pemerintah provinsi jawa...
TRANSCRIPT
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 ayat (5),
Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 36, Pasal 44 ayat (3) dan
Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan
- 2 -
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6
Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Timur
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas untuk
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam
sektor kegiatannya selain Dinas.
7. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin
Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro.
9. Usaha
- 3 -
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan
oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang
meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha
patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi
di Indonesia.
12. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha
Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan
ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat
secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan
pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi
usaha yang tangguh dan mandiri.
14. Stakeholders atau para pemangku kepentingan adalah pihak-
pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan
manfaat atau dampak dari Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dan dapat berupa kelompok, organisasi, dan
individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses
pengambilan keputusan/pelaksanaan Pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI
adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik
Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
16. Aset
- 4 -
16. Aset adalah kekayaan bersih yang dimiliki oleh orang
perseorangan dan/atau badan.
17. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat
untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan
bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan
kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui
bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk
mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.
19. Modal ventura adalah kegiatan pembiayaan/penyertaan modal
ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan
pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu
dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui
pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan
berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
20. Anjak piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan
piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari
transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
21. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai
dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh
pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
22. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik
langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan
yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dengan Usaha Besar.
23. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan
kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
24. Pelaku
- 5 -
24. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau
melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan
kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai
bidang ekonomi rakyat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur.
26. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam
suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan,
bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses
pengerjaannya yang sama serta memiliki prospek untuk
dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai
titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan klaster.
27. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk
kerjasama strategis dan komplementer serta memiliki
hubungan yang intensif sebagai suatu jaringan industri yang
saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.
28. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang
jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
29. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan
Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Kawasan Industri.
BAB II
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Bagian Kesatu
Perencanaan Pemberdayaan
Paragraf 1
Materi Perencanaan
Pasal 2
Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat
pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan
Pasal 3
- 6 -
Pasal 3
(1) Materi perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah meliputi:
a. arah kebijakan;
b. program/kegiatan; dan
c. kebutuhan pendanaan
(2) Materi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
Pasal 4
(1) Perencanaan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a secara umum diarahkan untuk
mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan
kesenjangan, penguatan potensi usaha, perluasan
kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
(2) Perencanaan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a secara khusus diarahkan untuk
memperbaiki postur dan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, yang meliputi
a. peningkatan modal;
b. peningkatan hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu;
c. peningkatan laba;
d. peningkatan kemampuan manajemen;
e. peningkatan skala usaha;
f. kesinambungan usaha;
g. pertumbuhan jumlah usaha;
h. pengembangan pasar; dan
i. standarisasi produk.
Pasal 5
Perencanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk:
a. penumbuhan iklim usaha, yang meliputi aspek pendanaan,
sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan
usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dukungan
kelembagaan;
b. pengembangan
- 7 -
b. pengembangan usaha, yang meliputi aspek produksi dan
pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan
teknologi; dan
c. pembiayaan dan penjaminan yang meliputi:
1. pengembangan sumber pembiayaan kredit perbankan dan
lembaga keuangan non bank;
2. pengembangan lembaga modal ventura; dan
3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.
Pasal 6
(1) Perencanaan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Provinsi maupun dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
(2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
direncanakan dengan memperhatikan subyek pelaksana
pemberdayaan.
(3) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan
pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang
dialokasikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam
bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, bentuk pembiayaan
lainnya serta hibah.
Paragraf 2
Koordinasi Perencanaan
Pasal 7
(1) Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dilaksanakan tiap tahun oleh Dinas dan Perangkat
Daerah dalam kerangka koordinasi.
(2) Koordinasi dilakukan dengan melibatkan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta Stakeholders atau Pemangku
Kepentingan
Paragraf 3
- 8 -
Paragraf 3
Penyusunan Perencanaan
Pasal 8
(1) Penyusunan perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan para Stakeholders atau Pemangku Kepentingan.
(2) Perangkat Daerah menyusun rencana pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ruang lingkup dan
prioritas pada bidang kegiatannya.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan tiap tahun oleh Perangkat Daerah dan wajib
berkoordinasi dengan Dinas.
