pemanfaaatan beasiswa dalam kerangka … · pusat administrasi kerja sama luar negeri perumusan,...
TRANSCRIPT
PUSAT FASILITASI KERJA SAMA SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bali, 12 April 2018
PEMANFAAATAN BEASISWA DALAM KERANGKA KERJA
SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2
MENGENAL PUSAT FASILITASI KERJA SAMA
3
PERMENDAGR 41 TAHUN 2010
PUSAT ADMINISTRASI KERJA
SAMA LUAR NEGERI
PERMENDAGR 41 TAHUN 2010
PUSAT ADMINISTRASI KERJA
SAMA LUAR NEGERI
Perumusan, penetapan
kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan serta
penatausahaan
kerjasama pemerintah
dan pemerintah daerah
dengan luar negeri
Perumusan, penetapan
kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan serta
penatausahaan
kerjasama pemerintah
dan pemerintah daerah
dengan luar negeri
PERMENDAGRI 43 TAHUN 2015
PUSAT FASILITASI KERJA SAMA
PERMENDAGRI 43 TAHUN 2015
PUSAT FASILITASI KERJA SAMA
Menyelenggarakan dukungan
yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di
lingkungan kementerian di bidang
fasilitasi pelaksanaan serta
penatausahaan kerja sama
kementerian dan pemerintah
daerah dengan luar negeri
Menyelenggarakan dukungan
yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di
lingkungan kementerian di bidang
fasilitasi pelaksanaan serta
penatausahaan kerja sama
kementerian dan pemerintah
daerah dengan luar negeri
4
STRUKTUR PUSAT FASILITASI KERJA
SAMA
PROGRAM & UMUM Perencanaan Kerja sama Informasi & Dokumentasi Layanan Administrasi & Umum
KERJA SAMA ANTAR
NEGARA Kerja Sama Teknik Kerja Sama Sister
KERJA SAMA ORGANISASI INT’L & LEMBAGA ASING Kerja Sama Organisasi Int’l Kerja Sama LSMA & BSA Kerja Sama Lembaga Keuangan Int’l
KERJA SAMA DALAM
NEGERI Kerja Sama Non Pemerintah Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Kementerian
Dalam Negeri
dan Pemerintah
Daerah
Izin Belajar: Rekomendasi dari pejabat kepada PNS untuk melanjutkan studi atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
Tugas Belajar: Rekomendasi dari pejabat kepada PNS untuk melanjutkan studi di dalam/luar negeri bukan dengan biaya sendiri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
Keterangan Belajar: Keterangan yang diberikan Pejabat kepada CPNS/PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan lebih tinggi atau setara & pendidikan tersebut untuk memenuhi kompetensi pendidikan dalam melaksanakan tupoksi.
5
Beasiswa luar negeri
Program pelatihan/seminar/lokakarya dalam jangka waktu pendek , dan
Program pendidikan Sarjana/Pasca Sarjana/Doktoral dalam jangka
waktu relatif panjang.
6
Dasar hukum UU Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian,
skrng UU 5 tahun 2014
UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Peresiden Nomor 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar
Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keputusan menteri pertama nomor 224/mp/1961 tentang peraturan pelaksanaan tentang pemberian tugas belajar di dalam dan di luar negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan ke Luar Negeri
Permenpan Nomor 4 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS
7
Jenis Beasiswa
BEASISWA PENUH adalah seluruh biaya selama
mengikuti pendidikan ditanggung oleh pihak donor
BEASISWA SEBAGIAN adalah biaya pendidikan
ditanggung oleh pihak donor dan biaya perjalanan
atau biaya hidup oleh peserta/instansi pengirim
BEASISWA SANDWICH adalah biaya ditanggung
oleh pihak donor tetapi penyelenggaraan pendidikan
atau pelatihan dilaksanakan sebagian di negara donor
dan sebagian di negara peserta program (Indonesia).
8
Prosedur beasiswa
PENAWARAN
PENCALONAN
PENERIMAAN/PEMBERANGKATAN
EVALUASI
9
INFORMASI BEASISWA LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
10
PNS
DAERAH
PUSAT FASKER, KEMENDAGRI
PROGRAM BEASISWA LUAR NEGERI OLEH
SPONSOR/ UNIVERSITAS
PROGRAM BEASISWA
LUAR NEGERI OLEH
APBD/APBN MELALUI
K/L
PROGRAM BEASISWA
LUAR NEGERI OLEH
SPONSOR
MELALUI PUSAT
FASILITASI KERJA
SAMA
PORTAL INFORMASI BEASISWA LN PADA PUSAT
FASILITASI KERJA SAMA
11
Website: http://pusatfasker.setjen.kemendagri.go.id/
ALUR
PENCALONAN
BEASISWA
• Berkas Tidak
Lengkap
12
• OPD/SEKDA KAB/KOTA
• OPD/SEKDA PROVINSI
(melampirkan surat pengantar
dari OPD/SEKDA)
KEMENTERIAN DALAM
NEGERI Melalui
PUSAT FASILITASI
KERJASAMA
KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA
1
2
Usulan
3
MITRA
PEMBANGUNAN/DONOR
Kelengkapan umum berkas pencalonan:
• Surat Pengusulan calon dari OPD/Sekretaris Daerah Provinsi, Kab/Kota.
