pemotongan gaji karyawan oleh perusahaan menurut …
TRANSCRIPT
PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN OLEH PERUSAHAAN MENURUT
HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM PERIKATAN ISLAM
(Studi Di Alfamart Mayang Mangurai
Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo, Kota Jambi)
S K R I P S I
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Oleh:
SYAFITRI
NIM: 104170345
PEMBIMBING
Drs. A. Faruk, MA
Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1442 H/2021 M
ii
iii
iv
v
MOTTO
عليه وسلهم أعطوا الجير أجره ق صلهي الله به عمر قال قال رسول الله بل أن عه عبد الله
يجفه عرقه. )رواه إبه ماجت والطبراوي(
Artinya : “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan
kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(H.R. Ibnu Majah, shahih).
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan
besar Nabi Muhammad SAW karena dengan perjuangannya seluruh umat manusia
dibawa kedalam dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari banyak hambatan dan rintangan
yang penulis hadapi, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama
bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing dan teman-teman
sejawat, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, Oleh karena itu hal yang
pantas penulis ucapkan adalah rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada
semua pihak yang turut membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama
kepada Yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. H. Su‟adi Asy‟ari, MA, Ph.D Selaku rektor Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., MHI Selaku dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th,I., MHI Selaku pembantu dekan I, Bapak Ruslan
Abdul Gani, SH Selaku pembantu dekan II, Dan Bapak Dr. H. Ishaq,
SH.,M.Hum Selaku pembantu dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Rasito, S.H., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy, Selaku
Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Drs. A. Faruk, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Dr.
Maryani, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam
penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, Asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawarti
Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
vii
viii
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang: Pemotongan Gaji Oleh Perusahaan Menurut
Hukum Perikatan dan Hukum Perikatan Islam (Studi di Alfamart Mayang
Mangurai, Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo, Kota Jambi). Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pemotongan gaji karyawan
sebagai sanksi atas hilangnya barang perusahaan di Alfamart Mayang dan
Bagaimana ketentuan hukum perikatan dan hukum islam tentang pemotongan gaji
karyawan akibat hilangnya barang perusahaan di Alfamart Mayang Mangurai,
kel. kenali besar kec. alam barajo, kota jambi. Hasil penelitian adalah sebagai
berikut: Dasar dari pemotongan gaji karyawan yang telah diakibatkan hilangnya
barang perusahaan di Alfamart Mayang Mangurai adalah perjanjian kerja waktu
tertentu yang telah dibuat perusahaan dan ditanda tangani oleh karyawan secara
sukarela, tanpa adanya paksaan. Di dalamnya memuat tentang hubungan antara
perusahaan dan karyawan mengenai tata cara kerja, upah, hak dan kewajiban serta
aturan-aturan lain yang berlaku di perusahaan. Jika terjadi barang rusak atau
hilang akibat kelalaian karyawan dan hilangnya mencapai maksimal, maka
seluruh karyawan secara bersamaan bertanggung jawab dengan dipotongnya gaji
bulanan sesuai dengan jabatannya. Tinjauan hukum perikatan tentang pemotongan
gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan itu boleh diberlakukan. Karena
telah sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Begitu juga menurut
hukum islam, juga diperbolehkan karna terdapat perjanjian di awal.
Kata Kunci : Pemotongan Gaji, Karyawan, Perusahaan, Hukum Perikatan,
Hukum Perikatan Islam
ix
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah
Ya Allah, seperak ilmu telah Engkau karuniakan kepadaku, Hanya mengetahui
sebagian kecil dari yang Engkau miliki.
Sebagaimana firman-Mu
“Seandainya Air laut menjadi tinta untuk menuliskan perkataan Tuhan-KU
niscaya keringlah laut sebelum habis perkataan, Walaupun kami datangkan tinta
sebanyak itu sebagai tambahannya”(Q.S Al;Kahfi:109)
Hari ini telah kutemukan apa yang dahulu aku dambakan, yang ku tempuh
dengan penuh keyakinan yang membara
Dimana harapan-harapan yang pernah ku ukir hingga berjalannya waktu,
Tentang hari-hari panjang untuk menggapai jati diri
Dengan Ridha Allah SWT…
Karya tulis ini saya persembahkan kepada Ayahanda Ahmad dan Ibunda
Zarmani, Terimakasih Atas Seluruh Kasih Sayang, Pengorbanan Dan Cucuran
Keringat yang dikeluarkan demi memberikan kehidupan yang layak untuk ku,
Terimakasih atas Seluruh Cinta Kasih yang tiada henti, dengan Sabar dan Tabah
Mendoakan, Membimbing, Mendidik, Menyayangi, dan Membesarkanku Setulus
Hati.
Terimakasih yang tak terhingga Kepada Kakak ku Ervina Dewi, Ardiansyah, Ade
Herlinda dan Nila Zuarni, Terimakasih atas Dorongan, Motivasi Hingga Materi
yang tak pernah lupa engkau berikan untukku
Terimakasih untuk Sahabat Seperjuanganku,yang tidak dapat saya sebutkan satu
persatu, Terimakasih atas semua canda, tawa, dan kerja sama kalian dalam
pembuatan skripsi ini.
Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian
berikan kepada saya.
Aamiin
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................... iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ......................................................... iv
MOTTO ................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .............................................................................. vi
ABSTRAK ................................................................................................ viii
PERSEMBAHAN ..................................................................................... ix
DAFTAR ISI ............................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 7
C. Batasan Masalah ....................................................................... 8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 8
E. Kerangka Teori ......................................................................... 9
F. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 27
BAB II METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian ...................................................................... 30
B. Pendekatan Penelitian .............................................................. 30
C. Jenis Penelitian ......................................................................... 31
D. Jenis dan Sumber Data ............................................................. 31
E. Instrumen Pengumpulan Data ................................................. 32
F. Teknik Analisis Data ................................................................ 34
BAB III GAMBARAN UMUM ALFAMART MAYANG
A. Sejarah Singkat Berdirinya ...................................................... 36
B. Visi, Misi,Motto dan Budaya Perusahaan ............................... 38
C. Struktur Organisasi .................................................................. 39
xi
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Di Alfamart Mayang
Mangurai Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo, Kota
Jambi ........................................................................................ 45
B. Pemotongan Gaji Karyawan Menurut Hukum Perikatan
Di Alfamart Mayang Mangurai Kel. Kenali Besar Kec.
Alam Barajo, Kota Jambi ......................................................... 47
C. Pemotongan Gaji Karyawan Menurut Hukum Perikatan
Islam Di Alfamart Mayang Mangurai Kel.Kenali Besar
Kec. Alam Barajo, Kota Jambi ................................................ 54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................. 59
B. Saran ........................................................................................ 60
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUMVITAE
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi,
makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau berpikir. Sebagai
makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul
dan berkelompok, satusama lainnya saling membutuhkan. Sebagai makhluk
aktualisasidiri, manusia senantiasa berusaha untuk mangaktualkan dirinya dengan
keadaan agartidak ketinggalan. Sebagai makhluk yangberbicara, manusia adalah
makhluk yang berakal, yang selaluberpikir baik dalam ucapan maupun perbuatan.
Sebagaimakhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatansebesar-
besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin.1 Oleh karena itu,
manusia cenderung untuk selalu berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih
baik, salah satunya dengan bekerja. Dari bekerjalah manusia memperoleh
pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidakbahwa manusia selalu
berhubungan antara satu dengan yanglainnya guna memenuhi kebutuhan
hidupnya.2 Hubungan manusia dengan yang lain selalu dikaitkan dengan ikatan
baik itu ikatan secara sosial ataupun ikatan secara agama. Istilah ikatan ini
kemudian bila dikaitkan dengan aspek sosial dan ekonomi akan memunculkan
istilah perikatan atau yang disebut juga dengan perjanjian. Ada yang mengatakan
1 Atang, Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2000), hlm. 207.
2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat,(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.
11-16.
2
bahwa perikatan itu lebih umum yang menyangkut segala aspek sedangkan
perjanjian lebih khusus atau hanya untuk perikatan tertentu seperti hutang piutang
atau sewa menyewa.
Pada masa sekarang semua perusahaan menerapkan sistem kontrak kerja
terhadap semua karyawannya. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum
perikatan. Hukum perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-
undang dalam pasal 1233 BW. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pada pasal 1338 ayat (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Sedangkan dalam pasal 1320
dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu
perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dan menurut pasal 1321 Tiada
sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.3
Perjanjian kerja disebuah perusahaan idealnya melindungi semua
kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian, karena sebuah perjanjian
semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, karena
terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan
wanprestasi atau sebuah pelanggaran, maka dapat dimintai sebuah ganti rugi.
3
Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III,
(Bandung: Alumni, 1983), hlm. 97-113.
3
Ketentuan ganti rugi tersebut di atur dalam pasal 1249 KUH Perdata, berbunyi:
Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai
memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang
tertentu,maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah
yang lebihmaupun yang kurang dari pada jumlah itu.4
Untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penindasan, dan dalam
rangka menciptakan kesejahteraan buruh, maka pemerintah menaruh perhatian
terhadap gaji yang diberikan kepada para buruh atau karyawan, sehingga
pemerintah membuat PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.5
Perikatan ditinjau dari perkembangan hukumnya bisa dilihat dari tiga
aspek, yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Masing-masing hukum
memiliki ketentuan tersendiri, walaupun tak luput dari adanya persamaan dalam
beberapa pokoknya. Perjanjian dalam hukum adat merujuk kepada sistem
perjanjian yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat tertentu, sedangkan
perjanjian dalam hukum barat merujuk kepada hukum eropa. Kedua sistem hukum
tersebut ada diakui dalam Islam jika tidak bertentangan prinsip-prinsip perjanjian
dalam Islam.6
Bagi kaum Muslim, hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang di
tetapkan tuhan untuk manusia yang bersifat umum, baik berkenaan dengan ibadah
maupunmu‟amalah yang dipahami dalam Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai
pedoman hidup bermasyarakat.
4
Tim Visi Yustisia, KUH Perdata & KUHA Perdata, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm.
333.
5 Peraturan Pemerintah Nomo 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
6 Umi Rohmah,” Perikatan (Iltizam) Dalam Hukum Barat Dan Islam”. Jurnal Al-„Adl.
Vol. 7 No. 2, (Juli 2014), hlm. 145.
4
Selama 14 abad diturunkan ke dunia hukum Islam mengalami dinamika
dan perkembangan karena hukum Islam bertujuan mengatur kepentingan manusia
untuk mencapai kemaslahatan hidupnya, ia senantiasa berkembang dan berjalan
sesuai dengan situasi dan kondisi dan gerak laju perkembangan umat Islam.7
Selain dengan hukum Islam umat muslim juga harus patuh dan ta‟at
terhadap hukum-hukum yang berlaku di negaranya. Masyarakat harus patuh
terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah
(PERDA) dan lain lain. Karena semua itu bertujuan untuk memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat termasuk umat Islam.
