pemeriksaan audit

Universitas Sumatera Utara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pemeriksaan

a. Pengertian Pemeriksaan

Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses perbandingan antara

kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan yang

ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang

diperiksa. Sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya

terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.

Menurut Mulyadi (2002:40) , definisi pemeriksaan adalah :

Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengvaluassi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuain antara pernyataan tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens,dkk (2003:11), pemeriksaan di defenisikan

sebagai berikut:

Auditing is accumulation and evaluationof evidence about information to determind and report on the degree of coresspondence between the information and estabilish criteria. Auditing should be done by a competent and independent person.

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang

dijalankan oleh perusahaan tertentu. Pemeriksaan merupakan sebuah aktivitas

konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen didalam

organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk

meningkatkan


operasional perusahaan. Pemeriksaan tersebut membantu organisasi dalam

mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan

berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan

resiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa

karakteristik pemeriksaan :

1. Pemeriksaan merupakan suatu proses yang sistemetis,

dilakukan terhadap suatu asersi (pernyataan/informasi) yang menjadi

tanggung jawab pihak tertentu.

2. Adanya suatu proses yaitu membandingkan assertion (informasi

perusahaan yang dapat dikuantifikasi) dengan estabilished criteria

(kritetia yang talah ditetapkan sebelumnya).

3. Adanya proses mengumpulkan Dan mengevaluasi secara

objektif bukti-bukti yang diperlukan untuk menilai kesesuaian antar

informasi yang di periksa dengan estabilish criteria.

4. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh orang yang kompeten dan

independen. Kompeten berarti pemeriksa harus mengerti atas kriteria

yang digunakan dan mamapu menentukan jumlah dan jenis bukti

yang dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang memadai.

Sedangkan independen berarti pemeriksa diharapkan dapat

memberikan peneilaian yang objektif atas objek yang di periksa.


5. Mengkomunikasikan penemuan hasil pemeriksaan kepada pemakai

laporan pemeriksaan sehingga dapat menyampaikan tingkat

kesesuaian antara informasi yang diperiksa dengan estabilished

criteria.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan

secara umum adalah untuk menilai apakah kondisi yang di periksa telah sesuai

dengan apa yang diharapkan (kriteria). Bilamana kondisi tersebut tidak sesuai

dengan kriteria yang dimaksud, maka kondisi tersebut dikatakan menyimpang.

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang

dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu. Pengendalian terdiri dari

pengawasan dan tindak lanjut. Suatu pengawasan akan menghasilkan temuan-

temuan yang memerlukan tindak lanjut. Apabila tindak lanjut dilaksanakan,

maka keseluruhan pekerjaan tersebut merupakan pengendalian. Akan tetapi

bilamana tindak lanjut tidak dilaksanakan maka tetap dinamakan pengawasan.

b. Jenis-jenis Pemeriksaan

Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh aoditor cukup banyak, seperti

pemeriksaan operasional, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan laporan

keuangan. Perbedaan antara jenis pemeriksaan ini dapat dilihat dari objek yang

akan di periksa. Jenis-jenis pemeriksaan Menurut Arens,dkk (2008:16),

membedakan jenis pemeriksaan sebagai berikut :

1. Operational audits (pemeriksaan operasional)Pemeriksaan operasional adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan terhadap prosedur,metode dan operasi kegiatan suatu entitas untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas tersebut. Pada akhir pemeriksaan operasional diajukan saran-saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak manajemen perusahaan. Tujuannya untuk


memperbaiki jalannya operasi perusahaan tersebut. Ruang lingkup pemeriksaan operasional tidak terbatas pada maslah-masalah akuntansi saja, malainkan dapat meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, metode produksi, pemasaran hasil produksi, dan bidang lainnya yang menjadi keahlian pemeriksa.

2. Compliance audits (pemeriksaan ketaatan)Pemeriksaan ketaatan adalah suatu proses pemeriksaan atas ketaatan perusahaan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan peraturan, prosedur dan kontrak yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang baik pemerintah maupun manajemen perusahaan itu sendiri. Hasil pemeriksaan ketaatan seluruhnya dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Contoh pemeriksaan jenis ini adalah pemeriksaan terhadapa ketentuan pajak penghasilan (PPh), pemeriksaan sistem upah apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perburuhan, dan yang lainnya.

3. Financial statement audits ( pemeriksaan laporan keuangan) Pemeriksaan laporan keuangan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan atas laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut dimana kriteria yang belaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk indonesia atau secara internasional lebih di kenal dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Hasil pemeriksaannya berupa pemberian opini oleh auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Selain itu, menurut Agoes (2004:10), membagi pemeriksaan ke

dalam beberapa jenis :

Ditinjau dari jenis luasnya pemeriksaan, pemeriksaan dibedakan atas :1. General audits (pemeriksaan umum)

Merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai dengan standar profesi akuntan publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, atura etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Standat Pengendalian Mutu.

2. Special audits (pemeriksaan khusus)Suatu pemeriksaan terbatas ( sesuai dengan permintaan auditee ) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan


keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang di periksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Dari beberapa jenis pemeriksaan yang di jelaskan diatas, Agoes (2004:10)membedakan jenis pemeriksaan atas beberapa jenis, yaitu

:

1. Manajement audits ( pemeriksaan manajemen)Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan,termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasitersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Compliance audits (pemeriksaan ketaatan)Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaantelah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen dan pihak komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah,Bapepam, Bank Indonesia, Derektoral Jenderal Pajak dan lainnya). Pemeriksaan dapat dilakukan oleh KAP maupun bagian internal auditor.

