esensi blud golden-1
DESCRIPTION
PPK-BLUDTRANSCRIPT
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
ESENSI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGANBADAN LAYANAN UMUM DAERAH
MENURUT PERMENDAGRI NO. 61 TAHUN 2007
DITJEN BAKD
PERMENDAGRI 61/2007
PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI SPESIFIKASI
TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN UMUM
BLUDDIBERIKAN
FLEKSIBILITAS DALAM POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN
PP 58 TAHUN 2005
DITJEN BAKD
PENGERTIAN BLUD
SKPD atau Unit Kerja PadaSKPD di lingkungan PEMDA
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dan
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
DITJEN BAKD
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
MASYARAKAT
MEMAJ UKAN KESEJ AHTERAAN UMUM
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
TUJUAN BLUD
DITJEN BAKD
PUBLIC GOODS(APBD)
SEMI PUBLIC GOODS(APBD+JASA LAYANAN)
AP
BD
PRIVATE GOODS(JASA LAYANAN)
JAS
A L
AY
AN
AN
JAS
A L
AY
AN
AN
3 J ENIS PELAYANAN YANG DILAKUKANPEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH
JAS
A L
AY
AN
AN
NON PROFIT
PROFIT ORIENTED
AP
BD
AP
BD
JAS
A
LAY
AN
AN
NOT FOR PROFIT
AP
BD
JAS
A
LAY
AN
AN
AP
BD
JAS
A
LAY
AN
AN
AP
BD
DITJEN BAKD
SKPD/UNIT KERJA YANG
ADASKPD/UNIT
KERJA BARU
GABUNGAN SKPD/UNIT KERJA
DALAM SATU SKPD ATAU BEBERAPA
SKPD
LEMBAGANYA HARUS ADA TERLEBIH DAHULU
PEMBENTUKAN BLUD
DITJEN BAKD
PERSYARATAN PPK-BLUD
1
2
3
SUBSTANTIF
ADMINIS TRATIF
TEKNIS
DITJEN BAKD
PERSYARATAN SUBSTANTIF
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA
PENGELOLAAN DANA KHUSUS
PENGELOLAAN WILAYAH/KAWASAN KHUSUS1.
DITJEN BAKD
Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, antara lain:
PELAYANAN KESEHATAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PELAYANAN KEBERSIHAN
PENGELOLAAN LIMBAHPENGELOLAAN PASAR
PENGELOLAAN OBYEK WISATA DAERAH
PELAYANAN JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN
PENGELOLAAN JASA TRANSPORTASI
PENGELOLAAN TERMINAL
PENYEDIAAN BIBIT/PUPUK
1.
DITJEN BAKD
Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu2.
VV
KAWASAN PENGEMBANGAN
EKONOMI (TERPADU)
KAWASAN KONSERVASI
DITJEN BAKD
VV
PENGELOLAAN DANA KHUSUS3.
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PENGELOLAAN DANA PERUMAHAN
DITJEN BAKD
PERSYARATAN TEKNIS
KINERJA PELAYANAN LAYAK
DIKELOLA
KINERJA KEUANGAN SEHAT
2.
DITJEN BAKD
PERNYATAAN KESANGGUPAN MENINGKATKAN KINERJA
POLA TATA KELOLA
LAPORAN AUDIT TERAKHIR/PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT
SECARA INDEPENDEN
LAPORAN KEUANGAN POKOK/PROGNOSA LAPORAN KEUANGAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RENCANA STRATEGIS BISNIS
1
2
3
4
5
6
PERSYARATAN ADMINISTRATIF3.
MENENTUKAN STATUS BLUD
PENUHATAU STATUS
BLUD BERTAHAP
DITJEN BAKD
ADANYA PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENINGKATKAN
KINERJA
DIUSULKAN OLEH KEPALA
SKPD/UNIT KERJA PADA
SKPD
DIKETAHUI OLEH
SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA
SKPD
1. PERNYATAAN KESANGGUPAN MENINGKATKAN KINERJA
KEPADA KEPALA DAERAH
DITJEN BAKD
1.PARTISIPATIF
2.PENEGAKAN HUKUM
6. MEMPUNYAI KESEMPATAN YANG SAMA
DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN
4. MEMPUNYAI VISI YANG JELAS DAN DAPAT DICAPAI
3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA YANG EFISIEN DAN EFEKTIF
5. BERORIENTASI PADA
KEPENTINGAN PUBLIK
ESENSI TATA
KELOLA
2. POLA TATA KELOLA
(1)STRUKTUR
ORGANISASI
(2)PROSEDUR
KERJA
(3)PENGELOM-
POKAN FUNGSI YG LOGIS
(4)PENGELOLAAN
SDM
(5)SISTEM
AKUNTABILITAS BERBASIS KINERJA
(6)KEBIJAKAN KEUANGAN
(7)KEBIJAKAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH
TATA KELOLA
DITJEN BAKD
DITJEN BAKD
2.
