22 | SELASA, 2 NOVEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA

Saw Tun wai tampak lelah. Pria 52 tahun itu baru usai mengajar di sebuah sekolah darurat

di kamp pengungsi etnik Ka ren di wilayah Mae La, Thailand, yang berbatasan dengan Myan­mar. itu sebabnya dia tidak antusias saat ditanya tentang pemilu yang akan berlangsung di Myanmar, tanah kelahiran­nya, 7 november mendatang.

“Pemilu tidak akan memba­wa perubahan positif untuk kami dari suku Karen maupun rakyat Burma keseluruhan. Daripada pulang ke sana, saya lebih suka pindah ke negara lain,” kata Saw Tun wai, Ming­gu (31/10).

Keputusasaan pria itu bisa dipahami. Bersama etnik Ka ren lainnya, dia berjalan kaki me­lintasi pegunungan untuk pin­dah ke Thailand pada 2006 supaya terbebas dari siksaan tentara Myanmar. Kata Saw, “Saya dituduh ikut kelompok pemberontak. Saya dipukuli supaya mau mengaku. Tentara Myanmar juga memaksa saya untuk jadi pengangkut barang mereka.”

Di tempat lain, jauh dari lokasi kamp pengungsi Karen,

di tepi Danau inya di Yangon, Myanmar, hiruk pikuk kampa­nye pemilu juga tidak me­nyentuh penghuni sebuah vila yang hampir roboh. aung San Suu Kyi, tokoh prodemokrasi Myanmar yang mendiami vila itu, menjalankan kehidupan sehari­hari tanpa kegiatan poli­tik.

Dia akan bangun pukul 04.00 untuk bermeditasi sampai pu­kul 05.30. Setelah itu, Suu Kyi akan menyalakan empat radio di kamar tidurnya untuk men­dengar siaran BBC, Voice of America, Radio Free Asia dan radio Democratic Voice of Burma yang dikelola para pembang­kang di luar negeri. Suu Kyi tidak memiliki telepon atau akses internet karena dilarang oleh junta militer Myanmar yang berkuasa.

Langkah juntaPemilu memang akan ber­

langsung di Myanmar, tetapi Partai uni Solidaritas dan Pem­bangunan yang mendapat back-ing militer sudah dipastikan memenanginya. undang­un­dang dasar yang dikeluarkan militer pada 2008 memastikan masa depan Myanmar masih akan tetap dalam genggaman para jenderal yang berkuasa sejak 1962.

Junta memang mengeluar­kan apa yang disebut ‘peta menuju demokrasi’, namun mayoritas rakyat Myanmar maupun dunia internasional menilai program junta itu ha­nya tipuan. Junta dianggap memanfaatkan topeng peme­rintahan sipil demi melang­gengkan kekuasaan angkatan bersenjata.

Langkah tujuh program demokrasi itu dicanangkan Jenderal Khin nyunt pada 30 agustus 2003. Pemilu untuk memilih anggota parlemen termasuk satu fase dari pro­gram tersebut.

Demi menjamin kemenang­annya, junta sengaja menying­kirkan tokoh maupun kelom­pok yang dianggap beroposisi. Suu Kyi, misalnya, masih men­jalani tahanan rumah dan dila­rang ikut pemilu. Partai Suu Kyi, Liga nasional untuk Demokrasi (nLD), dibubarkan karena dinilai tidak mematuhi peraturan yang diterbitkan pemerintah. Padahal Suu Kyi beserta nLD merupakan peme­nang dalam pemilu ter akhir di Myanmar pada 1990. Para jen­deral tidak mau meng akui ke­menangan itu dan malah me­menjarakan perempuan berusia 65 tahun itu sampai sekarang.

“Junta militer secara efektif

telah memarginalkan posisi Suu Kyi, karena dia tidak bisa keluar rumah dan berkampa­nye melawan junta. Militer mungkin kali ini menang, tetapi perjuangan politik akan terus berlangsung,” tutur Muang Zarni, akademisi Myan­mar yang kini tinggal di Lon­don, inggris.

Dunia bereaksiLangkah opresif yang di­

jalankan junta militer Myanmar tidak pelak lagi membuat kere­sahan di dunia internasional. australia, misalnya, menyata­kan ‘keprihatinan mendalam’ atas pelaksanaan pemilu dan meminta junta membebaskan para tahanan politik, termasuk Suu Kyi. Menlu australia Ke­vin Rudd mengatakan pem­bubaran 11 partai politik dan pelarangan sejumlah partai lain untuk ikut pemilu telah men­ciptakan ‘keadaan yang tidak bagus’ bagi pemilu.

“Pemilu Myanmar jelas di­lakukan dengan aturan yang tidak jujur dan adil karena partai­partai politik dibatasi. Kami juga terus mendesak junta membebaskan lebih dari 2.000 tahanan politik,” kata Rudd, Sabtu (30/10).

Harapan serupa disampai­kan Sekjen PBB Ban Ki­moon.

“Masih belum terlambat bagi otoritas Myanmar untuk mem­buat pemilu lebih bisa diper­caya dengan membebaskan semua tahanan politik. Pembe­basan itu akan membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional,” kata Ban di sela pertemuan pemim­pin asia di Vietnam baru­baru ini.

Dari kalangan aSEan sen­diri, Filipina yang tampak bersuara paling keras. “Bukti­bukti makin jelas bahwa pemi­lu nanti hanya akan merupakan pembodohan bagi nilai­nilai demokrasi,” kata Presiden Be­nigno aquino iii pekan lalu.

Kecil kemungkinan junta militer Myanmar akan mengi­kuti seruan­seruan tersebut. Terutama karena mereka masih memiliki sekutu negara kuat seperti China. itu pula sebab­nya Sekjen PBB Ban Ki­moon pada Sabtu (30/10) sengaja menemui Menlu China Yang Jiechi untuk mendiskusikan pemilu dan kondisi ter akhir Myanmar. Harapan Ban adalah Myanmar bisa dibujuk melalui China untuk membuat pemilu yang betul­betul jujur dan adil. (Berbagai sumber/i­2)

a_surachman@mediaindonesia.com

Moch Anwar Surahman

Pemilu Jurdil hanya mimPi

Junta militer Myanmar

sengaja menyingkirkan oposisi untuk

menjamin kemenangan

pemilu dan melanggengkan

kekuasaan.

KAMPANYE: Warga melintas di depan billboard peserta pemilu di Yangon, Myanmar, Rabu (27/10).

Fokus Internasional

MEMERIKSA PASUKAN: Jenderal tertinggi Myanmar Than Shwe memeriksa pasukan saat peringatan Hari Angkatan Bersenjata di Naypitaw, Myanmar, beberapa waktu lalu.

FOKUSNUSANTARA

BACA BESOK!Tema:

TenggelamnyaBedono Kami