3. Internal audit (pemeriksaan internal)Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan KAP. Lapaoran internal auditor berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, beserta saran-saran perbaikannya.

4. Computer audits (pemeriksaan komputer)Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data Processing) system.

Dari jenis-jenis pemeriksaan di atas dapat di simpulkan bahwa

pemeriksaan dibedakan menjadi tiga yaitu : pemeriksaan operasional,

pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan laporan keuangan. Walaupun jenis

pemeriksaan terbagi lagi seperti dilihat dari luas dan jenis pemeriksaannya

tetapi dalam hal ini memeliki persamaan dalam tujuan dari jenis pemeriksaan


tersebut.


Seperti dilihat dari luasnya terbagi dua yaitu : pemeriksaan umum

dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Jika di tinjau dari jenis

pemeriksaannya terbagi menjadi : pemeriksaan manajemen, pemeriksaan

ketaatan, pemeriksaan internal dan pemeriksaan komputer yang bertujuan untuk

melihat bagaimana kegiatan operasi seperti kebijakan akuntansi dan

operasional serta melihat apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan

dan kebijakan- kebijakan yang berlaku umum.

c. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan (audit) merupakan salah satu perencanaan

pemeriksaan yang harus di buat oleh auditor agar dapat melakukan proses

pemeriksaan dengan tepat dan sesuai, tujuan pemeriksaan dapat di uraikan

sebagai berikut :

1. Tujuan keterjadian (occurrence), maksudnya adalah auditor

memeriksa apakah butir-butir laporan keuangan atau transaksi

yang di catat perusahaan memang benar telah terjadi.

2. Tujuan kelengkapan (completeness),maksudnya adalah auditor

memeriksa apakah jumlah atau pengungkapan (disclosures) yang

disajikan dalam laporan keuangan telah lengkap.

3. Tujuan ketelitian (accuracy), maksudnya adalah auditor

memeriksa apakah angka, jumlah, atau hitungan yang ada di laporan

keuangna sudah akurat.


4. Tujuan posting dan pengikhtisaran (summarization),maksudnya adalah

auditor memeriksa apakah transaksi-transaksi yang di jurnal secara akurat

telah di posting ke buku besar tambahan dan buku besar.

5. Tujuan klasifikasi (clasification), maksudnya adalah auditor

memeriksa apakah butir-butir yang ada di laporan keuangan sudah sesuai

klasifikasinya.

6. Tujuan pisah batas (cut-off), maksudnya adalah auditor memeriksa

apakah transaksi-transaksi telah di catat sesuai dengan tanggal/waktu

pisah batas yang telah ditentukan sehingga pencatatan telah dilakukan

pada priode akuntansi atau tahun buku yang tepat.

7. Tujuan ketepatan waktu, maksudnya adalah suditor memeriksa

apakah pencatatan transaksi telah tepat waktunya.

2. Pemeriksaan Operasional

a. Pengertian Pemriksaan Operasional

Menurut Agoes (2004:175), pengertian pemeriksaan operasional

adalah “Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu peerusahaan,

termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan

oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah

dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis”.

Selain itu, pengertian pemeriksaan operasional menurut Arens,dkk

(2008:17) adalah “Penelaahan atas fungsi yang bervariasi dalam perusahaan untuk


menilai efisiensi dan efektifitas fungsi-fungsi tersebut dalam

mencapai tujuannya”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemeriksaan operasional merupaka proses yang sistematis,

menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur

dan terorganisir.

2. Pemeriksaan operasional dilakukan untuk mengevaluasi operasi

organisasi telah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif. Proses

evaluasi itu sendiri adalah proses perbandingan antara kondisi yang

ada dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan oleh pihak

manajemen perusahaan tersebut sebelumnya.

3. Hasil akhir pemeriksaan operasional akan dikomunikasikan oleh

pihak- pihak yang berkepentingan (umumnya pihak manajemen) dan

pemeriksa memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk di tidak

lebih lanjut guna perbaikan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi

aktivitas operasi yang dijalankan oleh perusahaan.

Selain itu istilah efektivitas dan efisiensi sangat penting dalam

pemeriksaan oleh karena pemeriksa berorientasi pada usaha untuk menilai dan

meningkatkan unsur efisiensi dan efektivitas.

Menurut Guy (2002:10), definisi dari efektivitas dan efisiensi adalah

“Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatau organisasi mencapai tujuan dan

sasarannya. Efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan

sumberdaya dalam mencapai tujuannya”.


b. Perbedaan Pemeriksaan Operasional dengan

Pemeriksaan keuangan

Perbedaan pemeriksaan operasional dengan pemeriksaan keuangan dapat

dilihat dari objek yang akan di periksa, dalam pemeriksaan operasional hanya

melakukan pemeriksaan terhadap metode, prosedur dan operasi kegiatan suatu

entitas untuk menilai keefektifan dan keefisiensian kegiatan entitas tersebut.

Sedangkan pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap

laporan keuangan suatu entitas dan menilai kewajaran atas laporan keuangan.

Arens,dkk (2008:18), menjelaskan perbedaan pemeriksaan operasional

dengan pemeriksaan keuangan yang terletak pada :

1. Tujuan pemeriksaanTujuan pemeriksaan merupakan perbedaan utama antara pemeriksaan operasional dengan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan menekankan apakah informasi historis telah dicatat secara benar serta pada penilaian dan pemberian pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangka pemeriksaan operasional menekankan pada efektivitas dan efisiensi. Pemeriksaan keuangan lebih berorientasi pada masa lalu sedangkan pemeriksaan operasional menyangkut kinerja operasi di masa yang akan datang.

