pemerintah kabupaten situbondokabsitubondo.jdih.jatimprov.go.id/download/peraturan daerah kab... ·...

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDONOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukanPeraturan Daerah di Kabupaten Situbondo yang dilakukanmelalui tahap perencanaan, persiapan, perumusan,pembahasan, penetapan, pengundangan, danpenyebarluasan sebagaimana diamanatkan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, makadipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentangPembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 danBerita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentangPerubahan Nama dan Pemindahan Tempat KedudukanPemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Peraturan Dewan PerwakilanRakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5104);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentangPengesahan, Pengundangan, dan PenyebarluasanPeraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDODan

BUPATI SITUBONDO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten.

2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Situbondo.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenSitubondo.

5. Bupati adalah Bupati Situbondo.

6. Badan Legislasi yang selanjutnya disebut Banleg adalahalat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentukdalam Rapat Paripurna DPRD.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat DaerahKabupaten Situbondo.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalahSekretariat DPRD Kabupaten Situbondo.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenSitubondo.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerahKabupaten Situbondo.

11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Situbondo.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan pemerintahan daerah yang dibahas dandisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD denganpersetujuan bersama Bupati.

14. Pembentukan Peraturan Daerah adalah prosespembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnyadimulai dari tahap perencanaan, penyusunan,pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

15. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebutProlegda adalah instrumen perencanaan programpembentukan Peraturan Daerah yang disusun secaraterencana, terpadu dan sistematis.

16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian ataupengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadapsuatu masalah tertentu yang dapatdipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancanganPeraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahandan kebutuhan hukum masyarakat.

17. Pengundangan Peraturan Daerah adalah penempatanPeraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, TambahanLembaran Daerah atau Berita Daerah.

18. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah KabupatenSitubondo.

19. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan olehBupati sebagai petunjuk pelaksanaan PeraturanDaerah.

20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadapPeraturan Daerah untuk mengetahui bertentangandengan kepentingan umum dan/atau peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.

21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadapRancangan Peraturan Daerah untuk mengetahuibertentangan dengan kepentingan umum dan/atauperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

22. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan peroranganatau kelompok masyarakat dalam proses pembentukanRancangan Peraturan Daerah.

BAB IIASAS DAN TUJUAN

Bagian KesatuAsas Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 2(1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yangbaik.

(2) Asas Pembentukan Peraturan Daerah yang baiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. kejelasan tujuan;b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;c. kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;d. dapat dilaksanakan;e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. kejelasan rumusan;dang. keterbukaan.

(3) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud padaayat (2), Peraturan Daerah dapat berisi asas lain sesuaidengan bidang hukum Peraturan Daerah yangbersangkutan.

Bagian KeduaTujuan

Pasal 3Peraturan Daerah ini bertujuan :a. memberikan landasan yuridis dalam Pembentukan

Peraturan Daerah;b. memberikan pedoman dan arah dalam rangka tertib

Pembentukan Peraturan Daerah;danc. menjaga agar Peraturan Daerah selalu berada dalam

Sistem Hukum Nasional.

BAB IIIMATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4Materi muatan Peraturan Daerah harus berisi materi muatandalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugaspembantuan serta menampung kondisi khusus daerahdan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalamPeraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan palinglama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyakRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 6Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksudpada Pasal 4 harus mencerminkan asas :a. pengayoman;b. kemanusiaan;c. kebangsaan;d. kekeluargaan;e. kenusantaraan;f. bhineka tunggal ika;g. keadilan;h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atauj. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IVPERENCANAAN PEMBENTUKAN

PERATURAN DAERAH

Bagian KesatuKebijakan Penyusunan Prolegda

Pasal 7Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukandalam suatu Prolegda.

Pasal 8Maksud dan tujuan penyusunan Prolegda sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 adalah :a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di

bidang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;b. menentukan dan menyusun skala prioritas pembentukan

rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yangberkesinambungan dan terpadu sesuai dengan prinsipdan asas hukum yang berlaku dengan memperhatikankepentingan masyarakat;

c. pedoman dan pengendali pembentukan Peraturan Daerahyang mengikat lembaga yang berwenang membentukperaturan perundang-undangan;

d. membentuk sinergi antar lembaga yang berwenang dalampembentukan Peraturan Daerah; dan

e. menjaga agar proses pembentukan Peraturan Daerahtetap berada dalam kesatuan Sistem Hukum Nasional.

