pemerintah kabupaten tanah bumbu -...

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LAKIP ) TAHUN 2017

JL.Dharma Praja No. 07 Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kode Post. 72171

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat

rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Dinas Perumahan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat pada waktunya,

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban SKPD untuk laporan pertanggung jawaban

SKPD tentang hasil kinerja SKPD selama tahun 2017 juga sebagai bahan evaluasi capaian kinerja SKPD secara

berkelanjutan untuk perbaikan kinerja SKPD kami di masa yang akan datang dalam meningkatkan akuntabilitas,

tranparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam penyajiannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)

ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dimana hal

ini dikarenakan mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan kami dalam menyusun lapo ran

yang baik dan sempurna serta dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya

membangun dan berorientasi pada perbaikan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan

terbuka dimana kesemuanya ini adalah demi kebaikan bersama khususnya Dinas Perumahan Permukiman dan

Pertanahan dimasa mendatang.

Harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) kami ini dapat menjadi

bahan dalam mempedomani kegiatan-kegiatan kami dimasa mendatang guna pencapaian hasil kerja yang

optimal, dan taklupa ucapkan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara

langsung ataupun tidak langsung membantu kami sehingga tersusunnya laporan yang sederhana ini, akhir kata

semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) kami ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang

membacanya, memerlukannyaserta menggunakannya untuk kepentingan apapun.

Batulicin, Januari 2018 KEPALA DINAS, Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM Nip.197010051996021002

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv Bab I PENDAHULUAN

A. Dasar pembentukan Organisasi -------------------------------------------------------------------- 1 B. KedudukanTugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas ------------------------------------------ 2 C. Struktur Organisasi ------------------------------------------------------------------------------------- 14 D. Sumber Daya -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 E. Sistematika Penyajian --------------------------------------------------------------------------------- 18

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2020----------------------------------------------------------------------- 19 B. Rencana Kerja SKPD---------------------------------------------------------------------------------- 22 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ---------------------------------------------------------------------- 22 D. Rencana Aksi SKPD ------------------------------------------------------------------------------- 22

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi -------------------------------------------------------------------------- 28 B. Analisis Capaian Kinerja ---------------------------------------------------------------------- 32 C. Akuntabilitas Keuangan ------------------------------------------------------------------------------ 45

Bab IV PENUTUP------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48 LAMPIRAN

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman 1.1 Struktur Organisasi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman 1.1 Data Jumlah Pegawai CPNS/PNS -------------------------------------------------------------------------------------- 16 1.2 Data Jumlah Pegawai Non PNS ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 1.3 Data Aset----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 2.1 Indikator Kierja SKPD -------------------------------------------------------------------------------------------------20 2.2 Rencana Aksi tahun 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------- 24 3.1 Capaian Kinerja tahun 2017----------------------------------------------------------------------------------------------- 30 3.2 Capaian sasaran strategis tahun 2017 --------------------------------------------------------------------------------- 32 3.3 Perbandingan realisasi Kinerja SKPD ----------------------------------------------------------------------------- 32 3.4 Perbandingan capaian Kinerja terhadap target RPJMD ------------------------------------------------------- 33 3.5 Perbandingan capaian kinerja terhadap penyerapan anggaran tahun 2017 ------------------------------- 34

Laporan Kinerja Tahun 2017

Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tanah Bumbu Page 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah SKPD baru terbentuk pada tahun 2017

yang merupakan perubahan Nomenklatur SKPD baru sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang

pemerintah Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tersebut, PP No. 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan PERDA No 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

setelah RPJMD tahun 2016-2021 berjalan satu tahun,Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan

mempunyai tugas dan fungsi dari penggabungan sebagian pelimpahan kewenangan 3 (tiga) SKPD

Induk yaitu :

1. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

2. Sekretariat Daerah Bagian Pemeritahan

3. Dinas Pekerjaan Umum

Sehingga dalam hal perencanaan Program dan Kegiatan maupun target kinerja SKPD tahun

2017 disusun tetap memperhatikan pada renstra yang terdahulu dan diambil dari sebagian Program dan

Kegiatan pada Renstra 3 SKPD yang berkaitan tugas dan fungsi SKPD yaitu :

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan

2. Program Pengembangan Perumahan

3. Program Pengadaan Tanah

4. Program Konflik-konflik Petanahan

Sedangkan Program-program yang berkaitan dengan masalah persampahan beralih

kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup,Untuk menjamin akurasi kegiatan agar berjalan secara

efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas serta dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan

maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan harus didasarkan pada strategi pembangunan sehingga perencanaan yang

dihasilkan bagi pelaksanaanPembangunan di Kabupten Tanah Bumbu dapat menjamin tercapainya Visi,

Misi dan Tujuan yang ditetapkan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

2016-2021.

Kebijakan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan

keseluruhan wilayah, oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, sesuai

dengan skala prioritas dan potensi daerah. Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional,

pelaksanaan pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman

yang sesuai dengan Rencana Tata ruang Kabupaten dan Peryaratan tekhnis, terbebasnya dari

Pemukiman Kumuh serta ketersediaanTanah untuk Kepentingan umum untuk lebih jelasnya dapat kami

uraikan tentang tugas dan fungsi SKPD sebagai berikut :



B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah BumbuNomor 13tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata KerjaUnsur-UnsurOrganisasiDinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah

sebagai berikut ::

(1) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahanmempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perumahan, permukiman dan pertanahan.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Dalam menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Dinasmempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis dibidangperumahan, permukiman dan pertanahansesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. menetapkan kebijakan teknis dibidangperumahan, permukiman dan pertanahan;

c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang perumahan;

d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang kawasan permukiman;

e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidangpertanahan;

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; g. mengkoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis; h. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai bidang tugas.

Unsur-unsur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahanterdiri dari:

a. Sekretariat; b. Bidang Perumahan; c. Bidang Kawasan Permukiman; d. Bidang Pertanahan; e. Unit Pelaksana Teknis; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakankoordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaandan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan; b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakatdan kearsipan;

d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas; e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/Negara; g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi; i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugas.

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Dinas; b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas; c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji; e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan; f. melakukan penyusunan laporan keuangan; g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan; j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan

perlengkapan; k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan; l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/Negara; m. melaksanakan layanan pengadaan Dinas; n. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas; o. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan; p. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi; q. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan

urusan teknologi informasi; r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;



Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan,

rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan

pengelolaan barang milik daerah/negara.

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga; c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan

Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU); d. melaksanakan layanan pengadaan Dinas; e. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor

dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unitorganisasi; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi,

pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik daerah/negara;

g. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kerasipan;

i. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta penyusutan arsip;

j. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;

k. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;

l. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;

m. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;

n. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

o. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

p. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

q. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas; r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dalam rangka pelaksanaan tugas; s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

dan



t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pengelolaan

keuangan,penyusunan Peraturan Perundang-undangan,pengelolaan data dan

informasi publik serta pelaporan kegiatan Dinas.

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas;

a. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta Rencana Kerja Tahunan (Renja);

b. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas; c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan

anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;

d. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas;

e. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;

f. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;

g. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

h. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan; i. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara

pengarsipan administrasi keuangan; j. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan; k. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan,

pengelolaan, analisa dan penyajian data; l. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi; m. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi; n. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; o. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas

dinas,laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;

p. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;

q. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas;

r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

s. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

t. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;



u. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Perumahan

(1) Bidang Perumahanmempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan.

(2) Bidang Perumahandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan; b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang pembangunan perumahan; c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang pengendalian dan pengembangan perumahan; d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.


ayat (2), Bidang Perumahanmempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan; b. menyiapkan bahan pelaksanaankebijakan teknis bidang perumahan; c. menyelenggarakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan

pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan; d. menyelenggarakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; e. mengoordinasikan dan menyelenggarakankegiatan pelayanan umum; f. mengoordinasikan perencanaan, pembangunan dan pengawasan

prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan; g. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat korban

bencana Kabupaten maupun masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;

h. mengoordinasikanpelaksanaan pembinaan dan pengendalian pembangunan maupun pengembangan perumahan;

i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bidang Perumahanterdiri dari:

a. Seksi Pembangunan; dan b. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan.