2. Distribusi laporanPada pemeriksaan keuangan, biasanya dibagikan kepada pemakai laporan keuangan, misalnya pemegang saham dan bankir. Sedangkan laporan pemeriksaan operasional terutama ditujukan kepada manajemen.

3. Keikutsertaan bagian nonkeuanganPemeriksaan operasional mencakup seluruh aspek dari efisiensi dan efektivitas suatu organisasi sehingga berkaitan dengan berbagai macam efektivitas. Pemeriksaan keuangan terbatas cakupannya pada hal-hal yang berdampak langsung pada kewajaran penyajian laporan keuangan.


c. Tujuan Pemeriksaan Operasional

Tujuan pemeriksaan operasional dapat dilihat dari bagaimana kinerja atau

aktivitas suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan

cara menilai efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan. Untuk memperjelas

tujuan pemeriksaan operasional, Agoes (2004:175) menjelaskannya sebagai

berikut :

1. Untuk menilai kinerja (performance) dan manajemen dann berbagai fungsi dalam perusahaan.

2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya (manusia,mesin,dana, hartalainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis.

3. Untuk menilai apakah efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan(objectives) yang telah ditetapkan oleh top management.

4. Untuk dapat memeberikan rekomendasi kepada top management untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi keekonomisan dan efektifitas dari kegiatan operasi perusahaan.

d. Jenis – jenis Pemeriksaan Operasional

Jenis pemeriksaan operasional terbagi tiga yaitu pemeriksaan fungsional.

Pemeriksaan organisasional, dan pemeriksaan khusus. Semua jenis pemeriksaan

operasional ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda sesuai dengan jenisnya.

Menurut Arens,dkk (2008:19), jenis-jenis pemeriksaan operasional adalah:

1. Fungsional audits (pemeriksaan fungsional)Pemeriksaan berdasarkan fungsi ini memiliki keuntungan, yaitumemungkinkan adanya spesialisasi oleh pemeriksa sehingga pemeriksa dapat mengembangkan keahlian dalam suatu bidang tertentu dan secara tidak langsung berarti mereka dapat menggunakan waktu pemeriksaan secara lebih sedikit / hemat dalam bidang tersebut. Kelemahan pemeriksaan fungsional ini adalah kegagalan dalam melakukan evaluasi fungsi-fungsi yang saling berhubungan.


2. Organizational audits (pemeriksaan organisasional)Pemeriksaan ini berhubungan dengan unit organisasi secara keseluruhan, seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Pemeriksaan organisasional menekankan pada seberapa efektif dan efisien fungsi yang ada saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Rencana dan metode-metode dalam organisasi untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas merupakan hal yang penting dalan jenis pemeriksaan ini.

3. Special assignment (pemeriksaan khusus)Dalam pemeriksaan operasional pemeriksaan ini memiliki tujuan danruang lingkup dan khusus. Penugasan khusus ini muncul berdasarkan drap permintaan pihak manajemen untuk menyelidiki suatu masalah dalam organisasi.

e. Manfaat Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan operasional memiliki banyak manfaat bagi perusahaan dan

entitas tertentu, salah satunya adalah untuk mengidentifikasi masalah,

mengidentifikasi tujuan dan sasaran, merekomendasi, memeriksa dan

menilai suatu kegiatan operasi perusahaan atau entitas tertentu. Guna

memperjelas manfaat pemeriksaan operasional, Reider (2002:34) menjelaskan

manfaat pemeriksaan operasional adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah, sebab-sebab yang berhubungan dan alternatif untuk perbaikan.

2. Mencari kesempatan untuk menghilangkan pemborosan dan inefisiensiyang disebut cost reduction.

3. Mencari kesempatan untuk meningkatkan pendapatan yang disebutincome improvement.

4. Mengidentifikasi tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan prosedurorganisasi yang belum diidentifikasikan sebelumnya.

5. Mengidentifikasi kriteria untuk mengukur pencapaian tujuan dansasaran organisasi.

6. Merekomendasikan perbaikan dalam kebijaksanaan, prosedur, danstruktur organisasi.

7. Melakukan uji prestasi atas individu-individu atau unit-unit organisasi.8. Memeriksa kesesuaian dengan syarat-syarat hukum serta

tujuan, sasaran, kebijaksanaan, dan prosedur perusahaan.


9. Menguji adanya tindakan-tindakan yang tidak diotorisasi, kecurangan atau tindakan lain yang tidak teratur.

10. Menilai informasi dan sistem pengendalian manajemen.11. Mengidentifikasi kemungkinan titik kritis pada operasi masa

yang akan datang.12. Menyediakan saluran komunikasi tambahan antara operating level

dengan top management.13. Melakukan evaluasi atas operasi secara independen dan objek.

Dari penjelasan kutipan diatas, telah jelas bahwa manfaat

pemeriksaan operasional sangat berguna bagi perusahaan maupun entitas.

Sehingga perusahaan ataupun entitas dapat melakukan evaluasi terhadap

kegiatan operasinya secara objektif.

f. Kriteria Pemeriksaan Operasional

Penentuan kriteria pemeriksaan operasional merupakan kesulitan utama

yang dihadapi dalam setiap melakukan pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena

tidak adanya standar dan kriteria tertentu yang pasti untuk mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi suatu organisasi.

