pemerintah kabupaten gunungkidul laporan...

i

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP)

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2019

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN

GUNUNGKIDUL

Alamat: Jl. Wonosari – Yogyakarta Km 2 Siyono Wetan Logandeng Playen

Gunungkidul

Telp/Fax. (0274) 391048 Kode Pos 55861

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019

ii

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa

karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019 dapat diselesaikan untuk

memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan

tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di

daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa

perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang

semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para

pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung

jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan

kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam

hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui

sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang

digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan

pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi

karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja

individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada

pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana

strategis Organisasi, rencana Kinerja, dan Program kerja tahunan,

dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan

kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat


iii

Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan

perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan

dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai salah satu

bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan pemerintahan oleh

stake holder yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan

pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Wonosari, Februari 2020

KEPALA DINAS,

WINARYO, SH, M.Si.

NIP 19630113 199203 1 003


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai

konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai

dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran

dari Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun

2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan

bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan

yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja

utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang telah dicanangkan

pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Dari 3 (tiga) IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2019,

kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 2 (dua) IKU dapat tercapai

dengan kategori sangat tinggi dan 1 (satu) IKU tercapai dengan Kategori

sangat rendah. Keberhasilan capaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang merupakan hasil dari upaya-upaya Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang, juga berkat dukungan Perangkat Daerah lainnya serta

masyarakat umum yang berkepentingan secara integral dan sinergi

dalam memenuhi program-program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

pada tahun 2019.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target

kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak


v

segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan

datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi

perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah

kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar

tujuan dapat terlaksana sehingga tujuan Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan

visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang

diupayakan yaitu:

1. Melanjutkan integrasi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;

2. Melanjutkan dan meningkatkan program kegiatan yang telah

dilaksanakan dengan dukungan alokasi dana yang representatif

termasuk akses anggaran di luar APBD;

3. Meningkatkan sistem informasi dan pengelolaan data;

4. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih memadai

untuk mendukung peningkatan kinerja.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan

kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional

serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang

berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan

sesuai dengan beban kerja masing-masing Kerja Perangkat Daerah serta

adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas”

berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan

berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat

modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada

pemerintah.


vi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………… iv

DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. vi

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……………………………..…………….

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..………

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)..................

1

2

7

BAB II : PERENCANAAN KINERJA ….................................... 11

A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 – 2021 .......

B. Rencana Kinerja 2019 ...................………………….

C. Perjanjian Kinerja 2019 ..................…………………

11

16

19

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 22

A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………..

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.................

D. Realisasi Anggaran...............................................

22

24

26

41

BAB IV : PENUTUP …………………………………………………….. 43

LAMPIRAN – LAMPIRAN :


1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian

dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber

daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan

alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

BAB

I

PENDAHULUAN


2

Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana

Kinerja 2019, maka LKj IP PD yang disusun merupakan realisasi

hasil kegiatan tahun 2019 dan menyajikan laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah

dirubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

5 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang.

1. Tugas Pokok

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di

bidang pertanahan dan tata ruang.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul

dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1) perumusan kebijakan umum di bidang pertanahan dan tata

ruang;

2) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata

ruang;

3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di

bidang pertanahan dan tata ruang;

4) penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan

penerbitan pemanfaatan tanah pemerintah daerah;


3

5) fasilitasi penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan

dan penerbitan pemanfaatan tanah Kasultanan (SG), tanah

Kadipaten (PG), dan tanah desa;

6) pelaksanaan administrasi, pengendalian, dan penanganan

permasalahan pertanahan;

7) fasilitasi administrasi, pengendalian, dan penanganan

permasalahan pertanahan;

8) penyelesaian permasalahan ganti rugi tanah untuk

kepentingan umum;

9) fasilitasi pengendalian pengelolaan tanah desa;

10) penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah;

11) penyusunan dan evaluasi rencana rinci kawasan strategis

dan kawasan perkotaan;

12) penyusunan dan evaluasi rencana tata bangunan dan tata

lingkungan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;

13) pengendalian teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;

14) penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang

pertanahan dan tata ruang;

15) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang pertanahan dan tata ruang;

16) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

bidang pertanahan dan tata ruang; dan

17) pengelolaan UPT.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yaitu :

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris yang membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2. Sub Bagian Umum


4

C. Bidang Pertanahan terdiri dari :

1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;

2) Seksi Pemanfaatan Pertanahan;

3) Seksi Sengketa Tanah;

D. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang terdiri dari :

1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang

Rinci;

2) Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;

3) Seksi Pembinaan Tata Ruang;

E. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan terdiri dari :

1) Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;

2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang;

3) Seksi Data dan Informasi;

F. Unit Pelaksana Teknis

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut,

didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai

sebanyak 29 orang pada akhir Tahun 2019. Adapun jabatan struktural

di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebanyak 16 jabatan,

terdiri dari eselon II b = 1 jabatan, eselon III a = 1 jabatan eselon III b =

3 jabatan, dan eselon IV = 11 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai

Negeri Sipil non eselon sebanyak 13 orang.


