pedoman hospital bylaws

5/16/2018 Pedoman Hospital Bylaws - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-hospital-bylaws 1/38

PEDOMAN

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT(HOSPITAL BYLAWS)

OEPARTEMEN KESEHATAN REPUBUK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK

DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN GIGI SPESIALISTIK



KATA PENGANTAR

D alam rangka m eningkatkan m utu pelayanan rum ah sakit, perlu

kejeJasan peran dan tungsi pem ilik, penge lo la dan staf m edis di rum ah

sakit O leh karena itu rum ah sakit perlu m em punyai peraturan interna l

yang m engatur pem ilik, penge lo la dan staf medik C'triad1 tersebut.

D engan adanya peraturan internal rum ah sakit te rsebut se la in dapat

sebag ai acuan dala m m enyeleng garakan rumah sakit, juga bertu juan untuk

m elindungi sem ua pihak secara baik dan benar.

Pedoman peraturan internal rumah sakit (hospita l bylaw s) in i

d isusun dengan harapan dapatsebagai acuan bagi rumah sakit da lam

m enyusun peraturan interna l rum ah sakit-nya m aslnq-rnasm q. M engingat

peraturan interna l rum ah sakit ada lah "tailor made", m aka yang tercantum

dalam buku pedom an in i ada lah aturan m inim a l yang harus ada di rumahsakit. R u m a h sakit dapat m engem bangkan sesuai kebutuhan m asing-

m asin g. S ela in itu, se te lah peraturan interna l rum ah sakit d isusun rum ah

sa kit d ih ara pk an d ap at m e nin da ld an ju ti dengan m enyusun k eb ijakan tekn isoperasional. .

D alam m enyusun pedom an peratu ran inte rnal rum ah sakit in ;

D irektorat Pe lavanan M edik dan G ig i S pesia listik bekerja sarna dengan 6

(enam) rumah sakit perusahaan jawatan di Jakarta. Dengan adanya

keterlibatan rum ah sakit da lam penyusunan pedornan, d iharapkan

pedoman tersebut dapat leb ih operasional dan dapat m erijaw ab kebutuhan

rum ah sakit

P enyem pum aan buku pedom an in i akan dilakukan secara berkala

disesuaikan dengan tuntutan pe layanan dan kem ajuan ilm u pengetahuan

dan teknoloqi d i b idang kesehatan, O leh karena itu m asukan perbaikan dan

pengguna buku in i sangat diharapkan.

Jakarta,

D IREI<TORAT lENDERAL PELAYANAN MEDIK

Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Spesialistik

~~w/ ""'---(Dr. Achmad Hardiman, MARS)

I



KATA SAMBUTAN

Kami menyambut gembira penerbitan pertama buku Pedoman

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) ini. Terbitoya buku ini

diharapkan dapat memenuhi harapan rumah sakit dalam upayapenyusunan peraturan internal rumah sakit,

Perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial yang kebal

hukum menjadi lembaga yang dapat sebagai subyek hukum, perlu di

antisipasi oleh rumah sakit dengan menyusun peraturan internal rumah

sakit sehingga ada kejeiasan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Kita sadari rumah sakit rawan terjadinya konflik , dengan adanyaperaturan intemal rumah sakit diharapkan dapat menquranqi konflik

khususnya antara pemilik dan pengelola yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Di lain pihak, dengan adanya buku pedoman peraturan internal rumah

sakit ini dapat memacu rumah sakit untuk segera menyusun peraturan

internal rumah sakit-nya masing-masing yang disesuaikan dengan situasi

dan kondisL.

Selamat menggunakan buku pedoman peraturan internal. rumah

sakit ini, dan semoga dengan adanya acuan yang' jelas cbagi pemillk,

pengelola dan staf medis dalam penyelenggaraan rumah sakit diharapkan

mutu pelayanan rumah sakit dapat meningkat.