Dalam menetukan dan kriteria yang diperlukan untuk suatu kondisi

tertentu, pemeriksa harus melakukan review pada bidang-bidang tertentu seperti

misalnya existing contracts, policy statement,system and procedures, internal and

external regulations, responsibility and authority relationships, standards,

schedules, plans and budgets, principles of good management and administration,

dan sebagainya.

Setelah melakukan review, auditor (pemeriksa) harus menentukan dan

kriteria-kriteria yang tepat untuk kondisi dimana pemeriksa tersebut

melakukan


pemeriksaan. Arens,dkk (2008:30), menyebutkan beberapa dan kriteria

yang digunakan dalam pemeriksaan operasional yaitu :

1. Kinerja Historis (Historical Performance)Kriteria yang sederhana dapat didasarkan pada hasil aktual atau hasil pemeriksaan dari periode sebelumnya. Manfaat kinerja ini adalah mudah dibuat, tapi seringkali tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan organisasi sesungguhnya, karena kemungkinan adanya perubahan keadaan dari dua periode yang yang berbeda.

2. Kinerja yang dapat diperbandingkan (Comparable Performance) Sebagian besar kesatuan yang menjalani pemeriksaan operasional tidak bersifat unik, terdapat banyak kesatuan yang sama di dalam keseluruhan organisasi atau di luarnya. Data kinerja dari kesatuan yang dapat diperbandingkan merupakan sumber yang sangat baik untuk untuk mengembangkan kriteria.

3. Standar rekayasa (Engineered Standard)Kriteria ini seringkali memakan waktu dan biaya yang besar dalam pengembangannya, karena memerlukan banyak keahlian, akan tetapi hal ini mungkin sangat efektif dalam memecahkan masalah operasional yang utama dan harga yang dikeluarkan juga mahal.

4. Diskusi dan kesepakatan (Discussion and Agreement)Kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemeriksaan operasional. Kriteria ini umumnya digunakan karena pembuatan kriteria yang lain seringkali sulit dan membutuhkan biaya tinggi.

Selain itu standar auditing juga di perlukan dalam proses

pemeriksaan (audit). Standar auditing merupakan pedoman umum untuk

membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam

mengaudit. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitasa

profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan

bukti.

Standar auditing yang berlaku umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

1. Standar umum

2. Standar pekerjaan lapangan


3. Standar pelaporan

Penjelasan standar auditing yang berlaku umum dapat telihat pada

ilustrasi gambar di bawah ini:

Standar auditing yang berlaku umum

Umum klasifikasi dan perilaku

Meliputi :

• Pelatihan dan kecakapan yang memadai

• Independensi dalam sikap mental

• Kemahiran profesional

Pekerjaan lapangan pelaksanaan audit

Meliputi :

• Perencanaan dan pengawasan yang tepat

• Pemahaman yang mencukupi atas entitas, lingkungan dan pengendalian internal

• Bukti yang mencukupi dan tepat

Pelaporan hasil

Meliputi :

• Apakah laporan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

• Keadaan bila prinsip akuntansi tidak diikuti secara konsisten

• Memadainya pengungkapan informatif

Gambar 2 . 1

Standar auditing

Sumber : Arens,dkk (2008)

g. Mekanisme atau Tata Cara Pemeriksaan Operasional

Dalam melakukan pemeriksaan operasional pemeriksa melakukan

kerangka kerja yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya.

Pedoman ini harus disertai pula dengan program pemeriksaan yang terperinci

sehingga dapat menjadi suatu pedoman kerja yang baik.

Mekanisme atau tata cara pemeriksaan operasional menurut Raider

(2002:39) dibagi menjadi lima tahap yaitu :

1. Perencanaan.Pemeriksaan mengumpulkan informasi mengenai jenis-jenis aktifitas perusahaan itu, sifat dan penting atau tidaknya aktivitas tersebut, dan informasi umum lainnya untuk membantu rencana di bagian awal pemeriksaan.

2. Program KerjaPemeriksa menyiapkkan program pemeriksaan operasional dan rencana kerja untuk pemeriksaan pendahuluan dari setiap ativitas yang akan diperiksa pada tahap perencanaan. Program pemeriksaan yang dikonsep dengan baik penting untuk mengadakan pemeriksaan operasional dengan efektif dan efisien. Setiap organisasi harus dibuat khusus untuk tiap situasi dan langkah kerja harus ditulis dengan jelas untuk setiap pekerjaan yang akan dikerjakan.

3. Kerja LapanganPemeriksa menganalisa operasi-operasi untuk menentukan tingkatefekktivitas dari manajeman kontrol yang bersangkutan. Fungsi dan kontrol diuji pada operasi akrual, dengan penekanan tertentu pada dearah yang sulit di kontrol dan mempunyai potensi yang tinggi akan kelemahan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan apakah sebuah situasi membutuhkan peningkatan.

4. Pengembangan Temuan dan RekomendasiBerdasarkan atas daerah yang penting yang diidentifikasi selama tahapkerja lapaangan, temuan khusus dikembangkan untuk hal:a) Condition :apa yang ditemukan pemeriksa?b) Criteria :apa yang seharusnya terjadi?c) Effect :apa pengaruhnya terhadap operasi perusahaan?

d) Cause : mengapa hal itu terjadi?e) Recommendation :apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki

situasi tersebut?

5. LaporanPemeriksa menyiapkan hasil pelaporan tergantung pada hasil pemeriksaan. Tujuan Laporan ini adalah untuk membawa hasil pemeriksaan untuk diperhatikan oleh orang-orang yang berkepentingan atau bertanggungjawab atas temuan-temuan tersebut.

