pedoman umum penyusunan rencana pengembangan · pdf filekegiatan pembangunan di wilayah...
TRANSCRIPT
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
i
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Pedoman Umum
Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
i
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kata Pengantar
Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai potensi dampak
kerusakan habitat, perubahan pada proses alami ekosistem, dan pencemaran. Disisi lain, juga
terjadi berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan pembangunan, kelembagaan, dan
tingkatan pemerintahan. Pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik, tanpa pedoman
dan mitigasi lingkungan yang tepat, akan menghasilkan permasalahan dan konflik. Oleh karena
itu keterpaduan perlu dilakukan untuk mengompromikan kepentingan antar sektor, tingkatan
pemerintahan, ruang darat dan laut, ilmu dan pengelolaan, serta internasional.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu
adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam untuk
melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Hal tersebut dalat
dilakukan mulai dengan lingkup wilayah terkecil, yaitu desa yang tertuang dalam Rencana
Pengembangan Desa Pesisir.
Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana
pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Pedoman ini mencoba memberikan panduan dalam penyusunan rencana pengembangan desa
pesisir yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah desa pesisir yang tangguh.
Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, kami ucapkan
terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kritik dan saran dari semua pihak demi
penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan.
Jakarta, Februari 2011
Tim Penyusun
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
ii
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Daftar Isi
Kata Pengantar ................................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 1
1.2. Tujuan .................................................................................................................... 2
1.3. Landasan Hukum ..................................................................................................... 2
1.4. Ruang Lingkup Pedoman .......................................................................................... 3
1.5. Sistematika Pedoman ............................................................................................... 4
BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ............................ 5
2.1. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPDP. ........................................................................ 6
2.1.1. Persiapan .......................................................................................................... 6
2.1.2. Pengkajian Keadaan Desa ................................................................................... 6
2.1.3. Penyusunan Rancangan RPDP ............................................................................. 7
2.2. Pembahasan Rancangan RPDP .................................................................................. 9
2.2.1. Forum Pembahasan ............................................................................................ 9
2.2.2. Peserta ............................................................................................................. 9
2.2.3. Fasilitator .........................................................................................................10
2.2.4. Proses Pembahasan ..........................................................................................10
2.2.5. Hasil ................................................................................................................10
2.3. Penetapan Rancangan RPDP .................................................................................10
2.3.1. Forum Penetapan ..............................................................................................10
2.3.2. Peserta Rapat ...................................................................................................11
2.3.3. Sifat Rapat .......................................................................................................11
2.3.4. Penetapan Pengesahan......................................................................................11
2.3.5. Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan ....................................................11
BAB III PENGENDALIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR PESISIR .................13
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR ................15
BAB V PENUTUP ...............................................................................................................16
LAMPIRAN ........................................................................................................................17
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
1
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Desa Pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat
kemiskinan masyarakat pesisir; pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai
angka 7,8 juta jiwa (BPS, 2010); (2) tingginya kerusakan sumberdaya alam pesisir; (3)
rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4)
rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok
ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan
perubahan iklim yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir, terutama di wilayah pesisir pulau-
pulau kecil.
Atas dasar realitas di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – KKP RI –
menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu menjadi penghela kemajuan desa-desa pesisir di
Indonesia, yakni melalui kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (selanjutnya disingkat
PDPT). Kegiatan PDPT ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
PDPT mempunyai makna strategis, yaitu: pertama, wujud implementasi konkrit dari 11 prioritas
nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011-2014. PDPT merupakan implementasi
kebijakan Presiden terkait peningkatan dan perluasan program pro-rakyat; dan kedua, PDPT
merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata desa pesisir dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) menghasilkan keluaran (output) yang dapat memberikan
manfaat riil bagi masyarakat pesisir, dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan
masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan
masalah secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan.
PDPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya
pesisir.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
2
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kegiatan perencanaan dan pengembangan desa pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga
tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan desa yang antara
lain disusun berdasarkan profil desa yang memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun
dengan uraian waktu tiap tahunnya; Tahapan kedua, pelaksanaan program menghasilkan
kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan desa di lokasi kegiatan serta peningkatan
kapasitas kelembagaan dan masyarakat; dan Tahapan ketiga, pelaksanaan program
menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para pemangku kepentingan
(stakeholders).
Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana
pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Dalam proses penyusunannya, rencana pengembangan desa juga mendapat arahan dari Tim
Teknis Pengendali Daerah, yang turut serta memverifikasi terhadap isi rencana
pengembangan desa.
1.2. Tujuan
Tujuan Rencana Pengembangan Desa Pesisir adalah:
1. Mewujudkan perencanaan pengembangan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi
desa;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan;
1.3. Landasan Hukum
1.3.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1.3.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
3
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1.3.3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
1.3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
1.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
1.3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
1.3.7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
1.3.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan
Desa.
1.4. Ruang Lingkup Pedoman
Secara umum ruang lingkup Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
meliputi metode pelaksanaan, proses pelaksanaan, hasil dokumen dan mekanisme pelaksanaan.
Lingkup dari metode pelaksanaan mencakup:
1. Prinsip-prinsip perencanaan, meliputi penerapan konsep bina manusia, bina usaha, bina
kelembagaan, bina lingkungan dan bina siaga bencana serta keterkaitan wilayah
kecamatan.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
4
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2. Kerangka pikir perencanaan, meliputi kegiatan penyusunan rencana pengembangan desa
mulai dari persiapan, pelaksanaan penyusunan sampai dengan penetapan, pengendalian
serta evaluasi program.
3. Metode penyusunan meliputi metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode
penyusunan rencana.
Lingkup dari proses pelaksanaan pengembangan desa pesisir meliputi, sosial budaya, ekonomi,
sumberdaya alam dan lingkungan, infrastruktur, bencana dan perubahan iklim, dan
kelembagaan.
Lingkup dari hasil pedoman adalah tersusunnya dokumen rencana pengembangan desa pesisir
yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
1.5. Sistematika Pedoman
Pedoman penyusunan rencana pengembangan desa pesisir disusun dengan sistematika sebagai
berikut
BAB I Pendahuluan
Pada bagian pendahuluan menguraikan Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Ruang
Lingkup Pedoman dan Sistematika Pedoman.
BAB II Tahapan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa
Pada bab ini menguraikan tahapan-tahapan serta kegiatan dalam rangka penyusunan
rencana pengembangan desa.
BAB III Pengendalian Penyusunan Rencana Pengembangan Desa
Pada bab ini menguraikan prinsip pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan
pengembangan desa.
BAB IV Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Desa
Pada bagian ini menguraikan tentang prinsip evaluasi pelaksanaan penyusunan
rencana pengembangan desa.
BAB V Penutup
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
5
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA
PENGEMBANGAN DESA PESISIR
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, wajib disusun Rencana Pengembangan
Desa Pesisir (RPDP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Desa, dimana terdapat sinkronisasi dan sinergitas. Dokumen rencana
pengembangan desa pesisir dibuat selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengembangan desa. Rencana
Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) ditetapkan dengan Peraturan Desa (lihat Lampiran 1).
Perencanaan pengembangan desa pesisir disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa
sesuai dengan kewenangannya.
Dalam menyusun perencanaan pengembangan desa pesisir wajib melibatkan kelembagaan
masyarakat desa serta tokoh masyarakat.
Tahapan Penyusunan RPDP:
(1) Penyusunan RPDP disusun melalui Musrenbangdes
(2) Musrenbang desa terdiri atas musrenbang desa jangka menengah
(3) Musrenbang desa jangka menengah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
rangka penyusunan rencana pengembangan desa untuk jangka waktu pelaksanaan
program.
Penyusunan RPDP dilakukan melalui urutan kegiatan :
(1) penyusunan rancangan RPDP;
(2) musyawarah perencanaan pengembangan jangka menengah ;
(3) penetapan oleh Kepala Desa Bersama BPD atau penetapan dengan Keputusan Kepala Desa
sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Proses pelaksanaan penyusunan rancangan RPDP adalah sebagai berikut :
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
6
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2.1. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPDP.
2.1.1. Persiapan
Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah:
1) Pembentukan Tim Penyusun RPDP ;
2) Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPDP;
3) Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa ;
4) Mengundang peserta musrenbang desa ;
5) Menyiapkan sarana,alat dan kegiatan penyusunan RPDP.
2.1.2. Pengkajian Keadaan Desa
A. Pengertian
Pengkajian Keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan
masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait,yang menggambarkan secara jelas
dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.
B. Tujuan
Kegitan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat.
1) Potensi desa.
2) Permasalahan yang dihadapi.
3) Kebutuhan masyarakat.