5

Gambar 1.1

Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2019

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2019

1 I/a – I/d 1

2 II/a – II/d 2

3 III/a – III/d 21

4 IV/a – IV/e 5

Jumlah 29


Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2019


6

Gambar 1.2


3. Sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Gunungkidul, adalah sebagimana tersebut dalam lampiran

berupa laporan asset sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan

ini. Dari sarana dan prasarana tersebut, ada beberapa yang

sangat dibutuhkan, antara lain :

1). Kendaraan dinas roda 4.

Kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Kabupaten Gunungkidul saat ini sebanyak 5 unit, 1 unit

dipakai sebagai kendaraan jabatan Kepala Dinas serta sebagai

kendaraan operasional, 4 (empat) unit sebagai kendaraan

operasional. Dari 5 (lima) unit kendaraan operasional tersebut

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2019


7

masih kurang dikarenakan mengingat kebutuhan pelaksanaan

ketugasan dinas ke lapangan sangat banyak selain itu ada 1

(satu) kendaraan Dinas roda empat yang tidak laik jalan sehingga

tidak dipergunakan.

2). Kendaraan dinas Roda 2

Kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dimiliki Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul saat ini sebanyak 15 (lima

belas) unit. 10 (sepuluh) unit di gunakan untuk operasional di

bidang dan 5 (lima) unit untuk operasional sekretariat. Hal ini

dirasa sudah cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas.

3). Bangunan gedung kantor.

Bangunan Gedung kantor yang dipakai sekarang dirasa tidak

memadai baik dari sisi kondisi maupun terkait kebutuhan jenis

ruangnya. Dengan adanya dokumen-dukumen penting yang

menjadi tanggungan dan disimpan di Dinas Pertanahan dan tata

Ruang dan dokumen-dokumen lain maka diperlukan Bangunan

Gedung yang memadai.

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang

dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2019

adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pengelolaan data pertanahan, baik Tanah

Kasultanan, Tanah Desa, dan Tanah Milik Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul yang disebabkan oleh belum adanya

Sistem Informasi Pertanahan yang memadai.

2) Masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Desa

(pelepasan hak) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi


8

yang disebabkan oleh belum adanya validitas dan akurasi data

administrasi.

3) Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak

sesuai dengan peruntukannya disebabkan oleh lemahnya

pengawasan dalam hal perizinan pemanfaatan tanah yang

belum memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.

4) Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten

Gunungkidul menjadi acuan dalam penyusunan program-

program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk

memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang. Hal ini

disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat dan

masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

5) Belum cukup operasionalnya dokumen Rencana Tata Ruang

yang ada untuk dijadikan pedoman dalam perizinan

pemanfatan ruang disebabkan oleh keterbatasan anggaran

dalam penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Rinci .

6) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata

ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan

produktif untuk kepentingan lain. Hal ini disebabkan oleh

kurangnya sosialisasi Peraturan tentang penataan ruang.

7) Belum tertatanya ruang warisan budaya yang merupakan ciri

keistimewaan

Peran dan posisi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sangat

penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan

pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas beberapa isu strategis yang

dapat dirumuskan adalah :

1) Perlunya upaya pemenuhan kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik dalam rangka penataan, penguasaan, dan

pengendalian pertanahan;


9

2) Masih banyaknya perangkat desa/masyarakat yang

belum/kurang memahami kebijakan administrasi di bidang

pertanahan, sehingga kegiatan penyuluhan hukum/sosialisasi

kebijakan pertanahan perlu terus dilaksanakan;

3) Perlunya data tentang pertanahan yang valid baik Tanah Desa

(yang semula TKD) maupun Tanah Kasultanan (SG) sehingga

perlu dilakukan pendaftaran/pensertipikatan dalam rangka

fasilitasi terhadap kepastian data pertanahan;

4) Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu

adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah

untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan;

5) Peningkatan fasilitasi pemberian izin Gubernur kepada desa,

berkaitan dengan tertib administrasi pertanahan dan

pengoptimalan pemanfaatan tanah desa;

6) Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa

yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

7) Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa

yang tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum

dapat ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi

permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa.

8) Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang

yang lebih operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati untuk peraturan yang lebih rinci;

9) Pentingnya peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Tata Ruang;

10) Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun

pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang di

daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin

berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan ruang yang efektif;


10

11) Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui

pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan

masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam

perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan ruang; dan

12) Perlunya peningkatan kesesuaian kawasan lindung,

khususnya perencanaan tata ruang di kawasan lindung

terutama di kawasan lindung setempat, suaka alam,

pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung

geologi.

13) Perlunya pengendalian pemanfaatan ruang untuk

meningkatkan kesesuaian terhadap rencana tata ruang;

14) Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berdampak

pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian produktif.


11

D. R

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan

jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam

melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat

Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan

dalam Rencana Strategis Perangkar Daerah (Renstra Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun

2016-2021

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana

telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35

Tahun 2019. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan

pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan amanat yang telah

diberikan oleh masyarakat selama 5 tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun

2016-2021, adalah Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Tata

Ruang Wilayah.