Pasal 9
Perencanaan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota
dilakukan melalui sinkronisasi program/kegiatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberdayaan
Pasal 10
(1) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh
Pemerintah Provinsi, dilaksanakan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi :
a. melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis usaha di
masyarakat;
b. melakukan penyuluhan;
c. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;
d. memfasilitasi jenis-jenis usaha ke dalam Kelompok dan
Sentra
e. melakukan bimbingan teknis dalam mengelola usaha;
f. memfasilitasi peningkatan struktur permodalan;
g. memfasilitasi akses skema-skema kredit;
h. memfasilitasi peningkatan status aset;
i. memfasilitasi skema-skema aset;
j. memfasilitasi jaringan usaha;
k. memfasilitasi
- 9 -
k. memfasilitasi HKI;
l. memfasilitasi pemasaran dan promosi usaha;
m. memfasilitasi pengurusan perijinan usaha;
n. memfasilitasi kerjasama dan kemitraan;
o. memfasilitasi sistem informasi;
p. memfasilitasi standardisasi dan desain produk; dan
q. lain-lain usaha yang dapat memberdayakan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;
(2) Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
dibiayai melalui dana APBD pada setiap tahun anggaran,
dapat didukung oleh dana APBD Kabupaten/Kota dan APBN.
(3) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.
Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 11
(1) Untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perangkat
Daerah wajib melakukan evaluasi tahunan.
(2) Evaluasi mencakup:
a. penyusunan program/kegiatan;
b. pelaksanaan program/kegiatan; dan
c. keberhasilan program/kegiatan.
(3) Evaluasi terhadap penyusunan program/kegiatan dirinci
menjadi cakupan materi yang tercantum dalam
program/kegiatan dan prosedur penyusunan yang telah
ditempuh dalam penyusunan program/kegiatan.
(4) Evaluasi cakupan materi program/kegiatan bertujuan untuk
mengukur apakah program/kegiatan pemberdayaan yang
disusun berdasarkan:
a. kelengkapan data dalam merumuskan keadaan dan
analisa keadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
b. kejelasan dalam merumuskan tujuan program/kegiatan;
c. kejelasan dalam merumuskan masalah;
d. kesesuaian kegiatan untuk mencapai tujuan
program/kegiatan; dan
e. kejelasan dalam merumuskan rencana kegiatan.
(5) Evaluasi
- 10 -
(5) Evaluasi prosedur penyusunan program/kegiatan bertujuan
untuk mengetahui apakah program/kegiatan pemberdayaan
disusun sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan
dalam pedoman, meliputi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
b. penyusunan konsep program/kegiatan;
c. pembahasan konsep program/kegiatan; dan
d. pengesahan program/kegiatan.
(6) Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan
pemberdayaan dilakukan untuk mengukur dan
membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana
kegiatan yang tercantum dalam program pemberdayaan,
meliputi :
a. revisi program/kegiatan;
b. pelaksanaan program/kegiatan;
c. penerapan metode yang dilaksanakan;
d. peran serta petugas dan pendamping Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah;
e. peran serta Perangkat Daerah;
f. peran serta stakeholders atau para pemangku
kepentingan; dan
g. monitoring dan pelaporan program.
(7) Evaluasi terhadap keberhasilan program pemberdayaan
dilakukan untuk mengukur dan membandingkan hasil yang
dicapai dengan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi
kesesuaian arah kebijakan, baik secara umum maupun
secara khusus.
Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 12
(1) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas setiap 1 (satu)
tahun sekali.
(2) Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah
memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi wajib
menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penerima
- 11 -
a. penerima pemberdayaan wajib menyampaikan laporan
perkembangan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada
Perangkat Daerah pemberi pemberdayaan dengan
tembusan Dinas; dan
b. Perangkat Daerah pemberi pemberdayaan wajib
melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan
sekali, dan melaporkan kepada Dinas.
(3) Untuk lebih memudahkan koordinasi, bentuk dan isi laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih
lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB III
PENDEKATAN KELOMPOK,
SENTRA DAN KLASTER
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 13
(1) Untuk mempercepat dan memperluas pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilakukan dengan
pendekatan Kelompok, Sentra, dan Klaster.
(2) Selain pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk mempercepat dan memperluas pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah juga dilakukan pendekatan
Koperasi.
Pasal 14
Perencanaan pendekatan Kelompok, Sentra, Klaster, dan Koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sebagai bagian
dari upaya penyusunan rencana pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.
