npwp dan pengukuhan pkp - ebook.repo.mercubuana...
TRANSCRIPT
NPWP dan Pengukuhan
PKP
NPWP dan NPPKP
Wajib Pajak Pengusaha Bukan Pengusaha
NPWP dan NPPKP NPWP
Siapakan yang Wajib Mendaftarkan
diri untuk Memperoleh NPWP?
Orang Pribadi
• Menjalankan Usaha dan Pekerjaan Bebas
• Tidak Menjalankan Usaha, Penghasilan > PTKP
• Wanita Kawin Pisah Harta
Badan
OP dan Badan sebagai pemungut/pemotong pajak
Pengusaha
Orang Pribadi Badan
Dalam Kegiatan Usaha atau
Pekerjaannya
Menghasilkan barang Mengimpor barang Mengekspor barang Melakukan Usaha Perdagangan Melakukan Usaha Jasa Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean
Siapa yang Wajib Dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak????????
Orang Pribadi
Badan
Sebagai pengusaha yang
menyerahkan BKP/JKP yang
dikenakan PPN
K e c u a l i
Pengusaha Kecil Omsetnya < Rp600jt per tahun
Tidak ingin dikukuhkan sebagai
PKP
T E M PAT P E N DA F TA R A N WA J I B PA JA K
Wajib Pajak Orang Pribadi Badan
K A N T O R P E L A Y A N A N P A J A K
Pengusaha
Tertentu
Tempat Tinggal Tempat Kedudukan
Dan Tempat Kegiatan Usaha
Struktur NPWP
Contoh Kepemilikan NPWP Wajib
Pajak Badan
PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhan
sehari-hari, didirikan dan berkedudukan di Jl. Petai 12,
Menteng. Perusahaan tersebut memiliki cabang di Jl.
Gejayan 100, Sleman; Jl. Kaliurang Km 5, Sleman, dan Jl.
Malioboro 10, Yogyakarta.
NPWP Pusat: 01.234.567.0.025.000
NPWP Sleman 1: 01.234.567.0.542.001
NPWP Sleman 2: 01.234.567.0.542.002
NPWP Yogyakarta: 01.234.567.0.541.001
Contoh Kepemilikan NPWP Wajib
Pajak Orang Pribadi
Bp. Gigih memiliki usaha pembuatan tas, yang tinggal di
Serangan, Yogyakarta. Selain di rumahnya, produksi tas juga
dilakukan di Godean, Sleman. Untuk pemasaran, dia memiliki
outlet di Mal Menteng, Jakarta.
NPWP Pusat: 08.123.456.7.541.000
NPWP Sleman: 01.234.567.0.542.001
NPWP Menteng: 01.234.567.0.025.001
Penerbitan NPWP & Pengukuhan
PKP Secara Jabatan
KPP dapat menerbitkan NPWP dan
Pengukuhan PKP secara jabatan,
apabila WP tidak mendaftarkan diri
untuk diberikan NPWP atau tidak
melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagi PKP.
Sanksi Yang Berhubungan Dengan
NPWP & Pengukuhan PKP
Setiap orang yang dengan sengaja tidak
mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak NPWP atau
Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan
pada pendapatan negara dipidana
pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling tinggi 4
(empat) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang bayar.
Alasan Penghapusan NPWP
Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan pemberitahuan tertulis dari ahli waris, dilampiri fotokopi akte kematian;
Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, fotokopi surat nikah atau akte perkawinan;
Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sesudah selesai terbagi surat pernyataan dari ahli waris;
Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akte pembubaran dan neraca likuidasi;
Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap, surat atau dokumen lain yang mendukung hal tersebut;
Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak laporan Pemeriksaan Lapangan
Alasan Pencabutan NPPKP
Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal:
Pengusaha Kena Pajak pindah ke KPP lain.
Pengusaha Kena Pajak bubar.
Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.
Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN, dengan ketentuan:
Mengajukan permohonan pencabutan PKP.
Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak
Catatan :
DJP harus memberi keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan diterima (dengan pemeriksaan). Jika lewat jangka waktu tersebut keputusan tidak diberikan maka permohonan dianggap dikabulkan dan surat pencabutan NPPKP harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
PELAPORAN PAJAK
FUNGSI SPT
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang terutang
Melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang
telah dilaksanakan sendiri
Dari SPT tersebut akan dapat diketahui jumlah Pajak terutang,
jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan berapa
kekurangan/kelebihan pembayaran pajak pada tahun tersebut
Melaporkan pembayaran dari pemotong pajak atau
pemungut pajak tentang pemotongan/ pemungutan dan
pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau
badan lain
Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran
pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan
kewajiban,
Masa Tahunan
Untuk suatu
masa pajak
Untuk suatu tahun
pajak atau bagian
tahun pajak
Karakteristik SPT PPh OP
SPT 1770 SPT 1770 S SPT 1770 SS bagi Wajib Pajak yang mempunyai
penghasilan:
1. dari usaha/pekerjaan bebas
yang menyelenggarakan
pembukuan atau
NormaPenghitungan
Penghasilan Neto;
2. dari satu atau lebih pemberi
kerja;
3. yang dikenakan PPh Final
dan/atau Bersifat Final;
dan/atau
4. penghasilan lain.
bagi Wajib Pajak yang mempunyai
penghasilan:
1. dari satu atau lebih pemberi
kerja;
2. dari dalam negeri lainnya;
dan/atau
3. yang dikenakan PPh Final
dan/atau Bersifat Final.
bagi Wajib Pajak yang mempunyai
penghasilan:
1. hanya dari satu pemberi kerja
dengan jumlah penghasilan
bruto dari pekerjaan tidak lebih
dari Rp60.000.000 (enam puluh
juta rupiah) setahun dan
2. tidak mempunyai penghasilan
lain kecuali penghasilan bunga
bank dan/atau bunga koperasi
Ket:
Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir
1721-A2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi Sangat Sederhana (Formulir
1770 SS).
Jenis SPT Masa Tahunan
PPh Badan (1771)
PPh Orang Pribadi
(1770/1770S/1770SS)
PPh pasal 21/26
PPh pasal 22
PPh pasal 23/26
PPh pasal 25
PPh pasal 4(2)
PPh pasal 15
PPN dan PPnBM (1995)
PPN Pemungut (1101 PUT)
PIHAK YANG WAJIB MENGISI
DAN MENYAMPAIKAN SPT
Orang pribadi yang menerima penghasilan
dari usaha atau pekerjaan bebas;
Orang pribadi yang menerima penghasilan
lebih dari satu pemberi kerja;
Setiap badan
Apabila WP memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi
kerja dan atau tidak menerima penghasilan dari usaha atau
pekerjaan bebas, maka WP tidak wajib mengisi dan
menyampaikan SPT kecuali ber-NPWP
CARA MEMPEROLEH SPT
Kantor Pelayanan Pajak;
Kantor Penyuluhan Pajak;
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; atau
Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau Homepage Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: http://www.pajak.go.id atau mencetak/menggandakan/ fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Surat pemberitahuan yang didapatkan melalui sistem komputer dan penggandaan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Pemberitahuan yang diambil dari tempat-tempat yang ditetapkan.
Ketentuan Pengisian SPT (ps 3 (1) UU KUP)
Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT ke Kantor
Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh
Direktur Jenderal Pajak seperti diatas.
SPT harus diisi dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang
Rupiah secara benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan
petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, kemudian
menandatangani dan menyampaikan ke Kantor
Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
Untuk Wajib Pajak badan, Surat Pemberitahuan harus
ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
Apabila Surat Pemberitahuan yang mengisi dan
menandatangani orang lain bukan Wajib Pajak, harus
melampirkan surat kuasa khusus.
