengentasan Kemiskinan Hanya Komoditas Politik

Written by Redaksi Web    Tuesday, 24 March 2009 14:07

Oleh: Yusnita H SH 

Kampanye terbuka Pemilu 2009 akan dimulai pertengahan bulan ini setelah sejak

beberapa bulan lalu hanya bisa dilakukan dengan kampanye terbatas dalam bentuk pertemuan

terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak dan elektronik, serta penyebaran bahan

kampanye dan alat peraga di tempat umum (UU No. 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan

DPRD).

Dalam kampanye ini, sebanyak 38 partai yang resmi mengikuti pemilu secara nasional

sudah mulai menawarkan dagangannya, dan salah satu yang terlaris adalah kemiskinan.

(Angka) kemiskinan akan menjadi dagangan, baik itu untuk memoles lapak sendiri, yakni

dengan menawarkan program, janji, tentang penyelesaian problem kemiskinan. Selain itu, tak

lupa menunjuk atau bahkan menjelekkan dagangan orang lain, dalam rupa mengritik,

mengoreksi, dan mencela rezim sebelumnya serta partai saingan saat ini, dalam hal program

sejenis.

Genealogi Pemberantasan Kemiskinan

Menurut Frances Fox Piven dan Richard A Cloward (Regulating the Poor: The Functions of

Public Welfare, Vintage Books 1993), kemiskinan meliputi tiga aspek (1) kekurangan materi

dan kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar, yang biasanya mencakup kebutuhan

pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan; (2) tidak terpenuhinya

kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk

berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk dalam pendidikan dan informasi; dan (3)

kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat

berbeda-beda, tergantung konteks politik dan ekonomi suatu negara

Kemiskinan jamak terjadi di negara berkembang, namun eksis pula di negara maju

dalam bentuk komunitas tunawisma dan ghetto (daerah kumuh). Di Indonesia sendiri,

menurut data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (dibentuk tahun 2005 melalui

Perpres Nomor 54, lihat www.tkpkri.org), Pemerintah telah melaksanakan program

penanggulangan kemiskinan sejak tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan

pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun

(Penasbede). Namun program tersebut terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965.

Adapun pada era Orba, melalui Repelita dilakukan strategi khusus menuntaskan masalah

kesenjangan sosial-ekonomi, yang mengerucut menjadi program Inpres Desa Tertinggal

( IDT). Namun, usaha Orba ini pun gagal akibat krisis ekonomi dan politik tahun 1997.

15

Selanjutnya, era reformasi menelurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Keppres Nomor 190 Tahun 1998. Berbagai usaha di atas belum menunjukkan hasil yang

memuaskan. Data UNDP menyebutkan, Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index-

HPI) yang memfokuskan perhatiannya pada proporsi manusia yang berada di bawah ambang

batas dimensi pembangunan manusia yang sama dengan indeks pembangunan manusia-

panjang umur dan hidup sehat, memiliki akses terhadap pendidikan, dan standar hidup yang

layak, menyimpulkan Nilai HP-1 untuk Indonesia, yaitu 18,5, berada di urutan 41 dari 102

negara berkembang (data tahun 2005). Indeks ini semakin buruk dalam krisis energi dan

pangan saat ini, ketika harga melonjak dan membuat pemenuhan kebutuhan dasar (pangan,

pendidikan, kesehatan) semakin tak terjangkau

Logika Iklan Kampanye vs Marhaenisme

Sebagai sebuah kondisi laten dalam denyut nadi bangsa, kemiskinan akan tetap

menjadi perhatian semua stakeholder, khususnya terkait kampanye Pemilu 2009. Pemahaman

terhadap kondisi objektif kemiskinan, ditambah data-data dan fakta, serta diolah dengan

logika-kreatif iklan akan menghasilkan "dagangan" yang dibungkus indah dalam retorika dan

advertensi.

