lampiran peraturan bupati gunungkidul tentang...
TRANSCRIPT
50
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR : 132 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PURWOSARI
TAHUN 2016 - 2021
BAB I
P E N D A H U L U A N
1. 1. Latar Belakang
Sesuai dengan ketentuan Undanag-Undang Nomor 25 TAhun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setelah kapala dan wakil
kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan JAngka
Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD tersebut merupakan penjabaran Visi, Misi,
dan program kepala daerah terpilih.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 9RPJMD) sebagai
Dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya
harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah
(PD) dengan periode menyesuaikan periode RPJMD . Renstra PD harus mampu
menjabarkan visi, misi, tujuan sasaran, dan program pembangunan jangka
menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi,tujuan, sasaran, program dan
kegiatan prioritas sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD)
Sebagai tindaklanjut atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
pada tahun 2016 , pemerintah KabupatenGunjngkidul telah menyusun dan
menetapkan RPJMD dan Renstra PD tahun 2016-2021.Pada saat proses
penyusunan dan penetapan dokumen tersebut, masih berlaku ketentuan lama
yang mengatur urusan pemerintah daerah dan susunan perangkat daerah.
Selanjutnya sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan dan Peraturan daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul . dengan berlakunya Peraturan daerah tersebut , terjadi perubahan
51
dalam susunan perangkat daerah yang berakibat adanya ketidaksesuaian dalam
Dokumen RPJMD terutama yang berkaitan dengan pengelompokan urusan dan
penjabaran Perangkat Daerah penagmpu pencapaian target sasaran. Menyikapi
kondisi tersebut, pada tahun 2017 perlu dilaksanakan review terhadap dokumen
RPJMD dan Renstra PD Tahun 2016-2021. Untuk menjamin terwujudnya
sinkronisasi dan konsistensi anata RPJMD dengan Renstra PD pada proses reviu
dan perubahan dokumen tersebut.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah KAbupaten Gunungkidul Tahun
2005-2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; aerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021; dan
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
Kecamatan;
52
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Pedoman penyusunan Renstra PD ini dimaksudkan untuk memberikan
panduan bagi PD dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2016-2021
sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Bupati /
Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun
2016-2021 ke dalam Renstra PD sesuai tugas dan fungsi masing-masing
Tujuan penyusunan pedoman penyusunan Renstra PD adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi PD dalam merumuskan
tujuan,sasaran, strategi, kebjakan, program dan kegiatan prioritas
jangka menengah PD .
2. Memberikan arah bagi PD dalam penentuan target kinerja jangka menegah
PD.
Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra
melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak yang
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.
Rencana Strategik merupakan proses secara sistematis yang
berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang bersih, dengan memanfaatkan
sebanyak–banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara
sistematis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur
hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan
suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, hambatan dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana
Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan
sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Purwosari ini
adalah sebagai berikut :
53
BAB I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistemmatika Penulisan
BAB II. Gambaran Umum Kecamatan Purwosari
2.1. Letak Geografis
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.4. Kinerja Layanan Kecamatan Purwosari
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Purwosari.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKANTUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra PD
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purwosari.
4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Purwosari
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Program dan Kegiatan.
5.2. Indikator Kinerja.
5.3. Sasaran
5.4. Pendanaan Indikatif
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARN
RPJMD
BAB VII. PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Letak Geografis Koordinat Geografi
: LS (S) 08º 00´ 01,1˝ BT (E) 110˚ 22΄ 53,8˝ DPL 354 m
Batas wilayah : Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kretek, Bantul Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pundong dan Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panggang.
54
Sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia. Jarak Orbitasi : Ke Ibu Kota Kabupaten : 45 Km
Ke Ibu Kota Propinsi : 35 Km Luas Wilayah 71,76 Km2
Gambar. 2.1. PETA WILAYAH KECAMATAN PURWOSARI
Tabel. 2.1.
LUAS WILAYAH KECAMATAN PURWOSARI
55
Tabel. 2.2.
LUAS KANTOR KECAMATAN
NO JENIS LUAS BANGUNAN
(m2) KONDISI
No JENIS TANAH
D E S A JUMLAH
GIRIPURWO GIRICAHYO GIRIJATI GIRIASIH GIRITIRTO
1 PEKULEN
- Pekarangan 171,36 71,97 87,18 42,71 88,71 461,95
- Sawah 3,43 2,07 55,05 22,04 37,88 120,49
- Tegal 1.759,17 1.370,84 530,10 533,85 932,35 5.126,33
Jumlah 1.933,97 1.444,89 672,34 598,61 1.058,95 5.708,78
2 LUNGGUH
- Pekarangan 0 0 0 0 0 0
- Sawah 9,43 3,87 4,51 5,08 8,46 31,38
- Tegal 119,64 54,50 17,85 16,28 17,33 225,62
Jumlah 129,07 58,37 22,37 21,37 25,80 257,00
3 PENGAREM - AREM
-
Pekarangan 0 0 0 0 0 0
- Sawah 0,63 0 1,21 1,34 0,14 3,33
- Tegal 8,31 1,75 3,80 1,85 0,22 15,94
Jumlah 8,94 1,75 5,02 3,19 0,36 19,27
4 KAS DESA
- Pekarangan 2,10 0,60 0,37 0,03 1,43 4,55
- Sawah 0 0,39 22,89 0 1,70 24,98
- Tegal 7,52 16,92 20,4915 3,5495 5,2950 53,7830
Jumlah 9,63 17,91 43,75 3,58 8,43 83,32
5 LAIN - LAIN
- Sultan Ground
( SG ) 9,8255 2,8550 0 0 1,9000 14,5805
- Pakualaman
Ground (PG) 0 0 0 0 0 0
- AB 168,2040 74,1550 0 0 77,4050 319,7640
- Telaga 9,5950 3,8400 0,2000 2,4210 3,7600 19,8160
- Kuburan 3,8315 2,5750 1,1529 2,7250 1,2165 11,5009
- Pasar 0,1850 0,0600 0 0 0,1400 0,3850
- Kehutanan 0 0 0 0 0 0
- O O 0 5,3350 0,2000 0,9100 0 6,4450
- Jalan 0 0 0 0 0 0
- Lain - Lain 452,43 23,75 20,14 209,51 27,9760 733,8171
Jumlah 644,07 112,57 21,69 215,57 112,3975 1.106,3085
TOTAL LUAS WILAYAH
2.725,69 1.635,50 765,20 842,34 1.205,95 7.174,69
56
1 Tanah Bangunan Kantor
5000 Baik
2 Gedung Kantor Kecamatan
332 Baik
Gambar. 2.2.
MONOGRAM PERSENTASE LUAS DESA DI KECAMATAN PURWOSARI
Giripurwo, 37%
Giricahyo, 23%
Girijati, 11%
Giriasih, 12%
Giritirto, 17%
Gambar. 2.3
GRAFIK PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN PURWOSARI
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Tanah Sawah
Tanah Kering
Bangunan
Hutan NegaraLainnya
Giripurwo
Giricahyo
Girijati
Giriasih
Giritirto
Tabel. 2.3. Jumlah Jiwa penduduk di Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut :
No Desa Jumlah Penduduk
Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Giripurwo 4.284 4.561 8.845
2. Giricahyo 2.122 2.113 4.235
57
3. Girijati 1.097 1.148 2.245
4. Giriasih 762 823 1.585
5. Giritirto 1.933 2.094 4.027
Jumlah 10.198 10.739 20.937
Gambar. 2.4. Grafik jumlah penduduk di Kecamatan Purwosari
0
1000
2000
3000
4000
5000
Giripurwo Giricahyo Girijati Giriasih Giritirto
Laki-laki
Perempuan
Tabel. 2.4
Jumlah Keluarga di Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut :
No Desa
Jumlah Keluarga
Kepala Keluarga Laki-laki
Kepala Keluarga Perempuan Jumlah
1. Giripurwo 2.409 190 2.599
2. Giricahyo 1.108 123 1.231
3. Girijati 517 75 592
4. Giriasih 388 61 449
5. Giritirto 1.065 110 1.175
Jumlah 5.487 559 6.046
Gambar. 2 5.
Grafik jumlah keluarga di Kecamatan Purwosari
0
500
1000
1500
2000
2500
Giripurwo Giricahyo Girijati Giriasih Giritirto
Kepala Keluarga
Laki-laki
Kepala Keluarga
Perempuan
Tabel. 2.5.
Data Panjang Jalan di Kecamatan Purwosari
No Desa Jalan
Negara (km)
Jalan Propinsi
(km)
Jalan Kabupaten (km)
Jalan Desa (km)
Jalan Lingkungan
Cor blok
Batu/tanah
58
1 2 3 4 5
Giripurwo Giricahyo Girijati Giriasih Giritirto
6 3,5
5 0,7
0
0 0 1
2,5 5
5,5 2 0 2 4
12 7 4 3 6
19,50 14,50 16,80 13,80 12,25
68,10 16,50 13,90 17,30 17,75
Jumlah 15,2 8,5 13 32 72,9 137,61
41,6
Tabel 2.6.
Infrastruktur Jalan Dan Jembatan
NO RUAS JALAN /
JEMBATAN YANG PERLU DITANGANI
LOKASI PANJANG LEBAR JENIS
PERKERASAN
DESA GIRIPURWO
1 Duwet - Pasar Klampok Padk. Widoro 800 m' 6 m' Jalan batu
2 Temon - Pantai Bekah Padk.Temon 5000 m' 5 m' Rabat beton
3 Klampok - Ngrupon Padk. Klampok 5000 m' 5 m' Rabat beton
4 Gumbeng - Mlarang Padk. Gumbeng 2000 m' 5 m' Rabat beton
5 Widoro - Cenguk Padk. Widoro 5000 m' 5 m' Rabat beton
6 Dulisen - Pangkah Padk. Tlogowarak 5000 m' 1 m' Pelbr dan
pemadatan
DESA GIRICAHYO
1 Karangtengah - Giriasih
PdKarangtengah 4000 m' 4 m' Aspal
2 Karangtengah - Giriasih
Padk.Karangtengah 875 m' 4 m' Rabat beton
3 Gabug - Girijati Padk.Gabug 2750 m' 4 m' Aspal
4 Jati - Kedangan Padk. Jati 4000 m' 4 m' Jalan tanah
5 Mbali - Guo cemplong Giricahyo 4000 m' 4 m' Rabat beton
6 Jati - Lueng ombo Padk. Jati 3500 m' 2 m'
7 Sambi - Mlua Giricahyo 4000 m' 2 m'
8 Gabug - Gupit Padk. Gabug 3000 m' 4 m' Jl batu
DESA GIRIJATI
1 Jorong - Geger Padk. Jorong 3000 m' 6 m' Aspal
2 Jalan lingukungan Watugajah
Padk. Watugajah
2100 m' 4 m' Rabat beton
3
Jalan lingkar Dringo Padk. Dringo 3000 m' 4 m' Rabat beton
4 Dringo - JJLS Padk. Dringo 1500 m' 4 m' Aspal
5 Jalan lingkungan Parangrejo
Padk. Parangrejo
2500 m' 4 m' Rabat beton
DESA GIRIASIH
1 Jalan antar Desa Giriasih – Giricahyo
Perempatan Trasih, Tlogopopok
500 m 800 m
6 m Batu, Corblock, Aspal
2 Jalan antar Desa Ngoro-oro – Giricahyo
Padk. Ngoro-oro
4500 m 300 m
6 m Batu, Corblock,
Aspal
3 Jalan antar Dusun Padukuhan. 3500 m 6 m Batu,
59
Wonolagi, Ngoro-oro, Trasih, Klepu
Wonolagi, Ngoro-oro, Trasih, Klepu
Corblock, Aspal
4 Jalan antar Desa Giriasih - Girijati
Padk. Trasih, Jorong 2250 m 2 m Corblock
5 Jalan Usaha Tani, Ngoro-oro, jeruk gulung
Padk. Ngoro-oro, Jeruk gulung 1500 m 5 m Corblock
6
Jalan antar Desa Ngoro-oro Giriasih, Tompak, Giritirto
Gunung butuh, Sumberan, Tompak, Giritirto 2000 m 4,5 m Corblock
DESA GIRITIRTO
1
Jalan antar desa antar Kecamatan Ploso - Gading - Banyumeneng
Ploso, Gading 3000 m' 6 m' Aspal
2
Jalan wisata Gua Cerme Ploso - Gua cerme - Ngepal
Ploso, Gading 3500 m' 6 m' Pelebaran dan Aspal
3 Jalan lingkar Ibu Kota Kecamatan Nglegok - Gading
Nglegok, Gading
2500 m' 5 m' Aspal 1km, 1,5 Jl batu
4 Jalan Kabupaten : Petoyan - Jlumbang - JJLS
Giritirto, Giripurwo
4500 m' 6 m' Aspal
5 Jalan poros desa : Wonoboyo – Blado - Jorong
Ploso, Blado 3000 m' 6 m' Pelebaran
Tabel. 2.7.
Pemenuhan kebutuhan air bersih
NO PADUKUHAN JML.
