pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi...

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA JL. RAJAWALI NO. 30 TELP. (0323) 321026 FAX. 322518

Email : [email protected] Website : www.diskopsampang.net

SAMPANG – 69214

http://[email protected]/

Dalam rangka meningkatkan kulitas penyelenggaraan pembangunan

dibidang pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja di Kabupaten

Sampang secara transparan dan akuntabel maka diterapkan sistem pertanggung

jawaban yang tepat, jelas dan terukur melalui Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (

LKJIP ) setiap akhir tahun anggaran. Alhamdulillah Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP ) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Sampang Tahun 2017 telah disusun.

LKJIP ini disusun untuk memenuhi kewajiban Pemerintah/Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun

1999 tentang LAKIP dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan

Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014

Kami menyadari adanya kekurangan dalam laporan ini, oleh karena itu

kami berharap mendapatkan masukan dari para stakeholder. Pembuatan LAKIP ini

diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat pengabdian terhadap

peningkatan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab dalam perwujudan Good Governance.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan

informasi serta dapat menjadi refrensi untuk meningkatkan upaya pemberdayaan

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sampang di masa

akan datang dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam

KATA PENGANTAR

penyusunan LAKJIP ini, yang telah memberikan masukan dalam penyusunan laporan

ini.

Sampang, 29 Maret 2018

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang

Drs. MOH. SUHROWARDI Pembina Utama Muda

NIP. 19581213 198203 1 010

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2017

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ikhtisar Eksekutif iii

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum Organisasi

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

Bab II. Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis 2013-2018

1. Visi

2. Misi

3. Tujuan dan Sasaran

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

B. Penetapan Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV. Penutup

Lampiran 1. Rencana Strategis (RS 2013-2018)

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja 2018

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2017 Perubahan

Lampiran 4. Ringkasan Pengukuran Kinerja

Lampiran 5. Lampiran lain, penghargaan dll

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



D. Dasar Hukum

E. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

2. Misi




BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA




BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis 2013-2018





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Tahun 2017

berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014 dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun

2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) merupakan salah

satu unsur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), selain itu

laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat atas

capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen yang

digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan capaian-capaian kinerja dalam menjalankan visi dan misi

organisasi yang didalamnya memeuat penilaian terhadap unsur perencanaan,

pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja

instansi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dalam

satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan

sasarannya. Dengan demikian Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sampang selaku salah satu unsur penyelenggara Negara Kesatuan Republik

Indonesia harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan

kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah

cerminan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Koperasi Usaha Mikro dan

Tenaga Kerja sebagaimana kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan urusan

wajib yang dilaksanakan, dan merupakan pelaksanaan amanah yang diemban.

LKJIP Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang

Tahun 2017 ini, adalah uraian terinci dari capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan oleh Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, yang merupakan

kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka

peningkatan kinerja secara menyeluruh, dan bukan hanya sebagai pemenuhan

kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja semata, sebagaimana yang

diisyaratkan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan maupun kegagalan Koperasi dan UKM dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat digambarkan dari laporan ini, yang

tentunya keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan kinerja seluruh karyawan/

karyawati Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang. Sedangkan kegagalan akan

dijadikan bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi seluruh karyawan/ karyawati

dilingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang.

Pokok-pokok capaian kinerja Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang Tahun 2016, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program

dan kebijakan yang ditetapkan.

1. Tingkat capaian sasaran pada misi :

Atas 3 (tiga) sasaran yang telah menjadi komitmen kinerja Tahun 2016, capaian

kinerjanya dalam skala lebih 100% memperoleh predikat baik, skala 75% s/d 100%

dengan demikian capaian sasaran tersebut memperoleh predikat baik.

Pada Tahun 2017 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ada 4

Sasaran yang akan diwujudkan adalah

Sasaran Pertama ” Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri”

Capaian sasaran tersebut ada 2 indikator adalah

Indikator Pertama Prosentase Koperasi Aktif dilaksanakan dengan program :

a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

b. Pengembangan Koperasi;

c. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif’;

d. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah;

Perhitungan capaian dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Indikator jumlah Koperasi Aktif dibanding dengan jumlah seluruh Koperasi

pada tahun 2017 tercapai 47,77 %. Jumlah koperasi aktif mengalami

Penurunan dari target capaian yaitu 49,55%, atau mencapai (96,40%) hal

tersebut karena penilaian keaktifan koperasi di dasarkan kepada pelaksanaan

kegiatan RAT sehingga didapat koperasi yang melakukan kegiatan RAT

sebanyak 214 dan penambahan 2 koperasi baru. Hal tersebut dikarenakan

banyak koperasi gerakan yang kurang menyadari dan kurang siap untuk

memasukan koperasinya kedalam sistem ODS yang merupakan satu satunya

data nasional yang menjadi pegangan bagi semua pihak sesuai Permen

Koperasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi dimana untuk

meningkatkan status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum setiap

koperasi harus terdaftar kedalam sistem ODS dan akan tetap bertahan eksis

bila telah melaksanakan RAT Dan Yang Tidak Melaksanakan RAT selama 3

kali berturut turut akan masuk dalam daftar ketidakaktifan untuk dilakukan

pembubaran. Upaya dalam peningkatan jumlah koperasi aktif dilakukan oleh

bidang kelembagaan dan pengawasan melakukan pembinaan penyuluhan

PPKL melalui pendampingan pembuatan laporan RAT kepada pengurus

koperasi, dan melakukan monitoring evaluasi kepada gerakan koperasi

disamping sinergi dengan tim satgas yang dari provinsi. Dari indikator tersebut

rata-rata prosentase capaian sasaran (83,56%) memperoleh katagori baik.

Sedang target dan realisasi tahun 2016 target kinerja adalah 250 Koperasi

aktif dengan realisasi sebanyak 247 Koperasi aktif, dari jumlah seluruh

koperasi yang ada dari target kinerja 446. Koperasi terealisasi 247 Koperasi

yang aktif yang melaksanakan RAT dengan capaian (55.38%) dari target

kinerja capaian (56,05%), karena penilaian keaktifan koperasi di dasarkan

kepada koperasi yang melakukan kegiatan RAT, Permen Koperasi Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimana

On line Data Sistem adalah salah satunya data yang menjadi data rujukan

umum dimana keaktifan koperasi berdasarkan pada validitas yang paling

tinggi. Maka perbandingan dari jumlah prosentase target kinerja dengan

realisasi mencapai (99%) memperoleh katagori baik

Indikator Kedua ” Persentase UMK Mandiri “ dilaksanakan dengan program :

a. Pengembangan Koperasi;

b. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif’;

c. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif Usaha Kecil

Menengah;

d. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah;


1. Indikator Prosentase Usaha Mikro yang mandiri adalah UMK yang berlegalitas

yang mempunyai Izin Usaha Mikro (IUMK) dengan target 35 UMK dibanding

dengan Jumlah seluruh UMK 27.835 atau mencapai 0,13%. Namun pada

tahun 2017 dengan realisasi 45 UMK yang berlegalitas dengan capaian 0,15%

jadi ada peningkatan 10 UMK yang berlegalitas dari target kinerja dengan

mencapai (120,66%).. Maka dengan adanya IUMK dapat memudahkan

menerima akses dan fasilitasi dengan Pihak Pihak Lembaga Pembiayaan.

Sedangkan perbandingan pada tahun 2016 Indikator Prosentase UMK yang

mandiri mencapai 30 UMK yang berlegalitas dari Jumlah Seluruh UMK 27.540

dengan mencapai 0,11% maka dengan perbandingan yang diperoleh pada

tahun 2017 dengan capaian (139,27%) memperoleh katagori sangat baik.

Sasaran Kedua ” Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan ” Capaian sasaran tersebut ada 1 indikator Prosentase Pencari kerja yang

ditempatkan dilaksanakan dengan program :

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

d. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


Target pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2017 sebesar 50%

terealisasi 58,60% yang diperoleh dari jumlah seluruh pencari kerja yang

ditempatkan 184 orang dari seluruh jumlah pencari kerja yang terdaftar di Bagian

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan AK. 1 (Kartu Kuning) sebanyak

314 orang (184/314 = 58,60%) tercapainya target tersebut dikarenakan giatnya

sosialisasi pemberitahuan kepada masyarakat di 13 kecamatan di kab. Sampang,

serta adanya akses koordinasi dengan pihak provinsi dan pusat berkaitan layanan

dan informasi tentang ketenagakerjaan. sehingga capaian realisasi lebih tinggi dari

tahun sebelumnya.

Upaya Penempatan Tenaga kerja terlebih dalu melalui adanya kegiatan untuk

mendukung peningkata SDM tenaga kerja melalui kegiatan pelatiahan berbasis

masyarakat yang teknis pelaksanaannya dilakukan barhari hari sampai target

peserta pelatihan bisa dam mampu untuk membuka lapangan kerja. Dari rata-rata

capaian sasaran indikator (117,20%) memperoleh peredikat baik.

Dari beberapa sasaran dan indikator yang tidak tercapai yaitu pada Sasaran

Meningkatnya kualitas koperasi dengan indikator Prosentase Koperasi Aktif

disebabkan karena

1. Permasalahan

1. Sasaran Meningkatnya kualitas koperasi

Indikator Prosentase Koperasi Aktif yang dilaksanakan dengan Program

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang mana presentase

koperasi aktif tidak tercapai dari target 49,55% hanya terealisasi 47,77%

dengan capaian (96,,40%). jumlah RAT Tahun Berjalan dengan Tahun

Sebelumnya tidak tercapai dari target 100% hanya terealisasi sebesar

86,64% ( =214/247*100) atau realisasi capaian sebesar 86,64% hal tersebut

karena kurangnya koperasi gerakan dalam mengawal ketentuan berlakunya

PERMENKOP NO Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi

YANG mengharuskan data Koperasi akan tetap eksis dalam sistem ODS bila

telah melakukan kegiatan Ber RAT.

2. Solusi

Memberikan pembinaan kepada koperasi gerakan untuk melakukan RAT

dan mengaksesnya sendiri melalui Sistem ODS dengan terlebih dahulu akan

diberikan bimbingan untuk ber RAT dan pembelajaran akses kedalam sistem

ODS.

Namun demikian meskipun indikator rata-rata 85% - 100% tapi masih perlu

mendapat perhatian yang lebih untuk upaya penyempurnaan akan menjadi

perhatian guna perencanaan dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Demikianlah ikhtisar capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2017, yang tentunya kedepan menjadi perhatian

kami untuk penyempurnaan penerapan Sistem AKIP, khususnya pengembangan

sistem pengumpulan data kinerjanya.

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu aspek dan sekaligus menjadi bagian dari Pembangunan Nasional

adalah Pembangunan dibidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yaitu

melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat terutama Koperasi, Usaha Mikro Kecil

dan Menengah di Kabupaten Sampang.

Sehubungan dengan itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang berupaya melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan

perubahan lingkungan yang terjadi saat ini. Dalam rangka melaksanakan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta sesuai dengan tuntutan masyarakat agar tercipta Good Governance,

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja harus mampu melakukan fungsi

pembinaan melalui penerapan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas,

terukur dan sah.


berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan diri sesuai

dengan tuntutan perubahan

lingkungan yang terjadi. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terciptanya

good governance, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Sampang harus

mampu menjawab pelaksanaan fungsi perencanaan melalui penerapan mekanisme

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah

Dalam rangka Mewujudkan Good Governance menuju Clean Goverment

berdasar Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 Kinerja Instansi adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran

dari Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program

dan kebikajan yang ditetapkan. Pada ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 dan UU

No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

Koprupsi, kolusi dan nepotisme yang aturan pelaksanaanya berdasarkan pada

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014..

Dengan demikian dilatarbelakangi aturan hukum tersebut diatas, Dinas

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah melakukan

pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur,

memgacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang tertuang dalam

Renstra ( Rencana Strategis 20013-2018 ) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Sampang.

11..22.. MMAAKKSSUUDD DDAANN TTUUJJUUAANN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun Anggaran

2017 adalah untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan

media informasi pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017

Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan

Tenaga Kerja Kabupaten Sampang ;

2. Sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan

dalam rangka memperbaiki kinerja Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Sampang di masa yang akan datang ;

3. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi sebagai sarana

pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sampang atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2015

4. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi sebagai sarana

evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk dapat digunakan sebagai

bahan pelaksanaan perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja

yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalah

sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kabupaten Sampang dibentuk

berdasarkan SOTK Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Sampang Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

yang telah ditetapkan. Pasal 211 ayat (2) UU no. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa Nomenklatur Perangkat

Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi

Urusan Pemerintahan tersebut. Dengan adanya nomenklatur yang relatif

sama maka diharapkan ada tatahubungan kerja yang baik, efektif dan efisien

antara organisasi di tingkat pusat dan daerah. Kelembagaan Dinas Koperasi

Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang terbentuk pada tahun

2016 tanggal 8 Nopember 2016 melalui Peraturan Bupati Sampang Nomor 54

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sampang.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten sampang dan

mempunyai tugas pokok :

.

MEMBANTU BUPATI DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH

DAERAH BIDANG KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA.

