pemotongan/pemungutan pajak oleh bendahara … · 2020. 11. 26. · kolom identitas wajib pajak...

KPP PRATAMA JAKARTA

SETIABUDI TIGA

PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK

OLEH

BENDAHARA PEMERINTAH

DIKELOLA

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

LEMBAGA NEGARA

BENDAHARA /PEMEGANG KAS

WAJIB MELAKUKAN

PEMOTONGAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

APBN/APBD

DAFTAR (NPWP)

POTONG/PUNGUT

SETOR LAPOR

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BENDAHARA

Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Bendahara

yang Mengelola APBN/APBD

Wajib

Mendaftarkan Diri

Untuk Mendapatkan NPWP

1. Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak.

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawas

administrasi perpajakan.

3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga

semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan

NPWP.

4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam Surat

Setoran Pajak (SSP) .

5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang

mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan.

Misal : - Dokumen Import (PPUD/ PIUD) - Dokumen Eksport (PEB) - Dan lain-

lain. - Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau

tahunan.

FUGNSI NPWP

PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK

PPh Pasal 21/26

PAJAK PENGHASILAN

(PPh)

PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 22

PPh Pasal 4 (2)

PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI (PPN)

Barang

Jasa

PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh

PPh PASAL 21

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi

sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa & kegiatan

PEGAWAI BUKAN PEGAWAI

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

OLEH BENDAHARA

- GAJI/PENSIUN

- TUNJANGAN

TERKAIT

HONORARIUM ,IMBALAN LAIN

DGN NAMA , APAPUN

DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI (PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI/PENSIUNANNYA)

TARIF PS.17

X

PENGHASILAN KENA PAJAK

DITANGGUNG

PEMERINTAH

TARIF FINAL

(0%, 5%, 15%)

X

PH. BRUTO

PENGHASILAN

TIDAK TERATUR

PENGHASILAN

TERATUR

9

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN

YG DIBAYARKAN KEPADA BUKAN PEGAWAI

TIDAK BERKESINAMBUNGAN

* SYARATNYA HARUS MEMILIKI NPWP & TDK

MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA

BERKESINAMBUNGAN

PPH PS 21=

TARIF PS 17 X 50% X PENGHASILAN BRUTO

1. TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS)

2. PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA

3. OLAHRAGAWAN;

4. PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR

5. PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH;

6. PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA

7. AGEN IKLAN;

8. PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;

9. PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA

10. PENJAJA BARANG DAGANGAN

11. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI;

12. DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

PPH PS 21

TARIF PS 17 X 50% X (PENGHASILAN BRUTO-PTKP)

2.5%

10

TARIF BERDASARKAN

PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPH)

NO Lapisan Penghasilan Tarif

1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%

2. Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%

3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%

4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):

TARIF FINAL

PENGHASILAN ATAS HONORARIUM

YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD

MULAI 1 JANUARI 2011 (PP 80/2010)

NO. PENERIMA PENGHASILAN TARIF Ket

1.

PNS Golongan I dan II

Anggota TNI dan Anggota POLRI

Golongan Pangkat Tamtama dan

Bintara, dan Pensiunannya

0% Dibuat Bukti

Pemotongan

2.

PNS Golongan III


Golongan Pangkat Perwira Pertama,

dan pensiunannya

5% Dibuat Bukti

Pemotongan

3.

Golongan IV


Golongan Pangkat Perwira Menengah

dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya

15% Dibuat Bukti

Pemotongan

11

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan

Dalam Pemotongan PPh Pasal 21

(PP 80/2010)

Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan

Pensiunannya tidak memiliki NPWP, atas penghasilan tetap dan

teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai

tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% dan dipotong

dari penghasilan yang diterima

Gol III yang tidak punya NPWP (6%) Gol IV yang tidak punya NPWP (18%)

13

TATA CARA PENYETORAN

PPh PASAL 21

TDK

DITANGGUNG

PEMERINTAH

DITANGGUNG

PEMERINTAH

DGN SSP KE :