Pasal 9Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, penyusunan prolegda didasarkan pada prinsip :a. sinergi;b. kesepakatan bersama;c. mengutamakan kepentingan Nasional, keutuhan wilayah

NKRI, kepentingan masyarakat dan memperhatikankekhasan daerah;

d. transparansi;e. keadilan;danf. kepastian hukum.

Bagian KeduaMuatan Prolegda

Pasal 10(1) Prolegda memuat program pembentukan Rancangan

Peraturan Daerah yang disusun dalam :

a. daftar skala prioritas pembentukan RancanganPeraturan Daerah; dan

b. judul Rancangan Peraturan Daerah, pokok materiyang akan diatur dan keterkaitannya denganperaturan perundang-undangan lainnya.

(2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a disusun berdasarkan pertimbangan :a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi;b. rencana pembangunan daerah;c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan;d. aspirasi masyarakat;e. kelanjutan prolegda tahun sebelumnya;danf. keterkaitan dengan perda lainnya;

(3) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b adalah Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah dan Rencana Pembangunan TahunanDaerah serta dengan mempertimbangkan RencanaPembangunan Nasional.

Pasal 11Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapatmengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegdayang didasarkan pada pertimbangan:a. akibat putusan Mahkamah Agung;b. pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah;c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi ;d. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik,

atau bencana alam;e. akibat kerja sama dengan pihak lain;f. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

Kecamatan;g. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa;danh. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya

urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yangdisetujui bersama oleh Banleg dan Bagian Hukum.

Bagian KetigaWewenang Penyusunan Prolegda

Pasal 12(1) Kewenangan penyusunan Prolegda merupakan

kewenangan DPRD dan Pemerintah Daerah disusunsecara terencana, terpadu dan sistematis yangdikoordinasikan oleh DPRD melalui Banleg.

(2) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD danPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibahas dan disepakati menjadi Prolegda sertaditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD .

Bagian KeempatPenyusunan Rancangan Prolegda

Pasal 13(1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan

DPRD dikoordinasikan oleh Banleg.(2) Banleg berwenang melakukan pengkajian terhadap

pokok materi Rancangan Peraturan Daerah yangdiusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda danmelaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD.

(3) Pengkajian terhadap pokok materi Rancangan PeraturanDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdilakukan dengan mengadakan forum konsultasidengan tenaga ahli dari perguruan tinggi, organisasi dibidang sosial, politik, profesi dan/atau kemasyarakatanlainnya sesuai kebutuhan.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Prolegdausulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan dandisepakati dalam rapat paripurna.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunanProlegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 14(1) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan

Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh BagianHukum.

(2) Bagian Hukum berwenang melakukan pengkajianterhadap pokok materi Rancangan Peraturan Daerahyang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda danmelaporkan hasilnya kepala Bupati.

(3) Pengkajian terhadap pokok materi Rancangan PeraturanDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdilakukan dengan mengadakan forum konsultasidengan tenaga ahli dari instansi vertikal, perguruantinggi, organisasi di bidang sosial, politik, profesidan/atau kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunanProlegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diatur dengan PeraturanBupati.

Pasal 15Bupati menyampaikan rencana Prolegda sebagaimanadimaksud dalam pasal 14 ayat (1) kepada Pimpinan DPRDuntuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam rapatparipurna DPRD.

Bagian KelimaPembahasan dan Penetapan Rancangan Prolegda

Pasal 16(1) Pembahasan rancangan Prolegda dilakukan bersama

antara DPRD dan Bupati.(2) Pembahasan Rancangan Prolegda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Banleg danBagian Hukum.

(3) Hasil Pembahasan Rancangan Prolegda sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Banleg kepadaPimpinan DPRD dan oleh Bagian Hukum kepadaBupati.

Pasal 17Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16, untuk selanjutnya ditetapkan denganKeputusan DPRD tentang Program Legislasi Daerah.

Bagian KeenamJangka Waktu Penetapan Prolegda

Pasal 18(1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

berdasarkan skala prioritas pembentukan RancanganPeraturan Daerah.

