pemerintah kabupaten bogor badan pengelolaan...

DRAFT AWAL RANCANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PERUBAHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahNya, sehingga Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat

menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 ini disusun

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar

kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Penyusunan Perubahan RENSTRA ini dilakukan karena adanya

perubahan SOTK baru dari semula Dinas Pendapatan Daerah ke Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar

daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good

governance). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi,

partisipasi dan akuntabilitas.

Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk

menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah

maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah mempunyai

kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun

dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus

memperhatikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan

pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah.

Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung

pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan

perundang-undangan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan nasional dan pemekaran daerah,

serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi

perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan

melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

ii

Seiring dengan hal tersebut, diperlukan penyelarasan dari masing-

masing Perangkat Daerah dalam bentuk Perubahan Rencana Strategis guna

sinkronisasi perencanaan pembangunan jangka menengah antara Pemerintah

Kabupaten Bogor dengan masing-masing Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bagian dari perencanaan lima

tahunan, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD) tahun 2013-2018 perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya,

terutama dalam keterikatan antar substansi didalamnya dengan Perubahan

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dalam jangka

waktu lima tahunan.

Akhir kata, semoga Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

tahun 2013-2018 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah serta peningkatan kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap

masyarakat.

Cibinong, 20 Juli 2017

K E P A L A

D DEDI A. BACHTIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 196201221985031004

JABATAN PARAF TGL

Sekretaris

Ka.Sub.Bag Prolap

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.............................................................................. i

DAFTAR ISI ....................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .................................................................................. v

DAFTAR GAMBAR ............................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................... I-1

1.1 Latar Belakang ............................................................. I-1

1.2 Landasan Hukum ......................................................... I-2

1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................... I-5

1.4 Sistematika Penulisan .................................................. I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ........... II-1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ........... II-1

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ................................ II-17

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................... II-21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Perangkat Daerah .................................. II-22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI .......................................................................... III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah............................III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah .................................................. III-1

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Barat ..................................................................III-3

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ........................................ III-8

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ...................................... III-10

vi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..................................................IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Informatika Daerah.........................................................................IV-1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF......................................................................... V-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ........... VI-1

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

(Periode Tahun 2017)..................................................... II-17

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan Daerah yang Menduduki Jabatan dan

Staf pada Tahun 2017...................................................... II-18


Kabupaten Bogor berdasarkan Golongan/Pangkat

Tahun 2017..................................................................... II-19


Kab.Bogor Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2017...................................................................... II-20

Tabel 2.5 : Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor................................................................................ II-20

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor.................................................. II-2

Gambar 2.2 : Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor...II-15

Gambar 3.1 : Skema Keterkaitan RPJMN 2010-2014, RPJMD Jawa Barat

2013-2018, RPJMD Kab. Bogor 2013 2018.........................III-15

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR

Nomor : / -Proglap

Lampiran : 1 (satu) dokumen

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS


KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) menyusun Perubahan Rencana

Strategis (Renstra) SKPD sebagai penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;

b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,


Pembangunan Daerah, Kepala SKPD menetapkan

Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dalam

menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang

perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

tentang Penetapan Renstra Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2013-2018 sebagai pedoman dalam menyusun

rancangan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),

sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


Nomor 4355);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Nomor 4438);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik




Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik




Pembentukan Peraturan Perundang-undangan





Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara


11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembahan Negara



tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,


Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik




tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional





tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



Nomor 5887);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang

Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013

Nomor 25 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11

Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96)


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah


Tahun 2016 tentang Pajak Daerah


Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009

tentang Nilai Jual Pengambilan Bahan Galian

Golongan C;


tentang Nilai Jual Obyek Pajak Reklame;


tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air

Tanah;


tentang Sistem dan Prosedur Pajak Hotel, Restoran

dan Hiburan;


tentang Sistem dan Prosedur Pajak Penerangan

Jalan;


tentang Sistem dan Prosedur Pajak Air Tanah;


tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB);


tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

33. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah;


tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah.

35. Keputusan Bupati Bogor Nomor

050/382/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pengesahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini;

KEDUA : Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi

pedoman dalam menyusun rancangan Renja Badan


sampai tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

K E P A L A

D DEDI A. BACHTIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 196201221985031004

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Cibinong

: 20 Juli 2017

JABATAN PARAF TGL

Sekretaris

Ka.Sub.Bag Prolap

LAMPIRAN XXXII KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/382/Kpts/Per-UU/2017

TANGGAL : 7 Juli 2017

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya

Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

berkonsentrasi pada terjadinya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

Perubahan target indikator kinerja daerah yang disesuaikan dengan

adanya pemberlakuan nomenklatur perangkat daerah baru, menuntut

setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang

berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun

2013-2018 yang disusun berdasarkan substansi kebijakan, program dan

indikator kinerja kunci daerah dalam perubahan RPJMD Tahun 2013-

2018, merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan pencapaian

target kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk tahun

2017-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor

berdasarkan kewenangan Urusan Penunjang pada Bidang Keuangan, demi

terwujudnya Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.

Disamping itu, diharapkan dokumen Perubahan Renstra Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 dapat dijadikan acuan

dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Transisi tahun

2019-2020 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

tentang RPJMD Tahun 2018-2023.

I-2

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung

terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah

diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan


I-3

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik


10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembahan Negara


13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,


16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang

Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

I-4

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 95);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 96)


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah


Pajak Daerah;


Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bogor tahun 2013-2018.