Untuk menyelenggarakan organisasi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sampang didukung struktur organisasi , Sumber Daya

Manusia dan Sarana Prasarana sebagai berikut

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

(1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ;

(2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas

yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi Usaha Mikro dan

Tenaga Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka, perencanaan pembinaan dan

pengembangan Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ;

b. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ; dan

c. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan dibidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi Usaha

Mikro dan Tenaga Kerja;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Koperasi, Usaha Mikro dan

Tenaga Kerja ;

h. pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan hasil-hasil pembinaan dan

pengembangan Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ;

i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja ;

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

(1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dan Usaha Mikro;

d. Bidang Pengembangan Usaha koperasi dan Usaha Mikro;

e. Bidang pengembangan Tenaga Kerja;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI,

USAHA MIKRO, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan

masyarakat dan protokol.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;

b. pengelolaan administrasi keuangan;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,

pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;

j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya

manusia;

k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (maintenance);

m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum;

b. Subag Bagian Keuangan dan Program;

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,

penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;

d. menyusun perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi,

pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja,

pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, Sumpah/Janji ASN,

Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan

dan pelatihan, ujian dinas, ijin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin

pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan

fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil

negara lainnya;

e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan

perlengkapan kantor dan pengamanan;

f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-

undangan;

h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (maintenance); dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian keuangan dan Program mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;

b. melaksanakan pengolahan data;

c. melaksanakan perencanaan program;

d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;

e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran,

Rencana Kerja dan evaluasinya;

f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;

g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;

h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan

i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian

rekomendasi hasil pengawasan;

k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan; dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dan Usaha Mikro

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, mempunyai

tugas melaksanakan pelayanan pembentukan pendirian Koperasi dan

pelayanan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta pembubaran

koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi dan tata

laksana, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan peraturan perundang-undangan

serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas Koperasi Bidang

Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang

Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan rencana kegiatan

pembangunan dan pengembangan kelembagaan serta Sumber Daya Manusia

Koperasi dan Usaha Mikro;

b. melaksanakan pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana Koperasi dan

Usaha Mikro;

c. penyusunan pedoman pembinaan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan

serta manajemen kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;

d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi

dan Sumberdaya Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro;

e. pelaksanaan Penyuluhan Perkoperasian dan Usaha Mikro;

f. pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian

permasalahan perkoperasian dan Usaha Mikro;

g. pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan

pelaksanaan kegiatan;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi,

Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sesuai bidang tugasnya;

i.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja, membawahi :

a. Seksi organisasi , Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia;

b. Seksi pengawasan dan Akuntabilitas

c. Seksi Advokasi Dan Perundang Undangan

Seksi Organisasi , Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia Mempunyai Tugas :

a. menyiapkan bahan standarisasi pelayanan, penyuluhan, pembentukan dan

pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran

koperasi;

b. memproses izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang

koperasi, Cabang Pembantu dan Kantor Kas

c. melaksanakan pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana Koperasi dan

Usaha Mikro;

d. melaksanakan standarisasi pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro;

e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya;

Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas mempunyai Tugas :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabiltas,

kepatuhan dan audit koperasi dan Usaha Mikro;

b. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan koperasi dan

penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah;

c. melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi;

d. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha

simpan pinjam koperasi dan Usaha Mikro;

e. melaksanakan pemantauan, analisa, penindakan dan kepatuhan;

f. melaksanakan penerapan manajemen kelembagaan dan sanksi pada

koperasi dan Usaha Mikro;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya;

Seksi Advokasi Dan Perundang Undangan mempunyai tugas;

a. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang

Koperasi dan Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja;

b. memproses pengajuan permohonan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi

dan pengesahaannya;

c. menyusun bahan materi dan melaksanakan Penyuluhan Perkoperasian;

d. memberikan advokasi dan konsultasi hukum dibidang Perkoperasian Usaha

Mikro Dan Tenaga Kerja;

e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan/kasus Koperasi Usaha Mikro

Dan Tenaga Kerja;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Dan Usaha Mikro

Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan pemberdayaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

dalam rangka pengembangan, Usaha Produksi Dan Restrukturisasi ,

Pengembangan Simpan Pinjam dan Pembiayaan, Serta Pengembangan

Pemasaran Dan Kemitraan


Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha


b. pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan serta pengembangan

produksi, restruktrurisasi dan simpan pinjam usaha koperasi dan usaha mikro;

c. pelaksanaan pengembangan iklim usaha dan daya saing serta kondisi yang

mendorong pertumbuhan usaha Koperasi dan Usaha Mikro;

d. pemberian fasilitasi akses penjaminan dan pembiayaan Usaha Koperasi dan

Usaha Mikro;

e. melaksanakan bimbingan pengembangan pemasaran dan kemitraan Usaha


f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan bidang pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro membawahi :

a. Seksi pengembangan usaha produksi dan restrukturisasi;

b. Seksi pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan ;

c. Seksi pengembangan pemasaran dan kemitraan.

Seksi pengembangan usaha produksi dan restrukturisasi mempuyai tugas :

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan

peningkatan kualitas produk sektor riil Koperasi dan Usaha Mikro;

b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengembangan kualitas

produk sektor riil Koperasi dan Usaha Mikro;

c. melaksanakan pemantapan dan pengembangan standarisasi produksi usaha


d. Pengembangan invsetasi usaha baru Koperasi dan Usaha Mikro;

e. Pengembangan, peningkatan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;

f. melaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan bidang pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro;

g. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang peningkatan kualitas produksi di sektor riil;

h. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya;

Seksi Pengembangan Simpan Pinjam Dan Pembiayaan mempuyai tugas :

a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pengembangan usaha

simpan pinjam dan pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis tentang fasilitasi permodalan bagi

Koperasi Dan Usaha Mikro;

c. melaksanakan pembinaan penerapan manajemen usaha simpan pinjam

konvensional dan syariah dan pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

d. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;

e. melaksanakan fasilitasi permodalan, kemitraan/kerjasama dengan lembaga

perbankan dan non perbankan dengan Koperasi;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan fasilitasi akses

penjaminan dan pembiayaan uasha Koperasi dan Usaha Mikro;


bidang tugasnya;

Seksi Pengembangan Pemasaran Dan Kemitraan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan menyusun rencana kegiatan dalam rangka

pengembangan pemasaran dan kemitraan usaha Koperasi dan Usaha Mikro;

b. melakukan bimbingan fasilitasi dalam rangka membangun jaringan usaha dan

kemitraan

c. melaksanakan kegiatan promosi produk-produk Koperasi dan Usaha Mikro;

d. Melaksanakan kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pemasaran dan Kemitraan;

e. melaksanakan koordinasi dan singkronisasi dengan SKPD dan Stakeholder

lainnya dalam pengembangan Promosi Koperasi dan Usaha Mikro;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Koperasi dan

Usaha Mikro dengan Stakeholder;


bidang tugasnya;

Bagian Keempat

Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai tugas

melaksanakan Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan dan Pelatihan terhadap

Tenaga Kerja dalam rangka Peningkatan Hubungan Industri Dan Penempatan

Tenaga Kerja, Serta Pengembangan Kebijakan, Analisis, Evaluasi, Dan

Pelaporan


Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan program tenaga kerja dan hubungan industri;

b. Pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis, sosialisasi, pembinaan

pemberian bimbingan dibidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial,

Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja, meliputi pembinaan, kesejahteraan

dan jaminan social tenaga kerja, ,pemberian bimbingan dibidang Pembinaan,

Penempatan, dan Hubungan Industrial;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis tenaga kerja pembinaan, pengurusan,

penyaluran penempatan dan perluasan tenaga kerja memberikan bimbingan

dan pembinaan pelatihan, produktifitas tenaga kerja, membantu yang

berkaitan dengan hak pekerja kesejahteraan dan jaminan social tenaga kerja

Pengumpulan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis, sosialisasi,

pembinaan transmigrasi yang meliputi kebijakan pembinaan transmigrasi;

d. Melaksanakan kebijakan teknis transmigrasi, pembinaan, pemberian

bimbingan, mengurus, menyiapkan, dan pengerahan transmigrasi, urusan

pendaftarana dan seleksi calon transmigrasi, menyusun rencana program

pemindahan calon;

e. Pelaksanaan kebijakan teknis transmigrasi penyiapan, pengerahan,

pendaftaran, seleksi, pelatihan dan fasilitasi permindahan transmigrasi;

f. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan sarana dan

pertimbangan untuk meningkatkan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;

g. Pemrosesan, pelaksanaan pemberian bantuan sarana Tenaga Kerja dan

Hubungan Industrial;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas koperasi, UKM,dan

Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja membawahi :

a. Seksi Lembaga Pelatihan dan Produktivitas;

b. Seksi Hubungan Industrial penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;

Seksi Lembaga Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas :

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi;

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

c. Perizinan dan Pendaftran Lembaga Pelatihan Kerja;

d. Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil;

e. Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten atau kota;

f. Menyusun dan Merencanakan Progran Seksi Pelatihan Produktifitas Tenaga

Kerja;

g. Melaksanakan Pembinaan terhadap Latihan Kursus yang dilakukan oleh

Lembaga Swasta, Pemerintah dan Perusahaan;

h. Mengkoordinasikan Pelaksanaan yang dilakukan BLK dan MTU dalam hal

Pendaftaran dan Seleksi Pemanggilan Pererta;

i. Menyiapkan bahan kerja sama gengan Instansi Pemerintah dan Lembaga

Latihan Swsta;

j. Melaksanakan Standarisasi dan Melaksanakan Tes Kualitas dan Penyajian

Lembaga Pelatihan;

k. Melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Kebutuhan Latihan;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya;

Seksi Penempatan Hubungan Industrial penempatan tenaga kerja dan

transmigrasi mempunyai tugas :

a. Membuat Rencana dan program Kerja Seksi Penempatan ,Perluasan Tenaga

Kerja dan hubungan industri;

b. Melaksanakan Bimbingan dan Pengarahan kepada Pencari Kerja dan

Pembinaan terhadap Organisasi Pekerja dan Pengusaha;

c. Melaksanakan Bimbingan dan Analisa Jabatan di Perusahaan Swasta dan

Lainnya;

d. Melaksanakan AKL, AKAT, AKAN dan Melaksanakan Pembentukan dan

Pembinaan Organisasi Karyawan;

e. Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan terhadap Kegiatan Perusahaan

Jasa dan Tenaga Kerja dalam Rangka Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia

ke Luar Negeri’

f. Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan terhadap Kegiatan Bursa Kerja;

g. Memberikan dan Menerbitkan Rekomendasi Pengguna Tenaga Kerja Asing;

h. Membina dan menempatkan Tenaga Kerja Pemuda, Wanita, Penyandang

Cacat;

i. Melaksanakan Pembinaan, Pengembangan, Perluasan dan Kesempatan

terhadap Tenaga Kerja Mandiri;

j. Melaksanakan Pembinaan, pengembangan, perluasan dan kesempatan kerja

melalui perluasan tenaga dan pengembangan teknologi tepat guna ;

k. Melakukan pelayanan AK1/Kartu Kuning bagi Pencari Kerja;

l. Mengumpulkan bahan pengumpulan program dan petunjuk teknis, Sosialisasi

dan pembinaan trasmigrasi

m. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon trasmigrasi, menyusun rencana

program pemindahan calon trasmigrasi;

n. Memproses, melaksankan pemberian bantuan saran trasmigrasi, pelayanan

dan kerja sama;

o. melaksanakan Pembentukan dan Pembinaan organisasi karyawan;

p. Melaksanakan dan pelaporan pendidikan Hubungan Industrial

q. Melaksanakan pembinaan dan pembentukan tenaga kerja sama bipartite dan tri partit;

r. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja

bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam satu Daerah

Kabupaten / Kota;

s. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok

Kerja dan Penutupan.

t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya;

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka, perencanaan pembinaan dan

pengembangan Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja;

b. Pemberian Akte Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Pengesahannya;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan dibidang Koperasi Usaha mikro dan tenaga

kerja;

d. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan

kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan serta tugas-tugas hubungan

masyarakat;

e. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Koperasi Usaha

mikro dan tenaga kerja;

f. Pelaksanaan Evaluasi Program Pelaporan hasil-hasil pembinaan dan

pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi Usaha mikro dan

tenaga kerja;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI..........

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

KEUANGAN DAN

PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM

Seksi Organisasi, Tata

Laksana dan SDM

Bidang Kelembagaan &

Pengawasan Koperasi Dan

Usaha Mikro

Seksi Pengawasan dan

Akuntabilitas

Seksi Advokasi dan

Perundang Undangan

UPTD

Seksi Pengembangan

Usaha Produksi dan

Restrukturisasi

Bidang Pengembangan

Usaha Koperasi dan Usaha

Mikro

Seksi Pengembangan

Usaha Simpan Pinjam dan

Pembiayaan

Seksi Pengembangan

Pemasaran dan Kemitraan

Bidang Pengembangan

Tenaga Kerja

Seksi Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Kerja

Seksi Hubungan dan

Pelatihan Tenaga Kerja

2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN UKM

2.2.1 Kondisi Personel

Penyelenggaraan kegiatan organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja didukung dengan sumber daya manusia (SDM), yang merupakan

asset bagi suatu orgamisasi dan sebagai salah satu faktor penentu

keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Sebagai gambaran berikut

ini adalah jumlah PNS Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang pada akhir Desember 2017 yang dirinci berdasarkan

Pangkat/Golongan, dan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel dan grafik berikut :

Tabel I Data Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang Menurut Jenis Kelamin

U r a i a n Satuan Jumlah

a. Jenis Kelamin

1). Laki-laki Orang 20

2). Perempuan Orang 10

Jumlah Orang 30

Tabel II Data Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang Menurut Golongan dan Jabatan

U r a i a n Satuan Jumlah

a. Jumlah PNS

1). Golongan I Orang 1

2). Golongan II Orang 1

3). Golongan III Orang 20

4). Golongan IV Orang 6

Jumlah PNS Orang 28

b. Pejabat Struktural

1). Eselon II Orang 1

2). Eselon III Orang 4

3). Eselon IV Orang 10

Jumlah Pejabat Struktural Orang 15

c. Jumlah Pejabat Fungsional Orang 2

d. Jumlah Staf PNS Orang 11

Jumlah Orang 11

Sumber Data : Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kab.Sampang

Tabel III Data Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang Menurut Tingkat Pendidikan

No. U r a i a n Satuan Jumlah

1 Lulusan SD Orang

2 Lulusan SLTP Orang 0

3 Lulusan SLTA Orang 5

5 Lulusan D.I Orang 0

6 Lulusan D.II Orang 0

7 Lulusan D.III Orang 0

8 Lulusan D.IV Orang 0

9 Lulusan S-1 Orang 10

10 Lulusan Pasca Sarjana/S-2 Orang 13

11 Lainnya Orang 0

Jumlah Orang 28


Tabel IV Data Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang Menurut Diklat Struktural

No. U r a i a n Satuan Jumlah

1 Adumla/Diklat Pim IV Orang 13

2 Spama/Diklat Pim III Orang 6

3 Spamen/Diklat Pim II Orang 1

Jumlah Orang 20


2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Sampang per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut

:

Uraian Jumlah Satuan

Tanah

Kantor 1 / 490 Unit/m2

Bangunan

Kantor 1 / 245 Unit/m2

Kendaraan

Roda 4 3 unit

Roda 2 27 unit

Mesin Ketik 3 unit

Lemari Besi 5 unit

Felling Cabinet 4 unit

Lemari Kaca 3 unit

Lemari Kayu 2 unit

Lemari Etalase 1 unit

Lemari Sound 1 unit

Papan Visual 2 unit

Papan Nama 1 unit

White board 2 unit

Rak gantung 1 unit

Zice 2 unit

Kursi Lipat 3 unit

Jam Dinding 1 unit

AC 5 unit

Kipas Angin 1 unit

Televisi 2 unit

Tape Recorder 1 unit

Syound System 1 unit

PC 9 unit

Notebook 3 unit

Faximile 1 unit

Internet 1 unit

Printer 5 unit

Pesawat telepon 1 unit

Meja Kerja 10 unit

Kursi Kerja 11 unit

LCD Proyektor 1 unit

Asset/ Modal Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten

Sampang merupakan asset yang sudah di Inventarisasi. Yaitu dengan

melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang

milik daerah yang hasilnya akhirnya memuat data barang yang digunakan

oleh masing-masing pengguna yang disebut daftar barang pengguna /BDP

Standarisasi sarana dan prasarana kerja Dinas Koperasi Usaha mikro dan

tenaga kerja Kabupaten Sampang dilakukan dengan pembakuan pada tiap-

tiap serta penetaan besaran harga barang sesuai jenis,spesifikasi dan

pengelolahannya dilakukan secara terpisah berdasarkan asas fungsional,

kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan

kepastian nilai

Perencanaan kebutuhan barang Asset / Modal milik Koperasi Usaha mikro

dan tenaga kerja Kabupaten Sampang disusun dalam rencana kerja dan

anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan

barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang

milik daerah disusun dalam Rencanan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah dengan memperhatikan data barang yang ada dalam

pemakaian

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA

KERJA


melaksanakan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja agar

mampu menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional. Upaya dan langkah-

langkah melaksanakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Tenaga Kerja

dilaksanakan secara sistemastis, konsisten dan berkesinambungan pada masa

mendatang, Untuk itu perlu dikaji lingkungan strategis yang akan mempengaruhi

proses pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro Tenaga Kerja yang akan

dilaksanakan dimasa mendatang. Tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi Usaha

Mikro dan Tenaga Kerja memberi pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas

dan melayani, untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,

Meningkatkan Partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan pemerintahan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang jika dilihat dari indikator utama yaitu Persentase koperasi aktif,

Jumlah UMK baru, IKM Pelayanan Koperasi Usaha Mikro dan Pencari kerja yang

ditempatkan maka dapat diterjemahkan bahwa :

jumlah peningkatan koperasi dalam kurun waktu periode 2013 s/d 2016

mengalami peningkatan dari segi kuantitas dan penajaman koperasi dari segi

kualitas dari terget yang dicanangkan,

sekalipun demikian pada proses pertumbuhannya pada tahun tahun tertentu

menggalami penurunan dari segi kualitas dari target tahun yang ditentukan akan

tetapi secara kualitatif telah memenuhi target pencapaian, Hal tersebut dikarenakan

banyak koperasi gerakan yang kurang mengetahui sosialisasi Permenkop Nomor 10

Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi dan Permen Koperasi Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimana On line Data

Sistem adalah salah satunya data yang menjadi data rujukan umum dimana

keaktifan koperasi berdasarkan pada validitas yang paling tinggi. Sedang target dan

realisasi tahun 2015 didasarkan pada keaktifan koperasi yang secara struktur masih

aktif baik dari segi usaha, kepengurusan dan anggota serta secara kelembagaan

masih berjalan. lembaga koperasi yang yang dapat dilihat dari

Dari Pencapaian pertumbhan Usaha mikro mengalami peningkatan baik dari

jumlah kuantitas hasil binaan maupun dari segi kualitas, hal tersebut dikarenakan

adanya strategi pembinaan yang dilakukan oleh dinas melalui pembverdayaan

potensi lokal berupa kegiatan pelatihan kepada wirausaha baru, pelatihan Kerajinan

miniatur Perahu Layar, Bintek ritel koperasi, Pelatihan pengembangan ekonomi lokal,

pengembangan promosi produk usaha mikro kecil menengah dan koordinasi

penggunaan dana pemerintah bagi Koperasi dan Usaha Mikro telah berdmpak

kepada trend positif pada perkembangan Usaha Mikro Kecil, yaitu terjadi

pertumbuhan UMKM aktif non BPR dan BPR/LKM aktif sebagaimana terlihat pada

Grafik berikut:

Dari hasil mengharuskan perlu adanya pembinaan yang intensif dan perhatian

secara khusus terhadap pertumbuhan tersebut, sehingga pertumbuhan koperasi dan

Usaha Mikro yang ada berbanding lurus antara kuantitas dan kualitas.

Memperhatikan keadaan pertumbuhan koperasi dan Usaha Mikro yang ada

maka pembinaan kedepannya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas baik dari

segi usahanya, SDM pengelolahnya, kelembagaanya, dan aspek permodalannya.

Sehingga Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kedepannya perlu

memberdayakan tenaga pembina yang kridibel sebagai penggerak untuk

peningkatan kualitas koperasi dan Usaha Mikro yang sudah ada.

Pada aspek indicator yang kurang memenuhi target Renstra maka dapat

dijelaskan karena adanya ketentuan peraturan yaitu Permenkop Nomor 10 Tahun

2015 tentang kelembagaan koperasi dan Permen Koperasi Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berbasis On line Data Sistem

yang kurang dapat diantisipasi sehingga gerakan koperasi kurang memperhatikan

ketentuan kriteria koperasi aktif disamping ituadanya jumlah tenaga Pembina yang

benar-benar menguasai perkoperasi sangat terbatas, juga tingkat efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal semisal ada kebijakan politis

yang tidak mendukung sehingga mempengaruhi pada tataran pelaksanaan program

kegiatan target tahunan disamping itu factor penyebab Kendala SKPD dalam

melaksanakan program dan kegiatan

a. Terbatasnya SDM Dinas Koperasi Usaha Mikro dan tenaga kerja sebagai tenaga

tekhnis Pembina di Lapangan maupun Pembina administrasi Pembukuan

Koperasi.

b. Luasnya lokasi jangkauan Koperasi Usaha Mikro dan tenaga Tenaga Kerja

c. Terbatasnya sarana yang ada Berikut Table Pencapaian Kinerja

1. Idiil : Pancasila;

2. Konstitusional : UUD 1945

3. Operasional :

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI /MPR/1990

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme;

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleggaraan Negara

yang bersih dan bebas KKN

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

f. Undang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

g. Undang-undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

h. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

i. Undang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

11..44.. DDAASSAARR HHUUKKUUMM

j. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;

k. PP 8 Tahun 2006 (Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah)

l. PP 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada masyarakat, LKPJ Kepala Daerah

kepada DPRD, Informasi LPPD kepada masyarakat.

m. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagai

perubahan;

n. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

o. Inpres RI 7 Tahun 1999 tentang Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

p. Inpres RI 5 Tahun 2004 (Percepatan Pemberantasan Korupsi)

q. Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

s. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Perubahan

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

t. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23/IX/6/8/2003

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP dan telah diubah

Permanpan RB 29/2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan AKIP;

u. Permanpan 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja

Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

v. Permenpan No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

w. Permenpan No.53 tahun 2010 tentang Perjanjian Kenerja dan Reviu

Laporan AKIP;

x. Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD 2013-2018 Pemerintah

Kabupaten Sampang;

y. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang;

z. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis

Kabupaten Sampang;

i. Keputusan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



D. Dasar Hukum

E. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

2. Misi




BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA




BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis 2013-2018




11..55.. SSIISSTTEEMMAATTIIKKAA

BB AA BB II II

PP EE RR EE NN CC AA NN AA AA NN KK II NN EE RR JJ AA

22..11.. RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau yang mungkin muncul. Proses ini akan menghasilkan dokumen

rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen rencana

strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dibuat

secara partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen organisasi. Dokumen rencana

strategis tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal

dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi, dengan demikian dokumen

rencana strategis ini sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan

sebagai penajaman.

Untuk memenuhi tahapan manajemen kinerja, Dinas Koperasi Usaha Mikro

dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah merumuskan kerangka perencanaan

jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 (yang telah diformalkan melalui

Peraturan Daerah). RPJMD tersebut merupakan acuan penyusunan kebijakan,

program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

dan perangkat kerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Dinas

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Menengah 2013-2018.

Sebagai suatu dokumen pedoman, RPJMD Tahun 2013-2018 memberikan

arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan; melaksanakan berbagai kewajiban

pembangunannya yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki;

mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah,

cepat, transparan; dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara

efisien dan efektif.

Dengan semangat dan komitmen untuk melaksanakan kerja yang lebih baik,

guna menghasilkan kinerja yang optimal, serta mewujudkan Good Governance menuju

Clean Government.

22..11..11.. VV II SS II

Terwujudnya Birokrasi sehat, Masyarakat kuat, dan Lingkungan Bersahabat, demi Terciptanya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan

selama kepemimpinan K epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun

visi Pemerintah Kabupaten Sampang yang telah dituangkan dalam RPJMD

Kabupaten Sampang adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau

3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukung

lingkunga

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan Pembangunan

Dinas koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang terkait visi

dan misi kepala daerah yaitu mempunyai tugas dan fungsi Sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No.

56 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sampang.

Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten sampang dan

mempunyai tugas pokok :

“ Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah”.

22..11..22.. MM II SS II 44

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas

yaitu mengemban misi 4 yang berorentasi pada Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan menciptakan investasi yang

kondusif bagi pertumbuhan Koperasi dan UMKM, Menciptakan Daya Beli

Masyarakat yang tinggi pelalui peningkatan pendapatan sektor koperasi dan UM,

menciptakan lapangan kerja lewat penumbuhan wira usaha baru UMK,

mengembangkan sentra industri UMK melalui bahan baku lokal

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi misi Pemerintah Kabupaten

Sampang yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sampang yaitu

mengemban misi 4 yang berorentasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi

yang tinggi dan berkualitas dengan menciptakan investasi yang kondusif bagi

pertumbuhan Koperasi dan UMKM, Menciptakan Daya Beli Masyarakat yang

tinggi pelalui peningkatan pendapatan sektor koperasi dan UM, menciptakan

lapangan kerja lewat penumbuhan wira usaha baru UMK, mengembangkan sentra

industri UMK melalui bahan baku local.

TTUUJJUUAANN

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJM 2013-2018 Kabupaten

Sampang perlu ditetapkan dengan tujuan yang dilaksanakan Pemberdayaan

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja oleh Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Sampang:

2..11..22.. SSAASSAARRAANN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik,

terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran sekaligus sebagai penjabaran dari tujuan (goal) yang telah

ditetapkan.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Koperasi

Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dalam kurun waktu 5

(lima) tahun ( 2013 – 2018 ) , dapat dirumuskan berdasarkan tujuan Renstra

yang ada , yaitu :

Tujuan Renstra : 1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan UMK

.Sasaran Renstra :

a. Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri

Indikator Kinerja :

a. Persentase koperasi aktif

b. Persentase UMK Mandiri

Tujuan Renstra : 2. Meningkatkan Penempatan Angkatan Kerja .Sasaran Renstra :

a. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

Indikator Kinerja :

a. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

Tabel : 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan, dan Sasaran

TUJUAN

SASARAN

Uraian Indikator Uraian Indikator

I

2

Meningkatkan kuantitas dan kualitas Koperasi & UMK Meningkatkan Penempatan Angkatan Kerja

1. 1. Persentase koperasi sehat

2. 2. Persentase Peningkatan UMK Berkualiats

1. Persentase Angkatan Kerja yang Ditempatkan

1

2

Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

Prosentase Koperasi akti

Persentase UMK Mandiri Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

2.1.1.1. Strategi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dalam lima tahun

mendatang. strategi dan kebijakan Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja

Kabupaten Sampang ini untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas

dalam rancangan awal RPJMD. dan juga menunjukkan bagaimana cara Dinas

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencapai tujuan,

sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha

mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang selanjutnya menjadi dasar perumusan

kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi

Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang, berikut alternative

strategi pencapaian indicator sasaran

4.2.1 PENENTUAN STRATEGI

Penentuan Strategi

No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi

(1) (2) (3) (4)

Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri

Presentase koperasi yang aktif

Pemanfaatan program revitalisai Koperasi/KUD

Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Persentase UMK Mandiri

Pemberdayaan LKM sebagai usaha sklala mikro

Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha mikro

Melakukan pendataan tentang WUB

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi dan Usaha Mikro

Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Koperasi

Memberikan fasilitasi pelatihan dan permodalan untuk penumbuhan wirausaha baru khususnya bagi lulusan sarjana/santrI

Meningkatnya IKM Pelayanan Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan

IKM Pelayanan Koperasi UMK dan Ketenagakerjaan

Nilai hasil survey IKM

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

Meningkatkan kompetensi/ kapasitas angkatan kerja

Peningkatan kerjasama dengan daerah sasaran transmigrasi

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

2.1.1.2. Kebijakan

Dalam mencapai tujuan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro dan

tenaga Kerja yang telah tersusun dalam sasaran strategis, perlu dijabarkan dalam

bentuk kebijakan sebagai berikut yaitu :

1. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah

2. Reorentasi, Restrukturisasi Revitalisasi koperasi dan Lembaga LKM Sebagai akses

permodalan masyarakat

3. Pemberdayaan dan Fasilitas Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

4. Pengembangan usaha agribisnis dan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai

tambah.

5. peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi yang tepat

6. Peningkatan promosi dan kerjasama invesatasi

7. Menciptakan iklim investasi Kemitraan yang kondusif.

8. 8. Penguatan sarana dan prasaran kelembagaan pelatihan

9. Pelayanan Pelatihan Kerja

10. 10.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

11.Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka perlu ditempuh kebijakan kebijakan

sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri Strategi Program yang digunakan adalah :

A. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

B. Program Pengembangan Koperasi

C. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompotetitif Usaha Kecil

Menengah

D. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah

Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan

a. program revitalisai Koperasi/KUD

b. Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

c. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi


1. Penguatan ekonomi rakyat/masyarakat yang berbasis potensi lokal melalui

pengembangan sentra industri kecil/UMKM

2. Pemberdayaan LKM sebagai usaha sklala mikro

3. Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha mikro

4. Melakukan pendataan tentang WUB

5. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi dan Usaha

6. Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Koperasi

7. Memberikan fasilitasi pelatihan dan permodalan untuk penumbuhan wirausaha baru

Sasaran II : Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

Strategi Program yang digunakan adalah :



c. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


1. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja

2. Peningkatan kerjasama dengan daerah sasaran transmigrasi

3. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

2.1.1.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan

yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu

dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran

terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh

perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut

dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.

Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang

diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk

Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun

2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.3 RENCANA KERJA TAHUN 2017

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

1 2

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan UMK Meningkatkan Penempatan Angkatan Kerja

1 2


Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

1

Prosentase Koperasi Aktif

57,17%

2

Jumlah UMK Mandiri

27.835

1

Pencari kerja yang ditempatkan (%)

50,00

22..22.. 11.. PPEENNEETTAAPPAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001177

Ringkasan Kinerja Tahun 2017 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan

Tenaga Kerja Kab adalah penjabaran dari sasaran dan prograupaten

Sampangm yang telah ditetapkan dalam RPJMD Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Rencana kinerja

ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen

bagi Dinas Koperasi dan Usah Usaha Kecil Menengah untuk mencapainya

dalam tahun 2017. Komitmen kami pada tahun 2017 ini, adalah dengan

mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai

yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018 tersebut, dengan

upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

22..33..11.. KKOOMMIITTMMEENN KKIINNEERRJJAA

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2017 dibandingkan dengan

capaian sampai dengan tahun sebelumnya atau Tahun 2016, digambarkan pada

rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi

dan tujuannya, adalah sebagai berikut:

(sedangkan rincian selengkapnya terdapat pada lampiran 4)

Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang Tahun 2017 yang dicapai

sebagai berikut :

NO

. SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1.

Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

1. Jumlah Surat yang dikirim

2. Pembayaran Telepon, air dan listrik

3. Perpanjangan STNK

Roda 4

Roda 2

4. Jumlah penyediaan kebutuhan

Surat

Bulan

Unit

Unit

Jenis

1250

12

3

30

22

2

3

Persentase sarana dan

prasarana aparatur dalam

kondisi baik

Persentase aparatur yang

mengikuti peningkatan

kapasitas aparatur

peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

5. Jumlah kebutuhan ATK

6. Jumlah cetak dan

penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan

8. Jumlah Pengadaan CCTV

9. Penyediaan surat kabar

10. Penyediaan makan dan minum untuk

rapat dinas dan tamu

11. Perjalanan dinas luar daerah

Rakornas

Rakorda

Konsultasi dan Koordinasi

12. Pembayaran honor daerah

13. Perjalanan dinas dalam daerah

Pembinaan dengan Kop/PK

14. Pengadaan komputer dan

kelengkapannya

PC

Laptop

Printer

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor (pengecatan, Lantai Halaman

Kantor)

17.Pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional roda 4

18.Pemeliharaan alat-alat kantor dan

inventaris :1. Mesin ketik

2. AC

3. Komputer PC, Laptop

4. Printer

20.Pemeliharaan meubeler

21. Bintek PNS

Jenis

Jenis

lembar

Jenis

paket

Bulan

Karyawan/ti

Tamu

Kl

Kl

Kl

Org/bln

Kl

t

Unit

Unit

Unit

pkt

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Orang

39

16

30.000

12

2

12

75

30

2

150

8

1/12

85

1

2

3

1

3

2

15

32

14

49

6

4

5.

6

Persentase penyusunan

laporan capaian kinerja

tepat waktu

Persentase koperasi aktif

Prosentase UMK

Mandiri

22. Penyusunan LAKIP

23. Laporan capaian kinerja dan keuangan

semester

24. Laporan keuangan akhir tahun

25. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-

SKPD

26. - Sosialisasi Penyuluhan Perkoperasian

Tentang pembentukan dan Sosialisasi

Peraturan Perkoperasian

27. Pembinaan administrasi dan manjemen

pegolaan keuangan pada pengurus dan

anggota koperasi Jumlah peserta

pelatihan komputerisasi

28. -Penilaian Koperasi Award Berprestasi

-Jumlah Pemeringkatan Koperasi

29. -Terlaksananya kegiatan kemitraan

antar lembaga koperasi dan UMKM

dengan BUMN,BUMD dan Swasta

- Terlaksananya Pelatihan Manajemen

Ritel

30. Pelatihan Komputerisasi dan Penguatan

Kelembagaan Koperasi Wanita

31. Jumlah Tabloid Koperasi dan UKM

New

32. -Jumlah Sarjana Yang Mengikuti

Pelatihan Pembuatan Kerajinan

Perahu Layar dan Pengembangan

Kerajinan Bambu

- Jumlah usaha mikro yang mengikuti

pelatihan pengembangan produk

unggulan

33. Pendataan Wira Usaha Mikro Kecil

Menengah

34. Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bai

anggota koperas

- Jumlah peserta produksi Usaha

Koperasi dibidang usaha Pertanian,

Perikanan, Peternakan industrin dan

perdagangan,.

- Jumlah Bintek Manajemen

Pengelolaan Usaha Koperasi

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Kec/org

Kop

Kop

Kop

Kop

org

Org

Edisi/Exp

Sarjana

kec

WUB

Kop

Org

org

1

2

1

3

14/60

60

3

42

50

50

42

12/325

16

6

2000

8

30

25

7

Prosentase pencari kerja

yang ditempatkan

35. Jumlah UMKM Yang Mengikuti

Sosialisasi dukungan Informasi

Penyediaan permodalan

36. Terlaksananya rakor pokjanis, survei

KUMKM, penagihan dan Tenaga

Fasilitator kredit dana bergulir

37. -Jumlah peserta Bintek Pelatihan Usaha

Simpan Pinjam Koperasi,.

- Jumlah Peserta yang mengikuti Pratek

Kerja Lapangan

38. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan

Pemerintah dan Permenkop tentang

Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan

Pinjam

39. Jumlah KUMKM Yang Mengikuti

Pameran Produk Unggulan

40. Sosialisasi bursa tenaga kerja

41. Jumlah wirausaha yang mengikuti

pelatihan

42. metode prosedur penyelesaian

hubungan industrial

43. Pelaksanaan pembinaan norma kerja

terhadap fungsi dan tugasnya

44. Penyusunan UMK dan Sosialisasi UMK

45. Jumlah Peserta Yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

46. Tersedianya Peralatan dan Sarana dan

Prasarana Pelatihan

47. Pemindahaan Masyarakat Ke daerah

Transmigrasi

KUM

Kl

Kl

Kl

org

org

org

org

Lokal

Regional

Nasional

Kec/org

org

kasus

perusahaan

kec

org

%

KK

215

12

48

96

8

50

50

150

2

4

3

13/650

80

5

150

3

260

100

25

22..44..11.. PPEERRNNYYAATTAAAANN KKEEBBEERRHHAASSIILLAANN KKOOMMIITTMMEENN KKIINNEERRJJAA

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro

dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, kami berkomitmen memberikan pernyataan

keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang

bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan

memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja

BB AA BB II II II

AA KK UU NN TT AA BB II LL II TT AA SS KK II NN EE RR JJ AA

Akuntablitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tidak terlepas dari

rangkainn mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan

Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan ) ataupun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Sampang.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur,

terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.

pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran,

Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sampang Tahun 2017, kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan

pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja,

diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian

akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

AA.. PPEENNGGUUKKUURRAANN CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA 22001177

Capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sampang Tahun 2017 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana

komitmen kinerja Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap

sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai

Tahun 2017. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil,

Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab

III.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka

capaianya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut

yang diperoleh.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformanca gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

TABEL : 3.0. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun

2017

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang

digunakan sebagai berikut :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100 % Sangat baik

2 75 % sampai 100 % Baik

3 55 % sampai 75 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka

skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100 % Kurang

2 75 % sampai 100 % Cukup

3 55 % sampai 75 % Baik

4 Kurang dari 55 % Sangat Baik

BB.. AANNAALLIISSIISS CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2017 Dinas Koperasi Usaha

Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang secara umum Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sampang telah dapat melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sebagai pelaksana Pembinaan , Koordinasi dan Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah. Indikator

keberhasilan Pembangunan dibidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Pejanjian Kinerja dan Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi tujuan dan sasaran RPJMD

2013-2018 yang dijadikan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan

Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

B.1. Tujuan Renstra : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan

UMK

Tujuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMK dijabarkan

kedalam 1 (satu) Sasaran Prioritas Pembangunan dengan 1 (satu) Sasaran

adalah :

Sasaran 1 (satu) adalah Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri

dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Prorsentase koperasi aktif

2. Prosentase UMK Mandiri

B.2. Tujuan Renstra : 2 Meningkatkan Penempatan Angkatan Kerja

Tujuan Meningkatkannya partisipasi angkatan kerja dijabarkan kedalam 1 (satu)

Sasaran Prioritas Pembangunan dengan 1 (satu)) Sasaran adalah :

Sasaran 2 (dua) adalah Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

dengan 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

TUJUAN RENSTRA SASARAN RENSTRA

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMK

2. Meningkatkan Penempatan Angkatan Kerja

1. Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri

2. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMK

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5


1. Prosentase Koperasi aktif


57,17%

27,835

47,77%

29.731

83,56

106,81

Tujuan 2 : Meningkatkan Penempatan Angkatan Kerja

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %

1 2 3 5 5

1. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

50%

58,60%

117,20

Tabel 4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Th. 2015 (n-

1)

Th. 2016

(n-1)

Th. 2017

(n)

1 2 3 4 5 6


1. Meningkatnya

pencari kerja yang ditempatkan (%)

1. Prosentase Koperasi aktif


Pencari kerja yang ditempatkan (%)

57,17%

27.835

50%

90,5%

27.340

46,1%

55,38 %

27.540

22,51%

47,77%

29.731

58,60%

Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA


Target akhir RPJMD/RENSTRA

Realisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5


2, Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

1. Prosentas Koperasi aktif

2. Prosentase

UMK Mandiri

1. Pencari

kerja yang ditempatkan (%)

49,11%

0,25%

55%

47,77%

29.731

58,60%

96,05%

106,55%

Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional


Realisasi Th. 2017

Realisasi Nasional

Ket. (+/-)

1 2 3 4 5


2, Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

Prosentase Koperasi aktif Prosentase UMK Mandiri Pencari kerja yang ditempatkan (%)

47,77%

29.731

58,60%

Masing-masing sasaran, ditetapkan indikator kinerja sebagai parameter

pencapainya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Pertama : Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri

Indikator Pertama ” Prosentase Koperasi Aktif”

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran

yaitu:

Capaian indikator tersebut dilaksanakan dengan program :

a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

b. Pengembangan Koperasi


Menengah;

d. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah;


1. Jumlah Koperasi Aktif 2017

Indikator jumlah Koperasi Aktif dibanding dengan jumlah seluruh Koperasi

pada tahun 2017 tercapai 47,77 %. Jumlah koperasi aktif mengalami Penurunan

dari target yaitu 57,17%, atau mencapai (83,56%) hal tersebut karena penilaian

keaktifan koperasi di dasarkan kepada pelaksanaan kegiatan RAT sehingga

didapat koperasi yang melakukan kegiatan RAT sebanyak 214 dan penambahan 2

koperasi baru. Hal tersebut dikarenakan banyak koperasi gerakan yang kurang

menyadari dan kurang siap untuk memasukan koperasinya kedalam sistem ODS

yang merupakan satu satunya data nasional yang menjadi pegangan bagi semua

pihak sesuai Permen Koperasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan

koperasi dimana untuk meningkatkan status kelembagaan dan tertib administrasi

badan hukum setiap koperasi harus terdaftar kedalam sistem ODS dan akan tetap

bertahan eksis bila telah melaksanakan RAT Dan Yang Tidak Melaksanakan RAT

selama 3 kali berturut turut akan masuk dalam daftar ketidakaktifan untuk

dilakukan pembubaran. Upaya dalam peningkatan jumlah koperasi aktif dilakukan

oleh bidang kelembagaan dan pengawasan melakukan pembinaan penyuluhan

PPKL melalui pendampingan pembuatan laporan RAT kepada pengurus koperasi,

dan melakukan monitoring evaluasi kepada gerakan koperasi disamping sinergi

dengan tim satgas yang dari provinsi. Dari indikator tersebut rata-rata prosentase

capaian sasaran (83,56%) memperoleh katagori baik.

Sedang target dan realisasi tahun 2016 target kinerja adalah 250 Koperasi aktif

dengan realisasi sebanyak 247 Koperasi aktif, dari jumlah seluruh koperasi yang

ada dari target kinerja 446. Koperasi terealisasi 247 Koperasi yang aktif yang

melaksanakan RAT dengan capaian (55.38%) dari target kinerja capaian

(56,05%), karena penilaian keaktifan koperasi di dasarkan kepada koperasi yang

melakukan kegiatan RAT, Permen Koperasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimana On line Data Sistem

adalah salah satunya data yang menjadi data rujukan umum dimana keaktifan

koperasi berdasarkan pada validitas yang paling tinggi. Maka perbandingan dari

jumlah prosentase target kinerja dengan realisasi mencapai (99%) memperoleh

katagori baik

Indikator Kedua ” Prosentase UMK Mandiri “ Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran

yaitu:

a. Pengembangan Koperasi;

b. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif’;


Menengah;

d. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah;


1. Indikator Jumlah Usaha Mikro Kecil Non Pertanian merupakan parameter untuk

mengetahui peningkatan ekonomi Kabupaten Sampang dari tahun berjalan

dengan tahun sebelumnya. pada tahun 2017 targer kinerja jumlah UMK 27.835

dengan realisasi 29.731 UMKM dengan mencapai sasaran (108,61%)

Peningkatan UMK baru bertambah sebesar 2.071 UMK dari tahun 2016 hal

tersebut di dapat dari penambahan hasil survey dan pembinaan oleh para tenaga

konsultan bisnis yang ada di setiap kecamatan serta melalui kegiatan

pemberdayaan pelatihan bagi para pelaku Usaha mikro pemula. Sehingga

didapatlah jumlah UMKM secara total Sebanyak 29.731. Maka hal tersebut

jumlah UMKM yang telah mendapatkan pemberian sentuhan pembinaan dan

pemberdayaan yang siap untuk menerima akses dan fasilitasi program

pengentasan kemiskinan.