3. Dana Pensiun

a. Pengertian Dana Pensiun

Istilah Dana Pensiun sebagai Badan Hukum mulai dikenal setelah

lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang

Dana Pensiun. Undang-undang tersebut sebagai dasar penyelenggaraan Dana

Pensiun bagi karyawan atau tenaga kerja suatu perusahaan.

Pengertian Dana Pensiun menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 adalah sebagai badan hukum yang mengelolah

dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya,

janda/duda/anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan memiliki

status sebagai badan hukum serta memulai kegiatan sejak tanggal

pengesahan oleh Menteri Keuangan.

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana

Pensiun. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan

yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Manfaat pensiun adalah

pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara

yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Besarnya manfaat pensiun

peserta tergantung pada :

a) Akumulasi dana yang telah

disetor b) Jangka waktu kepesertaan

c) Hasil pengembangan dana yang terkumpul

Menurut Wahab (2001:12), maksud dan tujuan dibentuknya Dana

Pensiun, dapat dilihat dari beberapa sisi :

1. Sisi pemberi kerjaDana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau untuk memepertahankan karyawan atau tenaga kerja perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil.dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, disamping tanggung jawab moral dan sosial Pemberi Kerja kepada karyawan atau tenaga kerja serta keluarganya pada saat karyawan tidak lagi mampu bekerja atau pensiun meninggal dunia.

2. Sisi karyawan atau tenaga kerjaDana Pensiun memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datangdalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun.

3. Sisi pemerintahDengan adanya Dana Pensiun akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara.

4. Sisi masyarakatAdanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul danayang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

b. Jenis – jenis Dana Pensiun

Dana pensiun terbagi dua, yaitu dana pensiun lembaga keuangna dan

dana pensiun pemberi kerja. Penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun

1992, jenis Dana Pensiun adalah :

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun

yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk

menyelenggarakan

Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan atau tenaga kerja

maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja

bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan

Program Pensiun Iuran Pasti. Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak

sebagai pendiri DPLK dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan

peraturan pemerintah. Untuk dapat mendirikan DPLK, bank atau perusahaan

asuransi jiwa wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri,

dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun.

2. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk

oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk

menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran

Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan

yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

Istilah “Pemberi Kerja” dan “Pendiri” merupakan istilah baku dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 maupun didalam peraturan

peleksanaanya. Pengertian Pemberian Kerja dan Pendiri pada dasarnya

sama, yaitu istilah Pemberi Kerja dilihat dari sisi orang/badan yang mendirikan

Dana Pensiun untuk karyawannya itu.

Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja didasarkan pada :

a. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk

mendirikan Dana Pensiun dan memnerlakukan Peraturan Dana

Pensiun.

b. Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri.

c. Penunjukkan pengurus, dewan pengawas, dan penerimaan titipan.

Jenis Dana Pensiun yang telah dijelaskan di atas dapat di ilustrasikan

pada gambar di bawah ini :

DANA PENSIUN

DANA PENSIUN LEMBAGA

KEUANGAN

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

PROGRAM PENSIUN IURAN

PASTI

PROGRAM PENSIUN IURAN

PASTI

PROGRAM PENSIUN

MANFAAT PASTI

Gambar 2 . 2

Jenis – jenis dana pensiun

Sumber : PSAK NO.18, 2009

c. Sumber Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Sumber kekayaan dana pensiun pemberi kerja biasanya dapat bersumber

dari iuran wajib pemberi kerja sendiri/perusahaan dan dari iuran peserta pensiun,

selain itu dapat bersumber dari hasil investasi serta bersumber dari

pengalihan dana pensiun. Untuk memperjelas sumber Kekayaan Dana

Pensiun Pemberi Kerja, menurut Wahab (2001:39) dapat dihimpun dari :

1. Iuran pemberi kerja

Iuran pemberi kerja terdiri dari iuran normal (bulanan) dan iuran

tambahan dalam hal terdapat defisit. Defisit yang dimaksud adalah :

• Iuran tambahan dalam rangka menelusuri Defisit pra

Undang- undang.

• Iuran tambahan dalam rangka menutup kekurangan solvabilitas.

• Iuran tambahan dalam rangka melunasi defisit masa kerja

lalu selain yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilita.

2. Iuran peserta

Iuran peserta merupakan iuran wajib dibayar oleh peserta setipa bulannya.

Besarnya iuran ditentukan dalam peraturan dana pensiun.

3. Hasil investasi

4. Pengalihan dari Dana Pensiun Lain (apabila ada)

Faktor lain yang menunjang terbentuknya kekayaan Dana Pensiun

adalah fasilitas keringan pajak yang diberikan Pemerintah yaitu

pembebasan pajak terhadap iuran yang disetorkan ke Dana Pensiun

maupun hasil investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun dalam

bentuk deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan di bank, sertifikat BI,

obligasi, reksa dana dan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek

Indonesia.

d. Penggunaan dan Pengelolaan Kekayaan Dana Pensiun

Pemberi Kerja

Sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, sebagi

badan hukum maka kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendirinya,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 ini menegaskan, DPPK tidak

diperkenankan melekukan pembayaran apapun, kecuali pembayara yang

ditetapkan dalan Peraturan Dana Pensiun.