25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009 tentang Nilai Jual

Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual

Obyek Pajak Reklame;

27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;

28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan

Prosedur Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan;


Prosedur Pajak Penerangan Jalan;

I-5


Prosedur Pajak Air Tanah;


Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB);


Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan;

33. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah;

34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

35. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/382/Kpts/Per-UU/2017 tentang

Pengesahan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dokumen

perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yang diamanatkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati Bogor

Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 untuk dijadikan

landasan/pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah selama 2 tahun, penguatan peran para

stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta

I-6

sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

2 (dua) tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dalam proses

penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam

rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak

baik pihak internal maupun eksternal dapat memberikan kontribusi

masukan dalam penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.

Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud

dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Perangkat

Daerah (PD), Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kinerja Pelayanan Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,

Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kinerja

Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan


I-7

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan, dan

Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor tahun 2013 – 2018;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program dan Kegiatan

Lokalitas PD, Program Lintas PD dan Program Kewilayahan

disertai Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif yang terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah untuk periode tahun 2013 – 2018

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang

pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan

daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis pengelolaan pendapatan daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

e. pelaksanaan administrasi Badan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan merupakan unsur

penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang

keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

II-2

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Dana Transfer;

2. Sub Bidang Pengembangan; dan

3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

2. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan

3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

membawahkan :

1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;

2. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan

3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

f. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

membawahkan:

1. Sub Bidang Pendataan;

2. Sub Bidang Validasi; dan

3. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan.

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

KEPALA

BADAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN PELAPORAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG

PERENCANAAN DAN DANA TRANSFER

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

BIDANG

PAJAK DAERAH

SUB BIDANG PENDATAAN DAN

PENDAFTARAN

SUB BIDANG

VERIFIKASI DAN PENETAPAN

BIDANG PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERDESAAN

SUB BIDANG PENDATAAN DAN

PENILAIAN

SUB BIDANG PELAYANAN DAN

PENETAPAN

BIDANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN

SUB BIDANG PENDATAAN

SUB BIDANG VALIDASI

SUB BIDANG VERIFIKASI DAN

KEBERATAN

SUB BIDANG PENAGIHAN DAN

KEBERATAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN

EVALUASI

SUB BIDANG PENAGIHAN DAN

KEBERATAN

UPT

II-3

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat

dan bidang adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan

pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi

dan pelaporan Badan;

b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;

c. penyusunan kebijakan penataan organisasi organisasi Badan;

d. pengelolaan keuangan Badan;

e. pengelolaan situs web Badan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat

dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

i. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan

program dan pelaporan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Sub Bagian

Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program,

monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;

b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

c. pengelolaan penyusunan anggaran Badan;

d. pengelolaan situs web Badan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugasnya.

II-4

ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah

tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;

b. pengelolaan barang/jasa Badan;

c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi

Badan;

d. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

iii. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris

dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian

Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penatausahaan keuangan Badan;

b. penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

bidang tugasnya.

2. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan,

pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi

penerimaan pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud

pada penjelasan sebelumnya, Bidang Perencanaan dan

Pengembangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan target penerimaan pajak daerah;

b. pengoordinasikan penyusunan target pendapatan daerah;

c. pengembangan pengelolaan pendapatan daerah;

d. penyusunan rancangan produk hukum di bidang pendapatan

daerah;

e. pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah;

II-5

f. pengolahan data bagian desa dari penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah;

g. pengelolaan dana transfer;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang

Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang dan dibantu oleh :

i. Sub Bidang Perencanaann dan Dana Transfer;

Sub Bidang Perencanaan dan Dana Transfer mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis

perencanaan pendapatan daerah dan pengelolaan dana transfer.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

penjelasan sebelumnya, Sub Bidang Perencanaan mempunyai

tugas :

a. penyusunan target pendapatan Daerah;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target target

pendapatan Daerah;

c. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan

teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan Daerah;

d. pelayanan dan analisis benda berharga;

e. pengelolaan dana transfer;

f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada

Sub Bidang Perencanaan dan Dana Transfer; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

bidang tugasnya.

ii. Sub Bidang Pengembangan;

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam mengembangkan

pengelolaan pendapatan daerah serta mempersiapkan bahan

penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang

pendapatan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub

Bidang Pengembangan mempunyai tugas :

II-6

a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan

pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. inventarisasi, pengkajian, dan penyiapan penyusunan produk

hukum di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi

daerah;

c. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis aparatur di

bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada

Sub Bidang Pengembangan; dan


bidang tugasnya.

iii. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan

Daerah.


Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

a. pengendalian pemungutan pendapatan Daerah;

b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;

c. penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil

penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan


Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan


tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PAJAK DAERAH

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah,

yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak

Daerah mempunyai fungsi :

II-7

a. pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah;

b. pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak

daerah;

c. pengelolaan penagihan pajak daerah;

d. pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen

ketetapan pajak daerah;

e. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;

f. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan

Bidang Pajak Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak

Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

i. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Sub Bidang Pendataan dan Pedaftaran mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendaftaran dan

pendataan pajak daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi :

a. pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah;

b. pendataan subjek dan objek pajak daerah;

c. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan

logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan

pajak air tanah;


Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan


bidang tugasnya.

ii. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan

Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan

perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah.


Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai fungsi :

II-8

a. penelitian data dan perhitungan pajak daerah;

b. pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah;

c. penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan

pajak daerah;

d. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;

e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada

Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

bidang tugasnya.

iii. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penagihan dan

pelayanan keberatan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

a. penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan

pajak daerah;

b. pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah;

c. pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, pembetulan,

pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan

pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan,

keringanan, dan pembebasan pajak daerah;

d. pelaksanaan monitoring data;


Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan


bidang tugasnya.

4. BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan

Perkotaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

melaksanakan pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan mempunyai fungsi :

II-9

a. penyusunan kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan;

b. pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan;

c. pengolahan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan dan pelaporan;

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan


e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan


bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak Bumi

dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu

oleh :

i. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas dan

membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pendataan

dan penilaian objek PBB. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

mempunyai tugas :

a. pelaksanaan koordinasi, pengumpulan, pengolahan data

potensi, dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan


b. pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan


c. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan;


Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan


bidang tugasnya.

ii. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan

Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan dalam melaksanakan pelayanan dan penetapan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

II-10


Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pelayanan dan penetapan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak;

b. perekaman data penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan; dan

c. penelitian, penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau

dokumen ketetapan lainnya;


Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan


bidang fungsinya.

iii. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan

keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.


Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

a. pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan

dokumen penagihan lainnya;

b. pelaksanaan penagihan atas tunggakan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan,

pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian

kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran,

pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

d. pengolahan data setoran, monitoring penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan pencetakan

salinan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan



Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan


bidang tugasnya.

II-11

5. BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(BPHTB)

Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

pengelolaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

mempunyai fungsi:

a. pengelolaan validasi dan keberatan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan;

b. pelaksanaan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan;

c. pelaksanaan pendataan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan

Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan


bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

i. Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam

melaksanakan pendataan objek Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan.


Bidang Pendataan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pendataan potensi Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan;

b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;

c. penyiapan dokumen penagihan sanksi administrasi kepada

Pejabat Pembuat Akte Tanah/Pejabat Pembuat Akte Tanah

Sementara dan pejabat lainnya;


Sub Bidang Pendataan; dan

II-12


bidang tugasnya.

ii. Sub Bidang Validasi

Sub Bidang Validasi mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam

melaksanakan pelayanan administrasi dan pemungutan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang

Validasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan;

b. pengadministrasian penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan;

c. pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;


Sub Bidang Validasi; dan


bidang tugasnya.

iii. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan

Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan dalam melaksanakan verifikasi dan pelayanan

keberatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.


Bidang Verifikasi dan Keberatan mempunyai fungsi :

a. penelitian dan perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan;

b. pelaksanaan verifikasi objek Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan;

c. penyiapan dokumen kurang bayar Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan;

d. pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan,

pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian

kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran,

pengurangan, keringanan, dan pembebasan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan;

II-13


Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan; dan


bidang tugasnya.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2016

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. UPT adalah

Unsur Pelaksana Tugas Teknis Badan, yang dipimpin oleh seorang

Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung

jawab dan wewenang teknis Badan. Dalam menyelenggarakan tugasnya,

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penatausahaan UPT;

b. penyusunan program dan kegiatan UPT;

c. pelaksanaan identifikasi dan pemutakhiran data objek dan subjek

pajak;

d. penyusunan data penerimaan pajak;

e. pelaksanaan dan pengadministrasian pendistribusian SPPT, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD serta Keputusan

Penghapusan Piutang Pajak, Keputusan atas Permohonan Pembatalan

Ketetapan, Keputusan atas Permohonan Keberatan, Keputusan atas

Permohonan Pembetulan, Keputusan atas Permohonan Pengurangan

atau Permohonan Keringanan dan Keputusan atas Permohonan

Pembebasan Pajak dan dokumen lainnya secara manual dan/atau

elektronik serta mengarsipkan tanda terima dokumen;

f. penyusunan dan penyampaian data potensi dan objek pajak daerah

sebagai bahan kegiatan pendataan, pemeriksaan dan penilaian pajak

dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak;

g. penyiapan bahan penyusunan target pajak daerah;

h. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas petugas penerima

pembayaran pajak;

II-14

i. fasilitasi pelayanan melalui pemberian informasi/penjelasan, penelitian

kelengkapan persyaratan administrasi dan pengadministrasian

permohonan Wajib Pajak serta penyampaian berkas permohonan yang

dinyatakan lengkap kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang sesuai

jenis pajaknya

j. pelaksanaan verifikasi lapangan untuk memperoleh data pajak yang

akurat;

k. pelaksanaan koordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, Desa maupun

pihak lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak;

l. fasilitasi pelaksanaan sosialisasi kepada Wajib Pajak, masyarakat

maupun pihak lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan

pendapatan daerah;

m pelaksanaan penagihan pajak daerah;

n. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPT kepada Kepala

Badan melalui Sekretaris; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

bidang tugasnya.

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian

Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan

Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang

keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud sebelumnya

dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang

ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional ditentukan

berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi UPT seperti

yang tersaji dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis

pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor

KEPALA BADAN

II-15

1. KEPALA UPT

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan

kebijakan teknis pengelolaan pajak daerah pada UPT.

2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan

bertanggungjawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan

pengelolaan ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan administrasi umum UPT;

b. Pengelolaan administrasi keuangan UPT;

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai

bidang tugasnya.

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pajak Daerah pada Badan,

yang terdiri dari:

a. UPT Pajak Daerah Cibinong yang mempunyai wilayah kerja

Kecamatan Cibinong;

b. UPT Pajak Daerah Sukaraja yang mempunyai wilayah kerja

Kecamatan Sukaraja;

c. UPT Pajak Daerah Babakan Madang yang mempunyai wilayah kerja

Kecamatan Babakan Madang;

d. UPT Pajak Daerah Ciawi yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Ciawi;

2. Kecamatan Cisarua; dan

3. Kecamatan Megamendung;

e. UPT Pajak Daerah Caringin yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Caringin; dan

2. Kecamatan Cigombong;

f. UPT Pajak Daerah Tamansari yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Tamansari; dan

2. Kecamatan Cijeruk;

g. UPT Pajak Daerah Ciomas yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Ciomas; dan

2. Kecamatan Dramaga;

II-16

h. UPT Pajak Daerah Rancabungur yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Rancabungur;