Islam sangat memperhatikan kepentingan pengusaha atau buruh, baik
dalam hubungan kerja antara pengusaha muslim dengan karyawannya, selalu
dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling membutuhkan dan tolong–menolong.
Pengusaha menolong karyawan menyediakan lapangan kerja, karyawan menerima
rezeki berupa upah dari majikannya. Demikian pula bawahan menyediakan tenaga
dan kemampuannya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang
diperintahkan oleh atasan, sehingga atasannya atau majikannya menerima rezeki
berupa laba berkat kerja sama dengan bawahan. Firman Allah, berbumyi:
شديد العقاب وتعاوووا علي البر والتهقوى ول تعاو انه الل ثم والعدوان واتهقوا الل ووا علي ال …
Artinya :” ..Dan tolong menolonglah kamu (mengerjakann) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertakwalah kpada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaa-Nya” 8
7
Khaeruman,Badri, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,(Bandung: CV Pustaka
Setia,2010), hlm. 11.
8 AL-Maidah‟ (5): 2
5
Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang
telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi
ataupun ukhrowi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya
kelak di akhirat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan
kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrok
antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan
kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu‟amalah.9
Salah satu bentuk mu‟amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antar
sesama manusia, disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang
lazim disebut buruh atau bekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan
yang lazim pula disebut majikan. dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya,
buruh mendapat kompensasi berupa upah. kerjasama seperti ini dalam literature
Fiqih sering di sebut dengan Ijarah yakni upah-mengupah jasa tenaga manusia
dengan adanya imbalan atau upah yang disebut dengan istilah ijarah.
Ijārah(اجارة) berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akadyang dilakukan
atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.Menurut etimolog iijārah (اجارة )
adalah menjual manfaat. Menurut ulama Hanafiah ijārah (اجارة), adalah akad atas
suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Ulama Asy-Syafi‟iyah ijārah
,adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu (اجارة)
pengganti tertentu.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijārah(اجارة),adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu
9
Rahmat Syafe‟I, Asas-Asas Hukum Muamalat, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press
2000), hlm. 7.
6
melalui pembayaran sewa/upah,tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri.
Nabi shallallahu „alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah
sebelum keringat si pekerja kering. Dari „Abdullah bin „Umar, Nabi shallallahu
„alaihi wa sallam bersabda,:
أعطوا الجير أجره قبل أن يجفه عرقه
Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”.10
Ijārah al-‟amal (اجارةالعمل) tidak terlepas dari unsur upah(ujrah). Upah
dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah
merupakan mediasi mencari harta. Dalam al-Qur‟an, besar minimal gaji memang
tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah
SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji
karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus
ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan
pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat
upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai
kelayakan dari upah.11
Permasalahan yang sering muncul dalam dunia pemburuhan adalah
permasalahan yang menyangkut tentang pemenuhan hak-hak pekerja. Oleh karena
itu, maka tidak boleh terjadi pertentangan kepentingan antara pengusaha dan
10 Andi Mardiana dan Kadir Dina, “Sistem Pengupahan Dalam Islam”. Jurnal Gorontalo
Development review. Vol.2 No. 1, (April 2019), hlm. 13.
11
Ika Novi Nur Hidayati,”Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif”. Jurnal Az Zarqa‟,Vol. 9 No. 2, (Desember 2017), hlm. 187-188.
7
pekerja. Pengusaha harus memberikan gaji yang layak bagi pekerjanya, maka dari
pada itu pemerintah telah mengatur segala yang berkaitan dengan ketenagakerjaan
dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-
undang ini merupakan payung bagi peraturan undang-undang yang juga
fundamental lainnya, seperti UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 39 Tentang Perlindungan dan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.12
Adanya undang-undang
ketenagakerjaan tersebut agar semua pekerja atau buruh mendapatkan hak-haknya
dan mendapat perlakuan adil.
Buruh atau karyawan mendapatkan apa yang memang selayaknya mereka
dapat tetapi permasalahan yang sering banyak muncul adalah tentang pemotongan
gaji akibat barang hilang, baik yang di akibatkan dari kelalaian sendiri atau dari
pihak lain. Pemotongan gaji karyawan akibat barang hilang apakah sejalan dengan
hukum Perikatan, Dan Hukum Perikatan Islam.
Dengan Masalah diatas tentang Upah Mengupah, Maka menarik untuk
diangkat menjadi Skripsi yang berjudul ”Pemotongan Gaji Karyawan Oleh
Perusahaan Menurut Hukum Perikatan Dan Hukum Perikatan Islam”.(Studi Di
Alfamart Mayang Mangurai Kel. Kenali Besar, Kota Jambi).
B. Rumusan Masalah
1.Bagaimana Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Di Alfamart Mayang
Mangurai Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo, Kota Jambi?
12 Arief Subyantoro, dan FX. Suwarto, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi,
(Yogyakarta : CV Andi Offset, 2020), hlm. 129.
8
2. Bagaimana Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Menurut Hukum Perikatan
Di Alfamart Mayang Mangurai Kel. Kenali Besar Kec.Alam Barajo, Kota
Jambi?
3. Bagaimana Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Menurut Hukum Perikatan
Islam Di Alfamart Mayang Mangurai Kel. Kenali Besar Kec.Alam Barajo,
Kota Jambi?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas dan agar tidak terjadi perluasan
permasalahan, maka dalam skripsi ini penyusun hanya memfokuskan mengenai
pemotongan gaji karyawan yang ditinjau dari hukum perikatan dan hukum
perikatan Islam.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk Mengetahui Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Menurut Hukum
Perikatan Di Alfamart Mayang Mangurai Kel. Kenali Besar Kec.Alam
Barajo, Kota Jambi?
b. Untuk Mengetahui Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Menurut Hukum
Perikatan Islam Di Alfamart Mayang Mangurai Kel. Kenali Besar
Kec.Alam Barajo, Kota Jambi?
2. Manfaat penelitian
a. Secara teoritis penelitian ini ber guna untuk menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan tentang pemotongan gaji karyawan yang ditinjau dari hukum
perikatan.
9
b. Secara praktis untuk mengimplementasikan antara ilmu pengetahuan yang
di peroleh di perkuliahan dengan fakta yang sesuai dengan kondisi yang
ada di kehidupan masyarakat.
E. Kerangka Teori
Konsep atau teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan
seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis, secara
umum konsep atau teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan
(eksplanation), meamalkan (prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala.
Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu model konseptual tentang
bagaimana teorisasi dari suatu hubungan antara masing-masing faktor yang telah
didefinisikan sebagai penting untuk masalah.13
Kondisi ekonomi masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai buruh
dari masa ke masa cenderung turun. Pendapatan buruh yang diperoleh dari bekerja
sepanjang hari belum dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Barangkali
upah yang diterima buruh masih jauh dari standar kehidupan hidup minimum
pada umumnya. Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak
pernah selesai dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan
hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini lebih
diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistematik dalam mengimplementasikan
Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan, hal lain
yakni masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal
dan masih sangat memprihatinkan.Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27
13
Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2012). hlm
73
10
ayat (2) telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: “Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Dengan demikian maka upah yang harus diterima oleh buruh atau para tenaga
kerja kita atas jasa-jasa yang dijualnya haruslah upah yang wajar.1Secara umum
upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan
pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian upah yakni: Upah adalah hak
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.14
1. Hukum Perikatan
a. Pengertian Hukum Perikatan
Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua
orang atau dua pihak, yang di mana pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak
yang lainnya yang b erkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan sendiri
merupakan suatu pengertian yang abstrak.15
Selain pengertian perikatan diatas, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan
pendapatnya tentang hukum perikatan, sebagaimana berikut:
14
Septi Wulan Sari,” Pemberian Upah Pekerja ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten
Dan Hukum Ekonomi Islam”. Jurnal Ahkam, Vol. 4, No.1, (Juli 2016), hlm. 124.
15
Ahmad Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018),
hlm. 4.
11
1). Menurut Salim HS, Pengertian Hukum Perikatan adalah suatu kaiah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum
yang satu dengan subjek hukum yang lainnya di dalam suatu bidang
yang tertentu (harta kekayaan), yang di mana subjek hukum yang satu
berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain
berkewajiban untuk memenuhi prestasi.
2). Menurut Subekti Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang
terjadi antara dua orang atau dua pihak, yang di mana pihak yang satu
berhak menurut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban
memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan sendiri merupakan suatu
pengertian yang abstrak.
3). Menurut Abdulkadir Muhammad Hukum Perikatan adalah hubungan
hukum yang terjadi antara orang yang satu dan dengan orang yang lainnya
karna perbuatan, peristiwa atau keadaan. Dari ketentuan ini diketahui
bahwa perikatan itu terdapat di dalam bidang hukum harta kekayaan (Law
of property), bidang hukum keluarga (Family law), bidang hukum waris
(Law of succession), dan di dalam bidang hukum pribadi (Law of personal)
dan dikenal dengan perikatan di dalam arti luas. Sedangkan di dalam arti
sempit hanya di dalam bidang hukum harta kekayaan (Law of property)
saja. 16
Menurut Pasal 1234 BW prestasi ini dapat berupa memberi sesuatu,
berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu di
16
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2014), hlm 8.
12
sini bergantung kepada maksud atau tujuan daripada para pihak yang mengadakan
hubungan hukum., apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh
diperbuat. Perkataan sesuatu tersebut bisa dalam bentuk materil (berwujud) dan
bisa dalam bentuk inmateril (tidak berwujud). Perikatan untuk memberi sesuatu
diatur dalam Buku III titel II bagian kedua. Sedangkan perikatan untuk berbuat
sesuatu dan tidak berbuat sesuatu diatur dalam Buku III titel I bagian ketiga.
Prestasi dari suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut di
bawah ini:17
a) Harus diperkenankan, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 dan 1337 BW).
b) Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya harus terang dan jelas (Pasal
1320 ayat (3) dan 1333 BW).
c) Harus mungkin dilakukan, artinya mungkin dilaksanakan menurut
kemampuan manusia. Jikaprestasinya secara obyektif tidak
mungkindilaksanakan, tidak akan timbul perikatan. Sedangkan jika
prestasinya secara subyektif tidak mungkin dilaksanakan, tidaklah
demikian.
b. Dasar Hukum
Dasar hukum pada dasarnya sumber hukum dibedakan menjadi dua
macam yaitu sumber hukum materiil dan hukum formil.
Sumber hukum materil ialah tempat darimana materi hukumitu diambil
sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membentu pembentukan
hukum, misalnnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial
17
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Kencana, 2010), hlm. 10.
13
ekonomi, tradisi(pandangan keagamaan dan kesusilaan. Sumber hukum
formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan
dengan cara atau bentuk yang menyebabkan peraturan hukum formal itu
berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formil adalah undang-undang,
perjanjian anatar negera yurispudensi dan kebiasaan. Keempat hukum
formal ini juga merupakan sumber hukum kontrak.18
Sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang merupakan
sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibaut oleh
Pemerintah dengan persetujuan DPR. Sumber hukum perikatan yang berasal dari
peraturan perundang-undangan disajikan sebagai berikut:
1) Algemence bepaling van wetgeving (AB)
AB Merupakan ketentuan-ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda
yang diberlakukan di Indonesia. AB diatur dalam stb. 1847 Nomor 23, dan
diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847. AB terdiri atas 37
pasal.