(2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahasdan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapanRancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian KetujuhPerubahan Prolegda

Pasal 19(1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan

kebutuhan masyarakat, Prolegda dapat diadakanperubahan baik berupa penambahan, pengurangandan/atau perubahan tata urutan skala prioritasnyaberdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD danPemerintah Daerah.

(2) Banleg wajib melaporkan penambahan, pengurangandan/atau perubahan urutan skala prioritas Prolegdasebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sidangParipurna DPRD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata carapenambahan, pengurangan dan/atau perubahan urutanskala prioritas Prolegda sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian KedelapanPengelolaan Prolegda

Pasal 20(1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana

pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalamProlegda.

(2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum terselesaikan pada tahun tersebut makaDRPD dan Pemerintah Daerah menetapkan RancanganPeraturan Daerah yang tersisa dalam Prolegda tahunberikutnya dengan urutan skala prioritas pertamadalam pembahasannya.

(3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang tersisasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangkawaktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhipersyaratan sebagai Rancangan Peraturan Daerah makaRancangan Peraturan Daerah tersebut tidakdicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya.

(4) Untuk proses lebih lanjut terhadap RancanganPeraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),pengusul harus mengajukan kembali denganRancangan Peraturan Daerah tersebut disertai NaskahAkademik yang sudah diperbaiki.

BAB VPENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian KesatuKebijakan Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 21(1) Setiap pengusulan Rancangan Peraturan Daerah wajib

disertai dengan Naskah Akademik.(2) Naskah Akademik disusun dengan tujuan dan

kegunaan sebagai berikut :a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakatserta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;

b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapisebagai alasan pembentukan Rancangan PeraturanDaerah sebagai dasar hukum penyelesaian atausolusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa,bernegara, dan bermasyarakat;

c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis,sosiologis, yuridis pembentukan RancanganPeraturan Daerah ;

d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturandalam Rancangan Peraturan Daerah;dan

e. sebagai acuan atau referensi penyusunan danpembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai :a. APBD;b. pencabutan Peraturan Daerah dengan penggantian

atau tanpa penggantian;c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas

mengubah beberapa materi.hanya disertai keterangan dan/atau penjelasan yangmemuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Bagian KeduaMateri Muatan dan Sistematika

Naskah akademik

Pasal 22

(1) Naskah akademik yang telah melalui proses pengkajiandan penyelarasan, memuat:a. latar belakang dan tujuan penyusunan;b. sasaran yang akan diwujudkan;c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan

diatur;dand. jangkauan dan arah pengaturan

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disusun dengan sistematika sebagai berikut:1. Judul2. Kata Pengantar3. Daftar isi terdiri dari :

BAB I : PendahuluanBAB II : Kajian teoritis dan praktik empirisBAB III : Evaluasi dan analisis peraturan

perundang-undangan terkaitBAB IV : landasan filosofis, sosiologis dan

yuridis.

BAB V : jangkauan, arah pengaturan dan ruanglingkup materi muatan Peraturandaerah.

BAB VI : Penutup.4. Daftar pustaka5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme dan teknikpenyusunan Naskah Akademik oleh Pemerintah Daerahdiatur dengan Peraturan Bupati dan oleh DPRD diaturdengan Peraturan DPRD dengan mengacu padaperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KetigaPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Usul DPRD

Pasal 23(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD

dilakukan berdasarkan Prolegda.(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD,komisi, gabungan komisi, atau Banleg dan disampaikansecara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertainaskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan,daftar nama dan tanda tangan pengusul, serta diberikannomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(3) Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD yang diajukanoleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang anggotayang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) fraksi.

(4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepadaBanleg untuk dilakukan pengkajian.

(5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan untuk pengharmonisan, pembulatan danpemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

(6) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajianRancangan Peraturan Daerah dari Banleg sebagaimanadimaksud pada ayat (4) pada seluruh anggota DPRDpaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat ParipurnaDPRD.

(7) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan dengan agenda :a. pemberian penjelasan oleh pengusul;b. pemberian pandangan oleh Fraksi dan anggota DPRD

lainnya; danc. pemberian jawaban oleh Pengusul atas pandangan

fraksi dan anggota DPRD lainnya.

(8) Rapat Paripurna DPRD memberikan keputusan atasusul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (3), berupa :a. persetujuan;b. persetujuan dengan pengubahan; atauc. penolakan.