Bagian Kedua
- 12 -
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Kelompok
Pasal 15
(1) Pelaksanaan Pendekatan Kelompok diterapkan pada tingkat
penumbuhan wirausaha baru, meliputi beberapa jenis
komoditi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia
secara selektif.
(2) Pendekatan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi menjadi:
a. Kelompok Usaha Bersama; dan
b. Kelompok Kerja.
(3) Pendekatan Kelompok pada tahapan Kelompok Usaha
Bersama dilakukan berdasarkan pertimbangan:
a. pada tingkatan belajar usaha;
b. jenis yang diusahakan beraneka ragam;
c. memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di lokasi
kelompok secara sembarang/random;
d. tingkat keterampilan teknis dan manajemen sangat
rendah;
e. motivasi usaha dan/atau kewirausahaan sangat rendah;
f. kelembagaan sangat sederhana; dan
g. peralatan yang digunakan apa adanya.
(4) Pendekatan Kelompok pada tahapan Kelompok Kerja
dilakukan berdasarkan pertimbangan:
a. pada tingkat penumbuhan usaha;
b. jenis yang diusahakan beberapa jenis komoditi;
c. memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya
manusia di lokasi kelompok secara selektif;
d. tingkat keterampilan teknis dan manajemen rendah;
e. motivasi usaha dan/ atau kewirausahaan rendah;
f. kelembagaan sederhana dan pendelegasian tugas sudah
berjalan; dan
g. peralatan yang digunakan sederhana/manual.
Pasal 16
- 13 -
Pasal 16
(1) Selain kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, kegiatan pokok dalam pelaksanaan pendekatan
kelompok dilakukan dengan penumbuhan wirausaha Mikro,
Kecil dan Menengah.
(2) Penumbuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
melalui berbagai pelatihan untuk pembentukan wirausaha
dalam wujud Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Kerja.
Pasal 17
Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Kerja yang sudah
terbentuk didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Paragraf 2
Sentra
Pasal 18
(1) Pendekatan Sentra diterapkan pada tahap peningkatan usaha
sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan
dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara
selektif dalam kuantitas cukup.
(2) Pendekatan sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui tiga jenis sentra yaitu:
a. Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
b. Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan; dan
c. Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bagian Klaster
Bisnis.
Pasal 19
(1) Kriteria Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a
adalah:
a. terdapat paling sedikit 20 (dua puluh) pelaku usaha,
dengan kapasitas produksi yang memadai dalam kawasan
sentra yang memiliki prospek untuk dikembangkan
menjadi bagian integral dari klaster;
b. mempunyai
- 14 -
b. mempunyai hasil penjualan paling sedikit Rp. 200.000.000
(dua ratus juta rupiah) setiap bulan;
c. mempunyai prospek pasar yang baik;
d. mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan
baku maupun pemasaran;
e. mampu menyerap tenaga kerja paling sedikit 40 (empat
puluh) orang dalam kawasan sentra;
f. mengutamakan bahan baku lokal dalam negeri;
g. menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya
meningkatkan mutu produk; dan
h. tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
(2) Kriteria Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b
adalah:
a. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah
mendapatkan fasilitas pembinaan;
b. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kegiatan
usahanya berkaitan dengan produk unggulan daerah;
c. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang pemasaran
produknya sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota
dalam satu provinsi;
d. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kapasitas
usahanya berkembang ditandai dengan peningkatan hasil
penjualan dalam jangka waktu tertentu;
e. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang
produktifitas usahanya berkembang ditandai dengan
pertumbuhan hasil penjualan dalam jangka waktu
tertentu per Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
f. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang jumlah
tenaga kerjanya mengalami pertumbuhan;
g. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah
melakukan pengembangan teknologi; dan
h. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah
memiliki kerjasama usaha ke hulu dan/atau ke hilir.
(3) Kriteria Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bagian
Klaster Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf c adalah:
a. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan yang
kegiatan bisnisnya merupakan industri inti, industri
pemasok dan/atau industri terkait;
b. sentra
- 15 -
b. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan yang
pemasaran produknya tingkat nasional dan/atau ekspor
atau produknya merupakan bahan baku atau bahan
pembantu dari produk yang pemasarannya tingkat
nasional dan/atau ekspor;
c. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan yang
mampu secara sendiri atau bekerjasama melakukan
pelatihan teknis bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
dan
d. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan yang
mampu secara sendiri atau bekerjasama melakukan
penelitian dan pengembangan produk/pemasaran hasil
produksinya.
