pembagian jasa pelayanan di rs pemerintah

Pembagian jasa pelayanan di RS pemerintah

Pedoman Remunerasi Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Pemerintah

Pembagian jasa pelayanan di rumah sakit atau biasa disebut dengan

INSENTIF adalah kebijakan pimpinan RS dalam hal pemberian insentif kepada

seluruh karyawan RS, sebenarnya bukan hal mudah tetapi juga bukan hal yang

amat sangat sulit. Memang benar kalau dikatakan sangat kompleks dan berpotensi

menimbulkan konflik antar karyawan, juga penurunan kinerja serta ketidakpuasan

antara kayawan dengan pimpinan RS. Kondisi ini sebenarnya sudah banyak

dialami di beberapa RS di Indonesia khusunya di rumah sakit Pemerintah. Bisa

dikatakan bahwa setiap kali membagi jasa pelayanan selalu membuat galau para

karyawan bahkan dianggap kurang berpihak pada karyawan kecil. Untuk itu perlu

dilakukan penyempurnaan terus menerus sampai pada tahap yang aman artinya

bagaimana mengurangi kesenjangan pendapatan antar karyawan itu sendiri.

Melalui upaya dan kebijakan yang mencerdaskan, selalu mencari solusi terbaik dan

tidak berlindung pada alasan klasik (belum tersedianya regulasi pemerintah secara

rinci) mungkin akan lebih baik.

Melalui artikel pendek ini izinkan saya memberikan sedikit tips/pengalaman

saya membagi jasa pelayanan di RS Pemerintah.

A. ATURAN MAIN DALAM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN :

1. Adanya perturan Bupati (perbup), Pola Tata Kelola RS dan peraturan lainnya

2. Adanya pedoman teknis pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan direktur

3. Adanya Tim yang ditunjuk untuk mengelola tugas tersebut, terdiri satu orang

ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota yg mewakili komposisi tenaga di RS

(secara proporsional)

B. PEMBAGIAN TUGAS PADA TIM YANG DITUNJUK, terdiri :

1. Penilaian indeks point

2. Pengolahan data

3. Informasi dan lintas fungsi

4. Inventarisasi sumber-sumber pendapatan

5. Perumusan kebijakan

C. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN :

1. Pelajari model pola tarif umum, askes, jamkesmas dan tarif lainnya

2. Konversi nilai jasa pelayanan antara tarif umum dgn tarif askes, jamkesmas dan

tarif lainnya

3. Tentukan konversi pendapatan perorangan/kelompok dengan nilai bobot

pendapatan dan dengan hasil Penilaian indeks poin

4. Bentuk kelompok-kelompok penerima jasa (misal Direktur, wakil direktur,

Kabid/Kasie, Ka.Subid/ka.Subsie, kelompok bendahara, staf madya, staf muda,

kepala instalasi, kepala bangsal, perawat, penunjang medik, staf administrasi,

Dewan Pengawas, dokter tamu, dst)

5. Penetapan bobot 1 (satu) dan bobot tertinggi serta peruntukannya

6. Tentukan nilai bobot 1 dengan rumus (TJPx90%x5%) / BT

D. PENILAIAN INDEKS POIN :

1. Perlu menetapkan jumlah parameter yang akan dipakai (mis. pendidikan, jabatan,

masa kerja, risiko pekerjaan, profesi, beban kerja, tingkat keaktivan, indeks pajak,

status kepegawaian, golongan dst) masing masing parameter diikuti dengan nilai

indeks poin sesuai dengan pilihan kesesuaian posisi karyawan.

2. Bagaimana cara menetapkan indeks poin? Jawab : semua parameter dianggap

sebagai pertanyaan atau statement yang harus dijawab misalnya dengan pilihan-

pilihan yang tersedia, contoh parameter pendidikan : terdapat SD sampai dgn paska

sarjana, buat nilai gradasi tsb.

3. Bobot penilaian indeks point diusahakan seimbang, aplikasinya diatur untuk bahan

penjumlahan, pengurangan dan perkalian

E. Rumus Pembagian jasa

1. Rumus penghitungan nilai bobot 1 (satu) poin:

o NB1 = (TJP x 90% x 5%) / BT

o NB1 = Nilai bobot 1

o TJP = Total jasa pelayanan

o BT = Bobot tertinggi (direktur)

2. Rumus penghitungan bobot tenaga fungsional :

o BTF = (∑PF / NB1) >> ±PB

o BTF = Bobot pendapatan Fungsional

o PF = Pendapatan Fungsional

o NB1 = Nilai Bobot 1

o PB = pengendalian bobot

3. Rumus penghitungan jasa tenaga fungsional

o JPF = (BPF/TB x TJP90%) + (JIP/TIP x TJP10%)

o JPF = Jasa Pelayanan Fungsional

o TB = Total Bobot

o TJP = Total Jasa Pelayanan

o JIP = Jumlah Indeks Poin

o TIP = Total Indeks poin

4. Rumus penghitungan jasa tenaga non fungsional

o JPNF = (BPNF/TBxTJP90%)+(JIP/TIPxTJP10%)

F. INFORMASI

Contoh riil tentang pedoman pembagain jasa sebagaimana dimaksud di atas

silahkan lihat pada keputusan Direktur di bawah ini , namun bilamana masih

menginginkan penjelasan lebih lanjut bisa hubungi RSUD Karanganyar Telp.