2) KUH Perdata(BW)
KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang bersala dari produk
pemerintahan hindia belanda, yang diundangkan dengan Maklumat tanggal
30 April 1847. Stb 1847, Nomor 23, sedangkan di Indonesia diumumkan
dalam stb 1848, berlakunya KUH Perdata berdasarkan pada asas
konkordansi. Sedangkan ketentuan hukum yang menagtur tenatng hukum
perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata.
3) KUH Dagang.
18 Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: sinar
Grafika,2013). Hlm. 15.
14
4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat.19
Undang-undang ini terdiri atas II bab dan 53 pasal. Hal-hal yang diatur
dalam undang-undang itu meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan,
perjanjian yang dilarang, kegitan yang dilarang, posisi dominan, komisi
pengawas persaingan usaha, tata cara penanganan perkara dan sanksi.
5) Undang-undang No 18 Tahun 1999 tentang jasa kontruksi.20
Didalam undang-undnag ini ada dua pasal yang mengatur tentang kontrak,
yaitu pasal 1 ayat (5) dan pasal 22 undang-undang no 18 tahun 1999
tentang jasa kontruksi. Yang diartikan kontrak kerja kontruksi adalah
keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara
penggunajasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekeerjaan
kontruksi (pasal 1 ayat (5)UU Nomor 18 tahun 1999 jasa kontruksi).
6) Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif pilihan
penyelesaiaan sengketa.21
Undang-undang ini terdiri atas II bab dan 82 pasal. Pasal pasal yang erat
kaitannya denagn hukum kontrak adalah pasal 1 ayat (3)tentang pengertian
perjanjian arbitrase, dan pasal 7 samapai dengan pasal 11 tentang syarat
arbitrase.
7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.22
Undang-undang ini terdiri atas 7 bab dan 22 pasal. Hal-hal yang diatur
19 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
20
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi.
21 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan
Penyelesaian Sengketa.
15
dalam undnag-undang ini adalah ketentuan umum pembuatan perjanjiaan
internasional, pengesahan dari perjanjian internasional, pemberlakuan dari
perjanjian internasional, penyimpanandari perjanjian internasional, dan
pengakhiran dari perjanjian internasional.23
c. Syarat Sah Perjanjian
Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHperdata, untuk syarat
sahnya perjanjian diperlukan empat syarat antara lain:24
1) Sepakat mereka yang megikatkan dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu periktan
3) Suatu hal tertentu
4) Suatu sebab yang halal
Pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat popular karena menerangkan
tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perikatan. Syarat tersebut
baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif
maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang bisa
disebut dengan syarat objektif.25
d. Ketenagakerjaan
1) Pengertian Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan berasal dari kata dasar “tenaga kerja, di tambah awalan
“ke” dan akhiran “an”. Dengan demikian, ketenagakerjaan berarti hal-hal yang
berkaitan dengan tenaga kerja.
22 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
23
Ibid, hlm 15-17
24
R. Subekti & R. Tjitrosubio, Kitab Undang-Undang Huku Perdata, (Jakarta: PT
Pradnya Paramita, 2001), hlm 339.
25
Ahmadi Miru. Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),
hlm. 67.
16
Ketenagakerjaan menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 adalah:
“Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”26
Pasal 2 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2013, menyatakan, bahwa tenaga kerja
adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan
melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Secara umum, tenaga kerja adalah: “Setiap orang yang mampu bekerja,
kecuali:
a) Anak-anak di bawah umur 14 tahun;
Anak-anak di bawah umur 14 tahun berarti tidak tergolong atau tidak
termasuk tenaga kerja, tetapi dalam hal-hal tertentu oleh undang-undang no. 13
tahun 2013 tentang ketenagakerjaan anak-anak dapat dipekerjakan dengan
beberapa ketentuan.
b) Orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh;
Orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh maksudnya
adalah anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar sampai dengan sekolah
lanjutan tigkat atas.
Namun kita ketahui di sekolah lanjutan tingkat atas ada jenis sekolah
kejuruan, yang mana sekolah ini pada kelas II atau kelas III (terakhir) selalu
mengadakan Praktik Kerja Lapangan bagi siswanya.
c) Orang yang karena sesuatu hal tidak mampu bekerja;
26 Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti,
1994), hlm. 12.
17
Orang yang karena sesuatu hal tidak mampu bekerja maksudnya ada hal-
hal tertentu yang tidak memungkinkan orang yang bersangkutan melakukan
hubungan hukum/hubungan kerja dengan pihak lain. Misalnya karena yang
bersangkutan:
(1) Sakit yang berkepanjangan atau cacat tetap total.
(2) Narapidana.
(3) Milisi, atau menjalankan perintah negara untuk menjalankan
kedaulatan Negara.27
2). Unsur-unsur hubungan Kerja
a) Adanya Pekerjaan
b) Pekerjaan adalah objek perjanjian sehingga menjadi faktor paling utama
timbulnya perjanjian kerja. Karena itu, jika pekerjaan yang dijanjikan
tidak ada, dapat dikatakan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum.
c) Adanya Upah
Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.
d) Adanya Perintah
Perintah adalah hak pemberi kerja/pengusaha dan merupakan
kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang
27
Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta : Kencana,
2019), hlm. 1-2.
18
diinginkanpengusaha, dan merupakan bagian akhir dari unsur-unsur
hubungan kerja setelah adanya pekerjaan dan adanya upah.28
3). Jenis-jenis Hubungan Kerja
Jenis hubungan kerja dibagi menjadi dua sebagai berikut:
a). Tetap dengan masa percobaan
b). Tidak tetap, terdiri atas:
(1) Harian lepas;
(2) Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
(3) Perjanjian pemborongan29
4). Perbedaan Tenaga Kerja dan Pekerja
a). Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, termasuk di
dalamnya bekerja pada sektor informal, misalnya wiraswasta/pedagang
yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
b). Pekerja adalah mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan
upah atau imbalan lain.
5). Perjanjian Kerja
Pasal 50 UU No.13 Tahun 2003 menyatakan, bahwa hubungan kerja
terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Jadi
Hubungan kerja yang dimaksud oleh UU No.13 Tahun 2003 ini adalah suatu
28
Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Transmedia
Pustaka, 2010), hlm. 6.
29 Ibid, hlm. 8.
19
perikatan kerja yang bersumber dari perjanjian dan ini tidak mencakup perikatan
kerja yang bersumber dari undang-undang.30
Pasal 1 angka 15 juncto Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan31
(selanjutnya disebut UUK) mendefinisikan “Hubungan
kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian
kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Nampak jelas bahwa
perjanjian kerja merupakan dasar dari lahirnya hubungan kerja.
Perjanjian Kerja bersifat individual karena perjanjian kerja hanya megikat
pihak pengusaha dan pihak pekerja sebagai individu perseorangan. Oleh
karenanya istilah perjanjian kerja dikenal juga dengan istilah “perjanjian kerja
individual”.
Perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu (disebut juga sebagai
“perjanjian kerja waktu tertentu” atau “PKWT”) atau untuk waktu tidak tertentu
(disebut juga sebagai “perjanjian kerja waktu tidak tertentu” atau “PKWTT”).
Dalam praktek, pekerja dalam hubungan kerja PKWT sering disebut sebagai
“pekerja kontrak” atau “karyawan kontrak”, sedangkan pekerja dalam hubungan
kerja PKWTT sering disebut sebagai “pekerja tetap” atau “karyawan tetap”.
“a). Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
(1) Kesepakatan kedua belah pihak;
(2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
(3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;dan
30 Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti,
1994), hlm. 70.
31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
20
(4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“b). Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat
dibatalkan.
“c). Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi
hukum.”32
2. Hukum Perikatan Islam
a. Pengertian Hukum Perikatan Islam
Hukum Perikatan Islam adalah bagian dari hukum islam bidang muamalah
yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan
ekonominya.Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.33
Menurut Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary,SH. Hukum perikatan islam adalah
seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran. As-Sunnah (Al-
Hadis) dan Ar-Ra‟yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua
orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu
transaksi.
Hukum Perikatan Islam lebih luas dari materi yang terdapat pada Hukum
Perikatan Perdata Barat. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan antara hukum
32
Budi Santoso, Perjanjian Kerja Bersama, (Malang : UB Press, 2012), hlm. 4-6.
33
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2014), hlm. 323.
21
perikatan itu sendiri dengan hukum islam yang melingkupinya yang tidak
semata semata mengatur hubungan antara manusia dengan manusia saja, tapi
juga hubungan antara manusia dengan sang pencipta ( Allah Swt ) dan
dengan alam lingkungannya.34
b. Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam
Sumber hukum islam terdiri dari tiga sumber hukum, yaitu Al-Quran dan
Hadis (sebagai dua sumber utama) serta ar-ra‟yu atau akal pikiran manusia
yang terhimpun dalam ijtihad.
1) Al-Qur‟an
Sebagai salah satu sumber hukum islam utama yang pertama dalam hukum
perikatan islam ini, sebagian besar Al-Quran hanya mengatur mengenai
kaidah-kaidah umum. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari isi ayat-ayat
al-Quran sebagai berikut:
a) QS. Al-Baqarah (2) :275
“…Padahal Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan
riba…”
b) QS. An-Nisa (4):29
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”
2). Al- Sunnah
34
Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam Indonesia.(Jakarta: Kencana, 2005), hlm.
3.
22
Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber hukum kedua setelah Al-
Qur‟an. Sunnah Nabi dijadikan sebgai sumber hukum syariah karena apa
yang dilakukan Rasulullah mengikuti tutntunan wahyu bukan hawa nafsu
(QS. Al-Ahqaf 46:29) begitu pula dengan apa yang diucapkan beliau (QS. Al-
Najm 53:3-4). Karena itu menurut Jumhur Ulama, kedudukan sunnah sama
dengan hadits. Sunnah secara literal adalah jalan, baik jalan kebaikan ataupun
jalan keburukan, sementara sunnah menurut pemaknaan terminologis para
muhadditsin, sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan, sifat (watak budi
atau jasmani) baik sebelum menjadi Rasulullah SAW. maupun sesudahnya.
Berdasar definisi ini, sunnah merupakan sinonim dari hadis (al-A‟zhami,
1992: 1). Para ushuliyyin mendefinisikan sunnah dengan sabda, perbuatan,
ketetapan, sifat yang dapat dijadikan sebagai sumber syariat.
3) Ijma‟35
Ijma‟ merupakan kesepakatan Ulama mujtahid kaum Muslimin pada
suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas hukum syara‟
mengenai suatuperkara amaliyah.Ketentuan ijma‟ memiliki dasar hukum
didalam Al-Qur‟an, misalnya terdapat pada (QS.An-Nisa‟ 4:59) (QS.Yunus
10:71) (QS. Ali-Imran 3:103). Begitu pula dalam hadits Nabi diantaranya ada
yang menegaskan bahwa : “Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan
kesesatan, apabila kamu sekalian menemukan perbedaan pendapat, maka
hendaklah kamu berada dalam kelompok mayoritas (Ulama).” (HR. Ibnu
Majjah).