(9) Dalam hal persetujuan dengan pengubahansebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, pimpinanDPRD, menugasi komisi, gabungan komisi, Banleg, ataupanitia khusus untuk menyempurnakan RancanganPeraturan Daerah tersebut paling lama 30 (tiga puluh)hari.

(10) Hasil Penyempurnaan atas Rancangan PeraturanDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) besertaNaskah Akademik, dan/atau penjelasan atauketerangannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 24Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan olehDPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepadaBupati untuk dilakukan pembahasan.

Bagian KeempatPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Usul Bupati

Pasal 25(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati

dilakukan berdasarkan Prolegda.(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh SKPD kepada BagianHukum disertai dengan naskah akademik dan/ataupenjelasan atau keterangan.

(3) Penyusunan rancangan naskah akademik dilakukanoleh SKPD pemrakarsa dan pelaksanaannya dapatdiserahkan kepada Perguruan Tinggi atau pihak ketigalainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 26

(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 ayat (2) dikoordinasikan oleh BagianHukum untuk dilakukan pengharmonisasian,pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapankonsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmengikutsertakan instansi vertikal yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidanghukum.

(3) Bupati dapat membentuk Tim Penyusun RancanganPeraturan Daerah dengan susunan keanggotaan yangterdiri dari :a. Penanggungjawab : Bupatib. Pembina : Sekretaris Daerahc. Ketua : SKPD pemrakarsa.d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukume. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.

(4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud padaayat (4) dapat dilakukan perubahan yang disesuaikandengan kebutuhan serta ditetapkan dengan KeputusanBupati.

(5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harusmendapatkan paraf koordinasi dari Kepala BagianHukum dan pimpinan SKPD terkait dan disampaikankepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(6) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahandan/atau penyempurnaan terhadap RancanganPeraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dan dikembalikan kepada SKPD pemrakarsa.

(7) Hasil Penyempurnaan atas Rancangan PeraturanDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelahdilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukumdan Pimpinan SKPD pemrakarsa.

(8) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan PeraturanDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepadaBupati.

Pasal 27Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepadaPimpinan DPRD melalui surat pengantar dengan dilampiriNaskah Akademik dan/atau keterangan atau penjelasanuntuk dilakukan pembahasan.

Pasal 28Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRDmenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenaimateri yang sama, maka yang dibahas adalah RancanganPeraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkanRancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupatidigunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian KelimaPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah

di Luar Prolegda

Pasal 29(1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luarProlegda.

(2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luarProlegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdidahului dengan pemberitahuan kepada PimpinanDPRD atau Bupati disertai denganpenjelasan/keterangan mengenai konsepsi pengaturanRancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimanatersebut dalam Pasal 11.

(4) Dalam hal peyusunan Rancangan Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dariBupati maupun DPRD, Pimpinan DPRD menugaskanBanleg untuk melakukan pengkajian atas usulantersebut.

(5) Banleg dalam melakukan pengkajian sebagaimanadimaksud pada ayat (4), dapat meminta pandangan daripengusul.

(6) Banleg menyampaikan hasil kajian sebagaimanadimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untukditindaklanjuti.

BAB VIPEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 30

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRDatau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untukmendapatkan persetujuan bersama.

(2) Badan Musyawarah berdasarkan surat Pimpinan DPRDdan surat Bupati menyusun jadwal pembahasanbersama.

(3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh PimpinanDPRD dengan pertimbangan Banleg.

(4) Penentuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkatI dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 31(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (4) meliputi:a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari

DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :1. penjelasan komisi, gabungan komisi, Banleg,

atau pansus dalam rapat paripurna mengenaiRancangan Peraturan Daerah;

2. pendapat Bupati dalam rapat paripurna terhadapRancangan Peraturan Daerah; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi dalamrapat paripurna terhadap pendapat Bupati.

b. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal danBupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna

mengenai Rancangan Peraturan Daerah;2. pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat

paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah;dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati dalam rapatparipurna terhadap pandangan umum fraksi.

c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi,Banleg atau pansus dilakukan bersama denganBupati atau pejabat yang ditunjuk untukmewakilinya.

d. penyampaian laporan komisi, gabungan komisi,Banleg atau pansus yang berisi hasil pembahasansebagaimana dimaksud huruf c.

e. Penyelarasan oleh Banleg bersama Bagian Hukum.f. Pendapat Akhir Fraksi dalam rapat paripurna.

