pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA JL. RAJAWALI NO. 30 TELP. (0323) 321026 FAX. 322518
Email : [email protected] Website : www.diskopsampang.net
SAMPANG – 69214
VISI
“ TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA
MIKRO DAN TENAGA KERJA YANG MAJU DAN INOVATIF
BERBASIS KEMITRAAN “
MISI
MEMBERDAYAKAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MELALUI
MEMPERLUAS LAPANGAN USAHA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA JL. RAJAWALI NO. 30 TELP. (0323) 321026 FAX. 322518
Email : [email protected] Website : www.diskopsampang.net
SAMPANG – 69214
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas kehendak-Nya Rencana Strategis
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Renstra) Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018
telah dapat kami susun. Renstra ini merupakan amanat yang harus disusun oleh Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Sampang sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini disusun sesuai dengan pedoman penyusunan yang
ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan
peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
RENSTRA ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi satuan kerja dalam menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), acuan dalam
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan tolok ukur kinerja
Kepala Daerah.
Secara Substantif RENSTRA ini disusun sebagai pedoman Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dalam melakukan pembangunan di daerah. Arah pembangunan
dan target – target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen ini harus dipahami dan menjadi
ukuran bagi setiap pembangunan yang akan dilakukan.
Akhirnya, kami berharap RENSTRA ini dapat diterima dan dipedomani oleh semua pihak yang
memiliki komitmen terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sampang.
Sampang, 29 Maret 2018 KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG
Drs. Moh. Suhrowardi
Pembina Utama Muda(IV/c ) NIP. 19581213 198203 1 010
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.1.1 Pengertian Renstra
Rencana Strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi
untuk menentukan arah ,tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kabupaten
Sampang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Dinas yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten dan memperhatikan RPJM
Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas
SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
1.1.2 Funsi Renstra
Fungsi Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang
merupakan Salah satu aspek dan sekaligus menjadi bagian dari Pembangunan Nasional adalah
pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yaitu melalui upaya
pemberdayaan ekonomi rakyat terutama melalui Sehubungan dengan itu, Dinas Koperasi
Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang berupaya melakukan pembenahan diri
sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi pada saat ini. Dalam rangka melaksanakan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermartabat dan bertanggung
jawab serta sesuai tuntutan masyarakat agar tercipta Good Governance. Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil menengah juga melakukan fungsi pembinaan melalui penerapan mekanisme
pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan sah sesuai dengan perkembangan
dinamika perubahan pada lapisan masyarakat pelaku ekonomi.
usaha yang ditandai dengan makin ketatnya persaingan. Krisis Global yang terjadi akhir-akhir
ini menuntut kemandirian dan kemampuan Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja perlu
ditingkatkan sehingga peran sertanya dapat mewujudkan kontribusi yang lebih besar dalam
menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang berdampak pada penciptaan lapangan
kerja. Untuk itu adanya peningkatan
pembinaan dan pengawasan agar Koperasi dan Usaha Mikro menjadi badan usaha yang
mandiri, profesional dan memiliki daya saing yang tinggi serta akses peningkatan tenaga kerja
dapat meningkat.
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra
RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang dirumuskan secara
transparan, responsive terhadap isu-isu strategis, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, disusun berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional dan merupakan satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, mengintegrasikan rencana tata ruang
wilayah ( RTRW ) dengan rencana pembangunan daerah, dan dilakukan pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
Rencana Strategis 2013-2018 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang
berjangka waktu 5 tahun ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi
seluruh komponen daerah (pemerintah), masyarakat dan dunia usaha didalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan. Sehingga seluruh upaya
yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan
melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak
1.1.4 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD,
Harapan dari penyelenggaraan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro
dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang ini adalah terwujudnya koordinasi yang semakin baik,
terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara kabupaten dengan provinsi
dan pusat, serta terbangunnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam proses penyusunannya, RENSTRA Dinas
Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja diharapkan mampu memberikan terobosan grand
strategy guna mempercepat pembangunan daerah Kabupaten Sampang, serta mampu
mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
RPJMD Kabupaten Sampang setiap tahunnya dalam periode perencanaan dijabarkan
dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang. RKPD sendiri
nantinya akan menjadi acuan bagi Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dengan demikian RKT Dinas Koperasi Usaha mikro
dan tenaga kerja Kabupaten Sampang setiap tahunnya juga merupakan jabaran lebih lanjut
dari Renstra Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang. Selanjutnya
dari RKT tersebut disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), dimana setelah melalui proses
pembahasan dan pengesahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten
Sampang untuk disahkan menjadi APBD, kemudian ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).
Hubungan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang
Tahun 2013- 2018 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah Renstra Dinas Koperasi
Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang merupakan salah satu dokumen teknis
operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, srategi, kebijakan
rencana program 5 (lima) tahun kedepan.
1.2 LANDASAN HUKUM TERKAIT TUPOKSI
Renja Dinas koperai dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang Tahun 2014
disusun berdasarkan pada :
1
.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian;
2
.
Undang-undang Nomor 20 TAHUN 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah;
3
.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4
.
Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5
.
Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6
.
Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
7
.
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 1 tahun 2002 tentang Pembentukan
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
8
.
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 3 tahun 2002 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang;
9
.
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 4 tahun 2002 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Kabupaten Sampang;
1
0.
Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
1
1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
1
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 11 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah;
1
3.
Surat Keputusan Bupati Sampang No. 46 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1
4.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.
1
5.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);
1
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018
1
7.
Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang;
1
8
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sampang;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a. MAKSUD
Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk
jangka waktu lima tahun kedepan
b. TUJUAN :
- Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;
- Untuk memberikan landasan kebijakan taktis stategi lima tahunan dalam kerangka
pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.
- Pedoman/landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
berikutnya sebagai rujukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD), dimana penjabaran dari RKPD akan dituangkan lebih lanjut dalam
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA).
- Acuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, dan
tolok ukur kinerja Kepala Daerah
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi dan UKM
kabupaten Sampang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN.
Adalah berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
Sistematika Penulisan,
Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SAMPANG
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan
SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan
Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan
Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis,
Bab. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.
Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan
Kebijakan SKPD Dinas Koperasi dan UKM.
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta
pendanaan indikatif dan program lintas SKPD.
Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab VII PENUTUP.
Berisi mengenai intisari dari seluruh uraian dalam hal-hal sebelumnya,
saran dan kesimpulan serta harapan-harapan dalam mengimplementasikan
Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kabupaten Sampang dibentuk
berdasarkan SOTK Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sampang Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Pasal 211 ayat (2)
UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa Nomenklatur
Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. Dengan
adanya nomenklatur yang relatif sama maka diharapkan ada tatahubungan kerja yang baik,
efektif dan efisien antara organisasi di tingkat pusat dan daerah. Dinas Koperasi Usaha Mikro
dan Tenaga Kerja Kabupaten sampang dan mempunyai tugas pokok :
MEMBANTU BUPATI DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG
KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka, perencanaan pembinaan dan pengembangan
Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja;
b. Pemberian Akte Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Pengesahannya;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
dibidang Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja;
d. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan,
hukum, kelembagaan serta tugas-tugas hubungan masyarakat;
e. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Koperasi Usaha mikro dan tenaga
kerja;
f. Pelaksanaan Evaluasi Program Pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengembangan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya;
Untuk menyelenggarakan organisasi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang didukung struktur organisasi , Sumber Daya Manusia dan Sarana
Prasarana sebagai berikut :
1. Struktur organisasi
Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang terbentuk
pada tahun 2008 melalui Perda Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 46
Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Sampang.
Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah Bidang Koperasi Usaha
Mikro dan Tenaga Kerja
b. Sekretaris Mempunyai Tugas melaksanakan Aministrasi ketatausahaan, keuangan dan
program serta kerumahtanggaan dinas mempunyai fungsi Perwakilan Kepala Dinas dan
memimpin Dinas apabila Kepala Dinas Berhalangan. Sekretaris membawahi :
1. Sub. Bagian Umum; Mempunyai Tugas melakukan pengelolahan urusan surat-
surat,kehumasan, melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan kantor
2. Sub. Bagian Keuangan; Mempunyai Tugas Menyiapkan data dalam rangka penyusunan
anggaran keuangan, pengelolahan keuangan dan pertanggungjawabannya
3. Sub. Bagian Program; Mempunyai Tugas mengumpulkan dan menginventarisir data
dalam rangka perumusan ,penyusuna, perencanaan, program/Kegiatan pembangunan
koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.
c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang
Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
1. pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan rencana kegiatan
pembangunan dan pengembangan kelembagaan serta Sumber Daya Manusia
Koperasi dan Usaha Mikro;
2. pembinaan manajemen penataan organisasi dan tatalaksana
Koperasi dan Usaha Mikro;
3. penyusunan pedoman pembinaan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan serta
manajemen kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan
Kelembagaan Koperasi dan Sumberdaya Daya Manusia Koperasi dan Usaha
Mikro;
5. pelaksanaan Penyuluhan Perkoperasian dan Usaha Mikro;
6. pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian
permasalahan perkoperasian dan Usaha Mikro;
7. pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro membawahi :
1. Seksi Advokasi dan Perundang Undangan;
2. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas;
3. Seksi Organisasi, Tata Laksana dan SDM;
d. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi Mempunyai Tugas melaksanakan kebijakan
pemberdayaan Usaha Koperasi dalam rangka pengembangan, kerja sama usaha, serta
memberikan fasilitasi akses penjaminan dan pembiayaan usaha Koperasi.
Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi membawahi :
1. Seksi Penyehatan Usaha Koperasi;
2. Seksi Kemitraan Koperasi;
3. Seksi Fasilitasi Pembiyaan dan Simpan Pinjam Koperasi;
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas penyiapan
melaksanakan kebijakan teknis, dalam rangka pengembangan manajemen usaha
mikro,kecil dan menengah, mempunyai fungsi sebagai fasilitasi kerja sama dengan
BUMN/D dan swasta dalam rangka pembinaan , penyusunan pedoman dalam
pengembangan informasi bisnis Usaha Mikro dan Tenaga Kerja,
e. Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan
dan mengkoordinasikan kegiatan penempatan dan pengembangan Tenaga Kerja Bidang
Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
a) pelaksanaan kebijakan program tenaga kerja dan hubungan industri;
b) pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis, sosialisasi, pembinaan
pemberian bimbingan dibidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, Pelatihan dan
produktivitas Tenaga Kerja, meliputi pembinaan, kesejahteraan dan jaminan sosial
tenaga kerja, pemberian bimbingan dibidang Pembinaan, Penempatan, dan Hubungan
Industrial;
c) pelaksanaan kebijakan teknis tenaga kerja pembinaan, pengurusan, penyaluran
penempatan dan perluasan tenaga kerja memberikan bimbingan dan pembinaan
pelatihan, produktifitas tenaga kerja, membantu yang berkaitan dengan hak pekerja
kesejahteraan dan jaminan social tenaga kerja Pengumpulan bahan penyusunan
program dan petunjuk teknis, sosialisasi, pembinaan transmigrasi yang meliputi
kebijakan pembinaan transmigrasi;
d) pelaksanaan kebijakan teknis transmigrasi pembinaan, pemberian bimbingan,
mengurus, menyiapkan, dan pengerahan transmigrasi, urusan pendaftaran dan
seleksi calon transmigran, menyusun rencana program pemindahan calon
transmigran;
e) pelaksanaan kebijakan teknis transmigrasi penyiapan, pengerahan, pendaftaran,
seleksi, pelatihan dan fasilitasi pemindahan transmigran;
f) pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan sarana dan pertimbangan
untuk meningkatkan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
g) pemrosesan, pelaksanaan pemberian bantuan sarana Tenaga Kerja dan Hubungan
Industrial; dan
h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja membawahi :
1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja Dan Produktivita;
2. Seksi Seksi HI (hubungan Industrial dan Penempatan tenaga kerja dan Transmigrasi;
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017
KEPALA DINAS
Drs. H. MOH.
SUHROWARDI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PROGRAM
Udik Sugianto
SUB BAGIAN UMUM
Mohamad
Syaifudin, SH
Seksi
Organisasi, TataLaksana
dan SDM
Bidang Kelembagaan &
Pengawasan Koperasi Dan
Usaha Mikro
Kurnia Sufartina,
S.Sos. M.Si
Seksi Pengawasan dan
Akuntabilitas
Seksi Advokasi dan
Perundang Undangan
M. Ali wafa, S.Sos
Seksi Pengembangan
Usaha Produksi dan
Restrukturisasi
Bidang Pengembangan
Usaha Koperasi dan Usaha
Mikro
Madaningsih, SE.
M.Si
Seksi Pengembangan
Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan
Seksi Pengembangan
Pemasaran dan Kemitraan
Bidang Pengembangan
Tenaga Kerja
Seksi Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Kerja
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
Falah, ST,M.Si
Seksi Hubungan dan
Pelatihan Tenaga Kerja
STAF
STAF
STAF
UPTD
UPTD
2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN UKM
2.2.1 Kondisi Personel
Penyelenggaraan kegiatan organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
didukung dengan sumber daya manusia (SDM), yang merupakan asset bagi suatu
orgamisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan
organisasi. Sebagai gambaran berikut ini adalah jumlah PNS Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang pada akhir Desember 2012 yang dirinci berdasarkan
Pangkat/Golongan, dan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel dan grafik berikut :
Tabel I
Data Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Sampang Menurut Jenis Kelamin
U r a i a n Satu
an Jumlah
a. Jenis Kelamin
1). Laki-laki Orang 20
2). Perempuan Orang 10
Jumlah Orang 30
Tabel II
Data Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Sampang Menurut Golongan dan Jabatan
U r a i a n Satuan Jumlah
a. Jumlah PNS
1). Golongan I Orang 1
2). Golongan II Orang 1
3). Golongan III Orang 20
4). Golongan IV Orang 7
Jumlah PNS Orang 29
b. Pejabat Struktural
1). Eselon II Orang 1
U r a i a n Satuan Jumlah
2). Eselon III Orang 5
3). Eselon IV Orang 12
Jumlah Pejabat Struktural Orang 18
c. Jumlah Pejabat Fungsional Orang 0
d. Jumlah Staf PNS Orang 11
Jumlah Orang 11
Sumber Data : Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kab.Sampang
Tabel III
Data Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Sampang Menurut Tingkat Pendidikan
N
No. U r a i a n Satuan Jumlah
1 Lulusan SD Orang 1
2 Lulusan SLTP Orang 0
3 Lulusan SLTA Orang 7
5 Lulusan D.I Orang 0
6 Lulusan D.II Orang 0
7 Lulusan D.III Orang 0
8 Lulusan D.IV Orang 0
9 Lulusan S-1 Orang 12
1
0 Lulusan Pasca Sarjana/S-2 Orang 9
1
1 Lainnya Orang 0
Jumlah Orang 29
Sumber Data : Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kab.Sampang
Tabel IV
Data Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Sampang Menurut Diklat Struktural
N
No. U r a i a n Satuan Jumlah
1 Adumla/Diklat Pim IV Orang 13
2 Spama/Diklat Pim III Orang 6
3 Spamen/Diklat Pim II Orang 1
Jumlah Orang 20
Sumber Data : Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kab.Sampang
2.2.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Sampang per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :
Uraian Jumlah Satuan
Tanah
Kantor 1 / 490 Unit/m2
Bangunan
Kantor 1 / 245 Unit/m2
Kendaraan
Roda 4 3 unit
Roda 2 27 unit
Mesin Ketik 3 unit
Lemari Besi 5 unit
Felling Cabinet 4 unit
Lemari Kaca 3 unit
Lemari Kayu 2 unit
Lemari Etalase 1 unit
Lemari Sound 1 unit
Papan Visual 2 unit
Papan Nama 1 unit
White board 2 unit
Rak gantung 1 unit
Zice 2 unit
Kursi Lipat 3 unit
Jam Dinding 1 unit
AC 5 unit
Kipas Angin 1 unit
Televisi 2 unit
Tape Recorder 1 unit
Syound System 1 unit
PC 9 unit
Notebook 3 unit
Faximile 1 unit
Internet 1 unit
Printer 5 unit
Pesawat telepon 1 unit
Meja Kerja 10 unit
Kursi Kerja 11 unit
LCD Proyektor 1 unit
Asset/ Modal Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang merupakan
asset yang sudah di Inventarisasi. Yaitu dengan melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan barang milik daerah yang hasilnya akhirnya memuat data
barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna yang disebut daftar barang pengguna
/BDP
Standarisasi sarana dan prasarana kerja Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja
Kabupaten Sampang dilakukan dengan pembakuan pada tiap-tiap serta penetaan besaran
harga barang sesuai jenis,spesifikasi dan pengelolahannya dilakukan secara terpisah
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai
Perencanaan kebutuhan barang Asset / Modal milik Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja
Kabupaten Sampang disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan
pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencanan Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah melaksanakan
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja agar mampu menjadi pelaku utama dalam
perekonomian nasional. Upaya dan langkah-langkah melaksanakan pemberdayaan Koperasi, Usaha
Mikro Tenaga Kerja dilaksanakan secara sistemastis, konsisten dan berkesinambungan pada masa
mendatang, Untuk itu perlu dikaji lingkungan strategis yang akan mempengaruhi proses
pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro Tenaga Kerja yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
Tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja memberi pelayanan kepada
masyarakat yang berkualitas dan melayani, untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
berkualitas, Meningkatkan Partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan pemerintahan.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten
Sampang jika dilihat dari indikator utama yaitu Persentase koperasi aktif, Jumlah UMK baru, IKM
Pelayanan Koperasi Usaha Mikro dan Pencari kerja yang ditempatkan maka dapat diterjemahkan
bahwa :
jumlah peningkatan koperasi dalam kurun waktu periode 2013 s/d 2016 mengalami
peningkatan dari segi kuantitas dan penajaman koperasi dari segi kualitas dari terget yang
dicanangkan,
sekalipun demikian pada proses pertumbuhannya pada tahun tahun tertentu menggalami
penurunan dari segi kualitas dari target tahun yang ditentukan akan tetapi secara kualitatif telah
memenuhi target pencapaian, Hal tersebut dikarenakan banyak koperasi gerakan yang kurang
mengetahui sosialisasi Permenkop Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi dan Permen
Koperasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimana On
line Data Sistem adalah salah satunya data yang menjadi data rujukan umum dimana keaktifan
koperasi berdasarkan pada validitas yang paling tinggi. Sedang target dan realisasi tahun 2015
didasarkan pada keaktifan koperasi yang secara struktur masih aktif baik dari segi usaha,
kepengurusan dan anggota serta secara kelembagaan masih berjalan. lembaga koperasi yang yang
dapat dilihat dari
Dari Pencapaian pertumbhan Usaha mikro mengalami peningkatan baik dari jumlah kuantitas
hasil binaan maupun dari segi kualitas, hal tersebut dikarenakan adanya strategi pembinaan yang
dilakukan oleh dinas melalui pembverdayaan potensi lokal berupa kegiatan pelatihan kepada
wirausaha baru, pelatihan Kerajinan miniatur Perahu Layar, Bintek ritel koperasi, Pelatihan
pengembangan ekonomi lokal, pengembangan promosi produk usaha mikro kecil menengah dan
koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Koperasi dan Usaha Mikro telah berdmpak kepada
trend positif pada perkembangan Usaha Mikro Kecil, yaitu terjadi pertumbuhan UMKM aktif non BPR
dan BPR/LKM aktif sebagaimana terlihat pada Grafik berikut:
hasil mengharuskan perlu adanya pembinaan yang intensif dan perhatian secara khusus
terhadap pertumbuhan tersebut, sehingga pertumbuhan koperasi dan Usaha Mikro yang ada
berbanding lurus antara kuantitas dan kualitas.