Dengan demikian berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang

memberikan dividen kepada pemegang sahamnya, maka pada DPPK tidak satu

bagianpun kekayaan maupun hasil usaha DPPK yang dapat dibayarkan atau di

setor kepada Pemberi Kerja/pendiri Dana Pensiun. Seluruh kekayaan DPPK

termasuk hasil usaha, sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan

pembentukan Dana Pensiun yaitu memelihara kesinambungan pengahsilan

Pesreta.

Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai

dengan :

1. Arahan investasi yang di tetapkan oleh pendiri

2. Ketentuan tantang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Menurut Wahab (2001:40), pengelolaan kekayaan Dana Pensiun tersebut

dapat dialihkan kepada perusahaan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai

manajer. Pada prinsipnya pengelolaan kekayaan Dana Pensiun

mengutamakan dan memperhatikan faktor keamanan guna memenuhi

kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun.

4. Program Pensiun

a. Pengertian dan Fungsi Program Pensiun

Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan

manfaat pensiun bagi peserta.

Program pensiun mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi asuransi

Penyelenggaraan program pesiun mengandung azas kebersamaan

sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh,

seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal

dunia karena kecelakaan ayang menyebabkan peserta tersebut

kehilangan pendapatan sebelum memasuki masa pensiun, kepada

peserta tersebut akan diberikan manfaat pensiun sebesar yang

dijanjikan atas beban Dana Pensiun.

2. Fungsi tabungan

Dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana,

sehingga dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran pemberi

kerja, kemudian iuran itu akan diperlakukan sebagai tabungan.

Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya

akan digunakan untuk membayar manfaat pesiun peserta.

b. Jenis Program Pensiun Sesuai PSAK NO.18 Tahun 2009

Program pensiun dapat dibedakan menjadi dua (PSAK no.18) tahun 2009,

yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti

(PPIP). Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggaran PPIP atau PPMP,

sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat

menyelenggarakan PPIP.

1. Program Pensiun Manfaat Pasti

Program Pesiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang

manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain

yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

Dalam PMPP, besarnya pembayaran manfaat pensiun yang dijanjikan

kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa

kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.

PPMP memnutuhkan bantuan aktuaris secara priodik untuk menentukan besarnya

nilai kewajiban aktuaria, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan

merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya.

Kelebihan dan kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

menurut Wahab (2001:7) dapat dilihat sebagai berikut

: Kelebihan :

a. Lebih menekankan pada hasil akhir

b. Manfaat pensiun dapat ditentukan terlebih dahulu dikaitkan

dengan penghasilan karyawan.

c. Masa kerja lalu karyawan dapat diakomodasi, terutama

apabila program pensiun dibentuk jauh setelah Pemberi Kerja

beroperasi.

d. Karyawan/peserta lebih dapat menemtukan besarnya manfaat

pensiun yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun.

Kelemahan :

a. Pemberi kerja mengurangi risiko atas kekurangan dana apabila hasil

pendapatan tidak dapat mencukupi untuk pembayaran manfaat

pensiun.

b. Relatif lebih sulit mengadministrasikan.

2. Program Pensiun Iuran Pasti

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang

iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil

pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai

manfaat pensiun.

Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun

tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan pemberi

kerja atau iuran peserta, dan hasil usaha. Kewajiban dari pemberi kerja adalah

membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan, meskipun nasehat aktuaris kadang-

kadang digunakan untuk memeperkirakan manfaat pensiun yang akan diterima

peserta pada saat pensiun, berdasarkan jumlah iuran saat ini dan dimasa datang

serta Dana Pensiun yang ada.

Kelebihan dan kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) menurut

Wahab (2001:7) daapat dilihat sebagai berikut

: Kelebihan :

a. Pendanaan (biaya atau iuran) dari Pemberi Kerja lebih

akurat diperhitungkan atau diperkirakan.

b. Karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran setipa

bulan. c. Lebih mudah mengadministrasikan.

Kelemahan :

a. Penghasilan pada saat usia pensiun lebih sulit

diperkirakan. b. Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja

karyawan.

c. Akuntansi Untuk Program Pensiun

Akuntansi atau pencatatan pembayaran dana pensiun dapat di lihat pada

contoh ilustrasi jurnal dibawah ini menurut Kieso,dkk (2002:159) :

Asumsikan bahwa tanggal 1 januari 2000, PT.X untuk mempertanggungjawabkan program pensiun iuran pasti. Fakta-fakta berikut untuk program pensiun tersebut selama tahun 2009:• Aktiva program, 1 januari 2009 adalah Rp 100.000.000• Proyeksi kewajiban iuran Rp 100.000.000• Biaya jasa tahunan adalah Rp 9.000.000• Suku bunga penyelesaian 10%• Pengembalian akrual atas aktiva program adalah Rp 10.000.000• Kontribusi (pendanaan) adalah Rp 8.000.000• Iuran yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan Rp 7.000.000

Pos Ayat jurnal umum Catatan memo

Saldo 1 jan 2009Biaya jasa Biaya bunga Pengembalian akrual KontribusiTunjanganAyat jurnal untuk tahun2009Saldo 31 des 2009

beban pensiuntahunan

kas biaya dibayardi muka

ProyeksiKewajiban

aktivaprogram

9.000.00010.000.000(D)10.000.000(K)

9.000.000(D)1.000.000(K)

8.000.000(K)

8.000.000(K)

8.000.000(K)

100.000.0009.000.00010.000.000

7.000.000

112.000.000

100.000.000

10.000.0008.000.000

7.000.000

111.000.000

9.000.000 – 8.000.000 =1.000.000

112.000.000 – 111.000.000 = 1.000.000

Jurnal untuk mencatat beban pensiun adalah :

Beban pensiun 9.000.000

Kas 8.000.000

Biaya pensiun di bayar di muka/akrual 1.000.000

Keterangan :

Ayat jurnal kredit ke biaya pensiun di bayar di muka /akrual sebesar 1.000.000 menunjukkan adanya perbedaan antara beban pensiun tahun 2000 sebesar9.000.000 dan jumlah yang didanai sebesar 8.000.000. biaya pensiun di bayardimuka /akrual merupakan kewajiban karena program kuarang didanai sebesar1.000.000 juga sama dengan saldo bersih dalam akun memo. Rekonsiliasi pos-posdengan biaya pensiun di bayar di muka/akrual di laporkan dalam neraca. Neraca dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.

