BAB IPendahuluan

A. Latar Belakang Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya sebuah penyesuaian atau reformasi dalam pengelolaan Rumah Sakit dengan mengimplikasikan mengubah status rumah sakit umum daerah menjadi bentuk Badan Layanan Umum. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu sub sistem penyelenggaraan peningkatan kesehatan didorong untuk melakukan inovasiinovasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi pelayanan. Rumah Sakit BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa, dengan tetap BLUD dipegang ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggung jawabannya. Perubahan RumahSakit menjadi BLUD bukan sesuatu yang mudah, karena meliputi banyak syarat-syarat. Dengan menjadi BLUD, Rumah Sakit diharuskan melakukan penilaian kinerja untuk menilai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dan pengaruhnya terhadap kinerja Rumah Sakit.

Dasar dalam BLUD, terdapat tiga dasar peraturan keuangan negara, yaitu: UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dengan ketiga paket peraturan keuangan negara tersebut telah merubah pola pikir yang lebih efisien, profesionalitas, akuntabel, dan transparan, dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari hanya membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output.Dengan terbitnya PP No. 23 Tahun 2005, rumah sakit pemerintah daerah mengalami perubahan menjadi BLU. Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan tidak lagi kepada Departemen Kesehatan tetapi kepada Departemen Keuangan, sehingga harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran yang akan disusun pun harus berbasis kinerja (sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002).Penyusunan anggaran rumah sakit harus berbasis akuntansi biaya yang didasari dari indikator input, indikator proses dan indikator output, sebagaimana diatur berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan khusus untuk RSUD, pengelolaan keuangannya harus mengacu dan berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.Berdasarkan Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas melalui Badan Layanan Umum.

B. Rumusan Masalah1. Bagaimanakah Sistem Pelaporan Keuangan yang dilakukan BLUD ?2. Kendala Dalam Sistem Pelaporan Keuangan BLUD?C. Tujuan Makalah1. Menjelaskan Sistem Pelaporan BLUD, dan Perbedaan jika dibandingkan dengan instansi Non-BLUD2. Menjelaskan Kendala dalam Pengimplementasian Pelaporan BLUD

BAB IIPembahasan

A. Gambaran Umum

BLU sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan merupakan organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Ketentuan ini menimbulkan inkonsistensi, karena BLU merupakan badan/unit atau organisasi pemerintahan yang seharusnya menggunakan PSAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun dalam PP No. 23 Tahun 2005 menggunakan PSAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berasal dari IAI. Sebagai organisasi kepemerintahan yang bersifat nirlaba, maka rumah sakit pemerintah daerah semestinya juga menggunakan SAP bukan SAK.Laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah merupakan laporan yang disusun oleh pihak manajemen sebagai bentuk penyampaian laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan tersebut merupakan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas tersebut, sehingga isi pelaporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan untuk pelaporan keuangan sebagaimana diatur menurut SAK, yaitu sebagai organisasi nirlaba (PSAK No. 45) dan menyanggupi untuk laporan keuangannya tersebut diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan rumah sakit yang harus diaudit oleh auditor independen. BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: struktur organisasi; prosedur kerja; pengelompokan fungsi yang logis; pengelolaan sumber daya manusia. Tata kelola pengelolaan keuangan harus memperhatikan prinsip, antara lain: transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; independensi.

BLUD memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan instansi pemerintah lainnya, yaitu (Sie Infokum-Ditama Binbangkum BPK, 2008): 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara. 2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat. 3. Tidak bertujuan untuk mencari laba. 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas seperti korporasi. 5. Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk. 6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung. 7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. 8. BLUD bukan subyek pajak.

Kesempatan menjadi BLUD dapat diberikan kepada instansi di lingkungan pemerintah yang telah memenuhi tiga persyaratan yang diwajibkan: 1. Persyaratan Substantif, apabila menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan : penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. 2. Persyaratan Teknis, yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD. 3. Persyaratan Administratif, Persyaratan administratif ini terdiri dari (Dirjen Perbendaharaan Depkeu, 2008): a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;b. Pola tata kelola (yang baik), merupakan peraturan internal satker yang menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi;c. Rencana Strategis Bisnis (RSB), merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan;d. Laporan keuangan pokok, terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan SAP Untuk Satker yang sebelumnya telah memiliki DIPA sendiri, menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP yang dihasilkan dari sistem akuntansi instansi (SAI). Sedangkan untuk satker yang baru dibentuk dan belum beroperasi sebelumnya, maka laporan keuangan pokok dapat berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan;e. Standar pelayanan minimum, merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker, yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, serta kemudahan memperoleh layanan; f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

B. Sistem Akutansi BLUD Fungsi utama akuntansi di Rumah sakit adalah sebagai sumber informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan perencanaan untuk keberhasilan pengembangan Rumah Sakit. Secara umum akuntansi tidak lepas dari biaya (cost), dengan perhitungan biaya yang berbeda akan menghasilkan akuntansi biaya yang berbeda pula serta berdampak pada pengambilan keputusan yang berbeda. Dengan demikian untuk pengambilan keputusan yang tepat serta keberhasilan perencanaan diperlukan sistem dan pelaksanaan akuntansi Rumah Sakit secara optimal.Sistem akuntansi Rumah Sakit Pemerintah bertujuan untuk memberikan pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya keuangan rumah sakit, terlebih lagi saat ini Rumah Sakit telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ataupun sebagai Badan Layanan Umum yang penerimaannya harus disetor ke Negara melalui Kantor Kas Negara. Dan membantu dalam upaya memantau peningkatan perkembangan kinerja dan nilai Rumah Sakit.Perbedaan pengakuan pada instasni BLU dan Non-BLU disebutkan pada tabel dibawah:

UraianNon BLUBLU

PenganggaranRencana Kerja Anggaran (RKA)Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Pendapatan Setor ke Kas BankDapat melakukan penggunaan langsung

Surplus KasDisetor ke Kas NegaraDapat digunakan langsung

Piutang/UtangTidak BisaDiperbolehkan

Dasar Laporan KeuanganSAPSAK

Audit Laporan KeuanganDiaudit oleh BPKAuditor Eksternal

Peraturan terkait pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) diatur dalam PP 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Dalam perencanaan dan penganggaran BLU menyusun rencana strategi bisnis (RSB) lima tahun, dengan mengacu pada Renstra KL. RSB di breakdown dalam rencana bisnis anggaran (RBA), yang disusun berdasarkan basis kinerja dengan perhitungan akutansi biaya.Pola pengelolaan keuangan pada BLU merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.Instansi pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan BLU adalah Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Ditjen Perbendaharaan.Penerimaan anggaran bersumber pada APBN/APBD. Pendapatan operasional BLUD merupakan hasil dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini pendapatan operasional yang diakui oleh BLUD rumah sakit dari dana jaminan kesehatan nasional, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2014, tentang penggunaan dana kapitasi jaminankesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.

Dalam hal pelaporan, RSUD sebagai BLUD menyusun laporan berdasarkan Standar Akutansi Keuangan sesuai amanat PP 23 Tahun 2005 yang telah dirubah terkahir PP 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jika tidak ada standar akutansi yang sesuai dengan SAK, maka BLUD dapat menerapkan standar akutansi keuangan industri ang spesifik sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan. RSUD sebagai satuan kerja pemerintah daerah, menyusun laporan keuangan sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir pada Permendagri 59 Tahun 2007.RSUD sebagai BLUD dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan tersebut disampaikan triwulanan dan semester.Dalam hal konsolidasi laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga, maupun laporan keuangan pemerintah daerah, maka rumah sakit pemerintah daerah sebagai BLU/BLUD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP (Pasal 6 ayat (4) PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum).Sehingga, laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah mencakup sebagai berikut:1. Laporan posisi keuangan (aktiva, utang dan aktiva bersih, tidak disebut neraca). Klasifikasi aktiva dan kewajiban sesuai dengan perusahaan pada umumnya. Sedangkan aktiva bersih diklasifikasikan aktiva bersih tidak terikat, terikat kontemporer dan terikat permanen. Yang dimaksud pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang. Sedangkan pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai pada periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu;2. Laporan aktivitas (yaitu penghasilan, beban dan kerugian dan perubahan dalan aktiva bersih);3. Laporan arus kas yang mencakup arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan;4. Catatan atas laporan keuangan, antara lain sifat dan jumlah pembatasan permanen atau temporer, dan perubahan klasifikasi aktiva bersih.Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran program berupa hasil (political accountability), sedangkan pimpinan BLU bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (operational accountability) dan terhadap kinerja BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.C. Siklus Transaksi Rumah SakitSiklus transaksi rumah sakit, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pelayanan, dan siklus keuangan, dan siklus pelaporan keuangan, seperti tergambar dalam ilustrasi di bawah ini.1. Siklus pendapatan terkait dengan pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan dari pihak lain;2. Siklus pengeluaran terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa dari pihak lain dan pelunasan utang dan kewajibannya;3. Siklus produksi/pelayanan terkait dengan transformasi sumber daya rumah sakit menjadi jasa pelayanan rumah sakit;4. Siklus keuangan terkait dengan perolehan dan pengelolaan capital fund (dana modal), seperti modal kerja (sumber dana kas atau dana likuid lainnya) dan sumber dana jangka panjang;5. Siklus pelaporan keuangan tidak terkait dengan siklus operasi (operating cycle) sebagaimana empat siklus pertama di atas. Siklus ini memperoleh data operasi dan akuntansi dari siklus yang lain dan memprosesnya menjadi laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum

D. Kendala dan Hambatan Dalam mengimplementasikan sistem akutansi, RSUD (BLUD) mengalami beberapa kendala dan hambatan :1. Ketepatan waktu; Laporan yang tertunda dapat menghasilkan informasi yang kurang relevan. Sebaliknya untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu seringkali mengurangi keandalan informasi. Untuk mengimbangkan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan;2. Keseimbangan biaya dan manfaat; Biaya membuat informasi jelas harus lebih rendah dari manfaatnya. Pertimbangan ini jelas berdampak pada cara pencatatan dan penyajian laporan akuntansi yang dipilih;3. Masih minimnya kesadaran pegawai rumah sakit untuk menerapkan pelaporan keuangan secara bersih dan transparan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan;4. Rumah Sakit sebagai unit sosial dihadapkan pada semakin langkanya sumber dana untuk membiayai kebutuhannya, padahal di lain pihak Rumah Sakit diharapkan dapat bekerja dengan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas;5. Masih sulitnya Rumah Sakit Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajemen rumah sakit;6. Dalam Rumah Sakit Masih banyak terdapat Earning management merupakan praktek yang membuat laporan keuangan dapat diatur karena disajikan menurut tujuan dari penyusunnya.