Memperhatikan keadaan pertumbuhan koperasi dan Usaha Mikro yang ada maka pembinaan
kedepannya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas baik dari segi usahanya, SDM pengelolahnya,
kelembagaanya, dan aspek permodalannya. Sehingga Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
kedepannya perlu memberdayakan tenaga pembina yang kridibel sebagai penggerak untuk
peningkatan kualitas koperasi dan Usaha Mikro yang sudah ada.
Pada aspek indicator yang kurang memenuhi target Renstra maka dapat dijelaskan karena
adanya ketentuan peraturan yaitu Permenkop Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi
dan Permen Koperasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
berbasis On line Data Sistem yang kurang dapat diantisipasi sehingga gerakan koperasi kurang
memperhatikan ketentuan kriteria koperasi aktif disamping ituadanya jumlah tenaga Pembina yang
benar-benar menguasai perkoperasi sangat terbatas, juga tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
program kegiatan tidak maksimal semisal ada kebijakan politis yang tidak mendukung sehingga
mempengaruhi pada tataran pelaksanaan program kegiatan target tahunan disamping itu factor
penyebab Kendala SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan
a. Terbatasnya SDM Dinas Koperasi Usaha Mikro dan tenaga kerja sebagai tenaga tekhnis Pembina
di Lapangan maupun Pembina administrasi Pembukuan Koperasi.
b. Luasnya lokasi jangkauan Koperasi Usaha Mikro dan tenaga Tenaga Kerja
c. Terbatasnya sarana yang ada Berikut Table Pencapaian Kinerja
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD *) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Jumlah Koperasi aktif ________________ x 100 %
Jumlah koperasi yang ada
168 280 384 394 404 180 218 358 380 386 107.14 128.44 93.23 96.45 95.54
217 304 408 418 428 221 226 407 430 440 98.19 74.34 99.75 102.87 102.80
77.42 92.11 94.12 94.26 94.39 81.45 96.46 87.96 88.37 87.73 105.21 104.72 93.46 93.75 92.94
2 Jumlah UMKM 15.500 20.000 21.000 22.000 23.000 15.481 19.982 20.000 20.820 26.655 99.88 99.91 95.24 90.52 115.89
Realisasi capaian idikator kinerja pada jumlah koperasi aktif berbanding dengan jumlah koperasi yang ada mengalami Penambahan dari target yang ditentukan.
hal tersebut dikarenakan ada pembentukan koperasi secara regular yang difasilitasi oleh propinsi jawa timur dalam rangka pemberdayan masyarakat perempuan
dengan membentuk koperasi wanita ( Kopwan ), program tersebut member kontribusi pencapaian terhadap target, sehingga target yang ada di renstra untuk capaian
jumlah koperasi aktif mengalami pertumbuhan yang meningkat, disisi lain peningkatan tersebut dikarenakan adanya pembentukan koperasi yang datang dari
masyarakat sendiri atau secara SWADAYA. Akan tetapi Pada tahun-tahun setelah selesai pembentukan koperasi secara regular mengalami penurunan capaian target hal
tersebut di karenakan target yang dicanangkan dalam renstra terlalu tinggi sehingga mengalami penurunan dari tahun pada saat ada program dari propinsi tersebut
Pada sektor pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terus mengalami perkembangan hal ini dikarenakan sektor UMKM adalah sektor yang
bertahan terhadap terpaan krisis moneter dan disamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pelaku usaha yang jumlahnya mendominasi karena disamping
UMKM memiliki keunggulan potensi usaha ekonomi lokal, menyebar luas di seluruh pelosok wilayah, dan UMKM bergerak di hampir seluruh bidang / lapangan usaha
merupakan sektor yang mudah digarap.
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Sampang
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
THN 2008 THN 2009 THN 2010 THN 2011 THN 2012 THN 2008 THN 2009 THN 2010 THN 2011 THN 2012 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 12 13 14 15 16 -17 -18
BELANJA 2,851,255,176 4,866,264,965 3,981,267,355 6,243,568,013 5,655,156,702 2,549,319,216 4,218,293,069 3,698,162,846 5,954,732,038 5,191,576,592 89 87 93 95 92 560,780,305 528,451,475
BTL 1,024,342,676 1,582,784,765 1,502,579,563 1,600,107,023 1,742,745,167 987,664,224 1,365,486,897 1,457,263,425 1,574,834,798 1,024,342,676 96 86 97 98 96 143,680,498 7,335,690
BL 1,826,912,500 3,283,480,200 2,478,687,792 4,643,460,990 3,912,411,535 1,561,654,992 2,852,806,172 2,240,899,421 4,379,897,240 3,522,942,755 85 87 90 94 90 417,099,807 392,257,553
. *) diisikan dengan nama SKPD **) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota ***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD
Pagu anggaran pada tahun awal renstra 2008 lebih renda dari tahun 2009 hal ini dikarena pada renstra terdapat prioritas kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun ke
dua sehingga membutuhkan dana yang lebih, hal ini karena ada kemauan baik secara politis untuk memberdayakan masyarakat Miskin terutama pelaku usaha mikro kecil
dam menengah. Pada tahun ketiga karena ada Surat Gubernur tanggal 3 September 2009 Nomor : 518/6396/103.2/2009, tentang Pembentukan Koperasi Wanita Tingkat
Kabupaten/Kota mengharuskan melakukan pendampingan sehingga segenap kemampuan tercurah demi terlaksananya pembentukan kopwan yang belum selesai di tahun
2009 . Maka program kegiatan pembentukan koperasi wanita yang belum diselesaikan akan dilaksanakan tahun 2010 akibatnya skala prioritas tugas yang belum
terselesaikan itu menjadi tuntutan sehingga mengakibatkan pendanaan mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya. Sehingga tahun ke 2 periode rensta merupakan
tahun anggaran dan realisasi yang dapat dikatakan baik.
Sedangkan rasio rata-rata pertumbuhan antara anggaran dan realisasi anggaran selama periode renstra menunjukan kesesuai artinya tidak terlalu banyak selisih
antara anggaran dan realisasi. Sedangkan pada Belanja tidak langsung rata-rata pertumbuhan mengalami gep perbedaan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan pada
perode akhir renstra yaitu tahun 2012 mutasi kepegawai serta banyaknya pegawai yang purna tugas mengakibatkan belanja tidak langsung seringkali teradopsi SKPD lain
sehingga diperlukan optimalisasi penggunaan dana pemberdayaan untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM, yang meliputi peningkatan kapasitas usaha dan
kompetensi SDM pengelola Koperasi dan UMK Jadi secara umum penyerapan realisai anggaran selama periode renstra mengalami peningkatan dari tahun ketahun,
Anggaran 2009 hanya terserap 86,89 persen, lalu menjadi 92,89 persen pada 2010. tahun berikutnya 2011 menjadi 95,37 persen kecuali tahun 2012 penyerapan anggaran
berkutat pada angka 91,80
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOPERSI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan dan Renstra Dinas Koperasi
Usaha Mikro dan tenaga Kabupaten Sampang, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan
Hasil analisis terhadap KLHS. Hasil tersebut akan berimplikasi sebagai tantangan
dan peluang bagi pengembangan pelayanan Renstra Dinas Koperasi Usaha mikro
dan tenaga kerja Kabupaten Sampang pada lima tahun mendatang. Bagian ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan
arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
Tabel.T-IV.C.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi
Sasaran pada Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Persentase koperasi aktif
jumlah koperasi meningkat dan pertumbuhan kualitas menurun
Meningkatnya jumlah koperasi aktif
Meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM
2 Jumlah UMK baru
Peningkatan jumlah Usaha mikro Meningkat dengan volume asset meningkat
Peningkatan jumlah UMKM Meningkat dengan volume asset meningkat
Meningkatnya pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
3
IKM Pelayanan Koperasi UMK dan Ketenagakerjaan
Pelayanan Koperasi,Usaha Mikro dan Ketenagakerjaan meningkat
Pelayanan Koperasi,Usaha Mikro dan Ketenagakerjaan meningkat dengan tersedianya berbagai fasilitas pelayanan
Pelayanan Koperasi,Usaha Mikro dan Ketenagakerjaan meningkat dengan fasilitasi klasifikasi data prioritas layak pemberian pembinaan
4 Pencari kerja yang ditempatkan
Pencari kerja yang ditempatkan mengalami fluktuatif ketidak konsistenan
pencari kerja yang ditempatkan fluktuatif seiring dengan peluang kesempatan kerja yang teredia
pencari kerja yang ditempatkan sebanding perluasan pembukaan perluasan lahan transmigrasi
Bahwa Capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja kabupaten Sampang yaitu Persentase koperasi aktif, Jumlah UMK baru, IKM Pelayanan Koperasi Usaha Mikro dan Pencari kerja yang ditempatkan menunjukan peningkatan yang tidak konsinten dari tahun ketahun sehingga secara langsung pertumbuhan ini member kontribusi terhadap pencapaian jumlah koperasi aktif dan
jumlah Usaha Mikro serta peningkatan tenaga kesempatan kerja. Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi jawa Timurm mengalami jumlah peningkatan seiring pemberian fasilitasi bagi koperasi yang bekerja baik serta Di Dinas Tenaga Kerja Provinsi jawa Timur memberi fasilitasi pelatihan skill bagi para pencari kerja akan tetapi kondisi yang fluktiatif menimbulakan akses penerimaan tenaga kerja oleh industri tidak menentu.
