pemerintah kabupaten wonogiri badan … · pemerintah kabupaten wonogiri sebagaimana telah diubah...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 09 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 4 Januari 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENYELESAIAN IJIN BELAJAR PNS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
2. Permendiknas No 28 tahun 2005 tentang Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggisebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional No. 6 tahun 2010
3. Surat Edaran Menteri PAN dan RB no 4 tahun 2013
tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
bagi PNS
4. Peraturan Bupati Wonogiri nomor : 23 tahun 2013
tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan
Gelar Akademis, UKPPI dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri no 39
tahun 2014
Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur melalui
peningkatan jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. SOP Kenaikan Pangkat PNS
2. SOP Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian
Ijazah
3. SOP Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional
1. Lembar Kerja
2. Komputer
3. Peraturan Perundang-undangan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pengajuan Ijin Belajar dilakukan paling lambat 6
bulan sejak PNS yang bersangkutan diterima sebagai
Mahasiswa.
1. Disimpan sebagai data Rahasia
2. Disimpan sebagai file elektronik
SOP Pelayanan Ijin Belajar
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid Mutasi
dan
Pengembang
an Aparatur
Kasubid
Pengembang
an Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima disposisi dari Bupati
tentang permohonan ijin belajar,
kemudian memberi nomor agenda
yang selanjutnya diserahkan
kepada Kepala BKD
Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
10 Menit Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
2. Mendisposisi kepada Kepala
Bidang Mutasi dan Pengembangan
Aparatur untuk menindaklanjuti
permohonan IB
Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
1 Hari Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
3. Mendisposisi kepada Kasubid
Pengembangan Aparatur untuk
menindaklanjuti permohonan IB
Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
15 Menit Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
4. Meneliti kelengkapan berkas
Apabila berkas belum lengkap
berkas dikembalikan atau agar di
lengkapi/apabila berkas sudah
lengkap memerintahkan kepada
JFU/JFT untuk mengetik draf surat
yang berkaitan dengan ijin belajar
Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
60 Menit Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
5. Mengetik draf surat yang berkaitan
dengan penerbitan Ijin Belajar
Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
30 Menit Draf Surat Ijin
Belajar
6. Memeriksa draf Ijin Belajar,
kemudian mengajukannya ke
Kabid Mutasi dan Pengembangan
Aparatur
Draf Surat Ijin
Belajar
30 Menit Draf Surat Ijin
Belajar
7. Memeriksa draf Ijin Belajar
kemudian mengajukannya untuk
diparaf Kepala BKD
Draf Surat Ijin
Belajar
30 Menit Draf Surat Ijin
Belajar
8. Mengajukan konsep Ijin Belajar :
Paket A s.d. S.1 ditanda tangani
oleh Kepala BKD, S.2 ditanda
tangani Sekretaris Daerah, dan S.3
ditandatangani Bupati Wonogiri
Draf Surat Ijin
Belajar
1-6 hari Surat ijin Belajar
9. Menerima draf Ijin Belajar yang
sudah ditandatangani,
mengagendakan surat tersebut
dan diserahkan kepada petugas
pelayanan
Surat Ijin Belajar 15 Menit Surat Ijin Belajar
yang sudah
diagendakan
10. Menerima Surat Ijin Belajar dari
JFU/JFT, kemudian menyerahkan
Surat Ijin Belajar kepada pemohon
Surat Ijin Belajar
yang sudah
diagendakan
5 Menit Tanda Terima
Pelaksana
Uraian ProsedurNo
Mutu Baku
Ket
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 10 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 4 Januari 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
2. Permendiknas No 28 tahun 2005 tentang Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggisebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional No. 6 tahun 2010
3. Surat Edaran Menteri PAN dan RB no 4 tahun 2013
tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
bagi PNS
4. Peraturan Bupati Wonogiri nomor : 23 tahun 2013
tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan
Gelar Akademis, UKPPI dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri no 39
tahun 2014
Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur melalui
peningkatan jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. SOP Kenaikan Pangkat PNS
1. Lembar Kerja
2. Komputer
3. Peraturan Perundang-undangan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pengajuan Tugas Belajar dilakukan segera setelah
yang bersangkutan diterima sebagai Mahasiswa
Tugas Belajar.
1. Disimpan sebagai data Rahasia
2. Disimpan sebagai file elektronik
SOP Pemberian Tugas Belajar
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid Mutasi
dan
Pengemban
gan Aparatur
Kasubid
Pengembang
an Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima disposisi dari Bupati
tentang permohonan tugas belajar,
kemudian memberi nomor agenda
yang selanjutnya diserahkan
kepada Kepala BKD
Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
10 Menit Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
2. Mendisposisi kepada Kepala
Bidang Mutasi dan Pengembangan
Aparatur untuk menindaklanjuti
permohonan Tugas Belajar
Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
1 Hari Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
3. Mendisposisi kepada Kasubid
Pengembangan Aparatur untuk
menindaklanjuti permohonan
Tugas Belajar
Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
15 Menit Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
4. Meneliti kelengkapan berkas
Apabila berkas belum lengkap
berkas dikembalikan atau agar di
lengkapi/apabila berkas sudah
lengkap memerintahkan kepada
JFU/JFT untuk mengetik draf surat
yang berkaitan dengan tugas
belajar
Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
60 Menit Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
5. Mengetik draf surat yang berkaitan
dengan penerbitan Keputusan
Tugas Belajar
Lembar disposisi,
berkas
pengajuan
30 Menit Draf Surat
Keputusan Tugas
Belajar
6. Memeriksa draf Keputusan Tugas
Belajar, kemudian mengajukannya
ke Kabid Mutasi dan
Pengembangan Aparatur
Draf Surat
Keputusan Tugas
Belajar
30 Menit Draf Surat
Keputusan Tugas
Belajar
7. Memberikan Paraf Permohonan
Keputusan Bupati tentang Tugas
Belajar
Draf Surat
Keputusan Tugas
Belajar
30 Menit Draf Surat
Keputusan Tugas
Belajar yang
sudah diparaf
Kabid
8. Memberikan Paraf Permohonan
Keputusan Bupati tentang Tugas
Belajar, menyerahkan kepada
Sekretaris Daerah untuk diparaf,
kemudian proses permohonan
tandatangan oleh Bupati
Draf Surat
Keputusan Tugas
Belajar yang
sudah diparaf
Kabid
4 hari Draf Surat
Keputusan Tugas
Belajar yang
sudah
ditandatangani
9. Menerima draf SK Tugas Belajar
yang sudah ditandatangani,
mengagendakan surat tersebut
dan diserahkan kepada petugas