Upaya peningkatan jumlah UMKM juga dilakukan melalui sinergisitas dengan

OPD lain terkait pemberian legaliatas IUMK AGAR KEDEPANYA para pelaku

UMK bisa menerima akses Dengan Pihak Pihak Lembaga Pembiayaan.

Sedangakan perbandingan pada tahun 2016 Indikator Jumlah UMK baru diukur

adalah jumlah Usaha Mikro, Kecil dan target 27.585 Usaha Mikro Kecil (UMK)

teralisasi 27,448 Usaha Mikro Kecil (UMK) atau mencapai (99,50%), sedangkan

Jumlah Keseluruhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) target RPJM

27.620 UMKM terealisasi 27.660 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

melebihi target RPJM atau mencapai (100,14%) Dari indikator tersebut rata-rata

prosentase capaian sasaran (95,36%) memperoleh katagori baik

Sasaran Kedua ” Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan ” Capaian sasaran tersebut ada 1 indikator Pencari kerja yang ditempatkan %

dilaksanakan dengan program :



c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

d. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


Target pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2017 sebesar 50% terealisasi

58,60% yang diperoleh dari jumlah seluruh pencari kerja yang ditempatkan 184 orang

dari seluruh jumlah pencari kerja yang terdaftar di Bagian Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi berdasarkan AK. 1 (Kartu Kuning) sebanyak 314 orang (184/314 =

58,60%) tercapainya target tersebut dikarenakan giatnya sosialisasi pemberitahuan

kepada masyarakat di 13 kecamatan di kab. Sampang, serta adanya akses

koordinasi dengan pihak provinsi dan pusat berkaitan layanan dan informasi tentang

ketenagakerjaan. sehingga capaian realisasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Upaya Penempatan Tenaga kerja terlebih dalu melalui adanya kegiatan untuk

mendukung peningkata SDM tenaga kerja melalui kegiatan pelatiahan berbasis

masyarakat yang teknis pelaksanaannya dilakukan barhari hari sampai target peserta

pelatihan bisa dam mampu untuk membuka lapangan kerja. Dari rata-rata capaian

sasaran indikator (117,20%) memperoleh peredikat sangat baik.

Dari beberapa sasaran dan indikator yang tidak tercapai yaitu pada

Sasaran Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri dengan indikator

Prosentase Koperasi Aktif disebabkan karena

Permasalahan

1. Indikator Prosentase Koperasi aktif

Indikator Prosentase Koperasi Aktif yang dilaksanakan dengan Program

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang mana presentase koperasi

aktif tidak tercapai dari target 57,77% hanya terealisasi 47,77% dengan

capaian (83,56%). jumlah RAT Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya

tidak tercapai dari target 108,23% terealisasi sebesar 86,64% ( =214/247*100)

atau realisasi capaian sebesar 86,64% hal tersebut karena kurangnya koperasi

gerakan dalam mengawal ketentuan berlakunya PERMENKOP NO Nomor 10

Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi YANG mengharuskan data

Koperasi akan tetap eksis dalam sistem ODS bila telah melakukan kegiatan

Ber RAT.

Solusi

Memberikan pembinaan kepada koperasi gerakan untuk melakukan RAT dan

mengaksesnya sendiri melalui Sistem ODS dengan terlebih dahulu akan


ODS.

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program Indika

tor

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian

Alokasi Realisasi Capaian

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas koperasi

Prosentase

Koperasi aktif

57,77%

47,77%

83%

402.755.000

383.740.190

95,3%

Program 1 Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Program 2 Pengembangan

Koperasi

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA ANGGARAN

% ANGGARAN

1


Prosentase Koperasi

aktif

402.755.000

100

Prosentase UMK

Mandiri

1.955.823.550

100

2

Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan %

2.638.832.150,00 100

Program 3 Pengembangan Kewirausahaan

Usaha kecil menengah


Sistem Pendukung Usaha bagi

Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah

Sasaran 2 Meningkatnya jumlah UMK

baru

Prosentase UMK mandiri

27.835

29.731

106,81%

1.955.823.550

1.780.643.224

91,04%


Koperasi

Program 2 Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah

yang Kondusif’

Program 3 Pengembangan Kewirausahaan

Usaha kecil menengah


Sistem Pendukung Usaha bagi

Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah

Sasaran 3 Meningkatnya pencari kerja

yang ditempatkan

Prosentase pencari kerja yang ditempatkan%

50% 58,60% 117,20% 2.638.832.150 2.011.118.123 76,21%

Program 1 Program

Peningkatan Kesempatan

Kerja

Program 2 Program

Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaa

n

Program 3 Program

Pembinaan Lingkungan

Sosial

Program 4 Program

Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO SASARAN INDIKATOR

SASARAN

CAPAIAN KINERJA

%

PENYERAPAN ANGGARAN

%

TINGKAT EFISIENSI

1.

Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri

ProsentaseKoperasi aktif

84

95,3

113,45%

Prosentase UMK Mandiri

106,81

91,04

85,24%

3

Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan %

117,20 76,21 65,03%

Permasalahan dan Solusi Program dan Kegiatan tahun 2017

1. Permasalahan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan indikaor kinerja

program Peningkatan kualitas kelembagaan YAITU presentase jumlah RAT

Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya tidak tercapai dari target 108,23%

terealisasi sebesar 86,64% ( =214/247*100) atau realisasi capaian sebesar

86,64% hal tersebut karena kurangnya koperasi gerakan dalam mengawal

ketentuan berlakunya PERMENKOP NO Nomor 10 Tahun 2015 tentang

kelembagaan koperasi YANG mengharuskan data Koperasi akan tetap eksis

dalam sistem ODS bila telah melakukan kegiatan Ber RAT.

Solusi

Memberikan keleluasan kepada koperasi gerakan untuk melakukan RAT dan

mengaksesnya sendiri melalui Sistem ODS dengan terlebih dahulu akan


ODS.

2. Permasalahan

Program Pengembangan Koperasi Dengan Indikator Kinerja Program

Presentase kop yg mendapat fasilitasi pengembangan yaitu jumlah

koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan berbanding dengan jumlah

koperasi aktif tercapai sebesar 47,22% ( (=102/216*100) dari target 41,30%

sehingga capai kinerja menjadi 114,35%

Solusi

Bagi koperasi yang aktif yang telah akses di Sistem ODS nantinya akan

dilakukan peng Grade-an yang menunjukan tingkat keaktifan dalam kurun 3

Tahun dari level Aktifan lefal merah 3 kali RAT, Biru 2 Kali RAT dan kuning

yaitu Koperasi yang baru berdiri dalam 3 Tahun terakhir dan melaporkan 1 kali

RAT dalam 3 tahun terakhir

3. Permasalahan

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif dengan

indikator kinerja UMKM aktif binaan terealisasi sebesar 29.731 UMKM dari

target 27.870 UMKM yang telah mendapat sentuhan layanan binaan, DATA

tersebut diatas merupakan data keragaan yang berafiliasi dengan kelayakan

mendapat layanan prioritas program dan pembiayaan.

Solusi

Upaya agar pelaku UMKM dapat terbinaa dengan baik karena memberi

kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan

DRB maka akan dilakukan pendata UMKM melalui Online yang nantinya

menjadi data satu satunya yang dapat di akses oleh semua pihak yang

berkepentingan dan koneksi dengan pusat maupun daerah tingkat I

4. Permasalahan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah dengan indikator kinerja program yaitu Jumlah Peningkatan

Wirausaha Baru tidak tercapai karena jumlah peningkatan UMKM BARU

tersebut hanya di peroleh melalui dalam pendataan hasil kegiatan yang

terinventarisir untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sedangkan

penumbuhan UMKM baru hasil pendataan mencapai 2000 UMKM. Sehingga

penumbuhan UMKM Baru hanya 71 UMKM yang telah ter fasilitasi melalui

kegiatan di 6 Kecamatan.

Solusi

Upaya peningkatan Penumbuhan UMKM Baru akan dilakuykan melalui

pendekatan kepada kelembagan masyarakat terutamnya kepada lulusan S1

dan SMK yang baru lulus, untuk dilakukan briefing gathering dan

interpreneurship dalam penumbuhan UMKM Baru serta pemberian bekal

keterampilan.

5. Permasalahan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM

dengan indikator program :

Presentase KUMKM yg mendapat fasilitasi Pembiayaan ADALAH

Jumlah akses permodalan bagi KUMKM th n berbanding dengan jum

akses permodalan bagi KUMKM th n-1 adalah jumlah para usaha

KUMKM yang telah akses terhadap dana bergilir tahun2017 sebanyak

81,35 % dari (=737/906*100 ) sedangkan realisasi tahun sebelumnya

sebesar 70,67% dari jumlah (1282/906*100). Hal ini karena jumlah

pengakses pembiayaan telah banyak dalam peningkatan usahanya,

sehingga jalin kerja sama terpelihara yaitu dengan ditunjukannya melalui

keaktifan dalam pelunasan angsuran.

Solusi

Akses permodalan bagi KUMKM akan ditingkatkan pada oleh pelaku

usaha yang ada di tiap kecamatan melalui pendampingan terkait izin

IUMK dan mereka akan disinergikan melalui kemitraan dengan BUMN/D

serta pendampingan oleh TKB yang ada di tiap kecamatan

Jumlah kemitraan antara Koperasi dan UMKM dan BUMN/D adalah

sebanyak 77 KUMKM, YAITU jumlah yang telah melakukan kemitraan

berdasarkan HASIL DATA YANG telah di klasifikasi berdasar tingkat

kelayakan usaha , kalayakan berkapasitas produk dan jasa yang punya

nilai lebih dan telah berafiliasi dengan BUMD/S.

Solusi

Melakukan kerja sama Mou bagi KUMKM dengan pihak BUMN/D dan

pihak –pihak lembaga promosi melalui keikutsertaan promosi yang

diselenggaran dan membuat katalog dalam rangka mudah untuk di akses

oleh rekanan

6. Permasalahan

Program Peningkatan Kesempatan kerja dengan indikator

Rasio Lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah Lulusan S1/S2/S3 berbanding

dengan jumlah angkatan kerja memenuhi target yaitu : Target lulusan

S1/S2/S3 tahun 2017 sebesar 3,45% terealisasi 3,4% yang diperoleh

dari jumlah lulusan S1/S2/S3 sebesar 728 orang dibagi Jumlah angkatan

kerja sebesar Tahun 2017 sebanyak 12.310 (19.778/581.711x100 =

3,40) . Tidak tercapainya target tersebut Karena kapasitas untuk

melanjutkan kejenjang lebih tinggi terkendala oleh biaya ekonomi

keluarga yang tidak mampu, sisi lain program beasiswa tidak banyak

informasi yang diketahi oleh masyarakat khususnya daerah pedesaan.

Solusi

Perlu adanya sinergi oleh OPD dengan pelaku usaha BUMN/D/S

berkaitan dengan pemanfaatan CSR untuk program beasiswa

Khususnya Bagi Mereka Dari Kalangan Keluarga Yang Tidak Mampu

Yang Harus Di Emban Oleh Bidang Ketenaga Kerjaan

Rasio Ketergantungan adalah jumlah Penduduk usia < 15 th +

usia>64 th berbanding Penduduk usia 15-64 yaitu : Target Rasio

Ketergantungan tahun 2017 sebesar 22,78% tidak tercapai, karena

jumlah penduduk <15 tahun ditambah >64 tahun sebanyak 295.248

orang dan penduduk usia 15-64 tahun sebanyak 769.688 orang,

sehingga realisasi tahun 2017 adalah 38,23%. dengan rumusan

(295.248/769.688*100 = 38,36 %) artinya masih lebih tinggi

ketergantungan dari target yang di canangkan.

Solusi

Rasio ketergantungan karena karena masih menimnya pemberdayaan

khusus usia lanjut , sehingga perlu ada upaya skema pemberian

bantuan berupa keterampilan melalui pembinaan secara khusus misal

pendampingan yang ada di setiap kecamatan

Presentase angkatan kerja yg terfasilitasi adalah jumlah angkatan

kerja yg punya kartu kuning yg terfasilitasi berbanding juml angkatan

kerja yg mempunyai kartu kuning adalah target yang dicangkan 79,37%

realisasi sebesar 77,07% yaitu: jumlah angkatan kerja yang mendapat

fasilitasi AK. 1 (Kartu Kuning) sebanyak 242 orang sedangkan jumlah

angkatan kerja yg mempunyai kartu kuning sebanyak 314 orang

(242/314 = 77,07%) Tidak tercapainya target dikarenakan perusahaan

tidak banyak melakukan rekrutmen tenaga kerja di kab. Sampang, serta

sedikitnya mediasi bursa kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Namun

demikian realisasi capaian lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu

sebesar 97,10 %

Solusi

Upaya peningkatan angkatan kerja yang terfasilitasi untuk tahun

kedepanya adalah dengan membuka jalur fasilitasi informasi melalui

bursa kerja , fasilitasi antara pencari kerja dan perusahaan tenaga

kerja.

Perlu adanya peningkatan kapasitas peran adanya petugas antar kerja/

pengantar kerja

7. Permasalahan

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan

indikator Lembaga/perusahaan ketenaga kerjaan yg aktif adalah jumlah

tenaga kerja yang aktif sebanyak 15 Lembaga dimana sudah dilakukan

standarisasi tentang ketentuan terkait tentang UMK kelayakan jamianan bagi

tenaga kerja .

Solusi

.lembaga ketenaga kerjaan yang ada perlu di berikan penyuluhan terkait

peraturan tentang prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan memanfaatkan dan

mengoptimalkan LKS

8. Permasalahan

Program Pembinaan Lingkunganjumlah Sosial dengan indikator Cakupan

penyediaan fasilitasi pelatihan tenaga kerja dengan formulasi jumlah

pengangguran tahun berjaan berbanding jumlah angkatan kerja yaitu 4,06 dari

(23641/ 581711*100) serta pemberialan binaan terhadap lingkungan sosial

berupa pemberian fasilitasi kepada masyarakat berupa sarana pelatiah .