Paragraf 3
Klaster
Pasal 20
(1) Pendekatan Klaster diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dengan ketentuan :
a. merupakan komoditas unggulan yang menjadi prioritas
pengembangan usaha di Jawa Timur;
b. diutamakan memiliki pasar berorientasi ekspor;
c. terdapat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi
pionir lokal (local champion);
d. diutamakan klaster yang menyerap banyak tenaga kerja;
dan
e. merupakan klaster yang menjadi prioritas/telah mendapat
binaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan/atau dukungan dari lembaga lain.
(2) Pengembangan Klaster bertujuan untuk:
a. mewujudkan Klaster sebagai jaringan usaha, baik usaha
inti yang menjadi fokus perhatian, usaha pemasok bahan
baku, bahan pembantu dan aksesoris, maupun usaha
terkait yang menggunakan sumberdaya yang sama dengan
usaha inti,;
b. mewujudkan Klaster sebagai pihak atau lembaga yang
mampu mengembangkan inovasi usaha dan menghasilkan
teknologi; dan
c. mewujudkan Klaster sebagai institusi yang berperan
menjembatani antar pelaku usaha yang saling terhubung
dalam rantai proses peningkatan nilai.
(3) Penumbuhan
- 16 -
(3) Penumbuhan Klaster diawali dengan perluasan basis produk
usaha serta penguatan pola keterkaitannya, melalui
pengembangan produk-produk usaha prioritas yang
mempunyai nilai tambah tinggi.
(4) Penumbuhan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperluas dengan pengolahan sumber daya alam yang
potensial di pedesaan.
Paragraf 4
Koperasi
Pasal 21
Pelaksanaan Pendekatan Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. perkuatan modal;
c. pembinaan manejemen;
d. bimbingan teknis;
e. pemasaran produk; dan/atau
f. fasilitasi HKI.
Pasal 22
(1) Pelaksanaan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dilaksanakan oleh Dinas dan/atau pihak lain.
(2) Pendekatan yang dilaksanakan oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
Bagian Ketiga
Evaluasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 23
(1) Evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra, Klaster dan Koperasi
dilakukan sebagai bagian dari upaya evaluasi pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
(2) Dinas dan Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi
tahunan untuk mengukur keberhasilan Pendekatan
Kelompok, Sentra, Klaster dan Koperasi.
Paragraf 2
- 17 -
Paragraf 2
Kelompok
Pasal 24
(1) Evaluasi pendekatan kelompok mencakup:
a. eksistensi kelompok;
b. jumlah anggota kelompok;
c. jenis usaha;
d. tingkat ketrampilan teknis;
e. manajemen;
f. kelembagaan; dan
g. peralatan.
(2) Evaluasi terhadap eksistensi kelompok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui
perkembangan jumlah kelompok, baik yang aktif maupun
yang tidak aktif.
(3) Evalusi terhadap jumlah anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui
perkembangan jumlah anggota.
(4) Evaluasi terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui ragam usaha
dalam kelompok.
(5) Evaluasi terhadap tingkat ketrampilan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mengetahui
perkembangan ketrampilan teknis yang dikuasai anggota
kelompok.
(6) Evaluasi terhadap manajemen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui:
a. keberadaan pengelola yang kompeten dan professional;
dan
b. perkembangan pola pengelolaan kelompok yang baik.
(7) Evaluasi terhadap kelembagaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengetahui perkembangan
bentuk kelembagaan yang dimiliki kelompok.
(8) Evaluasi terhadap peralatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengetahui perkembangan
penggunaan dan penguasaan peralatan yang dipergunakan
kelompok.
Paragraf 4
- 18 -
Paragraf 4
Sentra
Pasal 25
(1) Evaluasi pendekatan sentra mencakup:
a. eksistensi sentra;
b. jumlah anggota sentra;
c. jenis usaha;
d. kapasitas produksi;
e. hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu;
f. pasar;
g. jaringan kemitraan;
h. tenaga kerja;
i. manajemen;
j. bahan baku; dan
k. teknologi.