pelayanan
Surat Keputusan
Tugas Belajar
15 Menit Surat Keputusan
Tugas Belajar
yang sudah
diagendakan
9. Menerima SK Tugas Belajar dari
JFU/JFT, kemudian
menyerahkannya kepada pemohon
Surat Keputusan
Tugas Belajar
yang sudah
diagendakan
5 Menit Tanda Terima
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 11 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 4 Januari 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENYELESAIAN GAJI BERKALA PNS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nonor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan mampu mengaplikasikan sistem informasi berbasis Web
2. Mengetahui Tugas dan fungsi, sistem dan prosedur dalam pemerintahan
3. Mengetahui Tugas dan fungsi, prosedur administrasi gaji berkala
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
2. SOP Penyelesaian Gaji Berkala PNS
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila usul berkas gaji berkala dari SKPD terlambat,
maka akan menyebabkan penerbitan SK gaji berkala
terlambat.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala PNS
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid
Administrasi
dan
Pembinaan
Aparatur
Kasubid
Administrasi
Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima berkas permohonan
kenaikan gaji berkala dari SKPD
kemudian memberi nomor agenda
yang selanjutnya diserahkan
kepada Kepala BKD
Berkas
permohonan
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
2. Menugaskan Kabid Administrasi
dan Pembinaan Aparatur untuk
menyiapkan konsep sk gaji berkala
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
3. Memerintahkan Kasubid
Administrasi Aparatur untuk
memeriksa kelengkapan berkas
usul KGB
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
20 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
4. Memerintahkan JFU untuk meneliti
kelengkapan berkas, input data,
dan mencetak konsep SK kenaikan
gaji berkala serta membuat
pengantar asman
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
20 menit Draf SK
Kenaikan Gaji
Berkala, Draf
Pengantar
5. Meneliti kelengkapan
berkas,apabila belum lengkap
konfirmasi ke SKPD, kemudian
input data, dan mencetak konsep
SK kenaikan gaji berkala serta
membuat pengantar asman
Draf SK
Kenaikan Gaji
Berkala, Draf
Pengantar
1 hari Draf SK
Kenaikan Gaji
Berkala, Draf
Pengantar
6. Memeriksa konsep SK Gaji Berkala
dan menyerahkan ke Kabid
Administrasi dan Pembinaan
Aparatur
Draf SK
Kenaikan Gaji
Berkala, Draf
Pengantar
1 hari Draf SK
Kenaikan Gaji
Berkala yang
diparaf, Draf
Pengantar
7. Memeriksa konsep SK Gaji Berkala
dan menyerahkan ke Kepala BKD
Draf SK
Kenaikan Gaji
Berkala yang
diparaf, Draf
Pengantar
1 hari Draf SK
Kenaikan Gaji
Berkala yang
diparaf, Draf
Pengantar
8. Menandatangani pengantar
permohonan tanda tangan
Kenaikan Gaji Berkala
(penandatanganan SK KGB Gol
IV/a s.d IV/b oleh Sekda, Gol IV/c
s.d IV/d oleh Bupati )
Draf SK
Kenaikan Gaji
Berkala yang
diparaf, Draf
Pengantar
1 hari SK Kenaikan Gaji
Berkala
9. Menerima SK Kenaikan Gaji
Berkala yang sudah ditandatangani
Sekda/Bupati, kemudian
mengagendakan SK tersebut dan
diserahkan kepada petugas
pelayanan
SK Kenaikan Gaji
Berkala
30 menit SK Kenaikan Gaji
Berkala,
10. Menerima SK Kenaikan Gaji
Berkala dari JFU/JFT, kemudian
menyerahkan SK KGB kepada
pemohon
SK Kenaikan Gaji
Berkala,
10 menit Tanda terima
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 18 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 4 Januari 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP IJIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nonor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara.
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan mampu mengaplikasikan sistem informasi berbasis Web
2. Mengetahui Tugas dan fungsi, sistem dan prosedur dalam pemerintahan
3. Mengetahui Tugas dan fungsi, prosedur ijin penggunaan gelar
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
2. SOP Penyelesaian Gaji Berkala PNS
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila usul berkas ijin gelar dari SKPD tidak
lengkap, maka akan menyebabkan penerbitan SK ijin
gelar terlambat.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP Pelayanan Ijin Penggunaan Gelar Akademis
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid Mutasi
dan
Pengemban
gan Aparatur
Kasubid
Pengembangan
Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima berkas permohonan Ijin
Penggunaan Gelar Akademis dari
SKPD kemudian memberi nomor
agenda yang selanjutnya
diserahkan kepada Kepala BKD
Berkas
permohonan
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
2. Menugaskan Kabid Mutasi dan
Pengembangan Aparatur untuk
menyiapkan konsep Ijin
Penggunaan Gelar Akademis
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
3. Memerintahkan Kasubid
Pengembangan Aparatur untuk
memeriksa kelengkapan berkas
usul penggunaan Gelar Akademis
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
20 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
4. Memerintahkan JFU untuk meneliti
kelengkapan berkas, input data,
dan mencetak konsep Ijin
Penggunaan Gelar Akademis serta
membuat pengantar permohonan
tanda tangan
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
20 menit Draf Ijin
Penggunaan
Gelar Akademis,
Draf Pengantar
5. Meneliti kelengkapan
berkas,apabila belum lengkap
dikembalikan ke SKPD, kemudian
input data, dan mencetak konsep
Ijin Penggunaan Gelar Akademis
serta membuat pengantar asman
Draf Ijin
Penggunaan
Gelar Akademis,
Draf Pengantar
1 hari Draf Ijin
Penggunaan
Gelar Akademis,
Draf Pengantar
6. Memeriksa konsep Ijin
Penggunaan Gelar Akademis dan
menyerahkan ke Kabid Mutasi dan
Pengembangan Aparatur
Draf Ijin
Penggunaan
Gelar Akademis,
Draf Pengantar
1 hari Draf Ijin
Penggunaan
Gelar Akademis
yang diparaf,
Draf Pengantar
7. Memeriksa konsep Ijin
Penggunaan Gelar Akademis dan
menyerahkan ke Kepala BKD
Draf Ijin
Penggunaan
Gelar Akademis
yang diparaf,
Draf Pengantar
1 hari Draf Ijin
Penggunaan
Gelar Akademis
yang diparaf,
Draf Pengantar
8. Menandatangani konsep Ijin
Penggunaan Gelar Akademis
untuk ijazah D2 s.d S1, dan
pengantar permohonan tanda
tangan (penandatanganan Ijin
Penggunaan Gelar Akademis
ijazah S2/Profesi oleh Sekda,
Ijazah S3 oleh Bupati )
Draf Ijin
Penggunaan
Gelar Akademis
yang diparaf,
Draf Pengantar
1 hari Ijin Penggunaan
Gelar Akademis
9. Menerima Ijin Penggunaan Gelar
Akademis yang sudah
ditandatangani Kepala BKD,
Sekda/ Bupati, kemudian
mengagendakan SK tersebut dan
diserahkan kepada petugas
pelayanan
Ijin Penggunaan
Gelar Akademis
30 menit Ijin Penggunaan
Gelar Akademis,
10. Menerima SK Ijin Penggunaan
Gelar Akademis dari JFU/JFT,
kemudian menyerahkannya
kepada pemohon
Ijin Penggunaan
Gelar Akademis,
10 menit Tanda terima
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 19 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 4 Januari 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENYELESAIAN PENSIUN PNS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang
Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99, tanggal
17 Januari 2014 Perihal Batas Usia Pensiun PNS.
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan mampu mengaplikasikan sistem informasi berbasis Web
2. Mengetahui Tugas dan fungsi, sistem dan prosedur dalam pemerintahan
3. Mengetahui Tugas dan fungsi, prosedur pensiun PNS
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila usul berkas pensiun dari SKPD terlambat,
maka akan menyebabkan penerbitan SK pensiun
terlambat.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP Pelayanan Pensiun
Petugas
PelayananKepala BKD Kabid PPIA
Kasubid
Pengadaan
dan
Pemberhentian
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima berkas permohonan
pensiun dari SKPD kemudian
memberi nomor agenda yang
selanjutnya diserahkan kepada
Kepala BKD
Berkas
permohonan
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
2. Menugaskan Kabid Pengadaan
Pemberhentian dan Informasi
Aparatur untuk menyiapkan data
usul PNS yang telah mencapai
BUP(Batas Usia Pensiun)
Agenda kerja,
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
15 menit Berkas
permohonan,
disposisi
3. Memerintahkan Kasubid
Pengadaan dan Pemberhentian
untuk merekap berkas usul pensiun
PNS yang telah mencapai BUP
Berkas
permohonan,
disposisi
15 menit Berkas
permohonan,
disposisi
4. Memerintahkan staf teknis
(JFU/JFT) untuk koreksi berkas
dan membuat nominatif PNS yang
akan pensiun
Berkas
permohonan,
disposisi
20 menit Daftar nominatif
5. Meneliti berkas
permohonan(apabila belum
lengkap konfirmasi ke SKPD), Input
data ke SAPK dan membuat
pengantar usul pensiun PNS ke
BKN
Daftar nominatif 5 hari Daftar usul
pensiun
6. Menyampaikan Daftar usul pensiun
PNS ke Kepala BKD melalui Kabid
Pengadaan Pemberhentian dan
Informasi Aparatur
Daftar usul
pensiun
30 menit Daftar usul
pensiun
7. Memeriksa dan memaraf draf usul
pensiun
Daftar usul
pensiun
30 menit Daftar usul
pensiun
8. Memeriksa dan menandatanganani
pengantar permohonan tanda
tangan, jika tidak setuju
menyerahkan kembali ke Kasubid
Pengadaan dan Pemberhentian
untuk diperbaiki
Daftar usul
pensiun
1 hari Daftar usul
pensiun yang
telah
ditandatangani,
Nota Persetujuan
9. Mengirimkan usul pensiun PNS
s.d gol. IV/a ke Kanreg I BKN
Yogyakarta, Gol. IV/b keatas ke
BKN Jakarta
Daftar usul
pensiun yang
telah
ditandatangani,
Nota Persetujuan
3 bulan Surat Keputusan
10. Menerima Surat Keputusan
Pensiun PNS dari Kanreg I BKN,
dan dari BKN Jakarta,
memerintahkan Kasubid
Pengadaan dan Pemberhentian
untuk disampaikan kepada PNS
yang pensiun
Surat Keputusan 1 hari Surat Keputusan,
Disposisi
11. Memerintahkan JFU/JFT untuk
mendokumentasikan SK Pensiun
sebelum diserahkan ke pemohon
Surat Keputusan,
Disposisi
1 hari Surat Keputusan,
Disposisi
12. Mendokumentasikan SK Pensiun Surat Keputusan,
Disposisi
1 hari Surat Keputusan,
Bukti
dokumentasi
13. Menyerahkan SK Pensiun kepada
pemohon
Surat Keputusan 15 menit Tanda terima
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 20 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 4 Januari 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENYELESAIAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nonor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil.
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan mampu mengaplikasikan sistem informasi berbasis Web
2. Mengetahui Tugas dan fungsi, sistem dan prosedur dalam pemerintahan
3. Mengetahui Tugas dan fungsi, mekanisme Administrasi KP PNS
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila pengiriman berkas usul KP dari masing-
masing SKPD terlambat, maka penerbitan SK KP
akan terlambat
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid Mutasi
dan
Pengembang
an Aparatur
Kasubid
Pengembang
an Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima berkas permohonan KP
dari SKPD kemudian memberi
nomor agenda yang selanjutnya
diserahkan kepada Kepala BKD
Berkas
permohonan
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
2. Menugaskan Kabid Mutasi dan
Pengembangan Aparatur untuk
mempersiapkan konsep usul KP
PNS
Lembar
Disposisi,
Agenda kerja,
Berkas
permohonan
30 menit Disposisi, Berkas
permohonan
3. Memerintahkan Kasubid
Pengembangan Aparatur untuk
merekapitulasi usul KP PNS
Disposisi, Berkas
permohonan
30 menit Disposisi, Berkas
permohonan
4. Memerintahkan JFU/JFT untuk
menghimpun, mengoreksi dan
meneliti kelengkapan berkas, serta
input data usul KP PNS
Disposisi, Berkas
permohonan
45 menit Disposisi, Berkas
permohonan
5. Meneliti berkas
permohonan(apabila belum
lengkap konfirmasi ke SKPD), Input
data ke SAPK, cetak konsep Nota
persetujuan bagi yang lolos seleksi
administrasi
Disposisi, Berkas
permohonan
3 bulan Konsep nominatif
usul KP
6. Memeriksa konsep Nota
persetujuan KP dan diteruskan ke
pimpinan untuk mendapatkan
tanda tangan
Konsep nominatif
usul KP
60 menit Konsep nominatif
usul KP
7. Memeriksa konsep Nota
persetujuan KP, menandatangani
konsep NP untuk Gol.I/a s.d II/d
Konsep nominatif
usul KP
50 menit Nota Persetujuan
KP
8. Memeriksa konsep Nota
persetujuan KP, menandatangani
konsep NP untuk Gol.III/a s.d III/d,
Gol. IV/a s.d IV/b oleh Sekda, Gol.
IV/c s.d IV/e oleh Bupati
Nota Persetujuan
KP
1 bulan Nota Persetujuan
KP
9. Menerima konsep Nota
Persetujuan KP yang sudah
ditandatangani Kepala BKD,
Sekda, dan Bupati, kemudian
mengirimkan Nota Persetujuan
KP Gol. s.d III/d ke BKN Jogja, Gol.
IV/a s.d IV/b ke BKN Jogja melalui
BKD Provinsi, Gol. IV/c s.d IV/e ke
BKN Jakarta melalui BKD Provinsi
Jawa Tengah
Nota Persetujuan
KP
1 bulan Nota Persetujuan
KP
10. Menerima Persetujuan Teknis
SKKP dari BKN Gol s.d III/d, dan
ditruskan ke JFU/JFT melalui Kabid
dan Kasubid Pengembangan
Aparatur untuk proses Petikan
SKKP, menerima Petikan SKKP
dari BKD Prov. Gol. IV/a - IV/b, dari
BKN pusat Gol. IV/c keatas
Nota Persetujuan
KP
60 menit Petikan SKKP
11. Membuat SK Induk, SK KP
golongan III/d ke bawah
Nota Persetujuan
KP
7 hari Konsep Petikan
SKKP s.d gol.
III/d
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid Mutasi
dan
Pengembang
an Aparatur
Kasubid
Pengembang
an Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu OutputNo Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
12. Memohonkan tanda tangan
Petikan SKKP s.d Gol. III/d ke
Ka.BKD melalui Kasubid
Pengembangan Aparatur dan
Kabid Mutasi dan Pengembangan
Aparatur
Konsep Petikan
SKKP s.d gol.
III/d
90 menit Konsep Petikan
SKKP s.d gol.
III/d
13. Memeriksa dan menandatangani
Petikan SKKP s.d Gol. III/d,
Konsep Petikan
SKKP s.d gol.