35 Umma Farida,” Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam”. Jurnal Pemikiran
Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, (Juni 2015), hlm. 238.
23
Menurut Jumhur Ulama, kedudukan ijma‟ sahabat menempati dalil
hukum setelah Al-Qur‟an dan Sunnah.Melalui ijma‟, kalangan Ulama dapat
menetapkan hukum yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi.Ijma‟ dijadikan
sebagai rujukan dalil selama dapat menunjukkan kearah sumber hukum
syara‟.
Menurut Fazlur Rahman, pengertian ijma yang dikembangkan oleh
mayoritas ulama ushul al-fiqh, yakni; “ijma sebagai kesepakatan bulat seluruh
mujtahid,” menyebabkan stagnansi konsep Ijmak, dan tidak mampu
mengakomodir persoalan-persoalan yang baru, seiring perkembangan
zamannya. Menurut Rahman, konsep ini bermula dari upaya al-Syafi‟i (w.
240 H) sebagai usaha stabilisasi dalam meng-hilangkan perbedaan terhadap
praktek-praktek yang telah disepakati pada masa sebelumnya (masa sahabat).
Terhadap konsepsi dan ter-minologi ijmak yang berkembang pada masa
imam al-Syafi‟i. Fazlur Rahman menyatakan:
“Suatu prinsip stabilisasi tanpa adanya prinsip perkembangan dengan
sendirinya akan menjadi alat penindas yang statis, lalu
berkembanglah teori infalibillitas (ketidakmungkinan salah) pada
Ijmak. Pada masa sahabat mempunyai otoritas pragmatis dari
kesepakatan suatu komunitas diubah menjadi kemutlakan teoritis
dalam batas nilai-nilai kebenaran, dengan demikian ijmak menjadi
suatu mekanisme yang dibangun secara teoritis menjadi
otoritarianisme (paham kemutlakan) tradisional”.36
36
Chairul Fahmi, “Konsep Ijmak Menurut Fazlur Rahman Dan Pembaharuan Hukum
Islam”. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume Xi, No. 1, (Agustus 2011), hlm. 38.
24
4). Qiyas Syar‟i
Pengertian qiyas menurut bahasa berarti ukuran yang dijadikan sandaran.
Sedangkan secara terminology, istilah qiyas dapat diartikan sebagai metode
pengambilan hukum yang ditempu dengan cara menghubungkan ketetapan
hukum syara‟ dengan peristiwa tertentu yang bersifat baru karena keduanya
ada kesamaan illat hukum37
c. Syarat Sah Hukum Perikatan Islam
1) Pernyataan kehendak para pihak/ ijab qabul.
Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu
ijab dan qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni jala‟ul
ma‟na, tawafuq,dan jazmul iradataini. Jala‟ul ma‟na berarti bahwa tujuan
yang terkandung dalam pernyataan suatu perjanjian itu harus jelas, sehingga
dari pernyataan tersebut dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki.
Sedangkanyang dimaksud dengan tawafuq adalah antara ijab dan qabul
harus memiliki kesesuaian.Dan terakhir ialah jazmul iradataini,yaitu antara
ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada
keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam
keadaan terpaksa.
Kriteria dari pelaku kontrak disyaratkan harus mukhallaf (aqil baligh,
berakal sehat, dewasa dan cakap hukum). Para ahli hukum Islam sepakat
37 Burhanudin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BVFE,2009), hlm. 5.
25
bahwa batasan umur pelaku kontrak diserahkan kepada „urf(adat) setempat
dan atau undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.
2) Objek kontrak / mahal al „Aqd.
Para ahli hukum Islam (para Fuqaha) sepakat bahwa sesuatu obyek
kontrak harus memenuhi empat syarat yakni, pertama: kontrak harus sudah
ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada
pada masa akan datang. Dalam kontrak-kontrak tertentu ketentuan ini dapat
dibenarkan seperti kontrak salam (pesan barang dengan pembayaran harga
sebagian atau seluruhnya lebih dahulu), kontrak ijarah/leasing (sewa
menyewa), atau juga dalam bentuk bagi hasil (mudharabah), di mana obyek
akad cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang, kedua:
dibenarkan oleh syara‟, jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum
kontrak tidak dapat menjadi obyek kontrak, harta yang diperoleh secara
halal dan halal dimanfaatkan (mutaqawwam) adalah sah pula dijadikan
obyek kontrak, ketiga: kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi
kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat
diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak, keempat: kontrak
harus jelas atau dapat ditentukan (mu‟ayyan) dan harus diketahui oleh kedua
belah pihak yang membuat kontrak. Apabila tidak ada kejelasan tentang
26
kontrak yang dibuatnya, maka akan menimbulkan perselisihan dikemudian
hari Disini peranan adat („uruf ) sangat diperlukan .38
3) Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak / al „aqidain.
Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subyek hukum.
Subyek hukum ini saling memiliki hubungan hak dan kewajiban. Dalam
hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri hak dan
kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan “mahjur „alaih” sebagaimana
tersebut dalam al-Qur‟an surat an-Nisa ayat 5 yang artinya 5 “janganlah
kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta
(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan”. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hukum Islam dikenal
dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka
disebut dengan “asy-syufah”. Menurut Muhammad Ali as-Sayis
sebagaimana dikutip oleh Hasbalah Thaib, yang dimaksud dengan as-
shufaha ialah orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara
hartanya dan kebaikan tasharruf padanya, yang dalam hal ini adalah anak-
anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang selalu membuat
mubazir atau berlebih-lebihan dalam hidupnya. Sejalan dengan pendapat
Muhammad Ali as-Sayis, menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.
Lubis39
, orang yang termasuk “mahjur „alaih” adalah anak yang masih
38
Sobirin Malian, “Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syari‟ah Tinjauan Filsafat
Hukum Islam”. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. Xi No. 1 (Tahun 2015), hlm. 25.
39
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta
: Sinar Grafika, 1994), hlm. 10.
27
dibawah umur, orang yang tidak sehat akalnya dan orang yang boros yang
selalu membuat mubazir dalam hidupnya.
4) Tujuan kontrak / maudhu‟ul „aqd.
Yang dimaksud tujuan kontrak / maudhu‟ul „aqd adalah untuk apa suatu
kontrak dilakukan (al-maqshad al ashli alladzi syariah al „aqd min ajlih)
oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu
muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu
kontrak adalah al mysyarri‟(yang menetapkan syariat) yakni Allah. Dengan
kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui
syara‟dan harus sejalan dengan kehendak syara‟. Atas dasar ini, semua
kontrak yang bertentangan dengan syara‟adalah tidak sah dan oleh karena
itu tidak menimbulkan hubungan hukum. Ahmad Azhar Basyir menentukan
syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan kontrak dipandang sah
dan mempunyai akibat hukum, diantaranya yaitu tujuan kontrak bukanlah
kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak
yang diadakan,yang berarti tujuan hendaknya baru ada pada saat akad
diadakandan bukan sebelum perjanjian diadakan, tujuan harusberlangsung
sebagaimana adanya sampai berakhirnya pelaksanaan kontrak, serta tujuan
kontrak harus dibenarkan oleh syara‟, jika syarat ini tidak terpenuhi maka
kontrak dianggap sebagai tidak sah.40
F. Tinjauan Pustaka
40
Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab
Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah”. Jurnal Hukum Islam. Vol.
2, No 1, (2017), hlm. 10-11.
28
Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi
buku-buku dan literature sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini akan di
cantumkan hasil penelitian terlebih dahulu oleh beberapa peneliti antara lain:
Pertama,Skripsi yang disusun oleh Deni Susanto, Mahasiswa Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan hukum islam tentang
pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan, Skripsi yang
dibuat oleh Deni Susanto memiliki kesimpulan yaitu: Perjanjian kerja yang dibuat
perusahaan dan ditanda tangan oleh karyawan secara sukarela, Jadi jika barang
perusahaan hilang karyawan yang ganti. Dan tinjauan hukum islam tentang
pemotongan gaji karyawan itu boleh diberlakukan.41
Skripsi yang disusun oleh Deni Susanto ini hampir sama dengan skripsi
penyusun, karena sama sama menyinggung tentang pemotongan gaji,
Perbedaannya adalah pada skripsi Deni ini, memfokuskan pada tinjauan hukum
islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan.
Kedua,Skripsi yang disusun oleh Luthfatul Arifiyah, Mahasiswi
Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul Pemotongan upah karyawan
sebagai ganti rugi atas nota barang hilang perspektif hukum islam, Skripsi yang
dibuat oleh Luthfatul Arifiyah memiliki kesimpulan yaitu: Kontrak kerja atau
perjanjian menggunakan perjanjian tertulis, pemotongan gaji jika mines “NBH”
maka dengan otomatis gaji karyawan akan terpotong. Dan dalam hukum islam,
41
Deni Susanto, “ Tinjauan hukum islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat
hilangnya barang perusahaan” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
(2017).
29
praktik tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan teori ijarah, menyalahi
syarat sahnya kontrak kerja.42
Persamaan yang muncul dalam Skripsi yang di susun oleh Luthfatul
Arifiyah dengan skripsi penyusun adalah sama-sama membahas pemotongan gaji.
Sedangkan perbedaannya yakni dalam skripsi Luthfatul Arifiyah ini
memfokuskan tentang Pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas nota
barang hilang perspektif hukum islam,sedangkan skripsi penulis lebih fokus
terhadap Pemotongan gaji oleh perusahaan Menurut HukumPerikatan dan Hukum
Perikatan Islam..
Ketiga,Skripsi yang disusun oleh Noermalia Andriani, Mahasiswi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul Analisis hukum islam
terhadap praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS kesehatan
karyawan swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya, Skripsi yang dibuat
oleh Noermalia Andriani memiliki kesimpulan yaitu: Praktek pengupahan yang
terjadi di PT Kent Trasindo diperbolehkan dan wajib bagi pemberi kerja
memotong upah untuk pembayaran BPJS karna Peraturan perundang-undang.Dan
analisis hukum islam harus didasari dengan adanya kerelaan atas kedua pihak
yang berakad.43
Skripsi yang ditulis oleh Noermalia Andriani, ini terdapat persamaan
dengan skripsi penyusun yakni tentang pemotongan gaji.Perbedaan dengan skripsi
penyusun juga sangat terlihat, dalam skripsi penyusun lebih khusus membahas
42 Luthfatul Arifiyah, “ Pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas nota barang
hilang perspektif hukum islam”Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo, (2019). 43
Noermalia Andriani, “Analisis hukum islam terhadap praktik pemotongan upah untuk
asuransi syariah dan BPJS kesehatan karyawan swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya”
Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2019).
30
tentang pemotongan gaji oleh perusahaan Menurut Hukum Perikatan dan
Perikatan Islam. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis Noermalia Andriani ini
meneliti Analisis hukum islam terhadap praktik pemotongan upah untuk asuransi
syariah dan BPJS kesehatan karyawan swasta di PT Kent Trasindo Indonesia
Surabaya.