3.
4.
5.
6.
DIPAKAI SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN
RBA DAN EVALUASI KINERJA
RENSTRA BISNIS3.
RENCANA STRATEGIS
BISNIS
1.
VISI DAN MISI
PROGRAM STRATEGIS
PENCAPAIAN KINERJA
SEJARAH, LANDASAN HUKUM DAN KEGIATAN UTAMA
GAMBARAN RENCANA PENCAPAIAN 5 TAHUNAN
PROYEKSI KEUANGAN 5 TAHUNAN
BATASAN MINIMAL MENGENAI JENIS DAN
MUTU LAYANAN DASAR YG HARUS DIPENUHI
SKPD, DIKAITKAN DENGAN RENSTRA
BISNIS
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
DIUSULKAN OLEH KEPALA SKPD DAN DITETAPKAN OLEH KEPALA
DAERAH
UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAN,
KETERJANGKAUAN DAN KUALITAS PELAYANAN
4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DITJEN BAKD
TUNTUTAN MASYARAKAT
DALAM PELAYANANPUBLIK
SPECIFIC(FOKUS PADA JENIS PELAYANAN)
MEASURABLE(PELAYANAN YANG DIBERIKAN HARUS
TERUKUR DAPAT DINILAI SESUAI STANDAR YANG DITENTUKAN)
ATTAINABLE(PELAYANAN HARUS DAPAT DICAPAI,
RASIONAL)
RELIABLE(PELAYANAN YANG DIBERIKAN HARUS
RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN)
T IMELY(PELAYANAN YANG DIBERIKAN HARUS
TEPAT WAKTU)
SMARTMAMPU MEMBERI
PELAYANAN YANG BAIK PADA
MASYARAKAT
STANDAR PELAYANAN MINIMALLanjutan……….
DITJEN BAKD
SESUAI DENGAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(1)Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN KEUANGAN
POKOK
(2)Laporan Neraca
(3)Catatan atas
laporan keuangan
5.A. LAPORAN KEUANGAN POKOK
DITJEN BAKD
SESUAI DENGAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN
(SAK)
(1)Prognosa Laporan
OperasionalLAPORAN
KEUANGAN POKOK
(2)Prognosa Neraca
5.B. PROGNOSA LAPORAN KEUANGAN(Untuk SKPD/Unit Kerja Baru)
DITJEN BAKD
6A. LAPORAN AUDIT TERAKHIR
HASIL PENILAIAN AUDIT TERAKHIR
HASIL AUDIT TAHUN TERAKHIR OLEH BPK
SEBELUM MENGAJUKAN SEBAGAI BLUD
DITJEN BAKD
6B. PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT
(Kalau Belum Diaudit)
DITANDATANGANI OLEH KEPALA SKPD, DIKETAHUI
OLEH SEKRETARIS DAERAH
DITANDATANGANI OLEH KEPALA UNIT KERJA
DIKETAHUI OLEH KEPALA SKPD
BLUD UNIT
KERJA
BLUD SKPD
Adanya Pernyataan Bersedia untuk Diaudit secara
independen
DITJEN BAKD
USULAN PENERAPAN PPK-BLUD
PRASYARAT UNTUK MENERAPKAN PPK-
BLUD
SELEKTIF
OBYEKTIF
TIM PENILAI
DITJEN BAKD
SEKDA
PPKD
BAPPEDA
BAWASDA/ INSPEKTUR
TENAGA AHLI
KETUA MERANGKAP ANGGOTA
SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
TIM PENILAI
1.
2.
3.
4.
5.