III/d
1 hari Petikan SKKP s.d
gol. III/d
14. Mendokumentasikan SK KP,
kemudian menyerahkan SK KP
kepada pemohon (Gol. I, II, III, IV)
Petikan SKKP
gol I, II, III, IV
1 hari Tanda terima
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 31 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 4 Januari 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENYELESAIAN ADMINISTRASI PINDAH WILAYAH KERJA PNS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nonor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan
Pemberhentian CPNS Jo. 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas PP Nomor 9 tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian PNS
4. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil
5. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 435 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati
Wonogiri Nomor 388 Tahun 2014 Tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-
Surat Di Bidang Kepegawaian
1. Mengetahui tugas dan fungsi, mekanisme Pindah Wilayah Kerja PNS
2. Memiliki kemampuan merencanakan dan menyelesaikan Pindah Wilayah Kerja PNS
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kinerja tidak optimal bila PNS jauh tempat kerjanya
dengan domisilinya
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP Pelayanan Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid Mutasi
dan
Pengembang
an Aparatur
Kasubid
Mutasi
Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima disposisi dari Bupati
tentang permohonan Pindah
wilayah Kerja, kemudian memberi
nomor agenda yang selanjutnya
diserahkan kepada Kepala BKD
Disposisi, berkas
permohonan
10 menit Disposisi, berkas
permohonan
2. Menerima, menelaah nota dinas
dan data usulan PWK PNS untuk
selanjutkan diserahkan ke Kabid
Disposisi, berkas
permohonan
60 menit Disposisi, berkas
permohonan
3. Menerima, menelaah nota dinas
dan data usulan PWK PNS untuk
selanjutkan diserahkan ke Kasubid
Mutasi Aparatur
Disposisi, berkas
permohonan
30 menit Disposisi, berkas
permohonan
4. Menerima, menelaah nota dinas
dan data PWK PNS dari Bidang
mutasi dan memberikan petunjuk
kepada JFU dan melakukan rapat
membahas PWK maupun
penempatannya
Disposisi, berkas
permohonan
180 menit Disposisi, berkas
permohonan,
notulen rapat
5. Membuat draf Surat Persetujuan
Bupati tentang PWK PNS dan SK
Penempatan PNS bila ke Wilayah
Kab. Wonogiri
Disposisi, berkas
permohonan,
notulen rapat
30 menit Draf Nota Dinas
6. Menerima, menelaah memaraf
konsep Surat Persetujuan Bupati
PWK dan SK Penempatannya
Draf Nota Dinas 30 menit Drat Penataan
7. Memeriksa konsep persetujuan
PWK untuk disampaikan ke Kepala
jika tidak setuju menyerahkan
kembali ke Kasubid Mutasi
Aparatur untuk diperbaiki
Drat Penataan 30 menit Drat Penataan
8. Memeriksa konsep Surat
Persetujuan Bupati PWK dan
Penempatan PNS jika setuju
menyampaikan ke Bupati jika tidak
setuju menyerahkan kembali ke
Kabid untuk diperbaiki
Drat Penataan 30 menit Surat
Persetujuan
Bupati dan SK
Penempatan
9. Menerima Surat Persetujuan
Bupati tentang PWK PNS dan SK
Penempatan PNS, kemudian
menggandakan dan
mendokumentasikan SK tersebut
Surat
Persetujuan
Bupati dan SK
Penempatan
60 menit Surat
Persetujuan
Bupati dan SK
Penempatan
10. Menerima Surat Persetujuan
Bupati tentang PWK PNS dan SK
Penempatan PNS dari JFU/JFT,
kemudian menyerahkan SK
tersebut kepada pemohon
Surat
Persetujuan
Bupati dan SK
Penempatan
1 hari Surat
Persetujuan
Bupati dan SK
Penempatan,
Tanda terima
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 32 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 4 Januari 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENETAPAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nonor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan
Pemberhentian CPNS Jo. 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas PP Nomor 9 tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian PNS
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
5. PERMENPAN dan RB masing-masing Jabatan
Fungsional Tertentu
6. Peraturan Bersama Menteri dan Kepala BKN masing-
masing Jabatan Fungsional Tertentu
7. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 435 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati
Wonogiri Nomor 388 Tahun 2014 Tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-
Surat Di Bidang Kepegawaian
1. Mengetahui tugas dan fungsi, mekanisme Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional
2. Memiliki kemampuan merencanakan dan menyelesaikan Penetapan PNS Jabatan Fungsional
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kinerja tidak optimal bila PNS jauh tempat kerjanya
dengan domisilinya
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid
Mutasi dan
Pengemba
ngan
Aparatur
Kasubid
Mutasi
Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima disposisi dari Bupati
tentang usulan perencanaan
penetapan PNS dalam jabatan
fungsional, kemudian memberi
nomor agenda yang selanjutnya
diserahkan kepada Kepala BKD
Disposisi, berkas
usulan
30 menit Disposisi, berkas
usulan
2. Menerima, menelaah nota dinas
dan data usulan penetapan PNS
dalam jabatan fungsional untuk
selanjutkan diserahkan ke Kabid
Disposisi, berkas
usulan
60 menit Disposisi, berkas
usulan
3. Menerima, menelaah nota dinas
dan data usulan penetapan PNS
dalam jabatan fungsional untuk
selanjutkan diserahkan ke Kasubid
Mutasi Aparatur
Disposisi, berkas
usulan
30 menit Disposisi, berkas
usulan
4. Menerima, menelaah nota dinas
dan data penetapan PNS dalam
jabatan fungsional dari Bidang
mutasi dan memberikan petunjuk
kepada JFU dan melakukan rapat
membahas penataan maupun
penempatannya
Disposisi, berkas
usulan
180 menit Konsep Nota
Dinas
5. Membuat draf penetapan PNS
dalam jabatan fungsional dan
penempatannya
Konsep Nota
Dinas, Disposisi,
berkas usulan
1 hari Draf Nota Dinas
6. Menerima, menelaah memaraf
konsep Surat penetapan PNS
dalam jabatan fungsional
Draf Nota Dinas,
Disposisi, berkas
usulan
30 menit Draf Penataan
7. Memeriksa konsep persetujuan
penetapan PNS dalam jabatan
fungsional jika untuk disampaikan
ke Kepala jika tidak setuju
menyerahkan kembali ke Kasubid
Mutasi Aparatur untuk diperbaiki
Draf Penataan 30 menit Draf Penataan
8. Memeriksa konsep Surat
penetapan PNS dalam jabatan
fungsional jika setuju
menyampaikan ke Bupati jika tidak
setuju menyerahkan kembali ke
Kabid untuk diperbaiki
Draf Penataan 3 hari Nota Dinas, SK
Bupati, Petikan
SK
9. Menerima Surat Keputusan Bupati
tentang penetapan PNS dalam
jabatan fungsional, kemudian
menggandakan dan
mendokumentasikan SK tersebut
Nota Dinas, SK
Bupati, Petikan
SK
1 hari Nota Dinas, SK
Bupati, Petikan
SK,
10. Menerima Surat Keputusan Bupati
tentang penetapan PNS dalam
jabatan fungsional dari JFU/JFT,
kemudian menyerahkan SK
tersebut kepada pemohon
Nota Dinas, SK
Bupati, Petikan
SK
1 hari Nota Dinas, SK
Bupati, Petikan
SK, Tanda terima
Ket
SOP Penetapan PNS dalam Jabatan fungsional
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 74 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 24 Maret 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENYELESAIAN SK PENGANGKATAN CPNS KE PNS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nonor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan mampu mengaplikasikan sistem informasi berbasis Web