30
BAB II
METODE PENELITIAN
Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang
mempunyai langkah-langkah sistematis, Jadi, metodologi penelitian ialah suatu
pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam penelitian. Penelitian
ini merupakan sebuah karya ilmiah, yang bisa di pertanggung jawabkan dengan
baik oleh peneliti.44
A. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu di Alfamart mayang
mangurai kel. kenali besar, kec. alam barajo, kota jambi. Adapun alasan penyusun
memilih lokasi ini dikarenakan ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses
pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya suatu barang perusahaan.
B. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian
lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lokasi
untuk memperoleh data-data yang diperlukan.
Istilah penelitian Deskriptif menurut Kirk dan Miller (1986:9) pada
mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan
pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan
suatu ciri tertentu. Untuk menentukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat harus
mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu pengamat mulai mencatat
atau menghitung dari satu, dua, tiga,dan seterusnya.
44
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2008), hlm. 41.
31
Di pihak lain kualitas menunjuk segi alamiah yang dipertentangkan
dengan k[uantum atau jumlah tersebut. Atas dasar pertimbangan itulah maka
kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak
mengadakan perhitungan.
C. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah Penelitian Empiris,
Pendekatan dalam penelitian Hukum Empiris ini adalah penedekatan socio-legal.
Pendekatan ini memerlukan bebagai disiplin Ilmu sosial dan hukum untuk
mengkaji keberadaan hukum positif(Negara). Pendekatan socio-legal menjadi
penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistis atas fenomeana
hukum di masyarakat.45
D. Jenis dan Sumber Data
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang
dimaksud.46
Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua
jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder:
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama47
. Atau data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan
sendiri pengumpulan informasi dan data terhadap obyek. Dalam hal ini data
45
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatid dan Empiris,
(Depok: Kencana, 2016), hlm. 149. 46
Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2004), hlm. 87.
47 Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 30.
32
diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara
terhadap kepala toko dan karyawan Alfamart.
2. Data Sekunder
Data SekunderMerupakan data-data yang diperoleh daribuku-buku sebagai
data pelengkap terkait dengan sumber dataprimer. Sumberdata sekunder
dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan
kajian pustaka seperti buku-buku mengenai hak-hak anak terhadap orangtua,
hasil penelitian dan sebagainya.48
E. Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data mengandung makna pengumpulan data dengan
menggunakan alat pengumpulan data-data tertentu. Sumber utama dari penelitian
adalah aktifitas obyek penelitian di lapangan yang merupakan data primer, selain
itu juga dapat dari data tambahan berupa dokumen file dan didukung dengan
bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk memperoleh data primer yang
digunakan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.49
Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang
(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu,
dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan
gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk mejawab pertanyaan, untuk
48 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.
49 Sugiyono, Meode penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145.
33
membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan
pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap
pengukuran tersebut.
2. Wawancara
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara
yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.
Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap
muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,
dengan atau tanpa menggunakan pedoman ( guide) wawancara, di mana
pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative
lama.
Setiap orang pada suatu ketika dalam hidupnya, pasti pernah mengalami
apa yang dikenal dengan wawancara, sebagian besar mengalaminya lebih dari
sekali. Banyak juga yang mempunyai pengalaman sebaliknya, yaitu sebagai
pewawancara. Kedengarannya mungkin sederhana, tetapi titik tolak kita, di
sisi manapun kita berada, adalah pertanyaan mengenai makna dari apa yang
kita sebut sebagai wawancara.50
50
Leslie Rae, Keterampilan Mengadakan Wawancara, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1990),
hlm. 8.
34
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh
subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.
F. Teknik Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian
diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode,
yaitu:
1. Pengumpulan Data, merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang
akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas
instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat
diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. 51
2. Analisis Data, adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data
dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan
kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan.52
3. Reduksi Data, adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Prosesini berlangsung terus
menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar
terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian,
51
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian
52 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=apa+itu+analisis+data
35
permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih
peneliti.
4. Penyajian Data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun,
sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks
naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu
bentuk yang padu dan mudahdiraih, sehingga memudahkan untuk melihat
apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya
melakukan analisis kembali.
5. Penarikan Kesimpulan, dilakukan peneliti secara terus-menerus selama
berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif
mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam
catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang
mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini
ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan
sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat
menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.53
Analisis data dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif , Metode
penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengemukakan
analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka.
53
Ahmad Rijali,” Analisis Data Kualitatif”. Jurnal Alhadharah. Vol. 17 No. 33 Januari –
(Juni 2018), hlm. 91-94.
36
BAB III
GAMBARAN UMUM ALFAMART MAYANG
A. Sejarah Singkat Berdirinya Alfamart
Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup
sehari-hari yang dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada tahun 1989
merupakan awal berdirinya Alfamart, dengan dimulainya usaha dagang rokok
dan barang-barang konsumsi oleh Djoko Susanto dan keluarga yang kemudian
mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT. HM Sampoerna pada Desember
1989. Pada tahun 1994 Struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh
PT HM Sampoerna Tbk dan 30% dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo (keluarga
Djoko Susanto).54
PT. Alfa Minimart Utama (AMU) didirikan pada tanggal 27 Juli 1999,
dengan pemengang saham PT. Alfa Retailindo, Tbk sebesar 51% dan PT. Lancar
Distrindo sebesar 49%. PT. Alfa Minimart Utama (AMU) ini kemudian
membuka Alfa Minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 berlokasi dijalan
Beringin Raya, Karawaci Tangerang.55
Pada tanggal 27 Juni 2002, PT.HM Sampoerna Tbk secara resmi
merestrukrurisasi kepemilikan sahamnya di PT.Alfa Retailindo Tbk. Saham HM
Sampoerna di Alfa Retailindo yang semula 54,4% dikurangi menjadi 23,4%. Di
sisi lain, perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia akan mulai menggarap
serius pasar minimarket yang selama ini belum tergarap melalui Alfa .56
54
https://www.izbio.id/2020/09/sejarah-dan-profil-pt-sumber-alfaria.html
55 https://id.wikipedia.org/wiki/Alfamart
56 ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/2071/1547
37
Pada tanggal 1 Agustus 2002, kepemilikan beralih ke PT. Sumber Alfaria
Trijaya dengan pemegang saham PT.HM.Sampoerna, Tbk sebesar 70% dan
PT.Sigmantara Alfalindo sebesar 30%. Kemudian nama Alfa Minimart diganti
menjadi Alfamart pada tanggal 1 Januari 2003.Pada tahun 2005 Jumlah gerai
Alfamart bertumbuh pesat menjadi 1.293 gerai hanya dalam enam tahun.Semua
toko berada di pulau Jawa.
Awal tahun 2006 PT HM Sampoerna Tbk menjual sahamnya, sehingga
struktur kepemilikan menjadi PT Sigmantara Alfindo (60%) dan PT Cakrawala
Mulia Prima (40%). Mendapat Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem
Manajemen Mutu”
Pertengahan 2007 Alfamart sebagai Jaringan Minimarket Pertama di
Indonesia yang memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen
Mutu.Jumlah gerai mencapai 2000 toko dan telah memasuki pasar Lampung.
Awal 2009 menjadi perusahaan publik pada tanggal 15 Januari 2009 di
Efek Indonesia disertai dengan penambahan jumlah gerai mencapai 3000 toko
dan juga memasuki Pasar Bali.57
57
https://erwinpurwindiyanto.blogspot.com/2012/12/pt-sumber-alfaria-trijaya-tbk.html
38
B. Visi, Misi, Motto Dan Budaya Alfamart
1. Visi
”Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh
masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil,
pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara
global”.
2. Misi
a. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan fokus pada
produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.
b. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu
menegakkan tingkah laku /etika bisnis yang tinggi.
c. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh
kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.
d. Membantu organisasi global yang terpercaya, tersehat, dan terus
bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan,
pemegang saham dan masyarakat pada umumnya
3. Motto
”Belanja Puas, Harga Pas”58
4. Budaya
1) Integritas yang tinggi.
2) Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik.
3) Kualitas & Produktivitas yang tertinggi.
58
https://oridiansyah.wordpress.com/sejarah-visi-misi-kantor/
39
C. Struktur Organisasi Perusahaan
Menurut Robbins dan Coulter (2007) struktur organisasi diartikan
sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-
tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur
organisasi yang baik berusaha mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja.
Struktur organisasi merupakan sistem yang harus dilaksanakan oleh manajer
untuk menggerakkan aktivitas untuk mewujudkan kesatuan tujuan. Struktur
organisasi harus selalu dievaluasi untuk memastikan konsistensinya dalam
pelaksanaan operasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan
sekarang. 59
Sruktur organisasi merupakan suatu cara pembagian tugas pekerjaan
yang kemudian dikelompokkan serta dikoordinasikan secara formal. Robbins
dan Coulter (2007) menge-mukakan 5 (lima) faktor yang mempengar-uhi
struktur organisasi, yaitu: 1). Pembagian pekerjaan, adalah tingkat dimana tugas
dalam sebuah organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda. 2).
Departemen-talisasi, merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan
sejumlah peker-jaan menjadi satu kelompok. Setiap organ-isasi terdiri dari
beberapa departemen (divisi kerja). 3). Hierarki, adalah garis wewenang yang
tidah terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan
paling bawah dan menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan.
4). Koordinasi, adalah proses menyatukan ak-tivitas dari departemen yang
terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efek-tif. 5). Rentang
59 Tatiek Nurhayati Dan Ahmad Darwansyah,” Peran Struktur Organisasi Dan Sistem
Remunerasi Dalam Meningkatkan Kinerja”. Jurnal Ekobis, Vol.14, No.2, (Januari 2013), hlm. 4-
5.
40
manajemen, adalah jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang pimpinan
secara efektif dan efisien.
Suatu struktur organisasi yang digambarkan sangat formal akan membuat
aturan dan prosedur yang menetapkan aktivitas yang seharusnya dilakukan
masing-masing individu. Organisasi semacam itu memiliki prosedur
pelaksanaan baku (standard operating procedures) yang tertulis, instruksi
khusus, dan kebijakan yang jelas. (Kreitner dan Kinichi, 2003).
Pembuktian atas hipotesis secara statistik menyimpulkan bahwa terdapat
hubungan kompleksitas dengan motivasi kerja karyawan. Hubungan
kompleksitas dengan motivasi kerja menunjukkan semakin tinggi Kompleksitas
maka semakin tinggi pula pencapaian motivasi kerja karyawan.
Jadi dengan melihat struktur organisasi, maka dapat diketahui hubungan-
hubungan antara pimpinan dan bawahan atau sebaliknya, dengan demikian pula
garis wewenang dan tanggung jawab dari hubungan tersebut dapat terdistribusi
dengan baik dan pendelegasian wewenang dapat berjalan dengan baik pula.