Jakarta,

DIREKTUR JE~DEP.A L PELAYANAN MED IK

- - - - -Prof. DR. M. Ahmad Djojosugito, MHA, FlCS)

..11



M EN TE RI K ESE HA TA N

R EP UB U K. IN DO NE SIA

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN REPUBUK INDONESIA

NOMOR: 772/MENKES/SK/VI/2002

Tentang

PEDOM AN PERATURAN INTERNAL RUM AH SAKIT

(HOSPITAL BYLAWS)

. M~NTERI KESEHI\TAN REPUBUK INDONESIA

Menimbang a. bahwa rumah sakit tidak lagi sebagai lembagasosial yang kebal hukum tetapi t~lah berqeser

menjadi lembaga yang dapat sebagai subyekhukum; .

b. bahwa perubahan paradigma tersebut penu

ditindakJanjuti dengan penyusunan peraturaa

internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik,pengelola ·danstaf medis;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu

pedornan peraturan internal rumah sakit sebagai

acuan bagi rumah s ak it d ala m menyusun peraturan

internalnya tersebut.

1 1 1



Mengingat 1. Undang - Undang No. 23 tahun 1992 tentangKesehatan.

2. Undang - Undang No. 22 tahun 1999 tentang

P e m erin ta h D a era h.

3 . Peraturan P em erintah N o. 32 tahon 1966 tentangTenaga Kesehatan.

4. P eraturan M enteri K esehatan R .I N o. 159.b/1988tentang R um ah Sakit .

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN R.I TENTANG

BERLAKUNYA PEDOM AN PERATURAN INTERNAL

RUMAH SAKIT.

Pertama •. P edom an Peraturan Interna l- R urnah Sakit yang

diberlakukan, te lah dtsusun sebagaim ana tercantum

dala m lam piran kepu tusa n in i.

K edua settap rum ah sa kit penvusunan peraturan in ternal

rum ah sakit dengan m encacu pada pedom an peraturan

internal rum ah sakit yang d ise su aika n d en ga n situ asi,

kon disi da n ke butu han m asing-m asin g ru mah sa kit.

Ketiga D irektorat Jenderal P elayanan M edi·k akan m elakukan

m onitoring dan eva luas i pe nyu sun an da n pelaksa naa npe raturan in tern al rum ah sakit

tv



M E N TE R I K E SE H A TA N

R EP UB lIK IN DO N ES IA

K e e m p a t Pedoman p era tu ra n in te rn al ru m ah sa kit a ka n d ie va lu asi

dan disem pum a~n secara berka la ,

S urat K eputusan in i berlaku sejak ta ng ga l d ite ta pka ndengan keten tuan akan diadakan perba ikan seperlunya

a pa bila d ike m ud ia n h ari te rd ap at k ek eliru an .

Ke( ima

Ditetapkandi: J A K ART A

Pada tanggal: 21 J U'NI 2002

v



T IM PENYUSUN

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Ketua Dr..A ch ma d H ard im an , M A R S

Sekretaris D r. L uw iharsih, M Sc

Anggota

1. . D r. M erd ia s A Jm atsie r, S p.S (K)

2. Dr. D jajadilaga, Sp.O G

3 . Dr. D ew i N urhana, M A RS

4. D r. D yah R. A m ira nti, M .K es

S . R .H . Djajaog A y S H , M .K es

6. Cahvo Raharjo, SH

7. Dr. T arm izi H akim , S p.B TK V

8. Bud i l rawan, S H .t

M H

9. Hendri Mulkan, SH

10. Mardi Edwin, SH -

11. Dr.WrestiIndriari, MM

12. Drg. N ik en .Irw ati 5

13. Dr. Ratna Mardiati, Sp.KJ

. .

14. Dr. SUryo Purhananto

15. Dr. A svire tty N G Y. Asir, M PH

16. Id a A yu K.Shinta Dewi, S H, M .K es

17. Drg. Sri S ap ta rin i, M A RS

18. Dry. loki Hartanti

.:. Nara Somber : Dr. Herl<utanto, SH , F AO ..M

VI

( RSU PN . Dr. Optomangunkusumo, Jakarta )

( R S U PN . D r. C ip to m an gu nk us um o , Jakarta )

( RSU P. F a tmaw at i, J aka .r ta )

( RSUP . Fa tm aw ati, Jakarta )

( RSUP . P e rs ah abata n, Jakarta )

( R SU P . P e rsahabatan )

( R S. Jantung H arapan Kita, Jakarta )

( R S. J antung H arapan Kita, Jakarta )

( RSAB . Harapan Kita, J aka rta )

( RSAB . Harapan Kita, Jakarta )

( RSK. Kanker D harm ais, Jakarta )

( Oil Yanmed & Gigi SpesialiStik, Depkes R I )

( Dit Yanmed & Gig i Spesia lis tik , _ pepkes R I )

( Oil Yanmed & Gig i Spes ial is tik, D e P k e s R I )

(Dit Yanmed & G igi Spesialistik, [)epkes RI )\

( bit. Yanmed & G igi S pesialistik, D epkes R I )

( Oil Yanmed & . Gtgi Spesialist ik , Depkes R1 )

( Oil Yanmed & Gigi S pe sia listik, D ep ke s R 1 )



DAFTARISI

PEDOMAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Hal.