2. Mengetahui Tugas dan fungsi, sistem dan prosedur dalam pemerintahan
3. Mengetahui Tugas dan fungsi, prosedur administrasi pengangkatan CPNS Ke PNS
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Kepala BKD Kabid PPIA
Kasubid
Pengadaan dan
Pemberhentian
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menugaskan Kabid PPIA untuk
menyiapkan konsep SK
pengangkatan CPNS ke PNS
Agenda kerja 20 menit Disposisi
2. Memerintahkan Kasubid
Pengadaan dan Pemberhentian
untuk merekap usul pengangkatan
CPNS ke PNS
Disposisi 30 menit Disposisi
3. Memerintahkan JFU/JFT untuk
koreksi berkas, input data dan
membuat konsep SK induk (SK
Bupati) serta membuat surat
pengantar asman ke Bupati
Disposisi 60 menit Konsep SK
4. Mengkoreksi berkas, input data
dan membuat konsep SK induk
(SK Bupati) serta membuat surat
pengantar asman ke Bupati
Konsep SK 5 hari Konsep SK
5. Memeriksa konsep SK dan
selanjutnya menyampaikan ke
Kabid PPIA untuk diteruskan ke
Kepala BKD
Konsep SK 120 menit Konsep SK
6. Memeriksa konsep SK dan
selanjutnya menyampaikan ke
Kepala BKD untuk proses
penandatanganan ke Bupati
Konsep SK 180 menit Konsep SK
7. Memeriksa konsep SK dan
menandatangani surat pengantar
permohonan tanda tangan jika
setuju, dan jika tidak setuju
dikembalikan ke Kabid PPIA untuk
diperbaiki, kemudian
penandatanganan SK Induk oleh
Bupati, dan diserahkan kembali ke
Kepala BKD
Konsep SK 5 hari Surat Keputusan
8. Menerima SK Induk Pengangkatan
CPNS ke PNS dan menyerahkan
ke Kabid PPIA untuk diproses
petikan SK
Surat Keputusan 40 menit Surat Keputusan
9. Memerintahkan Kasubid
Pengadaan dan Pemberhentian
dan selanjutnya disampaikan ke
JFU untuk diproses Petikan SK
Surat Keputusan 30 menit Surat Keputusan
10. Membuat konsep petikan SK dan
surat pengantar untuk proses
penandatanganan Kepala BKD
dan Sekretaris Daerah
Surat Keputusan 1 hari Konsep Petikan
SK
11. Memeriksa konsep Petikan SK dan
selanjutnya menyampaikan ke
Kabid PPIA untuk diteruskan
Kepala BKD
Konsep Petikan
SK
90 menit Konsep Petikan
SK
12. Memeriksa dan menyampaikan
konsep Petikan SK ke Kepala BKD
untuk proses penandatanganan
Konsep Petikan
SK
180 menit Konsep Petikan
SK
13. Memeriksa dan menandatangani
konsep Petikan SK jika tidak setuju
dikembalikan ke Kabid PPIA untuk
diperbaiki jika setuju meneruskan
ke Sekda, untuk proses
penandatanganan Petikan SK dan
diserahkan kembali kepada Kepala
BKD
Konsep Petikan
SK
5 hari Petikan SK
Ket
SOP Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS ke PNS
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kepala BKD Kabid PPIA
Kasubid
Pengadaan dan
Pemberhentian
JFU/JFT Kelengkapan Waktu OutputKetNo Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
14. Menerima Petikan SK dari Sekda,
menyerahkan ke Kabid PPIA untuk
diteruskan ke Kasubid Pengadaan
dan Pemberhentian dan
selanjutnya disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan
Petikan SK 90 menit Petikan SK
15. Memerintahkan Kabid PPIA untuk
menyampaikan Petikan SK ke PNS
yang bersangkutan
Petikan SK 15 menit Petikan SK
16. Memerintahkan Kasubid
Pengadaan dan Pemberhentian
untuk menyampaikan Petikan SK
Petikan SK 15 menit Petikan SK
17. Menugaskan JFU/JFT untuk
menyampaikan Petikan SK
Petikan SK 20 menit Petikan SK
18. Menyampaikan Petikan SK kepada
PNS yang bersangkutan
Petikan SK 1 hari Tanda terima
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 85 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 8 April 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENAMBAHAN MASA KERJA (PMK)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur
Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan mampu mengaplikasikan sistem informasi berbasis Web
2. Mengetahui Tugas dan fungsi, sistem dan prosedur dalam pemerintahan
3. Mengetahui Tugas dan fungsi, prosedur administrasi penambahan Masa Kerja
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila berkas usul PMK dari SKPD tidak lengkap, maka
akan meyebabkan penerbitan SK PMK terlambat.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP Pelayanan Penambahan Masa Kerja
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid
Mutasi dan
Pengemban
gan
Aparatur
dan
Kasubid
Pengembang
an Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima berkas permohonan
Penambahan Masa Kerja dari
SKPD kemudian memberi nomor
agenda yang selanjutnya
diserahkan kepada Kepala BKD
Berkas
permohonan
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
2. Menugaskan Kabid Mutasi dan
Pengembangan Aparatur untuk
menyiapkan konsep SK
Penambahan Masa Kerja
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
3. Memerintahkan Kasubid
Pengembangan Aparatur untuk
memeriksa kelengkapan berkas
pengajuan
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
20 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
4. Memerintahkan JFU untuk meneliti
kelengkapan berkas, input data,
dan mencetak konsep NP
Penambahan Masa Kerja
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
20 menit Draf SK
Penambahan
Masa Kerja, Draf
Pengantar
5. Meneliti kelengkapan berkas
(apabila belum lengkap konfirmasi
ke SKPD) kemudian input data,
dan mencetak Nota Persetujuan
Teknis, (mengirim ke Kanreg I BKN
guna mendapatkan persetujuan).
Kemudian membuat konsep SK
Penambahan Masa Kerja
Draf SK
Penambahan
Masa Kerja, Draf
Pengantar
1 hari Draf SK
Penambahan
Masa Kerja, Draf
Pengantar
6. Memeriksa konsep SK
Penambahan Masa Kerja dan
menyerahkan ke Kabid Mutasi dan
Pengembangan Aparatur
Draf
Penambahan
Masa Kerja, Draf
Pengantar
1 hari Draf
Penambahan
Masa Kerja yang
diparaf, Draf
Pengantar
7. Memeriksa konsep SK
Penambahan Masa Kerja dan
menyerahkan ke Kepala BKD
Draf SK
Penambahan
Masa Kerja yang
diparaf, Draf
Pengantar
1 hari Draf SK
Penambahan
Masa Kerja yang
diparaf, Draf
Pengantar
8. Memeriksa konsep SK
Penambahan Masa Kerja dan
menyerahkan ke Bupati untuk
ditandatangani
Draf SK
Penambahan
Masa Kerja yang
diparaf, Draf
Pengantar
1 hari SK Penambahan
Masa Kerja
9. Menerima SK Penambahan Masa
Kerja yang sudah ditandatangani
Bupati, kemudian mengagendakan
SK tersebut dan diserahkan
kepada petugas pelayanan
SK Penambahan
Masa Kerja
30 menit SK Penambahan
Masa Kerja,
10. Menerima SK Penambahan Masa
Kerja dari JFU/JFT, kemudian
menyerahkan kepada pemohon
SK Penambahan
Masa Kerja,
10 menit Tanda terima
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 86 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 8 April 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PEMBAHARUAN DAFTAR KELUARGA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. PP Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan PP
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP
Nomor 15 Tahun 1985.
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
3. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan
Kepala BAKN Nomor : SE-1.38/DJA/1.0/7/80 dan
Nomor : 19/SE/1980 tentang Perubahan Batas Usia
Anak PNS Yang Berhak Menerima Tunjangan
Keluarga.