(1) Seksi Pembangunanmempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program,

petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang

pembangunan perumahan.



(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1),Seksi

Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program pembangunan perumahan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pembangunanperumahan;

c. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;

e. memproses dan menerbitkan sertipikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);

f. melaksanakan kualifikasi dan klasifikasi untuk sertifikasi dan registrasi bagi perorangan/badan hukum perencanaan rumah dan PSU dibidang perumahan maupun permukiman;

g. menyiapkan bahan perencanaan, penataan, pengendalian, perizinan dan pengawasan mendirikan bangunan dan bangunan reklame;

h. memberikan kajian dan rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan, bangunan reklame dan melakukan pengawasan bangunan tersebut;

i. memberikan kajian dan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerbitan izin yang sudah direkomendasi;

k. melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengawasan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;

l. memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat korban bencana Kabupaten maupun masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi serta pendokumentasian kegiatan;

n. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

o. melaksanakanpemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 11

(1) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahanmempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian dan pengembangan perumahan.

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahanmempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melakukan penyiapan bahan penyusunan programpengendalian dan

pengembangan perumahan;



b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakanpengendalian dan pengembangan perumahan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan kewenangan teknis kegiatan pengendalian dan pengembangan perumahan;

d. melaksanakan pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;

e. melaksanakan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengembangan pembangunan perumahan;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Kawasan Permukiman

(1) Bidang Kawasan Permukimanmempunyai tugas penyiapan perumusan

kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kawasan

permukiman.

(2) Bidang Kawasan Permukimandalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman; b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang infrastruktur kawasan permukiman; c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang pengembangan kawasan permukiman; d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.


ayat (2),Bidang Kawasan Permukimanmempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis bidang kawasan permukiman;

b. menyelenggarakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; c. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh

dan permukiman kumuh; d. melakukan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; e. melakukan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; f. melakukan pengelolaan, penyelenggaraan, pembangunan pemeliharaan

infrastruktur kawasan permukiman dan pengembangan kawasan permukiman termasuk prasarana pemakaman dan pemeliharaan pertamanan;



g. melakukan penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

h. melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha;

i. menyelenggarakan PSU kawasan permukiman; j. melakukanpencegahan kawasan permukiman kumuh pada daerah

kabupaten; k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Bidang Kawasan Permukimanterdiri dari :

a. Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman; dan b. SeksiPengembangan Kawasan Permukiman.

(1) Seksi Infrastruktur Kawasan Permukimanmempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang infrastruktur kawasan permukiman.

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1),Seksi Infrastruktur Kawasan Permukimanmempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakandi

bidang infrastruktur kawasan permukiman; b. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; c. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh; d. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; e. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan

pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman,drainase tersier dan jalan lingkunganlebar sampai dengan 3 (tiga) meter;

f. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman, drainase tersier,jalan lingkungan lebar sampai dengan 3 (tiga) meter;

g. menyelenggarakan penanganan kawasan permukiman kumuh, relokasi paska bencana ;

h. menyiapkan bahan koordinasi penyiapan kawasan transmigrasi; i. melaksanakan pengelolaan, revitalisasi permukiman kumuh nelayan dan

rusunawa; j. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dalam rangka pelaksanaan tugas; k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

dan l. melaksanankantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

(1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukimanmempunyai tugas menyiapkan

bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian

penyelenggaraan kegiatan di bidangpengembangan kawasan permukiman.



(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi

Pengembangan Kawasan Permukimanmempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman;

b. melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman;

c. melaksanakan pengawasan, pemeliharaan kawasan permukiman dan pemakaman;

d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan pemakaman;

e. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan pertamanan dan RTH; f. menyiapkan bahan kajian teknis atau rekomendasi pemberian izin

pengembangan kawasan permukiman; g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dalam rangka pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

dan

i. melaksanankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Bidang Pertanahan

(1) Bidang Pertanahanmempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidangpertanahan.

(2) Bidang Pertanahandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan; b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang penyuluhan pertanahan dan penanganan masalah; c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang pengaturan penguasaan, penatagunaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;

d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pertanahanmempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pertanahan; b. menyelenggarakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam

kabupaten; c. menyelenggarakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah

kabupaten; d. menyusun laporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan

perkara pertanahan; e. melaksanakan koordinasi pemberian izin lokasi; f. menyusun rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; g. menyelenggarakan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah

untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten;



h. menyelenggarakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;

i. menyelenggarakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;

j. menyelenggarakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;

k. melaksanakan koordinasi penerbitan izin membuka tanah; l. menyusun perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam

daerah kabupaten; m. menyelenggarakan pengelolaan hibah/sumbangan tanah untuk

pembangunan; n. menyelenggarakan pemantuan dan evaluasi perubahan penggunaan dan

pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning; o. menyelenggarakan inventarisasi terhadap tanah pemerintah kabupaten; p. melaksanakan pengusulan proses sertifikasi tanah pemerintah kabupaten; q. menyusun rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; r. melaksanakan pengelolaan administrasi tanah - tanah yang dikuasi

dan/atau milik pemerintah kabupaten, tukar -menukar dan penaksiran tanah;

s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Bidang Pertanahanterdiri dari:

a. Seksi Penyuluhan Pertanahan dan Penanganan Masalah; dan b. Seksi Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-hak Atas

Tanah.

(1) Seksi Penyuluhan Pertanahan dan Penanganan Masalahmempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan

pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanahan dan

penanganan masalah.


Penyuluhan Pertanahan dan Penanganan Masalahmempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan pertanahan dan penanganan masalah;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan pertanahan dan penanganan masalah;

c. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten;

d. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;

e. menyiapkan bahan pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan;



f. menyiapkan bahan penyuluhan dan publikasi kebijakan-kebijakan di bidang administrasi pertanahan;

g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang adminsitrasi pertanahan;

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan administrasi pertanahan;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan kejasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

(1) Seksi Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-hak Atas

Tanahmempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk

teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatanpengaturan

penguasaan, penatagunaan dan pengurusan hak-hak atas tanah.


Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-hak Atas

Tanahmempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan penguasaan, penatagunaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;

b. menyiapkan bahan koordinasi pemberian izin lokasi; b. menyiapkan bahan rencana pengadaan tanah untuk kepentingan

pembangunan; c. menyiapkan bahan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan oleh pemerintah kabupaten; d. menyiapkan bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta

ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;

e. menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;

f. menyiapkan bahan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;

g. menyiapkan bahan koordinasi penerbitan izin membuka tanah; h. menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya

dalam daerah kabupaten; i. menyiapkan bahan pengelolaan hibah/sumbangan tanah untuk

pembangunan; j. menyiapkan bahan pemantuan dan evaluasi perubahan penggunaan dan

pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning; k. menyiapkan bahan untuk inventarisasi terhadap tanah pemerintah

kabupaten; l. menyiapkan bahan pengusulan proses sertifikasi tanah pemerintah

kabupaten; m. meyiapkan bahan pengelolaan administrasi tanah - tanah yang dikuasi

dan/atau milik pemerintah kabupaten, tukar - menukar dan penaksiran tanah;



n. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

o. melaksanakan pemantauan, evalusi dan pelaporan kegiatan; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas

sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

TATA KERJA

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional Senior;

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok

Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi.

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengawasi

bawahannya masing-masing sesuai fungsi pengawasan melekat.

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di

lingkungan Dinas dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

(1) dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas

Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



(2) dalam hal Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang

sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari;

(3) dalam hal Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Sub

Bagian sebagai pejabat yang mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari;

(4) dalam hal Kepala Bidang berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala

Seksi sebagai pejabat yang mewakili Kepala Bidang dalam melaksanakan

tugas sehari-hari.

