SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI

KELEMBAGAAN SKPD BLUD

Oleh : Anwar Saifudin

Current Issue Kelembagaan BLUDAdanya ketimbangan struktur organisasi antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Penerapan:Struktur SKPD BLUD di Sulsel belum sesuai PP 23 Th

2005, masih berdasarkan PP 41Stakeholder BLUD masih banyak yang belum

memahami BLUD seutuhnya termasuk hal PP 41 sebagai pedoman struktur SKPD BLUD

Seluruh BLUD belum menetapkan pejabat pengelola BLUD

Manajemen BLUD belum memfungsikan internal audit sebagai unit kerja di bawah direktur.

Pedoman-pedoman feksibilitas belum seluruhnya dibuat.

Pemahaman BLUD Bagi Internal BPKPBLUD sesungguhnya erat kaitanya dengan

semua bidang tdk hanya pada Bidang AN, mengapa?APD, Pada saat asistensi SIMDA simda harus

dpt memfasilitasi sistem keungan BLUD krn BLUD bagian dari keuda

IPP, instansi vertikal juga ada BLUD nyaInvestigasi, aturan-aturan tersendiri

Status Kelembagaan BLUDBLUD beroperasi sebagai SKPD atau Unit Kerja SKPDBLUD Beroperasi berdasarkan Tata Kelola/ Aturan

internal antara lain:a. Struktur Organisasib. Prosedur Kerjac. Pengelompokan Fungsid. Pengelolaan SDM

Struktur Organisasi SKPD atau Unit Kerja SKPD BLUD dirancang berdasarkan Kebutuhan Proses Tata Kelola.

Pedoman Struktur Organisasi BLUD berdasarkan Permenpan No.PER/ 02/M.PAN/1/2007 berdasarkan PP 23 Tahun 2005.

DASAR HUKUMPP 23 TAHUN 2005 PASAL 31 “perubahan

status PPK-BLU, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

PP 41 TAHUN 2007 PASAL 46 “Pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerah sebagai badan layanan umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUMPermenpan No.PER/ 02/M.PAN/1/2007

tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU

Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 49 “Dalam hal SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD merubah status kelembagaannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”

SKPD BIASA VS BLUD1. Fungsi dan Size

PP 23 Struktur Organisasi Mengikuti Pola Tata Kelola PP 41 Struktur mengikuti nomenklatur ( tdk boleh

lebih)

2. Unit Kerja Audit internPP 23 dibentuk SPI ,PP 41 tdk ada SPI

Penerapan PPK-BLUD menuntut adanya perubahan-perubahan tertentu baik oleh aturan maupun kebutuhan yang akan mempengaruhi ukuran dan fungsi sehingga harus berubah.

Langkah Penyusunan Organisasi

Pejabat Pengelola BLUD1.2.3.

Pemimpin BLUD

Pejabat Keuangan

Pejabat Teknis

Penentuan Struktur Organisasi

Pengubahan Struktur Organisasi

Terima kasih