pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan …€¦ · 2. direktur advokasi dan...
TRANSCRIPT
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Penanganan Keadaan Darurat
COVID-19
Sabtu, 11 April 2020
data diri nama : yulianto prihhandoyo tempat/tgl lahir : purwokerto/31 juli 1971 alamat pekerjaan : gedung lkpp lt.3, kompleks rasuna epicentrum, jl. epicentrum tengah lot 11 b – kuningan, jakarta no. telepon : 021-29912450 ext. 0302 (kantor) 0812.801.0541 (hp) alamat email : [email protected]’ [email protected]’ pendidikan formal : s2 teknik sipil universitas indonesia riwayat pekerjaan 1. direktur advokasi pemerintah pusat lkpp, 2019 sd sekarang 2. direktur advokasi dan penyelesaian sanggah wil. I lkpp, 2016 sd 2019 3. kasubdit wilayah I timur lkpp, 2013-2016 4. kasubdit bimtek lkpp, 2010-2013 5. kasie advokasi lkpp, 2009-2010 6. kasie drainase dinas PU jakarta utara- pemprov dki jakarta, 2007-2008
nip. 19710731.1998.1.005 npwp.34,815.934.4-412.000
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2019.03 2020.02 2020.01 2019.12
Simple PowerPoint
Simple Presentation
Simple PowerPoint
PowerPoint Presentation
Simple PowerPoint
Simple Presentation
Simple PowerPoint
PowerPoint Presentation
Simple PowerPoint
Simple Presentation
Simple PowerPoint
Simple Presentation
Simple PowerPoint
PowerPoint Presentation
Simple PowerPoint
Simple Presentation
Simple PowerPoint
Simple Presentation
Simple PowerPoint
PowerPoint Presentation
Simple PowerPoint
Simple Presentation
"peningkatan langkah-
langkah ekstra dalam
penanganan pandemi
COVID19 di Indonesia"
15 Maret 2020
Indonesia #LawanKorona
01
02
03
04
Keputusan Ka BNPB 9A & 13A Th 2020
Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona di Indonesia
Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran, Serta PBJ Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Covid-19
Tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)
Permendagri 20/2020 Pecepatan Penanagan
Covid-19 di Pemda
SE 6 BPKP Tata Cara Reviu PBJ Covid-19
S-247/MK Penghentian PBJ DAK Fisik 2020
Inpres 4/2020
Keppres 9/2020
Keuangan & Reviu
05 SE Ka LKPP 3/2020 Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19
sesuai Perpres 16/18 & PerLKPP 13/18)
SE Ka LKPP 4/2020 Klarifikasi & Nego
Strategi Pengadaan
Dalam Penanganan
Keadaan Darurat
Upaya terbaik mencapai
tujuan pengadaan, dengan
optimalkan mitigasi risiko
yang memperhatikan aspek
regulasi, justifikasi, dan
data dukung/dokumentasi,
berlandaskan prinsip dan
etika pengadaan
Latar Belakang
Keadaan darurat berhubungan dengan
keselamatan manusia yang bersifat
sangat mendesak dan perlu ditangani
segera
Pedoman Pengadaan
Dalam Penangan
Pengadaan Darurat diatur
dalam PerLKPP 13/2018
Memerlukan mekanisme
pengadaan untuk mencapai
tujuan yang cepat dan memadai
dan tetap selaras dengan prinsip
pengadaan (Efektif, Transparan,
Akuntabel)
Strategi Penanggulangan Keadaan Darurat
satu kesatuan dengan a.l. UU No. 24/2007
Peanggulangan Bencana, PP 21/2008
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
Perpres 17 Tahun 2018
Dalam Perpes 16 Tahun 2018, Pengadaan
Dalam Keadaan Darurat diatur dalam Bab
VIII Pengadaan Khusus
UU 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana
Pasal 50
Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dan badan penanggulangan bencana daerah
mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik;
d. imigrasi, cukai, dan karantina;
e. perizinan;
f. pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
h. penyelamatan; dan
i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
Setiap orang tidak boleh dengan sengaja menghambat kemudahan akses (Sanksi Psl 76-78)
Your Text Here
Add Text Here
Status Keadaan Tertentu Darurat Covid-19 s.d. 29 Mei 2020
Your Text Here Your Text Here Your Text Here
Bunga Rampai Demand-Supply
APD Tenaga Medis
“APD yang diproduksi menggunakan bahan baku dalam negeri sejauh ini bisa digunakan untuk petugas medis yang tidak berhubungan langsung
dengan pasien yang sudah terpapar COVID-19”.
“APD yang diproduksi oleh UMKM tidak memenuhi standar kesehatan (yang ditetapkan) WHO dan Kemenkes. Itu berbahaya untuk dipakai
tenaga medis. Tidak mungkin kami membeli untuk diserahkan ke dokter”
“Pemerintah bersama para pakar tengah berupaya agar industri dalam negeri bisa memproduksi APD dengan bahan baku lokal yang sesuai
standar untuk para petugas medis yang berada di garda depan”.