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di

lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ditetapkan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Permukiman dan

Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:



DINAS PERUMAHAN,

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN TANAH BUMBU

SEKRETARIAT

BIDANG PERTANAHAN BIDANG PERUMAHAN BIDANG KAWASAN

PERMUKIMAN

JAFUNG

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

KEUANGAN DAN PELAPORAN

SEKSI PEMBANGUNAN

SEKSI PENGENDALIAN DAN

PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

SEKSI INFRASTRUKTUR

KAWASAN PERMUKIMAN

SEKSI PENGEMBANGAN

KAWASAN PERMUKIMAN

SEKSI PENGURUSAN HAK-HAK-HAK

ATAS TANAH DAN PENYULUHAN

PERTANAHAN

SEKSI PENGATURAN PENGUASAAN,

PENATAGUNAAN TANAH DAN

PENANGANAN MASALAH UPT



D. Sumber Daya

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan 2 (dua) macam sumber daya, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pegawai dan Sarana dan Prasarana / Aset SKPD.

Secara singkat dapat kami gambarkan komposisi sumber daya manusia/pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbuini pada Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Jumlah Pegawai CPNS/PNS Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

Tahun 2017

No. Uraian Status Kepegawaian

CPNS PNS Keterangan 1 Gol. II 8

2 Gol. III 15 3 Gol. IV 3

Jumlah 26 Sumber : Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tabel 1.2

Data Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

Tahun 2017

No. Uraian Jenis Kelamin

Keterangan Laki-laki Perempuan

1 PTT Umum 8 4

2 PTT Khusus 4 1 3. Sopir Kantor 5 -

4. Cleaning Service 1 2 5. Penjaga Malam 2 -

6. Pegawai bulanan Lapangan 72 21 Jumlah 92 28

Sumber : Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan



Sedangkan untuk data Aset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dibagi atas, aset bergerak dan aset tidak bergerak. Berikut ini kami sajikan jumlah aset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dimana aset ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional sehari-hari, sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Aset Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

Tahun 2017

URAIAN

TAHUN KENAIKAN (PENURUNAN)

DESEMBER 2017 DESEMBER 2016 JUMLAH % ASET TETAP 236,546,686,591 147,055,575,371 89,491,111,220

TANAH 156,486,825,407 38,454,884,000 118,031,941,407 PERALATAN DAN MESIN 6,398,827,352 31,504,950,963 (25,106,123,611)

Alat-Alat Besar 887,025,000 15,468,364,545 (14,581,339,545) Alat-Alat Angkutan 2,534,874,986 10,629,777,982 (8,094,902,996)

Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur

50,420,000 419,800,000 (369,380,000)

Alat-alat Pertanian/Peternakan

12,500,000 12,500,000 -

Alat-Alat kantor dan Rumah Tangga

2,508,072,404 4,458,068,474 (1,949,996,070)

Alat-Alat Studio dan Komunikasi

135,984,961 68,289,961 67,695,000

Alat-Alat Kedokteran - Alat-Alat Laboraturium 17,800,000 196,000,000 (178,200,000)

Alat-ALat Keamanan 252,150,000 252,150,000 - GEDUNG DAN BANGUNAN

25,081,787,632 28,731,555,632 (3,649,768,000)

Bangunan Gedung 23,195,778,632 26,845,546,632 (3,649,768,000) Bangunan Monumen 1,886,009,000 1,886,009,000 -

JALAN JARINGAN DAN IRIGASI

44,841,282,199 44,536,629,699 304,652,500

Jalan dan Jembatan 1,435,408,000 2,408,126,500 (972,718,500)

Bangunan Air/Irigasi 1,077,732,000 1,135,331,000 (57,599,000) Instalasi 27,740,775,376 26,398,805,376 1,341,970,000

Jaringan 14,587,366,823 14,594,366,823 (7,000,000) ASET TETAP LAINNYA 3,441,478,000 3,481,219,075 (39,741,075)

Buku Perpustakaan 931,122,000 931,122,000 - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

-

Hewan ternak dan Tumbuhan

2,510,356,000.00 2,550,097,075 (39,741,075)

Aset Renovasi KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

296,486,000 346,336,000 (49,850,000)

JUMLAH ASET 2,365,466,865 147,055,575,371 (144,690,108,506)



E. Sistematika Penyajian

Adapun Sistematika dalam penyusunan LAKIP ini berisikan urutan pembahasan secara garis

besar isi masing-masing bab yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

C. Struktur Organisasi

D. Sumber Daya

E. Sistematika Penyajian

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2021

B. Rencana Kerja SKPD

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

D. Rencana Aksi SKPD

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja rganisasi

B. Analisis Capaian Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2020

Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2020 pada

hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis

untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya guna tercapainya efisiensi dan efektivitas serta

produktivitas kerja dalam menjalankan fungsi pemerintahankhususnya pelayanan SKPD Dinas

Perumahan Permukiman dan Pertanahan. Penyusunan Rencana Startegis ini dalam rangka

melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan tentunya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor .17 Tahun

20165 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2021.

Sedangkan maksud dilakukannya Penyusuanan Rencana Strategis ini adalah sebagai dasar

acuan SKPD dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD selama kurun waktu lima

tahunandalam rangka pencapaian visi dan misi Daerah serta tujuan organisasidi tahun akhir

perencanaan atau tahun2021 yang dibagi dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD.

1. Tujuan

Perumusan tujuan strategis SKPD akan menjadi bahan pengukuran tentang sejauh

mana Tujuan SKPD telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah agar dapat diukur keberhasilan SKPD dimaksud

didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki

indikator kinerja (performance indicator) Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perumahan

dan Pertanahan periode tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut ;

1. Terwujudnya Perumahan yang layak huni;

2. Meningkatkan efektifitas penangganan permukiman secara terkoordinasi dan

berkelanjutan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah;

3. Mewujudkan pelayanan informasi, meningkatnya tertib administrasi pertanahan serta

penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten

Tanah Bumbu

4. Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai bidang tugasnya



2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa

hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)

program Perangkat Daerah ( Permendagri Nomor 86 tahun 2017), Sasaran yang ingin dicapai

dimaksud merupakan penjelasan dan implementasi dari tujuan yang ingin dicapai pada tatanan

yang lebih terarah, terinci dan operasional, dimana sasaran ini menggambarkan suatu kondisi

yang ingin dicapai oleh Satuan Kerja Perangat Daerah.berikut sasaran yang akan dicapai oleh

Dinas perumahan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu ;

1. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

2. Terlaksananya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang

dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai

3. Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

4. Terwujudnya kepastian hukum dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu

kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome),

dampak (impact). Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten tanah Bumbu dapat dilihat Pada table berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja SKPD

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama

Formulasi/Penjelasan

Terwujudnya lingkungan perumahan layak huni

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

Rasio rumah layak huni

Jumlah rumah layak huni

Jumlah enduduk

Meningkatkan efektifitas penangganan permukiman secara terkoordinasi dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah;

Terlaksananya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai

Persentase berkurangnya luasan Perumahan dan permukiman tidak sehat

Luas lingkungan Permukiman kumuh x 100 % Luas Wilayah

Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola

Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah ber HPL/HGB



4. S

t

r

a

t

e

g

Untuk dapat mencapai sasaran yang ditetapkan Dinas Perumahan Permukiman dan

Pertanahan menerapkan beberapa strategi yang diatur sesuai Bidang masing-masing pada

SKPD yaitu sebagai berikut :

Bidang Perumahan ;

1) Meningkatkan peran stakeholder dalam pengendalian dan pengawasan bangunan

perumahan dan non perumahan

2) Meningkatkan kualitas bangunan perumahan dan permukiman

3) Meningkatkan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana perumahan;

Bidang kawasan permukiman ;

1) Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penataan lingkungan permukiman

kumuh

2) Meindetifikasi karakterestik lingkungan permukiman kumuh berdasarkan factor penyebab

dan tipologi penanganannya;

3) Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih

Bidang Pertanahan ;

1) Melakukan survey, pengukuran dan pemetaan serta memberikan informasi, sosialisasi

kepada masyarakat yang tanah/objeknya terkena pembangunan guna kepentingan umum

dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat tersebut agar bersedia melepaskan hak

atas tanahnya dengan ganti rugi atau tali asih;

2) Mensertifikasi tanah pemkab yang belum mendapatkan status hak yang berbadan hukum

dari instansi terkait (BPN) Kab. Tanah Bumbu

Mewujudkan pelayanan informasi, meningkatnya tertib administrasi pertanahan serta penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu

Terwujudnya kepastian hukum dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu;

Presentase tanah yang termanfaatkan

Luasan tanah yang termanfaatkan

x 100% Luas tanah Pemkab



3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mediasi dengan pihak yang

bersengketa/konflik serta mengupayakan tidak terjadinya sengketa/ konflik pertanahan baru;

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Rencana SKPD yang berisikan Tujuan, Sasaran,

Indikator Sasaran Target serta Program dan Kegiatan dan Anggaran Belanja yang akan dicapai oleh

SKPD dalam rangka menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dimana

pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Rencana Kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada

lampiran 3 Lakip ini.