2. Kecamatan Ciampea; dan

3. Kecamatan Kemang;

i. UPT Pajak Daerah Cibungbulang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Cibungbulang;

2. Kecamatan Tenjolaya; dan

3. Kecamatan Pamijahan;

j. UPT Pajak Daerah Leuwiliang yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Leuwiliang;

2. Kecamatan Leuwisadeng; dan

3. Kecamatan Nanggung;

k. UPT Pajak Daerah Cigudeg yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Cigudeg;

2. Kecamatan Jasinga; dan

3. Kecamatan Sukajaya;

l. UPT Pajak Daerah Parung Panjang yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Parung Panjang; dan

2. Kecamatan Tenjo;

m. UPT Pajak Daerah Gunung Sindur yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Gunung Sindur; dan

2. Kecamatan Rumpin;

n. UPT Pajak Daerah Parung yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Parung; dan

2. Kecamatan Ciseeng;

o. UPT Pajak Daerah Bojonggede yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Bojonggede; dan

2. Kecamatan Tajurhalang;

p. UPT Pajak Daerah Citeureup yang mempunyai wilayah kerja

Kecamatan Citeureup;

q. UPT Pajak Daerah Gunung Putri yang mempunyai wilayah kerja

Kecamatan Gunung Putri ;

r. UPT Pajak Daerah Cileungsi yang mempunyai wilayah kerja

Kecamatan Cileungsi;

s. UPT Pajak Daerah Jonggol yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Jonggol; dan

2. Kecamatan Klapanunggal;

II-17

t. UPT Pajak Daerah Cariu yang mempunyai wilayah kerja :

1. Kecamatan Cariu;

2. Kecamatan Tanjungsari; dan

3. Kecamatan Sukamakmur.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2016

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kelompok

Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi

tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam

rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada bulan Januari tahun

2017 sebanyak 402 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 199

orang, tenaga kontrak/honorer sebanyak 7 orang dan tenaga

rekrutmen sebanyak 196 orang. Kondisi pengawai secara lengkap

dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor (Periode Tahun 2017)

No PEGAWAI JUMLAH (ORANG) %

1. PNS 199 49,50

2. KONTRAK/HONORER 7 1,79

3. REKRUTMEN 196 48,80

JUMLAH 402 100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah masih ada yang belum diangkat menjadi

pegawai negeri (1,79%) yaitu tenaga kontrak/honorer. Namun

demikian penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini

difokuskan hanya pada PNS yaitu sebanyak 199 orang (49,50%)

dari total jumlah pegawai. Sementara itu berdasarkan jenis

II-18

kelamin, jumlah pegawai pria di Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah sebanyak 170 orang (atau sekitar 42,30%), sedangkan

jumlah pegawai wanita di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

sebanyak 232 orang (atau sekitar 57,80%).

A. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka

pengisian formasi jabatan struktural di Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak

57 orang, dimana sejumlah 21 orang di pusat dan 36 orang tersebar

pada 20 UPT Pajak Daerah. Sementara itu sampai dengan saat ini

(kondisi akhir Januari 2017), untuk kelompok jabatan fungsional di

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor belum

terisi (masih kosong). Struktur jabatan selengkapnya dapat dilihat

pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2017

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang) %

1. Eselon II 1 0.30

2. Eselon III 5 1.30

3. Eselon IV-a 34 8.50

4. Eselon IV-b 17 4.30

5. Staf PNS di Badan

Pengelolaan Pendapatan

Daerah

142 35.40

6. TKK 7 1.8

7. Tenaga Rekrutmen 196 48.80

Jumlah 402 100,00

B. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Berdasarkan data dari 402 jumlah pegawai yang terdapat di

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor,

terdapat 2.50% pegawai Golongan IV, 36.40% pegawai Golongan

III, 10,00% pegawai Golongan II dan 0,80% pegawai Golongan I

dan tenaga kontrak sebanyak 1,80% serta tenaga rekrutmen

sebanyak 48,80% dari jumlah pegawai Badan Pengelolaan

II-19

Pendapatan Daerah. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka

pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

didominasi oleh pegawai rekrutmen, yaitu sebesar 48.80%.

Selengkapnya gambaran mengenai jumlah PNS maupun tenaga

kontrak dan rekrutmen berdasarkan golongan/pangkat dapat

dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan

Golongan/Pangkat Tahun 2017

N0 Golongan Jumlah

(orang)

%

1. IV 10 2.50

2. III 146 36.40

3. II 40 10.00

4 I 3 0.80

5. Non Golongan / TKK 7 1.8

6. Non Golongan / Rekrutmen 196 48.80

Jumlah 402 100.00

C. Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi

pegawai dengan status pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu

sebesar 49,80%, sedangkan yang paling rendah untuk PNS

adalah Strata S-3, yaitu sebesar 0,00%. Selengkapnya data latar

belakang pendidikan pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

II-20

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor Berdasarkan Latar Belakang

Pendidikan Tahun 2017

N0 Pendidikan Jumlah (orang) %

ASN TKK Rekrutmen total

1. Strata-3 ( S3 ) - - - 0 0.00

2. Strata-2 ( S2 ) 44 - - 44 11.00

3. Strata-1 ( S1 ) 97 1 102 200 49.80

4. Sarjana Muda/

D3

6 - 29 35

8.70

5. SLTA/SMK 49 4 51 104 25.90

6. SLTP 2 1 13 16 4.00

7. SD 1 1 1 3 0.80

Jumlah 199 7 196 402 100,00

2. Kondisi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kerja

Pada saat ini kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

berlokasi di Jl. Tegar Beriman Komplek Perkantoran Pemda Cibinong.

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berada dalam kondisi

baik.