(2) Evaluasi terhadap eksistensi sentra sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi jumlah total sentra dan
keaktifan, untuk mengetahui perkembangan jumlah sentra,
baik yang aktif dan/atau yang tidak aktif.
(3) Evalusi terhadap jumlah anggota sentra sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui
perkembangan jumlah anggota.
(4) Evaluasi terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui ragam usaha
sentra.
(5) Evaluasi terhadap kapasitas produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengetahui tingkat
kemampuan produksi sentra.
(6) Evaluasi terhadap hasil penjualan dalam jangka waktu
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil penjualan
dalam jangka waktu tertentu sentra.
(7) Evaluasi terhadap pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f bertujuan untuk mengetahui perkembangan prospek
pasar sentra.
(8) Evaluasi terhadap jaringan kemitraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengetahui
perkembangan jaringan kemitraan dalam pengembangan
usaha, pengadaan bahan baku, dan pemasaran.
(9) Evaluasi
- 19 -
(9) Evaluasi terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h bertujuan untuk mengetahui jumlah
penyerapan tenaga kerja dalam sentra.
(10) Evaluasi terhadap manajemen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i bertujuan untuk mengetahui:
a. keberadaan pengelola yang kompeten dan professional;
dan
b. perkembangan pola pengelolaan sentra yang baik.
(11) Evaluasi terhadap bahan baku sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j bertujuan untuk mengetahui kemampuan
sentra dalam mengutamakan penggunaan bahan baku lokal
dalam negeri.
(12) Evaluasi terhadap teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k bertujuan untuk mengetahui kemampuan sentra
dalam mengadaptasi dan menggunakan teknologi tepat guna
dalam upaya meningkatkan mutu produk.
Paragraf 5
Klaster
Pasal 26
(1) Evaluasi pendekatan klaster mencakup:
a. jumlah;
b. komponen;
c. jenis usaha;
d. pasar;
e. jaringan;
f. tenaga kerja; dan
g. manajemen.
(2) Evaluasi terhadap jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a bertujuan untuk mengetahui perkembangan
jumlah klaster.
(3) Evaluasi terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui perkembangan
komponen klaster yang dapat berperan menjembatani antar
pelaku usaha yang saling terhubung dalam rantai proses
peningkatan nilai.
(4) Evaluasi
- 20 -
(4) Evaluasi terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui perkembangan
ragam usaha yang dapat memperluas basis produk usaha
serta pola keterkaitannya melalui pengembangan produk-
produk prioritas yang mempunyai nilai tambah tinggi serta
memperluas kemampuan pengolahan sumber-sumber daya
alam yang potensial sebagai bahan baku.
(5) Evaluasi terhadap pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d bertujuan untuk mengetahui perkembangan prospek
pasar klaster.
(6) Evaluasi terhadap jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e bertujuan untuk mengetahui perkembangan
jaringan usaha dalam pengembangan usaha, pengadaan
bahan baku, dan pemasaran.
(7) Evaluasi terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengetahui jumlah
penyerapan tenaga kerja dalam klaster.
(8) Evaluasi terhadap manajemen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengetahui:
a. keberadaan pengelola yang kompeten dan professional;
dan
b. perkembangan pola pengelolaan klaster yang baik.
Paragraf 2
Koperasi
Pasal 27
(1) Evaluasi pendekatan koperasi mencakup:
a. eksistensi koperasi;
b. jumlah anggota;
c. rapat anggota tahunan;
d. manajer;
e. karyawan;
f. modal;
g. aset;
h. volume usaha; dan
i. sisa hasil usaha.
(2) Evaluasi terhadap eksistensi koperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi jumlah total koperasi, untuk
mengetahui perkembangan jumlah koperasi, baik yang aktif
dan/atau yang tidak aktif.
(3) Evaluasi
- 21 -
(3) Evaluasi terhadap jumlah anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui
perkembangan jumlah anggota.
(4) Evaluasi terhadap rapat anggota tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui:
a. perwujudan asas demokrasi dan akuntabilitas pengelolaan
koperasi;
b. pertanggungjawaban kepengelolaan koperasi; dan
c. kesehatan manajemen organisasi koperasi.