PENDUDUK JML KK
JUMLAH PRASARANA (UNIT)
MATA AIR
/ TELAGA
PAH SIPAS SUMUR
BOR SUMUR
DESA GIRIPURWO
1 Widoro 1.158 256
2
39 - - 56
2 Klampok 1.390 292
-
30
- - 59
3 Gumbeng 588 120
-
15 - - 15
4 Sumur 1.147 266
4
29 - - 30
5 Gubar 1.030 217
2
56
- - 17
6 Karangnongko 689 149 1 139 - - 3
7 Temon 792 128
- 127 - - -
8 Tlogowarak 953 187
2
185 - - -
9 Kacangan 930 128
-
92 - - 4
10 Jlumbang 585 122
1 117 - - 1
Jumlah 9.262 1.865
12 829 - - 185
60
GIRICAHYO
1 Gabug 595 176
2 176
1 - -
2 Wuni 394 112
2 112 - - -
3
Karangtenga
h 652 199
1 199 - - -
4 Jurug 299 93
-
93 - - -
5 Nglumbung 765 209
-
209 - - -
6 Jati 800 173
- 173 - - -
7 Jambu 610 239
- 239 - - -
Jumlah 4.115 1.201
5
1.20
1
1 - -
DESA GIRIJATI
1 Jorong 359 96
4
-
1 -
30
2 Dringo 663 171
-
- - -
3
3 Parangrejo 584 151
-
- -
1
12
4 Watugajah 530 150
1
-
- - 44
Jumlah 2.136 568
5 - 1 1 89
DESA GIRIASIH
1 Klepu 405 112 3 96 - - -
2 Trasih 401 98 3 75 - - 1
3 Ngoro-oro 471 105 2 78 - - 1
4 Wonolagi 269 62 1 49 - - 2
Jumlah 1546 377 9 268 4
DESA GIRITIRTO
1 Petoyan 710 152
-
- - - 2
2 Nglegok 413 96
-
- - - 2
3 Gading 1.029 199
1
27 -
1 2
4 Susukan 239 56
1
-
- - 3
5 Tompak 444 101
-
- - - 3
6 Ploso 806 190
1
- - - -
7 Blado 543 118 1
21 - - 2
Jumlah 4.184 912 4 48 - 1 14
Tabel 2.8. Jumlah KK dalam pemenuhan kebutuhan air
NO PADUKUHAN JML. PENDUDUK
JML KK
JML KK DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR
MATA AIR
AIR HUJA
N
SIPAS/ SWADAY
A MANDIRI
AIR POMPA (SUMUR
BOR)
SUMUR
DESA GIRIPURWO
61
1 Widoro 1.158 256 - - - - 86
2 Klampok 1.390 292 - - - - 92
3 Gumbeng 588 120 - - - - 21
4 Sumur 1.147 266 153 26 - - 87
5 Gubar 1.030 217 - 184 - - 33
6 Karangnongko 689 149 - 82 - - 7
7 Temon 792 128 - 128 - - -
8 Tlogowarak 953 187 - 187 - - -
9 Kacangan 930 128 - 128 - - -
10 Jlumbang 585 122 - 122 - - -
Jumlah 9.262 1.865 153 857 - - 326
DESA GIRICAHYO
1 Gabug 595 176 1 - - - -
2 Wuni 394 112 2 - - - -
3 Karangtengah 652 199 - - - - -
4 Jurug 299 93 - - - - -
5 Nglumbung 765 209 - - - - -
6 Jati 800 173 - - - - -
7 Jambu 610 239 - - - - -
Jumlah 4.115 1.201 3 - - - -
DESA GIRIJATI
1 Jorong 359 90 12 - - - 30
2 Dringo 663 171 - - - - 3
3 Parangrejo 584 151 - - 1 - 12
4 Watugajah 530 150 - - - - 44
Jumlah 2.136 562 12 - - - 89
DESA GIRIASIH
1 Klepu 405 112 112 - - - -
2 Trasih 401 96 96 - - - -
3 Ngoro-oro 471 105 105 - - - -
4 Wonolagi 269 62 62 - - - -
Jumlah 1546 375 375
DESA GIRITIRTO
1 Petoyan 710 152 152 - - - 2
2 Nglegok 413 96 96 - - - 4
3 Gading 1.029 199 - - - 199 5
4 Susukan 239 56 53 - - - 5
5 Tompak 444 101 101 - - - 3
6 Ploso 806 190 190 - - - -
7 Blado 543 118 118 - - - 44
Jumlah 4.184 912 710 - - 199 63
Tabel. 2.9. Data Mata Air di KecamatanPurwosari
NO
NAMA MATA
AIR LOKASI DEBIT KETERANGAN
1 Cacahan Sumur Giripurwo belum terukur Air minum
2 Kambil ketel Sumur Giripurwo belum terukur air minum
3 Tangis Sumur Giripurwo belum terukur Air minum dan irigasi
4 Klampok Klampok Giripurwo belum terukur Air minum
5 Kali wetan Karangnongko Giripurwo belum terukur air minum
6 Kali gede Gubar Giripurwo belum terukur air minum
7 Gua Pego Tlogowarak Giripurwo belum terukur air minum
8 Gua Pelawan Gabug Giricahyo 10 ltr/dtk
air minum /
tenaga surya
62
9 Jombor Wuni Giricahyo belum terukur air minum
10 Sendang Beji Parangrejo Girijati 5 ltr/dtk
air minum dan
irigasi
11 Gembiro wati Parangrejo Girijati belum terukur air minum
12 Mudal Watugajah Girijati 5 ltr/dtk
air minum dan
irigasi
13 Ngresik Watugajah Girijati belum terukur air minum
14 Kali Jambu Dringo Girijati belum terukur air minum
15 Kali Setro Jorong Girijati belum terukur
air minum dan
irigasi
16 Kali Elo Jorong Girijati belum terukur
air minum dan
irigasi
17 Kali Kroya Jorong Girijati belum terukur air minum dan irigasi
18 Kali Adoh Jorong Girijati belum terukur air minum
19 Kali Kidul Klepu Giriasih belum terukur air minum
20 Manggung Klepu Giriasih belum terukur air minum
21 Pego Ngoro oro Giriasih belum terukur air minum
22 Kali Cabe Blado Giritirto belum terukur air minum
23 Kali Wates Blado Giritirto belum terukur air minum
24
Gua
Pringombo Ploso Giritirto belum terukur air minum
25 Sumur bor Gading Giritirto 5 ltr/dtik air minum
26 Petoyan Susukan Giritirto 6 ltr/dtk
air minum dan
irigasi
.
Tabel. 2.10.
UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro)
- Desa Giripurwo
No Kelompok/ Perorangan
Komoditi/ Produksi
Alamat Dusun
Desa/HP
Tahun berdiri
Pimpinan/ Penanggung
jawab
Bantuan
Tahun Nama
Donatur
1 Masagi 1.Criping pisang Widoro 2009 Suparman, 2009 IOM
2.Kacang telor
081227947664 Ruliyanto
3.Kacang disco
4.Peyek kacang
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Perorangan Mebeler Widoro - Supriyono
085292138817
3 Perorangan Mebeler Temon - Subardi
4 perorangan Mebeler Sumur - Brotosujono
- Desa Giricahyo
No Kelompok/ Perorangan
Komoditi/ Produksi
Alamat Dusun Desa/H
P
Tahun berdiri
Pimpinan/ Penanggung
jawab
Bantuan
Tahun Nama
Donatur
1 Patung Asmat
Patung Gabug
Giricahyo
1999 Karmidi
2 Patung Asmat
Patung Gabug
Giricahy2000 Tumiran
63
o
3 Jati sari Pertukangan Jati
Giricahyo
2001 Sukijo
4 Prapto Harjono
Pertukangan
Karangtengah
Gricahyo
1998 Prapto
Harjono
5 Sumanto Pertukangan
Karangtengah
Gricahyo
2002 Sumanto
6 Aris A Pertukangan
Karangtengah
Gricahyo
1999 Aris A
7 Agus S Patilo Jurug
Giricahyo
2004 Agus S
- Desa Giriasih
No Kelompok/ Perorangan
Komoditi/ Produksi
Alamat Dusun Desa/H
P
Tahun berdiri
Pimpinan/ Penanggung
jawab
Bantuan
Tahun Nama
Donatur
1 Sanggar bambu Sekarasih
Kap lampu, tempat
majalah, tempat buah, besek, dinding
Ngoro-oro
Giriasih 1987 Paidi
1995; 1998
Disnasnakertransos, Perindag koptan
2 Dahlia Emping mlinjo Ngoro-
oro Giriasih
2000 Paijem 2000 AGAPE
3 Mawar Emping mlinjo Ngoro-
oro Giriasih
2000 Senen 2000 AGAPE
4 Khusnul Khotimah
Emping mlinjo Ngoro-
oro Giriasih
2004 Suratmi 2004 Mukaromah
5 Giat Mandiri
Emping mlinjo Klepu
Giriasih 2008 Nurjanah 2008
Dinsos Prov.DIY
6 Nedyo Mulyo
Emping mlinjo Klepu
Giriasih 2008 Paijem 2008 -
7 Asih Lagimandiri
Emping mlinjo Trasih
Giriasih 2008 Sukemi 2008
Dinsos Prov.DIY
8 Winarsih Emping mlinjo Wonolag
i Giriasih
2008 Sunarti 2008 Dinsos
Prov.DIY
- Desa Giritirto
No Kelompok/ Perorangan
Komoditi / Produksi
Alamat Dusun
Desa/HP
Tahun berdiri
Pimpinan/ Penanggung
jawab
Bantuan
Tahun Nama
Donatur
1 Sedyonurut/kelompok
Peyek Petoyan Giritirto
2006 Jinah 2009 LKM
2 Mebel Aulia/ Perorangan
Perabot rumah tangga
Petoyan Giritirto
1990 Harnodiharjo - Nakertran
sos
3
Emping Gading Sari/ kelompok
Emping mlinjo
Gading Giritirto
2009 Kamiyem 2008 PT Kalbe Farma Jakarta
64
4 Sedyo Maju Putri/ kelompok
Parut kelapa, criping pisang, gilingan tepung
Susukan Giritirto
2007 kamirah 2009 LKM
5 Dasawisma RT 07/ kelompok
Peyek Tompak Giritirto
2008 Suparti 2009 LKM
6 Tirto sari/ kelompok
Emping mlinjo, jamu
jawa, kerajinan
bunga
Tompak Giritirto
2007 Ny. Mur Lestari
2009 LKM
7 Karti/ Perorangan
Tempe Nglegok Giritirto
1999 Karti - -
Gambar. 2.6.
GRAFIK PASAR, TOKO, KIOS, DAN WARUNG
DI WILAYAH KECAMATAN PURWOSARI
1 1 0 0 12
19
69
1924
60
24
9
36
0
10
20
30
40
50
60
Giripurwo Giricahyo Girijati Giriasih Giritirto
Pasar
Toko
Kios
Warung
Sumber : ”Kecamatan Purwosari Dalam Angka”, 2009, BPS Gunungkidul.
Tabel 2.11
DATA POKTAN, GAPOKTAN SE- KECAMATAN PURWOSARI
No Desa Padukuhan
Nama
GAPOKTAN
& Ketua
Nama
POKTAN Nama Ketua Keterangan
1
Giripurwo
Widoro
Purwo
Makmur,
Tukijat
Sidomaju
Cipto Diharjo
Klampok
SedyoRukun I
dan II
Margono &
Rejo Mulyono
Gumbeng Tri Lestari Suparmin
Sumur Sidomaju Ratno Wiyadi
Gubar
Sidomaju Dibyo Supardi
Karangnongko Mekarsari Purwo Wiyadi
Temon
Rukun
Santosa Tukijan
Tlogawarak Sido Makmur Tumijan
Kacangan Tani Maju Supardi
Jlumbang Tani Mandiri Supardi
2
Giricahyo
Gabug
Jati
Makmur, Sumaya
Gabug I
Suyadi
Wuni Sri Makmur Suparjo
65
Karangtengah Gemah Ripah Supriyanto
Jurug
Prihatin Erman Sutrisno
Nglumbung Sidomaju Bardiwiyono
Jambu Lestari Mulyono
Jati Jati I Sukija
3
Girijati
Jorong
Cahyo Makmur, Darto Harsono
Ngudi Rukun
Maryadi
Dringo Tani Panutan Kadari
Watugajah Sidodadi Suyono
Parangrejo Ngudi Makmur Murdiyono
4
Giriasih
Klepu
Asih
Makmur , Paijan
Sedyo Mulyo
Paijan
Trasih Subur I Saparjo
Ngorio oro Ngudi Mulyo Mulyadi
Wonolagi Sidoasih Darmadi
5
Giritirto
Petoyan
Tirto Makmur, Paryadi
Ngudi Makmur
Jadi
Nglegok
Sinar Harapan Marsudi Wartono
Gading Budi Makmur Hartono
Susukan Sido Makmur Sujadi
Tompak Ngudi Rejeki Kadarman
Ploso Ploso Makmur Mardani
Blado Subur Supama
Gambar. 2.7. GRAFIK OBYEK PARIWISATA DI WILAYAH KECAMATAN PURWOSARI
- Grafik Jumlah Tempat Wisata Berdasarkan Jenis
6
1
2
0 00 0
1
0 00
3
0
2
1
0 0
1
0 00
1
2
3
4
5
6
7
Giripurwo Giricahyo Girijati Giriasih Giritirto
Pantai
Gunung
Goa
Sejarah
Kecamatan Purwosari memiliki potensi wisata yang menarik, meskipun sampai saat
ini belum dikelola secara maksimal. Adapun obyek wisata di Kecamatan Purwosari
yang sudah dikenal antara lain :
Obyek wisata Goa Cermai ( Giritirto )
Obyek wisata Goa Tapan ( Girijati )
Situs wisata Gembirowati ( Girijati )
Obyek wisata Sendang Beji ( Girijati )
Obyek wisata Taman Gantole / Paralayang dan Panjat Tebing ( Girijati )
Obyek wisata Goa Langse ( Giricahyo )
66
Kawasan Tenaga Surya Goa Plawan ( Giricahyo )
Pantai Parangendog ( Girijati )
Pantai Bekah ( Giripurwo )
Tabel. 2.12. DATA USAHA PARIWISATA/USAHA PENGINAPAN
No
Nama
Alamat
Gol/ Kelas
Jml
Kamar
Nama Pemilik
Fasilitas
Pengunjung rata-rata perbulan
1 Losmen Atas Watugajah - 10 Sukijan TV, Fan 18
2 Losmen Rahayu Watugajah - 14 Bambang Sunarto TV, Fan 28
3 Losmen Mitra Wisata Watugajah - 5 Suhartono TV, Fan 14
4 Losmen Bukit Watugajah - 11 Suyanto TV, Fan 16
5 Losmen Amelia Watugajah - 6 Sudaryono TV, Fan 14
6 Losmen Liuda Watugajah - 6 Parjiyanato TV, Fan 12
7 Losmen Candra Parangrejo - 6 Karmidi TV, Fan 12
8 Losmen Surat Watu Gajah - 4 Suratjiyem TV, Fan 8
9 Losmen Annisa Watugajah - 10 Parjiyo TV, Fan 20
10 Hotel Annisa Watugajah - 10 Parjiyo TV, Fan 20
11 Losmen Panorama Parangrejo - 8 Deni TV, Fan 18
12 Losmen Puncak I Parangrejo - 10 Slamet TV, Fan 15
13 Losmen Arjuna Parangrejo - 10 Mujono TV, Fan 12
14 Losmen Djoni Parangrejo - 6 Djoni TV, Fan 10
15 Losmen Carolina Parangrejo - 10 Purjiyanto TV, Fan 12
16 Losmen Budi IIN Parangrejo - 20 Budiono TV, Fan 15
17 Losmen Putra Tanjung Parangrejo - 6 Sapar TV, Fan 10
18 Losmen Mawar Putih Parangrejo - 6 Sarwono TV, Fan 10
19 Losmen Asri Parangrejo - 8 Sri Susilowati TV, Fan 16
Tabel. 2.13. SARANA KESEHATAN
NO SARANA KESEHATAN JUMLAH
1
Rumah Sakit -
2 Puskesmas 1
3 Puskesmas Pembantu 3
4 PKD / Polindes 2
5 Pos Yandu 32
6 Dokter 3
7 Apoteker 1
8 Perawat 7
9 Bidan 6
10 Ahli Gizi 1
11 Dukun Bayi 6
12
Apotik / Toko Obat -
Tabel. 2.14.
