pelatihan ksm sanitasi kota surakarta
TRANSCRIPT
STRATEGI SANITASI KOTA SURAKARTA DALAM MENCAPAI PROGRAM PEMERINTAH 100-0-100
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
Disampaikan pada Acara :Pelatihan KSM Sanitasi Kota Surakarta
Bappeda Kota Surakarta, 3 - 4 September 2015
1
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT
TERKAIT DENGAN SANITASI PERMUKIMAN
ARAHAN KEBIJAKAN CIPTA KARYA
2
PERMASALAHAN BIDANG KECIPTA KARYAAN
3
RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
4
RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
5
POTRET SANITASI di INDONESIA
6
POTRET SANITASI di INDONESIA
7
MENGAPA AIR LIMBAH PERLU DIKELOLA
8
MENGAPA AIR LIMBAH PERLU DIKELOLA
9
a• Minim Peran
Serta Masyarakat
b• Belum
efisienya tata kelola dan kelembagaan
c• Peraturan
yang belum memadai
d • Terbatasnya pendanaan
e • Minim akses sanitasi layak
PERMASALAHAN
LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
10
UU Nomor 32 tahun 2009 Pasal 20 ayat 3
• Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. Mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.
LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
11
UU NO.7/2004 tentang Sumber Daya AirPasal 21 (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pd Ayat (1) dilakukan
melalui :d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi
Pasal 23 : (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk
mempertahankan dan memulihkan kualitas air yg masuk dan yang ada pada sumber air.(2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan dg cara memperbaiki
kualitas air pd sumber air dan prasarana sumber daya air.(3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dg cara
mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
12
PP Nomor 38/2011 tentang Sungai 1. Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf b dilakukan melalui :a. Penetapan daya tampung beban cemaran; b. Identifikasi dan investarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungaic. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah; d. Pelarangan pembuangan sampah ke sungai ; e. Pemantauan kualitas air pada sungai; dan f. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
2. Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan
LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
13
PP NO.16/2005 Tentang PengembanganSistem Penyediaan Air Minum
(Pasal-14, ayat-3) mengisaratkan tentang Pengembangan sistem AM & Sanitasi didasarkan atas pertimbangan :
a. Keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air;b. Peningkatan derajat kesehatan Mayarakat; c. Pemenuhan standar pelayanan ; d. Tidak menimbulkan dampak sosial
LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
14
Air Limbah (1) PP 16/2005 (PASAL 16 ):
1. Pelayanan minimal Sistem Pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/ tinja di lakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku.
2. Sistem pembuangan AL terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosio ekonomi masyarakat.
LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
15
Air Limbah (2)PP 16/2005 (PASAL 17 ):HASIL PENGOLAHAN AIR LIMBAH :
1. Berupa cairan, harus memenuhi standar baku mutu air buangan & baku mutu sumber air baku (Fisik, kimia & Bakteriologi)
2. Berupa Padatan, yg tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan
3. Kedua-duanya hrs dimonitor baik kualitas maupun kuantitas
LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
16
Parameter Satuan KadarMaksimumpH 6-10BOD mg/L 100TSS mg/L 100Lemakdanminyak mg/L 10
BAKU MUTU AIR LIMBAH(Kepmen LH nomor 112 tahun 2003)
Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatanpermukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan danapartemen wajib :a. Melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang
dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan
b. Membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.
c. Membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah
PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN AIR LIMBAH
17
PARADIGMA LAMA(Sebelum Tahun 2005)
PARADIGMA BARU
TARGET ORIENTED PUBLIC NEED ORIENTED
1. Rendahnya kesadaranmasyarakat 2. Sistem sanitasi tidak berkelanjutan
1. Masyarakat berperan langsung sebagai komponen pembangunan 2. Sistem sanitasi menjadi berkelanjutan
KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
18
•Peningkatan akses di pedesaan untuk sistem komunal (on site)•Peningkatan akses di perkotaan untuk sistem terpusat (off site)Peningkatan akses layanan
•Pengembangan alternatif pembiayaan•Penyepakatan pembagian pembiayaan (pusat dan daerah)Peningkatan pola investasi dan pembiayaan•Peningkatan aspek kesadaran masyarakat•Peningkatan peran dunia usaha dan swastaPeningkatan peran serta masyarakat
•Penguatan instasi daerah terkait dengan pengelolaan Limbah•Pengembangan kerjasama antar instansi•Peningkatan kesadaran akan pentingnya bidang Limbah
Pengembangan kelembagaan
•Penyusunan peraturan perundangan•Penerapan peraturan perundangan•Penyebarluasan / Sosialisasi peraturan perundangan
Pengembangan Legalitas
PENGEMBANGAN AIR LIMBAH BERDASAR ARAS SPASIAL
19
20
ARAH DAN KEBIJAKAN KOTA SURAKARTA
TERKAIT DENGAN SANITASI PERMUKIMAN
PENJABARAN VISI & MISI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
21
KEMISKINAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TUJUAN :PENURUNAN ANGKA KEMISKINANKETIMPANGAN PENDAPATAN
PERAN TKPK:1. PROG/KEG SKPD2. PROG/KEG. SUMBER
DANA LAIN
PENDAPATAN RENDAH
TERBATASNYA LAHAN
PRODUKTIFITAS RENDAH
TIDAK MEMP. PEKERJAAN
KURANG MODAL
BEBAN HIDUP TINGGI
KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGAN, PAPAN)
PENDIDIKAN KESEHATAN
INPRES 3/ 2010- Pencapaian Tujuan
MDGs
PERDA 12 / 2010RPJMD KOTA
SURAKARTA TAHUN 2010 – 2015
WARASWASIS
WAREG
MAPANPAPAN
22
FAKTA KONDISI LINGKUNGAN KUMUH di KOTA SURAKARTA
23
KONDISI PETA RISIKO SANITASI KOTA di KOTA SURAKARTA
24
KONDISI PETA RISIKO PERSAMPAHAN KOTA di KOTA SURAKARTA
25
KONDISI PETA RISIKO DRAINASE KOTA di KOTA SURAKARTA
26
KONDISI PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH di LINGKUNGAN KUMUH
27
KONDISI PENYEDIAAN SARANA MCK di LINGKUNGAN KUMUH
28
KONDISI PENYEDIAAN SARANA DRAINASE di LINGKUNGAN KUMUH
29
KONDISI PENYEDIAAN SARANA SAMPAH di LINGKUNGAN KUMUH
30
MASALAH SANITASI di LINGKUNGAN KUMUH
Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan sanitasi permukiman
Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak dan
terjangkau
Perilaku yang rendah dalam menjaga lingkungan
Ketidak tersediaan lahan dan kepadatan tinggi
Menurunya kualitas dari lingkungan permukiman
Pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
31
STRATEGI PENANGANAN MASALAH SANITASI LINGKUNGAN KUMUH
32
STRATEGI PENANGGANAN SANITASI di LINGKUNGAN KUMUH
Mendorong terjadinya sinergi antara Pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok peduli melalui proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat maupun pemerintah daerah agar dapat mengelola proses peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan.
Mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui proses penataaan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan produktif.
33
PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN
34
PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN
35
PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN
36
PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN
37
38
PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA
26