C. PerjanjianKinerja Tahun 2017

Maksud dari disusunnya dokumen ini agar pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Dinas

Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat melaksanakan fungsinya

seperti:

1. Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD selama jangka waktu

satu tahun anggaran;

2. Melaksanakan pelaporan capaian realisasi kinerja SKPD-nya dalam LAKIP atau Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang bersangkutan;

3. Melaksanakan penilaian keberhasilan dan evaluasi kinerja bawahan selama kurun waktu satu

tahun anggaran.

Sehingga dengan demikian perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan akan mudah dilakukan serta

pelaksanaan tindakan dimasa yang akan datang(adapun format Perjanjian Kinerja terlampir pada

lampiran 1)

D. Rencana Aksi SKPD

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, dengan melihat kebijakan di bidang

perencanaan strategis yang telah ditetapkan rencana aksi pelaksanaan kegiatan tahun2017.Dokumen

ini akan menjadi pedoman dalam penetapan rencana kinerja, rencana kegiatan, pemantauan, serta

evaluasi. Rencana kinerja

Selanjutnya akan dituangkan dalam penetapan kinerja, yang ditandatangani di awal periode

sebagai komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Rencana kegiatan

selanjutnya dituangkan dalam dokumen anggaran, sebagai salah satu pedoman dan sumber daya yang

dimiliki organisasi untuk mencapai target kinerja. Dokumen ini juga akan dituangkan dalam instrumen

pemantauan, yang akan digunakan secara periodik untuk menilai capaian kinerja secara valid, akurat,



dan transparan. Dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja yang

telah dicapai SKPD di akhir periode.



Tabel 2.2 RENCANA AKSI

DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2017

NO

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

RENCANA AKSI

JADUAL KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

URAIAN

INDIKA

TOR KINERJ

A

TARGET

URAIAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET

THN 2017

URAIAN

INDIKAT

OR KINERJA

TARGE

T THN 2017

URAIAN

INDIKAT

OR KINERJ

A

TARGET

THN 2017

TW I

TW II

TW III

TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Terwujudnya lingkungan perumahan

lay ak huni

Rasio rumah lay ak huni

0,2%

Rasio rumah layak huni Meningkatn

ya kualitas lingkungan perumahan

Rasio rumah lay ak huni

0,2% Program Pengembangan Perumahan

Cakupan ketersedian rumah lay ak huni

18 % Penetapan kebijakan, strategi, dan program

perumahan

Tersediany a Prasarana

Penunjang Pengelolaan Perumah

an

1 BH 55.400.000,-

Belanja Jasa Konsultasi Peny usunan Dokumen

Perencanaan 1)

Pembuatan PERDA Penyelengaraan Perumahan

-

√

√

-

Kabid Permahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah

sederhana sehat

Jumlah PSU yang dibangun

250 mtr 587.600.000,-

Peningkatan Jalan Lingkungan 1) Perumahan

Kecamatan Batulicin

√

√

Kabid Perumahan



NO


ANGGARAN (Rp)

RENCANA AKSI

JADUAL KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TAR

GET URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET THN

2017

URAIAN INDIKAT

OR

KINERJA

TARGET THN

2017

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET THN

2017

TW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 Meningkatk

an efektifitas penangganan

permukiman secara terkoordinasi dan

berkelanjutan y ang terintegrasi dengan

rencana tata ruang wilayah;

Persentas

e berkurangny a luasan

Perumahan dan permukiman tidak

sehat

4,82%

Terlaksanan

ya peningkatan kualitas lingkungan

perumahan dan permukiman yang

dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas

umum yang memadai

Persentase

berkurangnya luasan Perumahan dan

permukiman tidak sehat

4,82%

Program

Lingkungan Sehat Perumahan

Persentas

e berkurangny a luasan

permukiman kumuh di perkotaan

2 %

Koordinasi

pengaw asan dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan tentang pembangunan perumahan

Laporan

koordinasi dan pengaw asan

perumahan dan permukiman

210 oh

38.250.000,-

Belanja

Perjalanan Dinas Koordinasi Dalam Daerah

√

√

√

√

Kabid Kawasan

permukiman

Terlaksananya penataan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)


38,48% Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Persentase kawasan

strategis Kabupaten y ang asri

20 % Penataan RTH

Luas RTH yang

tertata

241,82 ha

. 2.475.000.000,-

1) Pengadaan pohon/tanaman

2) Pemeliharaan Tugu 3) Belanja

Pemeliharaan taman dan tanaman 4).

Pemeliharaan Lampu Taman 5). Belanja Modal

Peralatan dan Mesin 6). Belanja Modal Gedung dan Bangunan

-

-

- -

-

-

√

√

√ √

-

-

-

√

- -

√

√

-

-

- -

-

-

Kasi Infrastruktur Kaw asan

Permukiman



NO


ANGGARAN (Rp)

RENCANA AKSI

JADUAL KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TAR

GET URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET THN

2017

URAIAN INDIKAT

OR

KINERJA

TARGET THN

2017

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET THN

2017

TW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemasangan

Lampu Penerangan Jalan

Jumlah

titik lampu PJU yang

terpasang

5o titik 3.425.111.360,-

1)

Pemasangan PJU

- √ √ √ Kasi

Pengembangan Kaw asan Permukiman

Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan

Jumlah lampu

penerangan jalan yang terpeliha

ra

500 titik

1.134.425.000,-

1) Pemeliharaan

PJU se Kabupaten Tanah Bumbu

√ √ √ √ Kasi Pengembangan

Kaw asan Permukiman



NO


ANGGARAN (Rp)

RENCANA AKSI

JADUAL KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TAR

GET URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET THN

2017

URAIAN INDIKAT

OR

KINERJA

TARGET THN

2017

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET THN

2017

TW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 Mewujudka

n pelayanan informasi, meningkatnya tertib

administrasi pertanahan serta penataan,

penguasaan, kepemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten

Tanah Bumbu

Present

ase tanah yang termanf

aatkan

100

%

Terwujudny

a kepastian hukum dalam penguasaan

, kepemilikan, penggunaa

n dan pemanfaatan tanah di Kabupaten

Tanah Bumbu;

Presentase

tanah y ang termanfaatkan

100% Program

Pengadaan Tanah

Persentas

e Tanah Pemerintah Daerah

100% Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Umum

Luas

Pengadaan tanah

115.000

M² 23.375.800.000,-

1). Belanja

Pengadaan Tanah

√ √ √ √ Kabid

Pertanahan

Program peny elesaian konflik

konflik pertanahan

Persentase kasus yang

ditangani 100%

Peny elesaian konflik konflik pertanahan

Jumlah kasus yang ditangani

20 Kasus 151.050.000,-

Penanganankasus pertanahan

√ √ √ √ Kasi peny uluhan hokum

Pertanahan dan Penanganan masalah



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja SKPD untuk setiappernyataan kinerja sasaran sesuai

dengan hasil pengukurankinerja SKPD. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebutdilakukan analisis capaian kinerja 1. Kerangka pengukuran kinerja

Kerangka pengukuran kinerja merupakan penjelasan tentang rumusan yang dipakai

oleh SKPD dalam upaya untuk mencapai rencana target kinerja mereka selama satu periode anggaran,adapun Dinas Perumahan Permukimandan Pertanahan menjabarkan tugasnya sesuai dengan pembidangan yang menjalankan fungsi SKPD ini yaitu:

a. Bidang Perumahan: dengan sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan, dimana untuk mencapai sasaran ini kami

menetapkan indikator kinerja sasaran sbb: Persentase rasio rumah layak huni, dengan rumusan sebagai berikut:

Jumlah rumah layak huni

Jumlah Penduduk

Keterangan : Target - Jumlah rumah layak huni sebanyak 61,895 buah - Jumlah penduduk 308,906 orang - Sehingga diperoleh target indikator sebesar 0,2% Realiasai - Jumlah rumah layak huni sebanyak 61,895 buah - Jumlah penduduk 308,906 orang - Persentase capaian 0,19% atau sebesar 95%

b. Bidang Kawasan Permukiman dengan memilih Sasaran sebagai berikut:

1) Terlaksananya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai, dimana untuk mencapai sasaran ini kami menetapkan dalam 2 (dua ) Indikator kinerja sasaran sbb: Persentase berkurangnya luasan Perumahan dan permukiman tidak sehat dengan rumusan sebagai berikut:

Luas lingkungan Permukiman kumuh x 100%

Luas Wilayah



Keterangan : Target - Luas Lingkungan Permukiman Kumuh 244,15 ha - Luas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu 5.066,96 ha - Sehingga diperoleh target indikator sebesar 4,82 %

Realiasai - Luas Lingkungan Permukiman Kumuh 243,03ha - Luas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu5.066,96 ha - Persentase capaian 4,80% atau sebesar 99,59%

Persentase Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola dengan rumusan sebagai berikut:

Luas ruang terbuka hijau

x 100%

Luas wilayah ber HPL/HGB

Keterangan : Target - Luas ruang terbuka hijau475,23ha - Luas wilayah ber HPL/HGB 1.235 ha - Sehingga diperoleh target indikator sebesar 38,48% Realisasi - Luas ruang terbuka hijau474,74 ha - Luas wilayah ber HPL/HGB1.235 ha - Persentase capaian 38,44% atau sebesar 99,90,%

c. Bidang Pertanahan dengan memilih Indikator Sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepastian hukum dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu, dimana untuk mencapai sasaran ini dengan menetapkan indikator kinerja sasaran sbb:

Persentase tanah yang termanfaatkan, dengan rumusan sebagai berikut:

Luasan tanah yang termanfaatkan

x 100%

Luas tanah Pemkab

Keterangan : - Luasan tanah yang termanfaatkan115.000.m² - Luas tanah Pemkab 115.000m² - Sehingga diperoleh target indikator sebesar 100%

Realisasi - Luasan tanah yang termanfaatkan 177.792. m² - Luas tanah Pemkab 115.000m² - Persentase Capaian154,60%



2. Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran

Untuk menarik kesimpulan, dimana pada prinsifnya kesimpulan yang diambil bernilai

positif atau dapat mendorong kesejahteraan bagi masyarakat sebagai bentuk dari pelaksanaan

visi dan misi Kabupaten. Dimana berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, kami menarik

beberapa kesimpulan yang telah dilaksanakan SKPD melalui bidang yang menanganinya, yaitu

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja tahun 2017

No Indikator Kinerja Capaian

2016

2017 Target Akhir

RPJMD/RENSTRA

(2020)

Capaian s.d 2017 terhadap 2020 (%)

Target(%)

Realisasi(%)

%

1 Persentase rasio rumah layak huni

0,2 0,19 95 0,8 23.75

2


4,82 4,80 99,59 3,99 2.41

3 Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola

38,48 38,44 99,90 39.55 17,16

4 Presentase tanah yang termanfaatkan

100 154,60 154,60 100 100

a. Bidang Perumahan:

Menjalankan sasaran strategis SKPD sesuai bidangnya sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan, dengan indikator sasaran yaitu :

Persentase rasio rumah layak hunidengan target sebesar 0,2% dengan realisasi 0,19

% atau dengan persentase capaian sebeasr 95% masukdalam katagori sangat baik.

b. Bidang Kawasan Permukiman:

Menjalankan 2 sasaran strategis SKPD sesuai bidangnya sebagai berikut:

a) Terlaksananya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang

dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai dengan

menetapkan target sebesar 4,82%

b) Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan target 38,48%

c. Bidang Petanahan

Menjalankan sasaran strategis SKPD sesuai bidangnya sebagai berikut:



Terwujudnya kepastian hukum dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu;. Dengan Target 100% dengan realisasi

154,60% melebihi target dengan tingkat capaian sangat tinggi



B. Analisis Capaian Kinerja

1) Membandingkan capaian kinerja antara target dan realisasi pada tahun 2017 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.2. Capaian sasaran strategis tahun 2017

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Persentase rasio rumah layak huni 0,2% 0,19% 95%


4,82% 4,80% 99,59%


38,48% 38,44% 99,90%


100% 154,60% 154,60%

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Sehubungan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan merupakan SKPD baru sehinnga realisasi kinerja tahun lalu belum ada maka perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya 100%

Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi kinerja SKPD s.d Tahun 2016

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

tahun 2016

Realisasi tahun 2017

%tase


% 0,2 0 0,19 100%

2


% 4,82 0 4,80 100%


% 38,48 0 38,44 100%

4


% 100 0 154,60 100%

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi



Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja terhadaptarget RPJMD

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET AKHIR RPJMD

RENSTRA

REALISASI 2017

TINGKAT PENCAPAIAN


% 0,8 0,19% 23.75%

2 Persentase berkurangnya luasan Perumahan dan permukiman tidak sehat

% 3,99 4,80% 2.41%


% 39.55 38,44% 17,16%

4


% 100 154,60 30,8%

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart Nasional

Indikator SPM

Perbandingan

Target Capaian % (Tase) Satuan Perhitungan Satuan Perhitungan

1 2 3 4 5 6

1. Bidang Perumahan - Persentase Rasio

rumah layak huni 0,2%

61,895 308,906

0,19% 61,895 325,115

95 %

2. Bidang Kawasan

Permukiman

- Persentase berkurangnya luasan Perumahan dan permukiman tidak sehat

4,82% 244,15 5.066,96

X 100% 4,80% 243,03 5066,96

X100% 99,59

%

- Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola

38,48% 475,23 1.235

X 100% 38,44% 474,74 1.235

X100% 99,90

%

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative

solusi yang telah dilakukan

Permasalahan :

a) Masih banyaknya Rumah tidak layak huni

b) Kurang tersedianya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah

c) Belum tersedianya Database Perumahan dan Data RTLH

d) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah Permukiman



e) Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air

f) Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan bagi masyarakat miskin belum terpenuhi

g) Masih terdapatnya kasus / sengketa tanah yang belum tertangani

h) Sikap mental masyarakat yang lebih terfokus secara ekonomi dari pada

kepentingan umum.

Solusi :

a) Melaksanakan kegiatan Bedah Rumah bagi MBR

b) Pembangunan rusunawa, rusunami dan rusus

c) Penyusunan Database Perumahan, PSU Perumahan dan Penyusunan RP3KP

d) Sosialisasi penyehatan lingkungan dan penyediaan IPAL Komunal

e) Penyediaan sarana air bersih

f) Penyediaan sarana dan prasarana air bersih dwilayah permukiman kumuh

g) Penyelesaian/ mediasi konflik pertanahan

h) Penyuluhan hokum pertanahan

6) Analisis atas efisiensi pengunaan sumber daya dapat dilihat pada table dibawah ini dimana kami

membandingkan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran tahun2017.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja terhadap penyerapan anggaran tahun2017

No Sasaran % Capaian

Kinerja

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

95.00 99.23 95.74

2

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Memadai

99.59 98.40 101.21

3 Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

99.90 97.01 102.98

4 Presentase tanah yang

termanfaatkan 154,60

73,17

211,28



7) Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja .

NO Sasaran Strategis Persentase capaian

tahun 2017

1 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan 95%

2

Terlaksananya peningkatan kualitas lingkungan

perumahan dan permukiman yang dilengkapi prasarana,

sarana dan utilitas umum yang memadai

99,59%

3 Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 99,90%

4

Terwujudnya kepastian hukum dalam penguasaan,

kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di

Kabupaten Tanah Bumbu

154,60%

Rata rata capaian 98,62%

Dari keempat capaian sasaran strategis diatas diperoleh rata-rata capaian sebesar

98,62% dimana capaian ini masuk dalam kategori Sangat Baik,

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

pada tahun 2017 tersebut, untuk tiap-tiap sasaran dengan program dan kegiatan pendukung dapat

kami jelaskan sebagai berikut:

Bidang Perumahan

1. Sasaran Strategis

SASARAN

STRATEGIS 1 Meningkatnya Kualitas lingkungan Perumahan

Sasaran Meningkatmya Kualitas Lingkungan Perumahan dengan capaian indikator

kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Persentase

1 Persentase rasio rumah layak huni 0,2% 0,19% 95%

Rata-rata Capaian 95%



Dari peenjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Persentase capaian kinerja sasaran

sebesar 95% dalam kategori sangat baik dari capaian ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Target 0,2% didapat dari jumlah rumah layak huni sebanyak 61,895 dibagi jumlah

penduduk 308,906 kondisi dalam satu rumah dihuni oleh 4,99 jiwa

Sedangkan untuk capaian sasaran ini 0,19% diperoleh dari jumlah rumah layak huni

sebanyak 62.025 buah dibagi jumlah penduduk 325.115 kondisi ini jumlah rumah layak huni naik

sebanyak 130 unit dengan terbangunnya rumah khusus nelayan sebanyak 50 unit di Kecamatan

Satui dan Rumah susun sebanyak 1 paket dengan kapasitas 70 pintu, di Kecamatan Batulicin akan

tetapi diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk sebanyak 16.209 jiwa sehingga jika dibandingkan

target dengan realisasi tercapai sebesar 95,21% pada kondisi dalam satu rumah dihuni oleh 5,25

orang/Jiwa.

2. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja pada sasaran 1

adalah :

a. ProgramPengembangan Perumahan.

Indikator outcome utk program ini ditargetkan 18% ini diperoleh dari rumusan

Jumlah rumah yang dibangun dibagi jumlah target rumah yang dibangun, dengan

realisasi sebesar 18,33% atau persentase capaian sebesar 101,83% capaian ini dapat

melebihi target disebabkan adanya anggaran APBN (Rusun dan Rusus ).pada

tahun2017.

Sedangkan pagu anggaran untuk mendukung program diatas sebesar Rp.

402.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 399.500.000,- atau 99,23%dengan

kegiatan - kegiatan penunjang :

1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. . 3.600.000,- dan terealisai.Rp 1.350.000,-

dengan output kegiatan Jumlah Draf Perda yang dibuat dan tersedianya database

perumahan dengan Target 1 buah dengan rincian belanja Honorarium Pengelola

Kegiatan dapat terealisasi 100%

2) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 399.000.000,-dan terealisai.Rp

398.150.000,-dengan output kegiatan Jumlah PSU yang dibangun 2 Paket dan

dapat terealisasi 2 Paket atau 100% dengan kegiatan fisik sebagai berikut:

- Pemeliharaan Lahan Rumah Susun Kec. Angsana

- Pemasangan PSU Listrik Rusun Gunung Tinggi



Bidang Kawasan Permukiman

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan efektifitas penangganan permukiman secara terkoordinasi

dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah Bidang Kawasan

permukiman menetapkan dalam dua sasaran strategis yaitu :

SASARAN

STRATEGIS

2

Terlaksananyapeningkatankualitaslingkunganperumahandanpermukiman yang dilengkapiprasarana, saranadanutilitasumum yang memadai

untuk capaian sasaran diatas memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

Target dan realisasi kinerja sasaran 2 tahun 2017

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisas

i %

1 Persentase berkurangnya luasan Perumahan dan

permukiman tidak sehat 4,82% 4,80% 99,59%

Adapun capaian Kinerja Sasaran diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Persentase berkurangnya luasan Perumahan dan permukiman tidak sehat dengan target

4,82% dengan perhitungan Luas lingkungan Permukiman kumuh 244,15ha dibagi Luas

Wilayah kabupaten Tanah Bumbu 5.066,96 ha dikali 100% dengan perhitungan realisasi Luas

lingkungan Permukiman kumuh 243,03 dengan Luas Wilayah5066,96ha atau tercapai 4,80%

sehingga capaian 99,59%. Atau berkurangnya kawasankumuh 2%.

:Program Lingkungan Sehat Perumahan

Indikator outcome utk program ini adalah Persentase berkurangnya luasan permukiman

kumuh di perkotaaan ditargetkan 2% atau setara dengan 4,88 ha atau 0,75 ha dengan

kegiatan- kegiatan penunjang :

a. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan

perumahan

Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp 105.586.700,-dan terealisai.Rp.99.886.700,-

Persentase penyerapan anggaran 94,60%dengan output kegiatanberupa Laporan

koordinasi dengan target 1 laporan dengan capaian 100% derngan rincian belanja

konsultasi dan koodinasi pengawasan dan Pengendalian Perumahan.

b. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana permukiman

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 619.821.000,-dan terealisasi.Rp.613.935.000,-

99,05% dengan output kegiatan berupa Cakupan lingkungan permukiman yang tertata



dengan target 1,10% dengan realisasi 0,90% atau capaian 81,82%

SASARAN

STRATEGIS 3 TerlaksananyapenataanRuang Terbuka Hijau (RTH)

Dengan menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %

1 Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola 38,48% 38,44%

99,90%

Keterangan :

Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola dengan target 38,48% dengan perhitungan Luas

ruang terbuka hijau 475,23ha dibagi Luas wilayah ber HPL/HGB1.235 ha dikali 100%

dengan perhitungan realisasi Luas ruang terbuka hijau yang dikelola 474,74 dengan Luas

wilayah ber HPL/HGB1,235ha atau tercapai 38,44% dengan persentase capaian 99,90%.

Program dan kegiatan yg mendukung pencapaian indikator kinerja pada sasaran 3 adalah

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Indikator outcome untuk program ini terbagi dua yaitu

- Luas Taman/Pertamanan yang dikelola dengan target 6% dapat direalisaikan %

- T itik PJU yang Terpasang target 257 Titik realisai 237 Titik atau Persentase sebesar

92,22%

dengan kegiatan- kegiatan penunjang :

a. Penataan RTH

Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp 2.017.500.000,-dan

terealisai.Rp.1.978.116.800,- atau 98,05 % dengan output kegiatan Luas RTH yang

tertata dipermukiman dan perumahan dengan target 96,78 ha

b. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 1.481.180.000,-dan terealisasi.Rp.1.424.760.000,-

atau Persentase 96,19% dengan output kegiatan berupa Jumlah titik lampu PJU yang

terpasang dengan target 257 Titik dengan realisai 237Titik atau Persentase sebesar

92,22% capaian tersebut tidak terlaksana 100% atau kurang 20 titik dikarenakan

adanya perubahan perencanaan yang ada di Desa Tapus yang semula 60 titik menjadi

40 titik dengan adanya penambahan tiang PJU berikut tabel Pemasangan PJU tahun

2017 : berikut Data pemasangan PJU tahun 2017 :



No Lokasi Jumlah Titik

1 Pemasangan Lampu PJU di Desa Sarigadung Kec. Simpang

Empat

28

2 Pemasangan Lampu PJU di Pagatan Kec. Kusan Hilir 29

3 Pemasangan Lampu Sorot di Depan Mesjid Al Mujahidin /

SMU Negeri 1 Kusan Hilir Kec. Kusan Hilir

8

4 Pemasangan Lampu PJU di Gunung Tinggi Jalan Dharma

Praja Depan Perkantoran Kec. Batulicin

30

5 Pemasangan Lampu PJU di Desa Tapus Kec. Kusan Hulu

40

6 Pemasangan Lampu PJU di Kramat Pisang Pagatan Kec.

Kusan Hilir

50

7 Pemasangan Lampu PJU di Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir 23

8 Pemasangan Lampu PJU di Desa Insgub 29

Jumlah Titik 237

c. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp . 629.425.000,- dan terealisasi.Rp 601.805.000,-

dengan output kegiatan berupa Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara dengan

target 300 Titik dengan realisasi 300Titik atau Jumlah Lampu yang dipelihara untuk 10

Kecamatan yang ada diKabupaten Tanah Bumbu adalah 30 titik disetiap Kecamatan.