SARANA PENDIDIKAN FORMAL
No Nama Sekolah Jumlah
67
Kepala. Sekolah Guru Karyawan Siswa
1 SD 13 127 14 1663
2 SMP 3 47 18 482
3 SMK 1 36 8 354
4 SLB Purwo Raharjo 1 14 4 47
Jumlah 18 224 44 2546
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasrkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016
kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas
pembantuan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan pemerintahan desa . untuk menyelenggarakan tugas
sebagaiamana dimaksud kecamatan mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerinatahan
pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan
pelayanan publik , dan pemberdayaan masyarakat desa
c. Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggaraan
pemerimtahan , pelayanan publik, dan pemberdayaan pemerintahan desa;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan peraturan
Bupati
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasaran dan fasilitasi pelayanan umum
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat Daerah di Kecamatan
g. Pembinaan dan pengawasan penyekenggaraan kegiatan desa
h. Pelaksanaan urussan pemerintahan yang menjadi kewenanagan daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
i. Peneyelenggaraan system pengendalian intern dibidang peneyelnggaraan
pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan pemerintahan desa;
j. Penyusunan dan penerapan norma , standar, pedoman, dan petunjuk,
operasional dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa; dan
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,
perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
68
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum,
dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan
fungsional, untuk meneyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai
fungsi :
a. Penysunan rencana kegiatan Sekretariat;
b. Pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di
kecamatan;
c. Pengoordinasian penysunana trencana umum rencana strategis, rencana
kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan
kecamatan;
e. penyusunan rencana kerja sama
f. penyusunan perjanjian kinerja kecamatan
g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan
h. pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan;
i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di kecamatan
j. Pemantauan , pengendalaian, dan evaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program kegiatan;
k. Penyusunan laporan kinerja kecamatan;
1. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Kecamatan;
m. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
kecamatan
n. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegaiatan tahunan
kecamatan;
o. Penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan
p. Pengelolaan keuanagan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumah tanggaan, sarana dan
prasarana serta hubungan masyarakat;
q. Pelayanan administratif dan fungsional;
r. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretaraiat
s. Penyusunan dan penerapan norma standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kesekretariatan; dan
t. Pelaksanaan monitoring , evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretaraiat.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagaian Perencaan dan keuangan
b. Meruuskan kebijakan teknis Subbagaian Perencanaan dan Keuangan
c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan
69
keuangan
d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
e. melaksanakan analisis dan penyajian data;
f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang
perencanaan dan keuangan;
g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana
kegiatan, dan anggaran kecamatan;
h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan
kecamatan;
j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;
k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
1. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan kecamatan;
m. menyusun laporan keuangan;
n. mengelola administrasi pendapatan;
o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;
p. menyusun laporan kinerja kecamatan;
q. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
r. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang perencanaan dan keuangan; dan
s melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan
dan Keuangan.
Subbagian Umum mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
f. melaksanakan pengendalian internal kecamatan;
g. menyusun rincian tugas kecamatan
h. mengelola urusan rumah tangga;
i. mengelola barang milik daerah;
j. melaksanakan hubungan masyarakat;
1. menyusun rencana kerja sama;
m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Kecamatan.
n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
o. mengelola perjalanan kecamatan;
p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
70
r. melaksanakan pengembangan pegawai;
s. menyelenggarakan analisis jabatan;
t. mengelola tata usaha kepegawaian;
u. menganalisis beban kerja;
v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang administrasi umum; dan
aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Tata Pemerintahan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
e. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;
f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata
ruang;
h. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan
perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
j. menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
k. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
1. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa;
m. melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa;
n. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengisian Kepala desa dan perangkat desa;
o. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa;
p. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;
q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan
oleh desa;
r. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
s melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa;
u. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Tata Pemerintahan;
v. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang Tata Pemerintahan; dan
w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.
71
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban Umum;
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum
c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi ketentrman dan
ketertiban
d. Menyusun rencana operasional dibidang Ketentraman dan Ketertiban
e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
ketentraman dan ketertiban umum;
f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan
bencana;
g. melaksanakan kooedinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
h. Menyelenggarakan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban
umum dengan instansi vertical dan perangkat daerah lainnya di wilayah
kerjanya
j. menyelenggarakan pelayananan kepada masyarakat di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum;
k. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi Ketentraman dan
ketertiban Umum;
l. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang ketentrman dan ketertiban umum
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan
Desa
c. Menyusn rencana kinerja dan perjanjian kinerj a seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
d. Menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa
e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemebrdayaan
masyarakat dan desa;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya
pencemaran pencemaran dan kerusakan lingkungan;
g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa dengan instansi vertical dan perangkat daerah lain di wilayah
kerjanya;
72
h. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah kerjanya;
i. Melaksanakan pembinaan dan pengembanagan serta pemantauan
kegiatan dibidang pertanian , perikanan, perkebunan, perindustrian,
perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata srta
lingkungan hidup;
j. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfatan potensi desa;
l. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
m. Melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program
pembangunan desa;
n. Menyelenggarakan sistem pengendalaian intern Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
o. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian konerja Seksi Kesejahteraan
Sosial;
d. menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejateraan sosial;
f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
g. meneyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
h. menyelennggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga
berencana;
i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembnagan kesejateraan
sosial;
j. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan
k. Menyelenggarakankoordinasi pembinaan dan pengendalaian tenaga kerja
dan transmigrasi
l. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan pembinaan, pengendalaian, dan
penanggulangan penyalahgunaan narkotika,psikotropika, dan zat aditif
lainnya
m. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan
pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga;
n. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan
73
kemasyarakatan
o. Menyelenggarakan koordinasi dibidang kesejahteraan social dengan
instansi vertical dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
p. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana
q. Melaksnakan pelayanan kesejahteraan sosial
r. Menyelenggarakan system pengendalaian intern seksi Kesejahteraan
Sosial;
s. Menyusun dan menerapkan norma ,standar , pedoman, dan petunjuk
operasional di bidanag kesejahteraan sosial; dan
t. Melaksanakan montoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi
Kesejahteraan Sosial.
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegaiatan Seksi Pelayanan Umum
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi pelayanan
Umum
d. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum
e. Melaksanakan pelayanan umum
f. Melaksanakan administrasi terpadu kecamatan
g. Melaksnakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal
dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
h. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi Pelayanan Umum
i. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pelayanan umum; dan
j. Melaksanakan mnoitoring ,evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi
Pelayanan Umum
Struktur Organisasi Kecamatan Purwosari sesuai Peraturan Buapti
Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 dapat dilihat dalam bagan berikut :
Gambar. 2.8. Bagan Stuktur Organisasi
CAMAT
Kepala Sub Bagian
Perencanaan & Keuangan
Kelompok Jabatan
fungsional
Sekretaris Camat
74
Kepala Sub Bagian
Umum
Kepala Seksi
Tata
Pemerintahan
Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kepala Seksi
Kesejahteraan
Sosial
Kepala Seksi
Pelayanan
Umum
75
2.3. Sumber Daya Kecamatan Purwosari. Sumber daya manuasia yang ada di Kecamatan Purwosari baru 17 personil,
untuk karyawan yang dibutuhkan minimal 27 personil jadi kurang sejumlah 8
personil, adapun sumber daya yang ada terdiri 1 Camat, 1 Sekcam, 5 Kasi (Kasi
Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kasi Kesejahteraan
Sosial, Kasi Trantib, Kasi Pelayanan umum ), 1 Kasubbag Umum, 1 Kasubbag
Perencanaan dan Keuangan ) 8 staf dan lebih rinci tertera pada tabel 2.15 berikut
:
Tabel. 2.15.
Data berdasarkan pendidikan :
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SMP -
2 SMA/SMK/Sederajat 5
3 D III 1
4 S1 4
5 S 2 6
Jumlah
Tabel. 2.16
Data berdasarkan Jenis kelamin :
No Laki-laki Perempuan Jumlah
1 16 1 17
16 1 17
Data berdasarkan Jenis Golongan :
No Golongan IV Golongan III Golongan II Jumlah
1 3 7 7 17
3 7 7 17
2.4. Kinerja Layanan Kecamatan Purwosari.
Pelayanan oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih dijumpai kekurangan
sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini
ditandai dengan masih ada berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan secara
langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang
baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah
melayani masyarakat maka pemerintah perlu berupaya meningkatkan kualitas
pelayanan. Pelayanan merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan
dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas sesuatu
barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan. Mengacu pada RPJM 2016 -2021 Kabupaten Gunungkidul dan target
sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Purwosari melalui Rencana strategis (
76
Renstra ) serta realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Purwosari tersaji dalam tabel
2.17 :
50
Tabel 2.17
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwosari
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2015
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi PD Target
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke- Keterangan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Pelayanan Publik
dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima
70 70 75 73,57 81,18 70 70 75 73,57 81,18 100 100 100 100 100
2 Peningkatan kapasitas kelmabagaan pemerintah Desa
60 65 70 83,33 88,33 60 65 70 83,33 88,33 100 100 100 100 100
3 Mewujudkan keamanan
dan ketertiban masyarakat
10 10 12 0 0 10 10 12 0 0 100 100 100 100 100
51
50
Dari Tabel 2.17 dapat dibaca bhw Anggaran dan Ralisasi Pendanaan Pelayanan kecamatan Purwosari TAhun 2011-2015 sebgian besar
Orogram dan Kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan target ada beberapa Kegiatan dalam penyerapan Anggaran di bawah target hal ini
dikarenkan beberapa Faktor
a. untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk anggaran rekening listri tidak bias terserap 100 % hal ini dikarenakan
kebutuhan jasa listrik dapat terpenuhi dengan tidak harus mengahiskan anggaran yang tersedia
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur untuk kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional
anggaran tidak bisa terserap 100 karena untuk Anggaran BBM sudah bisa tercukupi secara maksimal dengan tidak harus
menghabiskan Anggaran yang tersedia.
c. Program penanggulangan kekeringan tidak bias terserap 100 % karena sangat dipengaruhi oleh musim hujan.
d. KegiatanFasilitasi Penyusunan Profil desa tidak bias terserap 1005 kerana masing-masing Desa sudah menganngarkan untuk
pencetkan blanko pendataan untuk anggaran di Kecamatan tidak terserap.
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Purwosari
Tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan kualiatas pelayanan di Kecamatan Purwosari seperti sumber daya manusia
masih belum optimal, kesadaran masyarakat tentang aturan birokrasi pemerintahan masih kurang, kondisi geografis yang cukup berat,
kesejahteraan masyarakat yang masih kurang.
Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan, keamanan yang kondusif, daerah wisata, pintu gerbang
Kabupaten Gunungkidul, letak Kecamatan yang strategis, dukungan perangkat desa dan masyarakat dan pelayanan merupakan
kebutuhan masyarakat serta telah dibukanya Jalan Jalur lintas Selatan Selatan (JJLS) yang sangat mendukung hal-hal tersebut diatas.
Berdasarkan evaluasi pada Renstra Kecamatan Purwosari tahun 2016 – 2021 maka dapat diketahui faktor-faktor
kekurangan/kelemahan dan peluang yang bisa dijadikan arah dan tujuan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
1. Tantangan
51
a. Kualitas SDM perangkat desa belum optimal
b. Belum terisinya beberapa formasi perangkat desa
c. Rendahnya kapasitas perangkat desa dan BPD dalam menyusun produk hukum desa
d. Terjadinya gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan internet di desa.
