pedoman pengadaan barang dan jasa 2020 ratifikasi … · 2021. 2. 8. · untuk penggunaan sistem...
TRANSCRIPT
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
RATIFIKASI SK DIREKSI IPCNOMOR HK.01/8/6/1/ADP/UT/PI.II-2020 TANGGAL 8 JUNI 2020TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
LATAR BELAKANG
1PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
SK DIREKSI IPCNo HK.01/8/6/1/ADP/UT/PI.II-2020 Tanggal 8 JUNI 2020tentang Pedoman PBJ di IPCDan Keputusan RUPS 13 Juli 2020 RUPS PT PPI tgl 13 Juli 2020,
Direksi wajib menyesuaikanPedoman Pengadaan
Barang dan Jasa di LingkunganPT PPI secara mutatis
mutandis dengan beberapa penyesuaian
DASAR PERTIMBANGAN Untuk penggunaan sistem e-procurement yang terintegrasi membutuhkan SK yang terintegrasi pula antara pusat dan anper
KERANGKA PEDOMAN PBJ
PEDOMAN PBJ 2019
SKD. Pedoman PBJ terdiri dari:1. Pedoman Umum2. Petunjuk Teknis
DRAFT PEDOMAN PBJ 2020
SKD. Pedoman Umum PBJBuku I Juknis Tatacara PBJBuku II Juknis Standar Dokumen
Pemilihan (SDP)Buku III Juknis PBJ ElektronikBuku IV Juknis eCatalogueBuku V Juknis Contract Manegemet
System (CMS)
2 2PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
DASAR PERTIMBANGAN Petunjuk Teknis satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Pedoman Umum
DEFINISI ANAK PERUSAHAAN
PEDOMAN PBJ 2019
Anak Perusahaan BUMN yaitusaham minimum :• 50 % dimiliki oleh BUMN; atau• Patungan jumlah gabungan
kepemilikan saham BUMN minimum 90%.
PEDOMAN PBJ 2020
Anak Perusahaan BUMN yaitusaham minimum :• > 50% dimiliki oleh PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero);
• > 50% dimiliki oleh BUMN lain; atau
• Patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%.
3 3PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
DASAR PERUBAHANPermen BUMN Tahun 2019
PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DI KECUALIKAN (1)
• Penggalangan modal Perusahaan;• Executive Search Services;• Pembelian/pengadaan lahan;• Kemitraan (business to business partnership);• Penasihat Ahli;• Jasa Pengurusan Dokumen Legalitas Perusahaan;• Jasa Pendampingan/Bantuan Hukum/Konsultan Hukum/Penasihat
Hukum/Advokasi/Penerbitan Pendapat Hukum/Notaris/PPAT;• Jasa logistik dan pengiriman barang, jasa kepabeanan, akomodasi dan
transportasi yang memiliki daftar harga yang dapat diakses oleh publik;• Sewa lahan;• Jasa dari organisasi nirlaba (non profit);• Jasa advertising melalui media massa, sponsorship, bantuan sosial, media
promosi dan exhibition;• Jasa asesmen dan rekruitmen pegawai;• Layanan umum termasuk namun tidak terbatas pada ATK, katering, jasa
pengarsipan dokumen, jasa telekomunikasi, sewa mesin fotokopi;• Pelayanan kesehatan;• Asuransi purna jabatan bagi direksi;• Jasa penyediaan transportasi, akomodasi dan/atau MICE;
PEDOMAN PBJ 2019
• Jasa Penggalangan modal Perusahaan, • Lembaga/institusi penyelenggara seleksi dan
rekrutmen serta asesmen kompetensi sumber dayamanusia;
• Penasihat Ahli, Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum (BLU) dan Perguruan Tinggi;
• Pendidikan dan pelatihan yang programnya dilaksanakan bagi umum (public training)
• Barang seni, antik, dan/atau pengadaan barang lainnya yang proses Pemilihan Penyedianya dilakukan oleh lembaga lain;
• Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif resmi pemerintah
PEDOMAN PBJ 2020
4 4PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
DASAR PERUBAHAN Penyesuaian dengan kebutuhan perusahaan, dinilai lebih efektif jika dikecualikan
PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DI KECUALIKAN (2)
• Jasa pemeliharaan fasilitas gedung Perusahaan;• Event Organizer;• Asuransi D&O (Director & Officer Liability);• Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium,
layanan keahlian, praktik pemasaran dan kode etik telah ditetapkan olehperkumpulan profesinya;
• Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luaskepada masyarakat;
• Pendidikan dan pelatihan yang programnya dilaksanakan bagi umum(public training) oleh pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
• Barang seni, antik, dan/atau pengadaan barang lainnya yang proses pelelangannya dilakukan oleh lembaga lain;
• Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
• Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tarif resmi pemerintah yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
• Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturanperundang-undangan lainnya.