1. Hasil telaahan Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja terhadap RTRW
Dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:
1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
Tabel.T-IV.C.2 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Sampang
No Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat
Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kawasan Peruntukan Industri
kawasan industri lebih menyatu dengan kawasan pemukiman
Terbentuknya klaster bisnis diwilayah sepanjang kawasan pesisir
Peningkatan jumlah usaha baru yang memenuhi standart tata ruang wilayah
Pengembangan dan pemantapan kawasan industri sebagai Pusat Kegiatan industri
2 Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan lokasi strategis masih dalam peran usaha pelestraian dan pemanfaatan asset budaya
Terbentuknya paguyupan potensial menjadi daya tarik pariwisata Potensi pasar
Peningkatan jumlah usaha baru yang memenuhi standart tata ruang wilayah
Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi(PKLp) yaitu perkotaan perkotaan Kedungdung dan perkotaan Ketapang
3 Kawasan Perdagangan dan Jasa
Sentra bisnis dengan pusat karang penang
Terbentunya pusat tempat fasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat (sisi permintaan) dan (sisi
Peningkatan jumlah usaha baru yang memenuhi standart tata ruang wilayah
Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi(PKLp) yaitu perkotaan perkotaan Kedungdung
No Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat
Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
penawaran);
dst
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. Cara pengisian tabel diatas:
Telaah terhadap Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sampang menghasilkan pembagian
wilayah pelayanan untuk penumbuhan usaha bagi masyarakat. Pembagian tersebut
didasarkan pada potensi produk unggulan wilayah yang berkembang. Arahan Lokasi
Pengembangan meliputi:
1. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Sampang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten dimana Pusat industri sebagai pusat produksi dan pengolahan barang Jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/ bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yakni sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah
2. PKLp I dengan pusat Perkotaan Ketapang. Wilayah kecamatan yang termasuk di
dalam wilayah pelayanan adalah Kecamatan Ketapang, Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Sokobanah. Fungsi pengembangan utama sebagai pusat pengembangan kawasan agroindustri, perikanan laut, dan hortikultura. Kegiatan pelayanan:
Pengembangan kegiatan agroindustri (agribisnis, hortikultura dan pertanian pangan);
Pengembangan kawasan perikanan laut dan darat;
Pengembangan jalur wisata; serta
Pengembangan kawasan peternakan
3. Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Kawasan (Terbentunya pusat tempat
sentra kerajinan di wilayah karang penang dan paguyupan di wilayah kedungdung dan tambelangan)
Tabel.T-IV.C.3
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sampang
No Rencana Pola Ruang/lokasi
pengembangan
Pola Ruang Saat Ini ( RTRW )
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan FOR TO RTRW
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Lokasi pengembangan Kawasan Monument, indoor, tadden
Pkl sepanjang jalan pasar srimangunan, dan dirumah masing-masing
Relokasi ke tempat indoor, monument, sepanjang jalan tadden
Terbentuknya kelompok , klaste dan sentra yang memenuhi pola ruang
Pemberdayaan terhadap kelompok pkl , klaster, dan Sentara yang sudah memenuhi tata ruangg
2
Lokasi pengembangan Jl. Raya banyuates, Jl. Raya Ketapang,
Sepanjang potensi wilayah masing-masing, dirumah-rumah
Penentuan titik lokasi Paguyupan bagi PKL dan sentra supaya dapat diakses
Terbentunya paguyupan, sentra yang mudah diakses
Fasilitasi terhadap penumbuhan paguyupan dan sentra
3
Lokasi pengembangan Jl. Raya kedungdung, Jl. Raya pangarengan,
Sepanjang potensi wilayah masing-masing, dirumah-rumah,
Sebagai pusat promosi sentra, PKL dan dalam rang memotong jalur distribusi barang dan jasa
Pembentukan pahuyupan retil pertokoan
Jalin kemitraan
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sampang menghasilkan penentuan
idikator pemanfaatan ruang wilayah yang menjadi titik focus lokasi usaha bagi PKL untuk
kedepannya akan dilakukan pembinaan terhadap pemanfaatan lokasi oleh pelaku usaha
PKL. Rencana pola ruang itu adalah ;
1. Kawasan Monument, indoor, tadden dengan pengalokasian untuk Pkl sepanjang jalan
pasar srimangunan, dan dirumah masing-masing
2. Jl. Raya banyuates, Jl. Raya Ketapang dengan pengalokasian untuk paguyupan dan
PKL Sepanjang potensi wilayah masing-masing, dirumah-rumah
3. Jl. Raya kedungdung, Jl. Raya pangarengan, dengan pengalokasian untuk Sentra dan
PKL Sepanjang potensi wilayah masing-masing, dirumah-rumah
2. Hasil analisis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terhadap KLHS
KLHS memuat kajian antara lain;
1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Tabel.T-IV.C.4
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Sampang
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
a. Pengembangan Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKL).
b. Penyusunan rencana rinci kawasan PKLp
c. Pengemb
angan pusat perdagangan dan jasa
d. Pengembangan jasa transportasi yang saling terkoneksi
e. Pengembangan agribisnis Pengembangan terminal tipe C
Pembinaan terhadap pelaku usaha sektor real
Dampak positif terhadap isu strategis muncul dari kegiatan penyusunan studi pengembangan kawasan industri dan sentra industri karena dalam studi tersebut akan dikaji bagaimana mewujudkan kawasan industri yang berwawasan lingkungan.
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
menimbulkan multiplier effek secera ekonomi. Pembangunan yang semakin meningkat disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di setiap tahun, mempunyai konsekuensi terhadap meningkatnya timbulan volume sampah
Terhambatnya jalur distribusi barang dan jasa serta tidak menentunya aktifitas jual beli oleh pelaku usaha
. Suatu program/kegiatan dalam pembiayaannya tidak harus 100% dari pemerintah, namun bisa juga dengan bantuan swadaya masyarakat jika memungkinkan, seperti pembangunan infrastruktur maupun fasilitas yang lain, maupun kemitraan dengan pihak swasta. Pemberdayaan masyarakat. Kemitraan dengan pihak swasta.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
1. Mengoptimalkan konsep agrowisata
2. Pengembangan agroindustri
3. Pengembangan agropolitan
Pengembangan sentra-sentra pertanian dan pariwisata agribisnis
4. Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian
Pelayanan terhadap penerapan konsep agrowisata, agroindustri, agropolitan dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian
Penumbuhan wira usaha disektor reel seperti agrowisata, agroindustri, agropolitan dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Peningkatan kapasitas produktivitas pertanian sustainable
Pembinaan fasilitasi terhadap kampong produk yang bertumpu pada potensi local
Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif bagi KUM
5.
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Kejadian alam yang berulang setiap tahun di Kabupaten Sampang, seperti kekeringan pada saat musim kemarau dan banjir saat musim penghujan berdampak pada aktifitas ekonomi masyarakat
Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah dan Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
6.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Produktivitas dan komuditas Keanekaragaman hayati belum belum member nilai tambah maksimal
Pendampingan Peningkatan Produksi Usaha Koperasi di Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Catatan perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
sampang dari hasil telaahan terhadap memuat kajian KLHS member arahan untuk:
1. penyusunan studi pengembangan kawasan industri dan sentra industry;
2. pembangunan infrastruktur maupun fasilitas yang lain, maupun kemitraan dengan
pihak swasta. Pemberdayaan masyarakat melaui Kemitraan dengan pihak swasta (
CSR ).
3. Penumbuhan wira usaha disektor rIIl seperti agrowisata, agroindustri, agropolitan
dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian;
4. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
5. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
6. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi hal yang
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian
yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam
jangka panjang.