2. Peluang
a. Kejelasan petunjuk teknis penyusunan siklus tahunan desa
b. Kepastian dan kejelasan peraturan perundang-undangan tentang manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa serta
pengelolaan keuangan desa
c. Adanya bimbingan teknis bagi perangkat desa dan lembaga desa
d. Tersedianya sarana IT dan jaringan internet di desa
Berdasarkan Evaluasi renstra Kecamatan Purwosari 2011-2015 maka dapat di ketahui factor-faktor kekurangan/kelemahan
dan peluang yang bisa dijadikan arah dan tujuan pencapaian Visi Misi . Llebih lanjut dari Sisi pendanaan terlihat Tabel 2.18
52
Tabel : 2.18
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2011 - 2015
Kode Rekening Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke
Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 20 Urusan : Semua urusan yang ada pada semua SKPD
1 20 24 Bidang Semua Urusan
1 20 24 01 Program pelayanan Administrasi perkantoran
01 Penyediaan njasa surat menyurat 600.000 600.000 900.000 950.000 990.000 600.000 600.000 900.000 950.000 990.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
02 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 11.320.000 10.200.000 15.600.000 15.600.000
15.600.000 6.270.935 10.200.000 15.273.849 14.200.500
13.185.000 55,40 100,00 97,91 91,03
84,52
03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional 0 1.200.000 1.750.000 1.750.000
3.600.000 0 1.200.000 676.500 1.475.000
3.600.000 0,00 100,00 38,66 84,29
100,00
'06 Penyedian jasa administrasi keuangan 11.400.000 10.500.000 13.200.000 13.800.000 13.800.000 8.475.000 10.500.000 13.200.000 13.800.000 13.800.000 74,34 100,00 100,00 100,00 100,00
08 Penyediaan jasa Kebersihan kantor 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.500.000 2.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.500.000 2.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000 3.650.000 4.000.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 3.650.000 4.000.000 4.000.000 3.500.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.550.000 3.587.500 4.000.000 4.500.000 3.000.000 3.550.000 3.587.500 4.000.000 4.500.000 3.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12.500.000 7.000.000 6.000.000 38.800.000 14.000.000 12.186.000 7.000.000 6.000.000 37.202.000 14.000.000 97,49 100,00 100,00 95,88 100,00
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0 3.000.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 0 3.000.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan periundang-undangan 900.000 900.000 1.000.000 960.000 960.000 525.000 900.000 825.000 960.000 960.000 58,33 100,00 82,50 100,00 100,00
17 Penyediaan makanan dan minuman 5.250.000 6.650.000 7.125.000 11.500.000 6.250.000 3.375.000 6.650.000 7.125.000 11.400.000 6.250.000 64,29 100,00 100,00 99,13 100,00
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.400.000 5.100.000 6.550.000 8.000.000 6.600.000 3.285.000 5.100.000 6.550.000 8.000.000 6.600.000 74,66 100,00 100,00 100,00 100,00
19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 0 0 0 0 10.950.000 0 0 0 0 10.860.000 0,00 0,00 0,00 0,00 99,18
1 20 24 02 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur
01 Pembangunan Gedung kantor/Parkir Kendaraan 0 0 19.700.000 0 0 0 0 19.690.000 0 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00 0,00
10 Pengadaan Mebelair/meja kursi rapat 0 0 24.750.000 25.750.000 0 0 0 24.750.000 25.750.000 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
53
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.500.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.700.000 5.000.000 12.000.000 12.500.000 7.000.000 16.200.000 5.000.000 12.000.000 12.500.000 7.000.000 78,26 100,00 100,00 100,00 100,00
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional 19.320.000 17.150.000 22.500.000 21.000.000 22.600.000 14.338.500 17.150.000 22.500.000 20.500.000 22.455.000 74,22 100,00 100,00 97,62 99,36
29 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 20 24 03 Program Peningkatan Displin Aparatur
02 Penata laksanaan Kepegawaian SKPD 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 0 7.350.000 0 10.300.000 0 7.350.000 0 10.300.000 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
1 20 24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01 Penyusunan analisis beban kerja 0 0 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
1 20 24 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 910.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 91,00 100,00 100,00 100,00 100,00
02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 420.000 500.000 500.000 500.000 500.000 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.950.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
05 Penyususnan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ 0 2.000.000 4.500.000 5.290.000 2.500.000 0 2.000.000 4.500.000 5.289.500 2.500.000 0,00 100,00 100,00 99,99 100,00
1 20 24 09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD 0 0 0 2.640.000 1.700.000 0 0 0 2.540.000 1.700.000 0,00 0,00 0,00 96,21 100,00
02 Review Rentra 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.255.000 1.250.000 2.300.000 4.040.000 3.300.000 1.255.000 1.250.000 2.300.000 4.040.000 3.300.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
04 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 0 0 3.500.000 3.900.000 0 0 3.500.000 3.900.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00
05 Monitoring, evaluasi dan pengendalian programkegiatan SKPD 2.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.490.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00
21 Falisitasi Pelayanan Publik Terpadu 24.125.000 36.690.000 3.000.000 5.000.000 2.700.000 13.096.000 36.690.000 3.000.000 5.000.000 2.700.000 54,28 100,00 100,00 100,00 100,00
22 Pengedalian Internal SKPD 0 0 0 5.000.000 2.000.000 0 0 0 5.000.000 2.000.000 0,00 100,00 100,00
1 20 24 16 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyamdang masalah kesejahteraan sosial 0 2.500.000 3.287.500 2.980.000 0 0 2.500.000 3.287.500 2.980.000 0 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
04 Monitoring ,evaluasi dan pelaopran 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 0 0,00 100,00
1 20 24 19 Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
54
01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBdes 2.600.000 2.000.000 0 0 0 2.600.000 2.000.000 0 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00
04 Fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa 2.500.000 2.520.000 9.000.000 5.000.000 9.062.500 2.500.000 2.520.000 9.000.000 5.000.000 9.062.500 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
05 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD 3.000.000 1.930.000 0 4.950.000 3.000.000 1.930.000 0 4.950.000 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
1 20 24 28 Program pengembangan otonomi daerah dan desa
05 Fasilitasi pemeliheraan dan penanganan masalah keamanan ketertiban 3.515.000 2.000.000 5.090.000 2.040.000 0 3.515.000 2.000.000 5.090.000 2.040.000 0 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
08 Pembinaan administrasi desa 5.230.000 0 0 5.000.000 5.230.000 0 0 5.000.000 100,00 0,00 0,00 100,00
09 Pembinaan pamong desa dan badan permusyawaratn desa ( BPD) 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 100,00 0,00 0,00
10 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 3.950.000 2.000.000 9.225.000 10.500.000 17.115.000 3.950.000 2.000.000 9.225.000 10.500.000 17.115.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 20 24 18 Program peningkatan peran serta dan kesetraaan jender dalam pembangunan
01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0 0 3.500.000 3.500.000 4.000.000 0 0 3.500.000 3.500.000 4.000.000 0 0,00 100,00 100,00 100,00
02 Bimbingan mengenai usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 0 0 2.000.000 1.990.000 0 0 0 2.000.000 1.990.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00
1 20 24 16 Program pengelolaan kekayaan budaya
01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 0 0 4.000.000 14.985.000 16.450.000 0 0 4.000.000 14.985.000 16.450.000 0 0,00 100,00 100,00 100,00
1 20 24 17 Program peningkatan peran serta kepemudaan
01 Pembinaan organisasi kepemudaan 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0
10 Pembentukan Paskibraka 9.060.000 14.310.000 12.150.000 8.022.000 11.710.000 9.060.000 14.310.000 12.150.000 8.022.000 11.710.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 20 24 15 Program keamanan dan kenyamanan lingkungan
01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyaman lingkungan 0 2.500.000 0 3.400.000 0 0 2.500.000 0 3.400.000 0 0 100,00 0,00 100,00 0,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan 0 2.230.000 6.690.000 6.675.000 5.065.000 0 2.230.000 6.690.000 6.675.000 5.065.000 0 100,00 100,00 100,00 100,00
1 20 24 Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kejahatan
02 Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 0 0 100,00 0,00 0,00
1 20 24 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
01 Penuluhan pencegahan peredaran/pengguna minuman keras dan narkoba 0 1.360.000 0 0 0 1.360.000 0 0 0 100,00 0,00 0,00
06 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian 0 2.135.000 0 0 0 2.135.000 0 0 0 100,00 0,00 0,00
1 20 24 Program pengembangan wawasan kebangsaan
55
01 Peningkatan toleransi dan kerukunan beragama 0 0 3.475.000 4.000.000 5.600.000 0 0 3.475.000 4.000.000 5.600.000 0 0 100,00 100,00 100,00
1 20 24 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 0 1.500.000 2.000.000 2.500.000 0 0 1.500.000 2.000.000 2.500.000 0 0 100,00 100,00 100,00 0
05 Penanganan dan penanggulangan kekeringan 65.162.500 77.295.000 114.405.000 81.825.000 90.880.000 46.623.500 77.295.000 65.664.000 65.790.000 88.078.100 71,55 100,00 57,40 80,40 96,92
1 20 24 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
02 Pelaksanaanmusyawarah pembangunan desa 3.499.500 3.000.000 6.690.000 6.000.000 4.885.000 3.499.500 3.000.000 6.690.000 6.000.000 4.885.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
03 Pemberian stimulan pembangunan desa 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.205.000 2.000.000 3.125.000 3.800.000 4.000.000 2.205.000 2.000.000 3.125.000 3.800.000 4.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
05 Koordinasi dan fasilitasi bulan bakti gotong royong 2.500.000 2.000.000 3.100.000 2.550.000 2.900.000 2.500.000 2.000.000 3.100.000 2.550.000 2.900.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06 Evaluasi pembangunan desa 3.065.000 2.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 1.940.000 2.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 63,30 100,00 100,00 100,00 100,00
07 Fasilitasi penyusunan profil desa 2.915.000 2.500.000 0 3.000.000 20.820.000 2.915.000 2.500.000 0 3.000.000 18.320.000 100,00 100,00 0,00 100,00 87,99
10 Pendataan dan pendampingan Posyantekdes 0 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
1 20 24 16 Program Pengembangan lembaga ekonomi dan pedesaan
02 Pelatihan ketranpilan manajemen dan pendampingan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 0 2.200.000 2.625.000 0 0 0 2.200.000 2.625.000 0 0 0 100,00 100,00 0 0,00
08 Pendampingan pengelolaan pasar desa 0 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 100,00 0,00 0 0,00
1 20 24 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam bidang Keuangan desa 0 0 2.355.000 3.275.000 0 0 0 2.355.000 3.275.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00
03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 5.150.000 3.000.000 2.355.000 3.160.000 4.900.000 5.150.000 3.000.000 2.355.000 3.160.000 4.900.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 20 24 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
01 Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan 0 2.500.000 2.625.000 4.000.000 4.000.000 0 2.500.000 2.625.000 4.000.000 4.000.000 0 100,00 100,00 100,00 100,00
02 Koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan 0 0 8.970.000 9.250.000 10.575.000 0 0 8.970.000 9.250.000 10.575.000 0 0 100,00 100,00 100,00
1 20 24 21 Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Desa
01 Pembinaan LPMD 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 100,00 0,00 0 0,00
02 Pembinaan RT/RW 0 2.000.000 0 2.860.000 0 0 2.000.000 0 2.860.000 0 0 100,00 0,00 100,00 0,00
1 20 24 15 Program pengembangan data /Informasi/Statistik Daerah
02 Pengolahan, Updating dan analisa data statistik daerah 5.850.000 5.000.000 7.900.000 7.560.000 9.885.000 5.850.000 5.000.000 7.900.000 7.560.000 9.885.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
56
Jumlah 259.222.000 285.307.500 401.042.500 409.352.000 390.647.500 205.264.435 285.307.500 350.716.849 389.344.000 382.695.600
50
MASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat
daerah beserta factor Faktor Yang memepengaruhinya .Identifikasi permasalahan
sebagaimana dalam table 3.1 berikut ini
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Pengelolaan keuangan
belum Optimal
Anggaran Perangakat
Daerah sangat Terbatas
Program dan kegiatan
Yang sangat di
butuhkan tidak bias
terlaksana
2 Pelaksanaan Reformsi
Birokrasi belum
Optimal
Kualitas SDM nya masih
rendah
Jumlah SDM sangat
terbatsa kerna ada
moratorium PNS
3 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Belum Optimal
Sarana dan Prasarana
masih terbatas sekalai
sistemPelayanannya
belum optimal
4 Terbatasnya SDM
Perangkat desa
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan di desa
belum bisa berjalan
secara Optimal
Penyelenggaraan
pemerintahan desa
belum seluruhnya
berjalan secara efektif
5 SDM Masyarakat
masih relative rendah
Pendapatan penduduk
masih relative rendah
Angka Kmiskinan masih
cukup tinggi
6 Data Kemiskinan
belum sesuai yang ada
di lapangan
Terjadinya salah sasaran
dalam memberikan
bantuan kepada
masyarakat
Sistem Jaminan Sosial
masyarakat yang
berkelamjutan belum
menjangkau seluruh
penduduk yang berhak
7 Komunikasi antara
warga masyarakat dan
pemerintah maupun
swasta belum berjalan
Terjadi persepsi yang
berbeda-beda dalam
memecah suatu maslah
social
Kerjasama pemerintah,
swasta, dan masyarakat
dalam pemberdayaan
kelompok penyandang
masalah kesejahateraan
social masyarakat
belum efektif.
8 System pendataan
yang belum sempurna
Masih terjadi kesalahan
data
Penanganan dan
pelayanan masalah
social bagi penyandang
disabilitas, penduduk
lanjut usia dan
51
penduduk rawan sosial
lainnya dalam rangka
mendorong kemandirian
serta memberikan
peluang untuk berperan
nyata dalam usaha-
usaha kesejahteraan
sosial belum berjalan
seperti yang diharapkan
9 Masih rendahnya
kesadaran warga
masyarakat arti
penting dari
pendidikan
banyak anak usia
sekolah yang tidak
berselolah
Harapan lama sekolah
penduduk masih rendah
10 Sarana dan prasarana
Pendidikan masih
terbatas
Kegiatan belajar
mengajar masih terbatas
Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan
Belum terpenuhi
11 Kurikulum pendidikan
yang sering berubah
Pemahaman terhadap
kurikulum yang masih
kurang
Pendidikan karakter
yang mengintegrasikan
nilai-nilai keagamaan
dan landasan moralitas
serta kepribadian mulia
, untuk memberikan
landasan pada
keberlanjutan
pendikdikan dan
berorientasi
pembentukan karaketr
kewirausahaan , belum
optimal.
12 Untuk mendapatkan
pelayanan Kesehatan
masih banyak
Msyarakat yang
mencari pelayanan
kesehatan ke luar
daerah
Biaya terlalu mahal bagi
masyarakat miskin
Ketersediaan sarana
pelayanan Kesehatan
dasar dan tenaga medis
belum memadai untuk
menyelenggarakam
layanan yang bermutu.
13 Arus Globalisasi
menyebabkan budaya
luar masuk dan
memepengaruhi gaya
hidup masyarakat
Kurang filter dalam
menyaring budaya luar
yang masuk
Pelestarian nilai-nilai
luhur budaya, adat dan
tradisi loka belum
optimal
14 Pendataan Warisan Banyak Warisan Budaya Pelestarian Nilai-nilai
52
Budaya belum
dilaksanakan secara
optimal
yang tergerus arus
globalisasi
luhur Budaya, adat
tradisi belum Optimal
15 Pendidikan Karakter
anak belum optimal
Banyak teerjadi
kenakalan remaja
Pengaruh negative dari
globalisasi bagi anak
dan dan remaja
16 Banyak Angakatan
kerja yang belum
mempunyai
ketarmpilan yang di
butuh .
Masih banyaknya
angaka pengangguran
Pendidikaan dan
pelatihan ketrampilan
yang dilaksnakan belum
semua sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja
3.2. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penggunaan lahan
Berdasarkan data tahun 2016, luas penggunaan lahan sebagian besar 5403,35
Ha (75,30%) merupakan penggunaan lahan kering, yang umumnya tegalan,
kebun dan lahan kosong (semak). Sedangkan area terbangun (pemukiman)
memanfaatkan 466,81 Ha (6,51%) dari seluruh luas area Kecamatan Purwosari
(7175,99 Ha). Area lainnya adalah hutan negara seluas 319,76 Ha dan 805,77
Ha (11,23%) merupakan penggunaan jalan, makam dan telaga. Tanah sawah
memanfaatkan lahan seluas 105,30 Ha (1,47 %) dengan sebagian kecil sawah
menggunakan sistem pengairan sederhana di Desa Girijati dan Desa Giritirto,
selebihnya adalah sawah tadah hujan yang hanya dibudidayakan pada musim
penghujan. Berdasarkan data diatas potensi untuk berkembang Kecamatan
Purwosari terutama di bidang pertanian cukup besar sekalipun terhalang dengan
kondisi alam yang tidak terlalu memungkinkan.
Perkembangan akan arah pada tumbuhnya lahan - lahan pertanian terutama
penggunaan lahan kering.
2. Jenis dan Kondisi Bangunan
Berdasarkan data di lapangan semua warga telah memiliki tempat tinggal, yang
terdiri bangunan layak huni 5992 rumah/KK dan tidak layak huni 66 rumah/KK.