(2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalamPasal 30 ayat (3) meliputi :a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang

didahului dengan permintaan persetujuan darianggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;dan

b. pendapat akhir Bupati, sebagai sambutan ataspenetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadiPeraturan Daerah.

(3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a tidak dapat dicapai secara musyawarahuntuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suaraterbanyak.

Pasal 32Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapatpersetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, RancanganPeraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalampersidangan DPRD masa itu.

Pasal 33Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD, RAPBD, Pertanggungjawaban APBD,mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34Perencanaan jadwal pembahasan dan persetujuanRancangan Peraturan Daerah diatur oleh DPRD.

BAB VIIPENYELARASAN

Pasal 35(1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas

dilakukan penyelarasan oleh Banleg bersama BagianHukum dengan pembahas.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tataurutan dan sistimatika serta struktur kalimat materimuatan.

(3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Banleg danKepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

BAB VIIIPENETAPAN DAN PENGESAHAN

Bagian KesatuPersetujuan dan Penarikan Kembali

Pasal 36(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali

sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.(2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD,dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD dengandisertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah yangdiusulkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui surat Bupati kepada PimpinanDPRD dengan disertai alasan penarikan.

(4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahashanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuanDPRD dan Bupati.

(5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapatdilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadirioleh Bupati.

(6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidakdapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian KeduaPenetapan dan Pengesahan

Pasal 37(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui

bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan olehPimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkanmenjadi Peraturan Daerah.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitungsejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 38(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Bupati denganmembubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebutdisetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani olehBupati, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari kerja sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebutdisetujui, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sahmenjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkandalam Lembaran Daerah.

(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimatpengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah inidinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan padahalaman terakhir Peraturan Daerah sebelumpengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalamLembaran Daerah.

(5) Peraturan Daerah berlaku pada tanggal diundangkandalam Lembaran Daerah.

Pasal 39Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat padasatu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telahditetapkan dan/atau diundangkan dalam Lembaran Daerahmaka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikatadalah naskah yang telah disetujui bersama dan telahmendapatkan klarifikasi dan/atau evaluasi dari GubernurJawa Timur.

BAB IXKLARIFIKASI DAN EVALUASI

Bagian KesatuKlarifikasi

Pasal 40(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui

bersama antara DPRD dan Bupati disampaikan olehBupati kepada Pemerintah melalui Gubernur JawaTimur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelahditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

(2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Pemerintahmelalui Gubernur Jawa Timur tidak memberi jawabanhasil klarifikasi atas Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerahdimaksud diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 41(1) Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah

yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (1), Bupati bersama Pimpinan DPRD membahaspembatalan Peraturan Daerah tersebut.

(2) Dalam hal DPRD bersama Bupati menerima keputusanpembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makaBupati mengajukan pencabutan Peraturan Daerahdimaksud kepada DPRD untuk dibahas dan disetujuibersama paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelahditerimanya peraturan pembatalan tersebut.

(3) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak dapat menerimakeputusan pembatalan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan olehperaturan perundang-undangan, Bupati mengajukankeberatan kepada Mahkamah Agung.

(4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusanMahkamah Agung tersebut menyatakan peraturantentang Pembatalan Peraturan Daerah menjadi bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum.

(5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditolak oleh Mahkamah Agung maka Bupatimelaksanakan putusan tersebut denganmenindaklanjuti sesuai ketentuan pada ayat (2).

(6) Dalam melaksanakan pembahasan pembatalansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupatimenugaskan Bagian Hukum dan Pimpinan DPRDmenugaskan Banleg.

Bagian KeduaEvaluasi

Pasal 42(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan

APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang telahdisetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, paling lama 3(tiga) hari setelah persetujuan, Bupati harusmenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebutkepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkanevaluasi.

(2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasiRancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umumdan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerahtersebut menjadi Peraturan Daerah.

(3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasiRancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umumdan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi,paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasilevaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukanpenyempumaan.

(4) Pimpinan DPRD menugaskan Banleg untuk melakukanpenyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuaihasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)bersama Bagian Hukum, kecuali hasil evaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PerubahanAPBD, Pertanggungjawaban APBD.

(5) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuandan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.