Data sumber daya sarana dan prasarana secara umum yang

dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung

Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor

No Uraian Banyaknya Satuan

1 Tanah 7.795 M2

2 Gedung 4.222 M2

II-21

No Uraian Banyaknya Satuan

3 Listrik 1 Jaringan

4 Air 1 Jaringan

5 Telepon/ Fax 2 Line

6 Area Parkir 3 Area

7 Ruang Rapat 5 Ruang

8 Ruang Arsip 2 Ruang

9 Koperasi 1 Buah

10 Mesjid 1 Buah

11 Musolla 2 Buah

12 Toilet 8 Area

13 Kendaraan Roda 4 47 Unit

14 Kendaraan Roda 2 97 Unit

15 Meja Rapat 5 Set

16 Air Conditioner 51 Unit

17 Komputer PC 109 Unit

18 Komputer Notebook 20 Unit

19 Server 1 Unit

20 Meja Kerja 400 Unit

21 Kursi Kerja 400 Unit

22 Filling Kabinet 118 Unit

23 Rak Arsip 300 Unit

24 LCD Projector 6 Unit

25 Jaringan Internet 13 Unit

26 Buku Perpustakaan 215 Buah

27 Area Taman Halaman 2 Area

28 Lemari Arsip 50 Unit

29 Sanggar senam 1 Unit

II-22

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan

inventarisasi asset (barang dan kendaraan) dari mulai inventarisasi

kebutuhan barang modal, pencatatan serta distribusi barang sesuai

dengan kebutuhan yang belum dilaksanakan secara efektif.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah

berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut

satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas

pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah

daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah,

memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pendapatan daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

Pencapaian Kinerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor 2013-2018 memiliki 3 indikator kinerja yaitu

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah; Optimalnya Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah; dan Jumlah macam pajak daerah. yang mana

target maupun realisasi serta rasio dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Kemudian dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan

daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga merealisasikan

Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

selama periode tahun 2013-2016 (Target dan Realisasi) dan periode

tahun 2017-2018 (Target). Secara keseluruhan dapat dilihat pada

Tabel 2.2.

II-25

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang

pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan

yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi

permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang

sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah

adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai

akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor

kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut,

pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar

pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan

khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja

pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat

menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal

maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis

SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama

dalam menganalisis kondisi - kondisi yang dihadapi oleh suatu

organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal

meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan

lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threaths

(Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan

eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH):

1). Hukum dan Perundangan : Terbitnya UU No 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pajak Daerah

pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Sebagai dasar

dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan

II-26

hukum yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor dapat bersumber dari aturan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis

yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan

PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai dasar

hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah;

2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor

sebagai penyangga ibu kota negara yang strategis sudah

barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap

perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan

sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-

sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD,

Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah;

3). Kelembagaan dan Tata Laksana : Pada tahun 2012 Dinas

Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah mengalami

pemisahan fungsi menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah.

Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah untuk lebih fokus melaksanakan

pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang digunakan

dalam penilaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor adalah produktivitas, kualitas

layanan, responsiveness, responsibility dan akuntabilitas.

Berkenaan dengan baru terbentuknya Unit Pelaksana Teknis

di 20 UPT turut menjadikan kekuatan bagi Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah karena dapat menjangkau wajib pajak ke

seluruh desa/kecamatan serta lebih fokus menangani

pendapatan daerah;

4). Sumber Daya Manusia : Aspek sumber daya manusia yang

berkualitas dengan latar belakang Strata-3, Strata-2 dan

Strata-1 sebanyak 37.90%, yang merupakan kekuatan dan

dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah

maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;

II-27

5). Pembiayaan : Tersedianya anggaran/dana yang memadai

untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah;

6). Sarana/Prasarana : Tersedianya sistem informasi tentang

pajak daerah dan pajak on line sehingga optimalisasi

pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain

itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan

memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;

7). Budaya Kerja; Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi

haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi

misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus

disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai

dengan harapan;

8). Kepemimpinan; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian

adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan

keputusan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor. Dalam memimpin organisasinya kedua

aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang

berada didalamnya. Hal ini terkait dengan human relation,

delegation of authority (pendelegasian wewenang) dan divison of

work (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan

staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat

mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor.

KELEMAHAN (WEAKNESSES):

1). Hukum dan Perundangan : Masih belum banyaknya produk

hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan

daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan

Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak

daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya,

yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan

untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan

mengevaluasi kinerja;

II-28

2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor

sebagai penyangga ibu kota negara belum dioptimalkan dalam

menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah,

baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini

terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara

detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis

tersebut;

3). Sumber Daya Manusia : Kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai

khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB

dan BPHTB serta dana tranasfer, karena institusi Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun

2012, yang didalamnya banyak pegawai baru, sehingga belum

sepenuhnya memahami permasalahan di bidang pendapatan

daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga

disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang

pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang belum merata

tentang regulasi tersebut. Hal ini juga disebabkan karena baru

terbentuknya Unit Pelaksana Teknis sebanyak 20 UPT, yang

didalamnya masih banyak terdapat sumberdaya manusia baik

sebagai Kepala UPT, Kasubag TU UPT maupun staf UPT yang

belum sepenuhnya memahami tentang tugas pokok dan fungsi

UPT, sebagai akibat belum tersedianya Standar Operasional

Prosedur UPT. Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM

adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum memiliki

PPNS, juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan

Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat

dibutuhkan;

4). Sarana/Prasarana : Kendala sarana prasarana karena Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah belum memiliki gedung UPT

tersendiri sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi,

pelayanan kepada masyarakat dan sistem yang belum on line

pada 40 kecamatan dan 20 UPT Pajak Daerah.