.:. Kata P engantar .

.:. K a ta Sambutan j i

.:. Su rat K epu tusan Menteri Kesehatan R1 tentang PedomanP era tu ra n In te rn al R um a h Sakit iii

.:. T im Penyusun .,........................................... vi

.:. D aftar lsi :......................................... vii

.:. BAS I. PENDAH'ULUAN , ~ , ~ ., ,...... 1

1.1. . tater beJakang 1

1.2.. Tujuan buku pedornan 2

. : v : BAS II. P ERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

( IiOSPIT AL B YlAWS} ....................... .......................... .......................... .............. 4

2.1. Perlger'tian ~ ,'"'.. 4

2.2. Fungsipereturan internal rumah sakit '" 62.3. Tujuan danmanfaa t... .... ... .... .... .... ... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... 72.4. Kerangka hukum yang m en ga tu r k eh id up an rumah~kit ... ·· 82.5. Ori dan substansi peraturan internal rumah sakit ...-.:.......... 10

2.6 . T lngkat dan jenis pera turan in ternal rum ah sakit............... 10 ..'

2.7. Peraturan Internal R S hubungan dengan Kode B ik RS :.. 122.B. P eraturan Internal R S hubungan dengan A kreditasi R S 12

(. BAB Ill.MATERI PERAlURAN INTERNAL RUMAH SAKIT _ ................. 14

3.1. Peraturan internal korporat:e •••..• ••. 16

3.2. P e r a W r a n interTlal stat r T l e : I i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

.,. B A I3 IV .lA N GK A H -lAN GK A H PE N Y'JSU N A N . 27

.:. B A I3 V . P E N U T U P 30

..Vll



BAB . I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

D i masa lalu rurnah sakit sering dianggap sebagai lembaga sosial yang

kebal hukum berdasarkan "doctrin of charitable immunity': sebab

menghukum rumah sakit untuk membayar ganti rugi sarna artinya dengan

mengurangi asetnya, yang pada gilirannya akan mengurangi

kemampuannya untuk menolong masyarakat banyak. Namun dengan

terjadinya perubahan paradigma perumahsakitan di dunia, dimana rumah

sakit merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi dan padat

tenaga sehingga pengelolaan rumah sakit tidak bisa sernata-rnata sebagaiunit sosial. Maka sejak saat itu rumah sakit mulai dijadikan sebagai subyek

hukum dan sebagai target gugatan atas perilakunya yang dinilai

merugikan.

Perubahan paradigma tersebut juga terjadi di Indonesia pada awal

tahun 1990-an, dimana rumah sakit tidak sebagai unit sosial semata-mata

tetapi menjadi unit sosio-ekonomi. Rumah sakit tetap mempunyai tanggung

jawab sosial tetapi dalam pengelolaan keuangannya rn en e ra pk an p rin s ip -prinsip ekonomi. Perubahan paradigma tersebut diikuti denqan perubahan

peraturan penyelenggaraan rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta yang

sebelumnya hanya boleh didirikan oleh badan hukum yayasan 'atau badan

sosial lainnya, sejak tahun 1990 perseroan terbatas (PT) baik penanaman

modal dalam negeri maupun penanaman moda l asing dapat mendirikan

rumah sakit. Oi ·sisi 'lain rumah sakit pemerintah bark milik Departemen

Kesehatan maupun pemerintah daerah secara bertahap berubah menjadi

unit swadana. Perubahan-perubahan tersebut semakin terlihat di eraotonomi saat ;ni, dimana 13 rumah sakit milik Departemen Kesehatan telahmenjadi perusahaan jawatan dan rumah sakit umum daerah menjadi

berbentuk badan.