Jenis bangunan perdagangan atau tempat usaha :
a. Pasar
b. Kios/toko
c. Koperasi
Bangunan perkantoran terdiri dari :
a. Kecamatan
53
b. KUA
c. Puskesmas
d. Polsek
e. UPT TK dan SD
f. BPP
g. Sekolahan :
- PAUD/TK
- SD ( 13 Sekolah )
- SMP ( 3 sekolahan )
- SLTA ( 1 sekolahan )
- SLB ( 1 sekolahan )
h. LKM
Apabila ditinjau perdaerah terbangunnya wilayah, maka Koefisien Dasar
Bangunan ( luas dasar bangunan per luas lahannya ) masih rendah berkisar
antara 30–50%. Bentuk rumah pada umumnya kampung dengan Koefisien
Dasar Bangunan yang relatif rendah, maka terbuka peluang penataan
lingkungan ke arah yang lebih terprogram.
3. Fasilitas Lingkungan
Secara umum fasilitas lingkungan yang terbesar di seluruh wilayah Kecamatan
Purwosari mampu melayani kebutuhan/menampung aktifitas penduduknya.
Berdasarkan pengamatan, kondisi fisik fasilitas yang ada terlihat cukup baik dan
memadahi. Kini di Kecamatan Purwosari telah mempunyai sekolah lanjutan atas
(SMKN)yang mampu menampung lulus SMP di seluruh Kecamatan Purwosari,
namun demikian warga masih menghendaki adanya satu Sekolah Lanjutan Atas
(SMAN) dengan harapan apa yang menjadi aspirasi siswa lulus SMP bisa
seluruhnya bisa tertampung, berdasarkan data yang ada siswa yang masuk di
SMKN Purwosari tidak hanya berasal dari Kecamatan Purwosari bahkan siswa
banyak berasal dari Kecamatan Panggang. Tentu perencanaan ini harus
didasarkan pada prediksi perkermbangan penduduk dimasa mendatang.
Sebagai kecamatan tergolong masih baru, maka kebutuhan standar akan
fasilitas pelayanan lingkungan perlu segera diadakan, antara lain Koramil ,
Kantor Pos , Bank dan sebagainya.
Fasilitas lain yang tidak kalah penting di wilayah perencanaan adalah fasilitas
pendukung pariwisata. Hal ini perlu diantisipasi mengingat potensi pariwisata di
wilayah perencanaan cukup banyak tersebar dibeberapa desa. Beberapa
penginapan telah tersedia di desa Girijati, oleh karena itu harus dibarengi dengan
54
pengembangan fasilitas pendukung seperti pos peristirahatan, MCK dan juga
prasarana jalan dan air bersih. Demikian juga dengan banyaknya kelompok
kesenian di wilayah perencanaan, maka diperlukan wadah untuk
memprentasikan karya seni penduduk. Dalam hal ini eks kantor kecamatan di
Padukuhan Jlumbang dapat dimanfaatkan untuk sanggar kesenian, yang dapat
mengakomodasi kegiatan seni budaya masyarakat secara lebih luas dan
terjangkau.
4. Jaringan Pergerakan
Jaringan jalan yang ada di Kecamatan Purwosari terdiri atas :
a. Jalan Nasional /JJLS
- Girijati – Giripurwo = 12 km, Aspal Hotmix kondisi jalan bagus
b. Jalan Propinsi
- Panggang – Girijati = 10 Km, Aspal Hotmix kondisi jalan bagus
c. Jalan Kabupaten
- Panggang – Klampok = 2 Km, Aspal Hotmix kondisi jalan bagus
- Petoyan – Jlumbang = 4 Km, Aspal Hotmix kondisi jalan bagus
d. Jalan Desa
- IKK Nglegok – Gading = 3 Km, Aspal 1 km kondisi jalan rusak
- Ploso – Goa Cerme – Ngepal = 4 Km, Aspal 300 meter kondisi rusak berat
- Ploso – Banyumeneng = 3 Km, Aspal 1 km kondisi jalan rusak
- Trasih – Giricahyo = 4 Km, Aspal 1 km kondisi jalan rusak
- Njelok Parangrejo – Gua Langse = 1 Km, Aspal 300 m bagus 700 m rusak
Selebihnya dari jalan tersebut adalah berbatu dan tanah. Jalan aspal ada dua
jalur, pertama jalur selatan dari kecamatan Panggang – Giripurwo, Giricahyo,
Giriasih, Girijati ke arah Parangtritis dengan lebar 14 m dan merupakan jalan
Nasional. Kedua jalur utara dari kecamatan Panggang – Giripurwo – Giritirto -
Girijati ke arah Parangtritis lebar 4 meter. Jalan tembus yang dapat
menghubungkan kedua jalan tersebut yaitu melalui (Toyan ) Giritirto – Jlumbang
(Giripurwo) jalan beraspal dengan kondisi jalan bagus, selain itu ada jalan aspal
desa/IKK yang keadaan rusak. Beberapa segmen jalan tembus ini cukup terjal
sehingga perlu didesain dengan baik dan diperbaiki kemiringan jalannya agar
dapat memberikan akses yang baik dari desa-desa menuju ke kota Kecamatan.
Dengan perbaikan jalan tembus ini, maka jarak desa-desa ke kota Kecamatan
relatif dekat yaitu 4,5 km. Semua jalan yang ada tidak dilengkapi dengan saluran
pembuangan, baik di kiri maupun kanan jalan, sehingga perlu penambahan
saluran drainase dan perlu dilengkapi pagar pengaman jalan.
55
Jaringan transportasi , khususnya angkutan umum perlu dicarikan solusi agar
mobilitas penduduk dan roda ekonomi desa-desa di lingkungan Kecamatan
Purwosari meningkat. Kendala yang ada saat ini selain sebagian besar jalan
masih berupa jalab batu dan tanah topografi lingkungan juga menyulitkan karena
tingkat kemiringan yang terjal, sehingga secara teknik kontruksi memerlukan
biaya yang cukup tinggi.
5. Jaringan Utilitas
a. Air bersih
Kebutuhan air bersih penduduk di Kecamatan Purwosari umumnya diperoleh
dari sumur/air tanah
Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Gunungkidul yang terletak, juga
sumber air dari telaga dan mata air yaitu Ngeleng, Gabug dan Ploso meski
baru mencukupi sebagian penduduk. Seperti umumnya wilayah Gunungkidul,
kebutuhan akan air bersih selalu menjadi masalah, sehingga harus ada
dropping air bersih dari pemerintah Daerah Kabupaten setiap tahunnya.
Jaringan pipa air bersih sebenarnya telah ada dan cukup baik namun tidak
berfungsi permasalahan debit air yang kurang memadai.
b. Drainase, Sanitasi dan Sampah
Sistem drainase di Kecamatan Purwosari pada umumnya masih sederhana
dan bersifat lokal artinya pembuangan air hujan lebih banyak dialirkan ke
sumur resapan atau ladang terbuka. Sedangkan system pembuangan air
limbah yang berasal dari rumah tangga menggunakan system on-site , dengan
sumur resapan sebagai akhir pembuangan. Hal ini mengingat kepemilikan
lahan yang rata-rata masih relatif luas/longgar sehingga masih memungkinkan
membuat sumur resapan di halaman rumah . Untuk pembuangan sampah baik
pribadi maupun di tempat-tempat umum, umumnya masih dilakukan dengan
cara menimbun atau mengumpulkan dihalaman dan kemudian dibakar.
c. Jaringan listrik
Meski kondisi di lapangan menunjukkan bahwa semua desa di Kecamatan
Purwosari telah teraliri listrik. Namun demikian jika melihat data Kecamatan
Purwosari jumlah KK yang ada sebesar 5251 terlayani listrik 4812 KK , tak
terlayani 110 atau dengan rincian Giripurwo terlayani, 1837 KK; tak terlayani
28 KK, Giricahyo terlayani 1201 KK, Girijati terlayani 522 KK: tak terlayani 46
KK, Giriasih terlayani 342 KK: tak terlayani 35 KK, Giritirto terlayani 910 KK:
tak terlayani 1 KK.
56
d. Jaringan telepon
Sampai dengan tahun 2013 sambungan telepon yang ada di Kecamatan
Purwosari baru mencapai 4 buah sambungan pribadi dari 5251 rumah tangga
yang terdapat di Kecamatan Purwosari. Namun pada tahun 2013 telah
terdapat jaringan telepon seluler sampai ke 5 desa yaitu Giripurwo, Giricahyo,
Girijati, Giriasih dan Giritirto dengan jumlah pelanggan seluler mencapai 5023
KK.
3.3.Isu Strategis
1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Reformasi birokrasi di Kabupaten Gunungkidul masih belum dapat dilaksanakan secara optimal
dan terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah
sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu jumlahnya yang berkurang karena
usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari
Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),
belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta
belum semua Perangkat Daerah mempunyai Standar Pelayanan. Di sisi lain pelayanan masyarakat
terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.
Reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya manusia, manajemen
keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam
pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi
permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dalam aspek pendidikan
serta kesehatan. Permasalahan di bidang pendidikan akan diatasi dengan peningkatan kompetensi
guru, peningkatan pengeloaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Di bidang kebudayaan akan dilakukan peningkatan fasilitasi kekayaan budaya dan
nilai tradisi dan pelestarian nilai budaya. Di bidang kesehatan ke depan akan diatasi dengan
peningkatan cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diiringi dengan akreditasi
Puskesmas, pendampingan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian penyakit
menular dan tidak menular. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan
pengangguran perlu segera disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan
penanganan PMKS yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan
57
dan penanganan PMKS yang terpadu lintas bidang. Untuk menurunkan angka pengangguran perlu
diintensifkan pelatihan ketrampilan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan
pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan
wirausahawan baru.
3. Belum mantapnya ketahanan ekonomi, daya saing, dan pertumbuhan
ekonomi daerah yang inklusif.
Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat
Ekonomi ASEAN - MEA) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi
dan produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada
khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan budaya serta
memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing,
peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-
negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk
sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah
disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal
31 Desember 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk
ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan
bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah
untuk memperkuat pelaksanaan baru yang menerapkan inisiatif ekonomi;
mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi
pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat
kelembagaan mekanisme ASEAN. MEA memberikan peluang kepada negara-
negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan
sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang
sangat penting.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan daya saing pariwisata.
Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata
Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih profesional sehingga mampu
bersaing dan menjadi daerah tujuan wisata terkemuka. Kondisi ini
ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama
tinggal wisatawan (length of stay) di Gunungkidul. Perkembangan kunjungan
wisatawan yang meningkat 256% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
belum diikuti dengan peningkatan lama tinggal wisawatan yang signifikan.
58
Masih banyak obyek dan daya tarik wisata potensial di Gunungkidul termasuk
potensi Geopark dalam satu kesatuan Gunungsewu UNESCO Global Geopark,
untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Event wisata untuk
menarik wisatawan mancanegara peril diintensifkan dan ditingkatkan dengan
prioritas pada event wisata yang mendunia dan berkelas internasional.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah untuk
mewujudkan konektivitas dan akses antar wilayah untuk mendukung
pariwisata
Infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul belum seluruhnya dalam kondisi
baik. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang
semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan sarana
lalu lintas serta ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana sarana
publik sesuai rencana tata ruang terhadap desakan pemanfaatan ruang.
Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya layanan
transportasi umum yang disebabkan minimnya minat pengguna dan
terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan peningkatan
perekonomian masyarakat, infrastruktur perekonomian khususnya penunjang
pariwisata juga masih perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan
pelayanannya. Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan
proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, sarana perhubungan, ruang
terbuka publik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat dan
peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan
perekonomian dan pariwisata.
6. Percepatan pembangunan kawasan pesisir pantai selatan secara
terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan mewujudkan orientasi
pembangunan “Among Tani Dagang Layar”.
Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu
menjadikan laut sebagai halaman muka dan bidang pertanian sebagai tulang
punggung (back bone) pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat. Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten
Gunungkidul berupaya untuk mengisi dan merealisasikan keistimewaan
melalui pembangunan daerah di segala bidang secara terpadu dan sinergis.
7. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
59
Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan upaya
peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap
lestari dan berkelanjutan.
Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah, ditandai dengan
penurunan kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan
kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah
yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu,
kurangnya pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu
kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung
dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian
lingkungan.
Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas
pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), masih
adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan
hidup.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup
adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan
air limbah, cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan
dan penanganan lahan kritis dan sumber daya alam.
3.3. Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Sesuai yang tertuang dalam Visi Misi Bupati terpilih tahun 2016 – 2021 Kabupaten
Gunungkidul adalah : Visi :
” Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka
dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri,
dan sejahtera tahun 2021 ”
Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi kabupaten
Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional, nasional,
dan internasional. Kondisi ini ditandai dengan:
1. Obyek wisata dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar :
a. Fasilitas umum (Tempat Ibadah, parkir, ruang terbuka publik);
b. Sarana penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, dan persampahan;
c. Pos terpadu (Layanan Informasi,Kesehatan,SAR);
d. Jaringan listrik;
e. Sarana telekomunikasi.
2. Akses menuju obyek wisata dalam kondisi baik;
3. Manajemen pengelolaan obyek wisata yang berkualitas;
60
4. Manajemen pelayanan kepariwisataan yang berkualitas;
5. Penyelenggaraan event yang modern dan professional serta mendukung
peningkatan daya tarik wisata.
Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan
pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep
mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya
(keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu
menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal.
Kondisi ini antara lain ditunjukkan dengan :
1. Perilaku masyarakat yang ramah dan sopan;
2. Perilaku hidup bersih;
3. Budaya jujur,tertib, dan disiplin;
4. Penggunaan pakaian yang menunjukkan budaya daerah;
5. Arsitektur dan ornamen bangunan bercirikhas lokal.
Dengan terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan
berbudaya, maka masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera akan tercapai.
Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Gunungkidul
dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan
dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan
berlandaskan pada keunggulan komparatif dan kompetitif.
Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang
tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan dan politik. Ditinjau dari aspek
ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih
baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang
dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian,
dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya
alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek
politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu
mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak
politik masyarakat terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai
bidang tinggi.
Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang
memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfatkan potensi dan
kemampuan yang dimiliki sendiri dengan baik, efektif, dan efisien untuk
memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya, tanpa harus
61
meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan
pembangunan daerah.
Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul
yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai
oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi
keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling
menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,
hak asasi manusia, dan keadilan.
Misi
Misi merupakan penjabaran dari Visi dan disusun dalam rangka
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam
mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi
yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.
Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran
serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan
ditempuh untuk mencapai visi.
Untuk mencapai Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkan
misi pembangunan sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang
kondusif.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan.
Penjelasan misi sebagai berikut:
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
62
Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tata
pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip good governance melalui
sinergisme antar stakeholders pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
dalam rangka pengelolaan dan manajemen pembangunan daerah. Prinsip yang
menjadi landasan good governance adalah:
1. Akuntabilitas yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam
segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan
masyarakat luas.
3. Daya tanggap yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap
aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya
terjangkau.
5. Efisiensi dan efektifitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
6. Transparansi yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh
informasi.
7. Kesetaraan yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan ke depan (strategic vision) yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun
daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh
proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab
terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak
dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut
kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung.
10. Penegakan hukum adalah mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak
tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat.
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk membangun sumberdaya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing di segala bidang melalui human
63
investment sebagai pilar pokok pembangunan daerah. Upaya tersebut sebagai
rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia Gunungkidul seutuhnya dan
masyarakat Gunungkidul seluruhnya yaitu mencakup pembangunan
manusia, baik sebagai insan maupun sumber daya pembangunan manusia.
Sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan
kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam
diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai
rohaniah, kepribadian dan kejuangan.
Misi 3 : Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan berbagai
macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Perguruan tinggi, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia
sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak
berwujud (intangible) dengan didukung sumber daya manusia yang dapat turut
membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara
kepribadian yang tangguh tersebut merupakan prasyarat dalam membentuk
profesionalisme.
Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam membangun konektivitas
antar wilayah melalui peningkatan kondisi jalan dan jembatan, sarana-
prasarana transportasi dan telekomunikasi dalam rangka percepatan
pembangunan dan dukungan bagi pengembangan potensi pariwisata, serta
penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berupa air bersih, irigasi, dan
sanitasi yang merata di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Misi 5 : Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif.
64
Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing
sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif yang menjadi
penggerak dan penguat bagi perekonomian daerah yang meliputi bidang
pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah,
koperasi, serta investasi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan
ekonomi daerah yang inklusif. Peran Pemerintah adalah sebagai fasilitator yang
mendampingi masyarakat dengan meningkatkan akses bagi masyarakat agar
lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih
berkembang dan semakin kuat.
Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan.
Misi ini adalah upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan
sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi
pada pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
Tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah melaksanakan untuk
mendukung misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan visi
Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016 - 2021. Tugas dan fungsi yang terkait dengan visi dan misi Kabupaten Gunungkidul antara lain :
pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi
masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial,
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa.
Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan antara lain :
1. Keterbatasan kuantitas dan kompetensi teknis sumberdaya aparatur Kecamatan.
2. Kondisi geografis wilayah yang berbukit dan sebagian rawan bencana
3. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pelayanan
4. Keterbatasan pendanaan
5. Keterbatasan ketrampilan angkatan kerja
6. Keterbatasan tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat
Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah :
1. Semangat dan motivasi kerja dari aparatur kecamatan dan desa yang tinggi.
2. Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas dengan baik
3. Koordinasi yang mantap dengan pemerintah desa dan instansi tingkat kecamatan.
4. Terbukanya akses informasi dan komunikasi
5. Terbukanya akses jalan jalur pantai selatan (Pansela)
6. Adanya lingkungan kerja yang kondusif
7. Tingginya semangat gotong-royong masyarakat
65
8. Tingginya kesadaran hukum masyarakat.
9. Adanya sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
10. Ketersediaan lahan untuk mendukung ketahanan pangan.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Terkait tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup kecamatan Purwosari
merupakan pintu gerbang utama barat selatan yang mau tidak mau mengikuti arus
kemajuan pariwisata karena dampak dari pantai Parangtritis akan naik di kecamatan
Purwosari baik itu secara efek ekonomi ataupun kriminalitas hanya saja antisipasi yang
kita persiapkan. Mengingat tata ruang akan merubah situasi disekekelingnya seperti
dibukanya jalur lintas selatan ( JJLS ) akan mempengaruhi :
1. Bidang perekonomian meningkat
2. Transportasi lancar
3. Investasi meningkat
4. Harga jual tanah disepanjang JJLS otomatis akan jauh lebih tinggi
5. Bidang pendidikan meningkat.
Namun efek dari terbangunnya tata ruang wilayah/ JJLS antara lain :
1. Angka kriminalitas meningkat
2. Angka kecelakaan lalu lintas meningkat
3. Sampah dari wisata bertambah
4. Bagi orang yang belum siap adanya tata ruang wilayah hanya menjadi
penonton.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam menentukan isu-isu strategis dilakukan melalui analisis lingkungan
internal, eksternal dan analisis SWOT sebagai berikut :
1. Analisis Lingkungan Internal
Lingkungan internal meliputi dua aspek yakni kekuatan ( strenght ) dan
kelemahan ( weakness ). Yang dimaksud faktor kekuatan adalah faktor – faktor
yang bersifat menguntungkan dan menjadi potensi untuk dikembangkan sehingga
bisa menunjang / mendukung berbagai program kegiatan.
Sedang yang dimaksud dengan kelemahan adalah segala sesuatu yang
menjadi masalah dalam organisasi dan dapat menghambat pelaksanaan program
dan pencapaian tujuan organisasi.
Berdasar analisis, faktor – faktor Lingkungan Internal yang mempengaruhi
pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Kecamatan Purwosari
adalah sebagai berikut :
a. Kekuatan
1) Adanya komitmen pimpinan untuk bekerja dengan baik.
2) Adanya kejelasan dan kepastian peraturan perundangan yang menjadi
landasan keberadaan dan ketugasan Kecamatan Purwosari yaitu Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan dan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 2006 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan
66
3) Adanya Koordinasi yang mantap. Hal ini dapat dilihat pada berbagai kegiatan
dilingkup kecamatan dan desa, termasuk dinas / instansi / UPTD yang
senantiasa terjalin kerja sama dan saling memberikan dukungan untuk
melaksanakan tugas dan mengatasi permasalahan yang ada.
4) Adanya motivasi dan semangat kerja yang tinggi dari aparat Kecamatan
Purwosari dan Pemerintah Desa, sehingga mampu mendorong dan
meningkatkan kegiatan untuk semakin aktif dalam mempercepat penyelesaian
tugas – tugas kedinasan.
b. Kelemahan
1) Kurangnya jumlah SDM Seksi tata pemerintahan
2) Belum optimalnya kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa
3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan,
antara lain prasarana kantor dan kelengkapan kerja.
4) Keterbatasan kompetensi teknis aparatur Kecamatan
2. Analisis Lingkungan Eksternal
Lingkungan Eksternal meliputi Peluang ( opportunity ) dan Ancaman ( threat ).
Peluang adalah faktor dari luar organisasi yang dapat memberikan kontribusi positif
untuk tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi. Sedangkan Ancaman adalah
faktor dari luar organisasi yang dapat menghambat atau membahayakan jalannya
organisasi dalam mencapai tujuan.
Berdasarkan analisis, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi
Kecamatan Purwosari dalam pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati terpilih adalah :
a. Peluang
1). Kejelasan petunjuk teknis siklus tahunan desa.
2). Kepastian dan kejelasan peraturan perundang-undangan tentang manajemen
penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa
3). Adanya bimbingan teknis bagi perangkat desa dan lembaga desa.
4). Tersedianya sarana IT dan jaringan internet di desa
b. Ancaman
1). Kuantitas SDM aparatur Kecamatan dan desa belum optimal.
2). Belum terisinya beberapa formasi perangkat desa.
3). Rendahnya kapasitas perangkat desa dan BPD dalam menyusun produk hukum
desa.
4). Terjadinya gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan internet di desa.
Tabel . 3.1
MATRIKS IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS
67
INTERNAL EKSTERNAL
KEKUATAN ( S ) PELUANG ( O )
1. Komitmen pimpinan yang tinggi.
2. Kepastian dan kejelasan peraturan
dan perundangan tentang
kecamatan dalam rangka fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa.
3. Koordinasi yang mantap
4. Motifasi dan semangat kerjanyang
tinggi dari aparatur kecamatan
5.
1. Kejelasan petunjuk teknis siklus
tahunan desa.
2. Kepastian dan kejelasan peraturan
perundang-undangan tentang
manajemen penyelenggaraan
pemerintahan desa serta
pengelolaan keuangan desa
3. Adanya bimbingan teknis bagi
perangkat desa dan lembaga desa.
4. Tersedianya sarana IT dan jaringan
internet di desa.
KELEMAHAN ( W ) ANCAMAN ( T )
1. Kurangnya jumlah SDM Seksi tata
pemerintahan.
2. Kualitas SDM aparatur belum
optimal
3. Kurangnya sarana dan prasarana
penunjang
4. Kompetensi teknis aparatur
Kecamatan terbatas.
1. Kuantitas SDM aparatur Kecamatan
dan desa belum optimal.
2. Belum terisinya beberapa formasi
perangkat desa.
3. Rendahnya kapasitas perangkat
desa dan BPD dalam menyusun
produk hukum desa.
4. Terjadinya gangguan teknis pada
sarana IT dan jaringan internet di
desa.
Tabel. 3.2.
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL ( KAFI )
NO FAKTOR – FAKTOR INTERNAL
STRATEJIK BOBOT RATING SKOR
KESIMPULAN PRIORITAS
KEKUATAN
1. Motivasi dan semangat kerja
yang tinggi dari aparatur
kecamatan
15 4 60 I
2. Koordinasi yang mantap 10 4 40 IV
3. Komitmen pimpinan 15 3 45 III 4. Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati yang jelas dan terarah 15 4 60 II
68
5. Kepastian dan kejelasan
peraturan perundangan yang berkait dengan keberadaan dan
ketugasan kecamatan
10 3 30 V
KELEMAHAN
1. Kurangnya sarana dan
prasarana penunjang 20 4 80 I
2. Kinerja Aparatur Kecamatan
Purwosari belum optimal 15 3 45 III
3. Belum optimalnya pendayagunaan aparatur
untuk mewujudkan birokrasi
yang bersih, berwibawa.
15 3 45 IV
4. Kompetensi teknis aparatur
Kecamatan terbatas. 15 3 45 II
5. Tingkat kesejahteraan pegawai
masih terbatas 10 3 30 V
T O T A L 100
Tabel 3.3
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL ( KAFE )
NO FAKTOR – FAKTOR
INTERNAL STRATEJIK BOBOT RATING SKOR
KESIMPULAN
PRIORITAS
PELUANG
1. Kamtibmas sangat kondusif 10 3 30 II
2. Semangat gotong royong
dan rasa kekeluargaan
masyarakat
10 2 20 IV
3. Potensi peternakan,
kerajinan rakyat dan pariwisata
15 4 60 I
4. Ketersediaan sumberdaya
air 10 3 30 III
5. Dukungan masyarakat
terhadap kebijakan
pemerintah
10 2 20 V
ANCAMAN
1. Kuantitas aparatur
Kecamatan kurang 15 4 60 I
2. Sarana transportasi umum
terbatas 10 2 20 V
3. Kondisi alam dan medan
yang berat, 10 3 30 III
4. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah
10 4 40 II
5. Kurangnya kesadaran
masyarakat dalam Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS )
10 3 30 IV
T O T A L 100
69
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menegah daerah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangakat daerah selama lima
Tahun .visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati dilaknakan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi yang menjadi kewenanganPerangkat Daerah. Dengan demikian sinkronisasi antara
RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Tahun
2016-2021 dimulai dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PURWOSARI
1. Tujuan
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan
bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai
dalam periode yang direncanakan. Sebagai alat ukur untuk menunjukakan tingkat
capaian tujuan perlu dirumuskan indicator dan target tujuan sebagaimana table 4.1
sebagai berikut:
Tabel 4.1.
Tujuan, indikator, dan Target Kinerja Tujuan Kecamatan Purwosari
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021
NO Tujuan Indikator Tujuan Kondisi Awal
Renstara (Tahun
2016
Target Akhir
Periode Renstra
(Tahun 2021)
1 Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan pemerintah
kecamatan yang berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintah
kecamatan
94,74 96,00
70
2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas
dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil
pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.
Langkah yang diperlukan dalam perumusan sasaran sebagai berikut:
1. Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah
dirumuskan;
2. Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari
Rancangan Awal RPJMD yang menjadi tanggung jawab PD;
3. Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan;
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap
sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi
tugas dan fungsi PD; dan
5. Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan
dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.
Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:
1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas
sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai
dengan bidang layanan PD;
2. Sasaran Jangka menengah daerah yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi PD;
3. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi PD (Indikator
Kinerja Utama);
4. Kelompok sasaran yang dilayani;
5. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
6. Isu-isu strategis PD yang sesuai dengan bidang layanan PD;
7. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
71
8. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
9. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan
Purwosari beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel dengan
format sebagai berikut
Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Purwosari
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-
1 2 3 4 5
1 Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan pemerintah kecamatan yang
berkualitas
1. Kualitas penyelenggaraan
pemerintah Kecamatan meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu
100 100 100 100 100
2. Kesesuaian Program dalam dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Persentase Kesesuaian Program dalam :
1.
1.Renja PD Terhadap
RKPD
100 100 100 100 100
2.Renstra PD terhadap
RPJMD
100 100 100 100 100
3. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah (PD ) meningkat
1. Persentase Laporan
Keuangan disusun tepat waktu (bulanan,
Semesetrean, Tahunan )
100 100 100 100 100
4. Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan PD emningkat
1. Nilai IKM Perangkat
Daerah
78,96 78,98 78,98 78,99 80
Dari Tujuan dan sasaran Jangka menengah tersebut selanjutnya disajikam sasaran
dan Indikator Kinerja Utama perangkat Daerah (PD) dalam tabel dengan Format sebagai
berikut:
NO Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada
tahun ke
Unit
Penanggun Jawab
Ket/Rumus/formula
72
1 2 3 4 5 1 Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase Desa yang menetapkan pertanggunjawaban
RKPDEes dan APBDes tepat waktu
100 100 100 100 100 Kasi Tapem
a.