Permasalahan yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
adalah belum terumusnya kebijakan teknis pada obyek sasaran program kegiatan
sehingga target sasaran pada RPJM seringkali tidak diembannya pada Renca Kerja
Tahunan dan juga belum dipunyainya data keragaan Koperasi Usaha mikro dan
tenaga kerja yang akurat yang menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan
sehingga arah pembinaan belum menghasilkan manfaat/Benefit dan Dampak yang
benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan
tugas dan fungsi ini adalah:
1. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD ; 2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kabupaten/kota; 3. Hasil telaahan RTRW; dan 4. Hasil analisis KLHS
Informasi tersebut dapat disusun kedalam contoh tabel matriks sebagai berikut:
Tabel.T-IV.C.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Kabupaten Sampang
Aspek
Kajian
Capaian/Kondis
i Saat ini
Standat yang
Digunakan
Faktor yang
Mempengaruhi Permasalaha
n Pelayanan
SKPD
INTERNAL
(KEWENANG
AN SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGA
N SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Hasil
Analisis
gambaran
pelayanan
Persentase
koperasi aktif
Permenkop
Nomor 10
Tahun 2015
tentang
Peningkatan
Pembinaan
pada koperasi
gerakan,
Perubahan pola
koperasi yang
berdasar
kegotong
Jumlah Tenaga pembinaan kurang dan lemahnya kompetens
Aspek
Kajian
Capaian/Kondis
i Saat ini
Standat yang
Digunakan
Faktor yang
Mempengaruhi Permasalaha
n Pelayanan
SKPD
INTERNAL
(KEWENANG
AN SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGA
N SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SKPD kelembagaan
koperasi
Adanya PPKL
dan tenaga
enterpreneur
royongan
menjadi asas
capitalis
i person di bidang koperasian
Persentase
Peningkatan
UMK
Permen
Koperasi
Nomor 10
Tahun 2016
tentang
Pendataan
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Pemberian
Fasilitasi Pada
UMK. dan
Pelaksanaan
perda tentang
produk
unggulan
Akses
pendanaan/
Minimnya dana
dan jumlah
KUMKM yang
difasilitasi
dalam kegiatan
pameran baik
tingkat nasional
maupun
regional Bahan
Baku dan
Teknologi,
Maningkatnya Jumlah UMK yang belum terdata berdasarkan urusan bidang jenis usahanya
Jumlah
LKM yang aktif
Targe
t Sasaran
Terlaksananya
kegiatan
menghipun
dana guna
pemenuhan
barang dan
jasa pada
masyarakat
Melem
ahnya
Kelembagaan
LKM sebagai
akses
permodalan
bagi
masyarakat
Minim
nya Dana
pembinaan pada
LKM,
munculnya UU
No 1 Tahun
2013 Tentang
OJK
Keharusan LKM yang ada harus sesuai dengan OJK yang memberi jaminan atas kegiatan dimasyarakat
Hasil
Analisis
Renstra
K/L dan
Renstra
Provinsi
Penumbuhan
Kinerja Usaha
Koperasi
Target Sasaran
Lainnya
Kualitas
pembinaan
yang
berkesinambun
gan
system
berbasisi
capitalis
kompetensi SDM masih minim
Aspek
Kajian
Capaian/Kondis
i Saat ini
Standat yang
Digunakan
Faktor yang
Mempengaruhi Permasalaha
n Pelayanan
SKPD
INTERNAL
(KEWENANG
AN SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGA
N SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penumbuhan
Wirausaha Baru
dan Kualitas
UMKM
Target Sasaran
Lainnya
pemberdayaan
bagi lulusan
Sarjana yang
masih
menganggur
attitude, skill,
knowledge,
experience,
respons
ibilities dan
accountability
Masih minimnya SKPD memanfaatkan potensi sarjana muda pengangguran
Hasil
telaahan
RTRW
Pengembangan
dan pemantapan
Perkotaan
Sampang
sebagai Pusat
Kegiatan Lokal
(PKL) atau
sebagai ibu kota
kabupaten
Dokumen
RTRW
Kabupaten
Sampang
Maping WUB,
Sentra, Klaster ,
paguyuban
PKL
Pengrelokasian
PKL melalui
Perda
Minimnya Pengelompokan Data pelaku Usaha
Hasil
Analisis
KLHS
kawasan
permukiman,
pertanian,
perikanan,
pariwisata,
industri,
kawasan
hutan/lindung
kritis,
perkebunan, dan
pertambangan/
penggalian.
Dokumen
KLHS
Kabupaten
Sampang
Pemberdayaan
terhadap para
pelaku usaha
KUMKM
DiKabupaten
Sampang
terdapat 2 unit
pasar umum dan
59 pasar desa
yang tersebar di
seluruh
kecamatan
kurang tersedianya fasilitas lokal industri yang berwawa¬san lingkungan
isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis kondisi
daerah, lingkungan eksternal dan masukan dari seluruh unit kerja (Satuan Kerja
Pemerintah Daerah/SKPD) maupun stakeholders di wilayah Kabupaten Sampang.
Kondisi daerah yang dianalisis meliputi kondisi perekonomian, potensi sumberdaya
(alam, manusia, buatan), sosial kemasyarakatan dan lingkungannya. Lingkungan
eksternal yang dianalisis meliputi kondisi sosial-ekonomi, berbagai kebijakan pemerintah
(dari pusat ,Propinsi dan Kabupaten) yang berkaitan dan perkembangan
pemberdayaan teknologi yang dapat mempengaruhi ke akses Koperasi Usaha mikro dan
tenaga kerja
Tabel.T-IV.C.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
N
o
Isu Strategis
Dinamika
Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
(
1) (2)
(3) (4) (5)
1
AFTA / Pasar
Bebas
Daya Saing Indonesia
masih di bawah
Singapura, Malaysia, dan
Thailand utamanya
dalam menghadapi MEA
Koperasi dan UMKM dalam
hal kecepatan penguasaan
teknologi dengan produk
permintaan pasar masih
rendah
ENTERPRENEUR
2 EKONOMI
SYARIAH
Kesenjangan dalam
struktur ekonomi syariah
dan ekonomi
konvensional
Paradigma Koperasi berbasis
keanggotaan dan koperasi
berbasis modal/ capital serta
berbasis syariah
Pertahanan krisis
moneter
3 -
Belum optimalnya
kelembagaan dan manajerial
koperasi
Distrukturisasi
usaha KUD
4 -
UU No 1Tahun 2013
Tentang LKM
LKM harus mendapat izin
usaha dari OJK
Bank UMKM
5 -
UMKM pasca suramadu Masih rendahnya minat
wirausaha muda
Pengusaha Belum
Siap
6 - Masih lemahnya daya
saing produk daerah
7 -
Belum optimalnya
penggunaan potensi
lokal untuk industri
kreatif
8 - Masuknya Produk Luar
negeri
9 Online Data
Sistem ( ODS )
Koperasi ber Sertifikat
NIK
Prioritas Koperasi sehat
Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah bertugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan
kebijkan teknis di bidang KoperasiUsaha mikro dan tenaga kerja beserta pemangku
kepentingan lainnya, hal ini didasarkan pada keadaan kondisional yang setiap waktu akan
selalu berubah sesuai dinamika isu-isu terkini oleh kerenanya perlua adanya klasifikasi
terhada isu –isu yang terus berkembang hal ini di maksudkan agar didapat isu strategis
yang nantinya dapat mendukung terhadap pencapaian Visi Misi dari kepala daerah sebagai
amanah yang harus diemban oleh SKPD sesuai dengan bidang urusanya masing –
masing. Pengklasifikasian ini dapat mendorong kita untuk berpikir tentang masa depan
secara kreatif tanpa memikirkan kendala seperti anggaran.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Menelaah Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil
kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang
akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Sampang yang telah
dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sampang adalah :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional
2. Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau
3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukung lingkunga
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan Pembangunan
Dinas koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang terkait visi
dan misi kepala daerah yaitu mempunyai tugas dan fungsi Sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 46 Tahun
2008, Tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja
Kabupaten sampang dan mempunyai tugas pokok :
“ Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Bidang
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah”.