PEDOMAN PBJ 2019 PEDOMAN PBJ 2020
4 5DRAFT PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
PRINSIP PBJ
Efisien,
Efektif,
Kompetitif,
Transparan,
Adil dan wajar,
Akuntabel,
Efisien,
Efektif,
Kompetitif,
Transparan,
Adil dan wajar,
Terbuka,
Akuntabel,
PEDOMAN PBJ 2019 PEDOMAN PBJ 2020
5
DASAR PERUBAHAN Permen BUMN Tahun 2019
6PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
PEDOMAN PBJ 2019Tidak diatur besaran preferensi harga“Pengguna dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
PEDOMAN PBJ 2020PBJ mengutamakan produk dalam negeridengan Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN) lebih besar atau sama dengan 25%.
6 7PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
DASAR PERUBAHAN Permen BUMN Tahun 2019
PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI & PREFERENSI HARGA
PENYELENGGARA
PELAKU USAHA
• Pelaku Usaha mengikuti proses Pemilihan Penyedia harus terdaftar pada Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) dan berstatus Activated dalamVendor Management System (VMS).
• Pelaku Usaha dapat melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan lain dalam mengikuti proses Pemilihan Penyedia.
7
• Unit Penyelenggara Pengadaan;
• Panitia Pengadaan;
• Pejabat Pengguna; atau
• Lembaga Profesional.
• Divisi atau Unit yang menyelenggarakan
pengadaan barang dan jasa;
• Tim Ad Hoc; atau
• Lembaga Profesional.
PEDOMAN PBJ 2019 PEDOMAN PBJ 2020
8PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
LEMBAGA PROFESIONAL
8 9PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
1. Perusahaan dapat menggunakan Lembaga Profesional untukmelakukan Proses Pemilihan Penyedia.
2. Wewenang Penetapan Pemenang sesuai dengan Pedoman PBJ 2020.
3. Ketentuan proses Pemilihan Penyedia dilaksanakan sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam peraturan khusus padaLembaga Profesional tersebut, atau Surat Keputusan Direksiini apabila tidak ada ketentuan khusus pada LembagaProfesional tersebut.
4. Pemilihan lembaga Profesional melalui penunjukan langsungoleh Penyelenggara.
8
PEN
YU
SUN
AN
D
OK
UM
EN H
PS/
OE 1. RAB, khusus Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan K3L ditambahkan rincian perkiraan biaya K3L.
2. Memperhitungkan keuntungan yang wajar, biaya tidak langsung dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).3. Tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh).4. Direktur Pengguna dapat dibantu oleh konsultan untuk menyusun Dokumen Teknis dan HPS/OE dalam hal nilai pekerjaan:
a. Nilai pekerjaan di atas Rp25.000.000.000;b. Nilai pekerjaan s.d. Rp 25.000.000.000 yang pekerjaannya adalah Pekerjaan Kompleks, atau bila dibutuhkan bantuan
konsultan dengan persetujuan Direktur Penguna dan dilengkapi justifikasi.
PB
J B
ERSI
FAT
SUB
STA
NSI
AL
Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris proses dan hasil PBJ bersifat substansial (tidak rutin) dengankriteria :
• PBJ yang terkait dengan penugasan Pemerintah untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN);• PBJ untuk kepentingan peningkatan pelayanan operasional yang berdampak langsung atau
menggunakan anggaran investasi dengan nilai di atas Rp25 Miliar
PR
OV
ISIO
NA
L SU
M
Provisional Sum digunakan di dalam rincian HPS karena tidak semua pekerjaan dapat dipastikankuantitasnya. Ketidakpastian kuantitas ini dikarenakan beberapa hal diantaranya:
1. Desain detail belum tersedia; 2. Terhambat oleh kondisi lapangan dan lain-lain (antara lain pekerjaan galian,
pengerukan, pemancangan, pekerjaan teknologi informasi).