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


12

Selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjabarkan dalam

sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama

periode Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat

ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan Indicator kinerja

No Sasaran Indikator Kinerja

1. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

public meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

2. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah

Meningkat

Persentase laporan keuangan

(bulanan, semesteran, dan

tahunan ) disusun tepat waktu

3. Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

perangkat daerah

Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD terhadap RKPD

dan Renstra PD terhadap RPJMD

4. Pemenuhan Kebutuhan lahan

untuk kepentingan publik

meningkat

Persentase pemenuhan

kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik

5. Kualitas Perencanaan Tata

Ruang Meningkat

Jumlah dokumen tata ruang yang

sudah ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah (PERDA)

Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

273/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2.


13

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Utama

Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat

Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik

∑ pemenuhan kebutuhan luasan lahan untuk kepentingan publik

∑ kebutuhan luasan lahan untuk kepentingan publik

X 100%

2 Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat

Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

Menunjukkan jumlah kumulatif dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)


Hasil Audit Tata Ruang

Berdasarkan pada IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator

Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Nomor 25/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu sebagai berikut:


14

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No SASARAN/OUTCOME/ KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

1. Pemenuhan

kebutuhan lahan

untuk

kepentingan

publik meningkat

Jumlah luasan

lahan yang

dibutuhkan untuk

kepentingan

publik

Rumus:

Menunjukkan jumlah luasan lahan yang

dibutuhkan untuk kepentingan publik

dalam satu tahun

Tipologi data: Non komulatif

2. Kualitas

Perencanaan Tata

Ruang Meningkat

Persentase

kawasan memiliki

dokumen rinci

Rumus:

∑ kawasan memiliki

dokumen rinci

∑ kawasan

x 100%


Persentase

Rekomendasi yang

sesuai dengan

tata ruang

Rumus:

∑ Rekomendasi yang sesuai

dengan tata ruang

∑ Rekomendasi tata ruang

x 100%

Tipologi data: Non komulati

3. Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

Rumus IKM:

Total dari nilai persepsi per unsur

Total unsur yang terisi

x Nilai

penimbang

Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: IKM Unit Pelayanan x 25


4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:

1. laporan bulanan

∑ laporan keuangan yang disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan yang

disusun

x 100%


15

No SASARAN/OUTCOME/ KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI

PERHITUNGAN

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan


5. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama

dengan RKPD

∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD)

x 100%

Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD

∑ Program dalam RPJMD

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

∑ sarana dan prasarana yang

direncanakan

x 100%


Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan

∑ ASN PD yang taat aturan

∑ ASN PD


x 100%


16

Program-Program

Untuk Mencapai sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang dengan melaksanakan program prioritas yaitu program yang

sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

yaitu:

1. Program Penataan, Penguasaan dan Pengendalian Pertanahan.

2. Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang.

3. Program Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan Penataan

Ruang.

sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian

sasaran strategis adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

6. Program Peningkatan Pelayanan Publik

B. RENCANA KINERJA 2019

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan

keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan

di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang

diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai

dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja

yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan

organisasi.


17

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyusun perencanaan kinerja

tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara

substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2019 mencerminkan rencana kegiatan,

program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2019 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selama

tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang

harus dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang

melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja

pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Target sasaran untuk tahun 2019 merupakan target tahun ketiga

dari Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2016-2021 dan

Rencana Kinerja Tahunan 2019 memuat sasaran strategis, indikator

kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:


18

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Indeks 80

2 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan

keuangan yang

disusun tepat waktu

Persen 100%

3 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan daerah

Persentase

kesesuaian program

dalam Renja PD

terhadap RKPD dan

Renstra PD terhadap

RPJMD

Persen 100%

4 Pemenuhan

kebutuhan lahan

untuk kepentingan

publik meningkat

Persentase

pemenuhan

kebutuhan lahan

untuk kepentingan

publik

Persen 100 %

5 Kualitas

Perencanaan Tata

Ruang Meningkat

Jumlah dokumen

tata ruang yang

sudah ditetapkan

menjadi Peraturan

Daerah (PERDA)

dokumen 2

Nilai Kinerja

Pengaturan,

Pembinaan dan

Pelaksanaan

Penataan Ruang

Persen 73


19

C. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan suatu dokumen

kontrak kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati

Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga dari

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mencerminkan rencana

kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021. Pada dasarnya

perjanjian kinerja Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak

dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selama tahun 2018. Target

kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama

tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat

kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran

akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di

dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Tahun 2019 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Nomor 09/DPA/2019 dan diubah seiring dengan

perubahan DPA atau DPPA Nomor 114/DPPA/2019. Perubahan

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019

sebagai berikut:


20

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Pemenuhan kebutuhan

lahan untuk

kepentingan publik

meningkat

Persentase pemenuhan

kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik

Persen 100 %

2 Kualitas Perencanaan

Tata Ruang Meningkat

Jumlah Dokumen Tata

Ruang yang sudah

ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah

(PERDA)