(6) Rancangan Peraturan Daerah yang telahdisempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRDoleh Bupati kemudian disampaikan kepada GubernurJawa Timur.

Pasal 43(1) Setiap tahun, DPRD bersama Pemerintah Daerah

melakukan kajian terhadap berbagai Peraturan Daerah.(2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pimpinan DPRD menugaskan Banleg.

BAB XPENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 44(1) Setiap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, wajib

diundangkan dengan menempatkannya dalamLembaran Daerah.

(2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan LembaranDaerah.

(3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasanPeraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RancanganPeraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Bupati.

(4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)membubuhi :a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan nomor dan tahun; danb. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dengan nomor.(5) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan

Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tanganpada naskah Peraturan Daerah tersebut.

(6) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatanganisebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan olehSekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 45(1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam

Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepadamasyarakat.

(2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PemerintahDaerah dan DPRD.

(3) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak,media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuaiperaturan perundang-undangan.

Pasal 46(1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3),Pemerintah Daerah:a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah

beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalamLembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah;dan

b. menyediakan salinan Peraturan Daerah besertapenjelasannya yang telah diundangkan dalamLembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerahbagi masyarakat yang membutuhkan.

(2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinanotentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat mengajukan permintaan kepadaSekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 47Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektroniksebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), PemerintahDaerah dapat menyelenggarakan sistem informasi PeraturanDaerah berbasis internet.

BAB XIPERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 48(1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai

peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah.(2) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas

waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai peraturanpelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

(3) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulansejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XIIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49(1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan

informasi yang jelas dan akurat serta menyampaikanmasukan terhadap rencana pembentukan danpembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahorang perseorangan atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan atas substansi RancanganPeraturan Daerah.

(3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikanmasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiapRancangan Peraturan daerah harus dapat diaksesdengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 50(1) Pemberian masukan terhadap rencana pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara

lisan dan/ atau tertulis disertai dengan identitas secaralengkap dan jelas.

(2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, akanditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yangdiundang dalam pertemuan.

(3) Pertemuan sebagaimana dimakud pada ayat (2) dapatdilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum,seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusulRancangan Peraturan Daerah.

BAB XIIIPEMBIAYAAN

Pasal 51(1) Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari

pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan padaAPBD.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain meliputi proses perencanaan, penyusunan,pembahasan, evaluasi, klarifikasi, penyebarluasanPeraturan Daerah.

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 52Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondopada tanggal

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTODiundangkan di Situbondopada tanggal

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR TAHUN 2013TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan PeraturanDaerah di Kabupaten Situbondo yang dilakukan melalui Tahapperencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengundangan danpenyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan padaPasal 39, Pasal 44, Pasal 63, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 92 dan Pasal 94Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan PeraturanDaerah Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat PerencanaanPembentukan Peraturan Daerah yang terdiri dari proses Penyusunandan pembahasan dan penetapan Prolegda, proses Penyusunan NaskahAkademis, proses penyusunan, pembahasan Rancangan PeraturanDaerah , penetapan dan penyebarluasan Peraturan Daerah.

Diharapkan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini makasetiap Pembentukan Peraturan Daerah harus :Pertama : mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;Kedua : dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk Peraturan Daerahyang tepat karena Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demihukum apabila tidak dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang;Ketiga : memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenisdan hierarki Peraturan Perundang-undangan;Keempat : memperhitungkan efektifitas Peraturan Daerah tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis;Kelima : memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalammengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;Keenam : memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah,sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hokum yang jelas danmudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macaminterpretasi dalam pelaksanaannya;Ketujuh : dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan,pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan danterbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyaikesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalampembentukan Peraturan Daerah dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1

Pasal ini memuat Pengertian dan istilah yang dipergunakan dalamPeraturan Daerah ini.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.








Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Prolegda ditetapkan sebelum penetapan Anggaran PendapatanDaerah adalah dengan maksud agar dalam pelaksanaanpenyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerahtelah cukup tersedia Anggarannya.



















Pasal 37Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untukmempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknispenulisan Rancangan Peraturan Daerah sampai denganpenandatanganan pengesahan sekaligus Pengundangan keLembaran Daerah oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerahkabupaten Situbondo.
















TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR

pemerintah kabupaten situbondokabsitubondo.jdih.jatimprov.go.id/download/peraturan daerah kab... ·...

Documents