II-29

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITY):

1). Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya

BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat

ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan

penerimaan pendapatan daerah;

2). Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif

kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atas

pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Bogor;

3). Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Bogor cukup kondusif

sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk

berinvestasi di wilayah Kabupaten Bogor;

4). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan

kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bogor akan bertambah

jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan

bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi

PAD;

5). Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan

pembangunan daerah;

6). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang

menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;

7). Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah

Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan

yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan

dalam pendapatan daerah;

8). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder,

seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan

propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP

Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan

tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

II-30

ANCAMAN (THREAT):

1). Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar

dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih

rendah;

2). Luas wilayah yang besar dan letak geografis yang tersebar

sangat menyulitkan dalam menentukan skala prioritas di

bidang pendapatan daerah;

3). Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang

mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat

bergerak secara optimal;

4). Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung

terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap

laju operasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan

mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan;

5). Dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Bogor Barat

menjadi ancaman pengurangan pendapatan daerah Kabupaten

Bogor.

Strategi Umum Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor:

a. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target

dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk

merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu,

pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang

lebih representatif dan akurat;

b. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pendaftaran dan pendataan

merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan

pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari

kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib

pajak/retribusi sebagai dasar dalam menetapkan target

penerimaan pendapatan. menumbuhkembangkan pemahaman

kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta

meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan

pemahaman mengenai pendapatan daerah;

c. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit

kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan

efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui

atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;

II-31

d. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan

secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas

pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan

melalui pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak

dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan

pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan

berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/

penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan

pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan

laporan;

e. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang

dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidentil, tetapi dapat

dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun

dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya,

sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang

berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum

dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah,

baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;

2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/

ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak

daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, karena institusi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis

(UPT) baru terbentuk pada tahun 2012, yang didalamnya banyak

pegawai baru, sehingga belum memahami permasalahan di bidang

pendapatan daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini

juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan

daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentang regulasi tersebut;

3. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama

dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi

daerah dengan benar;

4. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak

daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan

kemudahan dalam membayar pajak daerah;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat

eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi

untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu

mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan

menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

III-2

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah :

“KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI

INDONESIA“

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan

pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan

kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,

Misi Kabupaten Bogor adalah:

1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;

2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan

Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata;

3. Meningkatkan Integrasi, Koneksitas, Kualitas dan Kuantitas

Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan;

4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;

5. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik.

III-3

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan

tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

pendapatan daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

4. Pengelolaan kesekretariatan Badan; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan

wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam

mendukung pencapaian misi ke-5, yaitu Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah

dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA

BARAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur

bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana

PembangunanJangka Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan

mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta

memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan

untuk tahun 2015-2019 adalah :

“Kami akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia

yang Inklusif di abad ke-21”.

III-4

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian

Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan

negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan

nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara

yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakan dan

mengarahkanperekonomian negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa

pertumbuhan dan pembangunan yang oleh Kementerian Keuangan akan

menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan

tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam

pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukan bahwa

Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan

di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-

proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Kementerian Keuangan juga memperbaharui misinya agar

mencerminkan kegiatn inti dan mandatnya dengan lebih baik, yaitu Misi

Kementerian Keuangan adalah :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui

pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;

2. Menerapkankebijakan fiskal yang prudent;

3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;

4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efesien dan efektif;

5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan

menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Tujuan Kementerian Keuangan pada Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Terjaganya keseimbangan fiskal

2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan

serta reformasi kepabeanan dan cukai

3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

handal untuk optimalisasi penerimaan negara;

4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan

anggaran, dan transfer ke daerah;

5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan

anggaran

III-5

6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta

perbatasan

7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan

penguatan kelembagaan.

Sasaran Strategis Kementerian Keuangan :

Dalam rangka mendukung pencapaian 7 Tujuan sebagaimana

disebutkan diatas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran

strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh

Kementerian Keuangan pada tahun 2019 adalah:

1. Meningkatkan tax ratio;

2. Terjaganya rasio hutang pemerintah;

3. Terjaganya defisit anggaran;

4. Penerimaan pajak negara yang optimal;

5. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;

6. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance)

untuk mendukungupaya penurunan rata-rata dwelling time;

7. Sistem pelayanan PNBP yang optimal;

8. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;

9. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan;

10. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;

11. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal;

12. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community

protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management;

13. Organisasi yang fit for purpose;

14. SDM yang kompetitif;

15. Sistem Informasi manajemen yang terintegrasi;

16. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan

kementerian.

Telaahan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Barat, diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis,

baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang

dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi

membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa

yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong

akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan

III-6

situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil

liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas

tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan

publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Visi Badan Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah :

“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan

Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Masyarakat”.

Sedangkan Misi Badan Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatkan pendapatan daerah;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi;

4. Menjalin jejaring kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di

bidang pendapatan daerah.

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap ketiga RPJP Daerah atau

RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya

untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga

untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan

datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota

negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development

(agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam

menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada

kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat

antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup,

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan

kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi

permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang

didukung oleh rakyat dan aspek politis

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan

kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi

pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja,

peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan

pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa

dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi

lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang

menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

III-7

Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam KABUPATEN BOGOR

TERMAJU ditunjukan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri

ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya

manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah,

potensi kabupaten pembanding dan waktu pencapaian indikator,

sehingga dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut :

1. Terbangunnya Mesjid Besar di setiap kecamatan;

2. Penduduk miskin turun menjadi 8,0 sampai 5,00 persen ;

3. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional;

4. Pelayanan perijinan berstandar ISO;

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi dan Nasional;

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk

tertinggi di Indonesia;

7. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia;

8. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan;

9. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk

terbanyak di Indonesia;

10. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat;

11. Pelayanan penyediaan listrik pedesaan tertinggi di Indonesia;

12. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan

wilayah (PKW);

13. Terbangunnya Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan infrastruktur yang

mantap;

14. Tidak ada daerah terisolir;

15. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

16. Tercapainya Rata-rata laman sekolah (RLS) 7,82 tahun;

17. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun;

18. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia;

19. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan;

20. Seluruh RSUD dan UPT Puskesmas terakreditasi:

21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

22. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia;

23. Seluruh masyarakat mempunyai KTP-el;

24. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;

25. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa.