Perda 2

Nilai Kinerja

Pengaturan, Pembinaan

dan Pelaksanaan Penataan Ruang

Nilai 73

No. Nama Program Anggaran Keterangan

1 Program Penataan,

Penguasaan, dan

Pengendalian

Pertanahan

Rp. 34.180.925.800,00 APBD

2 Program Pengaturan

dan Pembinaan

Penataan Ruang

Rp. 1.551.715.600,00 APBD

3 Program Pelaksanaan

Dan Pengawasan

Pertanahan Dan

Penataan Ruang

Rp. 740.557.000,00 APBD

4 Program Pengelolaan

tanah Kasultanan dan

tanah Kadipaten

(KEISTIMEWAAN)

Rp. 2.348.612.000,00 DANAIS

5 Program Pemanfaatan

tanah Kasultanan dan

Rp. 213.279.000,00 DANAIS


21

tanah Kadipaten

(KEISTIMEWAAN)

6 Program Perencanaan

Tata Ruang, satuan

ruang strategis

Kasultanan dan

Kadipaten

(KEISTIMEWAAN)

Rp. 350.000.000,00 DANAIS

7 Program Pemanfaatan

Raung satuan ruang

strategis Kasultanan

dan Kadipaten

(KEISTIMEWAAN)

Rp. 105.724.896.700,00 DANAIS


22

A. Capaian Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa

fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di

mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan

sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik

telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas

kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi

pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA


23

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun

pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

rendahnya kinerja, digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

91% ≤ 100% Sangat Tinggi

76% ≤ 90% Tinggi

66% ≤ 75% Sedang

51% ≤ 65% Rendah

≤ 50% Sangat Rendah

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

(2x Rencana) – Realisasi Capaian indikator = X 100%

Rencana Rencana

Rencana


24

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan

capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan

jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, Tinggi, Sedang,

Rendah dan Sangat Rendah ) yang ada disetiap kelompok sasaran

dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi

dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur

kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2019. Pencapaian IKU

tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


25

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun 2018

Tahun 2019 Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s.d.

2019 terhadap 2021 (%)

Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%)

1 Pemenuhan Kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat

Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik

98.59% 60000m² 131.860m² 219,76 100% 219,76

2 Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat

Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

0 2 0 0 2 0


80.03 73 84 115.06 78 107.69


26

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja

yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“ Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD Meningkat ”

Untuk mencapai target sasaran Kepuasan Masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik Meningkat dilaksanakan program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indeks kepuasan

masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah pada tahun 2019

mengalami peningkatan sebesar 2,46 dari tahun 2018 yaitu dari 79

meningkat menjadi 81,46. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun

2019 ditargetkan sebesar 80, terealisasi sebesar 81,46 sehingga realisasi

kinerjanya mencapai 101.8% masuk kategori sangat tinggi. Capaian

target ini tidak terlepas dari usaha keras Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk mengetahui

capaian Program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Meningkat”

No. Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun

2018

Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2019

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi Capaian

Kinerja (%)

Kategori

1 Nilai

IKM PD

79 80 81.46 101.8 % Sangat

Tinggi

80 101.8

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 101.8 % Sangat

Tinggi


27

Dalam pencapaian target indikator sasaran tersebut dilaksanakan

program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan total anggaran

sebesar Rp. 8.625.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.892.000,00 atau

sebesar 45.13% terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.733.000,00 atau sebesar

54.87% yang dirinci sebagai berikut :

No. Nama Program Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisiensi

(%)

1 Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

8.625.000 3.892.000 45.13 4.733.000 54.87

Jumlah 8.625.000 3.892.000 45.13 4.733.000 54.87

Permasalahan :

Pada tahun 2019, nilai IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melebihi

dari target yang ditetapkan, Permasalahan utama yang dihadapi Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang adalah Sarana dan Prasarana dalam

penyelenggaraan Pelayanan yang kurang memadai (kurang sesuai standar

Pelayanan).

Solusi :

Optimalisasi kinerja dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada,

serta melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin.

Sasaran 2

“ Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat ”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan

meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Keuangan

Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

baik bulanan, semesteran dan tahunan capaian target sasaran tahun


28

2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 100,00%. Adapun target

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan,

semesteran, dan tahunan, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100,00%

terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai

100,00% masuk kategori sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian

program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”

No. Indikator Kinerja Realisasi

Tahun

2018

Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2019

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan

100 % 100

%

100 % 100 Sangat

tinggi

100 % 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100 Sangat

tinggi

Pencapaian indikator sasaran di atas dilaksanakan dengan program

Peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah jumlah

anggaran Rp. 36.822.500,00 . dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

36.735.500,00 atau sebesar 99,76 % sehingga ada efisiensi sebesar Rp.

87.000,00 atau sebesar 0,24 % lebih jelasnya sebagai berikut :


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisiensi

(%)

1 Program

Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Keuangan

Perangkat

Daerah

36.822.500 36.735.500 99,76 0,24 0,24

Jumlah 36.822.500 36.735.500 99,76 0,24 0,24


29

Permasalahan :

4. Keterbatasan Jumlah SDM yang tersedia.

5. Dilihat dari tipe Dinas DPTR termasuk dalam tipe B sehingga dalam

Kelembagaan Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan jadi satu

sedangkan bila dilihat dari ketugasan selain mengampu dana APBD

juga mengampu DANAIS, sehingga dalam Evaluasi, perencanaan

dan Pelaporan harus 2 (dua) kali sehingga sangat berat.