C. Fasilitator
Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPM dan LPMD.
D. Pendekatan dan Metode
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD
(Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa).
E. Proses dan Alat Kaji
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
7
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan untuk mengenali potensi, masalah dan
kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dokumen profil desa;
2) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan pengelompokan potensi dan
masalah sebagaimana Format A pada Lampiran 2 dan penentuan peringkat masalah
sebagaimana Format B pada Lampiran 3 Pedoman Umum ini ;
3) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan
Masalah sebagaimana Format C pada Lampiran 4 Pedoman Umum ini ;
4) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan penentuan peringkat tindakan
sebagaimana Format D pada Lampiran 5 Pedoman Umum ini.
F. Waktu Pelaksanaan
Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa yang bersangkutan.
G. Hasil
Hasil dari Kegiatan ini merupakan penggabungan dari proses pengkajian keadaan di tingkat
kelompok atau dukuh adalah :
1) Data Potensi Desa ;
2) Data Permasalahan ;
3) Data Kebutuhan Peringkat Tindakan.
2.1.3. Penyusunan Rancangan RPDP
A. Rancangan RPDP
Rancangan RPDP dimaksud terdiri dari (1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan
(2) Rencana kegiatan Pembangunan Desa.
B. Sistematika / Tata Susun
Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa disusun sesuai sistematika / tata susun
sebagaimana Lampiran 1 dengan lampiran Format A sampai dengan Format G Petunjuk Teknis
ini.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
8
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
C. Perumusan Rencana Kebijakan Pembangunan Desa
1) Rencana kegiatan Kebijakan Pembangunan Desa disusun sesuai table rencana
sebagaimana pada Format H ;
2) Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan “urusan” ;
3) Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan ;
4) Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup
masyarakat/indek pembangunan manusia,mencakup bidang dan kegiatan (1) Sosial-
budaya;
5) Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi
setempat, mencakup (1) Pertanian, (2) Kehutanan, (3) Pertambangan, (4) Pariwisata, (5)
Kelautan ;
6) Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas mudah dimengerti
;
7) Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur dapat dapat diterima realistis dan jelas
kerangka waktunya.
D. Rapat Penyusunan
1) Penyusunan Rencana RPDP dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun ;
2) Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua, seorang
Wakil Ketua dan seorang Sekretaris ;
3) Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena jabatan adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim
Penyusun ;
4) Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh angota Tim Penyusun secara demokratis ;
5) Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas ;
6) Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun ;
7) Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPDP yang
lengkap dan layak ;
8) Rapat dimaksud dipilih menjadi (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat komisi;
9) Rapat Pleno
• Rapat pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijkan Pembangunan
Desa dan membahas hasil Rapat Komisi.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
9
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
• Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun
10) Rapat Komisi
• Rapat komisi dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan pembangunan
desa.
• Pembentukan komisi dimaksud memperhatikan “Urusan“ dan disesuaikan dengan jumlah
angota Tim dan kebutuhan.
• Rapat komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi.
• Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
11) Waktu Penyusunan
Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Desa sampai dengan
sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPDP.
E. Hasil
Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (awal) RPDP.
2.2. Pembahasan Rancangan RPDP
2.2.1. Forum Pembahasan
a. Rancangan (awal) RPDP dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa ;
b. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang desa yang diselenggarakan khusus, 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun, untuk membahas rancangan (Awal RPDP).
2.2.2. Peserta
a. Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa dimaksud adalah:
- Tim Penyusun
- Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas dan LSM
- Wakil kelompok Perempuan
- Wakil masyarakat miskin
- Pengurus lembaga kemasyarakatan desa
b. Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
10
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2.2.3. Fasilitator
Proses pembahasan rancangan RPDP difasilitasi oleh Tim fasilitator yang terdiri dari KPM dan
LPMD.
2.2.4. Proses Pembahasan
Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut :
a. Pembukaan dan pengarahan oleh Camat ;
b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPDP oleh Kepala Desa ;
c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPDP oleh Tim Penyusun;
d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa ;
e. Tanggapan balik Kepala Desa/Tim Penyusun ;
f. Pembahasan oleh peserta
- Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
- Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
- Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari seorang
ketua dan seorang sekretaris.
- Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
g. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPDP oleh Kepala Desa.
i. Penutupan oleh Kepala Desa.
2.2.5. Hasil
Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (akhir) RPDP.
