klasifikasi belanja daerah

Klasifikasi Belanja Daerah

Ainur Rofiq--KKD Depkeu-FE Unibraw 1

KLASIFIKASI BELANJA DAERAHDAERAH

Ai R fi SK SE MMAinur Rofiq, SKom, SE, MM

Kursus Keuangan Daerah (KKD) 2007Departemen Keuangan RI – Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Curriculum VitaeNama : Ainur RofiqAlamat : Bukit Cemara Tidar F3/6 Malang

Telp./Fax. 0341-574983HP 08123382933HP. 08123382933

Pendidikan : S1-Teknik InformatikaS1-ManajemenS2-Manajemen Spesialisai Akuntansi Manajemen

Pekerjaan : Dosen FE UnibrawDosen PPAk FE UnibrawPeneliti di Lembaga Manajemen, PPAB dan LPEM FE Unibraw

Pengalaman Penelitian : Potensi PAD, Produk Unggulan,

Klasifikasi Belanja Daerah, Sistem Informasi, Perencanaan Pembangunan, Pemetaan UKM, dll.



Mengapa perlu KLASIFIKASI BELANJA?BELANJA?

Dasar HukumDasar Hukum

UndangUndang--Undang No. 32/2004 tentang Undang No. 32/2004 tentang gg g gg gPemerintahan DaerahPemerintahan DaerahUndangUndang--Undang No. 33/2004 tentang Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahPusat dan Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah RI No. 58/2005 tentang Peraturan Pemerintah RI No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahDaerah



BelanjaDaerah

Pembiayaan

PengeluaranDaerah

Daerah

Pengeluaran DaerahPengeluaran Daerah

Pengeluaran DaerahPengeluaran Daerahadalah uang yang adalah uang yang keluar dari kas daerahkeluar dari kas daerah



Belanja Daerah

Merupakan perkiraan beban p ppengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnyatanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum

Pembiayaan Daerah

Pengeluaran yang akan diterima kembali g y gbaik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya



Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanyadidukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup

Struktur APBD

• Pendapatan daerah;p ;• Belanja daerah; dan• Pembiayaan daerah.



• Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan gg g jpemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Rincian Belanja Daerah

• Urusan • Kelompokpemerintahan daerah

• Organisasi• Program

Kelompok• Jenis • Obyek • Rincian obyek

belanja• Kegiatan

belanja



Fungsi Belanja DaerahFungsi Belanja DaerahBelanja daerah dipergunakan dalam rangka Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam pilihan dan urusan yang penanganannya dalam b i bid d dil k kb i bid d dil k kbagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangketentuan perundang--undangan.undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupanmeningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak sertafasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial



Peningkatan kualitas kehidupan masyarakatkehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturandengan peraturan perundang-undangan

KlasifikasiBelanjaUrusan

Pemerintahan

BelanjaU

BelanjaUrusanUrusan

WajibUrusanPilihan



Klasifikasi Belanja Urusan Wajib• Pendidikan;• Kesehatan;• Pekerjaan umum;

• Tenaga kerja;• Koperasi dan usaha kecil dan

menengah;• Pekerjaan umum;• Perumahan rakyat;• Penataan ruang;• Perencanaan pembangunan;• Perhubungan;• Lingkungan hidup;• Pertanahan;• Kependudukan dan catatan

i il

menengah;• Penanaman modal;• Kebudayaan;• Pemuda dan olah raga;• Kesatuan bangsa dan politik

dalam negeri;• Pemerintahan umum;• Kepegawaian;• Pemberdayaan masyarakat dansipil;

• Pemberdayaan perempuan;• Keluarga berencana dan

keluarga sejahtera;• Sosial;

• Pemberdayaan masyarakat dan desa;

• Statistik;• Arsip; dan• Komunikasi dan informatika.

Klasifikasi Belanja Urusan Pilihan• Pertanian;

K h• Kehutanan;• Energi dan sumber daya mineral;• Pariwisata;• Kelautan dan perikanan;• Perdagangan;g g ;• Perindustrian; dan• Transmigrasi



Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut g y gurusan wajib dan urusan pilihan

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara • Pelayanan umum;e aya a u u ;• Ketertiban dan ketentraman;• Ekonomi;• Lingkungan hidup;• Perumahan dan fasilitas umum;• Kesehatan;• Pariwisata dan budaya;• Pendidikan; dan• Perlindungan sosial



Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerahpada masing masing pemerintah daerah

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BelanjaTidak

Langsungg g

Belanja

KelompokBelanja

Langsung



Belanja Tidak Langsung vs Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja j g g p jyang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Belanja Langsung merupakan belanja yang di k t k it l ddianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG

•• Belanja pegawai;Belanja pegawai;j p gj p g•• Bunga;Bunga;•• Subsidi;Subsidi;•• Hibah;Hibah;•• Bantuan sosial;Bantuan sosial;

B l j b i b ilB l j b i b il•• Belanja bagi basil;Belanja bagi basil;•• Bantuan keuangan; danBantuan keuangan; dan•• Belanja tidak terduga.Belanja tidak terduga.



• Belanja Pegawai (1)• Belanja pegawai merupakan belanja

k i d l b t k ji d t jkompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

• Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sertadaerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Belanja Pegawai (2)• Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan

penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan ti b b ktif d h tikpertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan

kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

• Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.



• Belanja Pegawai (3)

• Tambahan penghasilan berdasarkan tempat p g pbertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

• Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

• Belanja Pegawai (4)

• Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

• Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai g ymempunyai prestasi kerja.

• Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.



• Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untukBelanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka

d k j k h d j kpendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

• Belanja Subsidi (1)• Belanja subsidi digunakan untuk

menganggarkan bantuan biaya produksi kepada g gg y p pperusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

• Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.P h /l b i b l j b idi• Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



• Belanja Subsidi (2)• Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan , p j y plaporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

• Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerahdituangkan dalam peraturan kepala daerah.

• Belanja Hibah (1)• Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan

pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

• Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

• Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.



• Belanja Hibah (2)

• Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

• Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam gbentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

•• Bantuan SosialBantuan SosialBantuan sosial digunakan untuk menganggarkan Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatpeningkatan kesejahteraan masyarakatpeningkatan kesejahteraan masyarakat.peningkatan kesejahteraan masyarakat.Bantuan sosial diberikan tidak secara terus Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seiuruh kebutuhanpemerintah daerah telah memenuhi seiuruh kebutuhanpemerintah daerah telah memenuhi seiuruh kebutuhan pemerintah daerah telah memenuhi seiuruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangperundang--undangan.undangan.Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangketentuan peraturan perundang--undangan.undangan.



• Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk j g gmenganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepadapendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

• Bantuan Keuangan• Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota pemerintah desa dan kepada pemerintah daerahkabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

• Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

• Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah

b i b tpemberi bantuan.• Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan

dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.



• Belanja Tidak Terduga• Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang ti l b l d bseperti penanggulangan bencana alam dan bencana

sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

• Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertibanterciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

• Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BELANJA LANGSUNGBELANJA LANGSUNG

•• Belanja pegawai;Belanja pegawai;j p g ;j p g ;•• Belanja barang dan jasa; danBelanja barang dan jasa; dan•• Belanja modal.Belanja modal.



• Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam hal ini untuk j p gpengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

• Belanja Barang dan Jasa• Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurangpembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

• Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan p , , patributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.



•• Belanja ModalBelanja Modal• Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilaipembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

• Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

• Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

klasifikasi belanja daerah

Documents