Solusi :

1. Mengoptimalkan ketersediaan SDM yang ada

2. Pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama tidak memandang

Tupoksi .

Sasaran 3

“ Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian Program dalam dokumen

perencanaan daerah, dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan. persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja

(Renja) Perangkat daerah terhadap RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

terhadap RPJMD tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu 100,00%,

Persentase Kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD

terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2019 ditargetkan

sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga Realisasai

kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat tinggi. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel

berikut:


30

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan daerah”

No. Indikator Kinerja

Realisa

si

Tahun

2018

Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2019

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100

%

100 Sangat

tinggi

100 % 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100 Sangat

tinggi

Pencapaian indikator sasaran di atas dilaksanakan dengan program

Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan jumlah anggaran Rp.

70.405.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.076.220,00

atau sebesar 92,43 % sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 5.328.780,00

atau sebesar 7,57 % lebih jelasnya sebagai berikut :


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisiensi

(%)

1 Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

70.405.000 65.076.220 92,43 5.328.780 7,57

Jumlah 70.405.000 65.076.220 92,43 5.328.780 7,57

Permasalahan :

Pada tahun 2019 tidak ada permasalahan yang berarti karena adanya

koordinasi dari semua perangkat daerah sehingga dari segi perencanaan.

Semua program kegiatan yang ada pada RPJMD dapat mengalir ke

Renstra, RKPD dan Renja perangkat Daerah.


31

Sasaran 4

“Pemenuhan Kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat ”

Untuk mencapai target sasaran Pemenuhan kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik meningkat dilaksanakan Program Penataan,

Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan. persentase kesesuaian

program dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah terhadap RKPD

dan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD tahun 2019, capaian

target tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 121,17% dari tahun

2018, yaitu dari 98,59% pada tahun 2018, pada Tahun 2019 ditargetkan

sebesar 100,00% terealisasi sebesar 219,76% sehingga Realisasai

kinerjanya untuk tahun 2019 mencapai 219,76% dengan target

pengadaan tanah seluas 60.000m2 sedangkan realisasi pengadaan

tanah seluas 131.860m2 termasuk kategori sangat Tinggi.

Tingginya capaian target diperoleh dari usaha keras Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang dan pihak-pihak terkait. Untuk mengetahui

capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pemenuhan Kebutuhan lahan

untuk kepentingan publik meningkat

No. Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun 2018

Tahun 2019

Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s/d

2019

terhadap

2021 (%)

Target Realisa

si

Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik

98.59 60.000m²

131.860m²

219,76 Sangat tinggi

100% 141,2

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 219,76 Sangat tinggi


32

Kondisi pencapaian target kinerja Pemenuhan Kebutuhan lahan

untuk kepentingan publik meningkat dilihat dari data historis

menunjukkan jauh melebihi target yang ditetapkan, terlampauinya

target tidak terleps dari usaha keras Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pemenuhan kebutuhan lahan

untuk kepentingan Publik.

Untuk melaksanakan Program Penataan, Penguasaan, dan

Pengendalian Pertanahan telah disediakan anggaran sebesar Rp

34.180.925.800,00 untuk 5 kegiatan dan dapat direalisasikan sebesar Rp

21.507.469.130,00 atau sebesar 62.92 % sehingga terjadi efisiensi

anggaran sebesar Rp 12.673.456.670,00 atau 37,08 %. Adapun lebih

jelasnya sebagai berikut :

No. Nama

Program

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capai

an

(%)

Selisih (Rp.) Efisien

si

(%)

1 Penataan,

Penguasaan,

dan

Pengendalian

Pertanahan

34.180.925.800 21.507.469.130 62.92 12.673.456.670 37,08

Jumlah 34.180.925.800 21.507.469.130 62.92 12.673.456.670 37,08

Permasalahan:

1. Target pengadaan tanah dalam Renstra ditentukan dalam luasan

tanah dalam m2, sedangkan untuk mencapai target tergantung Dari

Anggaran yang tersedia sehingga persentase capaian fluktuatif.

2. Pembebasan lahan untuk kepentingan publik yang tanahnya milik

Tanah Kas Desa harus menunggu izin Gubernur, sedangkan proses

untuk mendapat izin Gubernur memerlukan waktu yang panjang dan

Desa harus sudah memiliki Perdes yang sesuai dengan Pergub.


33

3. Dalam proses pembebasan lahan ada sebagian warga yang tidak

sepakat dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Appraisal.

4. Proses pengadaan tanah melibatkan pihak terkait (BPN) sehingga

ketepatan waktu pencapaianya dari yang ditargetkan tergantung dari

Pihak terkait .

5. Ketidak sesuaian antara Harga tanah yang direncanakan dengan

realisasi harga tanah yang ditetapkan oleh penyedia jasa penilai

harga tanah (Appraisal) sehingga bisa terjadi sisa anggaran maupun

kurang anggaran.

6. Sebagian besar kepemilikan tanah masih atas nama orang tua belum

diwariskan kepada keturunannya sehingga apabila pemberkasan

tanah harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris.

7. Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa yang

tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum dapat

ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan

tersendiri bagi Pemerintah Desa.

8. Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang

tidak sesuai dengan peruntukannya.