yaitu mengemban misi 4 yang berorentasi pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan menciptakan investasi yang
kondusif bagi pertumbuhan Koperasi dan UMKM, Menciptakan Daya Beli Masyarakat
yang tinggi pelalui peningkatan pendapatan sektor koperasi dan UM, menciptakan
lapangan kerja lewat penumbuhan wira usaha baru UMK, mengembangkan sentra
industri UMK melalui bahan baku lokal
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi : Mewujudkan system Birokrasi yang sehat, Masyarakat yang kuat, dan
Lingkungan Bersahabat, demi Terciptanya Kabupaten Sampang Yang
Bermartabat
N
o
Misi dan Program
KDH dan Wakil
KDH terpilih
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(
1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
1
Program penciptaan
iklim Usaha Kecil
Menengah yang
kondusif
Peningkatan Jumlah
UMK
Akses pendanaan/
modal minim, Bahan
Baku dan Teknologi,
serta
Pembuatan grand
Desain
pengembangan
produk daerah UM,
Tercukupinya Dana
2
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Jumlah Kemitraan antara
Koperasi dengan
BUMN/S (Unit)
Belum optimalnya
kelembagaan dan
manajerial koperasi
karena rendahnya
kualitas sumberdaya
manusia
Program PKBL
/SCR, ,
Jumlah Kemitraan
antara UMK dengan
BUMN/S
Kodisi usaha dan
jaringan pasar
KUM sangat
terbatas,
Legalitas usaha
dan administrasi
kelembagaan
yang sangat tidak
memadai,
Magang, alih
teknologi,
Enterpreneur
3
Program
Pengembangan
Sistem
Pendukung
Usaha Bagi
Koperasi Dan
Usaha Mikro Kecil
Menengah
Peningkatan
akses permodalan
bagi koperasi dan
UM
Usaha
Koperasi UM
belum bankable,
Strategi
operasional
pengembangan
koperasi kurang
mantap,
konsisten dan
berkelanjutan
Kode
dan daftar
program
kegiatan
permendagri no
13 tahun 2006:
Koordinasi
penggunaan
dana
pemerintahan
bagi KUM
4
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Persentase
koperasi aktif
kualitas
sumber daya
manusia
dilingkungan
koperasi baik dari
pemahaman
perkoperasian
maupun bisnis
umumnya rendah
penyuluh
an dan
pelatihan ,
Mengoptimalkan
peran tenaga
PPKL
,Fasilitator,
TKB,
pendampingan
dan advokasi,
5
Program
Utama
Pemberdayaan
Usaha Skala
Mikro
Persentase
peningkatan
kesehatan lembaga
LKM
OJK
mengharuskan
LKM harus
mendapatkan izin
usaha,
Pelibata
n pelaku sektor
keuangan
informal dan
masyarakat
sebagai
partisipan
pengembangan
LKM, Banyak
pelaku usaha
kecil yang
belum terlayani
lembaga
keuangan
(perbankan)
Persentase
Peningkatan
kesehatan lembaga
Sentra
kurangnya
pelatihan
teknologi
produksi, dan
terbatasnya
akses pasar
pembina
an yang
berkelanjutan
dan terpadu
utamanya pada
aspek teknologi,
pemasaran,
SDM dan
penguatan
kelembagaan,
Adanya bantuan
mesin produksi
6
Program
Pengembangan
Koperasi
Peningkatan
dan pengembangan
jaringan kerjasama
usaha koperasi
melaui
Kesepakatan MoU
Lemahnya
produk usaha
koperasi untuk
bisa dipasarkan
Rendahn
ya SDM
Anggota
pengurus
koperasi
7
Program
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi
pelaku
transmigrasi
terhadap layanan
fasilitasi sertifikat
lahan kerap dialih
tangan ke orang
Ketergant
uangan pelaku
transmigrasi
terhadap layanan
fasilitasi
peningka
tan fasilitas
sarana dan
prasarana
lain
8
Program
Pembinaan
Lingkungan
Sosial
layanan
Penguatan sarana
dan prasarana
kelembagaan
pelatihan
ketercuku
pan sarana
penunjang
pelatihan
berdasar yang
didasarkan pada
potensi kekayaan
wilayah
data
klasifikasi
potensi wilayah
9
Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
aktualisasi
fungsi dewan upah
kabupaten
reklunsias
i pelaku usaha
dengan pekerja
jaminan
Upah Minimum
Kabupaten
1
0
Program
Peningkatan
Kesempatan
Kerja
layanan
SKPD terhadap
potensi kelulusan
pada peluang
kesempatan kerja
Pengemb
angan
kelembagaan
produktifitas dan
pelatihan
kewirausahaan
Belum
adanya skala
data prioritas
Sasaran target
pelatihan
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi ini mengemukakan apa saja
faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah
Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi dan menyusun factor –faktor baik yang
bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi
penenganan permasalahan.Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:
Tabel.T-IV.C.1 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
N Sasaran Jangka Permasala Sebagai Faktor
o Menengah Renstra K/L han
Pelayanan
SKPD
Provinsi/Kabupat
en/Kota
Pengham
bat
Pendoro
ng
(
1) (2) (3) (4) (5)
1
Peningkatan dan
perluasan jaringan
usaha, dan akses
permodalan
(kredit usaha) bagi
perempuan melalui
pengembangan Koperasi
Wanita
Masih
terbatasnya
dampak fasilitasi
bagi peningkatan
akses
permodalan bagi
koperasi dan
Usaha Mikro
Usaha
Koperasi dan
Usaha Mikroa
belum bankable,
Strategi
operasional
pengembangan
koperasi kurang
mantap,
konsisten dan
berkelanjutan
Program
koperasi
wanita di
Jawa
Timur
yang
mendap
at dukungan
penuh
dari
pemerint
ah provinsi
2
Memperluas
jaringan akses
permodalan Usaha Mikro
melalui peran stimulasi
pemerintah sebagai
stimulan, lembaga
keuangan bank dan non
bank, dengan
mengutamakan
pendapingan kepada
UMK untuk kelancaran
pembiayaan usaha
Masih
terbatasnya
fasilitasi dan
pendampingan
dikarenakan
cakupan koperasi
jatim yang luas
Belumopti
malnya
kelembagaan dan
manajerial
koperasi karena
rendahny kualitas
sumberdaya
manusia
Peran
provinsi Jawa
Timur
memberikan
jaminan
kredit yang
besar Program
PKBL /SCR,
N
o
Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
Permasala
han
Pelayanan
SKPD
Provinsi/Kabupat
en/Kota
Sebagai Faktor
Pengham
bat
Pendoro
ng
(
1) (2) (3) (4) (5)
3
Memperluas
cakupan target group,
substansi pendidikan dan
pelatihan UMKM untuk
efisiensi dan efektivitas
proses usaha, termasuk
manajemen pemasaran
Masih
terbatasnya
sumberdaya
dalam
memfasilitas dan
mengembangkan
LKM
Masi
rendahnya
Kualitas
SDM
Aparatur
Pembina UMK di
Kabupaten /Kota
Dalam
pembinaan dan
pengawasan
KUM
Dukung
an
Pemerin
tah Pusat,
Kabupaten/Kota
, Serta
stakeholders
dalam
pemberdayan
KUM cukup
tinggi
4
Penyediaan dan
perluasan akses pasar
bagi UMK dengan
mengutamakan tujuan
pasar dalam negeri,
selanjutnya didorong
untuk mampu bersaing
ke pasar internasional
Masih
terbatasnya
sumberdaya
dalam
memfasilitas dan
mengembangkan
LKM
Masih
terbatasnya
berbagai event
pameran maupun
event lainnya
dalam
memperluas
akses pasar
Besarny
a dukungan
dan komitmen
Pemprov. Jatim
terkait
pemberdayaan
Koperasi Usaha
Mikro yang
dibuktikan
melalui
berbagai
kebijakan yang
telah
ndikeluarkan
N
o
Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
Permasala
han
Pelayanan
SKPD
Provinsi/Kabupat
en/Kota
Sebagai Faktor
Pengham
bat
Pendoro
ng
(
1) (2) (3) (4) (5)
5
Meningkatkan dan
Memperluas
pengembangan LKM
pedesaan untuk
mendukung
pengembangan koperasi
dan Usaha Mikro
Masih
terbatasnya
jumlah tenaga
perkoperasian dan
UMKM yang
kompeten
Belum
dimilikinya
Data
seluruh potensi
KUMKM secara
up to date
Adanya
komitmen
pengembangan
KUM
6
Mendorong
tumbuhnya wirausaha
kelas menengah baru
yang bergerak di sektor
UMK melalui
pelatihan budaya usaha
dan kewirausahaan, dan
bimbingan teknis
manajemen usaha serta
akses permodalan
Masih
terbatasnya
jumlah
tenaga
perkoperas
ian dan
UMK yang
kompeten
Masih
rendahnya
Kualitas
SDM
Aparatur
Pembina
KUM di
Kabupate
n/Kota
dalam
pembinaan
dan
pengawasan
Dukunga
n
Pemerint
ah Pusat,
Kabupat
en/Kota,
serta
stakeholders
dalam
pemberd
ayaan
KUM
cukup tinggi
N
o
Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
Permasala
han
Pelayanan
SKPD
Provinsi/Kabupat
en/Kota
Sebagai Faktor
Pengham
bat
Pendoro
ng
(
1) (2) (3) (4) (5)
KUM
7
Pelayanan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
besaran
kasus yang
diselesaikan
dengan
Perjanjian
Bersama
fungsi
layanan
pengawas
ketenagakerjaan
kurang maksimal
Fasilitasi
penyelesaian
prosedur
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial
8
Perluasan
layanan informasi
transmigrasi
Perluasan
kesempatan kerja
dan penyediaan
lapangan kerja
Meningkat
kan kompetensi/
kapasitas
angkatan kerja
Peningk
atan kerjasama
dengan daerah
sasaran
transmigrasi
Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra K/L merupakan penjabaran dari
sasaran umum dan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan kementerian Koperasi
Usaha mikro dan tenaga kerja. Masing-masing Sasaran Strategis dilengkapi dengan
permaslahan pelayanan yang menjadi asumsi untuk dapat diselesaikan dalam rangka
mencapai sasaran yang sudah dicanangkan yang didalamnya termuat juga target kinerja
yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kementerian
Koperasi dan UM, disamping itu memberikan arahan ada nya factor penghambat dan
pendorong untuk mencapai sasaran sehingga lebih terarah dan focus.
Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja yang dilaksanakan melalui program,
kegiatan maupun output, harus dilaksanakan secara sikron dan terintegrasi.
Kementerian koperasi dan UKM melaksankan kemitraan strategis dengan
kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat serta organisasi masyarakt,lembaga
profesi, pelaku usaha berdasarkan prinsip kesetaraan
Tabel TIV.C.1
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Telaahan Renstra
Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
N
o
Sasaran
Jangka
Menengah
Renstra SKPD
Provinsi
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Sebagai Faktor
Pengham
bat
Pendor
ong
(
1) (2) (3) (4) (5)
1
Peningkat
an iklim usaha
yang kondusif
bagi Koperasi
dan UM
Belum
terwujudkan
pemberdayaan
Koperasi dan
UM yang lebih
koordinatif dan
partisipatif
Masih
Minimnya
peningkatan
peran Lembaga-
Lembaga swasta
dan masyarakat
secara aktif
menyed
iakan regulasi/
kebijakan
nasional dan
daerah
yang
mendukung
pemberdayaan
Koperasi dan
UM;
serta
menurunkan
pungutan yang
menghambat
perkembangan
usaha
Koperasi
2
Peningkat
an akses kepada
sumber daya
produktif
Belum maksimal
peningkatan akses
Koperasi dan UMK
kepada sumber daya
produktif terutama
peningkata
n akses teknologi,
akses pasar dan
pemasaran bagi
koperasi dan UMK
melalui
KUR sebagai
bagian penting
untuk
mening
berkaitan
dengan
jangkauan dan jenis
sumber pembiayaan
yang sesuai dengan
kebutuhan dan
perkembangan usaha
Koperasi dan
UMK
masih rendah. katkan usaha
masyarakat
yang dapat
menurunkan
tingkat
kemiskinan
3
Pengemba
ngan produk dan
pemasaran bagi
Koperasi dan
UMK
Minimnya keikut
sertaan pengembangan
produk Koperasi
dan UMK yang
berkualitas, inovatif dan
kreatif
yang bersaing
baik di pasar domestik
maupun mancanegara
Produk-
produk Koperasi
dan UMK tidak
berdaya saing
karena berada
pada sektor yang
cepat jenuh dan
berkualitas rendah
Perwakil
an Asosiasi
bidang
pemasaran
4
Penguata
n kelembagaan
Koperasi
Masih lemahnya
untuk pengembangan
praktek berkoperasi
yang sesuai nilai, jati
diri, prinsip dan
asas Koperasi.