- BANK PERSEPSI, ATAU

- KANTOR POS GIRO

PALING LAMBAT

TGL 10 BLN BERIKUTNYA

BILA JATUH PD

HARI LIBUR PENYETORAN

PADA HARI

KERJA BERIKUTNYA

SPM

14

TATA CARA PENGISIAN SSP PPH PS 21

Kolom identitas Wajib Pajak (NPWP, Nama dan Alamat) diisi dengan

NPWP, Nama dan Alamat Bendahara Pemotong/Pemungut

Kode Akun Pajak diisi dengan angka 411121

Kode Jenis Setoran

a. Untuk setoran masa, diisi dengan angka 100

b. Untuk setoran final atas honorarium atau imbalan lain yang

diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri dan Pensiunan, diisi

dengan angka 402

SSP ditandatangani oleh Bendahara

15

TATA CARA PELAPORAN

PPh PASAL 21

PLG LAMBAT TGL 20

BULAN

BERIKUTNYA

JIKA JATUH PD

HARI LIBUR

PD HARI KERJA

BERIKUTNYA

DGN SPT MASA PPh

PASAL 21

KE KPP/K2KP

16

PPh Pasal 22

17

BENDAHARA SEBAGAI

PEMUNGUT PPh PASAL 22

DITJEN ANGGARAN

BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

MEMUNGUT PPh PASAL 22

YG MELAKUKAN PEMBAYARAN

ATAS PEMBELIAN BARANG

18

DIKECUALIKAN DARI

PEMUNGUTAN PPh PSL 22

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG

JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DAN

TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-

PECAH

PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR

MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN

BENDA BENDA POS

PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG

SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

19

SAAT PEMUNGUTAN

TARIF 1,5%

DARI HARGA/NILAI

PEMBELIAN BARANG

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

ATAS

PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

20

TATA CARA

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DISETOR PADA HARI YANG SAMA

KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

PPh PASAL 22

SSP

21



NPWP, Nama dan Alamat Rekanan


Kode Jenis Setoran diisi dengan angka 900


22

TATA CARA PELAPORAN

PELAPORAN

PPh PASAL 22

SPT MASA F.1.1.32.02

KE KPP/KP2KP

SELAMBAT-LAMBATNYA

14 HARI SETELAH

MASA PAJAK BERAKHIR

JIKA JATUH PADA HARI LIBUR

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

23

PPh Pasal 23

PENGHASILAN

YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN

24

PPh PASAL 23

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN

PENGGUNAAN HARTA (kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan)

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:

• JASA TEKNIK;

• JASA MANAJEMEN;

• JASA KONSULTAN

• DAN JASA LAINNYA

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN

26

PPh PASAL 23

SEWA

DAN

JASA LAINNYA

TARIF 15 %

DASAR PEMOTONGAN

HADIAH DAN

PENGHARGAAN,

DEVIDEN, BUNGA

DAN ROYALTI

TARIF 2 %

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

JUMLAH BRUTO

27


PPh PASAL 23

DGN SSP KE :


- KANTOR POS GIRO

PALING LAMBAT


BILA JATUH PD


PADA HARI

KERJA BERIKUTNYA

28





Kode Jenis Setoran

a. Untuk sewa, diisi dengan angka 100

b. Untuk jasa, diisi dengan angka 104


29

TATA CARA PELAPORAN

PPh PASAL 23

PLG LAMBAT TGL 20

BULAN

BERIKUTNYA

JIKA JATUH PD

HARI LIBUR

PD HARI KERJA

BERIKUTNYA

DGN SPT MASA PPh

PASAL 23

KE KPP/K2KP

30

PPh Pasal 4 ayat (2)

31

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan

antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat

final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN

JASA KONSTRUKSI

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

32

Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan

berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,

kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung

pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah

toko, gudang, bangunan industri.

Besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% dari jumlah

bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak

Orang Pribadi maupun Badan

Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang

dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya

perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan

service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah

maupun disatukan)

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH

DAN/ATAU BANGUNAN

33

Besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5% dari jumlah bruto nilai

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan kepada:

1) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah

bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah

yang dipecah-pecah.