9. Pendaftaran Tanah untuk menjadi Sertipikat tanah memerlukan

tahapan yang panjang dan memerlukan proses tahapan yang

berbeda-beda dan harus ditempuh dan diajukan permohonan

masing-masing sesuai bidangnya dan melibatkan banyak pihak,

selain itu juga keterbatasan jumlah SDM yang menangani.

Solusi:

1. Evaluasi untuk Target pengadaan tanah pada Renstra yang akan

datang yang tadinya capaian berdasaarkan luasan lahan dalam m2,

menjadi Persentase dengan Rumus Jumlah Lahan yan dibebaskan

dibagi Jumlah luasan lahan yang dibutuhkan dalam Tahun itu.


34

2. Melakukan pendampingan dengan Desa dalam penyusunan Perdes

agar Perdes sesuai dengan Pergub sehingga dalam proses ganti rugi

Tanah Kas Desa prosesnya lebih cepat.

3. Melakukan pendekatan dengan Warga terdampak dengan cara

melakukan sosialisasi dan musyawarah harga tanah.

4. Lebih instentif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

(BPN) dalam proses pembebasan tanah.

5. Adanya koordinasi dengan Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata

Ruang Kabupaten Gunungkidul untuk memfasilitasi pensertifikatan

dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat pemilik

lahan/tanah dengan didaftarkan melalui program PRONA dan PTSL.

6. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk memfasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah

desa dengan tanah masyarakat melalui kegiatan yang dapat dibiayai

dengan Dana Keistimewaan Bidang Pertanahan.

7. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk memfasilitasi penyelesaian pengelolaan dan

pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya melalui

kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Keistimewaan Bidang

Pertanahan.

8. Melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait dalam upaya

memaksimalkan pencapaian target pensertipikatan tanah milik

Pemerintah Daerah.

9. Mengkaji ulang target luasan pengadaan tanah dengan jumlah

anggaran yang tersedia di Tahun Anggaran selanjutnya.


35

Sasaran 5

“ Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat ”

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan

kesesuaian dengan tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mencapai sasaran Kualitas Perencanaan Tata Ruang

Meningkat terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yaitu Jumlah

Dokumen Tata Ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

(PERDA) dan Indikator Kinerja Sasaran Nilai Kinerja Pengaturan,

Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang, pada tahun 2019

realisasi dari target Jumlah Dokumen Tata Ruang yang sudah

ditetapkan menjadi PERDA adalah 0% dari 2 (dua) target yang

ditetapkan belum terealisai dengan Kriteria penilaian realisasi kinerja

sangat rendah, tidak terealisasinya target disebabkan target tidak

bersifat Kumulatif, penetapan target sampai akhir Tahun 2021 sehingga

waktu untuk pencapaian Target sampai dengan akhir Tahun 2021

sehingga pada tahun 2019 dalam proses untuk mencapai PERDA,

sedangkan berdasarkan RKPD Tahun 2019 dengan target Persentase

Kawasan memiliki Dokumen Rinci dari target 100% terealisasi 80%

dengan Kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, apabila dibandingkan

dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dengan realisasi kinerja sebesar

94.17% terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 14.17%, tidak

tercapainya target untuk indikator sasaran prosentase kawasan memiliki

dokumen rinci disebabkan untuk kegiatan Pembinaan Tata Ruang ada

kegiatan pembahasan rekomendasi yang mana pembahasan tergantung

rekomendasi yang masuk, dari penyediaan 15 Pembahasan, yang

mengajukan rekomendasi hanya 12 rekomendasi sehingga terjadi sisa 3

pembahasan yang tidak terlaksana selain itu THR untuk THL juga tidak

dapat dibayarkan. Sedangkan untuk indikator Nilai Kinerja Pengaturan,


36

Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan ruang, realisasi kinerja tahun

2019 menunjukkan peningkatan Nilai sebesar 3.97 dari tahun 2018,

yaitu dari 80.03 meningkat menjadi 84 apabila dilihat dari target yang

ditetapkan untuk tahun 2019, capaian untuk tahun 2019 sebesar

115.06% dari target yang ditetapkan yaitu dari target 73 tercapai 84

dapat digolongkan sangat Tinggi. Keberhasilan melebihi target yang

ditetapkan tidak terlepas dari usaha keras dari Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang serta semua pihak yang terkait. Untuk mengetahui capaian

program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kualitas Perencanaan Tata

Ruang Meningkat

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2018

Tahun 2019

Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)

Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

0 100% 0 0 Sangat Rendah

2 0

Persentase Kawasan memiliki dokumen Rinci (RPJMD 2019)

94.17 100% 80 80 Tinggi 100 80

2. Nilai kinerja

Pengaturan,Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang

80.03 73 84 115.06 Sangat Tinggi

78 107.69

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 115.06 Sangat Tinggi

Tahun anggaran 2019 target kinerja Kualitas Perencanaan Tata

Ruang Meningkat untuk Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Tata Ruang

yang sudah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) dikategorikan sangat


37

rendah namun apabila dengan indikator RPJMD tahun 2019 Persentase

kawasan memiliki dokumen Rinci dapat dikategorikan Tinggi.