“Bahan baku yang dikirim dari mereka (Korea Selatan), dibuat, dijahit di Indonesia, (lalu) setengah untuk Indonesia, setengah lagi tetap harus
dikembalikan. Kerjasama ini menguntungkan Indonesia karena menjadi lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku APD yang semakin hari
semakin langka pasokannya.”
www.antaranews.com, 8 April 2020
Harga Yang Wajar (pada situasi/kondisi “Yang Tidak Wajar”)
Pada prinsipnya, yang “paling tahu” harga produk/barang adalah Pihak Penyedia
(bukan PPK atau PA/KPA).
Dan, besaran suatu harga penawaran seyogyanya dapat “dijelaskan”.
Maka sambil berproses, Penyedia harus menyiapkan bukti analisa/struktur pembentuk
harga penawaran untuk dinilai rasionalitasnya pada saat diaudit.
SE 3/2020 LKPP, Penjelasan Atas Pelaksanaan PBJ
Penanganan Darurat Covid-19
Angka 1 Angka 2 Angka
3.a
Angka
3.b.
Barang
Angka
3.C
PK/JK/JK
Menteri, Pimpinan
Lembaga/Kepala
Daerah mengambil
langkah lebih lanjut
dalam rangka
Percepatan PBJ
Penanganan Darurat
Covid-19
PA/KPA menetapkan
kebutuhan
barang/jasa dalam
rangka penanganan
darurat Covid-19 dan
memerintahkan PPK
untuk melaksanakan
PBJ
PPK Menunjuk
Penyedia yang antara
lain pernah
menyediakan B/J
sejenis di instansi
pemerintah atau
sebagai Penyedia
Katalog, walaupun
harga belum
ditentukan
1. Menerbitkan Surat
Pesanan yang disetujui
oleh Penyedia
2. Meminta Penyedia
menyiapkan bukti
kewajaran harga barang
3. Pembayaran
berdasarkan barang
yang diterima. Dapat
dilakukan dengan uang
muka atau setelah
barang diterima (termin
atau seluruhnya)
3.d. Untuk pengadaan B/JL/PK diutamakan kontrak Harga Satuan 4. Pengadaan Darurat dapat dilaksanakan dengan Swakelola 5. Untuk memastikan harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit kepada APIP/BPKP 6. Para Pihak yang terlibat wajib mematuhi etika pengadaan
1. Menerbitkan SPPBJ dan SPMK
2. meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga
3. menandatangani kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
4. Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ/(SPMK). Dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya)
Penunjukan Langsung E-Purchasing Tender (Pasca- 1 file) PBJ dalam Penanagan Darurat
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultan
Barang
Undangan prakualifikasi; Pemesanan pada Katalog Elektronik;
Pengumuman Tender; Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Penerbitan Surat Pesanan
Penyampaian dan Evaluasi dokumen kualifikasi;
Calon Penyedia menanggapi pesanan;
Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
Pelaksanaan pekerjaan;
Pembuktian kualifikasi; Negosiasi teknis dan harga (untuk barang/jasa yang dapat dinegosiasi)
Pemberian penjelasan; Serah terima lapangan; Perhitungan hasil pekerjaan; dan
Penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi);
Kesepakatan pembelian barang/jasa; dan
Penyampaian dokumen penawaran;
Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
Serah terima hasil pekerjaan.
Pemberian penjelasan; Penerbitan Surat Pesanan. Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi;
Pelaksanaan pekerjaan;
Penyampaian dan Pembukaan dokumen penawaran;
Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
Perhitungan hasil pekerjaan; dan
Evaluasi dokumen penawaran; Pembuktian kualifikasi; Serah terima hasil pekerjaan.
Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
Penetapan dan pengumuman pemenang;
Penetapan dan pengumuman. Masa sanggah;
Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi; dan
Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK
PBJ Terdampak Keadaan Darurat
(Non Penanganan Covid-19)
Pengadaan Terdampak
Pra Kontrak
Pasal 55 Pepres 1618.
Pasal 7.15-7.16 PelrLKPP 9/2018
PermenPU 7/2019
Kontrak para pihak
Keadaan kahar
SE LKPP No 4/2020,
Referensi: Inmen PU Nomor 6/2020
a.l. Pembuktian Kualifikasi,
Klarifikasi & Negoisasi
Perencanan-
Pemilihan
Pelaksanaan Kontrak-
Serah Terima
Pasca
Kontrak
Solusi pada Pra-Kontrak
dalam Keadaan Darurat Covid-19
Terkait dengan proses pemilihan/tender
pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan
saat ini tetap berjalan seperti biasa dengan
penyesuaian proses dalam pembuktian
kualifikasi/klarifikasi/negosiasi seperti SE
LKPP 4/2020.