I



Seperti ha lnya d i luar negeri, perubahan parad igm a tersebut juga

m em buat rum ah sak lt d i Indonesia dapat sebaga i subyek hukum . O i la in

pihak, perubahan rum ah sakit dari un it sosia l m en jad i un it sos io-ekonom i

berdam p ak sem a kin kom p leksnya rum a h sakit dan p otensia l m en im bulkan

konflik apabila hubungan antara p em ilik , p enge lo la dan stat medis t idak

dia tur dengan ba ik. O leh karena itu rum ah sakit perlu m em punya i

pera turan in terna l yang m engatur hubungan ke tiga unsur tersebut yang

d isebut pera turan in terna l rum ah sak it. D alam m eningkatkan kesadaran

hukum, serta kep ekaan terhadap tuntu tan secara hukum yang seringte rjad i a kh ir-a kh ir in i m a ka p era tu ra n in te rn al ru m ah s akit te rse bu t m e nja diacuan yang sangat p enting bag; rurrah sald t.

M eng ingat beJum sem ua rum ah sak it m engetahu i apa dan baga im ana

pera turan in terna l rum ah sakit itu dan baga im ana cara penyusunannyam aka D epartem en K esehatan m erasa perlu untuk m enge luarkan buku

p edom an p era turan in terna l rum a h sakit yang beris i p engertian p era turan

in terna l rum ah sakit, m ateri a tau is i pera turan in ternal rum ah sakit dan

la ng ka h-Ia ng ka h p en yu su na n p era tu ra n in te rn al ru m ah saklt, A d an ya b uku

pedom an in i( d iharapkan rum ah sakit dapat m enyusun pera turan in terna l

ru ma h s a kit-n y a ma s in g -ma s in g ...

1.2. TUJUAN DISUSUNNYA PEDOMAN PERATURAN INTERNALRUMAH SAKIT.

• T u juan um um :

M em berikan in form asi dan acuan bag i rum ah sakit da lam m enyusun

p e ra tu ra n in te rn al ru m a h saklt-nva,

• T u juan khusus :

1 .2 .1 . A gar rum ah sak it dapat m engetahu i apa yang d im aksud dengan

p era tu ra n in te rn al ru m ah s ak it.

1 .2 .2 . A gar rum ah sak it dapat m engetahu i m ateri dan substansi yang

harus ada p ada p era turan in tem a l rum ah sakit.

2



. 1 .2 .3 . A gar rum ah sakit dapat m enyusun pera turan in te rna l rum ah

sak it-nya mas ing -mas ing .

1 .2 .4 . D apat sebaga i acuan D epartem en K esehatan da lam m elakukan

p em b in aa n ru m a h salOl

1.2.5. M e m a c u p ro fe sio na lis m e p en ye le ng ga ra an ru m a h saldt

•

'-.-, ..~. .

3



BABD

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS)

(KONSEP DASAR DAN PRINSIP)

2.1. PENGERTIAN

Hospital bylaws berasaf dari dua buah kata yaitu H o sp ita l (ru m ah sa ld t)

dan bylaws (peraturan setempat atau internal). Kata bylaws itu sendiri

sering ditulis dengan berbagai macam cara, antara la in bye law , by-law

atau bye-law. 6erdasarkan hal tersebut m aka dalam buku pedom an ini

Hospital bylaws diter jemahkanmenjadi PERATURANINTERNAL RUMAH

SAKIT.

Mengingat bahwa termlnoloql peraturan internal rumah sakit bukan

berasal dan Indonesia dan sulit dicari padanan katanya m aka periu diru juk

referensi yang "authoritative" dalam bidang hukum dan bidang perum ah ~

sakitan. P em buatan defin is i peraturan internal rum ah saklt haruslah ekstra

hati-hati kare na m en ya ng kut se bu ah produk h uku m ya ng spe sifik.

. .

Untuk itu perlu diperhatikan pengertian peraturan internal rurnah sakitdari sum ber yang terka it langsung dengan perumahsakitan sepert i

Accreditation Manual for Hospitals. Dar i sumber te rsebu t dapat d iiden tifikas;

hakekat sebuah peraturan internal rumah sakit, subvek hukum yang

b erp era n, d an ka ra te ristik Ja in nya .