(5) Evaluasi terhadap manajer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d untuk mengetahui:
a. keberadaan pengelola yang kompeten dan professional;
dan
b. perkembangan pola pengelolaan koperasi yang baik
(6) Evaluasi terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui jumlah
penyerapan tenaga kerja dalam koperasi.
(7) Evaluasi terhadap modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f bertujuan untuk mengetahui perkembangan sumber
permodalan koperasi baik modal sendiri dan/atau modal luar.
(8) Evaluasi terhadap aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g bertujuan untuk mengetahui perkembangan nilai aset
koperasi.
(9) Evaluasi terhadap volume usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h bertujuan untuk mengetahui perkembangan
nilai volume usaha koperasi.
(10) Evaluasi terhadap sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i bertujuan untuk mengetahui
perkembangan nilai sisa hasil usaha koperasi.
Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 28
(1) Hasil evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra, Klaster dan
Koperasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas setiap 1
(satu) tahun sekali.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebagai bagian dari laporan hasil evaluasi pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1).
BAB IV
- 22 -
BAB IV
LEGALITAS USAHA
Pasal 29
(1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam
melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
(2) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
PERLINDUNGAN USAHA
Pasal 30
(1) Perlindungan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Usaha Menengah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik.
(2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk keberlangsungan usaha dan terjaminnya
keberlangsungan kemitraan dengan Usaha Besar.
(3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui :
a. inventarisasi dan pengkajian Peraturan Daerah Provinsi,
Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat menghambat
perkembangan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Usaha Menengah; dan
b. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan
bagi pelaku usaha dengan melibatkan peran serta
Perguruan Tinggi dan Stakeholders atau Pemangku
Kepentingan untuk:
1. mencegah dan menghadapi terjadinya penguasaan
pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan
atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
2. memberikan perlindungan atas usaha tertentu yang
strategis untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha
Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak
sehat lainnya; dan
3. melakukan
- 23 -
3. melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan
dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan
pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Usaha Menengah.
BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 31
(1) Pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Usaha Menengah dilakukan melalui pemberian fasilitas
bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan
permodalan untuk menumbuhkan dan meningkatkan
kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Usaha Menengah.
(2) Dinas menyusun petunjuk teknis guna memfasilitasi
pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan
produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi
bidang:
a. bahan baku;
b. teknologi produksi;
c. pengembangan desain produk dan kemasan;
d. pemasaran; dan
e. sumber daya manusia.
(3) Penyusunan petunjuk teknis, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan
stakeholders atau para pemangku kepentingan.
BAB VII
KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Pola Kemitraan
Paragraf 1
Umum
Pasal 32
(1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika
bisnis yang sehat.
(2) Prinsip
- 24 -
(2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi prinsip:
a. saling membutuhkan;
b. saling mempercayai;
c. saling memperkuat; dan
d. saling menguntungkan.
(3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai
kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku
hukum Indonesia.
(4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha
Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai
bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.
Pasal 33
(1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang
produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber
daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
(2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan;
f. bagi hasil;
g. kerja sama operasional;
h. usaha patungan (joint venture);
i. penyumberluaran (outsourcing); dan
j. bentuk kemitraan lainnya.
(3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah atau Usaha
Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan
hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 34
Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) berlaku ketentuan :
a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra
usahanya; dan
b. Usaha
- 25 -
b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha
Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.
Paragraf 2
Inti-Plasma
Pasal 35
Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan :
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma;
atau
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan
Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.
Paragraf 3
Subkontrak
Pasal 36
Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf b berlaku ketentuan :
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai
subkontraktor; atau
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha
Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.
Paragraf 4
Waralaba
Pasal 37
Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf c berlaku ketentuan :
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan
sebagai penerima waralaba; atau
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba,
Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima
waralaba.
Pasal 38
- 26 -
Pasal 38
Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba
memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan.
Pasal 39
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan
mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui
pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan
dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat
melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi
waralaba.
Pasal 40
Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Perdagangan Umum
Pasal 41
(1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d berlaku ketentuan:
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang,
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang,
Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai
pemasok barang.
(2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai
pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra
dagangnya.
Pasal 42
- 27 -
Pasal 42
(1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat
dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan
lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang
dilakukan secara terbuka.