Untuk merealisasikan tujuan organisasi perlu disusun suatu strukstur
organisasi, apakah organisasi tersebut berbentuk organisasi garis atau ini,
dimana tercermin dengan jelas mengenai adanya pembagian tugas, wewenang
dan tanggung jawab setiap individu serta hubungan dalam fungsi-fungsi dalam
organisasi.60
60
https://www.maxmanroe.com/pengertian-struktur-organisasi.html
Untuk lebih jelasnya,struktur organisasi gerai Alfamart Mayang
Mangurai dapat dilihat pada gambar berikut ini :61
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Alfamart
Sumber: PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Berikut ini adalah uraian pekerjaan dari masing –masing divisi pada
struktur organisasi pada toko Alfamart Mayang Mangurai akan dijelaskan
sebagai berikut :
1.Kepala Toko, bertugas :
a. Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional.
61
Struktur Organisasi Alfamart
Asisten Kepala Toko
(Assistant Chief of Store)
Asisten Kepala Toko
(Assistant Chief of Store)
Pramuniaga
(Crew)
Kasir
(Crew)
Kepala Toko
(Chief of Store)
42
b. Mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan
kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk pemenuhan kepuasan
pelanggan, dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko.
c. Mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budaya
perusahaan.
d. Berkoordinir atau berhubungan dengan Area Koordinator atau
Departemen lain sehubungan dengan adanya masalah atau program-
program tertentu yang berkaitan dengan toko.
e. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas
opeasional sehari-hari.
f. Berkoordinir dengan lingkungan atau pejabat setempat.62
2. Asisten Kepala Toko, bertugas :
a. Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional.
b. Mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan
kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk pemenuhan kepuasan
pelanggan, dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko.
c. Mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budaya
perusahaan.
d. Berkoordinir atau berhubungan dengan Area Koordinator atau
Departemen lain sehubungan dengan adanya masalah atau program-
program tertentu yang berkaitan dengan toko.
62 https://www.ruangpegawai.com/ragam/klasifikasi-jabatan-tugas-karyawan-alfamart-
minimarket-3180
43
e. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas
operasional sehari-hari.
f. Berkoordinir dengan lingkungan atau pejabat setempat.
g. Melapor atau meminta persetujuan kepada Kepala Toko mengenai
keputusan yang berhubungan dengan toko.
3. Kasir, bertugas :
a. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.Melaksanakan kebersihan.
b. Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
c. Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.
d. Menerima penitipan barang.
e. Melakukan proses transaksi penjualan langsung.
f. Pemajangan barang (display).
g. Persiapan retur barang.Informasi dan penawaran program promosi.
h. Stock Opname.
i. Penyebaran Leaflet.
j. Menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar toko.63
4. Pramuniaga, bertugas :
a. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
b. Melaksanakan kebersihan.
c. Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
d. Penurunan dan pengecekan datang barang dari Distribution Center.
63 Ibid
44
e. Pemajangan barang (display) dan pemenuhan dari gudang toko ke area
penjualan.
f. Persiapan retur barang.
g. Informasi dan penawaran program promosi.
h. Pencetakan harga.
i. Stock Opname.
j. Penyebaran Leaflet.
k. Informasi barang kosong kepada MD atau Kepala Toko atau Asisten
Kepala Toko.
l. Menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar toko.64
64 Ibid
45
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
1. Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Di Alfamart Mayang Mangurai Kel.
Kenali Besar Kec. Alam Barajo, Kota Jambi?
Data yang berhasil penyusun peroleh dari proses wawancara langsung
kepada karyawan Alfamart ini, dan sebagaimana yang telah dijabarkan di bab
sebelumnya mengenai sistem penggantian hilangnya barang perusahaan di
Alfamart ini telah tertera di perjanjian yang telah disepakati kedua belah
pihak, yaitu antar karyawan sebagai pihak kedua dan Alfamart sebagai pihak
pertama. Dalam proses pembuatan perjanjian itu sendiri, karyawan tidak
diikut sertakan dalam perumusan isi perjanjian tersebut65
. Pihak perusahaan
merancang aturan secara sepihak yang dibuat oleh PT Alfaria Trijaya Tbk
Sebagai pihak ketiga. Didalam surat perjanjian tersebut apabila calon
karyawan menyetujui semua isi perjanjian maka baru kedua belah pihak
saling menandatangani surat perjanjian yang dibuat dua rangkap untuk pihak
perusahaan dan karyawan.
Perjanjian tersebut berupa perjanjian kerja waktu tertentu, yang berisi
hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diuraikan kedalam 11 pasal
perjanjian.
Seperti yang telah di jelaskan dalam surat perjanjian kerja pasal 5 ayat
(5) yang berbunyi,” mengganti setiap kerugian PIHAK PERTAMA yang
timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan
65 Wawancara Dengan Ririn Ramadhani, Pegawai Minimarket Alfamart Mayang
Mangurai, 06 Agustus 2020.
46
kewajiban sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan serta prosedur yang
ditetapkan PIHAK PERTAMA, termasuk pula menerima sanksi pemutusan
hubungan kerja tanpa kompensasi berupa apapun juga dari PIHAK
PERTAMA.” Atas dasar itulah perusahaan melakukan pemotongan gaji
karyawan, jika terdapat kerusakan atau hilangnya barang perusahaan.66
Alfamart mayang mangurai sudah pernah beberapa kali terjadi
kehilangan barang perusahaan, meskipun tidak setiap bulannya selalu ada
barang yang hilang, dalam prakteknya dilapangan, biasanya terdapat dua
skema penggantian yaitu jika terdapat minus pendapatan saat penggantian sift
atau penutupan toko yang disebabkan kelalaian dalam transaksi jual beli,
yaitu barang yang terjual tidak sesuai dengan pendapatan maka kerugian
langsung diganti pada hari itu juga oleh petugas kasir yang berjaga pada saat
itu, tapi jika terjadi kehilangan barang maka penggantian dilakukan dengan
cara pemotongan gaji yang dilakukan di akhir bulan maka gaji karyawan akan
otomatis terpotong, karena pada proses transaksi di Alfamart menggunakan
sistem komputer, maka semua data transaksi akan langsung masuk ke server
di kantor pusat Alfamart. Dari data itulah maka di akhir bulan akan langsung
diketahui apakah terdapat barang yang hilang atau tidak.67
Menurut (J), Salah satu karyawan Alfamart tersebut, yang tidak ingin
namanya disebutkan, Ada tiga faktor yang membuat sering terjadi kehilangan
66 Wawancara Dengan Ririn Ramadhani, Pegawai Minimarket Alfamart Mayang
Mangurai, 06 Agustus 2020.
67
Wawancara Dengan Bapak Zen, Kepala Toko Alfamart Mayang Mangurai, 06
Agustus 2020.
47
barang di Alfamart ataupun Indomart, yaitu: Eksternal, Internal dan
Permainan: Faktor internal contohnya kesalahan kasir dalam mengecek
barang sebelum menyerahkan ke pembeli. Kadang, bisa juga karena barang
yang tidak kena scan barcode-nya sehingga kelupaan didata. Faktor eksternal
contohnya ada pembeli yang mencuri barang. Faktor permainan biasanya dari
supplier yang sengaja ngirim barang tapi tidak sesuai jumlah yang seharusnya
diberikan. Dan sialnya, kami selalu percaya-percaya aja karena barang yang
dikirim banyak, jadi diceklis-ceklis aja datanya, tidak kami hitung
barangnya.”68
Tapi Secara umum semua karyawan tidak merasa keberatan dengan
adanya aturan pemotongan gaji. Karena adanya aturan itupun berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak, yang tertulis dalam sebuah perjanjian kerja
yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh pihak
perusahaan dan karyawan.
2. Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Menurut Hukum Perikatan Di
Alfamart Mayang Mangurai Kel. Kenali Besar Kec.Alam Barajo, Kota
Jambi?
Dari data yang telah saya peroleh dari hasil wawancara kepada kepala
toko Alfamart Mayang Mangurai, dan telah dijabarkan di bab sebelumnya
mengenai sistem pemotongan gaji menurut hukum perikatan di Alfamart
Mayang Mangurai , akan peneliti analisis secara sistematis. Sistem
68 Wawancara Dengan (J), Pegawai Minimarket Alfamart Mayang Mangurai, 10
Agustus 2020.
48
pemotongan gaji menurut hukum perikatan dilakukan semaksimal mungkin
agar masalah ini dapat diterima dengan mudah.
Dasar dari pemotongan gaji karyawan menurut hukum perikatan yaitu
perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak di awal kerja, yaitu
Perjanjian kerja waktu tertentu di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. 69
Tbk
telah dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf
latin, serta telah memenuhi syarat antara lain:
a. Harus mempunyai jangka waktu tertentu; atau
b. Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu;
c. Tidak mempunyai syarat masa percobaan;
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan undang-undang, demikian halnya perjanjian kerja waktu tertentu
yang ada di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk atau lebih tepatnya
pada minimarket Alfamart, dalam hal perjanjian kerja dilakukan oleh calon
pekerja sebagai pihak pekerja dan perusahaan dalam hal ini adalah
perusahaan merupakan perjanjian baku karena perjanjian tersebut dibuat oleh
sepihak oleh perusahaan, pihak pekerja tidak di ikut sertakan dalam
pembuatan kesepakatan kerja waktu tertentu tapi pekerja wajib mempelajari
isi kesepakatan kerja waktu tertentu sebelum menandatangani balanko
kesepakatan waktu tertentu.
69 Wawancara Dengan (J), Pegawai Minimarket Alfamart Mayang Mangurai, 10
Agustus 2020.
49
Meskipun perjanjian itu disebut perjanjian baku namun perjanjian
tersebut sudah mempunyai persyaratan syarat sah perjanjian sebagaimana
disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
a. Adanya kesepakatan kehendak
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam syarat
pertama ini diemukan bahwa telah terpenuhi, Sebagai contoh dalam
blanko perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan karyawan
yang bernama Ririn Ramadhani. Dalam wawancara penulis dengan
pegawai tersebut, beliau bertutur bahwa dia menyepakati dan
menandatangani perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan maupun
tekanan.70
b. Kecakapan dalam berbuat menurut hukum
Cakap yang dimaksud disini adalah para pihak yang membuat
perjanjan kerja yaitu antara pekerja dengan perusahaan. Pekerja yang
dimaksud disini orang yang sudah berumur 21 tahun dan wanita sudah
menikah 18 tahun.
c. Sesuatu hal
Maksudnya disini adalah obyek perjanjian tertentu dan dapat
ditentukan dalam hal ini adalah pekerja yang diberikan waktu tertentu di
bidang jasa pelayanan terkhususnya pengelolaan minimarket Alfamart.
70
Wawancara Dengan (J), Pegawai Minimarket Alfamart Mayang Mangurai, 10
Agustus 2020. .
50
d. Sebab yang halal
Yang dimaksud adalah isi kesepakatan kerja waktu tertentu antara
perusahaan dengan tenaga kerja tidak dilarang oleh Undang-undang dan
tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Jika melihat dan menganalisis perjanjian kerja waktu tertentu antara PT.
SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk dengan tenaga kerja dan dikaitkan
dengan Pasal 1320 KUH Perdata disini penulis berpendapat bahwa perjanjian
tersebut telah sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.
Penulis dalam penelitiannya terhadap perjanjian kerja antara PT. Sumber
Alfaria Trijaya.Tbk dengan tenaga kerja adalah berbentuk perjanjian kerja
waktu tertentu dan menganalisanya menggunakan Kepmen Nomor
Kep.100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu
tertentu.Dalam Pasal 59 ayat (4) telah disebutkan bahwa:
“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya
boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun.71
Di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan disebut-kan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya
perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja-/buruh. Perjanjian Kerja
dibuat secara tertulis atau lisan.
“Jadi, hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha
dengan pekerja/buruh (karyawan)berdasarkan perjanjian kerja.
71 Fithriatus Shalihah, “Implementasi perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam
Hubungan Kerja Di Indonesia.” Jurnal Selat, Vol. 4 No.1, (Oktober 2016), hlm. 77.
51
Dengan demikian hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak,
sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata.
Dengan adanya perjanjian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan
pekerja. Dengan perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja
inilah yang merupakan hubungan kerja.72
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan
demi tercapainya perjanjian kerja, yang diperoleh oleh penulis dari
wawancara dengan Novi Afriani salah satu pegawai atau tenaga kerja PT.
Sumber Alfaria Trijaya.Tbk yang menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian
kerja waktu tertentu di perusahaan sebagai berikut:73
a. Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat di PT. Sumber Alfaria
Trijaya.Tbk ini dilakukan antara pihak PT. Sumber Alfaria
Trijaya.Tbk sebagai pihak pertama yang diwakili oleh pihak yang
ditunjuk perusahaan dengan pihak pekerja selaku pihak kedua. Perjanjian
kerja tersebut diberi nama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hal itu
b. dapat kita lihat dari judul perjanjian kerja yang akan ditandatangani oleh
kedua belah pihak.
c. Implementasi Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu pada
perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk mengenai kesehatan dalam
perjanjian kerja waktu tertentu yang telah dibuat dijelaskan dalam Pasal
4 ayat 3 bahwa tenaga kerja diikut sertakan dalam program Badan
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, yang dimana upah dari tenaga
kerja dipotong tiap bulannya untuk mengikuti iuran program tersebut.
72 Adrian Sutedi.” Hukum Perburuhan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 56.
73 Wawancara Dengan Novi Afriani, Pegawai Minimarket Alfamart Mayang Mangurai,
10 Agustus 2020.
52
Dalam isi perjanjian kerja untuk waktu tertentu, pihak pertama
menentukan tempat atau bagian yang akan dipekerjakan atau lokasi kerja
bagi pihak kedua untuk bekerja. Melalui hasil penelitian yang penulis
d. laksanakan, jelas bahwa kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang
diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah sesuai.
e. Dalam praktek kerjanya tenaga kerja menuturkan bahwa jam kerja yang
diterapkan adalah sesuai dengan peraturan perusahaan, yaitu 8 Jam
perhari, ketentuan hari kerja juga ditentukan oleh perusahaan akan tetapi
dalam prakteknya di lapangan tenaga kerja bisa lebih dari yang
diterapkan.74
Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 77 sebagai berikut:
1). Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2). Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a). 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b). 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 75
Jadi pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber
Alfaria Trijaya.Tbk belum sejalan dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang artinya hanya sebagian saja yang telah
74
Wawancara Dengan Novi Afriani, Pegawai Minimarket Alfamart Mayang Mangurai,
10 Agustus 2020.
75
Suryadi Bata Ahmad Dan Rahmah Amir, “Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan
Dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah
Mahasiswa perbandingan Mazhab, Vol.1, No.2 (Mei 2020), hlm. 28.
53
diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya, hal ini bisa kita
lihat dalam isi perjanjian kerja waktu tertentu yang meskipun telah sesuai
dengan peraturan yang ada akan tetapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan
yang diharapkan oleh tenaga kerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk. Untuk
cara pengupahan dan cara pembayaranya hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat
1dan 2 Undang-Undang Tahun 2003. Berarti PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk
membuat Perjanjian kerja waktu tertentu sudah sah demi hukum. Karena
dalam hubungan kerja harus ada perjanjian kerja dan perjanjian tersebut atas
dasar:
(1). Kesepakatan kedua belah pihak;
(2). Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
(3). Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
(4). Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban.
Dari dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber Alfaria
Trijaya.Tbk dibuat rangkap 2 (dua), kedua belah pihak masing-masing
memegang satu. Dari keseluruhan hasil penelitian dan disesuaikan dengan
pembahasan yang diteliti penyusun, penyusun berkesimpulan bahwa
pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada dan telah memiliki kekuatan hukum
yang mengikat antara kedua belah pihak.
54
3. Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Menurut Hukum Perikatan Islam Di
Alfamart Mayang Mangurai Kel. Kenali Besar Kec.Alam Barajo, Kota
Jambi?
Dalam Islam sesunguhnya menekankan kepentingan kerja, tidak hanya
untuk melindungi kepentingan para buruh, memaksimalkan produksi, tetapi
juga untuk menekankan kepentingan perjanjian kerja.
Islam mencoba membuat kesepakatan antara buruh dan majikan dengan
memberi nilai moral kepada seluruh persoalan tak terkecuali dalam masalah
ketenagakerjaan. Hukum Islam memiliki berbagai keterangan dan penjelasan
yang sangat luas. Khususnya dalam dunia usaha industri atau perusahaan
denagn buruh dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Perjanjian kerja dalam Islam digolongkan kepada sewa-menyewa (al-
ijarah), yaitu al-ijarah a‟yan. dimana sewa menyewa dalam bentuk jasa atau
skil manusia untuk melakukan pekerjaan76
.Prinsip utama perjanjian kerja
didalam islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah
pemenuhan hak dan kewajiban para pekerja atau buruh yang dipekerjakan.
Tidak boleh dalam islam seorang buruh mencurahkan jerih payah dan
keringatnya sementara buruh tidak mendapatkan upah atau gajinya.77
Di dalam Islam dijelaskan bahwa untuk terbentuknya akad suatu
perjajian harus berdasarkan kedua belah pihak, dalam hal ini adalah
pekerja/buruh dan majikan.jika akadtersebut tidak berlandaskan kerelaan atau
76 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Aatas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum,
Politik dan Ekonomi, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191.
77
Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta:
Robbani Press, 1997), hlm. 403.
55
keridhoan kedua dan merupakan kehendak salah satu pihak, artinya dalam
akad terdapat ada unsur paksaan. Maka akad tersebut dipandang tidak
sah.mengenai isi kontrak yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan
yang melawan ketentuan syari‟ah adalah tidak sah. Maka perjanjian yang
dijadikan dengan sendirinya batal demi hukum. Demikian pula masing-
masing pihak harus rela akan isi kontrak dan sesuai kehendak masing-masing.
Untuk melaksanakan akad sewa-menyewa jasa maka pertama yang
pertama yang harus dilakukan yaitu melaksanakan suatu proses akad ijarah,
yang dimana pihak-pihak yang melakukan akad harus harus mempunyai
kecakapan adalam melakukan perbuatan hukum. Kedua akad ijarah dapat
dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
Dengan demikian, jika rukun dan syarat terpenuhi, maka perjanjian akad
ijarah dapat dikatakan sah, bahwasanya akad perjanjian tersebut harus
dilakukan dengan I‟tikad baik.78
Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam yakni, setiap muslim atau
subyek hukum memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk
mengadakan akad dan/atau perjanjian. Kebebasan sebagaimana dimaksud
adalah bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan
dengan siapa akan membuat suatu perjanjian, dengan catatan sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. 79
78 Suryadi Bata Ahmad, RahmahAmir,” Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan Dan
Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam”. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Perbandingan Mahzab. Vol 1. No.2, (Mei 2020), hlm. 24-26.
56
Akad perjanjiannya di dalam hukum islam ini memiliki posisi dan
peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan mu‟amalah. Akad
yang telah terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Dengan akad pula
dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan merubah sesuatu.
Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan
mu‟amalah adalah boleh, Kaidah fiqh berikut:
باحت إله بدليل روط في المعاملاث الحل وال الصل في الش
Artinya : “Hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali ditemukan dalil
yang melarangnya.”80
Sesuai dengan kaidah fiqh “hukum yang pokok dari segala sesuatu
adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.” Dari kaidah fiqh,
sebenarnya hukum akad pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini
tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi
mu‟amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang
berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad perjanjian. Jika kita ulas
kembali landasan teori tentang akad perjanjian kerja berdasarkan hukum
Islam., bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerja, sebagaimana dijelaskan
rukun dan syarat perjanjian kerja ada empat yakni, sighat akad, upah, orang
yang melakukan perjanjian, dan terdapat kemanfaatan diantara mereka.
Jika dilihat dari awal proses akad perjanjian antara pihak perusahaan dan
karyawan, rukun dan syarat sahnya akad sudah terpenuhi. Pertama adanya
pihak yang akan melakukan akad perjanjian yaitu antara pihak perwakilan
80
Moh. Mufid, Kaidah fikih ekonomi dan keuangan kontemporer, (Jakarta: Kencana,
2019), hlm. 120.
57
perusahaan dan karyawan, meskipun pihak karyawan tidak diikut sertakan
dalam pembuatan isi perjanjian tetapi karyawan dapat mempelajari sebelum
melakukan penandatanganan perjanjian dan tanpa adanya intimidasi atau
paksaan untuk menandatangani jika memang keberatan dengan isi perjanjian
calon karyawan dapat membatalkannya. Kedua dalam isi perjanjian juga telah
tercantum upah yang akan diterima oleh pihak karyawan dalam setiap
bulannya yang sudah sesuai dengan UMR( Upah minimum regional) yang
dijelaskan dalam surat edaran Menteri dengan nomor B-
M/308/HI.0.1.00/2019 yang ditujukan kepada Gubernur Se-Indonesia. UMR
Jambi, yang awalnya UMR Rp. 2.423.889 di tahun 2019 naik menjadi Rp.
2.630.161 di tahun 2020 (Dua juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam
puluh satu rupiah), selain itu juga tercantum tunjangan, asuransi, dll. Ketiga
bahwa dengan adanya perjanjian kerja ini mengandung banyak manfaat yang
diperoleh kedua belah pihak, dalam perjanjian itu sudah dijelaskan hak dan
kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, meski didalam isi
perjanjian mencantumkan penjatuhan denda atau pemotongan gaji terhadap
barang hilang, hal itu tidak dapat membatalkan perjanjian karena dengan
adanya aturan denda itu dapat menjadikan karyawan lebih bertanggung jawab
atas pekerjaannya.
Dalam hal pemotongan gaji atas hilangnya barang perusahaan tidak
terdapat dalil baik yang berasal dari Al-Qur‟an ataupun hadis yang
memperbolehkan atau melarangnya. Karena dalam aturan perjanjian kerja
58
tersebut bertujuan untuk memelihara harta, dan agama, dengan adanya aturan
itu lebih banyak maslahat (manfaatnya) daripada mudharatnya.