SASARAN 4

Terwujudnya kepastian hukum dalam penguasaan, kepemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah

Bumbu;

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diperoleh dari Luasan tanah yang

termanfaatkan Dibagi luas tanah Pemkab dikali 100% adalah sebagai berikut :

Target dan realisasi kinerja sasaran 3 tahun 2017

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Persentase

1


100% 100% 100%



Target Kinerja sasaran 4 adalah 100% diperoleh dengan rumusan luas tanah yang

termanfaatkan seluas 115.000M2 dibagi luas tanah Pemkab 115.000M² dikali 100% yaitu

sebesar 100% dengan realisasi capaian luas tanah yang termanfaatkan seluas 177,792M²

dibagi luas tanah Pemkab 115.000M² atau realisasi sebeasr 154,60% Capaian realisasi

melebihi target karena adanya pengadaan tanah yang mengalami perubahan luasan pada

satuan paket yang rencanakan.

Program dan kegiatan yg mendukung pencapaian indicator kinerja pada sasaran 3 adalah :

1. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Indikator outcome utk program Persentase Kasus yang ditangani dengan target 100%

dan terealisasi sebesar 100% dengan 1 (satu) kegiatan penunjang :

a. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp.163.550.000,- anggaran dapat

terealisasi.sebesar Rp 115.640.000,- atau dengan persentase 70,71% kegiatan ini

mengalokasikan sebagian belanja untuk makan minum rapat pertemuan serta tinjauan

area konflik terkait bersama pihak yang berkonflik output kegiatan ini adalah Jumlah

kasus yang ditangani sebanyak 10 kasus dan dapat terlaksana kasus yang ditangani

sebanyak 10 kasus sehingga Persentase capaian 100% .



.Berikut table data Konflik pertanahan tahun anggaran 2017 yang di tangani

No Uraian Konflik Tindak lanjut Kesimpulan

1 Kalim Tanah PT

SDP vs PT PNS

dan

an.RUSTAM.CS

Pengakuan

kepemilikan

Tanah di atas

garapan lahan

PT. SDP oleh

pihak

Masyarakat an.

Rustam.CS

Menerima laporan

secara lisan dan

ter tulis ser ta

memfasilitasi ter kait

perihal dimaksud dan

rapat mediasi ser ta

tinjau lokasi

Terfasilitasi / diakan rapat mediasi bersama pihak

an.RUSTAM.CS dan unsur pimpinan beser ta SKPD

yang bersangkutan. Selanjutnya menunggu hasil

keputusan dari TIM penangan Masalah (Hasil

Pengukuran BPN) untuk langkah selanjutnya (

puhak perusahaan siap membayar apabila lokasi

tersebut berada di luar ser trifikat perusahaan dan

terpakai/digarap pihaknya).

2 Klaim Tanah

Bandara Bersujud

oleh Bapak IDY

Pengakuan

kepemilikan

tanah pemda (

Bandara

Bersujud) dan

permintaan

pembayaran

atas klaim tanah

lokasi tersebut

Menerima laporan

secara lisan dan

ter tulis ser ta




tinjau lokasi


an.IDY dan unsur pimpinan beser ta SKPD yang

bersangkutan. Selanjutnya menunggu hasil

keputusan dari TIM penangan Masalah (Aset

Daerah) untuk langkah selanjutnya.

3 Klaim Tanah

Bandara Bersujud

oleh An. H.A.

Noordiansyah

(ALAM) / Andis .CS

Pengakuan

kepemilikan

tanah pemda (

Bandara

Bersujud) dan

permintaan

pembayaran

atas klaim tanah

lokasi tersebut

Menerima laporan

secara lisan dan

ter tulis ser ta




tinjau lokasi


an.Andis.CS dan unsur pimpinan beser ta SKPD

yang bersangkutan, ser tatin jau lapangan dan

klarifikasi pengukuran lokasi area dimaksud dan

diadakan pembayaran sesuai hasil pengukuran dan

hasil rapat.

4 Klaim Tanah

Terminal SATUI

Kecamatan SATUI

oleh pihak

an.Pribadi (H. Agus

Pasaribu . SH. MH)

Pengakuan

kepemilikan

tanah pemda (

terminal SATUI)

dan permintaan

pembayaran

atas klaim tanah

lokasi tersebut

Menerima laporan

secara lisan dan

ter tulis ser ta




tinjau lokasi


an.H. Agus Pasaribu . SH. MH.CS dan unsur

pimpinan beser ta SKPD yang bersangkutan,

sertatinjau lapangan dan klarifikasi pengukuran

lokasi area dimaksud.Selanjutnya tim mengadakan

penggalian data kapemilikan lahan terminal SATUI

untuk proses lebih lanjut.



5 Klaim Tanah Plot

Perkantoran

Gunung Tinggi An.

Andreyas Hasan /

Udin .CS

Pengakuan

kepemilikan

tanah pemda

(lokasi halaman

parkir kantor

perijinan satu

pintu) dan

permintaan

pembayaran

atas klaim tanah

lokasi tersebut

Menerima laporan

secara lisan dan

ter tulis ser ta




tinjau lokasi


an.Udin.CS dan unsur pimpinan beser ta SKPD yang

bersangkutan, sertatin jau lapangan dan klarifikasi

pengukuran lokasi area dimaksud. Hasil kesimpulan

rapat bersama TIM telah di putuskan bahwa lokasi

tersebut telah terbayarkan sejak tahun 2008.T im

membuat berita acara berupa KRONOLOGIS terkait

proses pembayaran sejak th.2008 sampai dengan

per tanggal 03 Nopember 2013. Pihak penggugat di

persilahkan utk mengajukan gugatan ke pengadilan

apabila tidak menerima hasil keputusan tersebut.

6 Klaim Tanah Plot

Area pelebaran

Jalan Pondok Butun

Gunung Tinggi An.

Hasbi CS

Pengakuan

kepemilikan

tanah

Pemagaran

lokasi pelebaran

jalan dan

meminta

pembayaran

ganti/rugi.

Menerima laporan

secara lisan dan

ter tulis ser ta




tinjau lokasi


an.Hasbi.CS dan unsur pimpinan beserta SKPD


klarifikasi pengukuran lokasi area dimaksud. Hasil

kesimpulan rapat bersama TIM telah memutuskan

bahwa lokasi tersebut tidak bisa dibayarkan karna

pihak HASBI.CS tidak mempunyai Alas Hak

Kepemilikan dan lokasi tersebut masih dalam ranah

sengketa antara HASBI.CS dan kubu Sech Nasar

.CS.

7 Klaim Tanah Plot

Area pelebaran

Jalan Pondok Butun

Gunung Tinggi An.

Nor Hasyid .CS vs

H. Jais

Pengakuan

kepemilikan

tanah

Pemagaran

lokasi pelebaran

jalan dan

meminta

pembayaran

ganti/rugi.

Menerima laporan

secara lisan dan

ter tulis ser ta




tinjau lokasi


an.Norhasyid.CS dan unsur p impinan beser ta SKPD




bahwa lokasi tersebut dilakukan pembayaran

kepada pihakNot Hasyid.CS.

8 Klaim Tanah Plot

Area pelebaran

Jalan Pondok Butun

Gunung Tinggi An.

Taberani .CS vs H.

Jais

Pengakuan

kepemilikan

tanah

Pemagaran

lokasi pelebaran

jalan dan

meminta

pembayaran

ganti/rugi.

Menerima laporan

secara lisan dan

ter tulis ser ta




tinjau lokasi


an.Taberani dan unsur pimpinan beser ta SKPD




bahwa lokasi tersebut dilakukan pembayaran

kepada pihak Taberani.CS.



9 Klaim Tanah lokasi

Kantor camat Kusan

Hulu oleh pihak

pribadi an.

Norsyam.

Pengakuan

kepemilikan

tanah

Penguasaan

fisik lokasi plot

Kantor camat

kusan Hulu.

Menerima laporan

secara lisan dan

ter tulis ser ta




tinjau lokasi

Terfasilitasi / d iakan rapat mediasi bersama unsur

pimpinan beser ta SKPD yang bersangkutan,

sertatinjau lapangan dan klarifikasi pengukuran

lokasi area dimaksud. Selanjutnya tim mengadakan

penggalian data kapemilikan lahan kantor camat

kusan Hulu untuk proses lebih lanjut.