37
Tabel 4.5
KESIMPULAN ANALISIS SWOT
KEKUATAN (S)
1. Komitmen pimpinan yang tinggi
2. Kepastian dan kejelasan peraturan dan perundangan tentang wewenang kecamatan dalam rangka fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Koordinasi yang mantap
4. Motivasi dan semangat kerja yang tinggi dari aparatur
kecamatan
KELEMAHAN (W)
1. Kurangnya jumlah SDM Seksi Tata Pemerintahan
2. Kualitas SDM Aparatur belum Optimal
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang
PELUANG (O)
e. Kejelasan petunjuk teknis penyusunan siklus tahunan
desa
f. Kepastian dan kejelasan peraturan perundang-
undangan tentang manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa
g. Adanya bimbingan teknis bagi perangkat desa dan
lembaga desa
h. Tersedianya sarana IT dan jaringan internet di desa
ASUMSI SO
1. Optimalkan komitmen pimpinan yang tingi untuk
membina dan memfasilitasi kegiatan penyusunan siklus tahunan desa sesuai dengan petunjuk teknis
2. Optimalkan wewenang kecamatan dalam kegiatan pembinaan dan fasilitasi manajemen penyelenggaraan
pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa
3. Tingkatkan kapasitas perangkat desa dan lembaga desa
dengan berkoordinasi dan mengundang perangkat desa dan lembaga desa untuk mengikuti bimbingan teknis
4. Dengan motivasi dan semangat kerja yang tinggi
menggalakkan pemanfaatan sarana IT dan jaringan
internet untuk mengoptimalkan kegiatan pengelolaan administrasi
ASUMSI WO
1. Mengoptimalkan kuantitas SDM Seksi Tata Pemerintahan untuk
melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa sesuai dengan petunjuk teknis
2. Mengoptimalkan kualitas SDM aparatur kecamatan untuk mengintensifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang untuk
melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi perangkat desa dan lembaga desa
ANCAMAN (T)
1. Kualitas SDM perangkat desa belum optimal
2. Belum terisinya beberapa formasi perangkat desa
3. Rendahnya kapasitas perangkat desa dan BPD dalam
menyusun produk hukum desa
4. Terjadinya gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan
internet di desa
ASUMSI ST
1. Mengotimalkan komitmen pimpinan yang tinggi untuk
meningkatkan kualitas SDM perangkat desa
2. Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
desa dalam rangka program pengisian perangkat desa
3. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah desa dan
lembaga desa khususnya tentang kegiatan pelatihan
/bimtek bagi perangkat desa dan lembaga desa
4. Mengoptimalkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi
untuk membantu mengatasi gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan internet di desa
ASUMSI WT
1. Mengoptimalkan jumlah SDM Seksi Tata Pemerintahan untuk
melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM perangkat desa
2. Mengotimalkan kualitas SDM Aparatur untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan pengisian perangkat desa
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang untuk
membantu mengatasi gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan internet di desa
KAFI
KAFE
27
Penentu Strategi Tabel. : 4.6.
No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi
1
Kesesuaian antar
lembaga dalam
dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase desa yang
menetapkan Pertanggung
jawaban APB Desa, RKP
Desa dan APB Desa tepat waktu
Terlaksana
pendampingan,
fasilitasi dan
pembinaan aparatur desa
4. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk
melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran.
Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :
4.1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran yang lebih rasional. 4.2. Memperjelas strategi sehingga lebih specifik/fokus, konkrit dan operasional.
4.3. Mengarahkan pemilihan kegiatan b agi program prioritas yang menjadi tugas
dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih
dengan mempertingbangkan faktor-faktor penetu keberhasilan untuk
mencapai sasaran.
4.4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan funsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan melanggar kepentingan umum.
Perumusan Kebijakan
Tabel. : 4.7.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintahan
kecamatan yang
berkualitas
Kesesuaian antar
lembaga dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Terlaksana
pendampingan,
fasilitasi dan
pembinaan
aparatur desa
Pembinaan dan
Pelatihan kapasitas
kelembagaan desa
28
BAB V SETRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan Arah kebijakan Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan setrategi dan kebijakan
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Setrategi dan kebijakan dalam
Renstra PD adalah setrategi dan kebijkan Kecamatan Purwosari untuk mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Purwosari yang selaras setrategi dan
kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancanagan awal RPJMD .
Setrategi dan kebijakan janagka menengah Kecamatan Purwosari menunjukan
bagaimana cara Kecamatan Purwosari mencapai tujuan, sasaran jangka menegah
Kecamatan Purwosari , dan target kinerja hasil(out Come) program prioritas RPJMD
yang menjadi tugas dan Fungsi Kecamatan Purwosari. Strategidan arah kebijakan
merupakan rumusan perencanaan komprehensip tentang bagaiamana kecamatan
Purwosari mencqpqi Tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien . dengan
pendekatan yang Komprehensif , strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
5.1 Perumusan straegi
Rumusan Setrategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaiamana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya
dijabarakan dalam serangakaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus
menunjukkan keinginan yang kuat bagaiamana menciptakan nilai tambah (Velue
added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan untuk
mendpatkan parameter utama yang menunjukakan bagaimana strategi tersebut
menciptakan nilai ( strategic objective). Melalui parameter tersebut , dapat dikenali
indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan
budaya “berpikir strategic” dalam menjamin bahwa transformasi menuju
pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik , tarnsparan, akuntabel dan
berkomitmenterhadap kinerja ,strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (leaning
process).
Perencanaan sekalikgus dimaksudkan untuk menterjemahkan visi dan
misi Kepala Derah kedalam rencana kerja yang akuntable. Segala sesuatu yang
secara langsung dimaksudkan.untuk emwujudkan tujuan dan sasran RPJMD
maka dianggap strategis.
Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strtegi
sebagai basis perencanaan pembangunan adalah :
1. Menerjamahkan strategi ke dalam bentuk operasional
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah
29
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birikrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepempinana yang baik.
Suatu Strategi yang baik harus dikembangkan denagan prisip-prinsip :
1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling
bertolak belakang;
2. Strategi didsatrkan pada tuhjuan sasaran Perangkat daerah dan
pemenuhan Kebutuhan layanan yang berbeda tiap-tiap segment
masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelamjutan dalam
proses internal perangkat daerah;
4. Strategi terdiri dari temna-tema yang secara simultan salaing melengkapi
membentuk cerita atau scenario strategi
Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan
perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strtegis, tujuan dan sasaran
jangka menegah Perangkat Daerah . Perumusan strategi pada Renstra
Perangkat daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut
:
1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat
mencapai tujuan dan sasaran setiap langkah yang akan dipilih;
2. Menentukan factor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan dan
ketidak berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
untuk setiap langkah yang akan dipilih;
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling
tepat antara lain dengan metode SWOT (kekuatan/strengths,
kelemaham/weaknesses , Peluang/opportunities, dan
tantanagan/threats dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Mematakan 9Kekauatan/Strengths,kelemahan/weaknesses,
Peluang/opportunities, dan tantanagan/threats) Perangkat daerah
b. Menentukan alterantif strategi pencapaian dari setiap indicator
sasaran kedalam berbagai tabel sebagai berikut:
30
c. Pemilihan setrategi yang paling tepat (efektif dan Efisisen ) diantara
berbagai alternative setrtegi yang di hasilkan melalui Metode SWOT
Alternatif setrategi yang di pilih selanjutnya diuaraiakan kedalam
tabel sebagai berikut:
Tabel5.2
Penentuan Setrtegi
No Sasaran Indikator Kinerja
sasaran
Strategi
1 Kualitas
Penyelenggaraan
pelayanan
Pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Persentase desa
yang menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
1. Meningkatkan kapasitas
Perangkat desa dan
lembaga Desa dengan
berkoordinasi dan
mengundang perangkat
desa dan lembaga Desa
untuk mengadakan
bimbingan tekhnis.
2. Kesuaian program
dalam dokumen
perencanaan
perangkat daerah
Persentase
kesesuaian
program dalam :
1. Renja PD
terhadap
RKPD
2. Renstra PD
terhadap
RPJMD
Peningkatan efektifitas kinerja
birokrasi dan layanan public
yang responsive , transparan
dan akuntabel
31
3 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
perangkat daerah
meningkat
Persentase
pengelolaan
keuangan di
susun tepat waktu
(bulanan,
Semesteran,
Tahunan)
Peningkatan Pengelolaan
Keuangan daerah dan
Optimalisasi Pengelolaan asset
daerah.
4 Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
perangkat daerah
meningkat
Nilai IKM
Perangkat daerah
Peningkatan efektifitas kinerja
birokrasi dan layanan public
yang responsive , transparan
dan akuntabel
d. Untuk menghasilkan perumusan strtegi yang selaras dengan pilihan
kegiatan yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (strategy
mapping agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat
persepektif
1. Perspektif masyarakat layanan: bagaimana strategi dapat
menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau
segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya
2. Perspektif proses internal : strategi harus mampu menjadikan
perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses
birokrasi (internal Businesss Proces).
3. Perspektif Kelembagaan: Sstrategi harus mampu menjelaskan
dengan investasi apa pada system, teknologi , dan sumber daya
manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan
pemerintahan daerah yang baik (goodgovernance) dalam jagka
panjang
4. Perspektif keuangan :stretegi harus dapat menempatkan aspek
pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (cost-
effektiveness)serta serta untuk mencapai manfaat terbesar dari
dana yang terbatas (allocative efficiency).
b. Perumusan Kebijakan
32
Kebijakan adalah pedoman yang wajib di patuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksnakan strategi yang dipilih , agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :
1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih
rasional;
2. Memeperjelas strategi sehingga lebih spesifik/ focus, konkrit, dan
operasional
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional
berdasarkan setrategi yang dipilih dengan memepertimbangkan factor-
faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi Perangkat daerah agar tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undanagan dan melanggar kepentingan Umum
Langkah-langkah perumusan Kebijakan adalah:
1. Merumuskan rancanagan kebijakan dari setiap strategi dengan
memeprtimbangkan :
a. Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan iimplementasi
strategi
b. Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan
pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi
Perangkat daerahyang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang
dipilih dan telah memeprtimbangkan factor-faktor penentu keberhasilan
untuk mencapai sasaran
3. Menguji apakah rancanagan kebijakan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undanagan.
Rumusan tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel
sebagai berikut :
33
Tabel 5.3
Tujuan Sasaran, Strategi dan kebijakan
Visi :Mewujudka Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang
terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing ,
maju,
mandiri, dan sejahtera tahun 2021
Misi I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Terwujudnya
penyelenggar
aan
pelayanan
pemerintah
kecamatan
yang
berkualitas
1. Persentase desa
yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
Meningkatkan
kapasitas
Perangkat desa
dan lembaga
Desa dengan
berkoordinasi
dan
mengundang
perangkat desa
dan lembaga
Desa untuk
mengadakan
Meningkatkan
integritas
profesionalisme
dan kompetensi
aparatur Perangkat
daerah.
Persentase
kesesuaian
program dalam :
3. Renja PD
terhadap
RKPD
4. Renstra PD
terhadap
RPJMD
Peningkatan
efektifitas
kinerja birokrasi
dan layanan
publik yang
responsive ,
transparan dan
akuntabel
Meningkatkan
kualitas system
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian,
monitoring,evaluasi
dan pelaporan.
Persentase
pengelolaan
Peningkatan
Pengelolaan
Meningkatkan tata
kelola keuanagan
34
keuangan di
susun tepat waktu
(bulanan,
Semesteran,
Tahunan)
Keuangan
daerah dan
Optimalisasi
Pengelolaan
asset daerah.
perangkat daerah,
piñata usahaan,
pemanfaatan, dan
evaluasi serta
pelaporan barang
/asset perangkat
daerah semakain
efisisen dan efektif
Nilai IKM
Perangkat daerah
Peningkatan
efektifitas
kinerja birokrasi
dan layanan
publik yang
responsive ,
transparan dan
akuntabel
Mempercepat
perwujudan pola
pikir dan orientasi
birokrasi dari
dilayani menjadi
melayani
masyarakat.
35
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1. Program dan Kegiatan
Program merupakan dokumen tertulis yang hendak dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah secara, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan
dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan arahan penekanan untuk setiap
urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada
pencapaian Kecamatan Purwosari dalam mewujudkan visi dan misi
pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Untuk lima
tahun ke depan program dan kegiatan yang disusun Kecamatan Purwosari
sebanyak 23 program, dan 78 kegiatan, selengkapnya sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran :
1.1 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran.
1.2 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan Koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran
2.1 Pengadaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2 Pemeliharaan/Reahbilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
3.1 Penyelenggaraan Ketatalksanaan dan Pengeleolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
4.1 Penyusunan Laporan Keuanagan Perangkat daerah
5. Program Peningkatan Kualitas Perencaaan
5.1 Perencanaan Kinerja Perangkat daerah
5.2 Pengendalian Internal Perangkat daerah
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
6.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan :
7.1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.2 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.3 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
7.4 Pembinaan ketentraman, Ketertiban,, danPencegahan
bencana
36
7.5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRAKA) Kecamatan
7.6 Pembinaan Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan
Masyarakat Desa
7.7 Pembinaan Perekonomian MAsyarakat Desa
7.8 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
5.2. Indikator Kinerja
Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk
memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam
memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan
informasi mengenai kinerja suatu organisasi atau seseorang apakah dia
berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak.
Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat
menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam
suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat berfungi sebagai alat
ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang
diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.
Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya
sebagai pengukur atau “penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi
pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu
diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat
disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat
digunakan.
Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan
pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan
akan lebih mudah pemecahan masalahnya.
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Purwosari berdasarkan
pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007,
indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (outcome) dan
kegiatan menggunakan indikator keluaran (Output).
Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri
sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan
37
dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Purwosari disusun
dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.
5.3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Purwosari adalah
meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT, Desa, dan elemen masyarakat yang
terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan musrenbang desa dan
kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Purwosari, salah satu point
pentingnya adalah optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka peningkatan
partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur musrenbang juga
sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2016-2021.
5.4. Pendanaan Indikatif
Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purwosari
bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinya tergantung kepada
kemampuan APBD Kabupaten. Pendanaan untuk Instansi/UPT lain seperti UPT
Pertanian, Peternakan, Pendidikan disamping bersumber dari APBD Kabupaten
juga mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.
Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Purwosari dalam dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel
6.4.
