laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan …bappeda.jembranakab.go.id/download/lp2kd...

177
LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA (LP2KD) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN JEMBRANA 2014

Upload: haanh

Post on 11-Jul-2019

248 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LAPORAN PELAKSANAAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

KABUPATEN JEMBRANA (LP2KD)

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

(TKPKD) KABUPATEN JEMBRANA

2014

Page 2: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kepada Ida Sang Hyang widhi Wasa, akhirnya

penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten

Jembrana untuk tahun 2014 telah selesai disusun, meskipun pelaksanaannya mengalami

keterlambatan akibat berbagai hambatan baik secara teknis maupun non teknis.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten

Jembrana perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara terpadu, menyeluruh dan

berkelanjutan yang dapat berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan secara signifikan

dan hal tersebut merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam penentuan

keberhasilan pembangunan di setiap daerah khususnya di Kabupaten Jembrana.

Berawal dari hal tersebut, maka pemantauan program-program pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang berjalan menjadi mutlak dan penting untuk

dilakukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini masih jauh dari kesempurnaan

dan banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan data, personil dan waktu yang sangat singkat.

Tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan laporan ini sebaik mungkin guna penyempurnaan

proses perencanaan pembangunan, arah kebijakan dan pelaksanaan program-program

penanggulangan kemiskinan pada tahun mendatang di Kabupaten Jembrana.

Semoga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten

Jembrana ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders, pemangku kepentingan dan lintas

sektor lainnya.

Demikian laporan ini disampaikan untuk maklum dan tindak lanjut dalam pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana.

Jembrana, Desember 2015

Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana,

Ir. I Ketut Swijana, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19611001 198702 1 002

Page 3: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (LP2KD)

Kabupaten Jembrana merupakan sebuah laporan yang disusun oleh Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dalam hal ini disusun oleh TKPKD Kabupaten Jembrana.

Adapun tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai

program penanggulangan kemiskinan yang dilaksankan di Kabupaten Jembrana, mengingat

TKPKD merupakan mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),

yang diharapkan dari TKPKD adalah mampu melakukan proses perencanaan, penganggaran

serta mampu memantau dan mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan di

daerah.

LP2KD ini memberikan gambaran mengenai capaian kondisi pembangunan pada berbagai

sektor terkait, serta menginformasikan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten Jembrana)

dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target penurunan yang sudah ditetapkan

baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Propinsi Bali. Dengan demikian dari LP2KD

ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada stakeholder yang terkait dalam penanggulangan

kemiskinan utamanya nanti pada jajaran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Kabupaten Jembrana mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan paling sedikit

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir maupun selanjutnya dalam penyusunan program

penanggulangan kemiskinan di tahun-tahun mendatang hingga batas waktu target tercapai

yaitu tahun 2015.

Secara umum kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Jembrana

selama 3 tahun terakhir (2011-2014) sudah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari

18.872 orang (6,1%) menjadi 12.900 orang (4,0%). Dari 5 (lima) sektor pembangunan yang

paling terkait dengan pengentasan kemiskinan yaitu Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan,

Infrastruktur dan Ketahanan Pangan, beberapa diantaranya capaian indikatornya sudah cukup

baik (berada diatas capaian Propinsi dan Nasional) dengan didukung oleh kondisi riil dilapangan

serta hasil kajian kepuasan pelayanan publik yang mencapai angka lebih dari 65% dimana

sebelumnya pernah mencapai angka diatas 80%. Namun demikian, Kabupaten Jembrana masih

memerlukan kebijakan, strategi dan program yang lebih tepat serta melakukan pendekatan dari

segi sosial budaya karena masyarakatnya masih perlu didorong untuk lebih produktif dan lebih

partisipatif terhadap kebijakan dan progam-program pemerintah. Selain itu juga melakukan

evaluasi terhadap kondisi dilapangan agar memperoleh gambaran riil dalam rangka penyusunan

rencana yang tepat dan pelaksanaan yang efektif dan efisien merupakan langkah untuk

mencapai kondisi yang lebih baik.

Page 4: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

ii

Sebagai bahan evaluasi dan masukan, LP2KD ini masih memerlukan beberapa

penyempurnaan karena dalam penyusunannya mengalami beberapa hambatan terutama dari

segi SDM dan kurang berfungsinya unit pendataan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan

program SKPD serta fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi

dan Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan LP2KD selanjutnya perlu penyempurnaan data-data

indikator masing-masing SKPD terkait dan memastikan pentingnya memahami keberadaan dan

partisipasi SKPD dalam TKPKD Kabupaten Jembrana yang terbentuk baik secara fungsi maupun

organisatoris.

Demikian ringkasan laporan ini disampaikan untuk maklum dan dipedomani

sebagaimana mestinya.

Jembrana, Desember 2015

Page 5: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 iii

DAFTAR ISI

ISI HALAMAN

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................................... i-ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iii-v

DAFTAR TABEL .................................................................................................................. vi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. vii-xii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana ................................................................... 3

1.3 Maksud Dan Tujuan ................................................................................................... 4

1.4 Landasan Hukum ........................................................................................................ 4

1.5 Sistematika Penulisan ................................................................................................ 5

BAB II. KONDISI KEMISKINAN ........................................................................................... 7

2.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan ................................................................. 7

2.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0) ............................................................................ 8

2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ........................................................... 15

2.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ............................................................ 19

2.1.4 Tingkat Pengangguran ................................................................................. 22

2.2 Bidang Kesehatan ...................................................................................................... 28

2.2.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu .......................................................... 28

2.2.2 Analisis Posisi Relatif .................................................................................. 38

2.2.3 Analisis Relativitas ....................................................................................... 46

2.2.4 Analisis Efektifitas ....................................................................................... 54

2.2.5 Analisis Prioritas Bidang Kesehatan ............................................................ 63

2.2.6 Analisis Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan ............................................. 64

2.3 Bidang Pendidikan ..................................................................................................... 67

2.3.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu .......................................................... 68

2.3.2 Analisis Posisi Relatif .................................................................................... 76

2.3.3 Analisis Relativitas Bidang Pendidikan......................................................... 80

2.3.4 Analisis Efektivitas Indikator Bidang Pendidikan ......................................... 94

Page 6: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 iv

2.3.5 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan ........................................................... 103

2.3.6 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Bidang Pendidikan ............................. 106

2.4 Bidang Infrastruktur Dasar ......................................................................................... 108

2.4.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Infrastruktur ......................... 108

2.4.2 Analisis Posisi Relatif Indikator Bidang Infrastruktur Dasar ....................... 111

2.4.3 Analisis Relativitas Bidang Infrastruktur Dasar ........................................... 114

2.4.4 Analisis Efektifitas Bidang Infrastruktur Dasar ........................................... 116

2.4.5 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar .............................................. 117

2.4.6 Analisis Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur ......................................... 118

2.5 Bidang Ketahanan Pangan ......................................................................................... 120

2.5.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Ketahanan Pangan 120

2.5.2 Analisis Posisi Relatif Bidang Ketahanan Pangan ....................................... 123

2.5.3 Analisis Efektivitas Bidang Ketahanan Pangan ........................................... 123

2.5.4 Analisis Relativitas Bidang Ketahanan Pangan .......................................... 125

2.5.5 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan................................................ 125

BAB III. TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI

DAERAH ............................................................................................................................

128

3.1 Komposisi Penerimaan Anggaran Daerah .................................................................. 128

3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi ............................................................ 129

3.3 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral ....................................................................... 130

3.4 Efektifitas Perkembangan APBD Kabupaten Jembrana ............................................. 131

3.5 Anggaran Belanja Bidang Kemiskinan ....................................................................... 132

3.5.1 Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan .................................................. 133

3.5.2 Anggaran Belanja Sektor Pendidikan ........................................................... 135

3.5.3 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan ............................................................ 137

3.5.4 Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar .............................................. 140

3.5.5 Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan .............................................. 141

BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH ..... 144

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan .................................................................... 144

4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan ........................................................................ 146

4.3 Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan ................................................ 147

4.3.1 Program Bantuan/Perlindungan Sosial ........................................................ 147

4.3.2 Program Pemberdayaan (Kelompok) Masyarakat ....................................... 148

Page 7: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 v

4.3.3 Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil ......................................... 151

4.3.4 Program Pro Rakyat Lainnya ....................................................................... 151

4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat ........................................................................ 154

BAB V. KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN ...................................................................................

156

5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ................................................................... 156

5.1.1 Koordinasi di Tingkat Daerah ...................................................................... 156

5.1.2 Koordinasi dengan Pusat ............................................................................. 157

5.2 Permasalahan Dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ................................ 158

5.3 Langkah-langkah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ...................................... 159

5.4 Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2014 ............................................................. 159

5.5 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ........................... 159

5.5.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga/Keluarga .........................................................................................

159

5.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Kelompok Masyarakat ..................................................................................................

160

5.5.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil ... 160

5.5.4 Program Penanggulangan Kemiskinan Pro Rakyat Lainnya (Inisiatif Daerah) .......................................................................................................

160

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................................................................... 161

6.1 Prioritas Intervensi Sektoral Dan Wilayah ................................................................. 161

6.2 Implikasi Penyesuaian Program Dan Anggaran Belanja ....................... .................... 162

6.3 Rencana Koordinasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan .................................................................................................................

163

Page 8: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 vi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Data perkembangan penduduk miskin 2009 – 2014 Kab. Jembrana. 8

3.1 Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah (%) Kab. Jembrana 2009 – 2014. 129

3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Bidang Kemiskinan 132

3.3 Belanja Sektor Ketenagakerjaan Menurut Sumber Pembiayaan. 133

3.4 Belanja Sektor Pendidikan Menurut Sumber Pembiayaan. 135

3.5 Belanja Kesehatan Menurut Sumber Pembiayaan di Kabupaten Jembrana. 137

3.6 Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur Menurut Sumber Pembiayaan di Kab.

Jembrana.

140

3.7 Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan Menurut Sumber Pembiayaan di

Kabupaten Jembrana.

141

Page 9: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman 1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana. 3

2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jembrana Tahun 2009–

2014.

10

2.2 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana 2014. 10

2.3 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kecamatan Kabupaten Jembrana 2014. 12 2.4 Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan

Nasional. 13

2.5 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan Kab. Jembrana. 14 2.6 Perkembangan Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten

Jembrana 2011-2014. 15

2.7 Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Per Kecamatan 2011-2015. 16 2.8 Perkembangan Antara Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jembrana. 17 2.9 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten

Jembrana Terhadap Provinsi 2014. 18

2.10 Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terhadap Propinsi dan Nasional Tahun.

19

2.11 Analisis Efektivitas Indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jembrana. 19 2.12 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jembrana. 20 2.13 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jembrana Terhadap

Provinsi Bali. 21

2.14 Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jembrana, Propinsi dan Nasional.

22

2.15 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). 22 2.16 Perkembangan Antar Waktu Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten

Jembrana. 24

2.17 Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana 2014. 25 2.18 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana terhadap

Propinsi dan Nasional. 25

2.19 Analisis Efektivitas Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Jembrana. 26 2.20 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Ekonomi Kab. Jembrana. 28 2.21 Analisis Prioritas Wilayah Bidang Kemiskinan 28 2.22 Perkembangan Antar Waktu AKB per 1.000 KH 30 2.23 Analisis Perkembangan Antar Waktu AKBA Kab. Jembrana. 31 2.24 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran. 31 2.25 Analisis Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab.

Jembrana. 33

2.26 Analisis Perkembangan Rasio Bidan Kab. Jembrana. 33 2.27 Analisis Perkembangan Rasio Dokter Kab. Jembrana. 34

Page 10: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014

viii

2.28 Jarak Puskesmas Terdekat 35 2.29 Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan. 36 2.30 Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Kab. Jembrana. 37 2.31 Perkembangan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Jembrana. 38 2.32 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kesakitan. 39 2.33 Analisis Posisi Relatif AKB Jembrana 39 2.34 Posisi Relatif AKBA Kabupaten Jembrana. 40 2.35 Posisi Relatif AKI Kabupaten Jembrana. 40 2.36 Posisi Relatif Prevalensi Gizi Buruk pada Balita (%)Kab. Jembrana. 41 2.37 Analisis Posisi Relatif Rasio Bidan Kab. Jembrana. 42 2.38 Analisis Posisi Relatif Rasio Dokter Kab. Jembrana. 43 2.39 Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Jembrana. 44 2.40 Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Jembrana. 45 2.41 Analisis Posisi Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%) Kab. Jembrana. 46 2.42 Analisis Posisi Relatif Angka Kesakitan/Morbiditas(%) Kab.Jembrana. 47 2.43 Analisis Relativitas AKB Kab. Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional. 48 2.44 Analisis Relativitas Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH Kabupaten

Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional. 49

2.45 Analisis Relativitas Perkembangan AKI. 50 2.46 Analisis Relativitas Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk. 50 2.47 Analisis Relativitas Perkembangan Rasio Bidan Kab. Jembrana. 51 2.48 Analisis Relativitas Perkembangan Rasio Dokter Kab. Jembrana. 52 2.49 Analisis Relativitas Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab.

Jembrana. 52

2.50 Analisis Relativitas Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Jembrana.

53

2.51 Analisis Relativitas Perkembangan Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%) Kab. Jembrana.

54

2.52 Relevansi Angka Morbiditas Kabupaten Jembrana dengan Propinsi dan Nasional 2002-2013.

55

2.53 Analisis Efektivitas Perkembangan AKB Kab. Jembrana. 56 2.54 Analisis Efektivitas AKBA per 1.000 KH Kabupaten Jembrana Tahun. 57 2.55 Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH. 58 2.56 Analisis Efektivitas Prevalensi Balita Gizi buruk (%) Kab. Jembrana. 59 2.57 Analisis Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Kab. Jembrana. 59 2.58 Analisis Efektivitas Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Kab. Jembrana. 60 2.59 Analisis Efektivitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Kab. Jembrana. 61 2.60 Analisis Efektivitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Kab. Jembrana. 62 2.61 Analisis Efektivitas Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih Kab. Jembrana 63 2.62 Analisis Efektifitas Angka Morbiditas 63 2.63 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Jembrana. 64

2.64 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Kab. Jembrana. 65 2.65 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Kemiskinan (%) terhadap AKBA/1.000

KH Kab. Jembrana Tahun 2014. 66

2.66 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Rasio Dokter terhadap AKBA Kab. Jembrana 67

Page 11: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014

ix

Tahun 2014. 2.67 Perkembangan Antar Waktu APK SD/MI Kabupaten Jembrana. 70 2.68 Perkembangan Antar Waktu APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 70 2.69 Perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Jembrana. 71 2.70 Perkembangan Antar Waktu APM SD/MI Kabupaten Jembrana. 72 2.71 Perkembangan Antar Waktu APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 72 2.72 Perkembangan Antar Waktu APM SMA/MA Kabupaten Jembrana. 73 2.73 Perkembangan Antar Waktu Angka Buta Huruf (%) Kabupaten Jembrana. 73 2.74 Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SD (%) Kabupaten Jembrana. 74 2.75 Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SMP (%) Kabupaten Jembrana. 74 2.76 Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SMA (%) Kabupaten Jembrana. 75 2.77 Perkembangan Antar Waktu Rasio Murid/Kelas SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA

Kabupaten Jembrana. 75

2.78 Perkembangan Antar Waktu Rasio Murid/Guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kabupaten Jembrana.

76

2.79 Perkembangan Antar Waktu Rasio Guru/KelasSD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA Kabupaten Jembrana.

77

2.80 Analisis Posisi Relatif APK SD/MI Kabupaten Jembrana. 77 2.81 Analisis Posisi Relatif APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana 78 2.82 Analisis Posisi Relatif APK SMA/MA Kabupaten Jembrana 78 2.83 Analisis Posisi Relatif APM SD/MI Kabupaten Jembrana 79 2.84 Analisis Posisi Relatif APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana 80 2.85 Analisis Posisi Relatif APM SMA/MA Kabupaten Jembrana 80 2.86 Analisis Posisi Relatif ABH (%) Kabupaten Jembrana 81 2.87 Analisis Posisi Relatif APS (%) Kabupaten Jembrana 82 2.88 Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Kelas Kabupaten Jembrana. 82 2.89 Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana. 83 2.90 Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 83 2.91 Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana. 84 2.92 Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SD/MI SMA/MA Kabupaten Jembrana. 84 2.93 Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 85 2.94 Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMA/MA Kabupaten Jembrana. 85 2.95 Analisis Relativitas APK SD/MI Kabupaten Jembrana. 86 2.96 Analisis Relativitas APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 86 2.97 Analisis Relativitas APK SMA/MA Kabupaten Jembrana. 87 2.98 Analisis Relativitas APM SD/MI Kabupaten Jembrana. 87 2.99 Analisis Relativitas APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 88 2.100 Analisis Relativitas APM SMA/MA Kabupaten Jembrana. 88 2.101 Analisis Relativitas Angka Buta Huruf Usia 15+ (%). 89 2.102 Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Kabupaten Jembrana Terhadap

Propinsi dan Nasional. 89

2.103 Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) Kabupaten Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.

90

2.104 Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SMA/MA (%) Kabupaten Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.

90

2.105 Analisis Relativitas Rasio Murid/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana terhadap 91

Page 12: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014

x

Propinsi dan Nasional. 2.106 Analisis Relativitas Rasio Murid/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana terhadap

Propinsi dan Nasional. 91

2.107 Analisis Relativitas Rasio Murid/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

92

2.108 Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

92

2.109 Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

93

2.110 Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

93

2.111 Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SD/MI Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

94

2.112 Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

94

2.113 Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SMA/MA Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

95

2.114 Analisis Efektivitas APK (%) SD/MI Kabupaten Jembrana. 95 2.115 Analisis Efektivitas APK (%) SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 96 2.116 Analisis Efektivitas APK (%) SMA/MA Kabupaten Jembrana. 96 2.117 Analisis Efektivitas APM (%) SD/MI Kabupaten Jembrana. 97 2.118 Analisis Efektivitas APM (%) SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 97 2.119 Analisis Efektivitas APM (%) SMA/MA Kabupaten Jembrana. 98 2.120 Analisis Efektivitas ABH (%) Kabupaten Jembrana. 98 2.121 Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Kabupaten Jembrana. 99 2.122 Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana 99 2.123 Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana 100 2.124 Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana 100 2.125 Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana. 101 2.126 Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 101 2.127 Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana. 102 2.128 Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SD/MI Kabupaten Jembrana. 102 2.129 Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 103 2.130 Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SMA/MA Kabupaten Jembrana. 103 2.131 Analisis Prioritas APK terhadap Tingkat Kemiskinan Kab. Jembrana. 104 2.132 Analisis Prioritas APM terhadap Tingkat Kemiskinan. 105 2.133 Analisis Prioritas Angka Buta Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan. 106 2.134 Analisis Prioritas Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Terhadap

Tingkat Kemiskinan 107

2.135 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA Terhadap Rasio Siswa/kelas SMA/MA Kab. Jembrana.

107

2.136 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA Terhadap Jarak Sekolah SMA/MA Kab. Jembrana.

108

2.137 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Kab. Jembrana.

108

2.138 Perkembangan Antara Waktu Program Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 109

Page 13: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014

xi

2.139 Analisis Perkembangan Antara Waktu Indikator Rumah Tangga dengan AML (%) Kab. Jembrana.

110

2.140 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Jembrana.

111

2.141 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana

111

2.142 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana. 112 2.143 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan AML (%) Kab. Jembrana. 113 2.144 Posisi Relatif Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Jembrana. 114 2.145 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana. 114 2.146 Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab.

Jembrana. 115

2.147 Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak. 116 2.148 Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik. 116 2.149 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 117 2.150 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak 117 2.151 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik 118 2.152 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar Terhadap Tingkat Kemiskinan. 118 2.153 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Terhadap Tingkat Kemiskinan. 119

2.154 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga Air Minum LayakTerhadap Tingkat Kemiskinan.

120

2.155 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga Akses Listrik Terhadap Tingkat Kemiskinan.

120

2.156 Analisis Perkembangan Antara Waktur Harga Beras (Rp.). 121 2.157 Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama. 121 2.158 Analisis Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Kab. Jembrana. 122 2.159 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana. 123 2.160 Analisis Posisi Relatif Tingkat Inflasi(%) Provinsi Bali. 124 2.161 Analisis Efektivitas Perkembangan Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton)

Kabupaten Jembrana. 124

2.162 Analisis Efektivitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Jembrana. 125 2.163 Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana dengan Propinsi

Bali dan Nasional. 126

2.164 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan. 127 3.1 Perkembangan Antara Waktu Penerimaan Anggaran Daerah Kabupaten Jembrana. 128 3.2 Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi

Kabupaten Jembrana. 129

3.3 Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja (%) Menurut Fungsi Kabupaten Jembrana.

130

3.4 Analisis Anggaran Belanja Sektor. 131 3.5 Analisis Efektivitas Perkembangan APBD Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten

Jembrana 132

3.6 Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan 134 3.7 Analisis Efektivitas Anggaran Kab. Jembrana. 134 3.8 Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Pendidikan 135

Page 14: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014

xii

3.9 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap APK dan APM SD/MI 136 3.10 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap APK dan APM SMP/MTs 136 3.11 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap APK dan APM SMA/MA 137 3.12 Perkembangan Anggaran Belanja Kesehatan. 138 3.13 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Kesehatan. 139 3.14 Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Infrastruktur Kab. Jembrana. 140 3.15 Analisis Efektivitas Anggaran Bidang Infrastruktur Terhadap Indikator Infrastruktur 141 3.16 Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan. 142 3.17 Analisis Efektivitas Anggaran Bidang Ketahanan Pangan Terhadap Tingkat

Kemiskinan dan Produksi Padi Kab. Jembrana. 143

Page 15: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan sebagai masalah sosial, merupakan sumber utama kelemahan bagi

setiap orang untuk melakukan partisipasi disegala bidang kehidupan. Masalah

kemiskinan hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan

antara pertumbuhan penduduk dan ekonomi disamping indikasi pengelolaan negara

dan sumber daya yang kurang tepat. Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multi

dimensional sehingga memerlukan penangganan oleh semua pihak baik pemerintah,

masyarakat maupun dunia usaha. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan

pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok

Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi dan program penanggulangan

secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap,

terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat

dan negara.

Upaya penanggulangan kemiskinan adalah sesuai amanat Undang-Undang Dasar

dan terkait pula dengan kesepakatan MDGs yang telah diintegrasikan dalam rencana

pembangunan nasional jangka pendek maupun menengah. Dengan demikian MDGs

menjadi acuan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan nasional

maupun daerah. Secara nasional pencapaian MDGs ditargetkan 2015 sesuai akhir masa

pelaksanaan RPJMN 2010 - 2014 dimana dilihat dari angka kemiskinan diharapkan

mencapai 8-10 %, menurun dari angka tahun 2010 sebesar 13,33 %. Sedangkan untuk

Kabupaten Jembrana dimana angka kemiskinan tahun 2014 masih sebesar 4,60 %,

menurun dari angka tahun 2013 sebesar 5,30 %, maka dengan melakukan berbagai

program/kegiatan percepatan pencapaian MDGs optimis target MDGs bersamaan

dengan target nasional bisa dicapai.

Karena fokus MDGs adalah bertumpu pada upaya penanggulangan kemiskinan dan

kelaparan, maka penanganannya adalah terhadap dimensi kemiskinan yang lebih luas

dan saling terkait yang menyangkut peningkatan kesehatan penduduk, peningkatan

kesempatan memperoleh pendidikan (dasar) bagi semua, upaya pencegahan

penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya serta dengan memperhatikan

kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan yang setara dan adil dalam

mengembangkan kesejahteraannya.

Page 16: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 2

Target penanggulangan kemiskinan nasional sangat bergantung pada komitmen,

kemampuan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga

disamping dukungan kebijakan dan pembiayaan dari pusat, juga tetap mengacu dalam

hal prinsip, strategi dan program pusat agar terjadi kesatuan pemahanan dan langkah

penanggulangan kemiskinan dalam pencapaian target. Dan dalam rangka lebih

mengefektifkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dimasing-masing

Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan yang tugas dan fungsinya mengacu pada Permendagri No.

42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan

Kabupaten/Kota yaitu melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan didaerah.

Namun di Kabupaten Jembrana tugas dan fungsi koordinasi penangulangan kemiskinan

masih dilaksanakan secara lintas sektoral karena TKPKD baru terbentuk tahun 2012 dan

secara organisasi masih melakukan pengakomodasian sehingga belum banyak berfungsi.

Terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan didaerah

(Kabupaten/Kota), TKPKD Kabupaten/Kota (Jembrana) memiliki kewajiban tugas/fungsi

untuk menyusun laporan hasil koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Di

Kabupaten Jembrana program pengentasan kemiskinan telah berjalan seiring dengan

pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang mengacu pula pada target pencapaian

tujuan pembangunan millennium (MDGs). Sejak pelaksanaan pemerintahan era otonomi

daerah dan reformasi selama kurun waktu 10 tahun (2000-2010) telah terjadi penurunan

tingkat kemiskinan dari 19,43% menjadi 6,46%. Hal ini tentu tidak terlepas dari kebijakan

dan program-program pro rakyat yang telah dijalankan sesuai dengan visi dan misi

pembangunan dari Bupati/wakil Bupati terpilih selama periode 10 tahun terakhir. Dan

upaya yang dilakukan juga tidak terlepas dari prinsip dan strategi penanggulangan

kemiskinan nasional yang dipedomani oleh TNP2K. Adapun prinsip dan strategi serta

kelompok program yang diterapkan adalah :

1. Mengurangi beban hidup melalui subsidi biaya pendidikan, kesehatan dan bantuan-

bantuan sosial lainnya (kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga).

2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan

usaha kelompok masyarakat (kelompok program pemberdayaan masyarakat).

Page 17: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 3

3. Pemberdayaan/Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibidang permodalan,

pemasaran, kelembagaan dan manajemen (kelompok program pemberdayaan usaha

ekonomi mikro dan kecil).

4. Membentuk sinergi kebijakan dan program pemerintahan yang baik melalui program-

program pro rakyat dan partisipatif yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat (kelompok program lainnya).

Sehubungan dengan tugas dan fungsi TKPK tersebut, maka dilakukan penyusunan

Laporan Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab. Jembrana tiap

akhir tahun.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana

Gambar 1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana

Jembrana sebagai salah satu Kabupaten di Bali dengan luas 841,80 km² (14,93%

dari luas Pulau Bali) hampir sebagian wilayahnya berupa kawasan hutan lindung seluas

41.307,27 Ha (+ 49,1%). Sedangkan kawasan budidaya seluas 30.877,85 Ha (36,68%).

Mata pencaharian penduduknya masih dominan disektor pertanian (32,11%) dan jasa

(25,61%). Dilihat dari penduduknya, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi

perkembangan dari jumlah 317.117 jiwa (2010) menjadi 320.260 jiwa (2014) atau rata-

rata meningkat sebesar 0,20%/tahun. Dengan potensi sumber daya alam terbatas dan

kwalitas SDM masih relatif rendah dengan rata-rata lama sekolah 7,8 tahun (52%

Page 18: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 4

berpendidikan SD kebawah), maka dari segi pendapatan dan pembangunan daerahnya

pun masih ketinggalan dibanding Kabupaten lain di Bali khususnya di Bali Bagian Tengah

yang memiliki sumber penghasilan dari sektor pariwisata. Ketimpangan demikian tentu

sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan penanggulangan kemiskinan masing-

masing daerah Kabupaten/Kota sehingga memerlukan peran lebih besar dari Pemprop.