S ubyek hukum sekaU gus pem eran utam a dalam peraturan jntem al

rumah saldt menurut JCAHO (Joint Commission on Accreditation of

Hea/thcare Organization) adalah "goveming body": Selan ju tnya pengertian"goveming body"rnenurut B lack 's adalah :

Goveming body of institution, organization Dr territory

means that body which hasultimate power to determine its .

pt)Iides lind control itsactivities. ( Black's)

4



K araktenstik sua tu "governing body" adalah pem egang kekuasan

tertingg i (u ltim ate pow er) da lam suatu organ isasi. P em egang kekuasan

tertingg i d i da lam rum ah sakit ada lah pem ilik a tau yang m ew akili. O leh

karena itu pengert ian -'governing body" di Indonesia dapat d iartikan

seba gai, p em ilik a tau ya ng m ew akili. M e ngin gat pem ilik a ta u yan g m ew akili

m erupakan pem eran utam a da lam peraturan in te rna l rum ah sakit m akayang berw enang m enetapkan peraturan in terna l rum ah sakit adaJah

p em ilik a ta u yang m e w akili, k are na itu peraturan in terna l sebuah rum ah

. sakit m erupakan produk hukum dan suatu organ yang feb ih tingg i daripada

direktur rum ah sakit, dan konsekuensi!og isnya adalah pera tu ran in terna l

te rsebut tidak m em uat ha l-ha l yang bersifa t .~ekn is m anajeria l seperti

halnya "standard operating procedure (SOP)" suatu "technical tasK '

tertentu atau" job description'seseorang.

P era tu ra n in te rn al ru m ah sa kit le bih m e ru pa ka n -konstitusi" (anggaran

rum ah tangga) sebuah rum ah sakit, dan secara yurid is ha l in i tidak dapat

d icam pur dengan aturan yang seharusnya d ite tapkan oleh eksekutif

(D ire ktu r ru m a h sakit) dalam satu produk hukurn, K e ke liru an u ta m a d ala m

m em aham i peraturan in te rna l rum ah sakit pada um um nya adalah

m e ng an gg ap p era tu ra n in te rn al ru m ah saki t sebagai :

1 . S eperangka t S OP rum ah sakit2. S ep era ng ka t p era tu ra n d ire ks i u ntu km e nye le ng ga ra ka n ru m ah sa kit3. K e bija ka n te rtu lis ru m a h s ak it c

4. Job d esc rip tio n te na ga k es eh ata n d an p etu ga s rumah sakit

KekeJi ruan pemahaman te rsebut, berakibat rum ah sakit menganggap

sudah m em punyai pera turan in te rna l rum ah sakit karena untuk m em enuhi

a kre dita si ru rn ah s ak it, ru ma h sakit te lah m en yu su n berb agai keb ijakan dan

prosedur. Padahal yang dim aksud dengan peraturan interna l rumah sakitbukan kebijakan tekn is operasional te rsebut te tap i leb ih m engatu r pem ilik

atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medls, T Iga unsur

te rsebut ya itu pem ilik a tau yang m ew akH i, d irektu r rum ah sakit dan staf

m edis m eru pakan "triad" atau "tiga tu ngku sejera nga n", seh in gga pe rlu a da

pengaturan yang jelas agar fungsi bisnis dan fungsi iptek dapat berjalan

se laras, yang pada akh im ya dapat tercapa inya efis iensi, e fektiv itas dan

kua litas pe layanan.

5



B erdasarkan ura ian tersebut d iatas m aka dapat d itarik kesim pu lan

pengertian pera turan in te rna l rum ah sakit atau hospital bylaws sebagai

beriku t :

• P eraturan inte rna l rum ah sakit ada lah suatu produk hukum yang

m erupakan konstitus i sebuah rum ah sakit yang d ite tapkan o leh pem ilik

rum ah sald t atau yang m ew ald li.

• r--era turan inte rna l rum ah sakit bukan m erupakan kum pulan peraturan

teknis adm inistra tif a taupun :d in is sebuah rum ah sakit, o leh karena itu

SO P atau pro tap , ura ian tugas, surat keputusan direktur dan la in

sebagainya bukan pera turan in te rna l rum ah sa kit te tap i leb ih

rnerupakan kebi jakan teknts operaslonal ,

• P eraturan inte rna l rum ah sakit m engatur :

o rga nisa si pe milik a ta u yang m ew akili ,

peran , tugas dan kew enangan pernd lk a tau yang m ew akiliperan, tugas dan kew enangan Dlrektur rum ah sakit

organisasi staf medis

peran, tugas dan kew enangan staf medis

2.2. FUNG SI PERATURAN I~RNAL RUMAH SAK IT

M engacu kepada pengertian pera turan inte rnal rum ah sakit d ia tas m akafungsi peraturan in ternal rum ah saklt ada lah : .