Solusi

.perlu adanya data pribadi golongan penduduk di tiap tiap kecamatan untuk

mempermudah sasaran pemberian fasilitasi berupa bemberian alat dan

pelatihan secara terarah dan continue

9. Permasalahan

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan indikator program

presentase calon transmigran yg di tempatkan adalah jumlah Transmigran yg di

berangkatkan berbanding dengan juml calon transmigran yang mendaftar

yaitu 26,67% dari jumlah transmigrasi yang di tempatkan sebanyak 8 KK

Berbanding Dengan Jumlah Peserta Transmigrasi Yang Mendaftar Sebanyak

30 KK, hal ini kerena Target kementrian dalam negeri ditingkatkan

Solusi

Perlu adanya kapasitas qouta pemberangkatan yang dapat diketahui oleh

Kab/Kota serta likasi sasaran yang sudah jelas peruntukannya sehingga

pelaksanaan sosialisasi di daerah terhadap wilayah yang akan di tempati oleh

transmingrasi tetap sasaran.

.33..33.. AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKEEUUAANNGGAANN

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2017 sebagaimana uraian

tersebut di atas, kami menganggarkan belanja langsung program/kegiatan dalam

APBD 2017. Adapun anggaran dan realisasi belanja langsung program/kegiatan

tahun 2017 dapat dilihat ditabel 4.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

ANGGARAN DAN REALISASI

BELANJA LANGSUNG DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

No. SASARAN/PROGRAM/KEGIAT

AN

Alokasi Biaya Output/Keluaran

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.) % Uraian Target Realisasi

(Rp.)

Urusan Wajib

i URUSAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Belanja Langsung (BL) 5.796.373.800 4.937.520.539 85,18

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

466.510.800 438.272.862 93,95

1

Penyediaan Jasa surat menyurat

6.249.500 5.967.681 95,49 Jumlah Surat yang dikirim

1250 Srt

1049 Srt

2

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

102.000.000 84.066.347 82,42

pembayaran Tagihan Jenis Telpon, internet, air dan Listrik

12 bln 12 bln

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

9.970.000 7.895.600 79,19

Perpanjanngan surat tanda nomor kendaraan dinas (STNK) roda 4 & roda 2 sebanyak

36 unit 36 unit

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.205.000 17.205.000 100,00

kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

22 jenis 22 jenis

5

Penyediaan alat tulis kantor

40.000.000 39.999.000 100,00 Kebutuhan ATK selama 1 tahun

39 jenis 39 jenis

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21.998.600 21.983.050 99,93

Jumlah barang yang dicetak dan penggandaan

16 jenis 30000

lbr

16 jenis 30000 lbr

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10.993.700 10.779.000 98,05

jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 jenis 12 jenis

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

36.200.000 35.110.000 96,99

Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor

6 jenis ( 48

buah )

6 jenis ( 48 buah )

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

3.000.000 2.380.000 79,33 Jumlah bahan bacaan surat kabar

12 bln 12 bln

10

Penyediaan makanan dan minuman

15.900.000 13.245.000 83,30 Jumlah Karyawan/watii

900 krywn /8 bln

643 krywn /11 bln

tamu

30 tamu

28 tamu

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

175.452.000 173.810.434 99,06 Jumlah Rakor dan konsultasi luar daerah

160 kl 215 kl

12

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

14.000.000 14.000.000 100,00 Tenaga Honor Daerah

1 org/ 12 bln

1 org/ 12 bln

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

13.542.000 11.831.750 87,37 Perjalanan dinas dalam daerah

85 kl 85 kl

B

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

254.042.500 246.809.160 97,15

1 Pengadaan komputer 35.000.000 34.808.970 99,45

Pengadaan Komputer PC, laptop dan Printer '

1 unit ; 2 unit ; 3 unit

1 unit 2 unit 3 unit

2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

69.167.500 64.456.100 93,19

Pemeliharaan rutin gedung kantor dan pagar ,atap,plapon, kamar MCK

1 unit 1 unit

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

119.425.000 117.173.090 98,11

kendaraan Dinas/Operasional roda 4 yang diservis

3 unit/ 12 bln

3 unit/ 12 bln

4

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

24.450.000 24.371.000 99,68

Jumlah alat-alat kantor dan inventaris yang diservice

51 unit 51 unit

5 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

6.000.000 6.000.000 100,00 pemeliharaan Meubeler kantor

49 unit 49 unit

C

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

52.800.000 50.985.700 96,56

1

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

52.800.000 50.985.700 96,56

PNS yang mengikuti bintek Implemetasi Peraturan Perundang-undangan

6 PNS 6 PNS

D

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

25.609.800 22.623.400 88,34

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD

10.000.000 7.526.000 75,26 Penyususnan Sakip,

1 Dokum

en

1 Dokume

n

2 Penyusunan laporan keuangan semester

2.905.800 2.489.400 85,67

laporan capaian kinerja dan keuangan semester

2 Dokum

en

2 Dokume

n

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.704.000 2.608.000 96,45

laporan capaian kinerja dan keuangan akhir tahun

2 Dokum

en

2 Dokume

n

4 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

10.000.000 10.000.000 100,00

Penyusunan Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD 60 Buku

3 Dokum

en

3 Dokume

n

E

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

252.755.000 244.920.950 96,90 Peningkatan kualitas kelembagaan

108,23

86,64

1 Sosialisasi dan advokasi pengembangan koperasi

75.000.000 74.400.000 99,20

Sosialisasi Penyuluhan Perkoperasian Tentang pembentukan dan Sosialisasi Peraturan Perkoperasian

14 kec/ 60

pengurus

13 kec/ 60

pengurus

2

Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana koperasi

48.900.000 47.486.000 97,11

Pembinaan administrasi dan manjemen pegolaan keuangan pada pengurus dan anggota koperasi

60 kop 60 kop

3

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi

128.855.000 123.034.950 95,48 penilainan kesehatan

42 kop 42 kop

berprestasi kopersi

Koperasi dan UMKM Award yang berprestasi

3 kop 3 kop

F Program Pengembangan Koperasi

187.770.000 184.042.120 98,01

Presentase kop yg mendapat fasilitasi pengembangan

41,30

47,22

1

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

137.770.000 137.770.000 100,00

Jumlah Koperasi yang bermitra dengan BUMD, BUMN dan Swasta ( Temu usaha, Bintek Manajemen Usaha Ritel Kop )

10 kop/ 40

UMKM temu usaha

10 kop/ 40

UMKM temu usaha

Bintek usaha retel

50 org Bintek usaha retel

50 org Bintek usaha retel

2

Pelatihan komputerisasi dan penguatan kelembagaan koperasi wanita

50.000.000 46.272.120 92,54

Bintek dan bantuan komputer untuk kopwan yang berprestasi untuk pelaporan dan jasa layanan

42 kopwa

n

42 kopwan

G

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

115.000.000 114.072.000 99,19 UMKM aktif binaan

27.870 29.731

1

Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah

115.000.000 114.072.000 99,19 Tabloid Koperasi dan UKM News

12 kl edisi

12 kl edisi

H

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

651.251.550 635.977.550 97,65

Jumlah Peningkatan Wirausaha Baru

250 71

1 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

400.000.000 385.151.000 96,29 Peningkatan Wira Usaha Baru

96 Org 96 Org

pelatihan pengembangan produk unggulan untuk UMKM,

6 kec 6 kec

15 TKB 15 TKB ( 12 bln )

15 0rg/12

bln

2 Pendataan Wira Usaha Mikro Kecil

50.000.000 49.600.000 99,20 Pendataan Wira Usaha Mikro Kecil Menengah

2000 WUB

2000 WUB

3

Peningkatan usaha ekonomi produktif dan kreatif bagi KUMKM

201.251.550 201.226.550 99,99

keterampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP ) bagi Anggota Koperasi

8 kop 1 kali (8

kop)

Jumlah Produksi Usaha Koperasi di bidang Pertanian, Perikanan,Peternakan, Industri, dan Perdagangan

30 0rg 30 0rg

Jumlah Bintek Manajemen Pengelolaan Usaha Koperasi

25 kop 25 kop

I

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM

1.151.802.000 988.698.674 85,84

Presentase KUMKM yg mendapat fasilitasi Pembiayaan

70,67

81,35

Jumlah kemitraan antara Koperasi dan BUMN/D

55 55

Jumlah kemitraan antara UMKM dan BUMN/D

22 22

1

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

6.955.000 6.955.000 100,00

Jumlah UMKM Yang Mengikuti Sosialisasi dukungan Informasi Penyediaan Permodalan ( Koperasi, UM, )

215 KUM

40 KUM

2

Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi koperasi dan UMKM

353.482.000 306.375.671 86,67

Terealisasinya Rakor Pokjanis, Survey KUMKM, Penagihan, dan Tenaga Fasilitator

12 kali rakor

Pokjanis

10 kali rakor

Pokjanis

Survey

48 kali survey KUMK

M

45 kali survey

KUMKM

Penagihan

96 Kali Penagi

96 Kali Penagiha

han n

3

Peningkatan kapasitas pengelolaan KSP/USP Koperasi

200.000.000 145.454.000 72,73

Jumlah peserta Bintek Pelatihan Usaha Simpan Pinjam Koperasi,.

50 Kop 50 Kop

Jumlah Peserta yang mengikuti Pratek Kerja

50 Kop 50 Kop

4

Sosialisasi peraturan pemerintah dan permenkop tentang pelaksanaan kegiatan KSP/USP Koperasi

50.000.000 46.275.000 92,55

Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Permenkop tentang Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan

30 kop ( 150 org )

30 kop ( 150 org )

J

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

189.311.150 176.172.773 93,06 Rasio Lulusan S1/S2/S3

3,45

3,40

Rasio Ketergantungan

22,78 38,36

Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi

79,37 77,07

1

Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga Kerja

95.239.000 82.100.773 86,20 Sosialisasi Bursa Tenaga Kerja

13 kec /650

orang

13 kec /650

orang

2

Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan

94.072.150 94.072.000 100,00

Jumlah Wirausaha yang Mengikuti Pelatihan

80 org 80 org

K

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

181.980.000 91.282.350 50,16

Jumlah lembaga ketenaga kerjaan yang aktif

15 lmbg

15 lmbg

1

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

49.810.000 8.104.750 16,27

Metode Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial

5 kasus 2 kasus

2

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

74.340.000 56.249.600 75,67

Pelaksanaan pembinaan norma kerja terhadap fungsi dan tugasnya

150 perusahaan

150 perusaha

an

3

Penyusunan upah minimum kabupaten

57.830.000 26.928.000 46,56 Penyusunan UMK dan

3 Kec. 3 Kec.

Sosialisasi UMK

L Program Pembinaan Lingkungan Sosial

2.069.849.000 1.624.606.000 78,49

Cakupan peneyediaan fasilitas pelatihan tenaga kerja

242 47

1

Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga Kerja dan masyarakat

1.617.197.000 1.260.675.000 77,95

Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

260 org 224 org

Bansos 186 org 186 org

2

Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan

452.652.000 363.931.000 80,40 Peralatan dan Sarana dan Prasarana

54 jenis 47 jenis

Pelatihan kursus 4

org/12 bln

4 org/12 bln

jasa tenaga ahli ( satpam )

6 satpan/12 bln

6 satpan/1

2 bln

M Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

197.692.000 119.057.000 60,22

Jumlah Transmigran yang diberangkatkan

0,61

26,67

1

Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran

197.692.000 119.057.000 60,22 Pemindahan Masyarakat Keluar daerah

25 KK 8 KK

Jumlah 5.796.373.800 4.937.520.539 85,18

BB AA BB II VV

PP EE NN UU TT UU PP

A. TINJAUAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan /

diemban oleh setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai sebagai media pendorong mewujudkan Good

Governance menuju Clean Goverment

Berangkat dari RKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang tahun 2017, LKJIP ini disusun sebagai bentuk Laporan

Pertanggung jawaban kepada pemberi delegasi wewenang. Seperti halnya

banyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat diperlukan

persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena

itu LKJIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelanjaran

dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Akan

sangat wajar apabila LKJIP ini masih jauh dari sempurna, karena itu sikap

adaptif dan responsif harus tetap diberikan terhadap segala bentuk kritik dan

saran yang konstruktif.

B. TINJAUAN KHUSUS

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang

dalam Renstra tahun 2013-2018 telah menetapkan sebanyak 4 (empat)

sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai

penjabaran dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan

pencapaian sasaran yang ada pada umumnya berkat dukungan

profesionalisme aparatur dalam menyukseskan tugas pokok dan fungsi dinas

dan masyarakat khususnya pengelola koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah.

Obyektifitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian

angka-angka untuk pencapaian Kinerja diperoleh dari konsepsi RPJM

Kabupaten Sampang tahun 2013-2018 yang dilatarbelakangi dari komitmen

yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah

menjadi informasi sangat bergantung dari sistem informasi yang ada dan akan

ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena

pengukuran kinerja bersifat on going proccess sehingga wajib secara terus

menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator

kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang

memadai. Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis

dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry

point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh.

Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, LKJIP adalah media komunikasi

yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauhmana keputusan-

keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar

organisasi.

Sebagai upaya dalam rangka meminimalisasi kendala yang ada di Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang terus berupaya

mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada, serta

mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang terkait.

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S A M P A N G DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

VISI

: Terwujudnya birokrasi sehat masyarakat kuat dan lingkungan

bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang

bermartabat

MISI 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas

TUJUAN

RESNTRA

: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan UMK

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Target 2016 Program & Kegiatan

Rincian Anggaran (Rp)

Kegiatan Program Sasaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.1.1 Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri

402.755.000

1

% Koperasi aktif 57,77%

A Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

252.755.000

1 Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi

75.000.000,00

2 Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana

48.900.000,00

Koperasi wanita

3 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

128.855.000

B Program Pengembangan Koperasi

50.000.000

1 Pelatihan Komputerisasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita

50.000.000

C Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif Usaha Kecil Menengah

50.000.000

1 Pendataan wira usaha mikro kecil

50.000.000

D Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

50.000.000

1 Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Permenkop tentang Pelaksanaan Kegiatan KSP/USP-Kop

50.000.000

1.955.823.550

A Program Pengembangan Koperasi

137.770.000

Prosentase UMK mandiri

27.835

1 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha

137.770.000

koperasi

B Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

115.000.000

1 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah

115.000.000

C Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

601.251.550.