Masa Pemilihan
- Dalam hal telah ditunjuk Pemenang dan
Penyedia meminta perubahan nilai kontrak,
maka PPK harap mempertimbangkan
ketersediaan anggaran
- Dalam hal PPK tidak meyakini bahwa
pelaksanaan kontrak dapat dilanjutkan oleh
Pemenang, maka Proses Pemilihan yang
telah berjalan dapat dinyatakan batal dan
Penyedia tidak dikenakan sanksi
- Dalam hal Penyedia menyatakan tidak
sanggup melaksanakan pekerjaannya,
maka Penyedia dapat mengundurkan diri
tanpa dikenai sanksi
Telah ditunjuk Pemenang Terhadap pengadaan barang/jasa yang
sedang dalam proses perencanaan dan/atau
persiapan pemilihan, dapat menggunakan
harga yang ada di pasar saat ini. Namun
apabila pengadaan tersebut nilai urgensinya
tidak tinggi, lebih baik ditunda terlebih dahulu
karena dikhawatirkan harga saat ini yang
sedang melambung sehingga melebihi pagu.
Masa Perencanaan/Persiapan
Pemilihan
Perhatikan ketersediaan
anggaran karena refocusing
penanagan Covid-19
Perhatikan perintah MenKeu
terkait Pemilihan dari DAK
Fisik Non Kesehatan dan
Pendidikan
Solusi pada Pra-Kontrak
dalam Keadaan Darurat Covid-19
Solusi Kontrak dalam Keadaan Darurat Covid-19
Solusi Kontrak dalam Keadaan Darurat Covid-19
Kontrak sedang berjalan? - Kontrak dihentikan secara permanen
- Kontrak dihentikan sementara
- Kontrak dilanjutkan Kontrak dihentikan secara permanen
- Dilakukan perhitungan bersama hasil
pekerjaan atau audit sebelum pekerjaan
dibayarkan;
- Penyedia tidak dikenakan sanksi atas
pemberhentian kontrak.
Kontrak dihentikan sementara
- Pelaksanaan kontrak diadendum untuk
dihentikan sementara;
- Dilakukan adendum perubahan waktu
pelaksanaan setelah keadaan kondusif
dengan perpanjangan waktu sesuai, hak
dan kewajiban selama dihentikan.
- Dapat lintas TA
- Jaminan pelaksanaan diperpanjang
Kontrak dilanjutkan
- Dilakukan perubahan kontrak sepanjang tersedia anggaran;
- PPK melakukan permintaan/perintah tertulis pada Penyedia untuk
melanjutkan.
- PPK berhak untuk mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai
yang telah dikeluarkan dalam masa kahar
FAQ PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19
Catatan/Koreksi FAQ No. 6: Jaminan Uang Muka dimaksud dapat diserahkan dalam bentuk/berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ).
Yakni, pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak.
Sama Persepsi
BERITA ACARA KESEPAKATAN
RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENANGANAN COVID - 19
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
Pada hari ini Selasa, Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Vikon
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah dilaksanakan rapat koordinasi melalui telekonference
dengan menggunakan aplikasi zoom dengan dihadiri oleh :
1. Sudarwidadi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
2. ST Irmendes., SE., AK selaku Sekretaris Inspektur Daerah pada Inspektorat Provinsi
Kepulauan Riau;
3. Ichsan Fuady selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Riau;
4. M Aris Supriyanto selaku Direktur Advokasi Pemerintah Daerah pada Lembaga Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
Para pihak telah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka menyikapi penetapan status
tanggap darurat bencana non alam wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
yang belaku selama 72 (tujuh puluh dua) hari sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Non Alam Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau.
Menimbang bahwa penanganan COVID-19 diwilayah Kepulauan Riau perlu dilakukan
dengan cepat, tepat, fokus dan sinergi, bersama ini kami bersepakat untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Proses pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat harus berpedoman pada Peraturan
LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat dan
Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Apabila terdapat kemahalan harga dalam pengadaan barang dan jasa tidak serta merta
dipandang sebagai perbuatan tindak pidana korupsi apabila tidak terdapat kerugian negara
yang nyata dari akibat niat jahat (mens rea), pegawai negeri/penyelenggara negara tidak
mendapatkan keuntungan dan kepentingan umum terlayani;
3. Apabila terdapat penyimpangan prosedur yang dilakukan dalam pengadaan barang jasa tidak
serta merta dipandang sebagai suatu perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan penyedia
barang/jasa tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan kecuali apabila penyimpangan
tersebut dilakukan dengan niat jahat (mens rea).
Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi pedoman
dalam menindaklanjuti laporan pengaduan yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
dan Pemeriksaan laporan keuangan oleh Perwakilan BPKP Kepulauan Riau terkait dengan
pengadaan barang/jasa pada masa tanggap darurat di Provinsi Kepulauan Riau.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
Sudarwidadi
Sekretaris Inspektur Daerah pada Inspektorat
Provinsi Kepulauan Riau
ST Irmendes., SE., AK
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Riau;
Ichsan Fuady
Direktur Advokasi Pemerintah Daerah pada
Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
M Aris Supriyanto
Terimakasih
Keselamatan Masyarakat adalah
Hukum Tertinggi