Skedul rekonsiliasi pensiun per 31 desember 2000

Proyeksi kewajiban tunjangan (kredit) (112.000.000)

Aktiva program sebesar nilai wajar (debet)

111. 000. 000

Biaya pensiun di bayar dimuka/akrual (kredit) ( 1.000.000)

Contoh Jurnal yang paling sederhana dapat di lihat di bawah ini

Jur na l pe mba yar a n da na pens iu n

Hutang iuran pensiun xxx

Kas xxx

Jur na l pe ner imaa n da na pens iu n

Kas xxx

Piutang iuran pensiun xxx

Keterangan :

Hal ini dikarenakan iuran dana pensiun merupakan kewajiban tidak lancar

yang dapat dicarikan sesuai dengan priode/waktu tertentu. Dan biasanya

pembayaran kewajiban tidak lancar ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan

besarnya dana yang akan dikelurkan.

Dalam akuntansi untuk program pensiun terdapat hal yang dapat

menjelaskan beberapa kesepakatan umum. Menurut Kieso,dkk (2002:257) adalah

sebagai berikut :

1. Ukuran alternatif kewajibanSebagaian besar akuntan setuju bahwa kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada para karyawannya atas jasa-jasa mereka menurut persyaratan dalam program pensiun, tetapi ada cara alternatif untuk mengukur kewajiban itu. Beberapa ukuran kewajiban itu adalaha) Mendasarkannya hanya kepada tunjangan yang di jamin

sepenuhnya kepeda karyawan. Tunjangan terjamin adalah tunjangan yang berhak di terima karyawan sekali pun karyawan itu tidak memberikan jasa tambahan dalam program.

b) Mendasarnya perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan

itu dengan seluruh tahun masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program baik yang terjamin maupun yang tidak terjamin dengan menggunakan tingkat gaji yang sekarang berlaku. Ukuran ini disebut akumulasi kewajiban tunjangan.

c) Mendasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja yang terjamin maupun yang tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan. Ukuran ini disebut proyeksi kewajiban tunjangan.

2. Kapitalisasi lawan Nonkapitalisasi3. Komponen Beban Pensiun

Ada kesepakatan umum bahwa biaya pensiun harus

dipertanggungjawabkan dengan dasar akrual. Akan tetapi, penentuan biaya

pensiun ini sangat rumit karena merupakan fungsi dari komponen-

komponen. Komponen-komponen beban pensiun adalah sebagai berikut :

a) Biaya Jasa.Biaya jasa merupakan beban yang disebabkan oleh kenaikan hutangtunjangan pensiun (proyeksi kewajiban tunjangan) kepada karyawan atau jasa yang mereka berikan selama tahun berjalan. Aktuaris menghitung biaya jasa sebagai nilai sekarang tunjangan baru yang diperoleh karyawan selama tahun berjalan.

b) Bunga atas kewajibanKarena pensiun adalah perjanjian kompensasi yang ditangguhkan, makaterdapat faktor nilai waktu dari uang. Akibatnya, pensiun dicatat atas dasar setelah didiskontokan. Beban bung setiap akrual setiap tahun atas proyeksi kewajiban tunjangan terjadi tepat seperti pada beban bunga atas hutang yang didiskontokan. Akuntan menrima bantuan dari aktuaris dalam memilih suku bunga, yang dikenal dengan suku bunga penyelesaian.

c) Pengembalian aktual atas aktiva program.Pengembalian yang dihasilkan oleh akumulasi aktiva dana pensiun selama tahu tertentu adalah relevan dengan pengukuran biaya bersih bagi pemberi kerja yang mensponsori program pensiun karyawan.

d) Amortisasi biaya jasa sebelumnya yang belum diakaui.e) Keutungan atau kerugian.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu atau tinjauan terdahulu yang telah

diteleti oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan Dana Pensiun

adalah sebagai berikut :

a. Rafika Sari (2008)

“Pengaruh Sistem Pemberian Tunjangan Dana Pensiun Terhadap

Manfaat Pensiun dan Tingkat Kepuasan pensiunan pada PTPN IV

(Persero) Medan”

Menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara

penggunaan sistem pembayaran per bulan dengan sistem bayar langsung

sekaligus terhadap tingkat kepuasan pensiunan. Rata-rata kepuasan pensiunan

lebih tinggi terhadap sistem pembayaran per bulan. Dan terdapat perbedaan yang

signifikan antara penggunaan sistem pembayaran per bulan denga sistem

sekaligus langsung bayar terhadap besarnya manfaat pensiun. Apabila

dibandingkan besarnya manfaat pensiun sistem pembayaran per bulan dengan

sistem langsung sekaligus bayar untuk satu priode saja, akan terlihat

perbedaan yang mencolok damana manfaat pensiun sekaligus langsung bayar.