III-8

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dicirikan termaju dalam poin ke

22 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan

bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a)

terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui

pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan

yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan

pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah,

melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil

teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu

fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat

mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat

khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan

migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d)

pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk

oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal

daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak

dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata

ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan

pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan

pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan

akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah

yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan

jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi,

energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh

wilayah.

Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a)

kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan

dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan

III-9

dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan

kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan

budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan

keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan

kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya

tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis,

yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai

kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan

andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih

selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai

kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan

ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong

perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis

pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang

berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi

bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi

kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi

sistem jaringan.

Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a)

sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem

transportasi perkeretaapian dan sistem transportasi udara; (b) sistem

prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; (d)

sistem prasarana sumberdaya air; (e) sistem prasarana gas; dan (f)

sistem prasarana lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bogor ini, diharapkan

menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta

mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan

bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana

pembangunan lainnya.

III-10

Sebagai respon atas berbagai su lingkungan hidup yang tercantum

dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bogor,

maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai

rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk

pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasi dari Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di bidang pajak daerah dan

retribusi daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana

optimalisasi pendapatan daerah berwawasan lingkungan perlu

melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi

juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan

pendapatan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data

dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi

lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi

lingkungan hidup semakin penting.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019 menjelaskan bahwa

Pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa

Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni : (1)

merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi

perekonimian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis

kepribadian bangsa.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini,

maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 misi

Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim;

III-11

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju,

dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri, dalam bidang ekonomi,

dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda

prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu

disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai

sasaran utama yaitu antara lain : Ekonomi (ketahanan pangan,

ketahanan energi, ketahanan air, Infrastruktur dasar dan konektivitas),

Lingkungan, Politik, Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Reformasi

Birokrasi, Pertahanan dan Keamanan, Kesejahteraan Rakyat

(Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan),

Pembangunan Kewilayahan, dan Pengembangan Ekonomi Maritim dan

Kelautan.

III-12

Mengacu pada sasaran utama serta tujuan yang hendak dicapai

dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan

lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi

bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan

nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan;

2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA)

yang berkelanjutan;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan;

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan

perubahan iklim;

5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan

rakyat yang berkeadilan;

7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan

Jawa Barat tahap ketiga perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam

merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam

rangka implementasi Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD 2013-

2018 diarahkan untuk:

1. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Membangun Perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;

3. Meningkatkan kinerja pemerintah melalui profesionalisme tatakeloa dan

perluasan partisipasi publik;

4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan

infrastruktur strategis yang berkelanjutan;

5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan

peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai

kearifan lokal.

III-13

Fokus pembangunan Jawa Barat pada tahun 2013-2018 diarahkan

pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis

pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan

kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan

ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara umum,

kebijakan pembangunan kewilayahan adalah : Pemerataan pembangunan

melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi,

Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal, Peningkatan

keseimbangan pembangunan perkotaan dan pedesaan, Peningkatan

kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan

pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi,

Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Skenario Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan)

yang berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintah dan

pembangunan, untuk Wilayah Bogor adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan

unggas lokal;

2. Mengembangkan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar

regional dan global;

3. Mengembangkan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan

varietas unggul lainnya;

4. Mengembangkan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata

pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu

dan mengelola cagar biosfer Cibodas;

5. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan

Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor internal (strengths,

weakness) dan faktor eksternal (opportunities, threats), maka pembangunan

daerah Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada permasalahan pokok

sebagai berikut :

1. Masih rendahnya upaya koordinasi dalam pengendalian masalah

kependudukan;

2. Rendahnya sumber daya manusia yang berdaya saing;

3. Sarana dan prasarana dasar yang belum optimal;

III-14

4. Kurang memadai kualitas dan kuantitas serta cakupan infrastruktur

wilayah;

5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah belum tercapai

secara optimal;

6. Pengelolaan kebencanaan, terutama masih rendahnya sarana dan

prasarana penanggulangan bencana;

7. Kesolehan sosial terkait dengan belum terbangunnya mesjid besar di

setiap kecamatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum;

8. Ketenagakerjaan, terutama masih tingginya tingkat pengangguran, dan

rendahnya pengawasan tenaga kerja asing;

9. Masih tingginya angka kemiskinan;

10. Belum terlayaninya kebutuhan administrasi kependudukan dengan

optimal;

11. Masih rendahnya swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat;

12. Masih timpangnya distribusi pendapatan masyarakat dan

pembangunan antar wilayah;

13. Perekonomian berdaya saing dan perlindungan terhadap UKM;

14. Pemekaran Wilayah;

15. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup serta masih adanya

konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di

kawasan lindung.

Dengan mengacu pada permasalahan pokok di atas, maka prioritas

pembangunan Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2018, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan dan

kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam

pembangunan;

2. Peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat melalui

pembangunan atau fasilitasi usaha maupun pengembangan agribisnis,

agro-industri, pariwisata serta koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah;

3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja;

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan

lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan

pembangunan perekonomian daerah;

III-15

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan

yang bersih;

6. Peningkatan kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan

sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan

yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.