10 Klaim Tanah lahan

PT. Singaland

Asetama oleh

Masyarakat Desa

Mantewe.

Pengakuan

kepemilikan

tanah oleh Pihak

warga desa

Mantewe.

Menerima laporan

secara lisan dan

ter tulis ser ta



rapat mediasi.

Terfasilitasi / d iakan rapat mediasi bersama

PT.Singaland dan Masyarakat desa Mantewe ser ta

unsur pimpinan beser ta SKPD yang bersangkutan,

menemukan kesepakatan diantaranya.,- Warga

Desa Mantewe membawa permasalahan ke tingkat

Pengadilan apabila PT singaland tdk memberikan

keputusan yang jelas.



2. Program pengadaan Tanah

Indikator outcome utk program ini adalah Persentase tanah pemerintah Daerah dengan target

100% target diperoleh dari rencana pengadaan tanah yang akan dilaksanakan seluas 115.000

M² dengan capaian seluas 177,792 M² atau 154,60.%, Pagu anggaran untk Program ini

Rp20.138.084.000,-dengan realisasi anggaran sebesar. Rp 14.735.821.825,- dengan

persentase 73.17% Kegiatan Penunjang untuk Program ini adalah :

- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Dengan sub kegiatan biaya ganti rugi pembebasan tanah sedangkan Output kegiatan ini

adalah Luas Tanah yang dibebaskan dengan target capaian 115.000 M² dengan realisasi

Sama dengan capaian Program diatas., berikut data pembebasan tanah tahun 2017 :

NO URAIAN LUAS

(M2) KETERANGAN

1 Perluasan Drainase Pasar

Senggol 50

Desa Pasar baru Kec Kusan Hilir

2

Pengadaan Tanah untuk

Percontohan Budidaya

Udang

49,992 Desa Sungai Loban kecamatan sungai

Loban

3 Pengadaan Tanah untuk

Sekolah Inklusi 3,487

Kelurahan batulicin Kec Batulicin


Kantor 1,520

Jln Dharma Praja Keluarahan Gunung

Tinggi

5

Pengadaan Tanah

Poskesdes Desa

Sejahtera

285

Desa Sejahtera Kec Simpang empat


IPA RSUD 7,701

Desa Sepunggur Kec Kusan Hilir

7

Pengadaan tanah Untuk

Pelebaran kantor

Tungkaran Pangeran

129 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec

Simpang Empat

8 Perluasan Simpang Tiga

Desa Pakkatellu 583

Desa pakkatellu Kec Kusan Hilir

9 Pengadaan Pelebaran

Jalan Pondok Butun 18,252

Jln Dharma Praja Keluarahan Gunung

Tinggi



NO URAIAN LUAS

(M2) KETERANGAN

10 Pelebaran Jalan Untuk

Drainase (H. Munadi) 40

Jalan raya batulicin (Tanah merah)

11

Pelebaran Jalan Desa

Manurung Kecamatan

Kusan Hilir

1,171

Desa Manurung Kec Kusan Hilir

12 Pengadaan Tanah

Bandara 1,200

Desa Barokah Kec Simpang Empat

13 Pengadaan Tanah Untuk

Kolam Retensi 7,499

Desa Barokah Kec Simpang Empat


SPAM IKK Desa satiung 36,148

Desa Satiung Kec Kusan Hilir

15 Pengadaan Tanah

Embung Desa salimuran 49,735

Desa Salimuran Kec Kusan Hilir

J U M L A H 177,792

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja SKPD sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja dengan Persentase penyerapan belanja langsung 80,96% dengan jumlah

anggaran belanja tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 39.790.005.200,- dengan realisai belanja langsung Rp.

32.213.094.773 sedangkan untuk jumlah belanja tidak langsung Rp. 3.345.182.219,- dengan realisai belanja

Rp. 3.184.082.252,- atau 95,18% dengan total Anggaran belanja sebesar Rp. 43.135.187.419,- dengan

menjalankan 6 Program dengan 22 Kegiatan berikut table penyerapan anggaran program persasaran :

No Sasaran Indikator

Kinerja

Kinerja

Program

Anggaran

Target Real %

Cap

Anggaran

RP)

Realisasi

(RP)

%

Capaian

1 Meningkatnya

kualitas

lingkungan

perumahan

Rasio rumah

layak huni 0,2%

0,19

% 95%

Program

Pengembangan

Perumahan

402.600.000,

00

399.500.00

0,00

99,23




Kinerja

Kinerja

Program

Anggaran

Target Real %

Cap

Anggaran

RP)

Realisasi

(RP)

%

Capaian

2 Terlaksananya

Peningkatan

Kualitas

Lingkungan

Perumahan

dan

Permukiman

yang

dilengkapi

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas Umum

yang Memadai

Persentase

berkurangnya

luasan

Perumahan

dan

permukiman

tidak sehat 4,82% 4,80

%

99,59

%

Program

Lingkungan

Sehat

Perumahan

725.407.700,

00

713.821.70

0,00

98,40

3 Terlaksananya

penataan

Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

Rasio ruang

terbuka hijau

yang dikelola

38,48

%

38,4

4%

99,90

%

Program

pengelolaan

ruang terbuka

hijau (RTH)

4.128.105.00

0,00

4.004.681.8

00,00

97,01

4 Terwujudnya

kepastian

hukum dalam

penguasaan,

kepemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan

tanah di

Kabupaten

Tanah Bumbu;

Presentase

tanah yang

termanfaatka

n

100% 100

%

100

%

Program

Pengadaan

Tanah

20.138.084.0

00,00

14.735.821.

825,00

73,17

Program

penyelesaian

konflik-konflik

pertanahan

163.550.000,

00

115.640.00

0,00

70,71

5 Pegawai yang

memiliki

Terlayaninya

Pegawai 100%

100

%

100

%

Program

Pelayanan

14.232.258.5

00,00

12.243.629.

448,00

86,03




Kinerja

Kinerja

Program

Anggaran

Target Real %

Cap

Anggaran

RP)

Realisasi

(RP)

%

Capaian

keterampilan,

kemampuan

teknis,

berkopetensi

dan

professional

dalam

menjalankan

tugas

kedinasan

dalam

menjalankan

fungsi

pelayanan

Administrasi

Perkantoran



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Dinas perumahan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 ini adalah merupakan capaian Kinerja tahun pertama dari

terbentuknya SKPD sesuai dengan perubahan Nomenklatur SKPD sesuai undang-undang No 23 tahun

2014 tentang pemerintah Daerah;, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tersebut, PP No. 18 tahun 2016

tentang Perangkat Daerah dan PERDA No 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat

Daerah tahun pertama capaian

Adapun Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut ::

a) Analisis Pencapaian Kinerja dari 4 (empat) Sasaranyang ditetapkan rata-rata capaian 98,62%

b) Analisis Pencapaian Kinerja Target Indikator dari 9 Kegiatan non rutin 116,64% Dari kesimpulan diatas rata-rata capaian kinerja masuk dalam kategori capaian sangat tinggi, laporan

Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017ini

untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan penganggaran berbasis kinerja dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi SKPD, Kedepan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahanakan lebih baik lagi dalam

menentukan langkah guna mewujudkan visi dan misi SKPD, diantaranya:

1. Arah kebijakan anggaran prioritas pada capaian Kinerja Sasaran

2. Menempatkan sumber daya manusia yang dimiliki sesuai kompetensi dan kualifikasi sesuai Bidang tugasnya

3. Monitoringdan mengevaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan diupayakan terlaksana sesuai rencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 ini kami buat semoga LAKIP ini dapat memberikan

gambaran tentang perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang kami laksanakan selama tahun

2017.

Selanjutnya kritik dan saran untuk perbaikan kami harapkan untuk kualitas penyusunan LAKIP di

masa yang akan datang.

Batulicin, Januari 2018

KEPALA DINAS,

Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM

Nip.197010051996021002

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017; 2. Penetapan Kinerja; 3. Rencana Kerja Tahunan SKPD Tahun 2017; 4. IKU SKPD ; 5. Pengukuran Kinerja; 6. Cascading/Pohon Kinerja; 7. Matrik Keselarasan; 8. Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2017.

pemerintah kabupaten tanah bumbu -...

Documents