Surat Pemberitahuan Wajib dilengkapi dengan lampiran
yang ditentukan menurut perundang-undangan
perpajakan yang berlaku, termasuk neraca dan
perhitungan rugi laba (bagi wajib pajak yang wajib
melakukan pembukuan).
Setelah Surat Pemberitahuan tersebut diatas telah diisi
lengkap beserta lampiran-lampirannya, diserahkan
kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu
yang telah ditentukan dengan tanda bukti penerimaan.
Ketentuan Pengisian SPT (ps 3 (1) UU KUP)
Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila
tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri
dengan keterangan atau dokumen yang harus dilampirkan
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Kalau dikirim melalui pos, harus tercatat dan bukti tercatat
tersebut adalah bukti penerimaan.
Tidak / terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakan
denda
Angsuran PPh Pasal 25 nihil, tetap wajib menyampaikan
SPT Masa PPh.
Kewajiban penyampaian SPT Tahunan tidak dipengaruhi
oleh kondisi ada atau tidaknya pajak yang harus dibayar.
Ketentuan Pengisian SPT (ps 3 (1) UU KUP)
Batas Waktu Penyampaian SPT
SPT Masa > paling lama 20 hari setelah
akhir masa pajak
SPT Tahunan WP Pribadi > paling lama
3 bulan setelah akhir tahun pajak
SPT Tahunan WP Badan > paling lama 4
bulan setelah akhir tahun pajak
Dokumen yang dilampirkan dalam
Surat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
Neraca dan Laporan laba rugi Tahun Pajak yang bersangkutan beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.
Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang -Surat Kuasa Khusus, apabila SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya PKP atau besarnya PPh Pasal 25.
Khusus untuk WP Bank, wajib melampirkan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. (SE-08/PJ.42/2002)
Dokumen yang dilampirkan dalam
Surat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)
SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan
Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun yang bersangkutan beserta rekonsiliasi fiskal
Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
Penghitungan kompensasi kerugian, dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur/menunda pembayaran PPh 29.
Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris.
Fotocopy formulir 1721- A1 dan atau 1721- A2, dalam hal wajib pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
Penghitungan PPh terutang oleh masing-masing Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar WP orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.
Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya PKP atau besarnya PPh Pasal 25.
Dokumen yang dilampirkan dalam
Surat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)
SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pencatatan
Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun.
SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang.
Fotocopy formulir 1721- A1 dan atau 1721 - A2, dalam hal wajib pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
SPT Tahunan PPh pasal 21
SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang.
Laporan Keuangan atas kegiatan kerjasama operasi bagi Wajib Pajak Kerjasama Operasi.
Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT Tahunnan ditandatangani oleh bukan WP, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang dalam hal WP orang pribadi telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh Ahli Waris.
SANKSI TIDAK
MENYAMPAIKAN SPT
Rp500.000 untuk SPT Masa PPN;
Rp100.000 untuk SPT Masa
Lainnya;
Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan
WP Badan
Rp100.000 untuk SPT Tahunan
WP Pribadi
PEMBETULAN SENDIRI SPT
TAHUNAN PPh
Apabila SPT yang telah dilaporkan ternyata ada
kesalahan, WP dapat membetulkan sendiri
SPT-nya dengan syarat:
Belum dilakukan tindakan pemeriksaan
Bila terjadi rugi atau lebih bayar, WP
menyampaikan pernyataan secara
tertulis dalam jangka waktu dua tahun
sebelum daluarsa penetapan
Pembetulan Sendiri...lanjutan
Atas kurang bayar akibat pembetulan, maka kekurangan pajak dilunasi dengan denda bunga 2% per bulan.
Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum ada SKP, WP diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran, tetapi terbatas pada:
Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar
Rugi menjadi lebih kecil
Jumlah harta menjadi lebih besar
Jumlah modal menjadi lebih besar
Untuk hal demikian WP tetap dikenakan sanksi 50% dari pajak yang kurang bayar