• Formulir Aplikasi
• Curriculum Vitae (Pasfoto ditempelkan).
• English Score Sheet (TOEFL/IELTS) (masa berlaku 2 th)
• Surat Keterangan Sehat (RSUD/ Dokter Pemerintah)
• Dokumen lain yang telah disyaratkan lembaga/negara donor.
13
MEKANISME PENGAJUAN REKOMENDASI IJIN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI UNTUK PESERTA PENERIMA
BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
14
Usulan
Berkas
Lengkap
Berkas Tidak
Lengkap/ditolak
• KDH/SEKDA
KAB/KOTA
• OPD PROVINSI
GUBERNUR/SEKDA
PROV
KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA
KEMENTERIAN
LUAR NEGERI
1
Surat
rekomendasi
pembuatan
paspor dinas,
exit permit &
rekomendasi
visa
Surat persetujuan PDLN
4
5 6
DONOR DONOR
PESERTA
PENERIMA
BEASISWA
PESERTA
PENERIMA
BEASISWA
Letter of award
2
3
Alur Pelayanan PDLN di ULA Kemendagri
16
PESERTA
MEMBUAT AKUN
LAYANAN PDLN
AKUN
DIVERIFIKASI
OLEH ADMIN
PESERTA
MENGISI
DATA
MENDAPATKAN NO
REGISTRASI
(notifikasi lewat
Email)
SURAT REKOMENDASI
PERMOHONAN PDLN DIKIRIM KE
EMAIL PESERTA/DIAMBIL
LANGSUNG DI ULA DENGAN
MEMBAWA SURAT GUBERNUR
YANG ASLI
DITERUSKAN KE
DITJEN
OTONOMI
DAERAH
UNTUK
DIPROSES
LEBIH LANJUT
Kelengkapan berkas
Surat keterangan penerimaan di perguruan tinggi luar negeri
Surat keterangan pendanaan/pembiayaan dari
lembaga/negara donor
Daftar Riwayat Hidup untuk tugas ke luar negeri
Surat pernyataan biaya sendiri dengan materai Rp. 6.000,-
bagi yang belajar atas sponsor/biaya sendiri
Surat pernyataan kembali bertugas di unit kerja masing-
masing bagi penerima beasiswa jangka panjang (S2/S3)
dengan materai Rp. 6.000,- yang ditanda tangani oleh yang
bersangkutan dan pimpinan instansi
Surat keterangan penerimaan di perguruan tinggi luar negeri
Surat keterangan pendanaan/pembiayaan dari
lembaga/negara donor
Daftar Riwayat Hidup untuk tugas ke luar negeri
Surat pernyataan biaya sendiri dengan materai Rp. 6.000,-
bagi yang belajar atas sponsor/biaya sendiri
Surat pernyataan kembali bertugas di unit kerja masing-
masing bagi penerima beasiswa jangka panjang (S2/S3)
dengan materai Rp. 6.000,- yang ditanda tangani oleh yang
bersangkutan dan pimpinan instansi
17
evaluasi • Peserta yang telah mengikuti program beasiswa baik
pendidikan maupun pelatihan di luar negeri harus menyampaikan laporan kepada pimpinan unit dan Kemendagri.
• Selanjutnya peserta mempresentasikan laporan tersebut dihadapan pimpinan unit kerjanya dan akan dipilih oleh Pusat Fasker sebagai best practice dalam kegiatan evaluasi Aparatur Pasca Beasiswa di luar negeri.