Metode atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

asosiatif kausal. Penelitian ini ditunjukkan untuk melihat hubungan antar

dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan

membuktikan hubungan antara sistem pemberian tunjangan pensiun terhadap

manfaat pensiun dan kepuasan pensiunan.

b. Felisya Dewi Meilika (2006)

“Fungsi Pengendalian Investasi Guna Meningkatkan Kecukupan Dana

Pensiun pada PT. Krakatau Steel”

Menyimpulkan bahwa Pengendalian pada Dana Pensiun perusahaan

memiliki kualifikasi : Hasil analisis secara keseluruhan adalah 75,60 %

sehingga

dapat ditarik kesimpulan bahwa kualifikasi pengendalian cukup tinggi. Dan hasil

analisis efektivitas pengendalian investasi adalah 80,83% sehingga dapat ditarik

kesimpulan pengendalian investasi sangat efektif. Dan hasil analisis fungsi

pengendalian adalah sebesar 76,16 % sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa

pengendalian berfungsi dalam pengendalian investasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

analitis yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki secara terperinci untuk menghasilkan

rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan

penelitian penulis adalah penulis disini menekankan pada pemeriksaan

operasional yang terfokus pada dana pensiun yang terdapat pada

perusahaan. Selain itu penulis juga menggunakan pengendalian internal

(internal control) dalam menjaga kinerja perusahaan agar tidak terjadi

kecurangan dan penyelewengan. Sesuai dengan komponen – komponen

pengendalian internal yaitu : 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian

risiko (risk assessment),

3)aktivitas pengendalian (control activities), 4) informasi dan komunikasi,

5)aktivitas pemantauan. Dan bagaimana cara menilai pelaksanaan pemeriksaan

operasional atas dana pensiun sudah memadai, cara penyaluran dana pensiun,

dan pengaruh pemeriksaan operasional dana pensiun terhadap efektivitas

Dapenbun PTPN-II.

Tabel 2 . 1

Penelitian terdahulu

No. Nama peneliti

Judul penelitian Metode penelitian

Hasil penelitian

1. RafikaSari(2008)

Pengaruh SistemPemberianTunjangan Dana Pensiun Terhadap Manfaat Pensiun dan Tingkat Kepuasan pensiunan pada PTPN IV (Persero) Medan

asosiatifkausal

Menyimpulkan bahwa terdapatperbedaan yang signifikan antarapenggunaan sistem pembayaran per bulan dengan sistem bayar langsung sekaligus terhadap tingkat kepuasan pensiunan. Dan terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan sistem pembayaran per bulan dengan sistem sekaligus langsung bayar terhadap besarnya manfaat pensiun. Apabila dibandingkan besarnya manfaat pensiun sistem pembayaran per bulan dengan sistem langsung sekaligus bayar untuk satu priode saja, akan terlihat perbedaan yang mencolok damana manfaat pensiun sekaligus langsung bayar.

2. Felisya DewiMeilika(2006)

Fungsi PengendalianInvestasi GunaMeningkatkan Kecukupan Dana Pensiun pada PT. Krakatau Steel

Deskriptifanalitis

Hasil Menyimpulkan bahwaPengendalian pada Dana Pensiunperusahaan memiliki kualifikasi : Hasil analisis secara keseluruhan adalah 75,60 % sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kualifikasi pengendalian cukup tinggi. Dan hasil analisis efektivitas pengendalian investasi adalah 80,83% sehingga dapat ditarik kesimpulan pengendalian investasi sangat efektif. Dan hasil analisis fungsi pengendalian adalah sebesar 76,16 % sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa pengendalian berfungsi dalam pengendalian investasi.

Sumber : diolah penulis,2011

C. Kerangka Konseptual

Ilustarsi gambar kerangka konseptual dapat di lihat seperti berikut ini :

KANTOR DAPENBUN

CABANG PTPN-II

TG. MORAWA

PEMERIKSAAN

OPERASIONAL

DANA PENSIUN

PERKEBUNAN

Gambar 2 . 3

Kerangka Konseptual

Sumber : diolah penulis, 2011

Kantor Dapenbun cabang PTPN-II merupakan penyalur dana pensiun untuk

pensiunan bagi karyawan yang bekerja di PTPN-II. Secara otomatis perlu

melakukan pemeriksaan operasional sebagai alat pengendalian internal

perusahaan. Yang berguna untuk memeriksa dana pensiun yang ada di

perusahaan. Pengendalian internal dibutuhkan sebagai alat agar tidak terjadi

penyelewengan dan kecurangan dana pensiun yang akan dibayarkan kepada

karyawan ataupun tenaga kerja lainnya.

Pengendalian internal yang dimiliki Dapenbun harus sesuai dengan

komponen – komponen pengendalian internal yaitu : 1) lingkungan

pengendalian,

2) penilaian risiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, 5)

aktivitas pemantauan.

Hal ini yang membuat perlunya dilakukan pemeriksaan sebagai alat

pengendalian perusahaan. Hasil pemeriksaan ini dapat dijadikan sebagai

masukan dan rekomendasi bagi pihak manajemen agar perusahaan menjadi

semakin baik di masa-masa yang akan datang.

Selaian itu rekomendasi atau saran yang dihasilkan dari hasil

pemeriksaan juga dapat dijadikan acuan atau pegangan bagi

perusahaan/organisasi dalam pengambilan keputusan di masa kerja yang akan

datang.

pemeriksaan audit

Documents