(0271) 495025, 495673 Pswt 116, atau hubungi HP 082137520341, Terima Kasih.

G. CONTOH KEPUTUSAN DIREKTUR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN …………………..

NOMOR : …………………………..

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

…………………..…………..

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten .............., diperlukan tenaga yang cakap dan

mampu melaksanakan kebijakan maupun prosedur pelayanan;

b. bahwa untuk membantu mengupayakan tenaga yang cakap dan mampu

melaksanakan kebijakan maupun prosedur pelayanan diperlukan imbalan atas

pelayanan yang telah dilaksanakan;

c. bahwa untuk memudahkan pembagian jasa pelayanan diperlukan adanya

pedoman pembagian jasa pelayanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten xxxxxxxxxx.

Mengingat:

1. xxxxxxxxx

2. xxxxxxxxx

3. xxxxxxxxx

4. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU:

Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa pelayanan, meliputi

:

1. Jasa pelayanan medik;

2. Jasa pelayanan perawat;

3. Jasa pelayanan bidan;

4. Jasa pelayanan penunjang medik;

5. Jasa pelayanan farmasi dan keuntungan farmasi;

6. Jasa pelayanan pengujian kesehatan (KIR) dan visum;

7. Jasa pendidikan dan pelatihan (Diklat);

8. Jasa pelayanan berdasarkan paket tindakan, paket diagnosis; dan

9. jasa pelayanan lainnya.

KEDUA:

Pembagian jasa pelayanan, memperhatikan :

1. Kelompok atau perorangan penerima jasa pelayanan;

2. Prosentase pembagian jasa langsung maupun tidak langsung;

3. Bobot pendapatan berdasarkan presentase alokasi langsung;

4. Kebijakan dan Kesetaraan dan perimbangan bobot;

5. Jumlah penilaian indeks poin;

6. Faktor penambahan dan faktor pengurangan nilai indeks poin;

7. Jumlah dan total jasa Pelayanan serta prosentase kebersamaan;

8. Penetapan nilai bobot 1 (satu) dan bobot tertinggi serta peruntukannya;

9. analisis beban kerja.

KETIGA:

Persentase induk pembagian jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase induk remunerasi jasa :

a. 10% untuk pembagian menggunakan indeks poin;

b. 90% untuk pembagian menggunakan bobot pendapatan dan presentase alokasi

langsung.

2. Persentase induk dari klaim jaminan asuransi :

a. 56% dari total klaim tertanggung untuk biaya operasional non remunerasi jasa

pelayanan;

b. 44% dari total klaim tertanggung untuk remunerasi jasa.

3. Persentase Induk dari klaim Jaminan Kesehatan Nasional:

a. 60% dari total klaim tertanggung untuk biaya operasional non remunerasi jasa

pelayanan;

b. 40% dari total klaim tertanggung untuk remunerasi jasa.

4. Persentase keuntungan farmasi :

a. 50% untuk biaya operasional non remunerasi jasa pelayanan;

b. 50% untuk remunerasi jasa.

KEEMPAT:

Penerima jasa pelayanan ditetapkan, sebagai berikut :

1. Direktur.

2. Dewan Pengawas.

3. Kepala Bidang/Kepala Bagian.

4. Kepala Sub.Bidang/Sub.Bagian.

5. Dokter Spesialis.

6. Dokter Umum.

7. Dokter Gigi.

8. Apoteker.

9. Staf Farmasi (Sarjana Farmasi, Analis Farmasi).

10. Perawat, Bidan.

11. Radiografer, Analis Kesehatan, Fisioterpis (Keteknisian Medik).

12. Pelaksana Rekam Medik.

13. Kelompok Bendahara.

14. Kelompok Staf Madya.

15. Kelompok Staf Muda.

16. Staf Administrasi Dan Menejemen.

17. Pelaksana Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

18. Petugas Pemulasaran Jenazah.

19. Petugas “Loundry”.

20. Pengemudi.

21. Petugas Keamanan / Satpam.

22. Dokter Tamu, Dokter Residen dan Dokter Wiyata Bakti.

23. Pelaksana Pelayanan lainnya.

KELIMA:

Bobot pendapatan penerima jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Bobot pendapatan Direktur ditetapkan sebagai berikut;

a. minimal 86 (delapan puluh enam) poin; dan

b. maksimal 95 (sembilan puluh lima) poin.