2 .2 .1 . S ebaga i acuan bag; pem ilik rum ati sa k it da lam m elakukan

pengaw asan rum ah sakitnya .

2.2.2. S eb ag ai a cu an bagi direktur rum ah sakit da lam m engelo la rum ah _

sakit dan m enyusun keb ijakan yang bersifaf te kn is o p era sio n al.

2 .2 .3 . S arana untuk m enjam in efektifitas, efis iens i dan m utu .

2 .2 .4 . S arana perlindungan hukum bag i sem ua p ihak yang berka itandengan rumah sakit

2 .2 .5 . S ebaga i acuan bag i penyelesa ian konflik d i rum ah sakit

khususnya konflik an tara pem ifik , d irektur rumah saldt dan staf

medis.

2 .2 .6. U ntuk m em enuili persyara tan akred itas i rum ah sakit.

6



2.3. TUlUAN DAN MANFAAT PERATURAN INTERNAL RUMAH

SAKIT.

2 .3 .1 T ujuan peratu ran in terna l rum ah saldt.

• U m um :

O i m ilik inya suatu tatanan pera turan dasar yang m engatur

pem ilik rum ah sakita tau yang m ew ald li, d irektur rum ah

sakit dan tenaga m edis sehingga penyelenggaraan rum ah

s ak it d ap at e fe ktif, e fis ie n d an b erku alita s .

• K husus :

a. D im iH kinya pedom an aspek hukum oleh rum ah sakit

da lam hubungannya dengan pem illk atau yangm e wakili, d irektu r rum a h sakit da n sta fm e dis.

b . D im ilik inya pedom an aspek hukum dalam pem buatan

kebi jakan teknis o p era sio n al ru m a h sakit.

C . - O irn ilik inya pedom an aspek hukum dalam pengaturan

s ta f m e dis .

2 .3 .2 - M a n fa at p era tu rc in in te rn al. ru m a h saldt

a. U ntuk rum ah sakit

R S rnem iliki acuan aspek hukum -dalam bentuk

konsti tusi.

RS memil ik i kepast ian hukum baik e ks te m al m a up un

internal yang dapat rnenjad i a la t/sarana

per1indungan h uk um b ag i R S a ta s tu ntu ta n/g ug ata n.Menunjang persyaratan a kre dita si R S .

Memil ik i alat/sarana untuk m eningkatkan m utup ela ya na n R S .

R S m em ilik i ke je lasan arah dan tu juan da lam

mela lcsanakan kegia tannya.

7



b. U ntuk pengelo la rum ah sakit

Memiliki acuan tentang batas kewenangan, hak,

kewajiban dan tanggung jaw ab yang je las sehingga

m em udahkan dalam m enyelesaikan m asalah yang

timbul serta dapat menjaga hubungan serasi dan

selaras.M em punyai pedom an resm i untuk m enyusun

kebijakan tekn is operas iona l.

c. Untuk pemerintah

Mengetahui arah dan. tujuan rum ah sakit tersebut

didirikan.

A cuan dalam m enyelesaikan konflik d i rum ah saklt,

d. Untuk pemilik

M en ge ta hui tu ga s dan kewaj ibannya.

Acuan dalam menyelesaikan konflik internal.

A cuan dalam m enila i kinerja direktur rum ah salcit

e. Untuk masvarakat.

_. Mengetahui visi, rnlsi dan tujuan ru m ah sa kit

M engetahui hak dan kew ajiban pasien.

2A. KERANGKA HUKUM YANG MENGATUR KEHIDUPAN RUMAH

SAKIT

P eratu_ran-peraturan atas dasar m ana penyelenggaraan rum ah sakit

berpijak adalah :

• K onsitt..is i korporasi

~ A D P e rs ero an T e rb ata s (PT) .

~ A D Yayasan.

- P P P e ru sa ha an J aw a ta n (Perjan).

- Peraturan la in yang terkait denqan bentuk badan hukum

pem ilik rum ah sakit.

• P eraturan perundangan tentang kesehatan dan perum ahsaldtan

U n da ng -u nd an g k es eh ata n.

8



Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur rumah

sal<it.

• Kebijakan kesehatan pemerintah seternpat

- Kebijakan perijinan.

- Kebijakan pelaporan, dll.