(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh
Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan
mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau
Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan
jasa yang diperlukan.
(3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama
Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.
Paragraf 6
Distribusi dan Keagenan
Pasal 43
Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e berlaku ketentuan:
a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan
jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
atau
b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan
barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Paragraf 7
Bagi Hasil
Pasal 44
Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf f berlaku ketentuan :
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha
yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana
yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh
Usaha Menengah.
Pasal 45
- 28 -
Pasal 45
(1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil
memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan
sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak
yang bermitra.
(2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian
yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan
pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.
Paragraf 8
Kerja Sama Operasional
Pasal 46
Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g berlaku ketentuan:
a. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan
Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara
sampai dengan pekerjaan selesai; atau
b. antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah
menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan
pekerjaan selesai.
Paragraf 9
Usaha Patungan
Pasal 47
(1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam
melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan
Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola
usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf h dengan cara menjalankan aktifitas
ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
(2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan
kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan
Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (joint
venture) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf
h dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan
mendirikan perusahaan baru.
(3) Pendirian
- 29 -
(3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 48
Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi
secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko,
dan manajemen perusahaan.
Paragraf 10
Penyumberluaran
Pasal 49
(1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat
bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola
penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2) huruf i, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian
pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
(2) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha
Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i, untuk
mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar
pekerjaan utama Usaha Menengah.
(3) Kemitraan pola penyumberluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dijalankan pada bidang dan jenis
usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau
bukan komponen pokok.
(4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan :
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan,
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa
pekerjaan; atau
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik
pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan
sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
(5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 11
- 30 -
Paragraf 11
Kemitraan Lain
Pasal 50
(1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
sampai dengan Pasal 49, hubungan antara Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat melakukan pola
Kemitraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(2) huruf j.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 dan Pasal 33 ayat (3).
Paragraf 12
Perjanjian
Pasal 51
(1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam
perjanjian Kemitraan.
(2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
(3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan
hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa
asing.
(4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat paling sedikit:
a. kegiatan usaha;
b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
c. bentuk pengembangan;
d. jangka waktu; dan
e. penyelesaian perselisihan.
BAB VIII
- 31 -
BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 52
(1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang
diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar
dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang
diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan
dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah lainnya.
(2) Penghentian atau pengalihan pemberdayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau
Perangkat Daerah pelaksana pemberdayaan.
(3) Penghentian atau pengalihan pemberdayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah selain Dinas dilaporkan kepada Dinas.
Pasal 53
(1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi tidak
benar yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
penerima pemberdayaan, Dinas dan/atau Perangkat Daerah
pelaksana pemberdayaan wajib memberikan peringatan
kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima
pemberdayaan untuk memperbaiki ketidakbenaran dokumen
dan/atau informasi tersebut.
(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan ketidakbenaran
dokumen dan/atau informasi.
(3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
paling banyak 3 (tiga) kali, dalam masa pemberian fasilitas
pemberdayaan, terhitung sejak peringatan pertama diterima
oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima
pemberdayaan.
(4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya peringatan terakhir, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah penerima pemberdayaan tidak memperbaiki
ketidakbenaran dokumen dan/atau informasi maka
pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan
atau dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
Pasal 54
- 32 -
Pasal 54
(1) Dalam hal ditemukan penyalahgunakan fasilitas
pemberdayaan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
penerima pemberdayaan, Dinas dan/atau Perangkat Daerah
pelaksana pemberdayaan wajib memberikan peringatan
kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima
pemberdayaan untuk menghentikan penyalahgunakan
fasilitas pemberdayaan.
(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan penyalahgunaan
fasilitas pemberdayaan.
(3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling banyak 3 (tiga) kali, dalam masa pemberian fasilitas
pemberdayaan terhitung sejak peringatan pertama diterima
oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima
pemberdayaan.
(4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya peringatan terakhir, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah penerima pemberdayaan tidak menghentikan
penyalahgunakan fasilitas pemberdayaan maka
pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan
atau dialihkan sesuai ketentuan Pasal 52.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah sepanjang mengenai pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 56
- 33 -
Pasal 56
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Mei 2018
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO
- 34 -
Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Mei 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum
ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 22 SERI E.