2. Bobot pendapatan Dewan Pengawas Rumah Sakit ditetapkan maksimal

setara dengan rata-rata bobot pendapatan Kepala Bidang/Bagian;

3. Bobot pendapatan Kepala Bidang /Bagian ditetapkan maksimal setara

dengan rata-rata bobot pendapatan dokter umum, dengan pengendalian sebagai

berikut :

a. minimal10 (sepuluh) poin; dan

b. maksimal15 (lima belas) poin.

4. Bobot pendapatan Kepala Sub Bidang/Sub Bagian ditetapkan sebesar 5

(lima) sampai 6 (enam) poin atau setara dengan 50% dari bobot Kepala Bidang /

Kepala Bagian;

5. Bobot pendapatan kelompok bendahara ditetapkan sebesar 3 (tiga) sampai 6

(enam) poin atau setara dengan bobot pendapatan Kepala Sub.Bidang/Sub. Bagian;

6. Bobot pendapatan staf madya ditetapkan sebesar 3 (tiga) sampai 4 (lima)

poin;

7. Bobot pendapatan staf muda ditetapkan sebesar 1,5 (satu setengah) sampai

2,5 ( dua koma lima) poin;

8. Bobot pendapatan staf pelaksana administrasi dan menejemen ditetapkan

sekurang-kurangnya 1 (satu) poin;

9. Bobot pendapatan apoteker ditetapkan setara dengan rata-rata bobot

pendapatan dokter umum;

10. Bobot pendapatan rata-rata staf farmasi ditetapkan setara dengan rata-rata

bobot pendapatan perawat (paramedik) atau setara dengan 0,25 (nol koma dua

lima) kali bobot apoteker;

11. Bobot pendapatan dokter spesialis memperhatikan alokasi pendapatan

langsung dengan pengendalian sebagai berikut:

a. minimal 6 (enam) poin; dan

b. maksimal 86 (delapan puluh enam) poin.

14. Bobot pendapatan dokter umum dan dokter gigi memperhatikan alokasi

pendapatan langsung dengan pengendalian sebagai berikut:

a. minimal 5 (lima) poin; dan

b. maksimal 75 (tuju puluh lima) poin.

15. Bobot pendapatan perawat dan penunjang medik memperhatikan alokasi

pendapatan langsung dengan pengendalian sebagai berikut:

a. minimal 2 (dua) poin; dan

b. maksimal 4,5 (empat koma lima) poin.

16. Bobot pendapatan tenaga fungsional dan tenaga non fungsional yang

mendapat tugas tambahan bersifat ekstra diberikan tambahan dengan pengendalian

sebagai berikut :

a. minimal 0,5 (nol koma lima) poin; dan

b. maksimal 2,5 (dua koma lima) poin.

KEENAM:

Persentase pendapatan langsung bagi pelaksana fungsional , pelaksana pelayanan

non fungsional dan kebersamaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan medik di poliklinik :

a. jasa medik sebesar 60%;

b. jasa perawat/asisten maksimal sebesar 20%;

c. kebersamaan sebesar 20%.

2. Tindak medik di poliklinik :


b. jasa perawat/asisten sebesar 20%;


3. Penunjang medik di poliklinik :


b. jasa perawat /asisten sebesar 20%;


4. Konsultasi medik di poliklinik :




5. Konsultasi gizi di poliklinik :

a. jasa pelaksana gizi sebesar 75%;

b. kebersamaan sebesar 25%.

6. Visite di ruang rawat inap/ IGD /ICU/VK/ ruang pemulihan/ruang isolasi :




7. Tindak medik di ruang rawat inap :




8. Konsultasi medik di ruang rawat inap/IGD/ICU/Kamar operasi :




9. Tindak medik operatif di kamar operasi :

a. jasa operator sebesar 52%;

b. jasa perawat/asisten operator sebesar 34%;


10. Tindak medik anestesi di kamar operasi :


b. jasa perawat/asisten anestesi sebesar 34%;


11. Tindak medik di IGD/ICU/VK/ruang pemulihan/ruang isolasi :


b. jasa perawat/asisten sebesar 34%;


12. Asuhan keperawatan di ruang rawat inap/IGD/ICU/ VK/kamar operasi/ruang

pemulihan/ruang isolasi :

a. jasa perawat sebesar 75%;


13. Persalinan normal oleh bidan :

a. jasa bidan sebesar 70%;

b. jasa dokter penanggung jawab sebesar 15%;


14. Konsultasi gizi di ruang rawat inap/IGD/ICU/ VK/ ruang isolasi;

a. jasa pelaksana gizi sebesar 75%;

b. jasa kebersamaan sebesar 25%.