Dari ketiga uraian yang telah penulis jelaskan diatas bahwasanya aturan
pemotongan gaji karyawan itu diperbolehkan. Karena aturan yang didasarkan
pada perjanjian kerja itu telah memenuhi syarat dan rukun aqad perjanjian.
59
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dasar dari pemotongan gaji karyawan yang diakibatkan hilangnya barang
di Alfamart adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat perusahaan dan
ditanda tangani oleh karyawan secara sukarela, di dalamnya memuat tentang
hubungan antara perusahaan dan karyawan mengenai tatacara kerja, upah, hak
dan kewajiban serta aturan-aturan lain yang berlaku di perusahaan. Jika terjadi
barang rusak atau hilang akibat kelalaian karyawan dan hilangnya mencapai
batas maksimal, maka seluruh karyawan secara bersama bertanggung jawab
dengan dipotongnya gaji bulanan sesuai dengan jabatannya.
Sistem Pemotongan Gaji Menurut Hukum Perikatan di Alfamart Mayang
Mangurai di perbolehkan karena ada perjanjian kerja yang telah dibuat dan
disepakati kedua belah pihak, dari pihak majikan maupun buruh/pekerja.
Perjanjian tersebut di tanda tangani oleh karyawan secara sadar, serta sukarela
tanpa adanya paksaan. Perjanjian tersebut telah sah dan sesuai dengan Pasal
1320 KUH Perdata yang berisi kesepakatan kehendak, kecakapan dalam
berbuat menurut hukum, sesuatu hal, dan sebab yang halal.
Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Menurut Hukum Perikatan Islam di
Alfamart juga boleh diberlakukan. Karena telah sesuai dengan aqad perjanjian,
didasari dengan sukarela, didasarkan atas pertimbangan, dan mendatangkan
manfaat dan menghindari mudharat, serta dilaksanakan dengan memelihara
60
keadilan. Terkecuali pemotongan upah/gaji tersebut dilakukan secara sepihak
atau tidak dibacakan dalam perjanjian maka itu tidak disahkan.
Hukum Islam menyikapi tentang pemotongan gaji akibat barang hilang,
keduanya membolehkan karena mementingkan kemaslahatan bagi kedua belah
pihak dan dengan adanya aturan pemotongan gaji akibat barang hilang yang
disepakati oleh kedua belah pihak tersebut menjadikan karyawan/pekerja
memiliki rasa tanggung jawab terhadap barang atau aset milik perusahaan.
B. Saran-saran
Hendaknya pihak perusahaan melakukan evaluasi terhadap isi dari
perjanjian tersebut, karena pada prakteknya situasi dilapangan kadang tidak
relavan lagi dengan perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu perlu adanya
pengecekan ulang agar dapat di antisipasi. Pihak perusahaan harusnya tidak
hanya mementingkan kepentingan perusahaan semata, tetapi juga harus
memikirkan dan memenuhi hak-hak karyawan dalam sebuat perjanjian kerja,
agar karyawan tidak merasa dirugikan dengan adanya kebijakan yang dibuat
oleh perusahaan.
Di perjanjian tersebut Perumusan atau pembuatan PKWT di indonesia
hanya dilakukan secara sepihak, tanpa ada campur tangan dari pihak pekerja,
sehingga isi dari perjanjian kerja yang ada kebanyakan mengandung pasal
pasal yang lebih menguntungkan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah
pengusaha itu sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak
dimana dalam membuat suatu perjanjian harus ada musyawarah atau
61
perundingan dari kedua belah pihak unuk menentukan isi dari perjanjian yang
akan dibuat.
Harusnya dalam melakukan sebuah perjanjian kerja, pihak perusahaan
harus mengikut sertakan karyawan dalam membuat maupun merumuskan
perjanjian tersebut, agar tercapainya suatu keadilan bagi kedua belah pihak
yang saling mengikat janji.
Meskipun Hukum Islam memperbolehkan, harusnya perusahaan lebih
bijak lagi dalam merumuskan perjanjian, agar sama sama ikhlas dalam
menyepakati perjanjian tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Al-Qur‟an dan Terjemahan, Semarang: CV, Toha Putra, 1989.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2014.
Adrian Sutedi.” Hukum Perburuhan”, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012.
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press, 2000.
Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Aatas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat,
Hukum, Politik dan Ekonomi, Bandung: Mizan, 1994.
Ahmad Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Depok: PT RajaGrafindo Persada,
2018.
Ahmad Rijali,” Analisis Data Kualitatif”. Jurnal Alhadharah. Vol. 17 No. 33
(Januari –Juni 2018).
Ahmadi Miru. Sakka Pati, Hukum Perikatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014.
Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
Andi Mardiana dan Kadir Dina, “Sistem Pengupahan Dalam Islam”. Jurnal
Gorontalo Development review. Vol.2 No. 1, (April 2019).
Arief Subyantoro, dan FX. Suwarto, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi,
Yogyakarta : CV Andi Offset, 2020.
Atang, Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2000.
Budi Santoso, Perjanjian Kerja Bersama, Malang : UB Press, 2012.
Burhanudin S, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta:BVFE,2009.
Chairul Fahmi, “Konsep Ijmak Menurut Fazlur Rahman Dan Pembaharuan
Hukum Islam”. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume Xi, No. 1, (Agustus
2011).
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam,
Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Citra Aditya
Bakti, 1994.
Fithriatus Shalihah, “Implementasiperjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam
Hubungan Kerja Di Indonesia.” Jurnal Selat, Vol. 4 No.1, (Oktober
2016).
Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial,
Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Ika Novi Nur Hidayati,”Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif”. Jurnal Az Zarqa‟,Vol. 9 No. 2, (Desember 2017).
Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, Jakarta: Rineka
Cipta, 2004.
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatid dan
Empiris, Depok: Kencana, 2016.
Khaeruman,Badri, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial, Bandung : CV Pustaka
Setia,2010.
Leslie Rae, Keterampilan Mengadakan Wawancara, Jakarta: Binarupa Aksara,
1990.
Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III,
Bandung: Alumni, 1983.
Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983.
Moh. Mufid, Kaidah fikih ekonomi dan keuangan kontemporer, Jakarta: Kencana,
2019.
R. Subekti & R. Tjitrosubio, Kitab Undang-Undang Huku Perdata, Jakarta: PT
Pradnya Paramita, 2001.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:
Balai Pustaka, 2014.
Rahmat Syafe‟I, Asas-Asas Hukum Muamalat, edisi revisi, Yogyakarta: UII press
2000.
Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: sinar
Grafika,2013.
Septi Wulan Sari,” Pemberian Upah Pekerja ditinjau Dari Upah Minimum
Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam”. Jurnal Ahkam, Vol. 4, No.1
(Juli 2016).
Sobirin Malian, “Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syari‟ah Tinjauan
Filsafat Hukum Islam”. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. Xi No. 1 (Tahun
2015).
Sugiyono, Meode penelitian, Bandung: Alfabeta, 2017.
Suryadi Bata Ahmad Dan Rahmah Amir, “Sistem Kontrak Kerja Antara
Karyawan Dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan
Dan Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa perbandingan Mazhab,
Vol.1, No.2 (Mei 2020).
Tatiek Nurhayati Dan Ahmad Darwansyah,” Peran Struktur Organisasi Dan
Sistem Remunerasi Dalam Meningkatkan Kinerja”. Jurnal Ekobis, Vol.14,
No.2, (Januari 2013).
Tim Visi Yustisia, KUH Perdata & KUHA Perdata, Jakarta: Visimedia, 2015.
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta :
Kencana, 2010.
Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, “Komparasi Syarat Keabsahan
“Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian
Syariah”. Jurnal Hukum Islam. Vol. 2, No 1, (2017).
Umi Rohmah,” Perikatan (Iltizam) Dalam Hukum Barat Dan Islam”. Jurnal Al-
„Adl. Vol. 7 No. 2, (Juli 2014).
Umma Farida,” Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam”. Jurnal
Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, (Juni 2015).
Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Transmedia
Pustaka, 2010.
Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Jakarta:
Robbani Press, 1997.
Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta :
Kencana, 2019.
B. Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomo 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi.
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Pilihan Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
C. Lain-lain
Deni Susanto, “ Tinjauan hukum islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat
hilangnya barang perusahaan” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung, (2017).
ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/2071/1547.
https://erwinpurwindiyanto.blogspot.com/2012/12/pt-sumber-alfaria-trijaya-
tbk.html.
https://id.wikipedia.org/wiki/Alfamart.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian.
https://oridiansyah.wordpress.com/sejarah-visi-misi-kantor/.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=apa+itu+analisis+data.
https://www.izbio.id/2020/09/sejarah-dan-profil-pt-sumber-alfaria.html.
https://www.maxmanroe.com/pengertian-struktur-organisasi.html.
https://www.ruangpegawai.com/ragam/klasifikasi-jabatan-tugas-karyawan
alfamart-minimarket-3180.
Luthfatul Arifiyah, “ Pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas nota
barang hilang perspektif hukum islam” Skripsi Mahasiswi Universitas
Islam Negeri Walisongo, (2019).
Noermalia Andriani, “Analisis hukum islam terhadap praktik pemotongan upah
untuk asuransi syariah dan BPJS kesehatan karyawan swasta di PT Kent
Trasindo Indonesia Surabaya” Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel, (2019).
Struktur Organisasi Alfamart.
Wawancara Dengan (J), Pegawai Minimarket Alfamart Mayang Mangurai, 10
Agustus 2020.
Wawancara Dengan Kepala Toko Alfamart Mayang Mangurai, 06 Agustus 2020.
Wawancara Dengan Novi Afriani, Pegawai Minimarket Alfamart Mayang
Mangurai, 10 Agustus 2020 .
Wawancara Dengan Ririn Ramadhani, Pegawai Minimarket Alfamart Mayang,
Mangurai 06 Agustus 2020.
LAMPIRAN
Gambar 1. Foto di Alfamart Mayang Mangurai
Gambar 2. Foto bersama karyawan Alfamart Manyang Mangurai
Gambar 3. Wawancara bersama Kepala Toko Alfamart Mayang Mangurai
Gambar 4. Toko Alfamart Mayang Mangurai
CURRICULUM VITAE
1. Nama. : Syafitri
2. Tempat/tgl. Lahir : K.A Tungkal, 10 November 1998
3. Alamat : Jl. ir. H. Juanda, Kel Simp III Sipin, Kec
Kota Baru, Kota Jambi.
4. Orang Tua
a. -Nama Ayah : Ahmad
-Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
b. -Nama Ibu : Zarmani
-Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
c. Alamat : Jl. ir. H. Juanda, Kel Simp III Sipin, Kec
Kota Baru, Kota Jambi.
5. Riwayat Pendidikan
a. Sekolah Dasar Negeri 64 Kota Jambi (Tamat 2010)
b. Madrasah Tsanawiyah (Tamat 2013)
c. Madrasah Aliyah (Tamat 2016)
d. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Angkatan Tahun Akademik 2017/2018.
Jambi, 29 Januari 2021
Penyusun
Syafitri