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan mampu mengaplikasikan sistem informasi berbasis Web
2. Mengetahui Tugas dan fungsi, sistem dan prosedur dalam pemerintahan
3. Mengetahui Tugas dan fungsi, prosedur administrasi Pembaharuan Daftar Keluarga
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP Pelayanan Pembaharuan Daftar Keluarga
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid
Administrasi
dan
Pembinaan
Aparatur
Kasubid
Administrasi
Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima berkas permohonan
Pembaharuan Daftar Keluarga dari
SKPD kemudian memberi nomor
agenda yang selanjutnya
diserahkan kepada Kepala BKD
Berkas
permohonan
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
2. Menugaskan Kabid Administrasi
dan Pembinaan Aparatur untuk
menyiapkan konsep Pengesahan
Pembaharuan Daftar Keluarga
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
3. Memerintahkan Kasubid
Administrasi Aparatur untuk
memeriksa kelengkapan berkas
pengajuan
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
20 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
4. Memerintahkan JFU untuk meneliti
kelengkapan berkas, input data,
dan mencetak konsep Pengesahan
Pembaharuan Daftar Keluarga
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
20 menit Draf Pengesahan
Pembaharuan
Daftar Keluarga,
Draf Pengantar
5. Meneliti kelengkapan
berkas,apabila belum lengkap
dikembalikan ke SKPD, kemudian
input data, dan mencetak konsep
Pengesahan Pembaharuan Daftar
Keluarga
Draf Pengesahan
Pembaharuan
Daftar Keluarga,
Draf Pengantar
60 menit Draf Pengesahan
Pembaharuan
Daftar Keluarga,
Draf Pengantar
6. Memeriksa konsep Pengesahan
Pembaharuan Daftar Keluarga dan
menyerahkan ke Kabid
Administrasi dan Pembinaan
Aparatur
Draf
Pembaharuan
Daftar Keluarga,
Draf Pengantar
15 menit Draf
Pembaharuan
Daftar Keluarga
yang diparaf,
Draf Pengantar
7. Memeriksa konsep Pengesahan
Pembaharuan Daftar Keluarga dan
menyerahkan ke Kepala BKD
Draf Pengesahan
Pembaharuan
Daftar Keluarga
yang diparaf,
Draf Pengantar
15 menit Draf Pengesahan
Pembaharuan
Daftar Keluarga
yang diparaf,
Draf Pengantar
8. Memeriksa konsep Pengesahan
Pembaharuan Daftar Keluarga
kemudian menandatangani
Pengesahan tersebut
Draf Pengesahan
Pembaharuan
Daftar Keluarga
yang diparaf,
Draf Pengantar
15 menit Pengesahan
Pembaharuan
Daftar Keluarga
9. Menerima Pengesahan
Pembaharuan Daftar Keluarga
yang sudah ditandatangani Kepala
BKD, kemudian mengagendakan
Pengesahan tersebut dan
diserahkan kepada petugas
pelayanan
Pengesahan
Pembaharuan
Daftar Keluarga
30 menit Pengesahan
Pembaharuan
Daftar Keluarga,
10. Menerima Pengesahan
Pembaharuan Daftar Keluarga dari
JFU/JFT, kemudian dikirim kepada
SKPD pemohon
Pengesahan
Pembaharuan
Daftar Keluarga,
120 menit Tanda terima
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 98 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 25 April 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENYELESAIAN USULAN KARIS/KARSU/KARPEG
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Kepala BAKN Nomor : 1158a/KEP/1983
tentang Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan mampu mengaplikasikan sistem informasi berbasis Web
2. Mengetahui Tugas dan fungsi, sistem dan prosedur dalam pemerintahan
3. Mengetahui Tugas dan fungsi, prosedur administrasi Karis/ Karsu/ Karpeg
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP Pelayanan Karis/Karsu, Karpeg
Petugas
PelayananKepala BKD
Kabid
Administrasi
dan
Pembinaan
Aparatur
Kasubid
Administrasi
Aparatur
JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima berkas permohonan
Karis/Karsu, Karpeg dari SKPD
kemudian memberi nomor agenda
yang selanjutnya diserahkan
kepada Kepala BKD
Berkas
permohonan
15 menit Berkas
permohonan,
lembar disposisi
2. Menugaskan Kabid Administrasi
dan Pembinaan Aparatur untuk
untuk merekap berkas usul
Karis/Karsu, Karpeg PNS
Agenda kerja,
Berkas
permohonan,
lembar disposisi
15 menit Berkas
permohonan,
disposisi
3. Memerintahkan Kasubid
Administrasi Aparatur untuk
merekap berkas usul Karis/Karsu,
Karpeg PNS
Berkas
permohonan,
disposisi
15 menit Berkas
permohonan,
disposisi
4. Memerintahkan staf teknis
(JFU/JFT) untuk koreksi berkas
Berkas
permohonan,
disposisi
20 menit Berkas
permohonan,
disposisi
5. Meneliti berkas
permohonan(apabila belum
lengkap dikembalikan ke SKPD),
dan membuat pengantar usul
Karis/Karsu, Karpeg PNS ke BKN
Berkas
permohonan,
disposisi
20 menit Berkas
permohonan,
disposisi
6. Menyampaikan Daftar usul
Karis/Karsu, Karpeg PNS ke Kabid
Administrasi dan Pembinaan
Aparatur
Daftar usul
Karis/Karsu,
Karpeg
10 menit Daftar usul
Karis/Karsu,
Karpeg
Menyampaikan Daftar usul
Karis/Karsu, Karpeg PNS ke
Kepala BKD
Daftar usul
Karis/Karsu,
Karpeg
10 menit Daftar usul
Karis/Karsu,
Karpeg
7. Memeriksa dan menandatanganani
konsep Asman, jika tidak setuju
menyerahkan kembali ke Kasubid
Administrasi Aparatur untuk
diperbaiki
Daftar usul
Karis/Karsu,
Karpeg
15 menit Daftar usul
Karis/Karsu,
Karpeg yang
telah
ditandatangani
8. Mengirimkan usul Karis/Karsu,
Karpeg ke Kanreg I BKN
Daftar usul
Karis/Karsu,
Karpeg yang
telah
ditandatangani
1 hari Karis/Karsu,
Karpeg
9. Mengambil Karis/Karsu, Karpeg
PNS ke Kanreg I BKN,
memerintahkan Kasubid
Administrasi Aparatur untuk
disampaikan kepada PNS
Karis/Karsu,
Karpeg
1 hari Karis/Karsu,
Karpeg, Disposisi
10. Memerintahkan JFU/JFT untuk
mendokumentasikan Karis/Karsu,
Karpeg sebelum diserahkan ke
pemohon
Karis/Karsu,
Karpeg, Disposisi
5 menit Karis/Karsu,
Karpeg, Disposisi
11. Mendokumentasikan Karis/Karsu,
Karpeg
Karis/Karsu,
Karpeg, Disposisi
15 menit Karis/Karsu,
Karpeg, Bukti
dokumentasi
12. Menyerahkan Karis/Karsu, Karpeg
kepada pemohon
Karis/Karsu,
Karpeg
15 menit Tanda terima
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 99 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 25 April 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010
tentangKetentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun
2010 tentangDisiplin PNS
1. Memahami aturan disiplin PNS
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Hanya kewenangan penjatuhan hukuman disiplin oleh Bupatiselaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditangani olehTim Penanganan Pelanggaran Kasus Disiplin PNS
1. Berkas permohonan penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS : a. Surat Panggilan Pemeriksaan b. Berita Acara Pemeriksaan oleh Atasan Langsung c. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman
Disiplin
SOP Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
1 Menerima permohonan tindak
lanjut terhadap PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin
PNS dari SKPD, kemudian
memerintahkan Kabid
Administrasi dan Pembinaan
Aparatur untuk memeriksa
kelengkapan berkas
permohonan
Berkas
permohonan
30 menit Lembar
Disposisi, berkas
permohonan
2 Menelaah dan memberikan
arahan kepada Kasubid
Pembinaan Aparatur untuk
memeriksa kelengkapan berkas
permohonan