Lihat saja kampanye beberapa tokoh yang sejak beberapa saat lalu sudah berseliweran

di media elektronik. Prabowo misalnya, mewacanakan kemiskinan untuk disikapi dengan

usaha produktif dan pemberdayaan masyarakat kecil (petani), dengan "mari kita beli bahan

pangan bergizi dari petani kita...", sehingga "macan Asia (Indonesia-pen) akan mengaum

kembali". Sedangkan Wiranto, sempat menimbulkan kegerahan politik dengan kritikan

pedasnya terhadap rezim SBY soal janji tidak akan menaikkan harga BBM. Lagi-lagi anchor

point-nya adalah persoalan kemiskinan, yakni jangan bebani rakyat yang sudah miskin

dengan kebijakan yang tidak populer dan memperparah keadaan.

Logika iklan adalah bagaimana menjadikan dagangan laku terjual, dengan segala cara.

Jamak terjadi, iklan mempergunakan data-fakta secara berlebihan dan melenceng, mengecoh,

mengelabui, dan bahkan menipu konsumen. Seperti diungkap oleh Vilhjalmur Stefansson

(Discovery, 1964), "What is the difference between unethical and ethical advertising?

Unethical advertising uses falsehoods to deceive the public; ethical advertising uses truth to

deceive the public", yakni, setiap iklan akan menggunakan kebenaran ataupun kekeliruan

untuk mengelabui public.

Yang perlu kita waspadai adalah penyesatan publik lewat tema kemiskinan ini,

memoles janji untuk memikat suara rakyat. Padahal, kita sudah kenyang dengan pengalaman

sulitnya menagih janji yang terucap dalam kampanye. Kepedulian pada orang miskin hanya

16

temporer, dangkal, dan semu.

Belum ada upaya menggodok gagasan pemberantasan kemiskinan ini menjadi sesuatu

yang heroik namun realistis, seperti halnya ketika Sukarno berjumpa dengan petani miskin

Pak Marhaen, yang menghasilkan marhaenisme yang secara ideologis-praksis digunakan

untuk menyemangati rakyat agar mandiri.

Mengaudit Program Anti-Kemiskinan dan Peran Masyarakat Sipil

Pemilu 2009 akan mengantar berkuasanya sebuah rezim, merupakan panggung

pembuktian janji dan pelaksanaan konsep serta program kerja. Entah apapun bentuknya, dan

lembaga apa yang bakal melaksanakan program pro-kemiskinan, yang terpenting bagi rakyat

adalah transparansi dan audit progress apa yang telah tercapai. Oleh karenanya, lembaga

pelaksana program ini musti independen (seperti halnya KPK), sehingga bebas dari tekanan

pemerintah maupun oposan, namun merengkuh semua pihak untuk berperan-serta. Berbagai

program tersebut, selain up-bottom, juga meniscayakan gerakan bottom-up yang

memberdayakan masyarakat sipil untuk mengangkat diri sendiri.

Terakhir, berikut beberapa entry-point yang bisa menjadi panduan bagi semua

stakeholder dalam program pro-kemiskinan: (1) revitalisasi dan rejuvenasi program pro-

kemiskinan di era lalu yang mempunyai nilai positif, seperti kelompok tani & nelayan

(menggalang kemandirian dan self-learning); (2) penguatan social security system (Jaring

Pengaman Sosial), yakni harus ditingkatkan hingga jaminan penuh terhadap kebutuhan dasar,

dan dilengkapi dengan penyediaan lapangan kerja dasar (pemberian "kail" dan "umpan"); (3)

kemandirian ekonomi rakyat berupa koperasi yang kuat dan akuntabel; (4) proyek padat

karya, terutama untuk infrastruktur, dengan fokus daerah terpencil dan luar Jawa, yang

dilaksanakan secara terencana dan akuntabel; (5) peran kelas menengah dan UKMM, yang

perlu ditopang dengan kebijakan yang pro-rakyat, guna menyerap lebih banyak lagi lapangan

kerja; (6) gerakan berdikari, mencukupi sendiri dengan produk dalam negeri, ekspor barang

jadi yang bernilai tambah, dan pendayagunaan local genius secara optimal.

17

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://sofian.staff.ugm.ac.id/

http://www.bbc.co.uk/

http://www.harian-global.com/

http://www.kabarindonesia.com/

http://yuliandriansyah.files.wordpress.com/

18