1 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

400.000.000

2 Peningkatan usaha ekonomi produktif dan kreatif bagi

201.251.550

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

D

1.101.802.000

1

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

6.955.000

2 Koordinasi penggunaan dana

pemerintahan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

353.482.000

3 Peningkatan kapasitas pengelolaan KSP/USP Koperasi

200.000.000,00

3 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

541.365.000

1.1.3 Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

2.638.832.150

1 Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan

50% A Program Peningkatan Kesempatan Kerja

189.311.150

1 Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga Kerja

95.239.000

2

Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan

94.072.150

B Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

181.980.000

1 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

49.810.000

2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketanagakerjaan

74.340.000

3 Penyusunan upah minimum kabupaten

57.830.000

C Program Pembinaan Lingkungan Sosial

2.069.849.000

1 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

1.617.197.000

2 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan

452.652.000

D Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

197.692.000

1

Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran

197.692.000

Jumlah Anggaran 4.997.410.700

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S A M P A N G

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2018

VISI : Terwujudnya birokrasi sehat masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi

tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabat

MISI

1

: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas

TUJUAN : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan UMK

SASARAN DAN INDIKATOR

SASARAN

Target

2018 Program & Kegiatan



(1) (2) (3) (4) (5) (5)

1.1.1 Meningkatnya Jumlah Koperasi

472.460.000

1 % Koperasi aktif 57,17% A Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

262.460.000

% Pertumbuhan jumlah

anggota koperasi 0,50

1

Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi

75.000.000

2 Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

50.000.000

3 Pembinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

137.460.000


210.000.000

1 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

160.000.000

2 Pelatihan Komputerisasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita

50.000.000

1.1.2 Meningkatnya jumlah UMKM Non BPR/LKM (UMKM Aktif )

1.781.082.000

A Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

115.000.000

1

Prosentase UMKM

99,87

1 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

115.000.000

B Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

699.510.000

% Pertumbuhan minat

Wira Usaha Baru 33,33 1 Penyelenggaraan Pelatihan

Kewirausahaan 400.000.000

2

Pendataan wira usaha mikro kecil 50.000.000

3

Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif Bagi KUMKM

249.510.000

C Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

966.572.000

1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

50.000.000



353.482.000

3

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan KSP/USP Koperasi

200.000.000

4

Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Permenkop tentang Pelaksanaan Kegiatan KSP/ USP koperasi

50.000.000

5

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

313.090.000

TENAGA KERJA

1.1.3 Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja

2.459.983.000

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

1,68%

D


208.154.000

1 Penyusunan dan penyebarluasan

informasi bursa tenaga kerja

95.239.000

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

87,47%

2 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

112.915.000

Pencari kerja yang ditempatkan (%) 50% E


181.980.000

1


49.810.000

Rasio Lulusan S1/S2/S3 3,45%

2


74.340.000

Rasio Ketergantungan 27,78%

3 Penyusunan Upah Minimum Kabupaten

57.830.000

F

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

2.069.849.000

1 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

1.617.197.000

2


452.652.000

TRANSMIGRASI

1.1.4 Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi

197.692.000

Prosentase Calon Transmigrasi

0,61% G Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

197.692.000

1 Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran

197.692.000

Jumlah Anggaran 4.911.217.000,00

Bupati Sampang

Sampang, 4 Januari 2018

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang

A. FANNAN HASIB

Drs. MOH. SUHROWARDI

NIP. 19581213 198203 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG


RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2017

VISI

: Terwujudnya Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Maju dan Inovatif Berbasis

Kemitraan

MISI 1

: Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan pendapatan dan meperluas

lapangan usaha

TUJUAN

: Meningkatkanya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

N

O SASARAN Program KEGIATAN Ket

Uraian Indikator Satuan

Target

Tahun

2015

Target

Tahun

2016

Uraian Indikator Kinerja Satuan

Rencana

Tingkat

Capaian

Target

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

1

Meningkatny

a kapasitas

pengelola

koperasi

% Koperasi

aktif

% 88,00 56,05 Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

Pembinaan,

pengawasan dan

penghargaan

koperasi

berprestasi

Masukan : Tersedianya dana Rp 100.000.00

0

Kabupate

n

Sampang Keluaran : Penilaian Koperasi

dan UKM Award

Berprestasi

KUMKM 20

Bintek Pengawasan

Koperasi

KOP 50

%

Pertumbuhan

jumlah

anggota

koperasi

Jumlah Peserta

Upacara HUT

Koperasi

Kop 300

Hasil : Terlaksanya

Pembinaan,pengaw

asan dan

Penghargaan

koperasi berprestasi

di kabupaten

sampang

% 100

Kop 3

UMKM 3

Pelatihan

Komputerisasi

dan Penguatan

Kelembagaan

Koperasi Wanita

Masukan : Tersedianya dana Rp 75.000.000 Kabupate

n

Sampang

Keluaran : Jumlah peserta

pelatian

komputerisasi

penguatan

kelembagaan

kopwan,

Kopwan 42

bantuan komputer

dan printer untuk

kopwan yang

Unit 6

berpresatasi.

Hasil : Dengan pelatihan

Komputer dapat

meningkatkan

kualitas

Kelembagaan

koperasi

% 100

Sosialisasi dan

Advokasi

Pengembangan

Koperasi


n

Sampang

Keluaran : Jumlah Peserta

Bintek Pemahaman

Perkoperasian

org 70

Jumlah

Pembentukan

Koperasi baru

Kop 10

Jumlah Koperasi

yang di Revitalisasi

Kop 5

Hasil : Meningkatnya

wawasan

pengetahuan

tentang

perkoperasian dan

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas kinerja

lembaga koperasi

% 100

Penataan dan

Penguatan

Organisasi dan

Tatalaksana

Koperasi


n

Sampang Keluaran : Pembinaan

administrasi dan

manjemen pegolaan

keuangan pada

pengurus dan

anggota koperasi

Kop 90

Hasil : Terlaksanannya

pembinaan dan

manajemen

pengelolaan

keuangan

% 100

Pemetaan

Koperasi Di

Kabupaten

Sampang


n

Sampang Keluaran : Jumlah Pemetaan

Koperasi dan

Pengklasifikasian

Koperasi

Kop 15

Hasil : Tersedianya Data

Koperasi se

Kabupaten

Sampang

% 100

2 Meningkatny

a Jumlah

UMKM

% UMKM

% 99.73 99.87

Penciptaan

Iklim Usaha

Kecil

Menengah

yang

Kondusif

Sosialisasi

Kebijakan tentang

Usaha Kecil

Menengah


0

Sampang

Keluaran : Pembuatan tabloid

New KUMKM

edisi 12

explr 320

Hasil : tersedianya tabloid

New KUMKM

% 100

Fasilitasi

pengembangan

Usaha Kecil

Menengah


0

14

Kecamata

n

Keluaran : Bantuan tenda dan

perlengkapannya

Tenda 16

Meja 16

Kursi 96

Hasil : Tersedianya % 100

fasilitasi PKL

Pertumbuhan

minat Wira

Usaha Baru

% 50% 33,33% Pengembang

an

Kewirausaha

an dan

keunggulan

kompetitif

usaha kecil

menengah

Penyelenggaraan

pelatihan

kewirausahaan


n

Camplong Keluaran : Jumlah Peserta

Pelatihan

Keterampilan

Pembuatan

Kerajinan Perahu

Layar dan

Pengembangan

Kerajinan Bambu

Sarjana 20

Hasil : Terciptanya WUB

baru

% 100

Pengembang

an Sistem

Pendukung

Usaha bagi

Usaha Mikro

Kecil

Menengah

Koordinasi

penggunaan dana

pemerintahan bagi

Usaha Mikro

Kecil Menengah


0

Kabupate

n

Sampang Keluaran : Jumlah Rakor

Pokjanis

Jumlah yang di

Survey KUMKM

Jumlah Penagihan

Jumlah Tenaga

Fasilitar

kl 12

kl 48

kl 96

org 8

Hasil : Terlaksananya

survey dan

penagihan dana

bergulir

% 100

Peningkatan

jaringan

Kerjasama antar


0

Kab

.Sampang

Keluaran : Jumlah Koperasi Kop

25

Lembaga dan UMKM yang

bermitra dengan

BUMD, BUMN dan

Swasta

UMKM 5

Hasil : Terwujudnya

pengembangan

Usaha Koperasi dan

UMKM melalui

kemitraan

% 100

Penyelenggaraan

Promosi Produk

Usaha Mikro

Kecil Menengah


0

Lokal,

Regional

dan

Nasional

Keluaran : Jumlah KUMKM

Yang Mengikuti

Pameran Produk

Unggulan

- Lokal kgt

2

- Nasional kgt

4

- Regional kgt

5

Hasil :

dikenalnya Produk

Unggulan

kab.Sampang baik,

lokal, regional dan

nasional

%

100

Pengembangan

kebijakan dan

program

peningkatan

ekonomi lokal


0

14 Kec.

Keluaran : Pembinaan

pengembangan

kampung poroduk

Kec 14

org

15

unggulan dan

Jumlah Honor TKB

Rakor, Monev

kl

12

Hasil : Kampung dan

Kawasan Produk

Unggulan Lebih

Berkembang dan

Dikenal Oleh

Masyarakat Luas

% 100

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

KSP/USP-

Koperasi

Masukan : Tersedianya dana Rp

147.522.00

0

Sampang

Keluaran :

Jumlah Peserta

Bintek Manajemen

Usaha Simpan

org

50

Jumlah Peserta

yang mengikuti

Praktek Kerja

Lapangan

Kop 50 Jember


wawasan,Pengetahu

an,Ketrampilan dan

Profesionalisme

bagi pengelola

Usaha Koperasi

KSP/USP

%

100

Peningkatan

Usaha Ekonomi

Produktif dan

Kreatif bagu

KUMKM


352.215.00

0

Kab.

Sampang

Keluaran : Jumlah Peserta

Pelatihan

Keterampilan UEP

Bagi Anggota

Koperasi

Kop

5

Jumlah Produksi

Usaha Koperasi

dibidang Pertanian,

Perikanan,

Peternakan, Industri

dan Perdagangan

Kop 15

Jumlah

Pembentukan

kawasan batik

Org 20

Hasil : Terlaksananya

Pengembangan

Usaha Ekonomi

Produktif dan

Kreatif

%

100

Pemetaan

Koperasi Di

Kabupaten

Sampang


52.250.000

Kab.Samp

ang

Keluaran : Pemetaan Koperasi

dan

Pengklasifikasian

Koperasi

kop

15

Hasil

Tersedianya Data

Koperasi se

Kabupaten

Sampang

% 100

3 Meningkatnya Jumlah BPR / LKM (BPR/LKM

Prosentase BPR/LKM (LKM Aktif)

% 22.86 0 Program

Utama

Pemberdayaa

n Usaha

Skala Mikro

Pemberdayaan

Lembaga

Keuangan Mikro

(LKM) dan Sentra

Masukan : Tersedianya dana Rp 56.892.000 Kab. Spg

Keluaran : Pembinaan Usaha

LKM dan Sentra

LKM 5

Sentra 5


wawasan Usaha

LKM dan Sentra

% 100



LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2018

VISI :

Terwujudnya Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Maju dan Inovatif Berbasis

Kemitraan

MISI

1

:

Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan

pendapatan dan meperluas lapangan usaha

TUJUAN : Meningkatkanya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

SASARAN DAN INDIKATOR

SASARAN

Target

2017 Program & Kegiatan



(1) (2) (3) (4) (5) (5)

1.1.1 Meningkatnya Jumlah Koperasi

472.460.000

1 % Koperasi aktif 57,17 A Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

262.460.000

% Pertumbuhan jumlah

anggota koperasi 0,50

1

Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi

75.000.000

2 Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

50.000.000

3 Pembinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

137.460.000


210.000.000

1 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

160.000.000

2 Pelatihan Komputerisasi dan Penguatan 50.000.000

Kelembagaan Koperasi Wanita

1.1.2 Meningkatnya jumlah UMKM Non BPR/LKM (UMKM Aktif )

1.781.082.000

A Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

115.000.000

1

Prosentase UMKM

99,87

1 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

115.000.000

B Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

699.510.000

% Pertumbuhan minat

Wira Usaha Baru 33,33 1 Penyelenggaraan Pelatihan

Kewirausahaan 400.000.000

2

Pendataan wira usaha mikro kecil 50.000.000

3

Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif Bagi KUMKM

249.510.000

C Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

966.572.000

1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

50.000.000



353.482.000

3

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan KSP/USP Koperasi

200.000.000

4

Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Permenkop tentang Pelaksanaan Kegiatan KSP/ USP koperasi

50.000.000

5

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

313.090.000

TENAGA KERJA

1.1.3 Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja

2.459.983.000

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

1,68%

D


208.154.000

1 Penyusunan dan penyebarluasan

informasi bursa tenaga kerja

95.239.000

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

87,47%

2 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

112.915.000

Pencari kerja yang ditempatkan (%) 50% E


181.980.000

1


49.810.000

Rasio Lulusan S1/S2/S3 3,45%

2


74.340.000

Rasio Ketergantungan 27,78%

3 Penyusunan Upah Minimum Kabupaten

57.830.000

F

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

2.069.849.000

1

Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

1.617.197.000

2


452.652.000

TRANSMIGRASI

1.1.4 Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi

197.692.000

Prosentase Calon Transmigrasi

0,61% G Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

197.692.000

1 Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran

197.692.000

Jumlah Anggaran 4.911.217.000,00

Bupati Sampang

Sampang, 4 Januari 2018

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang

A. FANNAN HASIB

Drs. MOH. SUHROWARDI

NIP. 19581213 198203 1 010



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2017

VISI : : Terwujudnya Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Maju dan Inovatif Berbasis Kemitraan

MISI 1

: : Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan pendapatan dan meperluas

lapangan usaha

TUJUAN : Meningkatkanya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2015 TAHUN 2016 Capaian 2016 dibandingkan Capaian 2015 Ket Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100) (8)=(7/4) (9)

1.1.1 Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

1 % Koperasi aktif 396 400 101 250 247 99 0,98

450 442 98 446 446 100 1,02

88,00 90,50 103 56,05 55,38 99 0,96

% Pertumbuhan jumlah anggota koperasi

29.463

28.366

96 29.613

28.162

95 0,99

29.613

28.162

95 29.763

29.220

98 1,03

0,51

(0,72)