(TKPKD Propinsi) dalam mengatur dan mengalokasikan sumber daya Bali untuk

pembangunan Bali yang lebih adil dan merata sebagai keseluruhan dalam rangka Ajeg

Bali.

Dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Jembrana yang masih relatif cukup tinggi

maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus ditingkatkan dan peran TKPKD agar

lebih efektif mencapai target minimal di bawah 4 % hingga tahun 2015. Untuk mencapai

upaya penurunan tersebut, maka semua pihak perlu dilibatkan terutama masyarakat di

kantong-kantong kemiskinan yang masih tinggi dan secara sikap mental maupun kultural

kurang responsif terhadap program.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Derah

(LP2KD) ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana capaian

pelaksanaan, pengendalian dan capaian program-program percepatan penanggulangan

kemiskinan sesuai kelompok bidang dan indikator-indikatornya baik dari sisi

perencanaan, pelaksanaan program maupun anggaran belanja di Kabupaten Jembrana.

Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (LP2KD) yaitu :

• Mengetahui tentang kinerja TKPKD Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan

tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana.

• Mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi)

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana.

• Mengetahui keberhasilan pencapaian penanggulangan kemiskinan didaerah.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten jembrana yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025;

Page 19: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 5

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010–2014;

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2010;

4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang

Berkeadilan;

5. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010, tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 324/BAPPEDA dan PM/2013, tentang

Pembentukan Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD), sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan

sistematika penulisan.

BAB II. KONDISI KEMISKINAN

Berisikan uraikan tentang perkembangan jumlah penduduk miskin dan indeks

kemiskinan serta kaitan dengan indikator bidang (ketenagakerjaan, kesehatan,

pendidikan, infrastruktur dan ketahanan pangan).

BAB III. TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Menguraikan komposisi anggaran belanja sektoral, anggaran belanja sektoral menurut

sumber pembiayaan, anggaran belanja sektoral menurut mata anggaran, anggaran

belanja sektoral menurut jenis program yang dibiayai, serta relevansi dan efektivitas

anggaran penanggulangan kemiskinan.

BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

Menguraikan kebijakan, strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB V. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Page 20: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 6

Menguraikan tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, permasalahan

pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pengendalian pelaksanaan

program penanggulangan kemiskinan, penanganan pengaduan masyarakat dan

pelaksanaan kegiatan tahun 2014.

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi uraian prioritas target, intervensi bidang/sektoral dan wilayah, implikasi

penyesuaian program dan anggaran belanja, dan rencana koordinasi dan pengendalian

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Page 21: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 7

BAB II

KONDISI KEMISKINAN

Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami oleh seseorang dalam memenuhi

kebutuhan dasar yang minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh

karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan berbagai

karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosiologisnya. Dengan demikian

kondisi kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi harus dapat dijelaskan berdasarkan

analisis terhadap capaian indikator hasil pembangunan secara keseluruhan terutama yang

meliputi bidang-bidang yang secara representatif dapat menggambarkan kondisi kemiskinan

didaerah antara lain :

2.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.

2.2 Bidang Kesehatan.

2.3 Bidang Pendidikan.

2.4 Bidang Infrastruktur Dasar.

2.5 Bidang Ketahanan Pangan.

Terhadap indikator-indikator yang dicapai dalam program pembangunan bidang-bidang

tersebut kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan

kondisi yang mendukung kemajuan pencapaian penanggulangan kemiskinan. Adapun analisis

tersebut adalah :

1. Analisis Perkembangan Antar Waktu.

2. Analisis Posisi Relatif.

3. Analisis Relevansi.

4. Analisis Efektivitas Program.

5. Analisis Prioritas Bidang.

6. Analisis Prioritas Intervensi Bidang.

7. Analisis Prioritas Wilayah.

Namun semua analisis tergantung pada tersedianya data masing-masing indikator

sehingga masing-masing bidang/SKPD harus memiliki sistem pendataan yang benar dan

menyeluruh. Adapun analisis yang dilakukan terhadap masing-masing bidang tersebut diatas

adalah sebagai berikut :

Page 22: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 8

2.1 Bidang Kemiskinan Dan Ketenagakerjaan.

Analisis dalam bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan meliputi 4 (empat) indikator

utama yang merupakan tolak ukur dari pada keberhasilan pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan khususnya maupun pembangunan pada umumnya yaitu:

2.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0).

2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

2.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

2.1.4 Tingkat Pengangguran.

Data perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jembrana selama 6(enam)

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Data perkembangan penduduk miskin 2009 – 2014 Kab. Jembrana.

No

Tahun

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk

Miskin

Persentase

KK JIWA KK JIWA KK JIWA

1. 2009 83.257 304.956 3.943 11.561 4,7 % 3,8%

2. 2010 83.880 307.804 5.597 17.623 6,7% 5,7%

3. 2011 85.025 311.573 5.935 18.872 7,0% 6,1%

4. 2012 86.685 317.117 5.308 16.885 6,1% 5,3%

5. 2013 89.159 321.008 4.683 14.872 5,3% 4,6%

6. 2014 87.678 320.260 4.049 12.900 4,6% 4,0%

Sumber data : BPMPD Kab. Jembrana Tahun 2015.

Data jumlah penduduk miskin Kabupaten Jembrana adalah berdasarkan data dari

Pemkab Jembrana yang setiap tahunnya melaksanakan sensus KK Miskin dengan

menggunakan 14 (empat belas) indikator. Sementara data BPS yang diolah oleh TNP2K

dijadikan sebagai data pembanding. Mengingat ada 2 (dua) macam sumber data yang dapat

menimbulkan kerancuan sebagai bahan analisis dan tidak jarang antara perencanaan pusat

dan daerah dalam implementasi kegiatan dilapangan memunculkan sasaran berbeda yang

menyebabkan terjadi permasalahan dan kecemburuan sosial dimasyarakat. Data BPS

berdasarkan data PPLS yang dikumpulkan 3 (tiga) tahun sekali dengan metoda yang berbeda

juga menyulitkan untuk melakukan perbandingan setiap tahunnya. Namun untuk

kepentingan analisa terkait dengan kondisi kemiskinan yang menggunakan standar secara

nasional dari TNP2K maka digunakan data yang bersumber dari Pemkab. Jembrana karena

Page 23: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 9

data yang diperoleh merupakan hasil sensus setiap tahunnya sehingga memenuhi unsur

perkembangan secara time series (tahun seri).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0).

Tingkat kemiskinan (P0) ditunjukkan dengan jumlah (Jiwa) dan persentase (%)

penduduk miskin melalui analisis sebagai berikut :

2.1.1.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan.

Perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin Kabupaten Jembrana dari

tahun 2009 sampai dengan 2014 sedikit berbeda antara 2 (dua) sumber data,

dimana berdasarkan data BPS yang diolah oleh TNP2K dari tahun 2009–2014

terjadi penurunan secara bertahap. Sementara berdasarkan data Pemkab.

Jembrana terdapat peningkatan di tahun 2010 dan 2011 untuk kemudian menurun

secara bertahap pada 2012 dan 2013. Peningkatan dalam 2 (dua) periode tahun

tersebut disebabkan karena adanya kondisi ekonomi masyarakat dan isu-isu

kenaikan harga BBM yang memicu inflasi dan penurunan daya beli. Persentase

tingkat kemiskinan hampir sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk

miskin. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk tidak selalu

diikuti peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan karena adanya

upaya-upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin.

Page 24: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 10

Gambar 2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jembrana Tahun

2009– 2014.

Sumber data : BPMPD Kab. Jembrana Tahun 2015.

2.1.1.2. Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kab. Jembrana.

Gambar 2.2. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana 2014

4,00

5,2

1

2,4

6

4,2

7

7,01

5,45

6,8

8

6,3

1

2,07

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (10,96%) Provinsi Bali (4,76%)

Sumber: BPS, diolah

Sumber data : BPMPD Kab. Jembrana Tahun 2015.

Page 25: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 11

Pada tahun 2015 BPS Jembrana masih menggunakan data kemiskinan tahun

2013, sedangkan data kemiskinan Kabupaten Jembrana merupakan data tahun

2014. Data kemiskinan untuk Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten

Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem,

Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar masih menggunakan data tahun 2013.

Untuk Provinsi Bali sudah menggunakan data tahun 2014 berdasarkan data TNP2K.

Analisis posisi relatif ini menunjukkan perbandingan pencapaian indikator

tingkat kemiskinan Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten lain di Propinsi Bali,

apakah Kabupaten Jembrana berada pada posisi lebih baik dari pada rata-rata

Propinsi Bali/Kabupaten lain atau sebaliknya. Berdasarkan data yang dirilis oleh

BPMPD Kabupaten Jembrana seperti grafik 2.2 di atas, menunjukkan bahwa tingkat

kemiskinan Kabupaten Jembrana secara prosentase berada di bawah rata-rata

angka tingkat kemiskinan Propinsi Bali sebesar 4,76% bersama-sama dengan 3 (tiga)

kabupaten lain yaitu Gianyar, Badung dan Kota Denpasar. Posisi relatif tingkat

kemiskinan Kabupaten Jembrana tahun 2014 mengalami perubahan yang signifikan

dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, secara

prosentase tingkat kemiskinan Kabupaten Jembrana selalu tertinggi namun pada

tahun 2014 menduduki peringkat ketiga dari sembilan kabupaten/kota di Bali.

Penurunan tersebut cukup berarti guna mengejar rata-rata tingkat kemiskinan

Propinsi Bali.

Kendati mengalami keterbatasan pada potensi ekonomi, namun angka

kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan akibat sikap mental

masyarakat yang mulai berubah dengan mendukung seluruh program pemerintah.

Kendati demikian, diperlukan upaya yang lebih intensif bagi Pemerintah Kabupaten

Jembrana untuk menurunkan tingkat kemiskinan agar tidak mengalami peningkatan

jumlah penduduk miskin tahun berikutnya.

Page 26: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 12

Gambar 2.3. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kecamatan Kabupaten Jembrana

2014.

4,80

4,3

0

4,1

0

4,1

0

1,50

Kec. Melaya Kec. Negara Kec. Jembrana Kec. Mendoyo Kec. Pekutatan

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana 2014

Kecamatan Nasional (10,96%) Provinsi Bali (4,76%) Kab. Jembrana (4%) Sumber: Publikasi BPS

Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional?2. Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD?

Sumber data : BPMPD Kab. Jembrana Tahun 2015.

Tingkat Kemiskinan per Kecamatan Kab. Jembrana, menunjukkan bahwa Kec.

Melaya adalah tertinggi sedangkan Kecamatan Pekutatan berada di bawah rata-rata

Kabupaten.

2.1.1.3. Analisis Relativitas.

Dalam hal ini adalah analisis yang membandingan tingkat kemiskinan antar

tingkat wilayah Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk

mengetahui sejauh mana kebijakan dan pencapaian indikator Kabupaten (Jembrana)

telah sejalan dengan Propinsi dan Nasional. Perkembangan penduduk miskin selama

periode 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jembrana berdasarkan data Pemkab.

Jembrana mengalami fluktuasi yaitu dari 11.561 jiwa (3,80%) menjadi 12.900 jiwa

(4,00%). Namun dengan diikuti dengan bertambahnya jumlah pendududuk dari

304.956 jiwa menjadi 320.260 jiwa. Namun kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten

Jembrana sudah lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan Propinsi Bali maupun

nasional seperti terlihat pada gambar 2.4 di bawah.

Dari tahun 2003 sampai dengan 2009, perkembangan tingkat kemiskinan

Kabupaten Jembrana sejalan dengan tingkat Kemiskinan Propinsi dan Nasional,

namun pada tahun 2010 terjadi kemunduran capaian indikator dimana

Page 27: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 13

meningkatnya angka kemiskinan Kabupaten Jembrana meskipun tahun 2011-2013

terjadi perbaikan capaian indikator (penurunan tingkat kemiskinan).

Gambar 2.4. Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana terhadap

Propinsi dan Nasional.

18,20

17,42

16,66

15,97

17,75

16,58

15,42

14,15

13,33

12,36

11,66 11,4710,96

6,897,34

6,85 6,727,08

6,63

5,85

4,88

5,67

4,593,95

4,49 4,76

7,13 7,04

9,11

10,499,92

7,97

6,80

8,11

6,56

5,74 5,56

4,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Ketidakstabilan capaian indikator kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh

kondisi ekonomi masyarakat dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Jembrana. Selain itu, perlambatan penurunan tingkat kemiskinan di

daerah juga disebabkan karena kondisi kemiskinan sudah mendekati kronis (hardrock

poverty) yang sulit ditanggulangi dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu

perlu ada evaluasi kebijakan dan program serta upaya dari berbagai pihak terkait

untuk mengambil langkah-langkah yang lebih terkoordinasi dalam mempercepat

mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jembrana baik dari segi kebijakan maupun

program/kegiatannya yang tepat dan terarah kepada sasaran.

2.1.1.4. Analisis Efektivitas Program.

Pada gambar 2.5 berikut, terlihat bahwa efektivitas penurunan tingkat

kemiskinan dari angka 7,04% pada tahun 2004 menjadi 4,00% tahun 2014.

Kendatipun secara keseluruhan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Jembrana dapat dikatakan cukup efektif namun masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan efektivitas penurunan tingkat kemiskinan perlu dilihat terutama dari

segi kebijakan/program yang dilaksanakan selama ini sepertinya perlu penajaman

Page 28: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 14

yang dimulai dengan melakukan analisis kondisi kemiskinan secara tepat sehingga

program pengentasan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan lebih efektif.

Agar dapat dilakukan analisis secara tepat harus dimulai dari pendataan KK

miskin yang didasari koordinasi dan kesatuan pemahaman dari stakeholder tentang

KK miskin lalu dilakukan pengelompokan dan pengolahan data KK miskin sesuai

kriteria/klaster yang sama agar dapat dilakukan program yang tepat. Setiap program

yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan berbeda, tergantung pada kualitas

dan karakteristik kemiskinan dalam rangka pemberian program

bantuan/pemberdayaan.

Gambar 2.5. Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan Kab. Jembrana.

#N/A

7,13 7,04

9,11

10,49

9,92

7,97

6,80

8,11

6,565,74

5,56

4,00

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Tingkat Kemiskinan (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Maka efektivitas penurunan angka kemiskinan Kabupaten Jembrana dalam 1

(satu) tahun terakhir (2013 – 2014) adalah berjumlah 1.972 jiwa. Jumlah penurunan

ini setara dengan 634 KK miskin dan hasil ini lebih besar dari target penurunan KK

miskin yang ditetapkan oleh TKPKD Kabupaten Jembrana sebesar 200 KK miskin tiap

tahun atau setara dengan 800 jiwa penduduk miskin. Hal ini tentu tidak terlepas dari

upaya peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat serta program penanggulangan

kemiskinan yang fokus pada penanggulangan masalah yang terkait dengan kriteria KK

miskin khususnya yang menyangkut perumahan.

Angka tingkat kemiskinan tahun 2014 Kabupaten Jembrana ternyata sudah di

bawah rata-rata Provinsi Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka tingkat

Page 29: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 15

kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan yang lebih cepat dibanding

kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah menerima program-

program terkait kemiskinan yang sudah makin terfokus kendatipun masih terkendala

pada sektor pendanaan yang masih relatif kecil. Kabupaten Jembrana memerlukan

upaya yang lebih keras untuk melakukan singkronisasi program-program kemiskinan

agar teraras, efektif dan tepat sasaran. Untuk mengatasi kendala terbatasnya

pendanaan, Kabupaten Jembrana memerlukan upaya yang lebih keras untuk

mengakses sumber daya program percepatan penurunan jumlah penduduk miskin

disamping melakukan upaya bagaimana meningkatkan peran masyarakat untuk

mendukung program-program pengentasan kemiskinan.

2.1.1.5. Analisis Prioritas Wilayah.

Jumlah penduduk miskin masing-masing Kecamatan di Kabupaten Jembrana

dalam tahun 2014 menunjukkan penurunan fluktuatif di seluruh kecamatan dengan

besaran yang berbeda-beda. Secara jumlah, penurunan terbanyak terjadi di

kecamatan Negara sebesar 1.025 jiwa sedangkan terjadi peningkatan jumlah

penduduk miskin di Kecamatan Melaya sebesar 58 jiwa.

Gambar 2.6. Perkembangan Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

2011-2014.

5.6515.992

2.801

3.334

811

3.491

5.553

3.553 3.501

787

2.986

5.005

3.057 3.182

642

3.044

3.980

2.5462.863

467

0

2.000

4.000

6.000

8.000

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Perkembangan Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan 2011 - 2014Kabupaten Jembrana

( J i

w a

)

Berdasarkan data tahun 2014, wilayah Kecamatan yang paling banyak

jumlah penduduk miskinnya adalah Kec. Negara yaitu sebanyak 3.980 jiwa. Namun

dilihat secara keseluruhan kecamatan di Kabupaten Jembrana, Kecamatan Melaya

Page 30: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 16

terjadi peningkatan penduduk miskinnya sejumlah 58 jiwa. Karena terjadinya

peningkatan angka kemiskinan maka Kecamatan Melaya memiliki potensi masalah

kemiskinan yang harus mendapat prioritas penanganan secara lebih intensif.

Tingkat kemiskinan tertinggi kedua adalah di Kecamatan Negara (4,3%)

yang juga merupakan kecamatan di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah

kemiskinan di perkotaan lebih besar tingkat kronisnya yang dengan upaya yang

sama mengalami penurunan lebih lambat. Sementara tingkat kemiskinan terendah

adalah di Kecamatan Pekutatan yaitu 1,5%.

Gambar 2.7. Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Per Kecamatan 2011-2014

10,43

7,80

5,41 5,33

2,85

5,636,08

5,71

4,96

2,53

4,7

5,44,9

4,5

2,1

4,84,3 4,1 4,1

1,5

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Melaya Negara Jembrana Mendoyo Pekutatan

ANALISIS POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN PER-KECAMATAN KAB. JEMBRANA 2011-2014

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

%

2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

Indikator indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan gambaran kesenjangan

kemiskinan, yang menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan

masyarakat antar wilayah khususnya antar Kabupaten/Kota. Adapun gambaran indeks

kedalaman kemiskinan dimaksud adalah sebagai berikut :

Page 31: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 17

2.1.2.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Gambar 2.8. Perkembangan Antara Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan

Kabupaten Jembrana.

1,40

1,31

1,06

1,29

1,44

1,31

0,930,98

0,78

0,89

0,68

0,50

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

Indikator indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Jembrana terlihat pada

gambar 2.8 diatas menunjukkan perkembangan dengan penurunan yang cukup baik

selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2008, indeks kedalaman kemiskinan

masih pada kisaran angka 1,31 namun pada tahun 2014 mengalami penurunan

sekitar 50%nya yakni berkisar pada angka 0,500. Meskipun perkembangannya

menujukkan kondisi lebih baik namun masih memungkinkan terjadinya fluktuasi

karena tidak bisa terlepas dari pengaruh perkembangan kondisi sosial ekonomi

secara umum akibat kebijakan pusat maupun daerah serta perbedaan potensi antar

wilayah.

2.1.2.2. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Perkembangan dari tahun 2012 – 2014, menunjukkan indeks kedalaman

kemiskinan (P1) Kabupaten Jembrana sudah mengalami perbaikan, namun cukup

berarti untuk dapat mendekati posisi rata-rata Propinsi Bali. Untuk tahun 2014,

Kabupaten Jembrana mengalami penurunan indeks kedalaman kemiskinan yang

cukup signifikan yakni sebesar 0,15 point. Kondisi ini mencerminkan program-

program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan Pemkab Jembrana mulai

Page 32: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 18

efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, kemampuan ekonomi wilayah/daerah

tidak banyak berpengaruh terhadap penurunan indeks kedalaman kemiskinan.

Kendati demikian, masih diperlukan upaya dari Pemprov Bali untuk

menyeimbangkan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Gambar 2.9. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten

Jembrana Terhadap Provinsi 2014.

0,5

0 0,78

0,27

0,45

0,79

0,38

0,98

0,8

5

0,29

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (1,75%) Provinsi Bali (3,14%) Sumber: BPS, diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

2.1.2.3. Analisis Relativitas Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Berdasarkan gambar 2.10 di bawah, indeks kedalaman kemiskinan

Kabupaten Jembrana jauh lebih rendah dibanding tingkat nasional juga berada

sedikit di bawah indeks kedalaman kemiskinan Propinsi Bali. Perkembangan indeks

kedalaman kemiskinan Kabupaten Jembrana 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan

sejalan dengan program Nasional dan Propinsi, namun perkembangan indeks

kedalaman kemiskinan Kabupaten Jembrana mengalami penurunan lebih cepat

dibanding Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan

yang menyasar penduduk miskin sudah mulai efektif dan tepat sasaran. Selain itu,

juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana yang mulai

membaik. Namun, pertumbuhan investasi di Kabupaten Jembrana untuk

penyerapan tenaga kerja masih berkembang cukup lambat sehingga pengaruh

terhadap penurunan indeks kedalaman kemiskinan tidak terlalu signifikan.

Page 33: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 19

Gambar 2.10. Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terhadap Propinsi dan

Nasional.

3,013,13

2,892,78

3,43

2,99

2,77

2,50

2,212,08

1,90 1,891,75

0,951,05

0,92

1,07

0,74

0,94

1,29

0,820,71

0,62

0,39

0,70

3,14

1,401,31

1,06

1,291,44

1,31

0,93

0,980,78

0,89

0,680,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

2.1.2.4. Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Gambar 2.11. Analisis Efektivitas Indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten

Jembrana.

#N/A

1,40

1,31

1,06

1,29

1,44

1,31

0,930,98

0,78

0,89

0,68

0,50

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Jembrana seperti

terlihat pada gambar 2.11 diatas menunjukkan kecenderungan penurunan yang cukup

Page 34: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 20

efektif meskipun masih mengalami fluktuasi. Efektivitas penurunan kedalaman

kemiskinan di Kabupaten Jembrana masih perlu ditingkatkan dengan mengkaji

beberapa kebijakan untuk lebih memeratakan pembangunan bagi masyarakat

utamanya golongan ekonomi lemah (miskin) sehingga tidak memperlebar jurang

kemiskinan.

2.1.3 Indek Keparahan Kemiskinan (P2).

Indikator indeks keparahan kemiskinan menunjukkan gambaran secara

kwalitas kondisi kemiskinan yang menjadi ukuran pula bagi tingkat kemiskinan atau

indikator kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Adapun gambaran kondisi

keparahan kemiskinan di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

2.1.3.1. Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan.

Gambar 2.12. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten

Jembrana.

0,430,41

0,19

0,26

0,31

0,28

0,22

0,17

0,13

0,19

0,13

0,08

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

Perkembangan indikator indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten

Jembrana dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan penurunan dari

angka 0,41 menjadi 0,08 atau rata-rata sebesar 0,03 (7,62%)/tahun seperti terlihat

pada gambar 2.12 di atas. Perkembangan demikian menunjukkan adanya perbaikan

kondisi kemiskinan (mengurangi keparahan) meskipun tidak bisa dihindari kondisinya

berfluktuasi karena tergantung dari pada kebijakan, kondisi sosial, politik, ekonomi

dan kondisi umum lainnya. Untuk memperbaiki kondisi ini tentu semua pihak perlu

Page 35: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 21

memahami dan ikut berperan dalam semua aspek yang mendukung perbaikan

indikator.

2.1.3.2. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan.

Gambaran posisi relatif indeks keparahan kemiskinan Kab. Jembrana sesuai

data 2012 dan 2014 seperti terlihat pada gambar 2.13 di bawah menunjukkan suatu

peningkatan. Secara indikator, kondisi keparahan kemiskinan mengalami perbaikan

dari angka 0,13 menjadi 0,08 lebih baik sedikit dari rata-rata Propinsi Bali yang pada

angka 0,16. Hal ini disebabkan karena beberapa kabupaten lain mengalami

peningkatan angka indeks keparahan kemiskinan sehingga membuat posisi relatif

indeks Propinsi Bali naik cukup berarti. Sedangkan Kabupaten Jembrana mengalami

penurunan angka indeks keparahan kemiskinan.

Gambar 2.13. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jembrana

terhadap Provinsi Bali.

0,08

0,19

0,06

0,09 0,1

4

0,04

0,2

0

0,17

0,08

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (0,44%) Provinsi Bali (0,86%) Sumber: BPS, diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

2.1.3.3. Analisis Relativitas Indeks Keparahan Kemiskinan.

Berdasarkan gambar 2.14 dibawah, perkembangan indeks keparahan

kemiskinan cukup sejalan antara tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Indeks

keparahan kemiskinan Kabupaten Jembrana pada tahun terakhir mengalami

penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya

Page 36: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 22

di Provinsi Bali. Akibatnya, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Jembrana

berada sedikit lebih baik dari rata-rata keparahan kemiskinan Provinsi Bali.

Gambar 2.14 Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jembrana,

Propinsi dan Nasional.

0,79

0,85

0,78 0,76

1,00

0,84

0,76

0,68

0,580,55

0,49 0,480,44

0,210,24

0,210,25

0,17

0,23

0,36

0,29

0,14 0,13

0,07

0,16

0,86

0,43 0,41

0,19

0,260,31

0,28

0,22

0,170,13

0,19

0,130,08

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

2.1.3.4. Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan.

Gambar 2.15. Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

#N/A

0,43

0,41

0,19

0,26

0,31

0,28

0,22

0,17

0,13

0,19

0,13

0,08

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

Page 37: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 23

Perkembangan indikator indeks keparahan kemiskinan seperti terlihat pada

gambar 2.15 di atas menunjukkan penurunan yang cukup efektif terhadap perbaikan

kondisi kemiskinan di kabupaten Jembrana. Hal ini tentu tidak terlepas dari

upaya/kebijakan dan program yang telah diterapkan selama ini di Kabupaten

Jembrana yang bertujuan untuk meringankan beban hidup masyarakat, meningkatkan

kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin

keberlangsungan usaha mikro dan kecil serta membentuk sinergi program dan

kebijakan penanggulangan kemiskinan.

2.1.4 Tingkat Pengangguran.

2.1.4.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran.

Sebagai indikator utama yang terkait langsung dengan kondisi kemiskinan,

maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jembrana menurut data BPS yang

sesuai gambar 2.16 di bawah, menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Meskipun

perkembangannya mengalami sedikit fluktuasi namun sudah menunjukkan adanya

perbaikan indikator selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dari angka 7,45% tahun

2004 menjadi 2,95% tahun 2014. Namun, berdasarkan data BPS pada tahun 2014,

angka pengangguran terbuka sudah mengalami penurunan yang cukup dari tahun

2013 yakni sebesar 0,51%. Kondisi ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya ini

diduga karena minimnya pembukaan lapangan kerja dan kurangnya semangat

berwirausaha pada angkatan kerja di Kabupaten Jembrana. Hal ini harus

mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Jembrana mengingat indikator

pengangguran merupakan indikator utama dalam menilai kemiskinan. Perhatian

tersebut dapat berupa penciptaan lapangan kerja baru maupun mendorong angkatan

kerja untuk berwirausaha dengan memberikan bantuan lunak untuk permodalan

maupun bantuan peralatan kerja serta pemasaran produk yang dihasilkan.

Page 38: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 24

Gambar 2.16. Perkembangan Antar Waktu Angka Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Jembrana.

11,21

7,45

9,15

6,10

3,884,11

2,232,54

3,53

1,97

3,46

2,95

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

2.1.4.2. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana.