8 10PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
RUANG LINGKUP TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA PBJ
19 11PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
InisiasiPengadaan B/J
NodinPermohonan
Proses Pemilihan Penyedia
Serah TerimaPekerjaan
PerikatanKontrak
Penyelenggarabersama dengan
Pengguna
Pengguna
PelaksanaanKontrak
Pengguna
PenyusunanDokumen Permohonan
• Dokumen HPS/OE: SPPP/SPPB/PR, HPS/OE + Referensi Harga, & Rincian Perkiaraan Biaya K3L (khusus Pek.
Konstruksi & Jasa Lainnya dengan K3L)• Dokumen Teknis RKS Teknis/KAK/TOR, Gambar, Kriteria Evaluasi Teknis, Justifikasi (bila diperlukan), & Dokumen Hazard & Risk Assesment K3L
(khusus Pek. Kontruksi & Jasa Lainnya biladiperlukan)
• RP3• SDP• Undangan• Penjelasan• Evaluasi• Klarifikasi & Nego• Usulan Pemenang• Penetapan
• BAMK• BA PROGRESS• BA PEMBAYARAN• BAST
Pengajuan PBJ
Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia
Penetapan Pemenang/
Pelaksana Pekerjaan
s/d 1 M
>1 M
>300 juta
0 s/d tidak terbatas
s/d 300 Juta
s/d 500 Juta
500 Jt s/d 1 M
> 1 M
• Kepala Unit Pengguna ke Kadiv Penyelenggara (PB, PK, JK dan JL)
• Direktur Pengguna ke Dir. Penyelenggara (PB, PK, JK dan JL)
• Unit Penyelenggara (PB)
• Unit Penyelenggara (PK, JK dan JL)
• Kepala Unit Pengguna (PB)
• Kepala Unit Penyelenggara kecuali Pengadaan Barang s/d 300 Jt;
• Kepala Unit Penyelenggara setelah mendapat persetujuan
Direktur Penyelenggara
• Direktur Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Direktur
Utama
ANGGARAN KANTOR PUSATKETENTUAN TIERING
WEWENANG PADA PEDOMAN PBJ 2020 UNTUK KANTOR PUSAT
12PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
1/2
Penandatanganan Kontrak s/d 300 juta
>300 jt s/d 500 jt
>500jt s/d 3 M
>3 M
• Surat pesanan Pengadaan Barang dan Surat Perintah Kerja (SPK)
Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya di ttd
oleh Kepala Unit Pengguna
• Surat Perintah Kerja (SPK) di ttd Direktur pengguna atau
Direktur Lain setelah mendapat kuasa dari Direktur Utama
• Perjanjian di ttd Direktur pengguna atau Direktur Lain setelah
mendapat kuasa dari Direktur Utama
• Perjanjian di ttd Direktur Utama atau Direktur Lain setelah
mendapat kuasa dari Direktur Utama
ANGGARAN KANTOR PUSATKETENTUAN TIERING
WEWENANG PADA PEDOMAN PBJ 2020 UNTUK KANTOR PUSAT
108 13PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
2/2
Pengajuan e-Katalog
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Penetapan / Pelaksana Pekerjaan
Penandatanganan Kontrak
Katalog
Tidak ada batasan
Tidak ada batasan
Tidak ada batasan
Tidak ada batasan
• Direktur Pengguna kepada Direktur Penyelenggara
• Manager Area kepada Direktur Penyelenggara
• Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Lain kepada Direktur
Penyelenggara
• Unit Penyelenggara
• Penyelenggara setelah persetujuan Direktur Penyelenggara
• Direktur Penyelenggara
KANTOR PUSATKETENTUAN TIERING
WEWENANG PADA KONTRAK E-KATALOG
108 14PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
Pengajuan PBJ
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Penetapan Pemenang/
Pelaksana Pekerjaan
s/d 300 juta
> 300 juta
0 s/d
s/d 300 juta
> 300 juta
0 s/d
s/d 300 juta
• Pengadaan Barang (PB) dilakukan oleh Kepala Proyek dengan metode
Pengadaan Langsung pada e-Catalogue
• PB > 300 jt, Kepala Proyek dapat mengkoordinasikan kebutuhan
pengadaan barang/jasa dengan kepala unit pengguna di kantor pusat
• untuk PK, JK, atau JL, Kepala Proyek dapat mengkoordinasikan kebutuhan