2.3. Penetapan Rancangan RPDP
2.3.1. Forum Penetapan
a. Rancangan (akhir) RPDP ditetapkan dalam Forum BPD yang diselenggarakan oleh dan
sesuai Peraturan Tata tertib BPD ;
b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
11
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2.3.2. Peserta Rapat
Peserta Rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPDP adalah :
• Semua anggota BPD
• Kepala Desa
• Sekretaris Desa
• Perangkat Desa
• Anggota LPMD
• Anggota Tim Penyusun Rancangan RPDP
2.3.3. Sifat Rapat
Rapat BPD untuk penetapan Peraturan Desa tentang RPDP bersifat terbuka untuk umum.
2.3.4. Penetapan Pengesahan
Rancangan (ahkir) RPDP ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa.
2.3.5. Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan
A. Pengajuan Rancangan Peraturan Desa
Kepala desa Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPDP kepada BPD, paling
lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (awal)
RPDP.
B. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD
1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa dimaksud
diterima, BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Peraturan
Desa tentang RPDP
2) Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah
Rancangan Peraturan Desa tentang RPDP diterima.
C. Proses Rapat Penetapan
1) Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat
2) Penyampaian Nota Pengantar rancangan Peraturan Desa tentang RPDP oleh Kepala Desa
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
12
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3) Tanggapan Anggota BPD
4) Jawaban Kepala Desa
5) Pengambilan Keputusan / Penetapan Peraturan Desa tentang RPDP
6) Penandatanganan naskah persetujuan bersama terhadap Peraturan Desa tentang RPDP
oleh Kepala Desa dan Ketua BPD
D. Hasil
Peraturan Desa tentang RPDP
Secara rinci Peraturan Desa tentang RPDP sebagaimana Lampiran 1 Pedoman Umum ini.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
13
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BAB III PENGENDALIAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DESA PESISIR PESISIR
Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pengembangan desa pesisir pesisir
dilaksanakan oleh Dinas KP Kabupaten/Kota. Dinas KP Kabupaten/Kota dapat membentuk tim
monitoring dan evaluasi dan/ atau melimpahkan kepada Unit Kerja Teknis.
Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud meliputi:
a. pemberian pedoman dan standar yang lebih rinci dalam pelaksanaan perencanaan
pengembangan desa pesisir pesisir;
b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan perencanaan
pengembangan desa pesisir;
c. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir.
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang
dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan
program.
Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbu dalam pelaksanaan
kegiatan.
Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh
berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan.
Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa
pesisir, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi:
a. Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam
pemantauan dan pengawasan dari mulai tahap persiapan sampai dengan penetapan
Rencana Pengembangan Desa pesisir.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
14
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
b. Pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang
dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan
Desa pesisir dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.
c. Pemantauan dan pengawasan oleh Tim, dilakukan secara berjenjang dan lintas jenjang
terhadap masing-masing komponen.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
15
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DESA PESISIR
Hasil pengendalian digunakan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya oleh Pemerintah Desa
dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir.
1. Pada setiap tahapan proses penyusunan mulai dari persiapan sampai dengan penetapan
rencana pengembangan akan diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penilaian
terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai.
2. Evaluasi akan dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan penilaian
kinerja Tim Pemberdayaan maupun Pendamping.
3. Lingkup evaluasi secara umum meliputi :
(1) kinerja Tim Pemberdayaan Desa,
(2) kinerja Pendamping
(3) Kinerja Kelompok penerima manfaat
4. Variabel atau indikator evaluasi/penilaian meliputi :
(1) Ketertiban administrasi;
(2) Ketaatan kepada ketentuan
(3) Capaian tujuan dan sasaran kegiatan.