Analisis posisi relatif indikator tingkat pengangguran terbuka seperti

terlihat pada gambar 2.17 dibawah, menunjukkan tingkat pengangguran terbuka

Kabupaten Jembrana menempati posisi paling tinggi diantara kabupaten/kota

lainnya di Bali dan berada jauh di atas rata-rata Propinsi Bali kendatipun masih

berada di bawah rata-rata nasional.

Page 39: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 25

Gambar 2.17. Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten

Jembrana 2014.

2,9

5

0,79

0,77

2,1

6

2,18

0,75

1,6

2

1,12

2,6

4

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (5,94%) Provinsi Bali (1,9%) Sumber: BPS, diolah

Sumber Data : BPS Kabupaten Jembrana.

2.1.4.3. Analisis Relativitas Tingkat Pengangguran Terbuka.

Gambar 2.18. Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten

Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

9,06

9,67 9,86

11,24

10,28

9,11

8,39

7,87

7,147,48

6,13 6,175,94

4,52

5,36

4,66

5,32

6,04

3,773,31 3,13 3,06 2,95

2,101,83 1,90

11,21

7,45

9,15

6,10

3,884,11

2,232,54

3,53

1,97

3,462,95

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Page 40: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 26

Analisis relativitas indikator tingkat pengangguran terbuka untuk

mengetahui hubungan antar indikator tingkat wilayah Kabupaten, Propinsi dan

Nasional apakah sejalan perkembangannya yang merupakan dampak kebijakan dan

program pembangunan pusat dan daerah khususnya yang berkaitan dengan bidang

penanggulangan kemiskinan/pengangguran. Berdasarkan gambar 2.18 di atas

menunjukkan bahwa perkembangan angka tingkat pengangguran terbuka

Kabupaten Jembrana sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir (2004 – 2014) mengalami

fluktuasi dan pada tahun terakhir berada ada posisi (2,95%), jauh di atas rata-rata

Propinsi Bali (1,90%) namun masih berada di bawah rata-rata nasional (5,94%).

Kondisi ini harus mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Jembrana untuk

mereview lagi kebijakan pada sektor ketenagakerjaan.

2.1.4.4. Analisis Efektivitas Perkembangan Angka Tingkat Pengangguran

Terbuka.

Gambar 2.19. Analisis Efektivitas Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Kab. Jembrana.

#N/A

11,21

7,45

9,15

6,10

3,884,11

2,232,54

3,53

1,97

3,462,95

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Gambar 2.19 diatas, pada kurun waktu 2003-2014 menunjukkan efektivitas

penurunan angka tingkat pengangguran Kabupaten Jembrana cukup baik. Kondisi ini

menggambarkan bahwa kebijakan sektor ketenagakerjaan di Jembrana memerlukan

evaluasi menyeluruh untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

meningkatnya angka pengangguran.

Page 41: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 27

2.1.4.5. Analisis Prioritas Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.

Analisis prioritas bidang berdasarkan gambar 2.20 dibawah, nampak

perkembangan indikator tingkat kemiskinan adalah sejalan dengan perkembangan

indikator indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Dengan

demikian secara efektivitas juga menunjukkan keterkaitan yang mengarah pada

perbaikan kondisi kemiskinan. Hanya saja fluktuasi perkembangan indikator tingkat

kemiskinan tidak selalu sama dengan indikator indeks kedalaman dan keparahan

kemiskinan.

Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka meskipun pengaruhnya

cukup kuat terhadap tingkat kemiskinan, ternyata perkembangannya tidak selalu

diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2014, angka kemiskinan

cenderung menurun sama dengan angka pengangguran. Hanya saja penurunan

angka pengangguran dirasa masih kurang signifikan. Ini berarti bahwa faktor

pengangguran memiliki berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan. Meskipun

gambar analisis menunjukkan perkembangan yang sejalan, namun indikator

kedalaman dan keparahan kemiskinan rupanya masih perlu mendapat perhatian

karena masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang atau tidak layak.

Caranya adalah dengan meningkatkan porsi pembangunan bagi mereka sehingga

tidak menambah kesenjangan baru.

Page 42: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 28

Gambar 2.20 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Ekonomi Kab.

Jembrana.

Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan EkonomiKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020

7,137,04

9,11

10,499,92

7,976,80

8,11

6,565,745,56

4,00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Tingkat Kemiskinan (%)

1,401,31

1,06

1,291,44

1,31

0,930,98

0,780,89

0,680,68

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)

0,430,41

0,19

0,26

0,310,28

0,22

0,170,13

0,19

0,130,13

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks)11,21

7,45

9,15

6,10

3,884,11

2,232,543,53

1,97

3,462,95

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: BPS, diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

2.1.4.6. Analisis Prioritas Wilayah.

Gambar. 2.21. Analisis Prioritas Wilayah Bidang Kemiskinan

Kec. Melaya

Kec. Negara

Kec. Jembrana

Kec. Mendoyo

Kec. Pekutatan

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Jum

lah

Pe

nd

ud

uk

Mis

kin

(Jiw

a)

Tingkat Kemiskinan (%)

Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kab. Jembrana 2014

1 2 3 4

PRIORITAS

Sumber: BPS, diolah

Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.

Page 43: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 29

Berdasarkan gambar 2.21 di atas, Kecamatan Negara berada pada prioritas 1

dalam penanggulangan kemiskinan bersama dengan 2 (dua) kecamatan lainnya yakni

Kecamatan Melaya dan Kecamatan Mendoyo.

2.2 Bidang Kesehatan.

Indikator Kesehatan baik secara kolektif maupun tersendiri memiliki relevansi

langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Beberapa indikator bidang

kesehatan yang dianalisis terkait dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jembrana antara

lain adalah :

1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH.

2) Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH.

3) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH.

4) Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita (%).

5) Rasio Bidan per 100.000 Penduduk.

6) Rasio Dokter/100.000 Penduduk.

7) Jarak Puskesmas Rata-Rata (km).

8) Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%).

9) Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%).

10) Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%).

11) Angka Kesakitan/Morbiditas (%).

Adapun analisis indikator bidang kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu.

2.2.4.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH.

Page 44: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 30

Gambar 2.22. Perkembangan Antar Waktu AKB per 1.000 KH

26,90

8,95

23,77

14,25

9,25

7,75

10,62

9,14

14,08

10,63

6,937,49

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2014.

Indikator angka kematian bayi (AKB) Kab. Jembrana seperti terlihat pada

gambar 2.22 di atas, mengalami perkembangan yang berfluktuasi sejak 2002 dan

mengalami puncaknya pada tahun 2002. Hal ini disebabkan bukan karena faktor

teknis semata-mata melainkan juga faktor kondisi sosial ekonomi, geografis dan

demografis sehingga sulit mendapat penanganan. Namun mulai tahun 2011 sampai

2013 secara berangsur-angsur mengalami penurunan. Namun pada tahun 2014, AKB

kembali mengalami peningkatan 0,56 poin atau 8% dari tahun sebelumnya.

Kendatipun target MDG’s yang pada angka 19 sudah tercapai namun peningkatan

AKB ini memerlukan perhatian serius. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih keras

dengan mengefektifkan pelayanan terhadap ibu hamil dan pada masa nifas.

Kebijakan Pemkab Jembrana dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat dengan membuka kembali Puskesmas Pembantu yang beberapa tahun

lalu sempat ditutup serta memperpanjang waktu pelayanan di puskesmas hingga

pukul 20.00 memang dirasa masih efektif tentu juga harus diimbangi dengan

peningkatan kualitas pelayanan.

2.2.4.2. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH.

Perkembangan AKBA Kabupaten Jembrana juga menunjukkan perkembangan

hampir sejalan dengan AKB dengan fluktuasi yang hampir sama pula seperti terlihat

pada gambar 2.23 berikut sehingga masalahnya sama dengan AKB.

Page 45: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 31

Gambar 2.23. Analisis Perkembangan Antar Waktu AKBA Kab. Jembrana.

10,00

13,23

16,79

11,23

8,46

11,75

10,08

14,52

11,47

6,70

8,77

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2014.

2.2.4.3. Angka Kematian Ibu (AKI) per- 100.000 KH.

Gambar 2.24. Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000

Kelahiran.

129,66

50,88

134,74

70,47

90,42 93,01

110,01

125,10

69,32

43,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber data : Profil Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2014.

Indikator AKI dapat menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu serta

keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, fasilitas dan tingkat pelayanan prenatal.

Page 46: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 32

Perkembangan antar waktu AKI di Kabupaten Jambrana selain mengalami fluktuasi

juga dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan terus meningkat dari

angka 70,47 (2008) hingga mencapai 125,10 kasus per 100.000 KH (2012) seperti

terlihat pada gambar 2.24 di atas. Namun pada tahun 2013, mengalami penurunan

sebesar hampir 50% sehingga mencapai 69,32 kasus. Tahun 2014, AKI kembali

mengalami penurunan hingga pada angka 43,00 kasus per 100.000 KH. Kendatipun

mengalami penurunan, angka ini masih cukup besar sehingga masih memerlukan

perhatian serius.

2.2.4.4. Prevalensi Gizi Buruk pada Balita (%).

Analisis status gizi buruk pada balita dapat menggambarkan secara langsung

kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kab. Jembrana,

perkembangan antar waktu status gizi buruk pada balita di Kab. Jembrana dalam

tahun terakhir mengalami penurunan 0,36 point setelah meningkat sangat tajam dari

angka 0,01 pada tahun 2011 menjadi 0,44 di tahun 2012 seperti terlihat pada gambar

2.25 di bawah. Namun mulai tahun 2013 berangsur-sngsur mengalami penurunan

hingga pada tahun 2014 mencapai angka 0,05. Meskipun mengalami penurunan

namun upaya-upaya menekan kasus balita gizi buruk masih tetap harus ditingkatkan.

Upaya yang telah dilakukan selama melalui program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga

(UPGK) yang bertujuan meningkatkan mutu konsumsi pangan yang berdampak pada

perbaikan status gizi masyarakat khususnya balita mulai menunjukkan hasil yang

cukup signifikan karena telah diimbangi dengan penajaman sasaran kegiatan.

Page 47: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 33

Gambar 2.25. Analisis Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)

Kab. Jembrana.

0,02 0,02 0,020,01

0,44

0,41

0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2014.

2.2.4.5. Rasio Bidan per 100.000 Penduduk.

Gambar 2.26. Analisis Perkembangan Rasio Bidan Kab. Jembrana.

32,70

49,20

44,84 45,08

40,52

71,34

53,70

61,52

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2015

Page 48: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 34

Perkembangan rasio bidan Kab. Jembrana seperti terlihat pada gambar 2.26

dalam setahun terakhir menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dari angka

53,70 menjadi 61,52 per 100.000 penduduk. Kondisi ini membuat seorang bidan

harus melayani ±1.139 orang penduduk meningkat dari tahun sebelumnya yang

seorang bidan harus melayani ±1.862 orang penduduk.

2.2.4.6. Rasio Dokter/100.000 Penduduk.

Gambar 2.27. Analisis Perkembangan Rasio Dokter Kab. Jembrana.

22,70

25,30

15,19

17,59

25,51

27,66

10,16

19,27

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2015

Perkembangan rasio dokter Kab. Jembrana menunjukkan peingkatan yang cukup

tajam dari tahun 2013. Pada tahun 2013, seorang dokter harus melayani ± 9.842

orang penduduk, namun pada tahun 2014 seorang dokter melayani ±2.870 orang

penduduk.

Page 49: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 35

2.2.4.7. Jarak Puskesmas Rata-Rata (km).

Gambar 2.28. Jarak Puskesmas Terdekat

5,02

4,47

5,93

7,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015

Berdasarkan gambar 2.28 di atas, sementara data untuk 2012 dan

2013 tidak tersedia. Kendati demikian, berdasarkan kebijakan Pemkab

Jembrana untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

dengan membuka kembali Puskesmas Pembantu diyakini jarak rata-rata

ke Puskesmas akan semakin dekat mengingat sebaran Puskesmas

Pembantu hingga mencapai di pelosok desa.

2.2.4.8. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%).

Angka penduduk dengan keluhan kesehatan cukup fluktuatif pada

lima tahun terakhir. Setelah sempat mengalami peningkatan hingga

mencapai puncaknya di tahun 2008 (46,64) lalu berangsur-angsur

menurun secara signifikan sampai tahun 2014 (31.96).

Page 50: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 36

Gambar 2.29. Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan.

38,59

29,17 29,49

32,86

35,59

41,17

46,64

33,25

35,42 35,9634,92

26,89

31,96

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : TNP2K

Namun jika dibandingkan angka tahun 2013 dengan 2014, angka

penduduk dengan kelan kesehatan mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Diduga kondisi ini disebabkan pengaruh cuaca di tahun 2014

yang tidak menentu sehingga berdampak negatif terhadap kondisi

kesehatan masyarakat. Kebijakan dengan mendekatkan pelayanan

kesehatan dengan membuka kembali Puskesmas Pembantu dan

memperpanjang jan kerja Puskesmas masih sangat efektif dilakukan

namun harus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan. Namun

untuk kejelasan, diperlukan analisis yang mendalam mengingat sektor

kesehatan merupakan sektor pembangunan prioritas di Kabupaten

Jembrana.

Page 51: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 37

2.2.4.9. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%).

Gambar 2.30. Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Kab.

Jembrana.

56,82 56,98

62,30

57,76

65,56

57,61

50,53

46,67

40,3742,77

46,02

37,73

32,45

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Nampak perkembangan angka pengobatan sendiri penduduk Kab.

Jembrana pada tahun-tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun kurang

berarti dibanding perkembangan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Namun pada

tahun 2014, tampak mengalami penurunan. Hal ini diduga disebabkan karena

fasilitas kesehatan milik pemerintah (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu)

makin dekat dengan lokasi penduduk sehingga kesadaran berobat ke pusat

pelayanan kesehatan tersebut meningkat. Kondisi ini diduga disebabkan oleh

kualitas kesehatan penduduk semakin baik. Namun untuk kejelasannya masih

diperlukan analisis yang lebih mendalam.

Page 52: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 38

2.2.4.10. Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%).

Gambar 2.31. Perkembangan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab.

Jembrana.

83,3388,19

94,86 94,18

86,05

94,66 95,29

103,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : BPS-TNP2K

Perkembangan kelahiran atau persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih sedikit mengalami fluktuasi namun cukup kurang menunjukkan kemajuan

indikator yang berarti. Mulai tahun 2012 s/d 2014, persalinan yang ditolong oleh

tenaga terlatih mengalami peningkatan. Kondisi ini diyakini karena kebijakan

Pemkab Jembrana untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dengan membuka

kembali Puskesmas Pembantu, yang didalamnya bertugas seorang bidan. Selain itu,

kebijakan nasional yang memberikan subsidi biaya persalinan diyakini

mempengaruhi peningkatan angka tersebut.

2.2.4.11. Angka Kesakitan/Morbiditas (%).

Perkembangan antar waktu angka kesakitan Kab. Jembrana berdasarkan

data BPS selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dan mencapai

puncaknya pada tahun 2011 (18,10) lalu berangsur-angsur menurun di tahun 2012

(14,36) dan 2013 (13,10). Dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan

menjadi 15,48%. Kondisi ini diduga disebabkan karena pengaruh cuaca yang tidak

menentu sehingga kondisi kesehatan masyarakat cenderung mengalami penurunan.

Page 53: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 39

Gambar 2.32. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kesakitan.

30,89

20,05

22,65

20,03

22,35

18,5917,31

16,67 16,8618,10

14,3613,10

29,80

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Morbiditas (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

2.2.2 Analisis Posisi Relatif.

2.2.4.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH.

Gambar 2.33. Analisis Posisi Relatif AKB Jembrana.

2,352,14

1,28 1,28

0,42

7,49

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Kec. Melaya Kec. Negara Kec. Jembrana Kec. Mendoyo Kec. Pekutatan

Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana 2014

Kecamatan Nasional Provinsi Kab. Jembrana (7,49%)

Sumber: Publikasi BPS

Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional?2. Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD?

Sumber : TNP2K

Page 54: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 40

2.2.4.2. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH.

Gambar 2.34. Posisi Relatif AKBA Kabupaten Jembrana

2,56 2,56

1,711,49

0,42

8,77

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Kec. Melaya Kec. Negara Kec. Jembrana Kec. Mendoyo Kec. Pekutatan

Posisi Relatif Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana 2014

Kecamatan Nasional Provinsi Kab. Jembrana (8,77%)

Sumber: Publikasi BPS

Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional?2. Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD?

Sumber : TNP2K

2.2.4.3. Posisi Relatif Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH Kab. Jembrana.

Gambar 2.35. Posisi Relatif AKI Kabupaten Jembrana.

21,40 21,40

0,00 0,00 0,00

43,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Kec. Melaya Kec. Negara Kec. Jembrana Kec. Mendoyo Kec. Pekutatan

Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana 2014

Kecamatan Nasional Provinsi Kab. Jembrana (43%)

Sumber: Publikasi BPS

Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional?2. Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD?

Sumber : TNP2K

Page 55: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 41

2.2.4.4. Posisi Relatif Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Jembrana.

Analisis posisi relatif prevalensi Balita gizi buruk tahun 2014 tidak bisa

dilakukan karena data pembanding Kabupaten lain, belum bisa didapat (kosong)

seperti terlihat pada gambar 2.36 dibawah. Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Jembrana

(0,05) jauh dibawah Propinsi (3,00) dan Nasional (5,70).

Gambar 2.36. Posisi Relatif Prevalensi Gizi Buruk pada Balita (%)Kab. Jembrana

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,70

3,00

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (5,7%) Provinsi Bali (3%) Sumber: BPS, diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

2.2.4.5. Posisi Relatif Rasio Bidan per 100.000 Penduduk.

Analisis posisi Rasio Bidan untuk tahun 2014 belum bisa dilakukan karena data

pembanding belum didapat. Analisis terakhir seperti terlihat pada gambar 2.37 di

bawah, dilakukan berdasarkan data 2011 yang menunjukkan posisi Kab. Jembrana

berada di bawah Propinsi dan Nasional. Peningkatan rasio bidan di tahun 2014 akan

semakin mendekatkan posisi Kabupaten Jembrana dalam mengejar angka rata-rata

Propinsi maupun Nasional.

Page 56: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 42

Gambar 2.37. Analisis Posisi Relatif Rasio Bidan Kab. Jembrana.

61

,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah

Sumber : Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2015

2.2.4.6. Posisi Relatif Rasio Dokter/100.000 Penduduk

Analisis posisi relatif Rasio Dokter Kab. Jembrana untuk tahun 2014 belum bisa

ditampilkan karena belum didapat data pembanding. Posisi relatif terakhir adalah

berdasarkan data 2011 seperti terlihat pada gambar 3.38 dibawah yang menunjukkan

Rasio Dokter Kabupaten Jembrana berada di bawah Propinsi dan Nasional.

Page 57: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 43

Gambar 2.38. Analisis Posisi Relatif Rasio Dokter Kab. Jembrana.

19,2

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah

Sumber : Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

2.2.4.7. Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%).

Posisi relatif angka penduduk dengan keluhan kesehatan Kab. Jembrana

berdasarkan data BPS-TNP2K tahun 2014 berada diatas angka nasional dan di bawah

angka Propinsi Bali. Ini berarti keluhan kesehatan di Bali rata-rata lebih tinggi dari

pada nasional, sedangkan Jembrana sedikit lebih baik dari rata-rata Propinsi.

Kemungkinan penyebabnya adalah kondisi kesehatan masyarakat yang sudah

membaik akibat meningkatnya kesadaran masyarakat yang tercatat berobat ke

pelayanan kesehatan yang sudah semakin dekat dengan lokasi pemukiman penduduk.

Page 58: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 44

Gambar 2.39. Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab.

Jembrana.

31

,96 3

9,3

6

23,4

2

36

,59 41

,01

39,6

2

40,1

9

57

,50

25

,47

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (29,22%) Provinsi Bali (36,24%) Sumber: BPS, diolah

Sumber : TNP2K

2.2.4.8. Posisi Relatif Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%).

Posisi relatif penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kabupaten Jembrana

berada di bawah tingkat Propinsi dan Nasional. Dari segi kesehatan sebetulnya

masyarakat di Bali dan Jembrana khususnya cukup dimanjakan dengan adanya

kebijakan/program JKBM dan JKN dibanding daerah lain.

Page 59: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 45

Gambar 2.40. Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab.

Jembrana.

32

,45

33

,85 4

0,5

5

27

,78 3

4,9

9

35

,47

48

,07

64

,14

55,8

0

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (61,05%) Provinsi Bali (46,11%) Sumber: BPS, diolah

Sumber : TNP2K

2.2.4.9. Posisi Relatif Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%).

Posisi relatif kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Kab. Jembrana

berdasarkan data Dinas Kesehatan Kab. Jembrana, untuk data Nasional dan

Provinsi belum tersedia.

Page 60: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 46

Gambar 2.41. Analisis Posisi Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%) Kab. Jembrana.

10

3,0

0

96

,54 98

,05 9

9,4

3

96

,97

94

,03

96

,60

98

,98

100,

00

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

2.2.4.10. Posisi Relatif Angka Kesakitan/Morbiditas (%).

Posisi relatif angka kesakitan Kabupaten Jembrana seperti terlihat pada

gambar 2.42, data angka propinsi dan angka nasional masih belum tersedia. Kondisi

ini diduga akibat semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat.

Page 61: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 47

Gambar 2.42. Analisis Posisi Relatif Angka Kesakitan/Morbiditas(%) Kab.Jembrana.

29

,80

19,4

4

14

,37

15

,97

21

,93

31,4

5

32

,05

36

,78

12

,02

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Angka Morbiditas (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional Provinsi

Sumber: BPS, diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

2.2.3 Analisis Relativitas.

Analisis relativitas terkait dengan perbandingan perkembangan capaian indikator

ditingkat Kabupaten dengan tingkat Propinsi dan Nasional apakah sejalan atau tidak

adalah sebagai berikut :

Page 62: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 48

2.2.3.1 Relativitas Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH.

Gambar 2.43. Analisis Relativitas AKB Kab. Jembrana Terhadap Propinsi dan

Nasional.

43,50

35,59

32,2131,42

29,20

27,06 26,35 26,1726,90

8,95

23,77

14,25

9,257,75

10,629,14

14,08

10,63

6,93 7,50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber : TNP2K

Gambar di atas menunjukkan analisis perkembangan AKB Kab. Jembrana nampak

kurang sejalan dengan AKB Propinsi dan Nasional karena AKB Kab. Jembrana

perkembangannya mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Sedangkan analisis

relativitas AKB sesuai data BPS, belum bisa dilakukan karena data yang lengkap

belum bisa didapat.

Page 63: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 49

2.2.3.2 Relativitas Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH.

Gambar 2.44. Analisis Relativitas Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH

Kabupaten Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.

23,7722,95 22,70

10,62 10,65

8,739,40

7,80 7,45

10,00

13,23

16,79

11,23

8,46

11,75

10,08

14,52

11,47

6,70

8,80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber : TNP2K

Analisis relativitas AKBA Kab. Jembrana sampai dengan tahun 2014 belum bisa

dilakukan karena data propinsi dan nasional belum lengkap. Sementara seperti terlihat

pada gambar 2.44 diatas juga menunjukkan bahwa perkembangan AKBA Kabupaten

Jembrana kurang sejalan dengan capaian indikator ditingkat Propinsi. Hal ini disebabkan

karena perkembangan AKBA Kab. Jembrana berfluktuasi secara tidak menentu.

Masalahnya juga sama dengan indikator AKB.

2.2.3.3 Relativitas Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH.

Analisis Relativitas AKI seperti terlihat pada gambar 2.45 di bawah, tidak bisa

dilakukan secara sempurna karena data pembanding propinsi dan data nasional juga

belum didapat. Tetapi perkembangan indikator AKI Kab. Jembrana terdapat

kecenderungan tidak sejalan, disamping karena perbedaan fluktuasi juga perkembangan

AKI Kab. Jembrana cenderung terus meningkat.

Page 64: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 50

Gambar 2.45. Analisis Relativitas Perkembangan AKI.

58,61

79,50

69,85

80,40

73,16

129,66

50,88

134,74

70,47

90,4293,01

110,01

125,10

69,32

42,80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber : TNP2K

2.2.3.4 Relativitas Prevalensi Balita Gizi Buruk (%).

Gambar 2.46. Analisis Relativitas Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk .

8,55 8,80

5,404,90

5,70

10,45

8,44

3,20

1,70

3,00

0,02 0,02

0,02

0,010,44 0,41 0,05

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

Relevansi perkembangan indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab.

Jembrana nampak tidak sejalan dengan perkembangan tingkat Propinsi dan

Nasional meskipun kondisi Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Jembrana jauh lebih

Page 65: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 51

baik dari Propinsi maupun Nasional. Permasalahan adalah mengenai perbedaan

sumber data Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Jembrana dari Dinas Kesehatan Kab.

Jembrana dan data Prevalensi Balita Gizi Buruk Propinsi dan Nasional dari BPS

sehingga kurang memiliki keyakinan.

2.2.3.5 Relativitas Rasio Bidan per 100.000 Penduduk.

Gambar 2.47. Analisis Relativitas Perkembangan Rasio Bidan Kab. Jembrana.

52,19

59,69

71,41

35,30

45,80 45,84

32,70

49,2044,84

45,0840,52

71,34

53,70

61,52

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber : Profil Kab. Jembrana Tahun 2015

Rasio Bidan Kab. Jembrana pada tahun 2014, mengalami kenaikan yang sangat

signifikan dari angka 53,70 (2013) menjadi 61,52 (2014).

2.2.3.6 Relativitas Rasio Dokter/100.000 Penduduk.

Rasio Dokter sudah meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya 2013

(10,16) menjadi 19,27 (tahun 2014).

Page 66: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 52

Gambar 2.48. Analisis Relativitas Perkembangan Rasio Dokter Kab. Jembrana.

19,7622,38 21,79

42,10

38,20

36,11

22,70

25,30

15,1917,59

25,51

27,66

10,16

19,27

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber : Profil Kab. Jembrana Tahun 2015

2.2.3.7 Relativitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%).

Gambar 2.49. Analisis Relativitas Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan

(%) Kab. Jembrana.

26,21

24,41

26,34

28,1529,55

33,1734,78 35,23

33,56

29,3128,57

27,7029,22

30,08

28,26

30,99

33,0133,96

36,17

39,5838,35

40,13

37,1035,54

34,8036,24

38,59

29,17 29,49

32,86

35,59

41,17

46,64

33,25

35,42 35,9634,92

26,89

31,96

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, secara umum indikator penduduk

dengan keluhan kesehatan Kab. Jembrana mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak

Page 67: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 53

sejalan dengan indikator penduduk dengan keluhan kesehatan propinsi maupun

nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, tahun 2014 indikator penduduk dengan

keluhan kesehatan di Kabupaten Jembrana (31,96) menunjukkan peningkatan cukup

signifikan dengan angka sedikit lebih tinggi dari angka nasional (29,22) dan berada di atas

rata-rata Provinsi Bali (36,24).

2.2.3.8 Relativitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%).

Gambar 2.50. Analisis Relativitas Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri

(%) Kab. Jembrana.

60,57

64,35

72,92

69,78 70,64

66,07 66,72

70,53 71,22

66,82 67,71

63,1061,05

43,55

49,06

56,98

62,9464,46

55,32

51,85

58,69 59,43

50,15 49,3747,03 46,11

56,82 56,98

62,30

57,76

65,56

57,61

50,53

46,67

40,3742,77

46,02

37,73

32,45

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, indikator angka penduduk dengan

pengobatan sendiri di Kab. Jembrana perkembangannya sangat fluktuatif. Tahun 2014

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 37,73 menjadi 32,45 Angka tersebut

masih berada di bawah rata-rata nasional (61,05) dan Provinsi Bali (46,11). Kondisi

pengobatan sendiri oleh penduduk di Kab. Jembrana sangat tergantung pada

kemampuan ekonomi dan kesadaran akan kesehatan, tetapi bisa juga karena

tersedianya layanan kesehatan yang disubsidi Pemerintah Kab. Jembrana selama ini.