-141 0,51

3,76

742 -5,25

1.1.2 Meningkatnya Jumlah UMKM

1

Prosentase UMKM

27.335

27.375

100 27.585

27.448

100 0,99

27.405

27.445

100 27.620

27.660

100 1,00

99,74 99,74 100 99,87 99,23 99 0,99

2

Pertumbuhan Minat Usaha baru 500

500 100 750

880 117 1,17

750

880 117 1.000

1.130 113 0,96

50,00

76,00

152 33,33

28,41

85 0,56

1.1.3 Jumlah BPR/LKM(BPR/LKM aktif)

Prosentase BPR/LKM(BPR/LKM aktif) 8 10

125 8 10

125 1,00

35 35 100 35 -

0 0,00

22,86 28,57

125 22,86 0

0 0,00

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N SA M P A N G


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2017

Form PKK

NO PROGRAM

KEGIATAN Prosentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian Target

Keterangan Uraian Indikator Kinerja Satuan

Rencana

Tingkat

Capaian

Target

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.1 Penyediaan Jasa

Surat menyurat

Masukan : Tersedianya dana Rp 3.271.000,00 2.942.950,00 89,97 Dinkop dan

UKM Keluaran : Jumlah surat yang terkirim surat 800 821 102,63

Hasil : Terlaksananya pengiriman surat ke

Dinas/Instansi

surat 800 821 102,63

1.2 Penyediaan jasa

komunikasi sumber

daya air dan listrik


UKM Keluaran : Pembayaran telepon, air dan listrik bulan 12 12 100,00

Hasil : Tersedianya fasilitasi telepon,air

dan listrik

bulan 12 12 100,00

1.3 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


UKM Keluaran : Perpanjangan STNK

Roda 4 unit 3 2 66,67

Roda 2 unit 30 30 100,00

Hasil : Terlaksananya perpanjangan STNK

Roda 4 unit 3 2 66,67

Roda 2 unit 30 30 100,00

1.4 Penyediaan Jasa

kebersihan kantor


UKM Keluaran : peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Jenis 20 20 100,00

Hasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

Jenis 20 20 100,00

1.5 Penyediaan Alat

Tulis Kantor


UKM Keluaran : Alat Tulis Kantor Jenis 42 42 100,00

Hasil Tersedianya Alat Tulis Kantor bln 12 12 100,00

1.6 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan


UKM Keluaran : Cetak rim 132 129 97,73

Penggandaan lbr 78.787 78.787 100,00

Hasil Terpenuhinya kebutuhan Cetakan

dan Penggandaan

Bln 12 12 100,00

1.7 Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor


UKM Keluaran : Komponen instalasi

listrik/listrik/penerangan bangunan

Jenis 8 9 112,50

Hasil Tersedia instalasi

listrik/penerangannya komponen

bangunan kantor

Jenis 8 8 100,00

1.8 Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor


UKM Keluaran : AC Split Unit 5 5 100,00

Hasil Tersedianya fasilitasi peralatan dan

perlengkapan kantor

Unit 5 5 100,00

1.9 Penyediaan bahan

bacaan dan


UKM Keluaran : Koran Jawa Pos bln 12 12 100,00

peraturan

perundang-

undangan

Koran Lokal bln 12 12 100,00

Hasil Tersedianya informasi media cetak

koran jawa pos dan lokal

jenis 2 2 100,00

1.10 Penyediaan

makanan dan

minuman


UKM Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman

Rapat ok 744 652 87,63

Tamu org 65 72 110,77

Hasil Terpenuhinya kebutuhan makanan

dan minuman

Rapat ob 744 652 87,63

Tamu org 65 72 110,77

1.11 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah


UKM Keluaran : Rakornas, Rakorda dan ok 58 108 186,21

Konsultasi

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perjalanan

dinas luar daerah

ok 58 108 186,21

1.12 Penyediaan jasa

tenaga pendukung


UKM Keluaran : Pembayaran honor tenaga kontrak

honor daerah

ob 1/12 1/12 100,00

Hasil Tersedianya honor bulanan tenaga

kontrak

ob 1/12 1/12 100,00

1.13 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah


UKM Keluaran : Rakerda, dan Pembinaan kinerja

Koperasi

ok 104 98 94,23

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

bln 12 12 100,00

:

2 Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

2.1 Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional


UKM Keluaran :

Jumlah kendaraan dinas roda 2

yang dibeli

Unit 3 3 100,00

Hasil Bertambahnya Fasilitas Kendaraan

roda 2

Unit 3 3 100,00

2.2 Pengadaan

meubelair


UKM

Keluaran : Jumlah Lemari Kaca yang dibeli Unit 4 4 100,00

Hasil Bertambahnya fasilitas Lemari

Arsip Kaca

Unit 4 4 100,00

2.3 Pengadaan

Komputer


UKM

Keluaran : - Laptop Unit 1 1 100,00

- PC Unit 1 1 100,00

- Printer Unit 2 2 100,00

Hasil Bertambahnya Komputer, Laptop

dan Printer

Unit 4 4 100,00

2.4

Pengadaan Instalasi

Listrik,

Telepon dan Air


UKM Keluaran :

Penamabahan daya listrik 16.500

Watt

pkt 1 1 100,00

Hasil Tersedianya tambah Daya Listrik % 100 100 100,00

2.4 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung


UKM Keluaran : Pengecatan gedung,Pintu Kantor,

Perbaikan Kamar Mandi, dan Aula

unit 4 4 100,00

Hasil Terpeliharanya Gedung Kantor dan

Kamar Mandi

% 100 100 100,00

2.5 Pemeliharaan

rutin/berkala


UKM Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 4 Unit 2 2 100,00

kendaraan

dinas/operasional

Hasil Terpeliharanya kendaraan Dinas

Operasional

% 100 100 100,00

2.6 Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor


UKM Keluaran : Pemeliharaan :

- Mesin Tik Unit 3 3 100,00

- AC Unit 11 11 100,00

- Komputer/Laptop Unit 31 31 100,00

- Printer Unit 12 12 100,00

Hasil Terpeliharanya fasilitasi peralatan

dan inventaris kantor

Unit 57 57 100,00

2.6 Pemeliharaan

rutin/berkala

meubeler


UKM Keluaran : Pemeliharaan Mebeler

Meja Eselon III Unit 5 5 100,00

Meja Eselon IV Unit 14 14 100,00

Meja Staf Unit 17 17 100,00

Meja rapat Unit 15 15 100,00

Rak/Lemari arsip Unit 3 3 100,00

Hasil Terpeliharanya Meubeler % 80 80 100,00

3 Peningkatan

Disiplin

Aparatur

3.1 Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya


UKM Keluaran : Pengadaan Pakaian Dinas Harian

utk PNS

stel 30 30 100,00

Hasil Terpenuhinya Pengadaan Pakaian

Dinas Harian utk PNS

% 100 100 100,00

4 Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

4.1 Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-


UKM Keluaran : Jumlah PNS mengikuti Bintek

Implementasi Per. UU

org 6 4 66,67

undangan

Hasil Meningkatnya kemampuan SDM

Aparatur

org 6 4 66,67

5 Peningkatan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

5.1 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD


UKM Keluaran : Penyusunan Sakip Dok 1 1 100,00

Hasil Terwujudnya penyusunan Sakip

SKPD

% 100 100 100,00

5.2 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan

semesteran


UKM Keluaran : Terwujudnya Laporan keuangan

semesteran

Dok 2 2 100,00

Hasil Laporan tepat waktu % 80 80

5.3 Penyusunan

Pelaporan

Keuangan akhir

tahun


UKM Keluaran : Laporan akhir tahun Dok 1 1 100,00

Hasil Laporan tepat waktu Pkt 1 1

5.4 Penyusunan RKA-

SKPD dan DPA-

SKPD


UKM Keluaran : Penyusunan RKA - SKPD dan

DPA - SKPD

% 50 50 100,00

100,00

Hasil Tersusunnya RKA - SKPD dan

DPA - SKPD

Dok 3 3 100,00

6 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

6.1 Sosialisasi

kebijakan tentang

Usaha Kecil

Menengah

Masukan : Tersedianya dana Rp 108.673.000,00 106.804.200,00 98,28 Kab.

Sampang

Keluaran : Bullentin News Koperasi / UMKM Exp/edisi 320/12 320/12 75,00

75,00

Hasil Tersedianya Bullentin News

Koperasi / UMKM

% 100 100 100,00

6 Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif

Usaha Kecil

Menengah

6.1 Penyelenggaraan

pelatihan

kewirausahaan


Sampang

Keluaran : Jumlah Sarjana Yang Mengikuti

Pelatihan Pembuatan Kerajinan

Perahu Layar dan Pengembangan

Kerajinan Bambu

orang 20 20 100,00

Hasil Terlaksananya Jumlah Sarjana

Yang Mengikuti Pelatihan

Pembuatan Kerajinan Perahu Layar

dan Pengembangan Kerajinan

Bambu

orang 20 20 100,00

7 Pengembangan

Sistem

Pendukung

Usaha bagi

Usaha Mikro

Kecil

Menengah

7.1 Koordinasi

Penggunaan dana

pemerintahan bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah


Sampang

Keluaran : Terlaksananya Rakor pokjanis,

survei KUMKM, Penagihan dan

tenaga fasilitator dana bergulir

Rakor/kl 12 10 83,33

Survei/kl 48 45 93,75

Penagihan 96 95 98,96

org 8 8 100,00

Hasil :

Meningkatnya Penyaluran Kredit

Dana Bergulir Bagi Koperasi dan

UM

% 100 100 100,00

:

7.4 Peningkatan

Jaringan Kerjasama

antar lembaga


Sampang

Keluaran : Jumlah koperasi dan UMKM yang

bermitra dengan BUMN,BUMD,

Swasta

Kop 25 25 100,00

UMKM 5 5 100,00

Hasil Terwujudnya pengembangan usaha

koperasi dan UMKM melalui

kemitraan

% 100 100 100,00

7.5 Penyelenggaraan

promosi produk

Usaha Mikro Kecil

Menengah


Sampang

Keluaran : Jumlah KUMKM Yang Mengikuti

Pameran Produk Unggulan

- Lokal kl 2 2 100,00

- Regional kl 4 3 75,00

- Nasional kl 5 5 100,00

Hasil Dikenalnya Produk Unggulan

Kabupaten Sampang Baik di

Tingkat Lokal, Regional, Maupun

Nasional

% 100 100 100,00

7.6 Pengembangan

Kebijakan dan

Program

Peningkatan

Ekonomi Lokal


Sampang

Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan

KUMKM Kampung Produk

Unggulan di Kabupaten Sampang,

Honor TKB, dan Rakor Monev

Kec 14 14 100,00

TKB/Org 15 15 100,00

Rakor/kl 12 10 83,33

Hasil Kampung dan Kawasan Produk

Unggulan Lebih Berkembang dan

Dikenal Oleh Masyarakat Luas

% 100 100 100,00

7.9 Peningkatan

kapasitas

pengelolaan

KSP/USP Koperasi

Masukan : Tersedianya dana Rp 143.808.000,00 132.459.000,00 92,11 Sampang

Keluaran : Jumlah peserta Bintek Manajemen

usaha simpan pinjam

Kop 50 50 100,00

Jumlah Peserta Praktek Kerja

Lapang

Kop 50 50

Jember

Hasil Meningkatnya

wawasan,Pengetahuan,Ketrampilan

dan Profesionalisme bagi pengelola

usaha Koperasi KSP/USP

% 100 100 100,00

8.0 Peningkatan usaha

ekonomi produktif

dan kreatif bagi

KUMKM

Masukan : Tersedianya dana Rp 425.409.900,00 346.699.600,00 81,50 Sampang

Keluaran : Jumlah peserta pelatihan

keterampilan UEP bagi anggota

koperasi

Kop 5 5 100,00

Jumlah peserta produksi Usaha

Koperasi dibidang usaha Pertanian,

Perikanan, Peternakan industrin dan

perdagangan

Kop 15 15 100,00

Hasil Terwujudnya pengetahuan

pengembangan usaha koperasi

melalui Pelatihan dan Bintek bagi

KUMKM di sektor riel

% 100 100 100,00

8 Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

8.2 Pembinaan,

Pengawasan dan

Penghargaan

Koperasi

berprestasi


Sampang

Keluaran : Penilaian Koperasi dan UKM

Award Berprestasi

- Koperasi KUMKM 20 20 100,00

- UKM

Bintek Pengawasan Koperasi Kop 50 50

Jumlah peserta HUT Koperasi org 300 300

Hasil Terlaksananya

Pembinaan,pengawasan dan

Penghargaan koperasi berprestasi di

kabupaten sampang

% 100 100 100,00

8.4

Pelatihan

Komputerisasi dan

Penguatan

Kelembagaan

Koperasi Wanita


Sampang

Keluaran : Jumlah peserta pelatian

komputerisasi penguatan

kelembagaan kopwan,

Kop 42 42 100,00

bantuan komputer dan printer untuk

kopwan yang berpresatasi.

unit 6 6 100,00

Hasil Terwujudnya pelatihan Komputer

dapat meningkatkan kualitas

Kelembagaan koperasi

% 100 100 100,00

8.5 Sosialisasi dan

advokasi


Sampang

pengembangan

koperasi

Keluaran : Bintek Pemahaman Perkoperasian kop 70 70 100,00

Jumlah Pembentukan Koperasi Baru

Kop 8 8

Jumlah Koperasi yang direfitalisasi 0rg 3 3 100,00

Hasil Meningkatnya Kualitas dan

kuantitas kelembagaan koperasi

% 100 100 100,00

8.5 Penataan dan

penguatan

organisasi dan

tatalaksana koperasi


Sampang

Keluaran : Pembinaan administrasi dan

manjemen pegolaan keuangan pada

pengurus dan anggota koperasi

kop 90 90 100,00

Hasil Meningkatnya kualitas

kelembagaan koperasi dan

perlengkapan kantor koperasi

% 100 100 100,00

8.5 Pemetaan Koperasi

Di Kabupaten

Sampang


Sampang

Keluaran : Pemetaan Koperasi dan

Pengklasifikasian Koperasi

kop 15 15 100,00

Hasil Tersedianya Data Koperasi se

Kabupaten Sampang

% 100 100 100,00

9 Program

Utama

Pemberdayaan

Usaha Skala

Mikro

9.1 Pemberdayaan

Lembaga Keuangan

Mikro (LKM)

Masukan : Tersedianya dana Rp 56.892.000,00 - - Kab.

Sampang

Keluaran : PJumlah Peserta Pelatihan LKM

dan Sentra Dalam Rangka

Penguatan LKM Sebagai Akses

Permodalan Masyarakat

LKM 5 - -

Sentra 5 - -

Hasil Terbentuknya LKM (Pra Koperasi)

menjadi Koperasi

% 100 100 100,00

pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi...

Documents