Keenam prioritas tersebut, sejalan dengan 8 (delapan) tujuan

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan sejalan pula

dengan 10 (sepuluh) Common Goals Jawa Barat yang tertuang dalam

RPJMD Propinsi Jawa Barat, keterkaitannya dapat digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 3.1 Skema Keterkaitan RPJMN 2010-2014, RPJMD Jawa Barat,

dan RPJMD Kabupaten Bogor

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan

internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan

kekuatan dan kelemahan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati

dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang

III-16

melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah.

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan

program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan

(2013-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang

transparan, akuntabel, efesin, partisipatif, bersih, dan berwibawa serta terus

melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh

strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebagai berikut:

Strategi Strength-Opportunity (S-O) :

1) Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk

memenuhi kebutuhan di bidang pendapatan daerah;

2) Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk

mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;

3) Memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang

semakin berkembang untuk memanfaatkan perencanaan di bidang

pendapatan daerah;

4) Memanfaatkan gaya kepemimpinan yang menyatu dengan stakeholder

untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik.

Strategi Weakness-Opportunity (W-O) :

1) Menyusun Perda, Perbub dan Kepbup untuk mengembangkan potensi

pendapatan daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap wajib pajak di lapangan;

2) Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk

meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap

obyek pajak daerah dan retribusi daerah;

3) Membangun infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem

pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan

BPHTB secara terintegrasi dan on line dengan pihak perbankan;

4) Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan

(Standar Operasional Prosedur) di UPT untuk meningkatkan

pelayanan;

III-17

5) Melengkapi sarana dan prasarana teknis baik di Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah maupun di UPT untuk mengoptimalkan

pembinaan dan sistem pengawasan internal.

Strategi Strength-Threat (S-T) :

1) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus

melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk

meningkatkan kepastian kewenangan daerah;

2) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan

sosialisasi, pembinaan dan melakukan ketentuan hukum bagi para

wajib pajak dengan sistem penghargaan maupun sanksi;

4) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk

melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi

pajak daerah dan retribusi daerah.

Strategi Weaknesses-Threat (W-T) :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pelaksana

pengawasan untuk mengatasi kewenangan Pemerintah Daerah yang

terbatas dan untuk mengatasi wajib pajak yang melakukan

pelanggaran hukum/ aturan;

2) Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk

mendukung kebijakan optimalisasi pelayanan pendapatan daerah;

3) Meningkatkan sarana prasarana teknik, informasi, kewenangan dan

anggaran untuk optimalisasi pelayanan pengembangan, pembinaan

dan sistem pengawasan internal di bidang pendapatan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini

dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan

organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah

kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan

tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju

dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan

demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi

dan misi yang lebih unik dan idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor adalah penjabaran daripada Misi ke lima Kabupaten Bogor

yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama

daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-

cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang

mengedepankan partisipasi, dan akuntabilitas.

Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib

maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan daripada misi ke lima tersebut adalah Terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan,

akuntabel, efesin, partisipatif, bersih, dan berwibawa serta terus

melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang

dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang

hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan

misi, antara lain :

IV-2

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang

Transparan Dan Akuntabel Dalam Membiayai Pembangunan,

dengan indikator kinerja:

1.1 Jumlah Penerimaan BPHTB

1.2 Jumlah Penerimaan PBB

1.3 Jumlah Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah

1.4 Jumlah Penerimaan Dana Transfer

2. Meningkatnya Kinerja Ketatausahaan, dengan indikator kinerja:

2.1. Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran;

2.2. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur;

2.3. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur;

2.4. Terwujudnya Sumber Daya Yang Berkualitas;

2.5. Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja Dan Keuangan

SKPD;

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program pembangunan bidang urusan yang merupakan unsur

penunjang salah satunya adalah Program Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian. salah satu yang menjadi tanggung jawab

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah Program

Pengelolaan Pajak dan Retribusi.

Dalam Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan

kedalam Program/Kegiatan lokalitas PD, Program/ Kegiatan Lintas PD dan

Program/Kegiatan Kewilayahan. Program/ kegiatan PD adalah sekumpulan

rencana kerja suatu PD. Program Lintas PD adalah sekumpulan rencana

kerja beberapa PD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah

sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan PD

mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, sebagaimana

tertera pada Tabel 5.1 yang diacu dari data Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Bogor untuk Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Tahun 2013-2015, data Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target

Kinerja dan Anggaran pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Tahun 2014, 2015 dan 2016 serta data proyeksi untuk

Tahun 2017-2018.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pembangunan di bidang pendapatan daerah sebagai upaya

perwujudan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah

daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah,

memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembangunan Kabupaten

Bogor secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan

Renstra oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

yang diacu dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Pernyataan bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang

akuntabel, indikator kinerjanya adalah penerimaan pendapatan daerah

Kabupaten Bogor dari obyek, subjek, wajib pajak daerah, wajib retribusi

daerah dan lain–lain pendapatan yang sah diharapkan dapat optimal

peningkatannya dari tahun ke tahun sesuai target pada dokumen

Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 serta dapat

dipertanggungjawabkan, dengan indikator kinerja terbitnya regulasi tentang

Perda/Perbup/Kepbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti

tertera dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018, dengan lebih mengutamakan pada pelayanan prima ke masyarakat.

Akuntabel adalah pengelolaan pendapatan daerah yang berlandaskan

asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Pelayanan prima

adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat (memiliki

target waktu yang jelas), tepat (tidak salah dalam perhitungan), mudah

(tidak berbelit-belit prosedurnya), jelas/transparan (mekanismenya

disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka), murah (tanpa

pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta

ramah dalam melayani masyarakat.

pemerintah kabupaten bogor badan pengelolaan...

Documents