Page 68: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 54

2.2.3.9 Relativitas Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%).

Gambar 2.51. Analisis Relativitas Perkembangan Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%)

Kab. Jembrana.

67,42 68,7372,24 71,46

73,64 73,6576,07

78,4580,96 81,21

83,31 82,51

93,8396,22 96,22 96,97 96,40 96,95 98,30

83,3388,19

94,8694,18

86,05

94,6695,29

103,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir perkembangan indikator angka

kelahiran ditolong tenaga kesehatan menunjukkan angka yang fluktuatif. Namun dari

tahun 2013 dan tahun 2014, menunjukkan peningkatan dari 95,29 menjadi 103,00.

Page 69: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 55

2.2.3.10 Analisis Relativitas Angka Kesakitan/Morbiditas

Gambar 2.52. Relevansi Angka Morbiditas Kabupaten Jembrana dengan Propinsi

dan Nasional.

15,2814,66

16,19 15,76

17,44 17,25 17,2318,63

16,60

15,02 14,4913,46

20,1019,02

21,0321,55

24,23

21,10

22,5823,46

26,98

21,6720,91

20,43

30,89

20,05

22,65

20,03

22,35

18,5917,31

16,6716,86

18,10

14,36 13,10

29,80

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Morbiditas (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, indikator angka morbiditas

menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun

2013 (13,10) menjadi 29,80 tahun 2014. Untuk Nasional dan Provinsi data belum

tersedia.

2.2.4 Analisis Efektivitas.

Analisis efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu

kebijakan dan program dilaksanakan di Kabupaten Jembrana dalam rangka pencapaian

tujuan, sasaran dan target yang diukur lewat capaian indikator kinerja program/kegiatan.

Analisis efektivitas penting dilakukan oleh setiap unit organisasi/SKPD terkait dengan

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik baik sebagai pertanggungjawaban

teknis, hukum dan moral. Analisis efektivitas bidang kesehatan menyangkut indikator

sebagai berikut :

2.2.4.1. Analisis Efektivitas AKB per 1.000 KH.

Perkembangan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Jembrana berdasarkan

data Pemkab. Jembrana ternyata belum menunjukkan trend positif karena di tahun

Page 70: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 56

2014, AKB kembali mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan pada tiga

tahun terakhir seperti terlihat pada gambar 2.53 di bawah. Kondisi ini berarti kebijakan

kesehatan di Kabupaten Jembrana, utamanya untuk balita masih memerlukan perhatian

serius utamanya efektifitas sasaran kegiatannya.

Gambar 2.53. Analisis Efektivitas Perkembangan AKB Kab. Jembrana

26,90

#N/A

8,95

23,77

14,25

9,25

7,75

10,62

9,14

14,08

10,63

6,937,50

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana

Tahun 2002 - 2020

Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Trendline Linear (Trendline)

Sumber. BPS, diolah

Sumber : TNP2K

2.2.4.2. Analisis Efektivitas AKBA per 1.000 KH.

Pada gambar 2.54, kelihatan bahwa perkembangan capaian indikator AKBA

Kabupaten Jembrana memiliki kecenderungan fluktuatif. Hal ini menunjukkan

kebijakan/program yang diarahkan kepada balita masih perlu ditingkatkan efektifitasnya

utamanya dalam hal penentuan sasaran kegiatannya.

Page 71: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 57

Gambar 2.54. Analisis Efektivitas AKBA per 1.000 KH Kabupaten Jembrana.

#N/A #N/A

10,00

13,23

16,79

11,23

8,46

11,75

10,08

14,52

11,47

6,70

8,80

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana

Tahun 2002 - 2020

Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Trendline Linear (Trendline)

Sumber. BPS, diolah

Sumber : TNP2K

2.2.4.3. Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu (AKI).

Pada gambar 2.55 di bawah nampak bahwa angka kematian ibu dari tahun

2008 hingga tahun 2012 di Kabupaten Jembrana terjadi trend peningkatan. Namun

kondisi tersebut menurun mulai tahun 2013 hingga tahun 2014. Hal ini menunjukkan

bahwa kebijakan/program-program yang berdampak pada perbaikan indikator AKI yang

dilaksanakan selama ini mulai efektif. Hanya saja, untuk menekan kembali AKI masih

diperlukan upaya-upaya yang lebih spesifik dan terarah.

Page 72: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 58

Gambar 2.55. Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

#N/A #N/A #N/A

129,66

50,88

134,74

70,47

90,42 93,01

110,01

125,10

69,32

42,80

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana

Tahun 2002 - 2020

Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Trendline Linear (Trendline)

Sumber. BPS, diolah

Sumber : TNP2K

2.2.4.4. Efektivitas Prevalensi Balita Gizi Buruk.

Indikator gizi buruk pada balita akan mengarah pada kondisi ketahanan pangan

dalam upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK). Seperti terlihat pada gambar 2.56, setelah

Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Jembrana meningkat cukup tajam di tahun 2012,

namun mulai tahun 2013 dan 2014 kembali menunjukkan trend penurunan yang sangat

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang mengarah kepada penurunan

angka balita gizi buruk sudah mulai berjalan efektif.

Page 73: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 59

Gambar 2.56. Analisis Efektivitas Prevalensi Balita Gizi buruk (%) Kab. Jembrana

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0,02 0,02 0,020,01

0,44

0,41

0,05

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

2.2.4.5. Efektivitas Rasio Bidan per 100.000 Penduduk.

Efektivitas perkembangan Rasio Bidan Kab. Jembrana untuk tahun 2014

mengalami peningkatan yg cukup banyak dari 53,70 tahun 2013 menjadi 61,52 tahun

2014.

Gambar 2.57. Analisis Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Kab. Jembrana.

#N/A #N/A #N/A

32,70

#N/A #N/A

49,20

44,84 45,08

40,52

71,34

53,70

61,52

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Sumber : Profil Kab. Jembrana Tahun 2015

Page 74: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 60

2.2.4.6. Efektivitas Rasio Dokter/100.000 Penduduk.

Gambar 2.58. Analisis Efektivitas Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Kab. Jembrana

#N/A #N/A #N/A

22,70

#N/A #N/A

25,30

15,19

17,59

25,51

27,66

10,16

19,27

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Sumber : Profil Kab. Jembrana Tahun 2015

Efektivitas perkembangan rasio dokter sudah mengalami peningkatan dari 10,15%

tahun 2013 menjadi 19,27 tahun 2014.

2.2.4.7. Efektivitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%).

Secara kumulatif perkembangan penduduk dengan keluhan kesehatan Kab.

Jembrana sangat fluktuatif di 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2014 tampak

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Page 75: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 61

Gambar 2.59. Analisis Efektivitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Kab. Jembrana

38,59

29,17 29,49

32,86

35,59

41,17

46,64

33,25

35,42 35,9634,92

26,89

31,96

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Sumber : TNP2K

2.2.4.8. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%).

Secara kumulatif perkembangan penduduk dengan pengobatan sendiri Kab.

Jembrana 2002-2014 sangat fluktuatif dan mencapai puncaknya pada tahun 2006 pada

angka 65,56. Setelah itu, terjadi trend penurunan hingga tahun 2014 menunjukkan angka

32,45. Hal ini dapat menggambarkan kondisi masyarakat yang mulai mendukung

program dan kebijakan/program pemerintah di bidang peningkatan fasilitas kesehatan.

Page 76: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 62

Gambar 2.60. Analisis Efektivitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Kab. Jembrana

56,82 56,98

62,30

57,76

65,56

57,61

50,53

46,67

40,3742,77

46,02

37,73

32,45

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Sumber : TNP2K

2.2.4.9. Efektivitas Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%).

Perkembangan kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Kab. Jembrana 2007-

2014 cukup efektif karena terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun

terakhir. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk

melahirkan dengan pertolongan tenaga kesehatan terlatih.

Page 77: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 63

Gambar 2.61. Analisis Efektivitas Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih Kab. Jembrana

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

83,33

88,19

94,86 94,18

86,05

94,6695,29

103,00

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Jembrana

Tahun 2002 - 2020

Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Trendline Linear (Trendline)

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

2.2.4.10. Angka Kesakitan/Morbiditas (%).

Gambar 2.62. Analisis Efektifitas Angka Morbiditas Kabupaten Jembrana.

30,89

20,05

22,65

20,03

22,35

18,5917,31 16,67 16,86

18,10

14,36

13,10

29,80

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Morbiditas (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Angka Morbiditas (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015

Secara Keseluruhan perkembangan Angka Kesakitan sesuai data BPS-TNP2K,

memiliki kecenderungan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan/program inovatif

Page 78: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 64

di bidang kesehatan yang dilaksanakan di Kab. Jembrana belum dirasa cukup efektif guna

membangun kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

2.2.5 Analisis Prioritas Bidang Kesehatan.

Adalah analisis indikator utama bidang kesehatan yang memilki relevansi kuat

terhadap tingkat kemiskinan sesuai gambar 2.63 berikut menunjukan prioritas intevensi

bidang kesehatan.

Gambar 2.63. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Kab. Jembrana.

Analisis Prioritas Intervensi Bidang KesehatanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020

26,90

8,95

23,77

14,25

9,257,75

10,629,14

14,0810,63

6,937,50

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

10,00

13,23

16,79

11,23

8,46

11,7510,08

14,52

11,47

6,708,80

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

129,66

50,88

134,74

70,47

90,4293,01

110,01125,10

69,32

42,80

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

7,137,04

9,11

10,499,92

7,97

6,80

8,11

6,565,745,56

4,00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber: BPS, diolah

Dari indikator utama bidang kesehatan yang dianalisis, ternyata keseluruhannya

sejalan dengan perkembangan dengan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana yang

cenderung mengalami penurunan. Kendati demikian, AKB dan AKBA relatif masih cukup

tinggi sehingga masih diperlukan penanganan yang intensif sehingga indikator AKB dan

AKBA harus tetap menjadi prioritas bidang untuk mendapat perhatian karena memiliki

keterkaitan dengan tingkat kemiskinan.

Dari analisis dan pembahasan prioritas bidang Kesehatan, maka indikator yang masih

bermasalah adalah indikator AKBA. Dengan menggunakan Rasio Dokter, Prevalensi Balita

Gizi Buruk dan Angka Keluhan Kesehatan sebagai variabel atau indikator pendukung maka

analisis prioritas intervensi AKBA adalah sebagai berikut

Gambar 2.64. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Kab. Jembrana.

Page 79: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 65

Analisis Prioritas Intervensi Bidang KesehatanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020

10,00

13,23

16,79

11,23

8,46

11,7510,08

14,52

11,47

6,708,80

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

0,020,020,020,01

0,440,41

0,05

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)

38,59

29,1729,4932,86

35,59

41,17

46,64

33,2535,4235,9634,92

26,89

31,96

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)

22,7025,30

15,1917,59

25,5127,66

10,16

19,27

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)

Sumber: BPS, diolah

Nampak dari ke 3 (tiga) indikator variabel atau pendukung yang dianalisis,

ternyata yang memiliki korelasi positif terhadap AKBA adalah indikator Rasio Dokter.

Sedangkan peningkatan Angka Kesakitan dan Prevalensi Gizi Buruk Balita tidak sejalan

dengan perkembangan AKBA. Jadi dalam hal ini, indikator pendukung yang masih memiliki

kemungkinan untuk diintervensi adalah indikator Rasio Dokter karena dengan

peningkatan Rasio Dokter diharapkan dapat berpengaruh terhadap penurunan AKBA

meskipun tidak terlalu signifikan. Disamping Rasio Dokter, maka masih perlu diperhatikan

adanya faktor lain yang terkait langsung dengan AKBA seperti faktor status gizi, lingkungan

hidup dan keluarga/rumah tangga.

2.2.6 Analisis Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan.

Berdasarkan indikator utama Tingkat Kemiskinan dan AKBA dengan variabel

pendukung Rasio Dokter, maka dapat dilakukan analisis prioritas intervensi wilayah bidang

Kesehatan menurut Kecamatan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data

kemiskinan versi Pemkab Jembrana mengingat data kemiskinan yang dikeluarkan BPS

belum terbagi kepada masing-masing kecamatan.

Gambar 2.65. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Kemiskinan (%) terhadap

AKBA/1.000 KH Kab. Jembrana Tahun 2014

Page 80: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 66

Kec. MelayaKec. Negara

Kec. Jembrana

Kec. Mendoyo

Kec. Pekutatan

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

An

gka

Ke

mat

ian

Bal

ita

(AK

BA

) (P

er

1.0

00

Ke

lah

iran

Hid

up

)

Tingkat Kemiskinan (%)

Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana 2014

1 2 3 4

PRIORITAS

Sumber: BPS, diolah

Page 81: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 67

Gambar 2.66. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Rasio Dokter terhadap AKBA Kab.

Jembrana Tahun 2014.

Kec. Melaya

Kec. Negara

Kec. Jembrana

Kec. Mendoyo

Kec. Pekutatan

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

An

gka

Ke

mat

ian

Bal

ita

(AK

BA

) (P

er

1.0

00

Ke

lah

iran

Hid

up

)

Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)

Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Terhadap Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana 2014

1 2 3 4

PRIORITAS

Sumber: BPS, diolah

Dari gambar 2.66 diatas, didapat hasil analisis prioritas wilayah berdasarkan

indikator utama AKBA dan indikator pendukung Rasio Dokter adalah sebagai berikut :

▪ Prioritas Satu (P1), wilayah dengan Rasio Dokter rendah dan AKBA tinggi

Kecamatan Jembrana

▪ Prioritas Dua (P2), wilayah dengan Rasio Dokter dan AKBA cukup tinggi adalah Kec.

Melaya.

▪ Prioritas Tiga (P3), wilayah dengan Rasio Dokter tinggi dan AKBA rendah adalah

Kec. Pekutatan.

▪ Prioritas Empat (P4), wilayah dengan Rasio Dokter rendah dan AKBA rendah adalah

Kec. Mendoyo dan Negara

Jadi berdasarkan hasil analisis prioritas wilayah di atas, maka proritas intervensi

bidang kesehatan yang perlu dilakukan adalah terhadap Kecamatan yang memiliki

kondisi sebagai berikut :

Page 82: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 68

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan AKBA yang cukup tinggi walaupun

masih di bawah rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Jembrana merupakan Prioritas 2.

Jika dilihat data pendukungnya, utamanya rasio dokter, ternyata Kecamatan Jembrana

memiliki angka yang sangat rendah. Untuk itu diperlukan intervensi dalam rangka

penyediaan tenaga dokter untuk menekan Tingkat Kemiskinan dan AKBA yang ada.

1. Tingkat Kemiskinan tinggi diatas rata-rata Kabupaten (4,0) dan AKBA yang relatif

tinggi (3,00) kendatipun masih di bawah rata-rata kabupaten dan rasio dokternya

sedikit dibawah rata-rata Kabupaten adalah Kec. Melaya merupakan Prioritas 3.

2. Tingkat Kemiskinan dan AKBA-nya rendah tetapi rasio dokter nya tinggi

kendatipun masih dibawah rata-rata rata-rata Kabupaten adalah Kecamatan

Pekutatan merupakan Prioritas 2.

3. Tingkat Kemiskinan cukup tinggi, AKBA dan Rasio Dokter rendah adalah

Kecamatan Mendoyo dan Negara, masuk dalam Prioritas 2 sehingga diperlukan

kebijakan untuk memperbaiki rasio dokternya untuk menekan Angka Kemiskinan

di Kec. Mendoyo dan Negara hingga bisa dibawah angka kemiskinan Kabupaten

Jembrana.

2.3 Bidang Pendidikan.

Unsur pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya

manusia yang berkualitas yang memiliki semangat dan kemampuan untuk menciptakan

kemakmuran bagi dirinya sendiri, alam dan lingkungannya. Oleh karena itu pemerataan

akses dan kualitas pendidikan menjadi sangat penting bagi masyarakat termasuk wajib

belajarnya dalam rangka persaingan yang lebih adil dan bermartabat. Hal ini sangat relevan

dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari kesenjangan dan

mengacu kepada salah satu target MDGs mengenai pendidikan dasar untuk semua. Dan

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa merupakan kewajiban

Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang didukung oleh masyarakat dalam

menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur, tenaga, anggaran dan program yang tepat,

efektif dan memadai.

Indikator penting yang terkait dengan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan

diantaranya adalah :

1) Angka Partisipasi Kasar (APK).

2) Angka Partisipasi Murni (APM).

3) Angka Buta Huruf.

Page 83: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 69

4) Angka Putus Sekolah.

5) Rasio Siswa/Kelas SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA.

6) Rasio Guru/Kelas SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA.

7) Rasio Siswa/Guru SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA.

Adapun analisis yang dilakukan terhadap indikator tersebut adalah :

2.3.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu.

2.3.2 Analisis Posisi Relatif.

2.3.3 Analisis Relevansi.

2.3.4 Analisis Efektivitas.

2.3.5 Analisis Prioritas Bidang.

2.3.6 Analisis Prioritas Intervensi Bidang.

2.3.7 Analisis Prioritas Wilayah.

2.3.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu.

2.3.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA.

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan jumlah siswa yang

ditampung dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkat sekolah

yang bersangkutan di Kabupaten Jembrana. Indikator ini dapat menggambarkan

partisipasi dalam rangka pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dasar bagi

semua. Untuk mengetahui perkembangan indikator angka partisipasi kasar tersebut

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Page 84: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 70

Gambar 2.67. Perkembangan Antar Waktu APK SD/MI Kabupaten Jembrana.

102,09

108,63105,56

100,92

113,13118,97

114,51

103,84

110,93

99,26102,59

110,43

94,05

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015

Gambar 2.68. Perkembangan Antar Waktu APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana.

92,88

82,01

89,18

83,20 84,3580,97

87,04

100,53

71,22

85,35

76,70

93,14

101,33

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015

Page 85: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 71

Gambar 2.69. Perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Jembrana.

62,2556,52

61,09 63,0667,97

60,6856,44

74,9680,06

84,20

116,16

60,06

90,51

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015

Dari ketiga gambar tersebut diatas, terlihat bahwa indikator pendidikan dari

segi Angka Partisipasi Kasar (APK) disemua tingkat (Pendidikan Dasar dan

Menengah) menunjukkan kemajuan yang sangat berarti seiring dengan

perkembangan dunia pendidikan dan persaingan yang membutuhkan peningkatan

kualitas sumber daya (manusia) khususnya di Kabupaten Jembrana. APK pada

tingkat SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan perkembangan yang mengarah pada

keadaan optimal bahkan sudah melebihi angka 100%, sedangkan pada APK SMA/MA

menunjukkan adanya kemajuan capaian indikator yang cukup berarti. Secara

keseluruhan dari segi APK Kabupaten Jembrana sudah mencapai perkembangan

yang baik. Hal ini disebabkan bidang pendidikan di Kab. Jembrana menjadi salah satu

prioritas kebijakan pembangunan baik dalam rangka peningkatan

kuantitas/pemerataan pendidikan maupun kualitas SDM melalui program WAJAR 9

tahun dan rintisan WAJAR 12 tahun.

2.3.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM).

Indikator Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA

menunjukkan banyaknya siswa diserap sesuai usia sekolah pada tingkat pendidikan

bersangkutan di Kabupaten Jembrana. Indikator APM sangat penting karena

menunjukkan partisipasi mengikuti pendidikan dalam rangka wajib belajar pada usia

sekolah bersangkutan. Kewajiban mana merupakan hak memperoleh pendidikan

dan oleh karenanya adalah kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan

Page 86: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 72

guna mempertinggi harkat dan martabat serta melepaskan diri dari kemiskinan dan

ketertinggalan. Perkembangan antar waktu APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

Kabupaten Jembrana telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini

disebabkan karena adanya peningkatan pembangunan fasilitas pendidikan dalam

rangka program wajib belajar tersebut. Perkembangan Indikator APM dari tahun

2002 - 2013 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.70. Perkembangan Antar Waktu APM SD/MI Kabupaten Jembrana.

93,52

91,88

94,3293,25

95,72 95,51 95,34

87,29

97,38

91,3392,43

98,32

82,24

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015

Gambar 2.71. Perkembangan Antar Waktu APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana.

70,70

62,65

70,4668,43

73,3470,43 71,71 70,52

65,31 64,01 65,03

87,90

77,66

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015

Gambar 2.72. Perkembangan Antar Waktu APM SMA/MA Kabupaten Jembrana.

Page 87: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 73

44,0341,33

52,3349,59

58,58

44,4245,96

50,15

53,69

48,48

74,77

57,62

65,37

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015

2.3.1.3 Angka Buta Huruf.

Gambar 2.73. Perkembangan Antar Waktu Angka Buta Huruf (%) Kabupaten

Jembrana.

9,7910,20 10,18

9,31

8,64

6,08

3,88

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015

Indikator Angka Buta Huruf menunjukkan kondisi penduduk yang tidak dapat

menikmati pemerataan pendidikan sehingga dianggap memiliki kemampuan kurang

Page 88: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 74

untuk mengakses sumber daya dalam rangka pengembangan diri, lingkungan dan

pemenuhan kebutuhan hidup.

2.3.1.4 Angka Putus Sekolah (APS).

Perkembangan indikator angka putus sekolah (APS) Kab. Jembrana sejak

setahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup berarti karena terjadi

penurunan hampir 50%, bahkan ditingkat SD APS mencapai angka 0%.

Gambar 2.74. Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SD (%) Kabupaten

Jembrana.

1,65

0,00

0,38

0,78

0,00 0,000,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Dikporaparbud 2015

Gambar 2.75. Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SMP (%) Kabupaten

Jembrana.

9,329,56

8,53

9,95

8,43

3,072,65

0,000,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Dikporaparbud 2015

Page 89: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 75

Gambar 2.76. Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SMA (%) Kabupaten

Jembrana.

44,21

39,1740,29

46,3144,94

24,09

36,73

0,12

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Dikporaparbud 2015

2.3.1.5 Rasio Siswa/Kelas SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

Gambar 2.77. Perkembangan Antar Waktu Rasio Siswa/Kelas SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA Kabupaten Jembrana.

33,67

40,0538,63

36,39

39,46 40,59

36,28 37,10

40,43

29,76

36,2037,08

40,66

35,87

26,58

41,59

37,23 36,73

30,43

33,95

23,48 22,92 22,59

30,14

18,44

26,6324,56 24,56

33,83

23,3824,88

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rasio Murid/Kelas SMA/MA Rasio Murid/Kelas SMP/MtTs Rasio Murid/Kelas SD/MI

Perkembangan Rasio Siswa/Kelas Kabupaten Jembrana

Perkembangan rasio murid/kelas Kab. Jembrana nampak mengalami fluktuasi,

untuk semua tingkatan. Hal ini disebabkan antara lain karena seringnya terjadi

mutasi penduduk yang terkait dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah

terutama SD/MI. Angka rasio murid dengan kelas untuk masing-masing tingkatan

sudah mendekati ideal guna efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Angka

Page 90: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 76

rasio murid/kelas pada tingkatan SMA/SMK/MA mengarah pada titik ideal dimana

satu kelasnya terisi oleh ±36 orang murid. Sedangkan angka rasio murid/kelas untuk

tingkatan SMP/MTs cenderung stabil pada kisaran angka ±34 orang. Demikian juga

halnya dengan rasio murid/kelas untuk tingkatan SD/MI.

2.3.1.6 Rasio Siswa/Guru SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA.

Perkembangan rasio siswa/guru Kab. Jembrana terdapat penurunan yang tidak

signifikan pada tingkat SD/MI dimana pada tahun 2013 menunjukkan angka 22,51

namun di tahun 2014 menurun pada angka 18,97. Demikian juga halnya dengan

rasio siswa/guru untuk jenjang SMP/MTs. Pada tahun sebelumnya, rasio

menunjukkan angka 21,47 namun pada tahun terakhir angka tersebut bergeser ke

20,78. Namun kedua kondisi tersebut masih dalam ranah yang ideal. Kendati

demikian, perlu dipikirkan antisipasi terhadap penurunan tersebut.

Gambar 2.78. Perkembangan Antar Waktu Rasio Murid/Guru SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA Kabupaten Jembrana.

15,77 16,65 17,24 17,10 17,23

19,5820,52 19,71

21,59 22,51

18,97

13,2314,58 14,76 14,96 15,68

20,83

17,7315,70 15,62

21,47 20,78

31,01

12,1613,84 14,05 14,43 14,66

11,73

14,13 13,36

7,28

16,86

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SD/MI SMP/MTs SMA/MA

Perkembangan Rasio Siswa/Guru Kabupaten Jembrana

Page 91: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 77

2.3.1.7 Rasio Guru/Kelas SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA.

Gambar 2.79. Perkembangan Antar Waktu Rasio Guru/Kelas SD/MI, SMP/MTS dan

SMA/MA Kabupaten Jembrana.

1,09

3,29

2,792,59

2,73 2,77

3,09

2,803,02

4,08

2,142,542,76

2,40

1,69

2,00

2,37 2,35

1,411,63

1,491,38 1,31

1,76

1,07

1,361,20 1,12

1,56

0,29

1,31

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

Rasio Guru/Kelas SMA/MA Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Rasio Guru/Kelas SD/MI

Perkembangan Rasio Guru/Kelas Kab. Jembrana

Perkembangan rasio guru/kelas SD/MI Kab. Jembrana nampak mengalami

suatu kemajuan, namun ditingkat SMP/MTs dan SMA/MA kurang menunjukkan

suatu perubahan kearah capaian perbaikan yang stabil karena mengalami suatu

perkembangan yang berfluktuasi.

2.3.2 Analisis Posisi Relatif.

2.3.2.1 Posisi Relatif APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

Gambar 2.80. Analisis Posisi Relatif APK SD/MI Kabupaten Jembrana.

94,0

5

98,9

3

102,

82

108,

13

107,

57

107,

24

113,

14

105,

94

102,

03

108,87105,59

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (108,87%) Provinsi Bali (105,59%) Sumber: BPS, diolah

Page 92: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 78

Posisi relatif APK SD/MI di Kabupaten Jembrana menunjukkan posisi di atas rata-rata

propinsi maupun nasional.

Gambar 2.81. Analisis Posisi Relatif APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 10

1,3

3

102,

97

100,

26

88,9

4

90,9

1

84,0

3 94,1

9

87,2

6

107,

86

88,63

95,99

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (88,63%) Provinsi Bali (95,99%) Sumber: BPS, diolah

Posisi relatif APK SMP/MTs di Kabupaten Jembrana menunjukkan posisi di atas rata-

rata propinsi maupun nasional.

Gambar 2.82. Analisis Posisi Relatif APK SMA/MA Kabupaten Jembrana.

90,5

1

101,

18

85,7

9 100,

68 11

5,6

7

79,7

3

79,2

9

84,1

7

72,5

0

74,26

85,27

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (74,26%) Provinsi Bali (85,27%) Sumber: BPS, diolah

Page 93: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 79

Indikator APK SMA/MA Kabupaten Jembrana nampak berada pada posisi

relatif diatas rata-rata angka Propinsi dan Nasional, kendati tidak pada posisi

terbaik untuk tingkat Propinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa secara kebijakan

dan program pendidikan di Kab. Jembrana sudah berjalan dengan baik dan

sesuai dengan pendidikan untuk semua. Keberhasilan ini didukung oleh

penyelenggaraan pendidikan gratis dan program wajib belajar 9 tahun serta

rintisan wajib belajar 12 tahun.