5. Hasil evaluasi dan penilaian selanjutnya akan dijadikan dasar bagi keberlanjutan program
pengembangan desa pesisir, termasuk penentuan besaran serta alokasi masing-masing
desa pesisir.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
16
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BAB V PENUTUP
Pedoman umum ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait dalam Penyusunan
Rencana Pengembangan Desa Pesisir. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kerjasama dan
komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Diharapkan dengan adanya
pendampingan, pengawasan dan pembinaan dari Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota
dapat meningkatkan pengembangan desa pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan kualitas lingkungan hidup desa pesisir.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
17
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
LAMPIRAN
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
1
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
LAMPIRAN 1
ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP)
Masukan
Proses Hasil Keluaran (Outcome
Penentuan Peringkat tindakan
Pengkajian tindakan
pemecahan
masalah
Penentuan Peringkat Masalah
Pengelom-pokan
masalah
Daftar masalah
dan potensi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
Rencana Pengelolaan, Rencana Aksi Kabupaten/Kota, Rencana
Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Daerah
Pengurangan Risiko Bencana Kab./Kota
Profil Desa Pesisir dan rencana masyarakat desa
hasil PRA & FGD, termasuk Rencana Pengurangan Risiko
Bencana
Perencanaan Pembangunan
Desa yang dibiayai swadaya masyarakat dan
pihak ketiga
Perencanaan Pembangunan Desa yang ada
dananya
Agenda paduan kegiatan swadaya
dan dana yang sudah ada (TP)
RPDP (5 tahunan)
Peningkatan usulan kegiatan pembangunan
Peningkatan usulan kegiatan pembangunan
RKP Desa (1 tahunan)
Berita Acara Musrenbang Desa
Peraturan desa tentang RPDP
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di
Desa
Keputusan Kepala Desa tentang
RKP-Desa
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
2
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
LAMPIRAN 2
Format A
DAFTAR POTENSI DAN MASALAH DARI PROFIL DESA
No Potensi Masalah
1
2
3
4
5
6
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
3
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
LAMPIRAN 3
Format B
PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
No Masalah
Dirasakan
oleh orang
banyak
Sangat
Menghambat
peningkatan
pendapatan
Sering
terjadi
Tersedia
potensi
memecahkan
masala
Jumlah
nilai
Urutan
peringkat
1
2
3
4
5
6
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
4
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
LAMPIRAN 4
Format C
PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
No Masalah Penyebab Potensi Alternatif Tindakan
Pemecahan Masalah
Tindakan yang
layak
1
2
3
4
5
6
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
5
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
LAMPIRAN 5
Format D
PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN
No Tindakan yang layak Pemenuhan
kebutuhan
orang banyak
Dukungan
Peningkatan
pendapatan
masyarakat
Dukungan
Potensi
Jumlah nilai Urutan
peringkat
1
2
3
4
5
6
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
6
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
LAMPIRAN 6
Perencanaan Pembangunan Desa
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
No
Program
Kegiatan
Tujuan
Kegiatan
Lokasi
(RW/RT,
Kampung,
Dusun)
Sasaran Target
Sifat Waktu Pelaksanaan Biaya
Keteranga
n B L R P 2012 2013 2014 2015 2016 Rp Sumber
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
7
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
LAMPIRAN 6
PETUNJUK PENGISIAN
Kolom 1, cukup jelas.
1) Kolom 2, diisi dengan jenis-jenis kegiatan bidang-bidang usaha, sosial budaya, sarana prasarana dan usaha ekonomi produktif, sarana
prasarana siaga bencana/perubahan iklim, dan lain-lain.
2) Kolom 3, diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : bidang sarana prasarana yaitu kegiatan
pembangunan jalan Desa, RT/RW dan lain-lain.
3) Kolom 4, diisi lokasi pelaksanaan program kegiatan tersebut.
4) Kolom 5, diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya : penyuluh, petani pemakai air, pedagang, PKK, dan lain-lain.
5) Kolom 6, diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
6) Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan.
7) Kolom 11, diisi waktu pelaksanaan (tahun 2012 sampai dengan 2016).
8) Kolom (12, 13) diisi jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya, misalnya dari : swadaya, mitra kerja Desa.
9) Kolom 14, cukup jelas.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
8
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
LAMPIRAN 7
Peringkat Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RPJM Desa Tahun 20xx s/d 20xx
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
No MASALAH
Kriteria dan Nilai Pembobotan Jumlah
Nilai
Uraian
Peringkat
Keterangan Dirasakan
oleh orang
banyak
Sangat
Parah
Menghamba
t
Peningkatan
Pendapatan
Sering
terjadi
Kriteria
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
9
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
LAMPIRAN 8
T I M P E N Y U S U N
RENCANA PENGEMBANGAN DESA
Desa …….. Kecamatan ……….. Kabupaten………
NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN
1. Kades 1.
2. Sekdes 2.
3. Ketua BPD 3.
4. Sekretaris BPD 4.
5. LPMD 5.
6. Tokoh masyarakat 6
7. … 7.
8. …. 8
9. …. 9.
10. …. 10.
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir
1
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Catatan :