DITJEN BAKD
PERTIMBANGAN DARI HASIL
PENILAIAN OLEH TIM PENILAI DITETAPKAN
DENGAN KEPUTUSAN KEPALA
DAERAH
PENETAPAN PPK-BLUD
STATUS BLUD PENUH
STATUS BLUD BERTAHAP
PENOLAKAN
DITERIMA
SURAT PENOLAKAN
DITJEN BAKD
PENDAPATAN DISETOR KE REKENING KAS UMUM
DAERAHPENDAPATAN DISETOR KE
REKENING KAS BLUD
SKPD BLUD
1 PENDAPATAN
2
URAIAN
PENERIMAAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LANGSUNG
PENERIMAAN DAPAT DIGUNAKAN LANGSUNG
TIDAK BOLEH MELAKUKAN UTANG/ PIUTANG
BOLEH MELAKUKAN UTANG/PIUTANGUTANG DAN PIUTANG
BELANJA TIDAK BOLEH MELAMPAUI ANGGARAN
FLEXIBLE BUDGET (AMBANG BATAS YG DITETAPKAN DLM
RBA)BELANJA
PINJAMAN JANGKA PANJANG DENGAN PERSETUJUAN KDH
3
FLEKSIBILITAS BLUD DIBANDINGKAN DENGAN
SKPD BIASA
APBD BUKAN MERUPAKAN PENDAPATAN
APBD MERUPAKAN PENDAPATAN
DITJEN BAKD
SKPD BLUD
PNS BOLEH PNS DAN NON PNSPEGAWAI8
URAIAN
MENGIKUTI KEPPRES 80/2003
PENDAPATAN NON APBD/APBN DAPAT TIDAK DENGAN
KEPPRESPENGADAAN BARANG6
TIDAK BOLEH MELAKUKAN INVESTASI
BOLEH MELAKUKAN INVESTASIINVESTASI4
TIDAK BOLEH MENGHAPUS ASET (TETAP &TIDAK TETAP)
BOLEH MENGHAPUS ASET TIDAK TETAPPENGELOLAAN BARANG7
INVESTASI JANGKA PANJANG DENGAN PERSETUJUAN KDH
TIDAK BOLEH MELAKUKAN KERJASAMA
BOLEH MELAKUKAN KERJASAMAKERJASAMA5
FLEKSIBILITAS Lanjutan….
DITJEN BAKD
SKPD BLUDURAIAN
TIDAK ADA DEWAN PENGAWAS
ATURAN PENGGAJIAN PNS
DIMUNGKINKAN ADA DEWAN PENGAWAS (TERGANTUNG ASET
ATAU OMSET)
SESUAI TANGGUNGJAWAB DAN PROFESIONALISME
DEWAN PENGAWAS9
REMUNERASI10
DENGAN PERDA DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAHPENETAPAN TARIF11
Laporan tdr: Lap. Operasional, Neraca, Lap Arus Kas dan
CALK dan Lap. KinerjaTERDIRI DARI: Neraca, LRA,
dan CALKLAPORAN KEUANGAN12
FLEKSIBILITAS Lanjutan….
DITJEN BAKD
PRAKTEK BISNIS YANG
SEHAT
KENAPA SATUAN KERJA MENERAPKAN PPK-BLU?
PENGELOLAAN PENDAPATAN SECARA
LANGSUNG
MENGHINDARI PERATURAN YG BERLAKU UMUM
SALAH
BENAR SPIRIT BLUD
INGIN REMUNERASI
INGIN MENINGKATKAN KINERJA MANFAAT
INGIN MENINGKATKAN KINERJA
KEUANGAN
INGIN MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN
INGIN MENGEJAR FLEKSIBILITAS, ANTARA LAIN:
JADI BLUD........MUDAH BISA
JUGA SULIT!!!!
IMPLEMENTASINYA................
(SULIT???)
SUDAH SIAPKAH KITA .........???
UNTUK BERUBAH MEMBIASAKAN DIRI KERJA DENGAN:
1. FOKUS;2. DAPAT DIUKUR;3. DAPAT DICAPAI;
4. RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN;6. TEPAT WAKTU.
UNTUK: 1. BERUBAH POLA PIKIRNYA;
2. TRANSPARAN; DAN3. AKUNTABEL
DITJEN BAKD
DITJEN BAKD
BIO DATA
Nama: Ir. BEJO MULYONO. MMLPendidikan: SD, SMP, SMA – Yogyakarta
S1: Teknik Arsitektur UGMS2: Manajemen Lingkungan UNJ
Instansi: Ditjen BAKDTelp./FAX Kantor: 021.3500830
Hp. 0815 86 99 4058E-Mail: [email protected]