2.3.2.2 Posisi Relatif APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

Ketiga indikator APM untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kab. Jembrana

juga menunjukkan posisi relatif diatas rata-rata APM tingkat Propinsi dan

Nasional. APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA menduduki posisi terbaik di

Propinsi Bali. Hal ini juga disebabkan bahwa Kebijakan dan program dibidang

pendidikan yang telah dilakukan di Kab. Jembrana sudah menunjukkan

kemajuan.

Gambar 2.83. Analisis Posisi Relatif APM SD/MI Kabupaten Jembrana.

82,2

4

89

,31

93

,44

97,5

9

97,6

6

99

,27

98

,78

97

,79

91

,21

96,4595,29

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (96,45%) Provinsi Bali (95,29%) Sumber: BPS, diolah

Page 94: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 80

Gambar 2.84. Analisis Posisi Relatif APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana.

77

,66

78,7

5

88,3

7

80,7

8

79

,01

79

,25

83,8

2

81

,55

90

,40

77,53

84,58

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (77,53%) Provinsi Bali (84,58%) Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.85. Analisis Posisi Relatif APM SMA/MA Kabupaten Jembrana

65

,37

79,6

5

69

,19 78

,10 83

,56

63

,23

65

,40 72

,63

65,6

0

59,35

70,83

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (59,35%) Provinsi Bali (70,83%) Sumber: BPS, diolah

Page 95: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 81

2.3.2.3 Posisi Relatif Angka Buta Huruf (ABH).

Gambar 2.86. Analisis Posisi Relatif ABH (%) Kabupaten Jembrana

3,88

7,35

4,29

8,39

13,9

6

12

,22

20,8

9

6,81

1,99

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (4,88%) Provinsi Bali (7,44%) Sumber: BPS, diolah

Kondisi buta huruf penduduk Kab. Jembrana sampai dengan tahun 2014

menunjukkan pada posisi dibawah rata-rata Propinsi Bali dan menempati posisi

kedua terendah setelah Kota Denpasar. Namun, angka buta huruf Jembrana

masih berada di atas rata-rata nasional.

2.3.2.4 Posisi Relatif Angka Putus Sekolah (APS).

Posisi relatif APS Usia 16-18 Kab. Kabupaten Jembrana seperti terlihat pada

gambar berikut. Posisi relatif ini memakai Usia 16-18 tahun yaitu SMA/SMK,

dikarenakan usia ini merupakan usia yang rentan terjadi putus sekolah karena

berbagai faktor. Kabupaten Jembrana berada di peringkat tengah-tengah

diantara kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Sehingga Angka Putus sekolah di

SMA/SMK ini masih tergolong tinggi.

Page 96: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 82

Gambar 2.87. Analisis Posisi Relatif APS (%) Kabupaten Jembrana

0,12

14

,91 1

8,5

7

8,5

6

5,51

27,0

2

21

,96

22,6

1

16

,63

28,93

17,76

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (28,93%) Provinsi Bali (17,76%) Sumber: BPS, diolah

2.3.2.5 Posisi Relatif Rasio Siswa/Kelas.

Analisis posisi relatif rasio Siswa/kelas SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

tahun 2014 belum bisa ditampilkan karena belum ada data pembanding Propinsi

dan Nasional. Hal ini sementara dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah

murid mulai dari tingkat SD/MI di Kab. Jembrana lebih lambat dibanding

beberapa kabupaten lain di Bali disamping juga karena faktor lain, misalnya

keberhasilan program KB.

Gambar 2.88. Analisis Posisi Relatif Siswa/Kelas Kabupaten Jembrana.

33,67

40,0538,63

36,39

39,46 40,59

36,28 37,10

40,43

29,76

36,2037,08

40,66

35,87

26,58

41,59

37,23 36,73

30,43

33,95

23,48 22,92 22,59

30,14

18,44

26,6324,56 24,56

33,83

23,3824,88

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rasio Murid/Kelas SMA/MA Rasio Murid/Kelas SMP/MtTs Rasio Murid/Kelas SD/MI

Perkembangan Rasio Siswa/Kelas Kabupaten Jembrana

Page 97: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 83

2.3.2.6 Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas .

Analisis posisi relatif guru/kelas baik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

untuk tahun 2014 menunjukkan bahwa posisi relatif rasio guru SD/MI dan

SMP/MTs masih di berada di posisi rata-rata kabupaten lainnya. Kabupaten lain

masih menggunakan data tahun 2009-2010.

Gambar 2.89. Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana.

1,31

1,4

5

1,41

1,64

1,8

0

1,3

2

1,36 1

,45

1,66

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.90. Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Jembrana.

1,6

3

3,31

2,8

2

4,3

7

3,3

0

2,97

2,5

5 2,9

7

2,55

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah

Page 98: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 84

Gambar 2.91. Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMA/MA

Kabupaten Jembrana.

2,14

5,44

4,2

5

3,8

2

5,6

7

3,68

4,14 4,

30

4,0

3

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah

2.3.2.7 Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru.

Gambar 2.92. Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SD/MI Kabupaten

Jembrana.

18

,97

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah

Page 99: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 85

Gambar 2.93. Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Kabupaten

Jembrana.

20

,78

0,00

0,0

0

0,00

0,0

0

0,00

0,0

0

0,00

0,00

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.94. Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMA/MA Kabupaten

Jembrana.

16,8

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah

Page 100: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 86

2.3.3 Analisis Relativitas Bidang Pendidikan.

2.3.3.1 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Kasar (APK).

Gambar 2.95. Analisis Relativitas APK SD/MI Kabupaten Jembrana.

105,98 105,82 107,13 106,63109,96 112,19 111,12 110,35 111,68

102,58 104,30107,69 108,87

104,97 106,26109,31

104,56

110,45113,73 112,50 110,81 111,56

99,95 98,87

105,84 105,59

102,09

108,63105,56

100,92

113,13118,97

114,51

103,84

110,93

99,26102,59

110,43

94,05

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.96. Analisis Relativitas APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana.

79,87 81,09 82,24 82,09 81,8786,37 86,86

81,09 80,59

89,58 89,3985,81

88,63

89,34 88,27 88,0186,08 85,01

81,9085,68

77,78 76,69

91,7195,74

93,8795,99

92,88

82,01

89,18

83,20 84,3580,97

87,04

100,53

71,22

85,35

76,70

93,14

101,33

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.97. Analisis Relativitas APK SMA/MA Kabupaten Jembrana.

Page 101: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 87

48,1850,89

54,38 55,21 56,6959,46 59,06

62,37 62,85 64,6668,22 66,13

74,2663,4668,16 67,23 66,36 67,33

73,67 73,21

82,18 82,3684,34

86,46

80,08

85,27

62,2556,52

61,09 63,0667,97

60,6856,44

74,9680,06

84,20

116,16

60,06

90,51

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Pada tahun 2014, ketiga indikator APK menunjukkan peningkatan

kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan Pemkab Jembrana yang

menempatkan sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan.

Prioritas tersebut diwujudkan dengan program Wajib Belajar 12 Tahun

yang pelaksanaannya sudah diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah.

2.3.3.2 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Murni (APM).

Gambar 2.98. Analisis Relativitas APM SD/MI Kabupaten Jembrana.

92,70 92,55 93,04 93,25 93,54 93,78 93,99 94,37 94,76

91,03

92,49

95,5396,45

92,1991,58

93,48 93,26 93,33

94,4994,93 94,99

95,54

90,3991,06

94,2895,29

93,52

91,88

94,3293,25

95,72 95,51 95,34

87,29

97,38

91,3392,43

98,32

82,24

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.99. Analisis Relativitas APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana.

Page 102: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 88

61,6963,49

65,24 65,37 66,52 66,90 67,39 67,40 67,73 68,1270,84

73,7277,5368,41 68,63 69,37 70,03 70,15

66,69 67,34 67,38 67,83 69,17

75,07

80,69

84,58

70,70

62,65

70,4668,43

73,3470,43 71,71 70,52

65,31 64,01 65,03

87,90

77,66

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.100. Analisis Relativitas APM SMA/MA Kabupaten Jembrana.

38,2540,56

42,96 43,50 43,77 44,84 44,97 45,06 45,5947,97

51,4653,89

59,3550,98

53,36 54,11 53,04 53,5455,81 55,65 55,75

57,15

60,54

63,28

67,10

70,83

44,0341,33

52,3349,59

58,58

44,4245,96

50,15

53,69

48,48

74,77

57,62

65,37

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

2.3.3.3 Analisis Relativitas Angka Buta Huruf (ABH).

Gambar 2.101. Analisis Relativitas Angka Buta Huruf Usia 15+ (%).

Page 103: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 89

7,81 7,42 7,09 7,19 6,75

7,98

4,88

13,06 12,78

11,6110,83

9,83

6,637,449,79 10,20 10,18

9,318,64

6,08

3,88

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Perkembangan indikator ABH Kab. Jembrana setiap tahun mengalami

penurunan sejalan dengan tingkat Propinsi dan Nasional.

2.3.3.4 Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah.

Gambar 2.102. Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SD/MI (%)

Kabupaten Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.

1,201,08

0,890,80

0,890,76

0,58

0,21

0,950,84

0,28

0,73

0,49

0,05

0,54

0,10

1,65

0,00

0,38

0,78

0,00 0,00 0,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.103. Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) Kabupaten

Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.

Page 104: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 90

14,92 15,0613,75

12,89

11,37

9,558,54

11,50 11,6610,72

9,79

7,54

4,103,59

9,32 9,568,53

9,95

8,43

3,07 2,65 0,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.104. Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SMA/MA (%) Kabupaten

Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.

44,38 44,51 44,10 43,0741,21

38,1235,66

28,93

35,11 35,28 35,5634,18

30,2028,67

25,11

17,76

44,21

39,17 40,29

46,31 44,94

24,09

36,73

0,12

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Sejak tahun 2012, APS SD/MI dan SMP/Mts Kab. Jembrana sudah

menunjukkan angka 0% dan masih bertahan hingga tahun 2014. Namun pada

tingkatan penduduk usia SMA/MA masih terdapat angka putus sekolah kendatipun

setiap tahunnya mengalami penurunan.

2.3.3.5 Analisis Relativitas Rasio Siswa/Kelas.

Page 105: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 91

Gambar 2.105. Analisis Relativitas Rasio Siswa/Kelas SD/MI Kabupaten

Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

24,93 24,57 24,90

30,2328,98

26,9625,81

22,6623,81 23,75

29,82

25,90 25,73 25,45

23,48 22,92 22,59

30,14

18,44

26,63

24,56

24,56

33,83

23,38

24,88

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.106. Analisis Relativitas Rasio Murid/Kelas SMP/MTs Kabupaten

Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

34,71 35,16 35,05

22,02

34,55

36,87

39,91

36,88

22,41

39,5537,08

40,66

35,87

26,58

41,59

37,23 36,73

30,43

33,95

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.107. Analisis Relativitas Rasio Murid/Kelas SMA/MA Kabupaten

Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

Page 106: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 92

36,81

34,87 34,34 33,94 33,66 33,6034,50

35,13

38,97 38,6937,33

37,98 38,21 37,69

33,67

40,0538,63

36,39

39,4640,59

36,28

37,10

40,43

29,76

36,20

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Kelihatan bahwa perkembangan indikator Rasio Murid atau Siswa/Kelas

kurang sejalan dimana Rasio Murid/Kelas Kabupaten Jembrana ada

kecenderungan meningkat hal ini menunjukkan perkembangan jumlah murid

Kab. Jembrana lebih cepat dari rata-rata Propinsi dan Nasional sehingga perlu

mendapat perhatian dari instansi terkait.

2.3.3.6 Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SD/MI.

Gambar 2.108. Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana

terhadap Propinsi dan Nasional.

1,151,20 1,23

1,55

1,29 1,30

1,461,40 1,40 1,39

1,80

1,28

1,36

1,48

1,49

1,38 1,31

1,76

1,07

1,36

1,20

1,12

1,56

0,29

1,31

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.109. Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana

terhadap Propinsi dan Nasional.

Page 107: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 93

2,53

2,74

2,94

1,62

2,51

3,01

3,27

2,58

1,85

2,98

2,54

2,762,40

1,69

2,00 2,37

2,35

1,41

1,63

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.110. Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana

terhadap Propinsi dan Nasional.

1,31

2,632,83 2,84 2,87 2,86

3,27

0,94

3,26 3,33 3,35 3,433,56

4,27

1,09

3,29

2,792,59 2,73 2,77

3,092,80

3,02

4,08

2,14

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

2.3.3.7 Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SD/MI.

Page 108: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 94

Gambar 2.111. Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SD/MI Kabupaten Jembrana

terhadap Propinsi dan Nasional.

22,58

25,81

22,9121,72

24,7423,97

18,45

16,27

17,46 17,19 16,93

20,4119,90

17,35

16,24 15,86

17,13

15,7716,65

17,24 17,10 17,23

19,58

20,52

19,71

21,5922,51

18,97

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Gambar 2.112. Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Kabupaten

Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

16,81

14,7013,73 13,54

14,5014,75 14,28

13,62

12,42 12,38

14,47

12,29

13,88 14,00 13,6613,17

15,7613,2314,58

14,76 14,9615,68

20,83

17,73

15,70 15,62

21,4720,78

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Page 109: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 95

Gambar 2.113. Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SMA/MA Kabupaten

Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.

13,70

12,65 12,4413,10

12,21

15,52

11,98 11,7511,33 11,28

10,97

8,96

12,05

9,70

10,45

12,16

13,84 14,0514,43 14,66

11,73

14,13

13,36

7,28

16,86

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

2.3.4 Analisis Efektivitas Bidang Pendidikan.

2.3.4.1 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK)

Gambar 2.114. Analisis Efektivitas APK (%) SD/MI Kabupaten Jembrana.

102,09

108,63105,56

100,92

113,13

118,97114,51

103,84

110,93

99,26

102,59110,43

94,05

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Page 110: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 96

Gambar 2.115. Analisis Efektivitas APK (%) SMP/MTs Kabupaten

Jembrana.

92,88

82,01

89,18

83,20 84,3580,97

87,04

100,53

71,22

85,3576,70

93,14

101,33

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Gambar 2.116. Analisis Efektivitas APK (%) SMA/MA Kabupaten Jembrana.

62,25

56,5261,09

63,06

67,97

60,6856,44

74,96

80,0684,20

116,16

60,06

90,51

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Perkembangan rata-rata APK dan APM SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA Kab. Jembrana selama tahun 2002 - 2014 sangat relevan dengan

inovasi kebijakan/program pendidikan yang dilaksanakan selama ini

termasuk pendidikan untuk semua di Kab. Jembrana.

Page 111: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 97

2.3.4.2 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APK)

Gambar 2.117. Analisis Efektivitas APM (%) SD/MI Kabupaten Jembrana.

93,52 91,8894,32 93,25

95,72 95,51 95,34

87,29

97,38

91,33

92,43 98,32

82,24

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Gambar 2.118. Analisis Efektivitas APM (%) SMP/MTs Kabupaten

Jembrana.

70,70

62,65

70,4668,43

73,3470,43 71,71 70,52

65,31 64,01

65,03

87,90

77,66

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Jembrana

Tahun 2002 - 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Trendline Linear (Trendline)

Sumber. BPS, diolah

Page 112: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 98

Gambar 2.119. Analisis Efektivitas APM (%) SMA/MA Kabupaten

Jembrana.

44,0341,33

52,3349,59

58,58

44,4245,96

50,15

53,69

48,48

74,77

57,62

65,37

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Jembrana

Tahun 2002 - 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Trendline Linear (Trendline)

Sumber. BPS, diolah

2.3.4.3 Analisis Efektivitas Angka Buta Huruf (ABH).

Gambar 2.120. Analisis Efektivitas ABH (%) Kabupaten Jembrana.

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

9,7910,20 10,18

9,31 8,64

6,08

3,88

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Indikator Angka Buta Huruf menunjukkan bagian masyarakat

yang tidak dapat mengakses informasi melalui pengenalan (baca dan tulis)

huruf sehingga kurang memiliki daya dalam mengembangkan diri dan

lingkungan hidupnya. Adapun upaya penuntasan Buta Huruf penduduk di

Kabupaten Jembrana menunjukkan hasil yang cukup baik dengan

penurunan Angka Buta Huruf yang efektif sejalan dengan program

pendidikan yang telah dilaksanakan.

Page 113: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 99

2.3.4.4 Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah (APS).

Gambar 2.121. Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah SD/MI (%)

Kabupaten Jembrana.

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1,65

#N/A 0,00

0,38

0,78

0,00

0,00 0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Penurunan angka putus sekolah di Kab. Jembrana adalah cukup efektif

sejalan dengan kebijakan/program yang telah dilaksanakan selama ini.

2.3.4.5 Rasio Siswa/Kelas, Rasio Guru/Kelas dan Rasio Siswa/Guru.

Gambar 2.122. Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas SD/MI Kabupaten

Jembrana

#N/A #N/A

23,4822,92 22,59

30,14

18,44

26,63

24,56 24,56

33,83

23,38

24,88

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Page 114: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 100

Gambar 2.123. Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs Kabupaten

Jembrana

#N/A #N/A #N/A

37,08

40,66

35,87

26,58

41,59

#N/A

37,2336,73

30,43

33,95

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Gambar 2.124. Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas Kabupaten SMA/MA

Jembrana

#N/A #N/A

33,67

40,0538,63

36,39

39,4640,59

36,2837,10

40,43

29,76

36,20

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Page 115: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 101

Gambar 2.125. Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten

Jembrana.

#N/A #N/A

1,49

1,381,31

1,76

1,07

1,36

1,201,12

1,56

0,29

1,31

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Trendline Linear (Trendline) Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Gambar 2.126. Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Kabupaten

Jembrana.

#N/A #N/A #N/A

2,54

2,76

2,40

1,69

2,00

#N/A

2,372,35

1,41

1,63

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Page 116: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 102

Gambar 2.127. Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA Kabupaten

Jembrana.

#N/A #N/A

1,09

3,29

2,79

2,592,73 2,77

3,09

2,80

3,02

4,08

2,14

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Gambar 2.128. Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SD/MI Kabupaten

Jembrana

#N/A #N/A

15,77

16,6517,24 17,10 17,23

19,58

20,5219,71

21,59 22,51

18,97

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Page 117: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 103

Gambar 2.129. Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SMP/MTs Kabupaten

Jembrana

#N/A #N/A

13,23

14,58 14,76 14,9615,68

20,83

17,73

15,70

15,62

21,4720,78

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Gambar 2.130. Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SMA/MA Kabupaten

Jembrana

#N/A #N/A #N/A

12,16

13,84 14,05 14,43 14,66

11,73

14,13 13,36

7,28

16,86

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020

Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Dari ketiga analisis di atas, ternyata ditingkat SD/MI

menunjukkan peningkatan Rasio Murid/Kelas dan Rasio Murid/Guru serta

penurunan Rasio Guru/Kelas. Ditingkat SMP/MTs terjadi penurunan Rasio

Murid/Kelas dan Guru/Kelas tetapi Rasio Murid/Gurunya kecenderungan

meningkatnya tidak cukup berarti sehingga tidak begitu bermasalah.

Sedangkan ditingkat SMA/MA Rasio Murid/Kelasnya kecenderungan

meningkatnya tidak cukup berarti tetapi Rasio Guru/Kelasnya meningkat

cukup berarti sehingga terjadi penurunan Rasio Murid/Guru juga cukup

berarti. Oleh karena itu tidak terlalu bermasalah, tetapi yang masih

bermasalah dari segi efektivitas adalah ditingkat SD/MI untuk mendapat

Page 118: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 104

perhatian terutama mengenai unsur input SDM pendidikan. Secara

keseluruhan menunjukkan perkembangan Rasio Murid/Kelas dan Rasio

Guru/Kelas di Kab. Jembrana sama-sama memiliki kecenderungan positif,

sedangkan Rasio Murid/Guru perkembangannya negatif. Kondisi demikian

menunjukkan bahwa perkembangan jumlah murid kurang diikuti oleh

perkembangan jumlah kelas meskipun diimbangi oleh perkembangan

jumlah guru. Dari segi kebijakan menunjukkan masih kurang efektif karena

kurang mengikuti laju perkembangan jumlah murid untuk tetap

mempertahankan atau meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan.

Oleh karena itu perlu meninjau atau mengevaluasi faktor yang

mempengaruhi kebijakan yang sedang berjalan, apakah karena faktor

biaya, alokasi anggaran yang kurang sesuai atau faktor sosial budaya yang

kurang sejalan dan mendukung.

2.3.5 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan

2.3.6.5 Analisis Prioritas Angka Partisipasi Kasar (APK) terhadap Tingkat

Kemiskinan.

Gambar 2.131. Analisis Prioritas APK terhadap Tingkat Kemiskinan Kab.

Jembrana.

Analisis Prioritas Intervensi Bidang PendidikanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020

102,09108,63105,56100,92

113,13118,97114,51

103,84110,93

99,26102,59110,43

94,05

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)

92,8882,01

89,1883,2084,3580,97

87,04

100,53

71,22

85,3576,70

93,14101,33

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)

62,2556,5261,0963,0667,97

60,6856,44

74,9680,0684,20

116,16

60,06

90,51

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)

7,137,04

9,11

10,499,92

7,97

6,80

8,11

6,565,745,56

4,00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan ketiga indikator APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA pada

dasarnya sejalan dengan penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan,

meskipun perkembangan angka kemiskinan berfluktuasi. Walaupun

Page 119: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 105

perkembangannya sejalan, namun APK bukanlah menjadi prioritas bidang

pendidikan karena rata-rata indikatornya mencapai tingkat optimal.

2.3.6.6 Analisis Prioritas Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Tingkat

Kemiskinan.

Berdasarkan gambar berikut, nampak bahwa APM SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA secara keseluruhan perkembangannya sejalan dengan tingkat

kemiskinan dimana terdapat korelasi positif antara peningkatan APM

dengan penurunan angka kemiskinan. Jadi dari segi APM masih terdapat

peluang untuk menjadi prioritas guna mencapai tingkat optimal terutama

pada SMA/MA yang APMnya baru mencapai sebesar 65,37%. Sedangkan

APM SD/MI 82,24% dan SMP/MTS 77,66%.

Gambar 2.132. Analisis Prioritas APM terhadap Tingkat Kemiskinan.

Analisis Prioritas Intervensi Bidang PendidikanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020

93,5291,88

94,3293,2595,7295,5195,34

87,29

97,38

91,3392,43

98,32

82,24

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)

70,7062,65

70,4668,4373,3470,4371,7170,52

65,3164,0165,03

87,90

77,66

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)

44,0341,33

52,3349,59

58,58

44,4245,9650,15

53,6948,48

74,77

57,6265,37

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

7,137,04

9,11

10,499,92

7,97

6,80

8,11

6,565,745,56

4,00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan hasil analisis prioritas bidang pendidikan diatas, maka prioritas

intervensi bidang ditujukan pada indikator utama APM SMA/MA yang

masih belum optimal capaiannya. Adapun sebagai indikator pendukung

adalah Perkembangan Jarak SMA/MA, Rasio Siswa/Kelas dan Jumlah

Sekolah. Untuk meningkatkan APM SMA/MA tentu kurang tepat dengan

meningkatkan Rasio Siswa/Kelas melainkan jumlah sekolah atau ruang kelas

serta fasilitas lain yang dapat meningkatkan kualitas

penyelenggaraan/pelayanan pendidikan dan lain-lain sehingga disamping

Page 120: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 106

meningkatkan daya tampung dan daya saing/eksistensi pendidikan juga

sekaligus menormalkan rasio siswa/kelas dalam rangka peningkatan

kwalitas belajar. Kondisi Rasio Guru/Kelas SMA/MA juga perlu mendapat

perhatian karena posisinya masih dibawah angka rata-rata

Propinsi/Nasional. Sedangkan Jarak Sekolah dapat diatasi dengan

pemerataan dan peningkatan jumlah sekolah SMA.

2.3.6.7 Analisis Prioritas Angka Buta Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Perkembangan angka buta huruf sejalan dengan tingkat kemiskinan.

Meskipun capaian Angka Buta Huruf Kab. Jembrana sudah lebih baik dari

tingkat Propinsi dan keberadaan persentase buta huruf sebagian besar

terdapat pada usia lanjut sebesar 9,51% yang secara tidak langsung akan

terus menurun, tetapi masih perlu menjadi prioritas untuk terus

dituntaskan.

Gambar 2.133. Analisis Prioritas Angka Buta Huruf terhadap Tingkat

Kemiskinan.

Analisis Prioritas Intervensi Bidang PendidikanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020

9,7910,2010,189,31

8,64

6,08

3,88

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%)

2,372,40

1,912,05

0,90

0,000,21

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15-44 (%)

21,8223,3823,00

21,5821,25

11,309,51

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Buta Huruf Penduduk Usia 45+ (%)

7,137,04

9,11

10,499,92

7,97

6,80

8,11

6,565,745,56

4,00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber: BPS, diolah

2.3.5.4 Analisis Prioritas Angka Putus Sekolah (APS) Terhadap Kemiskinan.

Perkembangan Angka Putus Sekolah sejalan dengan tingkat kemiskinan

dengan korelasi yang positif. Sebagian besar kejadian putus sekolah terdapat

Page 121: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 107

pada tingkat usia 16-18 tahun. Jadi APS masih perlu menjadi prioritas

pembangunan bidang pendidikan.

Gambar 2.134. Analisis Prioritas Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Analisis Prioritas Intervensi Bidang PendidikanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020

1,65

0,00

0,38

0,78

0,000,000,00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)

9,329,568,53

9,95

8,43

3,072,65

0,00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)

44,21

39,1740,29

46,3144,94

24,09

36,73

0,12

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%)

7,137,04

9,11

10,499,92

7,97

6,80

8,11

6,565,745,56

4,00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber: BPS, diolah

2.3.6 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Bidang Pendidikan.

2.3.6.1 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA Terhadap Rasio

Siswa/Kelas SMA/MA.

Gambar 2.135. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA

Terhadap Rasio Siswa/kelas SMA/MA Kab. Jembrana.

Kec. Melaya

Kec. Negara

Kec. JembranaKec. MendoyoKec. Pekutatan

-1,00

-0,90

-0,80

-0,70

-0,60

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

Ras

io S

isw

a/K

ela

s SM

A/M

A (S

isw

a)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Terhadap Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. Jembrana 2014

1 2 3 4

PRIORITAS

Sumber: BPS, diolah

Page 122: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 108

Analisis masih belum bisa dikalukan karena data Rasio Siswa/Kelas

SMA/MA tahun 2014 per-kecamatan masih belum tersedia.

2.3.6.2 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA terhadap Jarak

Sekolah SMA/MA (Km).

Gambar 2.136. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA

Terhadap Jarak Sekolah SMA/MA Kab. Jembrana.

Kec. Melaya

Kec. Negara

Kec. Jembrana

Kec. Mendoyo

Kec. Pekutatan

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

Jara

k Se

kola

h M

en

en

gah

Ata

s SM

A/M

A (k

m)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Terhadap Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Kab. Jembrana 2014

1 2 3 4

PRIORITAS

Sumber: BPS, diolah

2.3.6.3 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA terhadap Angka

Partisipasi Kasar SMA/MA.

Gambar 2.137. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA

Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Kab. Jembrana.