Disorentas
i kegiatan usaha
koperasi dari
untuk memenuhi
kebutuahan
anggota menjadi
keperluan
pengembangan
bisnis koperasi
memfa
silitasi
perkembangan
usaha anggota
dan
peningk
atan
kesejahteraan
anggota
5
Meningkat
nya Pengetahuan
dan keterampilan
Managerial SDM
kualitas sumber
daya manusia
dilingkungan koperasi
dan UMK baik dari
sebagian
pengurus
koperasi dan
UMK belum dapat
Pember
ian fasilitasi
untuk memacu
pengembanga
Sasaran pemberdayaan Koperasi dan UMK adalah meningkatkan posisi tawar dan
efisiensi serta menguatnya kelembagaan koperasi sehingga dapat turut memperbaiki
kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang
ditimbulkannya. Sedangkan sasaran pemberdayaan UMK adalah makin meluasnya
lapangan kerja yang bisa disediakan, meningkatnya secara signifikan kontribusi UMK
terhadap perekonomian daerah dan makin meningkatnya pemerataan pendapatan. Adapun
sasaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara umum sebagai mana tersebut diatas
itu memberikan arahan tujuan yang hendak diacapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Timur
di Bidang
Koperasi
dan UMK
pemahaman
perkoperasian maupun
bisnis umumnya rendah
memahami dan
atau menerapkan
asas-asas dan
prinsip-prinsip
dasr koperasi
masih dijalankan
secara manual
n Koperasi dan
UKM
berbasi
s teknologi,
6
Pelayana
n Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial
besaran kasus
yang diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama
fungsi
layanan
pengawas
ketenagakerjaan
kurang maksimal
Fasilita
si
penyelesaian
prosedur
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial
7
Perluasan
layanan informasi
transmigrasi
Perluasan
kesempatan kerja dan
penyediaan lapangan
kerja
Meningkat
kan kompetensi/
kapasitas
angkatan kerja
Pening
katan
kerjasama
dengan daerah
sasaran
transmigrasi
Sasaran strategis Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur memuat juga
permaslahan pelayanan yang menjadi asumsi untuk dapat diselesaikan dalam rangka
mencapai sasaran yang sudah dicanangkan yang didalamnya terdapat juga target kinerja
yang terukur dalam formulasi untuk waktu periode renstar 5 tahun dan target itu akan
dijabarkan dalam bentuk program kegiatan yang diemban tiap tahun oleh SKPD Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari
implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah /RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
/KLHS, Analisis adanya RTRW Kabupaten yang disusun dengan kedalaman substansi
sesuai dengan ketelitian atau skala petanya yang disertai dengan unit analisis yang
digunakan dalam RTRW kabupaten adalah unit kecamatan dengan sistem pemenuhan
prasarana dan sarana dasar.
Rencana untuk pembentukan pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki di
Sampang dengan:
a) Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Sampang sebagai Pusat Kegiatan
Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten;
b) Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKL) yaitu perkotaan
perkotaan Kedungdung dan perkotaan Ketapang; serta
c) Pengembangan perkotaan ibukota kecamatan yang bukan sebagai PKL yaitu
sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
Tabel.T-IV.C.1 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
N
o
Rencana Tata
Ruang Wilayah terkait
Tugas dan Fungsi
SKPD
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Faktor
Pen
ghambat
Pend
orong
(
1) (2) (3) (4) (5)
1
Wilayah
pelayanan PKL dan
Sentra meliputi
Kecamatan Sampang,
Camplong, Sreseh,
Wilayah
Relokasi pedagang
PKL masih semrawut
Bel
um
dilakukan
pendataan
PKL
Pem
bentukan
paguyuban
dan
Pemberian
Torjun, Jrengik dan
Pengarengan
fasilitas
2
wilayah
pelayanan PKL dan
pengrajin batik adalah
Kecamatan Ketapang,
Kecamatan Banyuates
dan Kecamatan
Sokobanah
Wilayah
Relokasi pedagang
PKL dan pengrajin
masih berada di
rumah-rumah
Bel
um
dilakukan
pendataan
PKL
Pem
bentukan
paguyuban
dan
Pemberian
fasilitas
3
wilayah
pelayanan PKL dan
Sentra adalah
Kecamatan
Kedungdung,
Kecamatan Robatal,
Kecamatan
Karangpenang,
Kecamatan Omben dan
Kecamatan
Tambelangan
Wilayah
Relokasi pedagang
PKL dipasar masih
belum ada penertiban
Bel
um
dilakukan
pendataan
PKL
Pem
bentukan
paguyuban
dan
Pemberian
fasilitas
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kabupaten Sampang adalah rencana wilayah pelayanan
yang menjadi kewenangang dinas untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di
bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Tenaga kerja sehinggga ada kejelasan formulasi
pemetaan wilayah untuk diarahkan pada pembentukan paguyupan, sentra, klaster dan
pengalokasian para pedagang PKL.
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupten Sampang melakukan
pengelompokan wilayah menjadi tiga wilayah pelayan yaitu meliputi Wilayah pelayanan 1
untuk PKL dan Sentra meliputi Kecamatan Sampang, Camplong, Sreseh, Torjun, Jrengik
dan Pengarengan. wilayah pelayanan 2 untuk PKL dan pengrajin batik adalah Kecamatan
Ketapang, Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Sokobanah. wilayah pelayanan 3 untuk
PKL dan Sentra adalah Kecamatan Kedungdung, Robatal, Karangpenang, Omben dan
Tambelangan. Terhadap pengelompokan wilayah tersebut akan dilakukan pembentukan
dan penggelompokan jenis usaha sehingga kemudahan pembinaan dan akses usaha lebih
terarah dan dapat dengan mudah dukenal oleh masyarakat.
Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap
KLHS.
Tabel.T-IV.C.2 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
N
o
Hasil KLHS
terkait Tugas dan
Fungsi SKPD
Permasalaha
n
Pelayanan
SKPD
Faktor
Pengha
mbat
Pend
orong
(
1) (2) (3) (4) (5)
1
Peningkatan
agropolitan, industri,
dan pariwisata
sarana dan
prasarana
pendukung
agropolitan, industri,
dan pariwisata
Pelaku
usaha UMKM di
bidang
agropolitan,
industri, dan
pariwisata
belum
dikembangkan
secara
maksimal
Saran
untuk
mempromosi
kan produk
ungglan
UMKM
2
struktur pusat
pelayanan dan
pengendalian
perkembangan
kawasan perkotaan
interaksi
desa-kota dalam
meningkatkan
efisiensi pelayanan
usaha UMKM
Belum
normalnya
akses informasi
KUM
Buleti
n Koperasi
New
3
sistem sarana
dan prasarana wilayah
pada agropolitan,
industri dan pariwisata
mutu, dan
jangkauan pelayanan
komunikasi pada
kawasan agropolitan,
pariwisata dan
Belum
optimalnya
saran untuk
mendung
penumbuhan
Progr
am OVOP
dan
Pembinaan
kampong
industry masih
rendah
Usaha KUM
pada tempat
pariwisata dan
agropolitan
produk
unggulan
pada
kawasan
terkait
4
Pengembangan
secara sinergis dengan
agropolitan, industri
berbasis pertanian dan
pariwisata
Akses pasar
komoditas unggul
kampong produk
unggulan masih
kurang maksimal
Pember
dayaan usaha
UMK terhadap
nilai tambah
potensi local
masih kurang
Pemb
erian
ketrampilan
pada dalam
rangka
menambah
nilai
ekonomis
produk
potensi lokal
Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip
memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa yang
akan datang. Rencana pembangunan di Kabupaten Sampang pada saat ini sudah menuju
ke arah pembangunan berkelanjutan, walaupun masih ada beberapa tantangan yang harus
dihadapi untuk benar-benar dapat menjalankan pembangunan yang berkelanjutan.
Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menjaga atau meningkatkan kualitas
lingkungan tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi dan social
Pengembangan secara sinergis agropolitan, industri berbasis pertanian akan menjadi
Perhatiah secara khusus untuk penumbuan Wira Usaha Pemula dan pada setiap lokasi
seperti tempat pariwisata akan diberikan sarana dan prasarana usaha UMK, hal ini
merupakan perwujudan Dari Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Sampan Dalam Rangka
Member Pelayanan Usaha UMK sehingga pada akhirnya penumbuhan pendapata
masyarakat semakin meningkat serta daya beli masyarakatpun menaik
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Analisa isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
dan Tenaga kerja Kabupaten Sampang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi
obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi Kabupaten Sampang selama pelaksanaan
pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2013-2018) serta merupakan dasar utama visi dan
misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kinerja pembangunan
dalam 5 tahun mendatang (2013-2018)
3.5.1 Permasalahan
1. Penguasaan dan penerapan teknologi bagi Koperasi dan Usaha Mikro masih
kurang;
2. Kualitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan usaha bagi Koperasi dan
UMK belum optimal;
3. Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar;
4. Akses permodalan bagi Koperasi dan UMK masih rendah;
5. Ketersediaan bahan baku industri masih terbatas;
6. Belum optimalnya penggunaan potensi lokal untuk industri kreatif
7. Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal.
8. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UMK
9. Sarana dan prasarana yang di miliki Koperasi terbatas
3.5.2 Faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan
Analisis terhadap Faktor-faktor pelayanan Dinas Koperasi Usaha mikro dan
tenaga kerja Kabupaten Sampang yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
adalah dengan melakukan identifikasi dan evaluasi kekuatan dan kelemahan secara
intern Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang. Adapun
analisis internal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang,
sebagai berikut :
1. Masih diperlukan inovasi dalam pengembangan Koperasi Usaha mikro dan
tenaga kerja dalam bidang manajemen, informasi, pemasaran, bahan baku,
permodalan dan perkuatan kapasitas pengelola usahanya
2. Diperlukan optimalisasi pemberdayaan SDM dilingkungan Dinas Koperasi
Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, khususnya dalam
peningkatan kompetensi untuk menunjang kelancaran sesuai tugas pokok dan
fungsinya termasuk kompetensi teknis serta pengelolaan keuangan.
3. Dinas Koperai Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang masih minim
dalam hal Sarana dan prasarana sehingga seringkali dalam melakukan
pembinaan jangkauan wilayah terpensil mengalami kendala
4. Masih diperlukan optimalisasi penggunaan dana pemberdayaan untuk
memberdayakan Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, yang meliputi
peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi SDM pengelola Koperasi Usaha
mikro
5. Masih diperlukan Perluasan layanan informasi transmigrasi guna Perluasan
kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja
6. Perlu fungsi layanan pengawas ketenagakerjaan agar penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan industrial terfasilitasi
3.5.3 Isue – Isue Trategis
Isu Strategis pada urusan Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja adalah
masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha Koperasi dan Usaha
mikro dalam Inovasi produknya yang diharapkan mampu mengimbangi
kebutuhan pasar sehingga perlu optimalisasi kemitraan antar pelaku usaha
guna Perluasan layanan Promosi dan layanan transmigrasi, agar mampu
memperluasan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja
BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Pernyataan tujuan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenag kerja
mengacu kepada sasaran RPJMD Kabupaten yaitu :
1. meningkatkanya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMK
2. meningkatkanya partisipasi angkatan kerja
Tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja adalah
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan UMK
Meningkatkan Penempatan Angkatan Kerja
Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja adalah
Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri
Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO. TUJUAN IDIKATOR
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas
Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dalam lima tahun mendatang.
strategi dan kebijakan Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang
ini untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal
RPJMD. dan juga menunjukkan bagaimana cara Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sampang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target
kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas
Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Strategi dan kebijakan dalam
Renstra Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang selanjutnya
menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang
menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten
Sampang, berikut alternative strategi pencapaian indicator sasaran
4.2.1 PENENTUAN STRATEGI
Penentuan Strategi
N
o. Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran Strategi
( (2) (3) (4)
TUJUAN 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.1
Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMK
Persentase koperasi sehat
Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri
Persentase koperasi aktif
87,87
88,00
56,05
57,17
49,11
Persentase Peningkatan UMK Berkualitas
Persentase UMK Mandiri
27,120
27,370
27,620
27,835
0,25
1.2 Meningkatkan penempatan angkatan kerja
Persentase Angkatan Kerja yang Ditempatkan
Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
56 51 53 50 55
1)
Meningkatnya Koperasi dan
Usaha Mikro yang Mandiri Presentase koperasi yang aktif
Pemanfaatan
program revitalisai
Koperasi/KUD
Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Persentase UMK Mandiri
Pemberdayaan
LKM sebagai usaha
sklala mikro
Pemberian
Fasilitasi Pengamanan
kawasan Usaha mikro
Melakukan pendataan tentang WUB
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi dan Usaha Mikro
Memfasilitasi
peningkatan kemitraan
investasi Usaha Koperasi
Memberikan
fasilitasi pelatihan dan
permodalan untuk
penumbuhan wirausaha
baru khususnya bagi
lulusan sarjana/santrI
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pencari
kerja yang Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
Meningkatkan
kompetensi/ kapasitas
ditempatkan angkatan kerja
Peningkatan
kerjasama dengan
daerah sasaran
transmigrasi
Pelayanan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
1.3.1 KEBIJAKAN
Dalam mencapai tujuan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja yang
telah tersusun dalam sasaran strategi, perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai
berikut yaitu :
1. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah
2. Reorentasi, Restrukturisasi Revitalisasi koperasi dan Lembaga LKM Sebagai akses
permodalan masyarakat
3. Pemberdayaan dan Fasilitas Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
4. Pengembangan usaha agribisnis dan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai
tambah.
5. peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi yang tepat
6. Peningkatan promosi dan kerjasama invesatasi
7. Menciptakan iklim investasi Kemitraan yang kondusif.
8. Penguatan sarana dan prasaran kelembagaan pelatihan
9. Pelayanan Pelatihan Kerja
10. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
11. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif . Program Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro dan Tenaga Kerja SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program
dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya
dijabarkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah kedalam rencana kegiatan untuk
setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program
prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Data terlampir.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.Indikator kinerja SKPD
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja SKPDyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDini ditampilkan
dalam Tabel 6.1
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
Tahun 0 TH 2013 TH 2014 TH 2015 TH 2016 TH 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
.
Persentase koperasi
aktif
87.73 87.78 87.87 88.00 56.05 57.17 49,11
2
.
Persentase UMK
Mandiri
26,620
26.870
27,120
27,370
27,620
27,835
0,25
3
.
Persentase Pencari
kerja yang
ditempatkan
0
55
56 51 53 50
55
Bahwa pencapaian Presentase Koperasi Aktif didukung oleh program Program
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas
kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu tumbuh dan berkembang
secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya
untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.
Kelembagaan dan organisasi Koperasi ditingkat primer dan sekunder diharapkan akan
tertata, dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi
semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan
mandiri, serta praktik berkoperasi yang baik (best practices) semakin berkembang
dikalangan masyarakat luas.
Terwujudnya Peningkatan jumlah Usaha Mikro (UMK Aktif ) didukung oleh Program
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Program ini bertujuan memfasilitasi
terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan,
dan non-diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMK, sehingga
dapat mengurangi beban administrasi, hambatan usaha dan biaya usaha maupun
meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan fasilitasi pendirian usaha, dan partisipasi
stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMK.
Sedangkan untuk terwujudnya peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan
dilakukan dukungan program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja dan
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melaui
strategi Peningkatan kerjasama dengan daerah sasaran transmigrasi dan Meningkatkan
kompetensi/ kapasitas angkatan kerja
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan difokuskan, antara lain pada :
1. Melakukan kegiatan reorentasi, restrukturisasi dan revitalissi koperasi
2. Pendataan koperasi dan wira usaha mikro
3. Pelatihan pembukuan sistem akuntansi bagi pengelola koperasi
4. Meningkatkan Inovasi produk KUM yang mampu mengimbangi kebutuhan pasar
melaui kegiatan pelatihan
5. Menumbuhkan Kemitraan antar pelaku usaha yg belum optimal
6. Menambah nilai produk berdasar kekayaan alam potensi daerah
7. Menumbuhkan minat wirausaha muda
8. Penguatan sarana dan prasaran kelembagaan pelatihan
9. Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
10. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
BAB VII
P E N U T U P
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Sampang 2013 – 2018 telah jelas arah pembangunan selama lima tahun ke
depan. Dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program
Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan, Penetapan Indikator dan Kinerja Daerah serta
dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Sampang dan RPJM Provinsi Jawa Timur serta
RPJM nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.
Oleh karena itu Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 diharapkan mampu
memberikan arahan dan dorongan dalam melaksanakan kegiatan bagi setiap pelaksanaan
kegiatan Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang untuk
menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen-komponen organisasi
dalam melaksanakan visi dan misi Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan. Renstra SKPD yang telah disusun sebelumnya,
Dengan demikian proses pembangunan dilaksanakan berdasarkan kerangka sistem
perencanaan pembangunan nasional. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban
untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja
yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
Dengan demikian untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi ,
Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan. Maka kepada
seluruh personil dituntut untuk berkerja keras dan pro aktif untuk mendukung tujuan
Pembangunan Nasional adalah Pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha mikro dan
tenaga kerja yaitu melalui pemberdayaan ekonomi rakyat terutama Koperasi Usaha mikro
dan tenaga kerja dikabupaten Sampang.
Diharapkan pula Rencana kerja ini merupakan awal perencanaan pembangunan di
kabupaten sampang khususnya didalam memberdayakan Koperasi Koperasi Koperasi ,
Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang tidak menimbulkan adanya duplikasi dan tupang
tindih.
Semoga langkah awal yang baik ini akan berdampak pada hal-hal yang positif
diwaktu mendatang demi keberhasilan dan kesuksesan serta kemajuan Koperasi, Usaha
Mikro dan peningkatan kesempatan bagi tenaga kerja di kabupaten sampang..