pengadaan barang/jasa dengan kepala unit pengguna di kantor pusat
• Pengadaan Langsung Barang (BG) oleh Kepala Proyek
• PB > 300 jt, Kepala Proyek dapat mengkoordinasikan kebutuhan
pengadaan barang/jasa dengan kepala unit pengguna di kantor pusat
• untuk PK, JK, atau JL, Kepala Proyek dapat mengkoordinasikan kebutuhan
pengadaan barang/jasa dengan kepala unit pengguna di kantor pusat
• Pengadaan Barang (PB) dilakukan oleh Kepala Proyek dengan metode
Pengadaan Langsung pada e-Catalogue
ANGGARAN KANTOR PROYEKKETENTUAN TIERING
WEWENANG PADA PEDOMAN PBJ 2020 UNTUK KANTOR POYEK
108 15PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:1. Swakelola; dan/atau2. Pemilihan Penyedia.
Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia dilakukanmelalui proses Pemilihan Penyedia dengan metodesebagai berikut :1. Pelelangan/Seleksi Umum;2. Pelelangan Terbatas/Seleksi Terbatas;3. Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung;4. Penunjukan Langsung;5. Pengadaan Langsung;6. Pembelian Langsung.
PEDOMAN PBJ 2019
Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui:1. Swakelola; dan/atau2. Penyedia.
Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui proses Pemilihan Penyedia dengan metode sebagai berikut :1. Tender/Seleksi Umum;2. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas;3. Penunjukan Langsung;4. Pengadaan Langsung.
PEDOMAN PBJ 2020
16PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
DASAR PERUBAHAN Permen BUMN Tahun 2019
TENDER/SELEKSI UMUM
• Lulus evaluasi Pendaftaran
• Lengkap menyampaikan Dok. Penawaran
• Lulus evaluasi Adm. Tambahan, Kualifikasi, dan Teknis
• Lulus evaluasi Dokumen Penawaran Harga
min. 3 (tiga);
min. 2 (dua);
min. 2 (dua);
min. 1 (satu);
1 FILEKETENTUAN TENDER/SELEKSI UMUM 1 TAHAP
Penawaran Harga wajib dilakukan Negosiasi dan Klarifikasi.
• Lulus evaluasi pendaftaran
• Lengkap menyampaikan dokumen penawaran tahap pertama
• Lulus evaluasi dokumen penawaran tahap pertama
• Lengkap menyampaikan dokumen penawaran tahap kedua
• Lulus evaluasi dokumen teknis detail
• Lulus evaluasi dokumen penawaran harga tahap kedua
KETENTUAN TENDER/SELEKSI UMUM 2 TAHAP
minimal 3 (tiga);
minimal 2 (dua);
minimal 2 (dua);
minimal 2 (dua);
minimal 2 (dua);
minimal 1 (satu);
14PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
min. 3 (tiga);
min. 2 (dua);
min. 2 (dua);
min. 1 (satu);
2 FILE
min. 2 (dua);
min. 2 (dua);
min. 2 (dua);
min. 1 (satu);
1 |2 FILE ULANG
2 TAHAP ULANG
minimal 2 (dua);
minimal 2 (dua);
minimal 2 (dua);
minimal 2 (dua);
minimal 2 (dua);
minimal 1 (satu);
17
TENDER TERBATAS/SELEKSI TERBATAS
• Pelaku Usaha Terseleksi yang diundang
• Lengkap menyampaikan Dok. Penawaran
• Lulus evaluasi Adm. Tambahan, Kualifikasi, dan Teknis
• Lulus evaluasi Dokumen Penawaran Harga
KETENTUAN
Penawaran Harga wajib dilakukan Negosiasi dan Klarifikasi
PENUNJUKAN LANGSUNG
Pedoman PBJ 2019 menggunakan Justifikasi sesuai dengan persyaratan Penunjukan Langsung,Pedoman PBJ 2020 disamping menggunakan justifikasi dapat menggunakan nilai tertentu (s/d 750 Juta) untukPenunjukan Langsung
15 18PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
min. 2 (dua);
min. 2 (dua);
min. 2 (dua);
min. 1 (satu);
1 FILE
min. 2 (dua);
min. 2 (dua);
min. 2 (dua);
min. 1 (satu);
2 FILE
min. 2 (dua);
min. 2 (dua);
min. 1 (satu);
min. 1 (satu);
1 |2 FILE ULANG
BATASAN NILAI METODE PEMILIHAN PENYEDIA
Orang perseorangan dan/atau individual expert sampai dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.