Kec. Melaya

Kec. Negara

Kec. Jembrana

Kec. Mendoyo

Kec. Pekutatan

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

An

gka

Par

tisi

pas

i Kas

ar (A

PK

) SM

A/M

A (

%)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Jembrana 2014

1 2 3 4

PRIORITAS

Sumber: BPS, diolah

Page 123: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 109

2.4 Bidang Infrastruktur Dasar

Untuk bidang infrastruktur dasar, beberapa indikator yang dianalisis terkait dengan

kondisi kemiskinan antara lain :

1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%).

2. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%).

3. Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%)

4. Rumah Tangga Akses Listrik (%).

Untuk melakukan analisis terhadap indikator bidang infrastruktur dasar masih

terdapat kendala data yang belum tersedia pada instansi yang terkait sehingga analisis

dilakukan berdasarkan data terbatas pada Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana ditambah beberapa data dari BPS Kabupaten

Jembrana. Adapun analisis yang perlu dilakukan terhadap indikator tersebut adalah sebagai

berikut :

2.4.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Infrastruktur.

2.4.1.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%).

Gambar 2.138. Perkembangan Antara Waktu Rumah Tangga dengan

Sanitasi Layak.

62,26 61,97

73,14

58,57

68,80

78,3075,69

80,89 80,66

84,72 84,7483,03

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber data : Dinas PU Kab. Jembrana.

Sanitasi Layak yang dianalisis disini adalah merupakan data rumah

tangga dengan kepemilikian jamban, tempat sampah dan pengelolaan air

limbah dengan kriteria sehat yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.

Kondisi sanitasi layak masih perlu dikembangkan pada pengertian yang

lebih luas kepada masyarakat karena masih banyak yang tidak peduli

Page 124: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 110

terhadap sanitasi dalam kaitan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Sejumlah SKPD sudah memulai kegiatan sosialisasi dan pembinaan secara

terpadu untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dengan angka

pencemaran mendekati pencemaran 0 (nol). Sejumlah indikator

keberhasilan SKPD yang terkait menangani lingkungan hidup sudah mulai

ditetapkan. Tentunya hal ini untuk mengurangi gejala memburuknya

indikator sanitasi, berupa kelestarian lingkungan dalam arti luas, yang

memiliki dampak pelan namun pasti pada penurunan sumber daya dan

pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu sanitasi

dalam arti yang lebih luas seharusnya menjadi indikator utama

keberhasilan pembangunan.

2.4.1.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (AML).

Data Rumah Tangga dengan AML yang dianalisis adalah berupa data

Rumah Tangga dengan sumber air minum terlindung yang ada pada Profil

Dinas Kesehatan Kab. Jembrana 2013 mengingat data AML sesungguhnya

belum didapat dari instansi terkait.

Gambar 2.139. Perkembangan Antara Waktu Rumah Tangga dengan AML

(%) Kab. Jembrana.

52,93 50,7345,10

59,78

51,14

39,9042,39

61,90

47,84 47,78 48,7253,07

123,21

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak(%) mengalami

perkembangan yang cukup berarti. Pada tahun 2013, proporsi rumah

tangga dengan air minum layak masih pada angka 53,07% meningkat

signifikan pada tahun 2014 di angka 123,21%.

Page 125: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 111

2.4.1.3. Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%)

Perkembangan desa dengan Akses Jalan R4 sudah mencapai maksimal

(100%) sehingga tidak menjadi permasalahan, kecuali peningkatan

kualitas akses jalannya.

Gambar 2.140. Perkembangan Antar Waktu Proporsi Desa dengan Akses

Jalan R4 (%) Kab. Jembrana.

45,1050,00

60,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

90,20

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Sumber : Dinas PU Kab. Jembrana 2015

2.4.1.4. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%).

Gambar 2.141. Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga

dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana.

97,15

96,22

99,52

99,82

98,37

99,40 99,33

98,51

99,69

100,0099,73 99,70

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Page 126: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 112

Pada tahun 2014, data TNP2K menunjukkan Rumah Tangga

dengan Akses Listrik di Kabupaten Jembrana menurun dari tahun

sebelumnya yang sudah mencapai angka maksimal, kendati angkanya

tidak terlalu signifikan (0,03). Namun secara umum, sebagian besar rumah

tangga di Kabupaten Jembrana sudah teraliri aliran listrik.

2.4.2 Analisis Posisi Relatif Indikator Bidang Infrastruktur Dasar.

2.4.3.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%).

Posisi relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kab.

Jembrana tahun 2014 dengan angka 83,03 berada di atas rata-rata

Nasional dan Provinsi Bali.

Gambar 2.142. Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi

Layak (%) Kab. Jembrana.

83

,03

65,5

8

63

,67

91,7

0

79

,97

58,2

8 66

,20 79

,28

98

,26

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (61,08%) Provinsi Bali (33,68%) Sumber: BPS, diolah

Page 127: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 113

2.4.3.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%).

Gambar 2.143. Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum

Layak (%) Kab. Jembrana.

12

3,2

1

71

,11

31

,01

74

,84 84

,75

82,3

9

75

,79

56

,00

8,88

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (39,31%) Provinsi Bali (26,02%) Sumber: BPS, diolah

Dibandingkan dengan Propinsi dan Nasional maka capaian indikator

Rumah Tangga dengan Air Minum Layak di Kab. Jembrana di tahun 2014

berada di atas rata-rata Propinsi maupun Nasional.

2.4.3.3 Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%).

Proporsi desa dengan Akses Jalan R4 di Kabupaten Jembrana mengalami

penurunan dari tahun sebelumya, ini karena adanya pembukan jalan

baru.

Page 128: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 114

Gambar 2.144. Posisi Relatif Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 (%) Kab.

Jembrana.

90,2

0

100,

00

100,

00

100,

00

100,

00

100,

00

100,

00

100,

00

100,

00

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (82,37%) Provinsi Bali (88,18%) Sumber: BPS, diolah

2.4.3.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%).

Gambar 2.145. Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

(%) Kab. Jembrana.

99

,70

99

,57 99

,89

100,

00

99

,08

98,8

0

98

,18

99,0

6

100,

00

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (97,01%) Provinsi Bali (99,49%) Sumber: BPS, diolah

Page 129: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 115

2.4.3 Analisis Relativitas Bidang Infrastruktur Dasar.

2.4.3.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%).

Perkembangan indikator Rumah Tangga dengan Sanitasi layak

Kabupaten Jembrana sejalan dengan tingkat Propinsi dan Nasional. Hal ini

menunjukkan kemajuan pembangunan infrastruktur dasar baik dari pusat

maupun daerah memiliki kebijakan yang sama.

Gambar 2.146. Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan

Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana.

35,64 35,6138,12

35,03

44,1948,56

51,1955,54 55,60

57,8260,45 61,08

61,25 61,1763,08

61,16

74,1077,13 75,95

79,1783,26 84,38 85,21

33,68

62,26 61,97

73,14

58,57

68,80

78,3075,69

80,89

80,6684,72

84,7483,03

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

2.4.3.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%).

Hal ini menunjukkan kondisi lingkungan di Propinsi Bali cukup

menunjang untuk tersedianya sumber air minum yang layak. Namun

kebutuhan air di Bali untuk kepentingan lainnya yang cukup vital sudah

mencapai ambang kritis karena sumber-sumber air yang ada sebagian besar

tersalur ke perumahan. Akibatnya banyak sawah yang dulunya tergantung

pada pengairan teknis (irigasi) namun sekarang berubah menjadi sawah

tadah hujan sehingga mengganggu pola tanam.

Page 130: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 116

Gambar 2.147. Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum

Layak.

48,33 47,73 48,81 47,62 47,79 48,3146,45

47,7144,19 42,76 41,11 40,82 39,31

66,74 66,81 65,09 64,8460,33

58,12 57,1759,99

48,54 50,44 51,89 50,20

26,02

52,93 50,7345,10

59,7851,14

39,9042,39

61,90

47,84

47,78 48,72 53,07

123,21

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

2.4.3.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%).

Gambar 2.148. Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses

Listrik.

87,60 87,94

89,02

90,6291,47

92,73

93,5594,15

94,8395,78

96,4697,01

97,03

96,1696,85

97,66 97,96 97,85 97,63 97,73

98,85 99,10 99,42 99,4997,1596,22

99,52 99,82

98,3799,40 99,33

98,51

99,69 100,0099,73 99,70

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Page 131: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 117

2.4.4 Analisis Efektivitas Bidang Infrastruktur Dasar.

2.4.3.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Gambar 2.149. Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi

Layak.

62,26 61,97

73,14

#N/A

58,57

68,80

78,3075,69

80,89 80,66

84,72

84,7483,03

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana

Tahun 2002 - 2020

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Trendline Linear (Trendline)

Sumber. BPS, diolah

2.4.3.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Gambar 2.150. Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air

Minum Layak

52,93 50,7345,10

59,7851,14

39,90 42,39

61,90

47,84 47,78

48,7253,07

123,21

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Jembrana

Tahun 2002 - 2020

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Trendline Linear (Trendline)

Sumber. BPS, diolah

Page 132: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 118

2.4.3.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Gambar 2.151. Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

97,15 96,2299,52

#N/A

99,82 98,37 99,40 99,33 98,51 99,69

100,00

99,73 99,70

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana

Tahun 2002 - 2020

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Trendline Linear (Trendline)

Sumber. BPS, diolah

2.4.5 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar.

Gambar 2.152. Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar Terhadap

Tingkat Kemiskinan.

Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur DasarKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020

62,2661,9773,14

58,5768,80

78,3075,6980,8980,6684,7284,7483,03

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

52,9350,7345,1059,78

51,1439,9042,39

61,9047,8447,7848,7253,07

123,21

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)

97,15

96,22

99,52 99,82

98,37

99,4099,33

98,51

99,69100,0099,7399,70

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)

7,137,04

9,11

10,499,92

7,97

6,80

8,11

6,565,745,56

4,00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber: BPS, diolah

Dari ke empat indikator bidang infrastruktur dasar yang dianalisis, maka

hanya 3 (tiga) indikator yang masih merupakan faktor kemiskinan yaitu Proporsi

RT dengan Sanitasi Layak, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan

Proporsi rumah Tangga dengan Akses Listrik. Dari ketiga indikator tersebut

Page 133: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 119

nampak memiliki perkembangan yang sejalan dengan perkembangan tingkat

kemiskinan. Jadi dengan perbaikan Proporsi RT dengan Sanitasi Layak, Proporsi

Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan Proporsi rumah Tangga dengan

Akses Listrik maka korelasinya adalah terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

2.4.6 Analisis Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur.

Berdasarkan analisis prioritas bidang infrastruktur diatas maka indikator

yang perlu dilakukan analisis prioritas wilayah adalah Proporsi Rumah Tangga

dengan Sanitasi Layak, Air Minum Layak dan Akses Listrik.

Gambar 2. 153. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga

dengan Sanitasi Layak Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Kec. MelayaKec. Negara

Kec. Jembrana Kec. Mendoyo

Kec. Pekutatan

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

-1,00 -0,90 -0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00

Tin

gkat

Ke

mis

kin

an (%

)

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Terhadap Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana 2014

1 2 3 4

PRIORITAS

Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.154. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga Air

Minum LayakTerhadap Tingkat Kemiskinan.

Page 134: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 120

Kec. MelayaKec. Negara

Kec. Jembrana Kec. Mendoyo

Kec. Pekutatan

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

-1,00 -0,90 -0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00

Tin

gkat

Ke

mis

kin

an (%

)

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Terhadap Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana 2014

1 2 3 4

PRIORITAS

Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.155. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga

Akses Listrik Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Kec. MelayaKec. Negara

Kec. Jembrana Kec. Mendoyo

Kec. Pekutatan

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

-1,00 -0,90 -0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00

Tin

gkat

Ke

mis

kin

an (%

)

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Terhadap Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana 2014

1 2 3 4

PRIORITAS

Sumber: BPS, diolah

2.5 Bidang Ketahanan Pangan.

Page 135: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 121

Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis kondisi bidang ketahanan

pangan terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Jembrana antara lain :

1. Harga Beras (Rp).

2. Harga 6 (enam) Jenis Bahan Kebutuhan Pokok Utama (Rp).

3. Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton).

4. Pertumbuhan Ekonomi (%).

Adapun analisis perkembangan indikator bidang ketahanan pangan tersebut adalah

sebagai berikut :

2.5.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Ketahanan Pangan.

2.5.1.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu Harga Beras (Rp)

Gambar 2.156. Analisis Perkembangan Antara Waktur Harga Beras (Rp.).

3.717

5.208 5.500 5.925

7.517

8.446 9.200

9.792

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Harga Beras Kab. Jembrana

2.5.1.2. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok.

Gambar 2.157. Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama.

62.973

74.925

57.950 65.666

80.202 87.573 89.653

24.857

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Utama Kab. Jembrana

Dalam analisis bidang ketahanan pangan terkait dengan

perkembangan harga maka harga bahan kebutuhan pokok utama terutama

Page 136: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 122

beras terus meningkat tanpa mengalami fluktuasi. Sedangkan

perkembangan harga kebutuhan pokok utama pada tahun 2014

berdasarkan data BPS Kab. Jembrana yaitu Beras, Daging Sapi, Daging

Ayam, Telur Ayam, Minyak Goreng, Gula Pasir, Cabe Hijau, Cabe Besar,

Bawang Merah dan Kacang Tanah, terjadi penurunan dari tahun

sebelumnya karena analisis berbeda dari tahun sebelumnya.

2.5.1.3. Luas Panen dan Produksi Padi.

Gambar 2.158. Analisis Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Kab.

Jembrana.

8.268 8.308

9.070

11.146

9.268

10.206

9.269

10.194

49.757 49.035 52.160

65.527

54.108

67.455

60.943

70.079

10.000

45.000

80.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Luas Panen Padi (Ha) Produksi Padi (Ton)

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Kab. Jembrana

Sumber data : Jembrana Dalam Angka 2015.

Perkembangan luas panen produksi padi di Kab. Jembrana selama 5

(lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini sangat tergantung

pada curah hujan yang tidak merata setiap tahun di samping adanya

pembukaan lahan sawah baru maupun alih fungsi lahan sawah menjadi non

sawah. Selain itu, produktifitas lahan sawah juga mengalami penurunan.

Guna mendukung program ketahanan pangan, kondisi ini pantas mendapat

perhatian serius mengingat selain luasan sawah yang menurun juga

produksinya juga mengalami penurunan.

2.5.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.

Selama 2006-2014 laju perekonomian Kabupaten Jembrana cukup

stabil pada kisaran angka 5-6 % kendatipun sempat turun hingga mencapai

angka 4,31%. Kondisi demikian disebabkan karena kurang berkembangnya

investasi di Kab. Jembrana sehingga faktor yang mendorong pertumbuhan

Page 137: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 123

ekonomi lebih banyak mengandalkan kekuatan ekonomi lokal yang sudah

ada. Akibatnya potensi ekonomi kurang bergerak dan ditinggalkan oleh

tenaga kerja ke luar daerah. Oleh karena itu merupakan tugas utama

seluruh stakeholder pembangunan di Kab. Jembrana baik yang ada di dalam

maupun di luar untuk mengupayakan hadirnya investor di Kab. Jembrana.

Gambar 2.159. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Jembrana.

4,52

5,11 5,05 4,82

4,31

5,896,11

5,69

6,05

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2014

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian di tahun terakhir itu lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam tiga hingga lima tahun terakhir?2. Apakah capaian indikator dari tahun ke tahun selama periode yang dimaksud mengalami fluktuasi atau konsisten membaik, sama atau memburuk?

2.5.2 Analisis Posisi Relatif Bidang Ketahanan Pangan.

Gambar 2.160. Analisis Posisi Relatif Tingkat Inflasi (%) Provinsi Bali.

Page 138: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 124

0,13 0,

19

0,06

0,09

0,14

0,04

0,20

0,17

0,08

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Posisi Relatif Tingkat Inflasi (%) Provinsi Bali 2014

Kab/Kota Nasional (0,44%) Provinsi Bali (0,86%)

Sumber: BPS, diolah

Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional?2. Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD?

Untuk analisis posisi relatif indikator harga beras, harga bahan kebutuhan

pokok utama, luas panen dan produksi padi tidak dilakukan karena tidak relevan

dan data pembanding tidak tersedia.

2.5.3 Analisis Efektivitas Bidang Ketahanan Pangan.

2.4.3.1 Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton).

Gambar 2.161. Analisis Efektivitas Perkembangan Luas Panen (Ha) dan

Produksi Padi (Ton) Kabupaten Jembrana.

8.268 8.308 9.070 11.146

9.268 10.206 9.269 10.194

49.757 49.035 52.160

65.527

54.108

67.455

60.943

70.079

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ANALISIS EFEKTIVITAS PERKEMBANGAN LUAS PANEN (HA) DAN PRODUKSI PADI (TON) KABUPATEN JEMBRANA

Luas Panen (Ha) Produksi Padi (Ton)Linear (Luas Panen (Ha)) Linear (Produksi Padi (Ton))

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Kab. Jembrana

tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti bahkan bisa dikatakan

cenderung mengalami penurunan, baik poduksi padi maupun luas sawah.

Kondisi ini diduga akan terus berlanjut mengingat efektivitas

Page 139: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 125

perkembangan Luas Panen Padi akan terbentur oleh batasan potensi

lahan yang tidak berkembang bahkan cenderung menurun karena

dampak pembangunan yang mau tidak mau akan menyebabkan alih

fungsi lahan.

Gambar 2.162. Analisis Efektivitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten

Jembrana.

#N/A #N/A #N/A #N/A

4,52

5,11 5,054,82

4,31

5,89

6,11

5,69

6,05

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Analisis Efektifitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2014

Pertumbuhan Ekonomi (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah perubahan capaian indikator secara keseluruhan dalam periode yang dianalisis menunjukkan perbaikan, sama, atau memburuk?2. Apakah perubahan capaian indikator antar-tahun dalam periode yang dimaksud mengalami percepatan, tetap, atau perlambatan?

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kab. Jembrana dari tahun

2006 hingga 2014 sangat fluktuatif namun masih pada kisaran angka 5-

6%. Untuk meningkatkan efektivitas pertumbuhan, maka diperlukan

berbagai upaya/terobosan agar investasi di Kab. Jembrana bisa

berkembang serta menyiapkan masyarakat untuk menerima investor

dengan baik. Untuk analisis efektivitas perkembangan Harga Beras dan

Bahan Kebutuhan Pokok Utama tidak dilakukan karena bersifat makro

dan hampir tidak efektif untuk dapat diintervensi sesuai dengan

perkembangan harga yang terjadi dalam tahun-tahun yang telah berlalu.

2.5.4 Analisis Relativitas Bidang Ketahanan Pangan.

Gambar 2.163. Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana

dengan Propinsi Bali dan Nasional.

Page 140: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 126

4,504,78

5,03 5,695,50

6,35

6,01

4,58

6,10

6,52

6,23

3,04

3,57

4,62

5,565,28

5,92 5,97

5,33

5,83

6,33

6,65

4,52

5,11 5,054,82

4,31

5,896,11

5,69

6,05

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2014

Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah

Kerangka Pikir Analisis:Apakah kecenderungan perubahan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota sejalan dengan yang terjadi di tingkat provinsi/nasional?

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kab. Jembrana selalu lebih rendah dari

Propinsi Bali dan Nasional walaupun perkembangannya hampir sejalan. Hal ini

disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Prop. Bali didukung oleh

Kabupaten/Kota yang memiliki sektor pariwisata sebagai unggulan. Sedangkan

Kab. Jembrana lebih banyak mengandalkan sektor ekonomi primer (sebagai

pendukung pariwisata Bali) sehingga pertumbuhan ekonominya selalu rendah.

2.5.5 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan.

Dari tiga indikator hanya perkembangan Harga Bahan Kebutuhan

Pokok Utama termasuk Beras, Produksi Padi dan Pertumbuhan Ekonomi tidak

menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan perkembangan Tingkat Kemiskinan.

Namun penurunan Tingkat Kemiskinan yang melambat tentu memiliki kaitan

dengan terus meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok utama.

Meskipun demikian selain Ketahanan Pangan dan Ekonomi tidaklah mustahil

bahwa masih ada faktor penentu lain yang mempengaruhi kondisi kemiskinan

yang antara lain menyangkut masalah sikap mental yang perlu mendapatkan

intervensi pembinaan secara terus menerus.

Gambar 2.164. Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan.

Page 141: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 127

7,13 7,04

9,11

10,49

9,92

7,97

6,80

8,11

6,56

5,74 5,56

4,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

62.973

74.925

57.950 65.666

80.202 87.573 89.653

24.857

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Utama Kab. Jembrana

8.268 8.308

9.070

11.146

9.268

10.206

9.269

10.194

49.757 49.035 52.160

65.527

54.108

67.455

60.943

70.079

10.000

45.000

80.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Luas Panen Padi (Ha) Produksi Padi (Ton)

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Kab. Jembrana

4,52

5,11 5,05 4,82

4,31

5,896,11

5,69

6,05

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2014

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian di tahun terakhir itu lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam tiga hingga lima tahun terakhir?2. Apakah capaian indikator dari tahun ke tahun selama periode yang dimaksud mengalami fluktuasi atau konsisten membaik, sama atau memburuk?

Jadi mengacu pada hasil analisis prioritas bidang ketahanan pangan di atas,

maka Pertumbuhan Ekonomi (dan Harga-Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama) yang

merupakan faktor dasar pengentasan kemiskinan perlu mendapat prioritas di dalam

pembangunan daerah yang dilandasi oleh pembangunan lingkungan dan ditunjang oleh

pembangunan sosial budaya masyarakat agar berkelanjutan.

Page 142: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 128

BAB III

TINJAUAN ANGGARAN BELANJA

UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

Analisis anggaran belanja penanggulangan kemiskinan adalah analisis terhadap alokasi

dan manajemen anggaran belanja publik dalam bidang atau sektor (urusan pemerintah) yang

berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Analisis terutama mengacu kepada anggaran

belanja pemerintah (pusat maupun daerah) meskipun keterkaitan antara anggaran pemerintah

dengan anggaran non-pemerintah tetap perlu diperhatikan karena untuk mendorong

keterlibatan pihak non-pemerintah, khususnya swasta dalam pendanaan pelayanan publik.

Adapun analisis dilakukan terhadap realisasi anggaran dari APBD dan APBN sebagai berikut :

3.1 Komposisi Penerimaan Anggaran Daerah.

Gambar 3.1 Perkembangan Antara Waktu Penerimaan Anggaran Daerah Kabupaten

Jembrana.

Sumber : APBD Perubahan 2014

Analisis komposisi Penerimaan Anggaran Daerah Kab. Jembrana (2014) seperti

terlihat pada gambar 3.1 adalah sebagian besar (66,54%) berasal dari Pusat (APBN sisanya

(8,50%) dari PAD dan 24,96 % dari Pendapatan yg sah. Secara persentase perkembangan

penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun dari 2009–2014 seperti terlihat pada tabel 3.1 di

bawah menunjukkan komposisi yang hampir stabil meskipun dari segi volume penerimaan

terus meningkat. Setelah selama 5 (lima) tahun struktur penerimaan anggaran tidak ada

perubahan signifikan, namun pada tahun 2013 mulai terjadi perubahan dalam struktur

penerimaan daerah. Sebenarnya Penerimaan Daerah Kab. Jembrana dari sumber

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PAD Kabupaten Jembrana 33.952.879.000,00 41.994.879.000,00 40.529.980.000,00 46.470.110.000,00 63.525.477.340,00 70.007.622.572,45

Dana Perimbangan Pusat 390.936.228.000,00 400.311.346.000,00 426.572.101.000,00 464.324.550.000,00 518.352.066.072,00 547.809.048.591,00

Dana Perimbangan Provinsi 39.857.223.000,00 40.888.836.000,00 62.799.207.000,00 88.923.499.000,00

Lain-lain Pendapatan yang sah 12.769.162.000,00 13.403.309.000,00 37.559.418.000,00 159.118.904.911,00 205.450.007.053,54

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Mil

lio

ns

Analisis Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah Kab. Jembrana Tahun 2009 - 2014

Page 143: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 129

pendapatan asli daerah (PAD) dan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Daerah Lain secara

persentase peningkatannya cukup signifikan, namun karena besarannya masih relatif kecil,

maka secara komposisi belum memadai untuk dapat berperan besar dalam pembangunan

daerah. Sedangkan dari dana perimbangan (Pusat) meskipun perannya dominan, namun

pada tahun terakhir justru mengalami penurunan.

Tabel 3.1. Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah (%) Kab. Jembrana 2009 – 2014.

Sumber Penerimaan 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PAD (%) 7,11 7,03 7,27 7,13 8,57 8,50

Pusat (%) 81,87 81,87 75,07 79,22 69,95 66,54

Propinsi/Lain-lain (%) 11,02 11,10 17,77 13,65 21,47 24,96

3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi.

Gambar 3.2 Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Kabupaten Jembrana

Distribusi anggaran belanja langsung menurut fungsi tahun 2014 mengalami

perubahan yang cukup signifikan dimana bidang pelayanan umum mendapat porsi

anggaran (12,70%). Porsi anggaran berikutnya diproyeksikan untuk sektor kesehatan

(16,13%) dan sektor pendidikan (47,82), disusul oleh sektor ekonomi (1,33%), lingkungan

hidup (2,61%), pariwisata dan kebudayaan (0,83%), perlindungan sosial (2,03%),

perumahan dan fasilitas umum (15,17%) serta ketentraman dan ketertiban (1,39%).

Nampaknya distribusi anggaran tahun 2014 mengalami perbaikan yang lebih berdampak

pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan. Distribusi anggaran demikian tentu akan

lebih efektif bagi pembangunan terutama peningkatan di bidang ekonomi yang mengalami

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pelayanan Umum 282.938.408.538,00 289.610.095.958,00 288.827.604.621,00 207.279.409.999,00 129.170.800.496,00 87.841.443.476,00

Pendidikan 95.868.063.373,00 131.947.962.764,00 174.690.537.035,00 280.372.397.994,00 42.995.666.237,00 330.642.174.720,07

Pariwisata dan Budaya 1.900.436.000,00 2.889.170.000,00 3.079.599.000,00 5.309.000.000,00 9.893.636.750,00 5.730.542.750,00

Kesehatan 34.717.513.340,00 39.009.824.079,00 65.540.656.958,00 87.566.525.671,00 59.603.951.700,00 111.511.314.535,56

Perumahan dan Fasilitas Umum 52.869.932.160,00 42.067.294.300,00 42.227.311.543,00 60.864.857.341,00 3.104.917.000,00 104.872.490.910,18

Lingkungan Hidup 5.155.439.753,00 7.650.024.227,00 8.578.474.397,00 14.810.168.086,00 10.403.493.486,00 18.059.867.786,00

Ekonomi 31.937.626.358,00 29.391.005.716,00 31.237.262.497,00 52.292.367.447,00 12.892.021.760,00 9.189.443.760,00

Ketertiban dan Ketentraman 1.432.205.500,00 2.410.364.917,00 2.323.835.336,00 2.515.512.000,00 1.566.026.300,00 9.607.671.700,00

Perlindungan Sosial 7.425.990.488,00 6.851.920.239,00 7.303.613.229,00 17.702.961.352,00 6.560.621.350,00 14.009.154.750,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

Mill

ion

s

Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Kabupaten Jembrana

Page 144: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 130

masalah investasi yang belum berkembang dan kurang produktifnya pengusaha UMKM di

Jembrana.

Gambar 3.3 Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja (%) Menurut Fungsi

Kabupaten Jembrana

3.3 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral.