15. Pelayanan laboratorium dan rehab. medik:

a. jasa medik sebesar 36%

b. jasa analis medis sebesar 46%;

c. jasa kebersamaan sebesar 18%.

16. Pelayanan Radiologi dan USG :

a. jasa tenaga medik sebesar 48%;

b. jasa Radiografer sebesar 36%;


17. Pelayanan elektromedik :


b. jasa pelaksana/asisten sebesar 30%;


18. Peresepan obat (embalase) :

a. jasa staf farmasi sebesar 70%;

b. jasa medik sebesar 15%;


19. Asuhan Farmasi :

a. jasa staf farmasi sebesar 75%;


20. Pendampingan/pengiriman/penjemputan pasien dengan ambulan :

a. jasa perawat sebesar 45%;

b. jasa pengemudi sebesar 40%;


21. Sanitasi /Keamanan :

a. jasa sanitasi/keamanan sebesar 75%;


22. DIKLAT /mahasiswa praktek/penelitian :

a. jasa instruktur sebesar 80%;

b. jasa staf diklat sebesar 10%


23. Pelayanan lainnya :

a. besarnya jasa pelayanan untuk pelaksana disesuaikan dengan pembagian jasa

sejenis dalam keputusan ini;

b. besarnya jasa kebersamaan disesuaikan dengan alokasi kebersamaan yang sejenis

dalam keputusan ini.

KETUJU:

1. Parameter indeks poin untuk bahan penjumlahan ditetapkan, sebagai berikut:

a. beban kerja;

b. risiko;

c. jabatan;

d. masa kerja;

e. profesi;

f. jam kerja;

g. pendidikan;

h. status kepegawaian;

i. golongan;

j. kompetensi/ketrampilan;

k. indeks masuk kerja;

l. indeks pemotongan pajak berdasarkan golongan;

m. tugas tambahan.

2. Parameter indeks poin untuk bahan pengurangan ditetapkan, sebagai berikut:

a. indeks izin tidak masuk kerja;

b. indeks tidak masuk kerja tanpa izin;

c. indeks cuti/izin belajar;

d. indeks belum memenuhi standar kompetensi/profesi/ketrampilan/pendidikan.

KEDELAPAN:

1.Pengolahan data dari sumber-sumber pendapatan dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan, meliputi:

a. input;

b. validasi dan konversi;

c. proses; dan

d. hasil.

2. Rumus Pembagian jasa pelayanan, sebagai berikut :

a. Rumus penghitungan nilai bobot 1 (satu) poin:

NB1 = (TJP x 90% x 5%) / BT

NB1 = Nilai bobot 1

TJP = Total jasa pelayanan

BT = Bobot tertinggi (direktur)

b. Rumus penghitungan bobot tenaga fungsional :

BPF = (∑PF / NB1) >> ±PB

BPF = Bobot pendapatan Fungsional

PF = Pendapatan Fungsional

NB1 = Nilai Bobot 1

PB = pengendalian bobot

c. Rumus penghitungan jasa tenaga fungsional

JPF = (BPF/TB x TJP90%) + (JIP/TIP x TJP10%)

JPF = Jasa Pelayanan Fungsional

BPF = Bobot pendapatan fungsional

TB = Total Bobot

TJP = Total Jasa Pelayanan

JIP = Jumlah Indeks Poin

TIP = Total Indeks poin

d. Rumus penghitungan jasa tenaga non fungsional

JPNF = (BPNF/TBxTJP90%)+(JIP/TIPxTJP10%)

JPNF = Jasa pendapatan non fungsional

BPNF = Bobot pendapatan non fungsional

3. Tugas menyusun draf pedoman teknis pembagian jasa, membuat usulan

perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa, sosialisasi tentang pedoman

teknis/prosedur teknis kepada seluruh unit/bagian/ instalasi di RSUD

Kabupaten .............., melakukan penetapan penilaian/evaluasi terhadap perubahan

data indeks poin dan penerapan bobot pendapatan serta entry data dilaksanakan

oleh tim pembagian jasa pelayanan

KESEMBILAN:

1. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan

dilakukan peninjauan kembali dan dilakukan perbaikan seperlunya.

2. Dengan berlakunya keputusan ini maka …..…. dinyatakan …..…

KESEPULUH:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ..............

Pada tanggal ………………………. 2013

pembagian jasa pelayanan di rs pemerintah

Documents