Lembar
Disposisi, berkas
permohonan
60 menit Lembar
Disposisi, berkas
permohonan
3 Memeriksa dan menelaah
kelengkapan berkas
permohonan, apabila tidak
lengkap dikembalikan ke
pemohon bila sudah lengkap
memberikan petunjuk kepada
JFU/JFT untuk menyusun draft
risalah kasus
Lembar
Disposisi, berkas
permohonan
120 menit Lembar
Disposisi, berkas
permohonan
4 Menyusun draft risalah kasus
untuk bahan sidang Tim
Penanganan Kasus PNS
Berkas
permohonan,
peraturan
perundangan
1 hari Draft risalah
kasus
5 Memeriksa dan menelaah draft
risalah bila belum sesuai
dikembalikan ke JFU/JFT jika
sudah sesuai diparaf ,
mengagendakan sidang
penanganan kasus kepegawaian
serta melaporkan ke Kabid
Draft risalah
kasus dan
undangan sidang
120 menit Draft risalah
kasus dan
undangan sidang
6 Memeriksa dan menelaah draft
risalah dan undangan sidang bila
belum sesuai dikembalikan ke
Kasubid Pembinaan Aparatur
jika sudah sesuai diparaf , serta
melaporkan ke Kepala BKD
Draft risalah
kasus dan
undangan sidang
60 menit Draft risalah
kasus dan
undangan sidang
7 Memeriksa dan menelaah draft
risalah dan undangan sidang bila
belum sesuai dikembalikan ke
Kabid Administrasi dan
Pembinaan Aparatur jika sudah
sesuai diparaf , serta
melaporkan ke Sekda untuk
ditandatangani
Draft risalah
kasus dan
undangan sidang
30 menit Draft risalah
kasus dan
undangan sidang
8 Tim penanganan kasus
kepegawaian bersidang , hasil
sidang untuk ditindaklanjuti
Kepala BKD
Risalah kasus 180 menit Rekomendasi
jenis hukuman
disiplin
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala
BKD
Kabid
Administrasi
dan
Pembinaan
Aparatur
Kasubid
Pembinaan
Aparatur
JFU/JFT
Tim
Penanganan
Kasus PNS
Kelengkapan Waktu Output
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala
BKD
Kabid
Administrasi
dan
Pembinaan
Aparatur
Kasubid
Pembinaan
Aparatur
JFU/JFT
Tim
Penanganan
Kasus PNS
Kelengkapan Waktu Output
9 Kepala BKD memerintahkan
Kabid Administrasi dan
Pembinaan Aparatur untuk
menyusun draft SK penjatuhan
Hukuman disiplin
Lembar
Disposisi,rekome
ndasi jenis
hukuman disiplin
15 menit disposisi
10 Kabid Administrasi dan
Pembinaan Aparatur
memerintahkan Kasubid
Pembinaan Aparatur untuk
menyusun draft SK penjatuhan
Hukuman disiplin
Lembar
Disposisi,rekome
ndasi jenis
hukuman disiplin
20 menit disposisi
11 Kasubid Pembinaan Aparatur
memerintahkan JFU/JFT untuk
menyusun draft SK penjatuhan
hukuman disiplin
Lembar
Disposisi,rekome
ndasi jenis
hukuman disiplin
30 menit disposisi
12 Menyusun draft SK penjatuhan
hukuman disiplin dan
melaporkan ke Kasubid
Pembinaan Aparatur
Rekomendasi
jenis hukuman
disiplin,
peraturan
perundangan
120 menit Draft SK Hudis
13 Memeriksa draft SK hukuman
disiplin yang disusun JFU/JFT
jika belum sesuai dikembalikan
ke JFU/JFT jika sudah sesuai
diparaf serta melaporkan ke
Kabid
Draft SK Hudis 60 menit Draft SK Hudis
14 Memeriksa draft SK hukuman
disiplin jika belum sesuai
dikembalikan ke Kasubid
Pembinaan Aparatur jika sudah
sesuai diparaf serta melaporkan
ke Kepala BKD
Draft SK Hudis 30 menit Draft SK Hudis
15 Memeriksa draft SK hukuman
disiplin jika belum sesuai
dikembalikan ke Kabid PP jika
sudah sesuai diparaf serta
melaporkan ke Sekda, kemudian
memohonkan tanda tangan ke
Bupati
Draft SK Hudis 30 menit SK Hudis
16 Menerima SK Hukuman Disiplin
dari Bupati, kemudian
memerintahkan Kabid
Administrasi dan Pembinaan
Aparatur untuk menyerahkan SK
Hukuman Disiplin
Lembar
disposisi, SK
hukuman disiplin
10 menit Lembar
disposisi, SK
hukuman disiplin
17 Kabid Administrasi dan
Pembinaan Aparatur
memerintahkan Kasubid
Pembinaan Aparatur untuk
menyerahkan SK hukuman
disiplin
Lembar
disposisi, SK
hukuman disiplin
15 menit Lembar
disposisi, SK
hukuman disiplin
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala
BKD
Kabid
Administrasi
dan
Pembinaan
Aparatur
Kasubid
Pembinaan
Aparatur
JFU/JFT
Tim
Penanganan
Kasus PNS
Kelengkapan Waktu Output
18 Kasubid Pembinaan Aparatur
memerintahkan JFU/JFT untuk
meregistrasi, menggandakan
dan menyerahkan SK hukuman
disiplin ke SKPD tempat PNS
yang dijatuhi hukuman disiplin
Lembar
disposisi, SK
hukuman disiplin
20 menit Lembar
disposisi, SK
hukuman disiplin
19 JFU/JFT meregistrasi,
menggandakan dan memanggil
SKPD tempat PNS yang dijatuhi
Hukuman Disiplin untuk
menerima SK Hukuman Disiplin
SK hukuman
disiplin
60 menit SK hukuman
disiplin, tanda
terima
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 100 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 25 April 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PELAKSANAAN UJIAN DINAS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2002tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12tahun 2002
1. Memiliki kemampuan pengolahan data, mengoperasionalkan komputer dan memahami data pegawai.
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
3. Memahami mekanisme pelaksanaan Ujian Dinas.
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. SOP Kenaikan Pangkat
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Keterlambatan pelaksanaan Ujian Dinas akan menunda kenaikan pangkat ke Golongan III/a atau IV/a
Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual
SOP Pelaksanaan Ujian Dinas
Kepala BKD
Kabid Mutasi
dan
Pengembang
an Aparatur
Kasubid
Pengembangan
Aparatur
Tim
Pelaksana
Ujian Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima usulan calon peserta
Ujian Dinas Tingkat I dan II dari
SKPD kemudian memerintahkan
Kabid Mutasi dan Pengembangan
Aparatur untuk Mempersiapkan
Data Peserta Ujian Dinas
Berkas Usulan 15 menit Disposisi
2. Memerintahkan Kasubid
Pengembangan Aparatur untuk
menginventarisir dan membuat
nominatif Daftar Calon Peserta
Ujian Dinas Tk I dan II
Disposisi 15 menit Disposisi
3. Memeriksa berkas usulan dan
membuat Draft Calon Peserta
Ujian Dinas berdasarkan Usulan
SKPD
Disposisi, Daftar
Usulan Peserta
Ujian Dinas Tk I
dan II
60 menit Draft Calon
Peserta Ujian
Dinas Tk I dan II
4. Memeriksa Draft Calon Peserta
Ujian Dinas, jika setuju
menyampaikan ke Kepala jika tidak
setuju menyerahkan kembali ke
Kasubid Pengembangan Aparatur
untuk diperbaiki
Draft Calon
Peserta Ujian
Dinas Tk I dan II
60 menit Draft Calon
Peserta Ujian
Dinas Tk I dan II
5. Memeriksa Draft Calon Peserta jika
setuju menandatangani sebagai
bahan Laporan Rapat Tim
Penentuan Peserta Ujian Dinas jika
tidak setuju menyerahkan kembali
ke Kabid PPIA untuk diperbaiki
Draft Calon
Peserta Ujian
Dinas Tk I dan II
30 menit Daftar Calon
Peserta Ujian
Dinas Tk I dan II
6. Menyelenggarakan Rapat Tim
Pelaksana Ujian Dinas guna
menentukan Calon Peserta dan
Jadwal Ujian Dinas
Laporan Draft
Calon Peserta
Ujian Dinas Tk I
dan II. Jadwal
Ujian
180 menit Calon Peserta
Ujian Dinas dan
Jadwal Ujian
7. Menyelenggarakan Pengarahan
terhadap Calon Peserta Ujian
Dinas dan pembagian nomor test
Materi
Pengarahan
180 menit Dokumen
pengarahan dan
daftar hadir
pengarahan
8. Membagi Nomor Ujian kepada
Calon Peserta Ujian Dinas Tk I dan
II
Nomor Test
Peserta Ujian
Dinas Tk I dan II