Untuk Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

disediakan anggaran sebesar Rp 1.551.715.600,00 dan dapat terserap

sebesar Rp 1.431.543.483,00 atau 92.26 % sehingga terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp 120.172.117,00 atau 7.74 %.

Sedangkan untuk sasaran Program Pelaksanaan dan Pengawasan

Pertanahan dan Penataan Ruang melebihi target yang ditetapkan

dengan kategori Sangat Tinggi, Adapun anggaran yang disediakan untuk

Program Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan Penataan Ruang

sebesar Rp 740.557.000,00 dan dapat terserap sebesar Rp

687.236.787,00 atau sebesar 92.80% sehingga terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp 53.320.213,00 atau 7.20%, adapun lebih jelasnya

sebagai berikut :

No. Nama

Program

Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1 Pengaturan

dan

Pembinaan

Penataan

Ruang

1.551.715.600 1.431.543.483 92.26 120.172.117 7.74

2 Pelaksanaan

dan

Pengawasan

Pertanahan

dan

Penataan

Ruang

740.557.000 687.236.787 92.80 53.320.213 7.20

Jumlah 2.292.272.600 2.118.780.270 92.43 173.492.330 7.56

Permasalahan:

1. Persoalan terkait tata ruang yang menjadi konsen permasalahan

Konversi penggunaan lahan, menurunya kualitas ruang karena


38

eksklusifitas permukiman, kemudian kesenjangan pembangunan

kawasan antar wilayah.

2. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten

Gunungkidul menjadi acuan dalam penyusunan program-program

pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan

ruang yang sesuai rencana tata ruang. Hal ini disebabkan oleh

kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat dalam

penyelenggaraan penataan ruang.

3. Belum cukup operasionalnya dokumen Rencana Tata Ruang yang ada

untuk dijadikan pedoman dalam perizinan pemanfatan ruang

disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam penyusunan Rencana

Detil Tata Ruang Rinci .

4. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang,

khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk

kepentingan lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi

Peraturan tentang penataan ruang.

5. THR untuk THL ditetapkan sebagai Tolok Ukur Kinerja dengan bobot

disamakan dengan Tolok Ukur Kinerja yang lain, anggaran THR untuk

THL sangat kecil, sedangkan THR untuk THL menurut ketentuan

tidak dapat dibayarkan sehingga berpengaruh sangat besar terhadap

capaian Target.

Solusi:

1. Rencana detail tata ruang sebagai konsep pembangunan berbasis

rencana, dimana hal itu sebagai cara untuk memeriksa pelanggaran

pemanfaatan tata ruang serta sebagai dasar penegakan sangsi dan

Hukum. Selain itu pemberian sangsi merupakan solusi untuk

menangani para pelanggar tata ruang.

2. Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang yang lebih

operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

untuk peraturan yang lebih rinci;


39

3. Pentingnya peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Tata Ruang;

4. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan

sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap

kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan

maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

5. Mengkaji ulang Tolok Ukur Kinerja, tolok ukur kinerja seharusnya

berdasarkan bobot baik kegiatan maupun anggaran sehingga tidak

terjadi ketimpangan antara Realisai fisik dan Keuangan.

Selain program-program tersebut di atas, ada 3 (tiga) program

pendukung sesuai sasaran dan 4 (empat) Program yang bersumber dari

Dana Keistimewaan, 3 (tiga) program pendukung yaitu Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur, sedangkan 4 (empat) program yang bersember dari

dana Keistimewaan yaitu Program pengelolaan tanah Kasultanan dan

tanah Kadipaten, Program Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah

Kadipaten, Program Perencanaan tata ruang satuan ruang strategis

Kasultanan dan Kadipaten dan Program pemanfaatan ruang satuan

ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten. Adapun untuk ketiga program

pendukung tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 842.837.300,00

dengan realisasi Rp. 795.180.026,95,00 atau sebesar 94,34 % sehingga

ada efisiensi sebesar Rp. 47.57.273,05,00 atau sebesar 5,66 %. adapun

lebih jelasnya sebagai berikut :


(Rp.)

Realisasi (Rp.) Capaian

(%)


(%)

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

378.757.300 346.507.434 91.49 32.249.866 8,51


40

2 Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

457.460.000 442.052.592,95 96.63 15.407.407 3,37

3 Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Aparatur

6.620.000 6.620.000 100 0 0

Jumlah 842.837.300 795.180.026,95 94.34 47.657.273,05 5,66

Selain program utama dan program pendukung Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang Kabupaten Giningkidul juga mengelola anggaran yang

bersumber dari dana Keistimewaan (DAIS), yang dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 108.287.137.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.