27
Tabel 5.2.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan PURWOSARI
Kabupaten Gunungkidul
Tujuan Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Data
Capaian pada
Tahun Awal Peren
canaan (Rp 000)
Target Kinerja Program
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD
Unit Kerja PD
Penang- gung jawab
LOKASI
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Sasaran
(outcome) dan Kegiatan (output)
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
target Rp.000,- target Rp
.000,- target Rp .000,- target Rp .000,- target Rp .000,- target Rp .000,-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat
Nilai IKM PD
7 01 7 01 18 01 Program Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 100 120.500 100 103.500 100 115.500 100 130.500 100 145.500 100 615.500 Kec Purwosari
Kegiatan
7 01 7 01 18 01 01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran 100 100 103.500 100 81.900 100 93.300 100 103.200 100 117.700 100 499.600
Jumlah dan jenis alat tulis Kantor yang Tersedia
Jumlah dan jenis alat tulis Kantor yang Tersedia
100 4 Paket 4.500 4 Paket 4.979 4 Paket 5.300 4 Paket 6.000 100 6.700 20 Paket 27.479 Kasubbag Umum
Tersedianaya Komponen alat listrik dan elektronika
100 4 Paket 3.000 4 Paket 3.500 4 Paket 4.000 4 Paket 4.000 100 5.300 20 Paket 19.800 Kasubbag Umum
Tersedianyajumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih
100 4 Paket 6.000 4 Paket 3.726 4 Paket 4.000 4 Paket 5.000 4 Paket 6.000 20 Paket 24.726 Kasubbag Umum
Terpenuhinya Jas Air
100 12 bulan 2.000 12 bulan 2.400 12 bulan 3.000 12 bulan 3.000 12 Bulan 3.600 60 Bulan 14.000 Kasubbag Umum
Terpenuhinya jasa listrik
12 Bulan 14.800 12 Bulan 13.500 12 Bulan 15.000 12 Bulan 15.600 12 Bulan 16.500 60 Bulan 75.400
Tersedinaya bahan bcaaan surat kabar dan majalah
100 12 bulan 1.200 12 bulan 1.080 12 bulan 1.500 12 bulan 1.800 12 bulan 2.400 60 bulan 7.980 Kasubbag Umum
28
Terpenuhinya Petugas Penjaga malam dan Petugas Kebersihan Tenaga Administrasi Umum
100 12 Bulan 15.270 12 Bulan 24.295 12 Bulan 26.000 12 Bulan 39.000 12 Bulan 45.000 60 Bulan 149.565
Terlaksananya pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas
100 9 nota pajak 2.000 9 nota pajak 2.400 9 nota pajak 2.500 9 nota pajak 2.800 9 nota pajak 3.000 45 Nota Pajak
12.700
Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan fotokopi berkas-berkas (paket)
100 4 Paket 4.000 4 Paket 4.070 4 Paket 4.500 4 Paket 5.000 100 6.000 20 Paket 23.570 Kasubbag Umum
Terlaksananya pemeliharaan secara berkala peralatan kerja
100 4 Paket 3.730 4 Paket 4.000 4 Paket 4.500 4 Paket 7.000 4 Paket 8.200 20 Paket 27.430 Kasubbag Umum
Belana Modal Komputer PC
1 Unit 7.500 8.000 8.000 8.500 32.000 Kasubbag Umum
Belanja Modal Printer
2 Unit 8.000 4.250 6.000 6.000 6.500 30.750 Kasubbag Umum
Belanja Modal Laptop
1 Unit 8.000 8.000 Kasubbag Umum
Belanja Modal Kursi Tamu
1 Unit 7.000 7.000 Kasubbag Umum
Belanja Modal Kasur 1 Unit 1.500 1.500
Belanja Modal LCD Proyektor
15.000
Belanja AC
8.000 9.000 17.000 Kasubbag Umum
Belanja Modal Kamera
5.700 5.700 Kasubbag Umum
7 01 7 01 18 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Kamera
100 17.000 100 21.600 100 22.200 100 27.300 100 27.800 115.900 Kasubbag Umum
Terlaksananya rapat/pertemuan dengan konsumsi yang cukup
100 100 9.900 100 9.900 100 10.500 100 13.700 100 14.000 58.000 Kasubbag Umum
### Tersedianya lumpsump perjalanan dinas bagi karyawan Kec. Purwosari yang melakukan perjalanan dinas
100,00 100,00 9.700 100 11.700 100 11.700 100 13.600 100 13.800 60.500 Kasubbag Umum
7 01 7 01 18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100 100 87.700 100 71.055 100 90.000 100 95.000 10 100.000 100 443.755 Kasubbag Umum
Kec Purwosari
Kegiatan
29
7 01 7 01 18 02 01 Pengadaan pembangunan Sarana dan prasarana Perkantoran
100 100 30.000 100 30.000 100 46.000 100 46.000 100 47.500 100 199.500
Terbangunya Garasi kantor
1 Unit 15.000 15.000
Terbangunnya Talud Kantor
31.000 32.000 63.000
Terbangunnya Papan Nama Kantor
1 Buah 15.000 15.000
Terbangunya Taman
15.000 15.000
Jumlah Pengadaan kursi Putar
9.000 9.000
Pintu Gerbang
1 30.000
Televisi
5.000
Teralis
15.000 15.000
Werelles
10.000 10.000
Kursi Tunggu
9.500 9.500
Counter desk
13.000 13.000
7 01 7 01 18 02 02 Pemeliharaan / rehabilitasi saran dan Prasarana perkantoran
100 100 57.700 100 41.055 100 44.000 100 49.000 100 52.500 100 244.255
Terpeliharnaya rumah Dinas secara rutin
100 1 Unit 2.500 3.000 3.500 3.500 3.500 16.000
Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin
1 Unit 25.200 13.000 13.500 14.000 17.000 82.700
Trpeliharanya Kendaraan dinas Roda empat dan roda dua secara rutin
100 100 21.000 100 25.055 100 27.000 100 31.500 100 32.000 100 136.555
jumlah Mebelair Kantor
40 3.000
Peleiharaan Taman
6.000
7 01 7 01 18 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase PNS yang memiliki kompetensi bidang tugas
100 100 2.500 100 3.000 100 7.000 100 8.000 100 9.000 100 29.500 Ka,subbag Umum
Kec Purwosari
30
Kegiatan
7 01 7 01 18 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat daerah
Frekuensi tefasilitasinya administrasi kepegawaian aparatur kecamatan
100 100 2.500 100 3.000 100 5.000 100 5.500 100 6.000 22.000 Ka,subbag Umum
7 01 7 01 18 03 03 Pengembangan kapasitas aparatur
Jumlah PNS yang terfasilitasi untuk menggikuti diklat teknis di UPT Balai Diklat kabupaten Gunungkidul
0 0 0 0 100 2.000 100 2.500 100 3.000 100 7.500 Ka,subbag Umum
7 01 7 01 18 06 Program Peningakatan kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 78,95 78,96 4.000 78,98 2.000 78,98 3.000 78,99 4.000,00 80,00 5.000 80,00 18.000
Kegiatan
Penyelenggaraan pelayanan Publik
78,95 78,96 4.000 78,98 2.000 78,98 3.000 78,99 4.000,00 80,00 5.000 80 18.000
Dokumen Pengukuran IKM
100
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan perangkat daerah meningkat
Persentase laporan keuangan perangkat disusun tepat waktu
7 01 7 01 18 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100 100 24.500 100 30.000 100 33.000 100 34.000 100 36.000 100 157.500 Kasubbag Prencanaan dan Keuangan
Kec Purwosari
Kegiatan
7 01 7 01 18 04 01 Penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah
Dokumen laporan keuangan bulanan
12 Dokumen
12 Dokumen
24.500 12 Dokumen
30.000 12 Dokumen
33.000 12 Dokumen
34.000 12 Dokumen
36.000 12 Dokumen
157.500 Kasubbag Prencanaan dan Keuangan
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Laporan Keuangan Akhir
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
31
Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
7 01 7 01 18 05 Program Peningkatan kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100 100 17.625 100 18.800 100 21.000 100 22.000 100 24.000 100 103.425 Kasubbag Prencanaan dan Keuangan
Kec Purwosari
Kegiatan
7 01 7 01 18 05 01 Perencanaan Kinerja PD
100 100 13.625 100 13.800 100 16.000 100 16.500 100 18.000 100 77.925
Dokumen LKjIP 100 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500 1 Dokumen
Dokumen Renja 100 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 8.000 2 Dokumen
Dokumen Review Renstra
100 1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen RKA dan DPA
100 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5.000 4 Dokumen
7 01 7 01 18 05 02 Pengendalian Internal PD
100 100 4.000 100 5.000 100 5.000 100 5.500 100 6.000 100 25.500
Dokumen Laporan Pengendalian Internal
100 1 Dokumen 1.500 1 Dokumen 1.500 1 Dokumen 1.500 1 Dokumen
Dokumen E Monev 100 4 Dokumen 1.500 4 Dokumen 1.500 4 Dokumen 2.000 4 Dokumen
Dokumen Pengendalian Program dan kegiatan
100 12 Dokumen
2.000 12 Dokumen
2.000 12 Dokumen
2.000 12 Dokumen
Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu
7 01 7 01 18 07 Program Peningkatan Penyelenggaraan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dan benar
100 100 237.525 100 705.150 100 787.520 100 787.520 100 787.520 100 3.305.235 Kec Purwosari
Kegiatan
7 01 7 01 18 07 01 Penyelenggaraan pemerintahan desa
32
Fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBDes
100 5 desa 48.500 5 desa 49.755 5 desa 80.520 5 desa 80.520 5 desa 80.520 100 339.815 Kasi tapem Kec. Purwosari
Fasilitasi Penyusunana Siklus Tahunan Desa , Produk Hukum Desa, Pengelolaan keuanagan desa, Pengisian perangkat desa dan kepala Desa, BimTek Sikudes
Pembinaan Administrasi desa
Pembinaan Pamong Desa
7 01 7 01 18 07 02 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan
98.500 525.000 527.000 527.000 527.000 2.204.500 Kasi Kesos kec. Purwosari
Jumlah kesepakatan Penanggulangan kemiskinan
1 Kesepakatan
1 Kesepakatan
1 Kesepakatan
1 Kesepakatan
1 Kesepakatan
Fasilitasi terselenggaranya koordinasi dan pendampingan upaya kesehatan masyarakat, perorangan dan keluarga berencana
5 kesepakatan
5 kesepakatan
5 kesepakatan
5 kesepakatan
5 kesepakatan
Penanganan dan Penanggulangan kekeringan
400 Tanki 400 Tangki 400 Tangki 400 Tangki 600 Tangki
Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan umat beragama dan aliran kepada TYME
5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa
Monitoring Evaluasi dan pelaporan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jambanisasi Keluarga Miskin
169 Umit 169 Umit 169 Umit 169 Umit 169 Umit
33
7 01 7 01 18 07 03 Pembinaan perempuan budaya, Pemuda dan Olah raga
23.000 23.000 35.000 35.000 35.000 151.000 Kasi Kesos kec Purwosari
Jumlah Kesepakatan Rapat Koordinasi PKK
13 Kali 13 Kali 13 Kali 13 Kali 13 Kali
Jumlah Koordinasi dan Pembinaan pengembangan dan pelestarian Budaya Lokal
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Jumlah koordinasi dan pembinaan Olah raga , pemuda dan karang Taruna
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
7 01 7 01 18 07 04 Pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana
100 10.095 100 33.895 100 30.000 100 30.000 100 30.000 100 133.990 Kasi Tramtib
Kec Purwosari
Jumlah Pembinaan dan Koordinasi keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa
Jumlah Pembinaan , Fasilitasi dan koordinasi Kemanan dan kenyamanan Lingkungan
5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa
Jumlah Koordinasi , Mitigasi dan pencegahan bencana serta fasilitasi penanganan korban bencana alam
5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa
pembinaan , Koordinasi dan fasilitasi pencegahan penyakit masyarakat
5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa
34
7 01 7 01 18 07 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan
15.530 16.000 30.000 30.000 30.000 121.530 Kasi Tramtib
Kec. Purwosari
Jumlah Anggota Paskibra yang dilantik dan dilatih
90 Anggota 90 Anggota 90 Anggota 90 Anggota 90 Anggota
7 01 7 01 18 07 06 Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
100 32.500 100 26.000 100 40.000 100 40.000 100 40.000 100 178.500 Kasi PMD Kec Purwosari
Jumlah Pembinaan dan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan kecamatan
5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa
Terselenggaranya pembeinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa
Pembinaan , Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa
5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa
Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian aset-aset Program pemberdayaan Masyarakat Desa
5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa
Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan dan Pelatihan SID
5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa
35
7 01 7 01 18 07 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat desa
100 100 5.400 100 13.500 100 20.000 100 20.000 100 20.000 100 78.900 Kasi PMD Kec Purwosari
Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose /pameran kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok
Frekuensi Pembinaan Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, peternakan dan Perikanan Darat serta Lingkungan Hidup
5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok
7 01 7 01 18 07 08 Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Kecamatan
100 100 4.000 100 18.000 100 25.000 100 25.000 100 25.000 100 97.000 Kasi Pelayanan Umum
kec Purwosari
Jumlah Pelayanan yang terselesaiakan
100 12 bulan 4.000 12 bulqn 18.000 12 bulqn 20.000 12 bulqn 28.000 12 bulqn 28.000 12 bulqn 98.000
Jumlah
494.350 933.505 1.057.020 1.081.020 1.107.020 4.672.915
4.672.915
36
27
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Penyusunan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan
sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM
Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja yang
disusun Kecamatan Purwosari dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM
Daerah disajikan dalam tabel 6.1. dengan format sebagai berikut :
No Indikator
Kondisi
kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD
Tahun 0 Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat
- Persentase desa
yang menetapkan APB Desa, RKPDesa tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100
2 Kesesuaian program
dalam dokumen perencanaan Perangkat daerah
Persentase kesesuaian program dalam :
1. Renja PD Terhadap RKPD
100 100 100 100 100 100 100
2. Renstra PD terhadap RKPD
100 100 100 100 100 100 100
3 Akuntabiliatas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
- Persentase laporan
Keuangan disusun tepat waktu ( Bulanan, Semesteran,
100 100 100 100 100 100 100
28
Tahunan)
4 Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan PD meningkat
- Nilai IKM Perangkat
daerah (PD)
78,95 78,96 78,98 78,98 78,99 80 80
29
BAB VIII
PENUTUP
Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Purwosari ini berlaku untuk Tahun 2016 –
2021 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Materi yang terkandung dalam
dokumen ini pelaksanaannya telah ditinjau ulang, disempurnakan atau diadakan perubahan
khususnya pada rencana kegiatan serta sesuai target yang ditetapkan, sehingga
perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi
dan kondisi yang berkembang.
Rencana Strategis diharapkan sebagai penentu arah dalam perencanaan dan
penyusunan kegiatan maupun anggaran serta penentuan kebijakan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Kecamatan Purwosari sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul, sehingga implementasinya diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi,
partisipasi serta mengkoordinasikan perbedaan kepentingan, nilai maupun guna mendorong
proses pengambilan keputusan yang realistis untuk mencapai keberhasilan dan tujuan yang
diharapkan.
BUPATI GUNUNGKIDUL
BADINGAH
30
31
32