30 menit Tanda Terima
Nomor Test
Peserta Ujian
Dinas Tk I dan II
9. Menyelenggarakan Ujian Dinas Tk
I dan II
Daftar Hadir
Peserta Ujian
Dinas
3 hari Dokumen Daftar
Hadir Peserta
Ujian Dinas
10. Menyelenggarakan Rapat Tim
Ujian Dinas Untuk Menentukan
Kelulusan Ujian Dinas Tk I dan II
Daftar Nilai Hasil
Ujian Dinas
180 menit Dokumen Hasil
Ujian Dinas dan
Hasil Kelulusan
11. Mengumumkan Kelulusan Hasil
Ujian Dinas Tk I dan II di Papan
Pengumuman BKD dan Website
BKD
Pengumuman
Kelulusan Hasil
Ujian Dinas Tk I
dan II
60 menit Dokumen
Kelulusan Hasil
Ujian Dinas Tk I
dan II
12. Mendokumentasikan Hasil Ujian
Dinas Tk I dan II
Dokumen
Kelulusan Hasil
Ujian Dinas Tk I
dan II
1 hari Dokumen
Kelulusan Hasil
Ujian Dinas Tk I
dan II
No Uraian Prosedur
Mutu Baku
Ket
Pelaksana
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 07 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 4 Januari 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
3. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan mampu mengaplikasikan sistem informasi berbasis Web
2. Mengetahui Tugas dan fungsi, sistem dan prosedur dalam pemerintahan
3. Mengetahui Tugas dan fungsi, mekanisme pembuatan LKjIP
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
2. SOP Penyusunan LKJiP Kabupaten
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila laporan dari masing-masing bidang terlambat, maka pelaksanaan penyusunan LKjIP akan terlambat
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kepala Sekretaris
Kasubbag
Perencana
an
Ka Bid
Diklat,
Mutasi dan
PA, APA,
PPIA
Tim
Penyusun
LKjIP
JFU /
CarakaKelengkapan Waktu Output
1. Menugaskan Sekretaris untuk
mempersiapkan konsep LKjIP
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2. Memerintahkan Kasubag
Perencanaan untuk
mengumpulkan bahan
penyusunan LKjIP
Disposisi 15 menit Disposisi
3. Membuat konsep Nota Dinas
perihal permintaan laporan
capaian kinerja masing-
masing bidang
Disposisi 30 menit Konsep
Nota Dinas
4. Memeriksa konsep Nota
Dinas jika setuju
menyampaikan ke Kepala jika
tidak setuju menyerahkan
kembali ke Kasubag
Perencanaan untuk diperbaiki
Konsep Nota
Dinas
15 menit Draft Nota
Dinas
5. Memeriksa konsep Nota
Dinas jika setuju
menandatangani dan
menyampaikan ke Kabid jika
tidak setuju menyerahkan
kembali ke sekretaris untuk
diperbaiki
Draft Nota
Dinas
15 menit Nota Dinas
6. Membuat laporan capaian
kinerja masing-masing
bidang, disampaikan kepada
Sekretaris melalui Kasubag
Perencanaan
Bahan
laporan
capaian
kinerja
3 hari Laporan
Capaian
Kinerja
bidang
7. Menyiapkan bahan - bahan
penyusunan LKjIP untuk
disampaikan kepada Tim
Penyusun LKjIP
bahan/Lapora
n Capaian
Kinerja
bidang
1 hari Renstra,
RKT, IKU,
PK,
Laporan
Capaian
Kinerja
bidang
8. Merumuskan Draft Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
dan menyerahkan kepada
Kepala
Renstra,
RKT, IKU,
PK, Laporan
Capaian
Kinerja
bidang
5 hari Draft LKjIP
9. Memeriksa konsep LKjIP jika
setuju menandatangani dan
menyampaikan ke Sekretaris
jika tidak setuju menyerahkan
kembali ke Tim Penyusun
untuk diperbaiki
Draft LKjIP 1 hari LKjIP
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Kepala Sekretaris
Kasubbag
Perencana
an
Ka Bid
Diklat,
Mutasi dan
PA, APA,
PPIA
Tim
Penyusun
LKjIP
JFU /
CarakaKelengkapan Waktu Output
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
10. Menyerahkan LKjIP kepada
Kasubag Perencanaan untuk
diteruskan
LKjIP 10 menit LKjIP
11. Menyerahkan LKjIP kepada
JFU / Caraka untuk di
gandakan dan dikirim
LKjIP 10 menit LKjIP
12. Menggandakan dan mengirim
LKjIP
LKjIP 1 hari LKjIP dan
tanda
terima
13. Mendokumentasikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
LKjIP dan
tanda terima
30 menit LKjIP dan
bukti
dokumenta
si
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Nomor SOP : 08 Tahun 2016
Tanggal pembuatan
: 4 Januari 2016
Tanggal revisi : 1 Maret 2017
Tanggal efektif : 3 April 2017
Disahkan oleh : Kepala SKPD
Rr.RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
Judul SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang
Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan mampu mengaplikasikan sistem informasi berbasis Web
2. Mengetahui Tugas dan fungsi, sistem dan prosedur dalam pemerintahan
3. Mengetahui Tugas dan fungsi, mekanisme pembuatan RENSTRA
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
1. Seluruh SOP yang ada di BKD Kab. Wonogiri
2. SOP Penyusunan RPJMD
1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kegagalan dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kepala Sekretaris
Kasubbag
Perencana
an
Ka Bid
Diklat,
Mutasi dan
PA, APA,
PPIA
Tim
Penyusun
Renstra
JFU /
CarakaKelengkapan Waktu Output
1. Menugaskan Sekretaris untuk
mempersiapkan konsep
RENSTRA
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2. Memerintahkan Kasubag
Perencanaan untuk
mengumpulkan bahan
penyusunan RENSTRA
Disposisi 15 menit Disposisi
3. Membuat konsep Nota Dinas
perihal permintaan Bahan
RENSTRA masing-masing
bidang
Disposisi 30 menit Konsep
Nota Dinas
4. Memeriksa konsep Nota
Dinas jika setuju
menyampaikan ke Kepala jika
tidak setuju menyerahkan
kembali ke Kasubag
Perencanaan untuk diperbaiki
Konsep Nota
Dinas
15 menit Draft Nota
Dinas
5. Memeriksa konsep Nota
Dinas jika setuju
menandatangani dan
menyampaikan ke Kabid jika
tidak setuju menyerahkan
kembali ke sekretaris untuk
diperbaiki
Draft Nota
Dinas
15 menit Nota Dinas
6. Menginventarisasi
Permasalahan, hambatan dan
rencana strategis masing-
masing bidang, disampaikan
kepada Sekretaris melalui
Kasubag Perencanaan
daftar
permasalaha
n, hambatan
dan rencana
tindak
4 hari Daftar
inventarisa
si
permasalah
an,
hambatan
dan
rencana
strategis
masing-
masing
bidang
7. Menyiapkan bahan - bahan
penyusunan RENSTRA untuk
disampaikan kepada Tim
Penyusun RENSTRA
Daftar
inventarisasi
permasalaha
n, hambatan
dan rencana
strategis
masing-
masing
bidang
1 hari RPJP,
RPJMD,
Tupoksi
BKD, Daftar
inventarisa
si
permasalah
an,
hambatan
dan
rencana
bidang
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Kepala Sekretaris
Kasubbag
Perencana
an
Ka Bid
Diklat,
Mutasi dan
PA, APA,
PPIA
Tim
Penyusun
Renstra
JFU /
CarakaKelengkapan Waktu Output
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
8. Merumuskan Draft RENSTRA
dan menyerahkan kepada
Kepala
RPJP,
RPJMD,
Tupoksi BKD,
Daftar
inventarisasi
permasalaha
n, hambatan
dan rencana
bidang
10 hari Draft
RENSTRA
9. Memeriksa konsep
RENSTRA jika setuju
menandatangani dan
menyampaikan ke Sekretaris
jika tidak setuju menyerahkan
kembali ke Tim Penyusun
untuk diperbaiki
Draft
RENSTRA
1 hari RENSTRA
10. Menyerahkan RENSTRA
kepada Kasubag
Perencanaan untuk
diteruskan
RENSTRA 15 menit RENSTRA
11. Menyerahkan RENSTRA
kepada JFU untuk di
gandakan dan
didokumentasikan
RENSTRA 15 menit RENSTRA
12. Menggandakan RENSTRA
dan Mendistribusi ke Bidang
RENSTRA 1 hari RENSTRA
dan tanda
terima
13. Mendokumentasikan
RENSTRA
RENSTRA
dan tanda
terima
30 menit RENSTRA
dan bukti
dokumenta
si