• Tujuan Presentasi tersebut : menyampaikan Informasi materi program, dan action plan dari program khususnya pelatihan yang di ikuti dengan harapan, program tersebut diharapkan dapat menunjang kinerja di lingkungan unit kerja yang bersangkutan dan dapat dimanfaatkan juga oleh daerah lain (transfer knowledge)
18
1. Pemerintah Jepang (JICA, Monbukagakusho)
2. Pemerintah Australia (AAI)
3. Pemerintah India (ITEC)
4. Pemerintah New Zealand
5. Pemerintah Singapura (SCPP)
6. Pemerintah Korea (KOICA)
7. Pemerintah RRT
19
PEMERINTAH LUAR NEGERI YANG MENAWARKAN PROGRAM
BEASISWA/PELATIHAN TAHUN 2017 s.d Maret 2018
JUMLAH PELATIHAN/BEASISWA DI PROSES Tahun 2015
BERDASARKAN PROVINSI
NO Provinsi Jumlah
Pendaftar
1 DKI Jakarta 17
2 Riau 16
3 Jawa Timur 11
4 Jawa Barat 11
5 Sulawesi Utara 9
6 Kalimantan Tengah 9
7 Sumatera Selatan 8
20
NO Provinsi Jumlah
Pendaftar
8 Kalimantan Timur 4
9 Bali 4
10 Banten 2
11 Gorontalo 2
12 Papua 2
13 Sulawesi Selatan 1
14 Sulawesi Tengah 1
JUMLAH PELATIHAN/BEASISWA DI PROSES Tahun 2017 s.d Maret 2018
BERDASARKAN PROVINSI
NO Provinsi Jumlah Pendaftar
1. DKI Jakarta 26
2. Jawa Barat 18
3. Sulawesi Tenggara 14
4. Sulawesi Selatan 9
5. Sulawesi Barat 5
6. Sulawesi Utara 1
7. Kalimantan Barat 5
8. Sumatera Selatan 5
9. Kalimantan Tengah 5
10. Nusa Tenggara Barat 4
11. Aceh 4
12. Jawa Timur 4
13. Bangka Belitung 3
NO Provinsi Jumlah Pendaftar
14. Banten 3
15. Jawa Tengah 3
16. D.I Yogyakarta 3
17. Riau 2
18. Kepulauan Riau 2
19. Jambi 2
20. Bengkulu 2
21. Papua 2
22. Kalimantan Timur 2
23. Sumatera Utara 2
24. Kalimantan Utara 1
25. Sumatera Barat 1
21
22
23
Kewajiban Pemerintah
Komitmen pimpinan instansi bahwa peserta penerima
beasiswa akan dibebaskan dari tugas kedinasan
sepanjang program beasiswa berjalan.
Komitmen pimpinan instansi bahwa bagi peserta yang
menduduki jabatan dan mengikuti pendidikan lebih dari 6
bulan tidak ada garansi dapat kembali menduduki jabatan
sebelumnya.
Komitmen pimpinan instansi bahwa gaji peserta penerima
beasiswa akan tetap diberikan sepanjang program
berlangsung.
24
Kendala
KESIAPAN ASN
1. Minimnya kemampuan bahasa asing ASN dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh donor.
2. Iklim kerja yang kurang mendorong ASN untuk mengembangkan ilmu misal:
• ASN sudah merasa puas dengan kondisi yang ada
• Tidak mendapat izin Pimpinan
PENDISTRIBUSIAN TAWARAN
1. Surat tawaran beasiswa datang dengan tenggang waktu yang singkat.
2. Tawaran beasiswa yang disampaikan khususnya bidang pelatihan, sering tidak simultan antara kebutuhan organisasi dengan program yang ditawarkan.
3. Seringnya, para calon peserta terlambat menyampaikan dokumen pendukung/persyaratan
25
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
• Kemendagri tidak terinformasikan mengenai peserta yang lolos
seleksi oleh pihak donor/Kemensetneg
KELENGKAPAN DOKUMEN IZIN PDLN
Penyampaian dokumen terlambat
Surat Permohonan izin PDLN tidak dilengkapai dokumen
pendukung
PASCA MENGIKUTI PELATIHAN/BEASISWA
• Tidak membuat laporan setelah selesai mengikuti program
• Belum ada kebijakan/peraturan mengenai evaluasi pelaksanaan
Pelatihan/Beasiswa
26
• Peserta agar memperhatikan persyaratan dan
kelengkapan dokumen pendukung serta tenggang waktu
pengumpulannya.
• Peserta agar menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
studi/pelatihan kepada Kemendagri.
• Informasi tawaran beasiswa/pelatihan untuk dapat
diberikan lebih awal.
• Penyampaian izin PDLN agar dapat dilakukan 14 Hari
kerja sebelum keberangkatan.
• Meningkatkan koordinasi antara Stakeholders perihal
informasi peserta yang diterima.
• Peserta agar memperhatikan persyaratan dan
kelengkapan dokumen pendukung serta tenggang waktu
pengumpulannya.
• Peserta agar menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
studi/pelatihan kepada Kemendagri.
• Informasi tawaran beasiswa/pelatihan untuk dapat
diberikan lebih awal.
• Penyampaian izin PDLN agar dapat dilakukan 14 Hari
kerja sebelum keberangkatan.
• Meningkatkan koordinasi antara Stakeholders perihal
informasi peserta yang diterima.
27
Sekian & Terima Kasih
Website : http://pusatfasker.setjen.kemendagri.go.id/
Email: [email protected] Telepon/Fax. 021-3810343
28