2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan

persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk

proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan

dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar

udara, DLL

JASA KONSTRUKSI

34

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan

masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu

bangunan atau bentuk fisik lain

Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau

badan yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen

perencanaan bangunan fisik lain

Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau

badan yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk

mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau

bentuk fisik lain

Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau

badan yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal

pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan

diserahterimakan.

36


PPh PASAL 4(2)

DGN SSP KE :


- KANTOR POS GIRO

PALING LAMBAT


BILA JATUH PD


PADA HARI

KERJA BERIKUTNYA

37

TATA CARA PENGISIAN SSP PPH PS 4(2)




Kode Jenis Setoran

a. Untuk Pengalihan hak atas tanah/bangunan, diisi 402

b. Untuk Persewaan tanah dan/atau bangunan, diisi 403

c. Untuk Jasa Konstruksi, diisi 409


38

TATA CARA PELAPORAN

PPh PASAL 4(2)

PLG LAMBAT TGL 20

BULAN

BERIKUTNYA

JIKA JATUH PD

HARI LIBUR

PD HARI KERJA

BERIKUTNYA

DGN SPT MASA PPh

PASAL 4(2)

KE KPP/K2KP

39

PPN

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA

PEMBELIAN

BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK

DIPUNGUT PPN

41

BARANG KENA PAJAK

(BKP)

BARANG

BERWUJUD BARANG

TIDAK BERWUJUD

BARANG

BERGERAK

BARANG

TIDAK BERGERAK

42

JASA KENA PAJAK

(JKP)

JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN

BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN

DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN

BERDASARKAN

SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

YANG MENYEBABKAN

BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,

TERSEDIA UTK DIPAKAI

TERMASUK

DIKENAKAN PPN

43

PPN

10 %

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH

5%

TARIF PPN

15%

SERENDAH-

RENDAHNYA

SETINGGI-

TINGINYA

EKSPOR

PPN 0 %

44

PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN

a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang

terpecah-pecah;

b. pembayaran untuk pembebasan tanah;

c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak

dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai;

d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan

Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);

e. pembayaran atas rekening telepon;

f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh

perusahaan penerbangan;

g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH RP 1.000.000,00 DAN

MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH

YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPN BM

45

HARGA JUAL Rp 800.000,00

PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00

HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00

HARGA JUAL Rp 800.000,00

PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00

CONTOH

Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUT

PPN/PPn BM

Rp 960.000,- Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUT

PPN/PPn BM

PPN/PPn BM TERUTANG

DISETOR SENDIRI

OLEH PKP

B

A

SAAT DAN DASAR

PEMUNGUTAN PPN

46

SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA

KEPADA PKP REKANAN

PEMUNGUTAN

PPN

HARGA JUAL

DASAR PEMUNGUTAN

HARGA JUAL TIDAK TERMASUK PPN HARGA JUAL TERMASUK PPN

PPN YG DIPUNGUT

10/100 x HARGA JUAL

PPN YG DIPUNGUT

10/110 x HARGA JUAL

47


PPN

DGN SSP KE :


- KANTOR POS GIRO

SELAMBAT-LAMBATNYA

TGL 7 BULAN TAKWIM

BERIKUTNYA SETELAH

MASA PAJAK BERAKHIR

BILA JATUH PD


PADA HARI

KERJA BERIKUTNYA

48

TATA CARA PENGISIAN SSP PPN


NPWP, Nama dan Alamat Rekanan


Kode Jenis Setoran diisi dengan angka 900


49

TATA CARA PELAPORAN PPN

SELAMBAT-LAMBATNYA

AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH

MASA PAJAK BERAKHIR

JIKA JATUH PD

HARI LIBUR

PD HARI KERJA

BERIKUTNYA

DGN SPT MASA PPN PEMUNGUT

KE KPP/K2KP

pemotongan/pemungutan pajak oleh bendahara … · 2020. 11. 26. · kolom identitas wajib pajak...

Documents