>15 Miliar
> 750 Jt s/d 15 Milliar
s/d 300 Jt
Tender/Seleksi Umum
Tender Terbatas/Seleksi Terbatas
Pengadaan Langsung
PB, PK, JK, JL
PB, PK, JK, JL
PK, JK, JL
PB
PB, PK, JK, JL
PB
19
s/d 750 Jt
Tanpa batasan nilai denganpemenuhan kriteria Pasal 15 ayat (2)
huruf a s/d k
300 Jt s/d 750 JtPenunjukan Langsung
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
Note :• Jaminan tidak dikenakan kepada Penyedia yang merupakan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)• Jaminan Penawaran tidak dikenakan kepada Penyedia yang merupakan BUMN atau eks BUMN dan Anak Perusahaan• Jaminan Pelaksanaan tidak dikenakan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 1 (satu) bulan
JAMINAN DALAM PROSES PBJ TERDIRI ATAS :
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
PENAWARAN
PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN
PEMBAYARAN
UANG MUKA
SANGGAH
JAMINAN
5% x HPS/OE
5% x Nilai Kontrak
5% x Nilai Kontrak
sebesar nilaipembayaran
sebesar nilai uangmuka
5% x HPS/OE
BESARAN
METODE PEMILIHAN PENYEDIAJENIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
TENDERTENDER
TERBATASPENUNJUKAN
LANGSUNGBG PK JK JL
>10 M
>1 M
tidak adabatasan
tidak adabatasan
tidak adabatasan
tidak adabatasan
KETENTUAN
20
JENIS KONTRAK
PB/PK/JL terdiri atas: 1. Lumsum; 2. Harga Satuan; 3. Gabungan Lumsum
dan Harga Satuan; 4. Terima Jadi (Turnkey);
dan 5. Kontrak Payung.
JK terdiri atas: 1. Lumsum; 2. Waktu Penugasan;
dan 3. Kontrak Payung.
KETENTUAN ADDENDUM
Ketentuan :• Tersedianya anggaran
(bila terjadipenambahan biaya);
• Adanya kesepakatanPengguna denganPenyedia;
• Tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal;
• Harga kerja tambah yang melebihi 20% (dua puluh persen) dilaksanakan dengan Kontrak baru;
PENGAJUAN ADDENDUM
Ketentuan :• Minimal 5 (lima) hari
kerja sebelum kontrakberakhir untukpekerjaan yang masa pelaksanaan pekerjaankurang dari 6 (enam) bulan;
• Minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelumkontrak berakhir untukpekerjaan yang masa pelaksanaan pekerjaanlebih dari 6 (enam) bulan;
21PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
PENGAJUAN ADDENDUM LEWAT BATAS WAKTU
Ketentuan :• Untuk kontrak awal s/d
Rp 1 M dilakukanberdasarkan kesepakatanKa Unit Pengguna, Ka Unit Penyelenggara & Ka Unit yang menanganiManajemen Risiko yang dituangkan dalam BA Kesepakatan;
• Untuk kontrak awal > Rp1 M dilakukanberdasarkan kesepakatanDir. Pengguna, Dir. Penyelenggara & Dir. yang membidangi ManajemenRisiko yang dituangkandalam BAKD.