Analisis komposisi anggaran belanja sektor dalam APBD untuk melihat proporsi

kebijakan distribusi anggaran belanja sesuai sektor atau urusan pemerintahan untuk

belanja langsung dapat dilihat pada gambar 3.4. Terlihat bahwa tahun 2014, komposisi

alokasi anggaran belanja langsung sektor sesuai dengan distribusi anggaran belanja

menurut fungsi mengalami perubahan. Alokasi pada sektor pelayanan umum sebesar 13%.

Kemudian anggaran sektor pendidikan 48%. Anggaran sektor kesehatan 16% pada tahun

2014. Anggaran untuk sektor pariwisata dan budaya 1%.

Anggaran untuk sektor lingkungan hidup 3% di tahun 2014. Sedangkan anggaran

untuk sektor ekonomi mengalami penurunan menjadi 1%. Ketiga sektor yang mendapat

alokasi anggaran cukup besar (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum)

adalah terkait dengan pembangunan di bidang sosial dasar dan infrastruktur. Kondisi ini

tentunya harus mendapatkan perhatian lebih, mengingat sektor lainnya juga memegang

peranan penting dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kedepan alokasi anggaran

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pelayanan Umum 54,44 52,11 46,12 28,44 46,77 12,70

Pendidikan 18,44 23,74 27,9 38,48 15,57 47,82

Pariwisata dan Budaya 1,43 1,23 1,17 0,73 3,58 0,83

Kesehatan 6,75 7,07 10,51 12,02 21,58 16,13

Perumahan dan Fasilitas Umum 10,17 7,57 6,74 8,35 1,12 15,17

Lingkungan Hidup 0,99 1,38 1,37 2,03 3,77 2,61

Ekonomi 6,14 5,29 4,69 7,18 4,67 1,33

Ketertiban dan Ketentraman 0,28 0,43 0,37 0,35 0,57 1,39

Perlindungan Sosial 1,43 1,23 1,17 2,43 2,38 2,03

0

10

20

30

40

50

60

Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Kabupaten Jembrana

Page 145: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 131

bidang ekonomi dan lingkungan hidup yang merupakan salah satu pilar kesejahteraan perlu

ditingkatkan.

Gambar 3.4 Analisis Anggaran Belanja Sektor.

Sumber data : APBD Perubahan 2014

keseluruhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung sektor berjumlah Rp.

691.464.104.387,81. Hal ini menunjukkan alokasi anggaran APBD Kab. Jembrana terjadi

perbaikan efektivitas meskipun dari segi jumlah APBD Kabupaten Jembrana tergolong

masih kurang memadai untuk alokasi anggaran yang efektif dan seimbang.

3.4 Efektifitas Perkembangan APBD Kabupaten Jembrana.

Analisis perkembangan APBD sebagai sumber daya pembangunan dilakukan untuk

melihat efektitifitasnya terhadap capaian indikator sasaran pembangunan. Relevansi antara

perkembangan APBD dengan tingkat kemiskinan sebagai salah satu capaian indikator

utama dapat dilihat pada gambar 3.5.

Pelayanan Umum; 87.841.443.476,00; 13%

Pendidikan; 330.642.174.720,07; 48%

Pariwisata dan Budaya; 5.730.542.750,00; 1%

Kesehatan; 111.511.314.535,56; 16%

Perumahan dan Fasilitas Umum;

104.872.490.910,18; 15%

Lingkungan Hidup; 18.059.867.786,00; 3%

Ekonomi; 9.189.443.760,00; 1%

Ketertiban dan Ketentraman; 9.607.671.700,00; 1%

Perlindungan Sosial; 14.009.154.750,00; 2% ANGGARAN BELANJA SEKTOR

Page 146: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 132

Gambar 3.5 Analisis Efektivitas Perkembangan APBD Terhadap Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Jembrana

Perkembangan selama 5 tahun (2009-2014) APBD Kabupaten Jembrana hampir

tiap tahun mengalami peningkatan pertahunnya, sedangkan tingkat kemiskinan mengalami

fluktuasi. Efektivitas penurunan tingkat kemiskinan selama 5 tahun dari angka 6,80% pada

tahun 2009 menjadi 4,00% tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas

perkembangan APBD Kabupaten Jembrana selama 5 tahun terakhir cukup signifikan dalam

mendukung perkembangan pencapaian tujuan pembangunan khususnya di bidang

penanggulangan kemiskinan. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka

kemiskinan masih perlu dievaluasi efektifitas pengalokasian anggaran, utamanya yang

bersentuhan langsung untuk program penanggulangan kemiskinan.

3.5 Anggaran Belanja Bidang Kemiskinan.

Analisis perkembangan anggaran belanja khusus untuk bidang yang terkait dengan

kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Bidang Kemiskinan

Bidang Anggaran (Rp.000)/Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ketenagakerjaan 634.300 1.012.400 834.311 447.307 1.554.274 1.821.865

Pendidikan 94.906.864 131.342.045 163.381.079 276.952.313 42.995.666 330.642.174

Kesehatan 39.605.294 38.768.974 65.305.357 86.497.586 59.603.951 111.511.314

Infrastruktur Dasar 52.869.932 42.067.294 42.227.312 60.864.857 74.812.887 104.872.490

Ketahanan Pangan 4.073.990 2.069.500 7.125.480 6.269.525 8.779.464 8.054.362

Jumlah 192.090.380 215.260.213 277.473.594 431.031.588 187.746.242 556.902.205

APBD 514.245.615 550.991.336 615.427.630 728.713.041 740.996.448 823.266.678

Sumber data : APBD Perubahan 2014.

477.515,49496.598,37

567.460,71599.718,16

740.996,45

823.266,686,80

8,11

6,56

5,74 5,56

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mil

lio

ns

Analisis Efektivitas Perkembangan APBD Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana

Perkembangan APBD (Rp) Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%)

Page 147: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 133

Kelihatan bahwa alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang terkait

bidang kemiskinan mengalami peningkatan khususnya bidang infrastruktur dasar,

ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Anggaran pendidikan dan kesehatan pada laporan

ini menghitung anggaran untuk belanja langsungnya dan tidak langsungnya saja. Dalam

proporsi anggaran yang disajikan di atas, kenaikan signifikan terjadi pada anggaran

infrastruktur dasar. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemkab Jembrana untuk membenahi

sejumlah ruas jalan yang berfungsi sebagai jaringan ekonomi, saluran irigasi dan sanitasi

dasar masyarakat. Peningkatan anggaran juga terjadi pada sektor ketahanan pangan. Kondisi

ini tidak terlepas dari keinginan Pemkab Jembrana untuk berswasembada pangan dan

pembuatan sejumlah kolam ikan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Anggaran

ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Anggaran tersebut sebagian

besar digunakan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat Jembrana untuk

meningkatkan kapasitas individu disamping juga untuk memberikan bantuan peralatan kerja.

Diharapkan mereka dapat membuka lapangan kerja sendiri. Selanjutnya masing-masing

anggaran belanja bidang dapat dianalisis berdasarkan sumber, perkembangan,

alokasi/distribusi dan efektivitas terhadap pencapaian indikator utama bidang.

3.5.1 Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan.

3.5.1.1 Sumber Anggaran.

Tabel 3.3 Belanja Sektor Ketenagakerjaan Menurut Sumber Pembiayaan.

Sumber Pembiayaan Total (Rp) Persentase (%)

Pemerintah 1.821.865.000 0,22

1 Pemerintah Pusat/TP

2. Pemerintah Provinsi

3 Pemerintah Kabupaten (APBD) 4 Hibah

Total Sektor 1.821.865.000 0,22

Jumlah Total APBD 823.266.678.216 100 Sumber : APBD Perubahan 2014.

Anggaran bidang ketenagakerjaan seluruhnya berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang besarnya 0,22% dari total APBD

Jembrana. Hal ini memerlukan perhatian bagi Pemkab Jembrana karena

anggaran belanja ketenagakerjaan mendukung program ketenagakerjaan

dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan antara pertumbuhaan

tenaga kerja dan kesempatan kerja yang semakin parah.

Page 148: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 134

3.5.1.2 Perkembangan Anggaran Ketenagakerjaan.

Gambar 3.6 Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan

Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan pada

tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Dengan kondisi

ini diharapkan memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah di bidang

ketenagakerjaan yang terkait dengan perluasan kesempatan kerja,

ekonomi, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu

ke depan sektor ketenagakerjaan tetap menjadi prioritas pembangunan.

3.5.1.3 Efektivitas Anggaran.

Gambar 3.7 Analisis Efektivitas Anggaran Kab. Jembrana

Dilihat dari tingkat pengangguran, pada tahun terakhir sudah

menurun daru tahun 2013 sedangkan dari sisi anggaran mengalami

peningkatan yang cukup tinggi. Artinya kenaikan anggaran sektor

634.300.000

1.012.400.000

487.468.000 447.307.000

1.554.274.500

1.821.865.000

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Ketenagakerjaan Kab. Jembrana

634.300.000

1.012.400.000

487.468.000 447.307.000

1.554.274.500

1.821.865.000

2,23

2,54

2,17

1,76

3,39

2,95

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Analisis Relevansi Efektivitas Perkembangan Anggaran Belanja Ketenagakerjaan dengan Tingkat Pengangguran

Kab. JembranaAnggaran Belanja Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Page 149: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 135

ketenagakerjaan sudah berbanding lurus dengan angka pengangguran.

Dugaan sementara, hal ini disebabkan karena pembukaan lapangan kerja

baru di Kabupaten Jembrana cukup minim akibat dari arus investasi yang

tidak cukup deras. Selain itu, banyak tenaga kerja potensial yang lebih

memilih daerah-daerah yang memiliki lapangan pekerjaan yang lebih luas,

utamanya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sehingga tidak terlacak

saat pendataan. Oleh karena itu perlu mengembangkan diversifikasi

program ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas upaya dalam

penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

3.5.2 Anggaran Belanja Sektor Pendidikan

3.5.2.1 Sumber Pembiayaan.

Pada tabel 3.4 di bawah, terlihat Anggaran Belanja Sektor

Pendidikan dibiayai dari dana APBD yaitu 47,82% dari total APBD.

Tabel 3.4 Belanja Sektor Pendidikan Menurut Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Total (Rp.) Persentase

(%)

Pemerintah : 330.642.174.720 47,82

1. Pemerintah Pusat/ Kemendiknas

2. Pemerintah Provinsi

3. Pemerintah Kabupaten (APBD)

4 . Hibah

Total Sektor 330.642.174.720 47,82

Jumlah Total APBD 823.266.678.216 100

3.5.2.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pendidikan.

Gambar 3.8 Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Pendidikan

94.906.864.000

131.342.045.000

163.381.079.000

276.952.313.000

301.082.258.569

330.642.174.720

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

350.000.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Anggaran Pendidikan (Rp.000) Kab. Jembrana

Page 150: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 136

Kabupaten Jembrana tidak mengedepankan sistem prosentase dalam hal

penganggaran namun lebih kepada sistem kebutuhan, utamanya bidang

pendidikan. Jika itu memang dibutuhkan oleh pendidikan Jembrana, anggaran

pasti akan dialokasikan. Tentunya hal ini tetap berpijak pada rambu, yakni 20%

APBD diperuntukkan untuk sektor pendidikan.

3.5.2.3 Efektivitas Anggaran Pendidikan

Gambar 3.9 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap

APK dan APM SD/MI.

Gambar 3.10 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap

APK dan APM SMP/MTs.

94.906.864.000

131.342.045.000

163.381.079.000

276.952.313.000

301.082.258.569 330.642.174.720104,37

109,18 110,63 115,55113,94

113,95

96,45 98,50 98,43 98,71 98,94

82,24

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

350.000.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anggaran Penddidikan (Rp.000) APK % APM (%)

Analisis Relevansi Efektivitas Perkembangan Anggaran Pendidikan (Rp.000) Terhadap APK dan APM SD/MI (%) Kab. Jembrana

94.906.864.000

131.342.045.000

163.381.079.000

276.952.313.000

301.082.258.569

330.642.174.720

85,8990,00

93,85 93,97 94,02

77,66

106,46110,50

116,98 117,01

118,04 101,33

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

350.000.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anggaran Penddidikan (Rp.000) APM (%) APK (%)

Analisis Relevansi Efektivitas Perkembangan Anggaran Pendidikan (Rp.000) Terhadap APK dan APM SMP/MTs (%) Kab. Jembrana

Page 151: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 137

Gambar 3.11 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap

APK dan APM SMA/MA

Analisis efektivitas anggaran pendidikan terhadap peningkatan

kwalitas pendidikan baik terhadap pengelola, pendidik maupun output

pendidikan masih perlu dilakukan dengan dukungan data indikator yang

memadai dari Dinas Pendidikan.

3.5.3 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan

3.5.3.1 Sumber Pembiayaan.

Tabel 3.5 Belanja Kesehatan Menurut Sumber Pembiayaan di

Kabupaten Jembrana.

Sumber Pembiayaan Total (Rp.) Persentase %

Pemerintah 111.511.314.535

1 Pusat/APBN/Depkes/DAK

2 APBD Provinsi

3 APBD Kabupaten

Total Sektor 111.511.314.535 16,13

Total APBD 823.266.678.216 100

Pembiayaan di bidang kesehatan dibiayai bersama-sama oleh

pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Disamping itu, Pemerintah daerah mengupayakan pengembangan

sumber dana yang tidak hanya dari pemerintah saja namun juga

menjangkau sumber dana dari non pemerintah.

3.5.3.2 Perkembangan Anggaran Belanja Kesehatan

Jumlah anggaran belanja kesehatan tahun 2014 mengalami

kenaikan dari 12,64% tahun 2013 menjadi 16,13% di tahun 2014.

94.906.864.000131.342.045.000

163.381.079.000

276.952.313.000

301.082.258.569

330.642.174.720

69,78

75,60

74,96

86,0389,10

65,37

91,3595,00

98,07 98,2198,71

90,51

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

350.000.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anggaran Penddidikan (Rp.000) APM (%) APK (%)

Analisis Relevansi Efektivitas Perkembangan Anggaran Pendidikan (Rp.000) Terhadap APK dan APM SMA/MA (%) Kab. Jembrana

Page 152: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 138

Gambar 3.12 Perkembangan Anggaran Belanja Kesehatan.

Belanja sesuai mata anggaran mencerminkan pemanfaatan

anggaran untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi. Analisis untuk

menilai sejauh mana anggaran dapat menjawab permasalahan baik

dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Tahun

2014, anggaran sektor kesehatan lebih banyak diarahkan untuk

memperluas akses pelayanan kesehatan dengan merenovasi Puskesmas

Pembantu dan meningkatkan kelas Puskesmas menjadi Puskesmas

rawat inap. Upaya peningkatan kelas rumah sakit dari tipe C ke tipe B

dilakukan secara bertahap dengan membangun berbagai fasilitas

kesehatan. Namun, pembangunan tersebut tidak diimbangi dengan

peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusianya.

Dengan kondisi tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan

mengingat fasilitas kesehatan yang cukup lengkap namun tidak ada

tenaga yang dapat/mampu mengoperasikannya. Kebutuhan dokter

spesialis sesuai persyaratan untuk peningkatan tipe rumah sakit juga

belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga cukup banyak pasien yang

harus dirujuk ke rumah sakit dengan tipe yang lebih baik. Ke depannya,

kondisi ini harus menjadi perhatian serius sehingga masyarakat dapat

menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik.

34.717.513.340

39.009.824.079

65.540.656.958

87.566.525.671 93.661.671.099

111.511.314.535

6,75 7,07

10,5112,02 12,64

16,13

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Perkembangan Anggaran Belanja % Bidang Kesehatan

Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Kab. Jembrana

Page 153: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 139

3.5.3.3 Efektivitas Anggaran Kesehatan

Gambar 3.13 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Kesehatan

Efektivitas anggaran kesehatan terhadap indikator utama sektor kesehatan

ternyata cukup efektif. Ini dibuktikan dengan menurunnya grafik indikator

utama sektor kesehatan yang meliputi AKB, AKBA, AKI, Gizi Buruk Balita dan

Angka Kesakitan. Ini berarti, prioritas anggaran sektor kesehatan cukup

efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

34.717.513.340

39.009.824.079

65.540.656.958

87.566.525.671 93.661.671.099

111.511.314.535

6,75 7,07

10,5112,02 12,64

16,13

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Perkembangan Anggaran Belanja % Bidang Kesehatan

Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Kab. Jembrana

26,90

8,95

23,77

14,25

9,25

7,75

10,62

9,14

14,08

10,63

6,937,50

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

10,00

13,23

16,79

11,23

8,46

11,75

10,08

14,52

11,47

6,70

8,80

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

129,66

50,88

134,74

70,47

90,42 93,01

110,01

125,10

69,32

42,80

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

0,02 0,02 0,020,01

0,44

0,41

0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

30,89

20,05

22,65

20,03

22,35

18,5917,31

16,67 16,8618,10

14,3613,10

29,80

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Angka Morbiditas (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Page 154: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 140

3.5.4 Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar.

3.5.4.1 Sumber Pembiayaan.

Tabel 3.6 Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur Menurut Sumber

Pembiayaan di Kab. Jembrana

Sumber Pembiayaan Total (Rp) Persentase %

Pemerintah 104.872.490.910 15,17

1 Pemerintah Pusat

2. Pemerintah Provinsi

3 Pemerintah Kabupaten (APBD)

Total Sektor 104.872.490.910 15,17

Jumlah Total APBD 823.266.678.216 100

3.5.4.2 Perkembangan Anggaran Belanja.

Gambar 3.14 Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Infrastruktur

Kab. Jembrana.

Perkembangan anggaran belanja bidang pembangunan

infrastruktur di Kab. Jembrana selama 5 (lima) tahun terakhir, cukup

fluktuatif. Namun pada 3 (tiga) tahun terakhir secara bertahap mengalami

peningkatan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan anggaran yang

didapatkan lebih banyak untuk perawatan dan peningkatan infrastruktur

ringan disamping untuk membangun infrastruktur dasar guna menunjang

penanggulangan kemiskinan sehingga perkembangan anggarannya cukup

signifikan.

52.869.932

42.067.294 42.227.312

60.864.857

80.149.649

104.872.490

10,28

7,636,86

8,35

10,82

15,17

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Infrastruktur Kab. Jembrana

Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur (Rp.000) Perkembangan (%) Anggaran Belanja Infrastruktur

Page 155: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 141

3.5.4.3 Efektivitas Anggaran Bidang Infrastruktur.

Gambar 3.15 Analisis Efektivitas Anggaran Bidang Infrastruktur

Terhadap Indikator Infrastruktur

Efektivitas anggaran belanja bidang infrastruktur sejalan dengan

perkembangan indikator infrastruktur dasar yang dicapai seperti terlihat

pada gambar 3.13 di atas. Dengan peningkatan anggaran yang cukup

signifikan pada tahun terakhir maka terjadi pula peningkatan untuk

infrastruktur sanitasi dan air minum kecuali untuk jalan R4.

3.5.5 Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan.

3.5.5.1 Anggaran Belanja Ketahanan Pangan Menurut Sumber Pembiayaan.

Tabel 3.7 Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan Menurut

Sumber Pembiayaan di Kabupaten Jembrana.

Sumber Pembiayaan Total (Rp) Persentase %

Pemerintah 8.054.362.450

1. Pemerintah Pusat/TP

2. Pemerintah Provinsi

3. Pemerintah Kabupaten (APBD)

Total Sektor 8.054.362.450 0,97

Jumlah Total APBD 823.266.678.216 100

3.5.5.2 Perkembangan Anggaran Belanja Ketahanan Pangan.

52.869.932

42.067.294 42.227.312

60.864.857

80.149.649

104.872.490

10,28

7,636,86

8,35

10,82

15,17

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Infrastruktur Kab. Jembrana

Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur (Rp.000) Perkembangan (%) Anggaran Belanja Infrastruktur

62,26 61,97

73,14

58,57

68,80

78,3075,69

80,89 80,66

84,72 84,7483,03 83,03

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

52,93 50,7345,10

59,78

51,14

39,9042,39

61,90

47,84 47,78 48,7253,07

123,21

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

45,1050,00

60,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

90,20

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perkembangan Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020

Kab/Kota

Sumber. BPS, diolah

Page 156: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 142

Gambar 3.16 Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Bidang

Ketahanan Pangan.

Perkembangan anggaran belanja bidang ketahanan pangan dari tahun ke

tahun berfluktuasi, namun menurun di tahun terakhir.

4.073.990

2.069.500

7.125.480

6.269.525

9.176.764

8.054.362

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Anggaran Belanja Ketahanan Pangan Kab. Jembrana

Anggaran Belanja Ketahanan Pangan Rp.(000)

Page 157: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 143

3.5.5.3 Efektivitas Anggaran Bidang Ketahanan Pangan

Gambar 3.17 Analisis Efektivitas Anggaran Bidang Ketahanan Pangan

Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Produksi Padi Kab. Jembrana.

Perkembangan anggaran untuk tahun 2014 menunjukkan trend menurun

tetapi terjadi peningkatan di Luas Panen dan Produksi Padi. Kendati demikian,

penurunan produksi padi berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Dari

kondisi ini dapat diduga penurunan produksi padi berpengaruh signifikan dengan

tingkat kemiskinan. Walapun terjadi peningkatan luas lahan, pertanian harus

menjadi perhatian serius mengingat ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh

luasan lahan. Kondisi saat ini, kelestarian ketahanan pangan menghadapi berbagai

ancaman oleh kepentingan berbagai pihak baik perkembangan penduduk yang

semakin membutuhkan perumahan (alih fungsi lahan), lemahnya pengendalian

dari pihak yang berwenang serta perkembangan bisnis.

4.073.990

2.069.500

7.125.480

6.269.525

9.176.764

8.054.362

6,80

8,11

6,56 5,745,56

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Analisis Efektivitas Anggaran Bidang Ketahanan Pangan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Anggaran Belanja Ketahanan Pangan (Rp.000) Tingkat Kemiskinan (%)

8.268 8.308

9.070

11.146

9.268

10.206

9.269

10.194

49.757 49.035 52.160

65.527

54.108

67.455

60.943

70.079

10.000

45.000

80.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Luas Panen Padi (Ha) Produksi Padi (Ton)

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Kab. Jembrana

Page 158: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 144

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari pada tujuan pembangunan

nasional maupun daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan, strategi dan program

penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Jembrana telah terintegrasikan dalam

kebijakan pembangunan daerah yang tertuang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 hingga implementasinya dalam Rencana Kerja

Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana. Kebijakan penanggulangan

kemiskinan daerah Kabupaten Jembrana adalah sesuai dengan Visi Pembangunan dalam

RPJMD Kabupaten Jembrana yaitu :

""Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana Melalui Peningkatan Perekonomian

dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan,

Kewirausahaan dan Perberdayaan Masyarakat "

dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan

pemberdayaan masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar

lainnya;

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan

memperhatikan kelestariam lingkungan;

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut di atas, maka kebijakan penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Jembrana yang seharusnya dituangkan lebih lanjut kedalam

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (DSPKD) Kabupaten Jembrana

2011–2015 atau Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana

adalah diarahkan pada permasalahan pokok kemiskinan yaitu (1) kurangnya kesempatan

kerja/berusaha; (2) rendahnya kemandirian dan kemampuan; (3) rendahnya partisipasi

Page 159: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 145

dan kualitas sumberdaya masyarakat miskin; dan (4) lemahnya jaminan atau perlindungan

sosial.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut maka kebijakan penanggulangan

kemiskinan didaerah yang mengacu pada kebijakan pusat adalah :

1. Peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui perluasan kesempatan

(promoting opportunity), dimana pemerintah bersama swasta dan masyarakat

menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat miskin dengan

mewujudkan iklim usaha dan kebijakan makro ekonomi yang berpihak pada orang

miskin, mendorong peningkatan UMKMK maupun pertanian dan kegiatan produktif

serta bursa pengiriman tenaga kerja dalam maupun luar negeri.

2. Peningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat miskin serta penguatan

kelembagaannya (capacity building) melalui Pemberdayaan Masyarakat

(community empowerment), dimana pemerintah bersama dengan swasta dan

masyarakat memberdayakan masyarakat miskin agar mampu mengembangkan

prakarsa membangun dirinya dan lingkungannya secara lebih baik bagi kemajuan

mereka sendiri dengan bekerja dan berusaha secara lebih produktif serta

berpartisipasi dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial, politik, menyalurkan

aspirasi, mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sebagai bentuk dari pada

perencanaan partisipatif dan Pro Poor.

3. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak, dimana pemerintah mengajak

swasta dan masyarakat untuk meningkatkan peran perempuan dan kualitas anak

melalui pendidikan (formal maupun non formal), kesehatan, kesetaraan gender,

akses ekonomi dan keuangan produktif.

4. Perlindungan sosial (social protection), yakni pemerintah melalui kebijakan publik

mengajak sektor swasta dan masyarakat memberikan jaminan perlindungan dan

rasa aman bagi masyarakat miskin terutama orang yang secara fungsi tidak bisa

dikembangkan lagi (sampai batas tertentu) seperti orang jompo, anak terlantar,

cacat dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana, krisis

ekonomi dan konflik sosial.

5. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin melalui peningkatan akses pada

pelayanan dasar terutama pada akses pangan, perumahan, dukungan layanan

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang berkualitas.

Page 160: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 146

4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan yang berintikan pemberdayaan masyarakat pada

dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Oleh karena itu

maka memerlukan strategi pendekatan sebagai berikut :

a. Meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui peningkatan kemampuan

pengelolaan, memperoleh peluang dan keberpihakan, kemudahan memperoleh

aksesibilitas terhadap pembiayaan usaha ekonomi sekala mikro sehingga masyarakat

miskin menjadi lebih produktif.

b. Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui penyediaan dan pemenuhan

kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan yang

mempermudah/mendukung kegiatan sosial ekonomi sesuai tingkat produktivitasnya.

Berdasarkan strategi pendekatan tersebut maka sasaran penanggulangan kemiskinan

adalah sesuai dengan kelompok umur sebagai berikut :

1. Kelompok usia sekolah/belum produktif ( umur < 18 tahun ).

2. Kelompok usia kerja/produktif ( umur 18 – 60 tahun ).

3. Kelompok usia lanjut/tidak produktif ( umur > 60 tahun ).

Namun berdasarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut diatas, maka

strategi yang lebih konprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dan juga mengacu

pada strategi pusat yang telah digarisknan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan

memprioritaskan bantuan program pada masyarakat miskin yang terkena

langsung dampak bencana, krisis ekonomi maupun komplik sosial serta dengan

program pro rakyat antara lain : peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,

revitalisasi sekolah-sekolah, bantuan biaya pendidikan, pembebasan biaya

kesehatan dasar dan pengembangan infrastruktur dasar serta reformasi

birokrasi/penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

2. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas serta pendapatan masyarakat

miskin melalui pemberdayaan dengan membentuk kelompok dan pemberian

motivasi, fasilitasi, pendampingan, serta konsultasi pada kelompok sasaran.

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui

pengembangan sentra-sentra industri dan pertanian pendukung industri

pariwisata Bali sehingga masyarakat (miskin) lebih berperan sesuai potensi yang

ada

Page 161: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 147

4. Melakukan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan

kebijakan ekonomi makro yang berpihak pada orang miskin.

4.3 Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut

diatas dan mengacu kepada kelompok program penanggulangan kemiskinan secara

nasional, maka program dan kegiatan yang relevan dengan upaya penanggulangan

kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jembrana tahun 2014 yaitu sebagai

berikut :

4.3.1 Program Bantuan/Perlindungan Sosial.

1. Bidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga.

a. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan kegiatan :

- Penyediaan BOS jenjang SD/SDLB dan SMP Negeri/Swasta.

- Pengadaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan pada sekolah;

TK, SD, SMP dan SMA/SMK.

- Lomba-lomba dan pembinaan olimpiade mata pelajaranan.

- Pembebasan biaya pendidikan dan pemberian beasiswa miskin.

b. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan :

- Penyelenggaraan BOS untuk SMA/SMK.

- Bantuan operasional pendidikan untuk SMA/SMK Negeri.

- Pembebasan biaya pendidikan

- Pemberian penghargaan berupa beasiswa kepada para pemuda yang

melanjutkan ke PT Negeri dan PT swasta dengan akreditasi A.

2. Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

- Bantuan raskin, bedah rumah dan bantuan sosial lainnya.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- Bantuan kesejahteraan dan perlindungan anak.

4. Bidang Kesehatan.

- Pemberian makanan tambahan dan Vitamin.

- Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui P2TB,

Imunisasi, sprayscandan Fogging).

- Perbaikan gizi masyarakat melalui PMT.

- Pembangunan sarana tempat merokok dan sosialisasi dampak merokok.

Page 162: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 148

4.3.2 Program Pemberdayaan (Kelompok) Masyarakat.

1. Bidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga.

a. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan kegiatan :

- Penyelengaraan paket A setara SD dan paket B setara SMP serta

operasional sekolah TK.

- Lomba-lomba pendidikan dan pembinaan olimpiade mata pelajaran.

c. Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan :

- Penyelenggaraan paket C setara SMA.

- Lomba-lomba pendidikan dan pembinaan olimpiade mata pelajaran.

d. Program Pendidikan Non Formal dengan kegiatan :

- Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.

- Diklat Serati banten.

- Diklat Tata Rias.

e. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan :

- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.

- Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

- Pemberdayaan lembaga-lembaga adat melalui lomba ke tingkat

Provinsi.

f. Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan :

- Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan.

g. Program pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata dengan

kegiatan :

- Pengembangan jaringan promosi pariwisata.

2. Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

- Meningkatkan produktivitas penyandang masalah sosial.

- Penguatan kelembagaan dan perlindungan ketenagakerjaan.

- Meningkatkan pelaksanaan padat karya.

- Perluasan akses peluang kerja dalam dan luar negeri.

- Penyuluhan Transmigransi Regional.

- Persiapan tenaga kerja siap pakai serta pendidikan dan pelatihan tenaga

kerja magang keluar negeri serta pemuda pelopor.

3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

- Pelayanan administrasi kependudukan.

Page 163: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 149

- Pengendalian mobilitas penduduk.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- Pembinaan penguatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak.

- Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan

keputusan.

- Pelatihan SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.

- Mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender.

- Pembinaan organisasi perempuan/Koperasi Wanita.

- Mengembangkan peserta KB bagi keluarga pra-KS.

- Pelayanan KIE dan Pembinaan KB.

- Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.

- Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak.

5. Bidang Kesehatan.

- Peningkatan kesehatan masyarakat.

- Penyelenggaraan kesehatan lingkungan melalui pengawasan kualitas air,

TPM dan lomba kebersihan lingkungan.

- Penyelenggaraan kesehatan masyarakat melalui penyuluhan pola hidup

sehat; pelayanan posyandu, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja,

lansia; UKS dan pembinaan TOGA.

- Pelayanan Penanggulangan Masalah Kesehatan melalui Lomba Tenaga

Kesehatan Teladan, Kanker Terpadu Paripurna dan pelayanan penunjang

lain.

6. Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komimfo, Lingkungan Hidup dan

Pertanahan.

- Pembinaan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH.

- Pembinaan pengembangan sumber daya dan jaringan kominfo.

- Sosialisasi kebijakan pembangunan Pemeritah Daerah.

7. Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal.

- Fasilitasi kemitraan/jaringan kerjasama Usaha Koperasi dan UKM.

- Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD.

- Penguatan sarana pemasaran produk usaha UKM.

- Pembinaan industri kecil rumah tangga dan menengah.

Page 164: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 150

- Lomba Koperasi berprestasi.

- Perluasan pasar dan distribusi barang/jasa

- Pembinaan industri kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya

dan memperkuat jaringan klaster industri.

- Mengembangkan teknologi indsutri.

- Meningkatkan produktivitas sentar industri.

8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Diklat teknis dan masyarakat.

- Pos Pemberdayaan Pelayanan Terpadu.

- Memasyarakatkan dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG).

- Pengolahan hasil pangan non beras.

- Kebun percontohan Posyandu.

- Lomba Desa/Kelurahan.

- PNPM pedesaan dan perkotaan.

9. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang.

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

10. Bidang Ketertiban, Keamanan dan Pemerintahan Umum.

- Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

- Koordinasi ketertiban dan keamanan daerah.

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara.

- Pembinaan politik daerah.

- Pembinaan LSM, Ormas dan OKP.

- Sosialisasi kesiagaan penanggulangan bencana dan pengadaan sarana-

prasarana evakuasi korban bencana.

- Pengawasan internal secara berkala.

11. Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

- Pembinaan intensifikasi padi palawija.

- Penyuluhan sumber pangan alternatif.

- Pembinaan lumbung pangan desa.

- Mengembangkan tanaman hortikultura.

- Pelaksanaan ijin penebangan kayu rakyat.

- DAK peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan

lahan.

Page 165: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 151

- Mengembangkan wadah usaha budidaya perikanan.

- Mengembangkan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap dan

sarana prasarana perikanan tangkap.

- Mengembangkan produktivitas perikanan berwawasan lingkungan.

4.3.3 Program Permberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

1. Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal.

- Pengawasan peredaran barang dan jasa.

- Pameran produk eksport dan promosi produk Jembrana.

- Monitoring dan publikasi harga.

4.3.4 Program Pro Rakyat Lainnya.

1. Bidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga.

a. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan kegiatan :

- Pengadaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan pada sekolah; TK,

SD, SMP dan SMA/SMK.

- Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan.

- Pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif

SD dan SMP.

b. Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan :

- Pembangunan gedung sekolah dan pengadaan meubelair sekolah.

- Lomba-lomba pendidikan dan pembinaan olimpiade mata pelajaran.

- Penyelenggaraan Kebersihan dan Penghijauan Sekolah.

- Rehabilitsai bangunan sekolah dan peningkatan sarana prasarana

pendidikan menengah.

c. Program PAUD dengan kegiatan :

- Publikasi dan sosialisasi PAUD.

d. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan :

- Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah.

- Pengadaan sarana dan prasarana bercorak kesenian dan kebudayaan.

e. Program pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata dengan

kegiatan :

- Peningkatan pembangunan sarana dan prosarana pariwisata.

2. Bidang Bidang Kesehatan.

a. Program Obat dan Perbekelan Kesehatan dengan kegiatan :

Page 166: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 152

- Pengadaan obat dan perbekelan kesehatan.

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan :

- Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas

dan jaringannya.

- Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan

penyelenggaraan kesehatan lingkungan.

- Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.

- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.

- Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan RSUD.

c. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan :

- Evaluasi dan pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan.

- Penyusunan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan.

d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas dan RSUD dengan

kegiatan :

- Pelayanan kesehatan pada 6 (enam) BLUD Puskemas dan RSUD.

- Pendukung pelayanan kesehatan pada (enam) BLUD Puskesmas dan

RSUD.

e. Program pengadaan penimah sakit mata dengan kegiatan :

- Pengadaan gedung PONEK.

- Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.

3. Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kominfo, Lingkungan Hidup dan

Pertanahan

a. Program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan :

- Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan.

b. Program pembangunan drainase/gorong-gorong dengan kegiatan :

- Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan drainase/gorong-gorong.

c. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan lainnya

dengan kegiatan :

- Perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi,

bendung/sayap bendung dan pintu air.

d. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air bersih

dengan kegiatan :

- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih.

e. Program pengendalian banjir dengan kegiatan :

Page 167: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 153

- Perencanaan pembangunan saluran penanggulangan banjir.

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir.

f. Progam pembangunan infrastruktur pedesaan dengan kegiatan :

- Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan.

g. Program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan :

- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin.

- Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.

h. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa dengan

kegiatan Sosialisasi penyebarluasan informasi pembangunan dan kebijakan

pemerintah daerah.

i. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

4. Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal.

- Koordinasi perencanaan penanaman modal.

- Fasilitasi dan koordinasi kerja sama penanaman modal.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- BUMDES Percontohan.

- Pemberian stimulan pembangunan desa.

6. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang.

- Penyusunan RDTR Kawasan dan Revisi Rencana Tata Ruang.

- Kajian kepuasan pelayanan publik dan lain lain.

- Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

7. Bidang Ketertiban, Keamanan dan Pemerintahan Umum.

- Kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.

- Kerja sama tim komunitas intelijen daerah dan informasi dengan masyarakat.

- Penyusunan Standar Harga Kegiatan Barang dan Jasa Pemkab.

- Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda dan masyarakat.

- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

- Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan Inpres 5

tahun 2004.

- Kajian penyusunan produk hukum daerah.

Page 168: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 154

- Penyusunan ISO 9001-2000.

- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perda.

- Penyidikan pelanggaran Perda.

8. Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

- Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat.

- Sertifkasi padi organik.

- DAK pertanian untuk pembenihan, ketahanan pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakan.

- Mengembangkan asuransi produk pangan.

- Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

- Gertak Pengendalian hama PBK kakao.

- Mengembangkan pembibitan sapi Bali.

- Operasi terpadu penanggulangan keamanan hutan Bali Barat.

- Pemeliharaan rutin TPI.

9. Bidang Pariwisata

- Mengembangkan jaringan kerja sama promosi pariwisata.

- Promosi pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri.

- Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

- Mengembangkan jenis-jenis paket wisata unggulan.

4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat yang mencakup kegiatan penerimaan,

pencatatan, penelahaan, penyaluran, tindak lanjut, pemantauan dan pengarsipan di Kab.

Jembrana secara umum sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban

menyediakan sarana pengaduan dengan tenaga pelaksana yang kompeten dalam

pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan azas penyelesaian yang cepat dan

tuntas. Tetapi khusus terkait dengan penanggulangan kemiskinan penanganan pengaduan

masyarakat dapat dilakukan dengan datang langsung ke Sekretariat TKPKD Kabupaten

Jembrana di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Pemkab

Jembrana atau menghubungi nomor telepon Sekretariat TKPKD Jembrana di nomor (0365)

41067. Pengaduan juga dapat disampaikan dengan mengirimkan SMS (Short Message

Services) ke nomor 08123870870 atau melalui call center di nomor (0365) 44444,website :

Page 169: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 155

www.jembranakab.go.id. Pengaduan juga dapat disampaikan langsung kepada SKPD

pemegang program yang rutin melakukan monitoring dan evaluasi berjalannya program

kerja masing-masing SKPD.

Mekanisne penanganan pengaduan mulai dari perumusan dan penyiapan

penanganan aspirasi dan pengaduan, kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan,

serta perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya

pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan. Namun demikian sampai saat

ini belum terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan penanggulangan kemiskinan

yang disampaikan secara resmi kepada Pemkab/SKPD Kabupaten Jembrana. Kondisi ini

diakibatkan oleh penerimaan masyarakat terhadap program-program penanggulangan

kemiskinan yang dijalankan oleh Pemkab Jembrana sudah cukup baik atau dapat juga

karena masyarakat belum cukup menerima sosialisasi terkait saluran pengaduan tersebut.

Ke depan, masyarakat harus tetap mendapatkan advokasi untuk melakukan pengaduan

jika ada program-program penanggulangan kemiskinan yang dirasa belum efektif. Hal ini

berguna untuk menjamin kualitas program agar efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga

kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

Page 170: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 156

BAB V

KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dan berhasil

menurunkan tingkat kemiskinan, maka sangat membutuhkan adanya keterpaduan dan

sinergisitas antar stakeholder yang terlibat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat

pusat. Keterpaduan dan sinergisitas ini akan terwujud bila terdapat koordinasi yang baik

dan berkelanjutan. Oleh karena itulah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

yang juga merupakan bagian dari pada kesepakatan MDGs tahun 2000, maka

penanggulangan kemiskinan mulai menjadi bagian dari kebijakan dan program

pembangunan nasional maupun daerah. Namun pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan agar lebih terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, maka baru tahun

2010 dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 15 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Propinsi dan Kabupaten/Kota, di tingkat pusat dibentuk Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan di tingkat daerah dibentuk Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (TKPKD). Tim ini memiliki fungsi

dan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawalan dan pemantauan serta

pelaporan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang di daerah disebut

LP2KD.

5.1.1 Koordinasi di Tingkat Daerah

Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Jembrana selama sepuluh tahun terakhir telah berjalan sesuai dengan visi dan

misi pembangunan dalam RPJMD Kab. Jembrana, hanya saja secara terkoordinasi

masih perlu ditingkatkan atau dimantapkan sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan

pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Khusus

Page 171: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 157

untuk Kabupaten Jembrana, TKPKD baru terbentuk pada tahun 2013 melalu Surat

Keputusan Bupati Jembrana Nomor 324/Bappeda PM/2013 Tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana.

Koordinasi antar dan intern SKPD Kabupaten Jembrana melalui rapat-

rapat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan pengarahan dari

pimpinan daerah kepada SKPD pada rapat koordinasi tiap hari Selasa dan apel

koordinasi tiap hari Senin tentang kebijakan, program kerja dan target capaian

kinerja termasuk pengentasan kemiskinan terkait dengan rencana pencapaian

MDGs pada tahun 2015 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jembrana.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut memang tidak dapat dipungkiri

bahwa di Kab. Jembrana terdapat kemajuan baik hasil pembangunan fisik

maupun kondisi kehidupan masyarakatnya. Sedangkan koordinasi dengan

Propinsi, sebelumnya memang agak terbatas, namun setelah tahun 2011,

intensitas koordinasi mulai ada peningkatan.

5.1.2 Koordinasi dengan Pusat

Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

Kabupaten Jembrana dengan Pemerintah Pusat selama ini sudah berjalan dengan

baik dan cenderung ada peningkatan. Hal ini untuk mensinkronkan dan

mensinergikan kebijakan-kebijakan dan program dari pusat dengan daerah

disamping karena terbatasnya sumber daya di Kab. Jembrana dalam

penanggulangan kemiskinan sehingga perlu proaktif mengakses ke pusat.

Semenjak pemerintahan era reformasi dan otonomi daerah digulirkan,

Jembrana memang telah banyak melakukan inovasi kebijakan dan program

pembangunan yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan

yang baik (good governance), termasuk dalam upaya penurunan tingkat

kemiskinan. Jembrana juga telah lebih dahulu bahkan menjadi pelopor dalam

melakukan strategi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan

pendapatan/daya beli dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui

bebas biaya pendidikan dan kesehatan, bea siswa hingga ke perguruan tinggi,

perbaikan sarana prasarana infrastruktur perkotaan dan pedesaan maupun

bantuan dana bergulir kepada kelompok masyarakat (pokmas) dan Koperasi-

UKM, maping KK miskin (by name, by adress dan by problems) serta

penyelenggaraan pemerintahan yang bebas pungli dan lain-lain.

Page 172: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 158

Inovasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Jembrana tidaklah

terlepas dari kapasitas seorang pimpinan (Bupati) yang memiliki kemampuan dan

keberanian melahirkan dan menerapkan ide-ide yang dapat dipandang strategis

sehingga hampir selama 10 tahun Kabupaten Jembrana menjadi obyek yang

dikunjungi oleh lebih dari dua ribu rombongan studi banding dari berbagai

Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pemerintah Pusat

(Kementerian/Lembaga) serta para akademisi/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

dari seluruh pelosok tanah air. Bahkan munculnya program SAPA dari

Kemenkokesra yang bergerak dibidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah adalah

terinspirasi juga oleh konsep kebijakan inovasi pengentasan kemiskinan di Kab.

Jembrana. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan/koordinasi antara pemerintah

pusat dengan Kabupaten Jembrana sudah terjalin secara timbal balik dan cukup

intensif.

5.2 Permasalahan Dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah Kab.

Jembrana, beberapa permasalahan yang sering dihadapi antara lain :

1. Masih ada perbedaan data dan persepsi diantara stakeholder terkait, khususnya

dalam hal menginterpretasikan masyarakat/penduduk miskin dan rumah

tangga/KK miskin yang menjadi sasaran program/kegiatan baik secara konsepsional

maupun praktek di lapangan termasuk perbedaan fokus/orientasi pada

penanggulangan kemiskinan.

2. Perwakilan stakohelder terkait dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan

seringkali berganti-ganti dan kurang memahami permasalahan, padahal

permasalahan yang dikoordinasikan merupakan kelanjutan dari koordinasi dan

rapat-rapat sebelumnya sehingga kemajuan koordinasi sering terhambat oleh

informasi yang kurang pas akibat perwakilan SKPD yang datang berganti-ganti.

3. Masih adanya ego sektoral pada beberapa SKPD terkait sehingga program dan

kegiatan yang dilaksanakan berpotensi tumpang tindih dan kurang efektif.

4. Masih adanya kurang pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan sebagai

salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah

sehingga tidak dapat memberikan akses dan respon yang memadai.

5. TKPKD yang terbentuk belum sepenuhnya dapat berfungsi secara aktif dan

partisipatif.

Page 173: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 159

6. Belum semua SKPD mengetahui atau mencatat secara berkesinambungan data

indikator program/kegiatannya sehingga sulit mengevaluasi kinerja dan

keberhasilan SKPD dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah

khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan daerah.

5.3 Langkah-Langkah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dan masalah kemiskinan merupakan

hambatan yang sangat signifikan terhadap perkembangan hasil pembangunan serta target

pencapaian MDGs tahun 2015, maka perlu ada langkah-langkah percepatan

penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah. Adapun langkah-langkah

percepatan yang dilakukan di Kab. Jembrana antara lain :

1. Melakukan pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan,

pelaksanaan program, penetapan sasaran dan target, monitoring dan evaluasi.

2. Melakukan survey pencocokan dan penelitian (coklit) KK miskin setiap awal tahun

untuk memperoleh data perkembangan jumlah riil di lapangan.

3. Melakukan perencanaan partisipatif dan pro poor serta pengintegrasian

perencanaan PNPM-Mandiri Pedesaan kedalam perencanaan pembangunan daerah.

4. Melakukan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan pelaksanaan BUMDes.

5. Melanjutkan program pro rakyat seperti pendidikan dan kesehatan bersubsidi,

pemberian beasiswa dan bedah rumah untuk keluarga miskin.

6. Meningkatkan kelestarian lingkungan serta membatasi alih fungsi lahan produktif.

5.4 Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2014

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kab. Jembrana mengacu pada 4

(empat) kelompok program Nasional yaitu :

1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

2) Kelompok Program Pemberdayaan Kelompok Masyarakat.

3) Kelompok Program Permberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

4) Kelompok Program Pro Rakyat Lainnya.

Adapun rencana dan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan Kabupaten Jembrana tahun 2014 sebagai terlampir.

5.5 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

5.5.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah

Tangga/Keluarga.

Pengendalian penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis rumah tangga

di Kabupaten Jembrana untuk masing-masing kegiatan sampai pada lokasi

sasaran tahun 2014 seperti kegiatan bedah rumah, distribusi raskin, pelayanan

Page 174: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 160

dan rehabilitasi sosial, kegiatan operasional koordinasi kesejahteraan soaial

(K3S), pengendaliannya dilaksanakan oleh Tim dari SKPD terkait yang tergabung

dalam TKPKD dengan melibatkan pihak kecamatan, Kepala Desa dan Kepala

Dusun setempat. Sedangkan kegiatan pemasangan alat kontrasepsi gratis bagi

warga miskin, dan kegiatan perbaikan gizi masyarakat, pengendaliannya

dilaksanakan oleh SKPD pelaksana dengan melibatkan petugas kesehatan sampai

di tingkat puskesmas maupun poskesdes setempat.

5.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Kelompok Masyarakat

Pengendalian penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis komunitas

juga dilaksanakan secara terpadu dan sinergis, dengan melibatkan stakeholders

sampai ke tingkat desa dan dusun. Tahun 2014 kegiatan pemberdayaan

masyarakat miskin melalui monitoring dan pembinaan program CBD dan

BUMDes, pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan PAP PNPM-MP, dan

kegiatan peningkatan kualitas perumahan (PKP) dalam pelaksanaan

pengendaliannya telah melibatkan peran serta aktif masyarakat dan faskab

sampai ditingkat desa maupun dusun setempat.

5.5.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil

Pengendalian program penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis

Usaha Mikro dan Kecil diarahkan kepada kelompok-kelompok usaha baik

kelompok pengusaha kecil, Koperasi maupun masyarakat miskin yang

dilaksanakan secara terpadu antara pihak pemerintah mulai SKPD terkait di

Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan Desa serta Dusun dengan melibatkan pihak

perbankan.

5.5.4 Program Penanggulangan Kemiskinan Pro Rakyat Lainnya (Inisiatif Daerah)

Pengendalian program penanggulangan kemiskinan pro rakyat/inisiatif

daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana dilakukan

secara selektif dengan melibatkan SKPD terkait baik di tingkat Kabupaten, pihak

sekolah, pihak kecamatan dan aparat desa setempat. Disamping itu informasi

dari warga masyarakat di sekitar lokasi tempat tinggal masyarakat yang menjadi

sasaran program/kegiatan juga dijadikan bahan pertimbangkan.

Page 175: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 161

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu target pembangunan sangat memerlukan

kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, program pembangunan

yang dilakukan hendaknya secara menyeluruh dan berkeseimbangan antara pembangunan

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang keduanya juga sama-sama menjadi indikator

kemiskinan. Selama ini, prioritas pembangunan lebih banyak mengedepankan pada sumber daya

manusianya, sedangkan sumber daya alam mendapatkan porsi yang kurang seimbang. Untuk

itulah, ke depannya, pembangunan hendaknya mewujudkan keseimbangan antara pembangunan

sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Jika tidak, sumber daya alam yang tidak lestari

akan dapat memicu kemiskinan masa kini ataupun masa depan.

6.1 Prioritas Intervensi Sektoral Dan Wilayah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat

disimpulkan, bahwasanya prioritas intervensi sektoral dan wilayah yang dapat ditempuh

kedepan seyogyanya diarahkan agar lebih fokus kepada :

• Bidang Kemiskinan dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai indikator

utama meskipun belum didukung tingkat pengangguran tiap Kecamatan sebagai

indikator pendukung, maka prioritas intervensi wilayah seyogyanya dilakukan

terhadap Kecamatan Melaya, sedangkan kecamatan lainnya yaitu, Negara,

Jembrana dan Pekutatan prioritas selanjutnya baik perbaikan di bidang pendidikan,

kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lain-lain.

• Bidang Pendidikan dengan menggunakan APM SD/MI sebagai indikator utama dan

Rasio Guru/Kelas SD/MI sebagai indikator pendukung, maka Kecamatan Melaya dan

Pekutatan menjadi prioritas intervensi wilayah, sedangkan kecamatan Mendoyo

prioritas kedua. Kalau menggunakan APM SMA /MA sebagai indikator utama dan

Rasio Guru/Kelas SMA/MA sebagai indikator pendukung, maka wilayah prioritas

Intervensi yaitu Kecamatan Melaya. Sedangkan Kec. Mendoyo dan Pekutatan

prioritas kedua.

Page 176: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 162

• Bidang Infrastruktur Dasar belum didukung data Kecamatan. Namun secara

indikator mengenai Proporsi Rumah Layak Huni dan Sanitasi Layak masih perlu

ditingkatkan.

• Bidang Ketahanan Pangan yang ditunjukkan oleh indikator utama Hasil produksi

padi/gabah dengan indikator pendukung Luas Panen cukup mendukung terhadap

program penanggulangan kemiskinan, namun perkembangan harga bahan

kebutuhan pokok yang kurang terkendali dan pertumbuhan ekonomi Jembrana yang

kurang memadai menghambat penanggulangan kemiskinan.

6.2 Implikasi Penyesuaian Program Dan Anggaran Belanja

Sebagai konsekuensi dari prioritas intervensi sektoral dan wilayah yang lebih fokus

kepada meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan mengurangi beban pengeluaran

penduduk miskin, maka implikasi terhadap penyesuaian program dan anggaran belanja,

kedepan agar seluruhnya bersinergi menuju pada sasaran :

• Bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan, peningkatan anggaran yang dialokasikan

selama ini kurang signifikan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana

walau lebih rendah dari angka nasional, namun masih diatas rata-rata provinsi Bali.

Oleh karena itu kedepan perlu adanya penyesuaian anggaran yang lebih berpihak

pada bidang penanggulangan kemiskinan. Penyesuaian anggaran agar difokuskan

pada pembiayaan program-program yang dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat melalui investasi, pemberdayaan masyarakat, PPKB, peningkatan

kualitas dan akses tenaga kerja yang lebih siap bersaing karena angka pengangguran

Jembrana jauh lebih besar dari pada rata-rata Propinsi;

• Bidang kesehatan, anggaran yang dialokasikan dari APBD terus meningkat secara

signifikan dari tahun 2007, walaupun sudah berhasil menyumbang pencapaian AKB

lebih rendah dari rata-rata provinsi maupun nasional namun masih perlu

disesuaikan kembali pengalokasiannya ke program-program yang lebih efektif

menyasar dan mengurangi angka kesakitan dan kematian bayi serta peningkatan

kualitas pelayanan, sehingga kedepan indikator dan penanganan kesehatan di

Kabupaten Jembrana dapat meningkat yang didukung oleh data indikator Kesehatan

yang lebih memadai.

Page 177: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD Kabupaten... · penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 163

• Bidang Pendidikan yang sudah menyerap anggaran cukup besar dari APBD selama 5

tahun terakhir rata-rata 28,89%, terbukti cukup berhasil mencapai indikator

pendidikan lebih baik dari Propinsi maupun Nasional.

• Bidang Infrastruktur, selama 5 tahun terakhir sudah mendapat porsi yang cukup

besar dari APBD yaitu rata-rata 9,33% dari total APBD. Penyesuaian kedepan perlu

diarahkan pada pembiayaan program-program untuk pemerataan pemenuhan

rumah layak huni dan air minum layak.

• Bidang Ketahanan Pangan, selama ini potensi Jembrana cukup mendukung dari segi

produksi padi/beras meskipun anggaran masih dibawah 1% dari seluruh APBD.

Kedepan perlu lebih disesuaikan baik dari sisi peningkatan anggaran maupun

program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini sehingga potensi ketahanan

pangan bisa dipertahankan.

6.3 Rencana Koordinasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan

Kemiskinan

Belum tercapainya target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana

secara kwantiatif maupun kwalitatif maka mengharuskan Kabupaten Jembrana untuk

melakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam percepatan penanggulangan

kemiskinan sehingga maksimal tahun 2015 mencapai angka minimal dibawah 5%.

Mengingat kondisi kemiskinan yang bersifat multi dimensi, maka memerlukan rencana

koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan dengan yang langkah-langkah ditempuh sebagai berikut :

• Meningkatkan kwantitas dan kwalitas koordinasi antar stakeholders terkait,

khususnya SKPD yang tergabung dalam TKPKD Kabupaten Jembrana, sehingga

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan

semakin efektif.

• Mengupayakan ketersediaan anggaran untuk menunjang peningkatan kinerja TKPKD

Kabupaten Jembrana melalui APBD dan sumber lain hingga tahun 2015.

• Mengembangkan kerja sama dengan kalangan profesional, dunia usaha (pemilik

modal) dan tokoh-tokoh masyarakat lokal/lembaga lain dalam program-program

penanggulangan kemiskinan sebagai upaya gerakan bersama.