105.290.449.870,00 atau sebesar 97,23 % sehingga ada efisiensi sebesar

Rp. 2.996.687.830,00 atau sebesar 2.77 %. adapun lebih jelasnya sebagai

berikut :

No. Nama

Program

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%)


(%)

1 Program

pengelolaan

tanah

Kasultanan

dan tanah

Kadipaten

2.348.12.000 2.006.591.000 85.44 342.021.000 14.56

2 Program

pemanfaatan

tanah

Kasultanan

dan tanah

Kadipaten

213.279.000 192.171.000 90.10 21.108.000 9,90

3 Program

Perencanaan

tata ruang

satuan

ruang

350.000.000 304.980.370 87.14 45.019.630 12,86


41

strategis

Kasultanan

dan

Kadipaten

4 Program

pemanfaatan

ruang

satuan

ruang

strategis

Kasultanan

dan

Kadipaten

105.724.896.700 102.786.707.500 99.22 2.938.189.200 0,78

Jumlah 108.636.787.700 105.290.449.870 96.91 3.346.057.830 3,09

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar

129.817.583.016,95,00 atau 88,87% dari total anggaran Rp.

146.068.675.900,00 yang dialokasikan. Anggaran belanja langsung

untuk program utama sebesar Rp. 36.589.050.900,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 23.731.953.120,00 atau 64,86%. Adapun anggaran untuk

program pendukung sebesar Rp. 842.837.300,00 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 795.180.026,95,00 atau 94.34%. Sedangkan

anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan (DANAIS) sebesar Rp.

108.636.878.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 105.290.449.870,00

atau 96,91%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,

penyerapan terbesar pada Program/Kegiatan di sasaran Akuntabilitas

pengelolaan keuangan meningkat sebesar 99,76%. Sedangkan

penyerapan terkecil pada Program/Kegiatan di sasaran kepuasan

masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat

sebesar 45,12%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019

yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran pembangunan disajikan tabel 3.8


42

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Realisasi (%)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp) Realisasi (%)

1.

Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggara

an pelayanan

publik

Meningkat

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

80 81,46 101

,82 8.625.000 3.892.000 45.12

2.

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase laporan

keuangan yang

disusun tepat waktu

100% 100 % 100 36.822.500 36.735.500 99.76

3.

Kesesuaian

program

dalam

dokumen

perencanaan

daerah

Persentase

kesesuaian program

dalam Renja PD

terhadap RKPD dan

Renstra PD terhadap

RPJMD

100% 100 % 100 70.405.000 65.076.220 92.43

4.

Pemenuhan

kebutuhan

lahan untuk

kepentingan

publik

meningkat

Persentase

pemenuhan

kebutuhan lahan

untuk kepentingan

publik

60.000 131.860 219

,76 34.180.925.800 21.507.469.130 62.92

5.

Kualitas

Perencanaan

Tata Ruang

Meningkat

Jumlah dokumen

tata ruang yang

sudah ditetapkan

menjadi Peraturan

Daerah (PERDA)

2 - 0 1.551.715.600 1.431.543.483 92.25

Prosentase Kawasan

memiliki dokumen

Rinci (Target dalam

RPJMD 2019)

100% 80% 80

Nilai kinerja

Pengaturan,

Pembinaan dan

Pelaksanaan

Penataan Ruang

73 84 115

,06 740.557.000 687.236.787 92.79

Jumlah

36.589.050.900 23.731.953.120 64.86

Belanja Langsung

Pendukung

842.837.300

795.180.026,95 94.34

Belanja langsung

DANAIS

108.636.787.700 105.290.449.870

96,91

Total Belanja

Langsung

146.068.675.900 129.817.583.016,95 88,.87

Sumber data Laporan Keuangan PD Tahun 2019


43

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan

berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap

Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja

institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi

Perangkat Derah, LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban

dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKj

IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik

untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik.

LKjIP Perangkat Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan

manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban

sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin

andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat

serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan

dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun

2019, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun.

Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena dari 2 (dua) sasaran utama

dan 3 (tiga) sasaran pendukung dapat tercapai dengan kategori sangat

tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang

sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah

dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk memastikan

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun

PENUTUP BAB

IV


44

demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan

kinerja ke depan.

Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat

baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab

dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam

kondisi terkait dengan persoalan inovasi kebijakan, dukungan anggaran

dan sarana prasarana, serta kesiapan Sumber Daya Manusia.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku

kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi

yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan

dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya

mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk

dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang

menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini

juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan

dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna

jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan

upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar

menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan

peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang

semakin baik.


45

LAMPIRAN-LAMPIRAN


46

Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk normalisasi Jembatan Teleng dan Jeruklegi di Desa Katongan Kecamatan Nglipar

Survey Lokasi untuk normalisasi Jembatan Teleng dan Jembatan Jeruklegi


47

Proses Pengukuran Tanah untuk normalisasi Jembatan Teleng dan Jembatan Jeruklegi

Musyawarah Kesepakatan Harga tanah dengan Warga terdampak pengadaan tanah untuk normalisai

jembatan Teleng dan Jeruklegi


48

Proses pembayaran Ganti rugi Tanah untuk Normalisasi Jembatan Teleng dan Jembatan Jeruklegi di Desa

Katongan Kecamatan Nglipar

Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk BPP Rongkop


49

Survey Lokasi pengadaan Tanah untuk BPP Rongkop

Proses Pengukuran Tanah untuk BPP Rongkop


50

Proses Identifikasi Bangunan dan Tanaman untuk BPP Rongkop

Negosiasi Harga Tanah Untuk BPP Rongkop


51

Proses Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk BPP Rongkop

pemerintah kabupaten gunungkidul laporan...

Documents