CONTRACT MANAGEMENT SYSTEM
(CMS)
Dalam rangka digitalisasipembuatan Kontrak perlu
dibuatkan proses digitalnyaagar seluruh stakeholder
yang terkait dengan Kontrakdimaksud dapat memonitor
baik proses maupunstatusnya
22PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
Prinsip Katalog Elektronik (e-Catalogue) :• Tidak melakukan Pemilihan Penyedia pada saat dibutuhkan;• Efisien;• Transparan;• Dapat memilih produk sesuai kebutuhan;• Lebih akuntabel;• Mendukung pelaksanaan kebijakan/program pemerintah.
E-KATALOG
Penyedia barang dan jasa Katalog Elektronik (e-Catalogue) adalah:• Prinsipal/Produsen/Pabrikan• Distributor/Distributor tunggal/Agen tunggal/Prinsipal supplier jika Prinsipal/Produsen/Pabrikan tidak dapat
melakukan transaksi secara langsung• BUMN, Anak Perusahaan BUMN, atau perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang merupakan merupakan produk
atau layanan sesuai dengan bidang/sub-bidang.19
Kriteria barang dan jasa Katalog Elektronik (e-Catalogue) :• B/J yang dibutuhkan oleh Pengguna atau beberapa Pengguna yang dapat dilakukan PBJ Bersama/Konsolidasi;• B/J yang standar atau dapat distandarkan; dan/atau• B/J yang pemakaiannya bersifat berulang/rutin.
23PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
8
PB
J B
ERSA
MA
ATA
U
KO
NSO
LID
ASI
Pengadaan Barang dan Jasa BersamaPengadaan Barang dan Jasa Bersama di Kantor Pusat untuk kebutuhan Perusahaan, AnakPerusahaan dan/atau perusahaan lain
KonsolidasiProses Pengadaan Barang dan Jasa sejenis di Kantor Pusat untuk kebutuhan beberapa Kantor Cabang
PB
J TI
DA
K
MEN
GIK
AT
Pemilihan Penyedia sebelum penetapan RKAP oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan
Penetapan pemenang dilakukan setelah RKAP ditetapkan/disahkannya oleh RUPS danSPPP/SPPB/PR diterima oleh Penyelenggara dan/atau kesepakatan bersama Direksi Perusahaan yang menyatakan bahwa anggaran disiapkan perusahaan yang kemudian akan diusulkan dalamRKAP Perubahan
8 24PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
PB
J JA
NG
KA
PA
NJA
NG
Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain untuk: 1. Penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;2. Bermanfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) dan paling
lama 3 (tiga) Tahun Anggaran; 3. Pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau4. Pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun
8
DES
IGN
A
ND
BU
ILD Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (D&B) termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan
konstruksi sipil, pembangunan konstruksi kapal dan pembangunan konstruksi sistem informasibeserta arsitekturnya.
KO
EFIS
IEN
P
REF
EREN
SI U
NTU
K
PEL
AK
U U
SAH
A D
I K
AN
TOR
CA
BA
NG
Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha di Kantor Cabang/Kantor Proyek untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Cabang dengan memberikan koefisien preferensi sebesar maksimal 2% (dua persen) kecuali DKI Jakarta.
8 25PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
• Sistem Katalog Elektronik (E-Catalogue) dilaksanakan setelah Berita Acara Go-live System E-Catalogue
• Contract Management System (CMS) dilaksanakan setelah Berita Acara Go-live System CMSEFFE
CTI
VE
DA
TE
PB
J IN
TER
NA
SIO
NA
L
Pengadaan Barang dan Jasa Internasional dapat dilaksanakan untuk pekerjaan dengan nilai:1. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah); 2. Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya di atas Rp100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah);
atau3. Jasa Konsultansi di atas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
• Pemilihan Penyedia dilaksanakan sebelumberlaku SK PBJ 2020 tetap berpedoman pada SK PBJ sebelumnya.
• Surat Perjanjian yang telah ditandatanganiberdasarkan SK PBJ sebelum berlakunya SK PBJ 2020, tetap berlaku s/d berakhirnya Perjanjian
• Dalam hal terjadi penggabungan Perusahaan dengan perusahaan lain maka Direksi dapatmenetapkan penggunaan peraturan pengadaanbarang dan jasa lain untuk Pengadaan Barangdan Jasa tertentu dan/atau di wilayah tertentu
KETENTUAN PERALIHAN
19 26PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020
TERIMA KASIH