• Peraturan internal rumah sakit• Kebijakan teknis operasional rumah sakit

SOP (Standar Operating Procedure)

Job description,dll

• Aturan hukum umum

KUHP

Undang-undang lingkungan

Undang-undang tenaga kerja

Berdasarkan hal tersebutotatas maka paSISI peraturan internal

rumah sakit adalah dibawah dari anggaran dasar badan hukum

pemilik rumah sakit dan diatas dan aturan pelaksanaan rumah

sakit

Pe r ab Jran In te rn al RS( Hospital bylaws)

\

A T IJR AN P E LA K SA N A A N

(SO P , JO B DISC, dll)

9



2.5. C1RI DAN SUBSTANSI PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

a. P eraturan in te rna l rum ah sakit ada lah ~tailor. made', in i b era rti

peraturan In te rn al rum ah sakit dari satu rumah sakit berbeda

dengan rum ah sakit la innya. H al in i d isebabkan karena faktor-

faktor in terna l RS, seperti m isa lnya : se jarah, pendirian,

k ep em ilika n, s itu as i d an ko nc 1is in ya b erla in an di setiap rumah

sakit.b. P eraturan in te rna l rum ah sakit pada in tinya m engatur ha l-ha l

yang m erupakan konstitus i rum ah sa kit a tau peraturan-

p era tu ra n d asa r ru m ah s ak it.

c . P eraturan in terna l rum ah sakit pada p rin s ip n ya a d a la h peraturan

yang d ite ta p ka n o le h pernilk ata u yang mewakll t ,

d . P e ra tu ra n in te rn al ru m ah sa kit menqatur hubungan p em ilik a ta uyang mewakl i , direktur rumah sa kit d an staf m edis. .

e. U ra ian d i dalam peraturan in terna l rum ah sakit harus tegas,

je las dan terperind . :

f. K arena ium usannya sudah je las, m aka peraturan internal rum ah

sakit tidak dapat ditafsirkan lagi secara individual, sehingga

tertutup kem ungkinan untuk m engadakan penafs iran yang

berbeda.

g. P eraturan in terna l rum ah sakit harus d iterim a S ebagaim e m p un ya i o to rita s d a n d ita a ti oleh plhak-plhak yang terkait

h. Agar tetap up-to-da te , m aka peraturan internal rum ah sakit

h aru s d i e va lu as i s ec ara b e rk ala ."

2.6. TINGKAT DAN JENIS PERATURAN DI DALAM RUMAH SAKIT~"\

Di dalam rumah sakit ada 2 (dua) ke lo m po k p era tu ra n yaitu,·:

peraturan dasar yang merupakan konstitus i rum ah sakit yangdisebut peraturan in te rna l rum ah sakit dan kebijakan tekn isoperasiona l. U ntuk leb ih je lasnya kedua Kelompok peraturan

tersebut kam i ura ika n sebaga i berikut :

2 .6 .1 . P era turan in terna l rum ah sakit

10



• M em punyai je fljang tertinggi karena m erupaican

konstitusi atau anggaran rum ah tangga suatu rum ahsaklt,

• . D isusun dan ditetapican oleh pem ilik rum ah sakit atau

yang mewaki l i .

• Pada umumnya mengatur tentang visi, misi, tujuan

organisasi rum ah sakit dan hubungan pem ilik, direktur

rum ah sakit dan staff medis.

2 .6.2 . K ebijakan teknis operasional

• A cuan untuk m enyusunadalah peraturan internal rum ahsakit, . .

• D isusun dan ditetapkan oleh Direktur rumah sakit

• P ada umumnya terdiri dari kebijakan dan prosedur dibidang administrasi, medis, penunjang' medis dan

k epera w ata n ..

• K ebljakan teknis ada yang berupa surat keputusan,

sebagai contoh surat keputusan pengangkatan,

penempatan a ta u p em b erh en tia n pegawai. Pembuatan

surat keputusan tersebut tentunya berdasarkan

pellmpahan kew enangan yang tercantum di dalam

peraturan in te rn al ru m ah sakit

P engelom pokkan di atas tentunya hanya sekedar untuk m em peroleh

gambaran yang lebih jelas tentang apa sebenamya yang dinamakan

peraturan internal rurnah sakit dan apa yang d in am a ka n d en ga n k eb ija ka nteknis op erasiore l, D eogan dem ikian dapat d ip aka i se bag ai p ed om a n dalam

pembuatan, pengadaan atau penyempurnaan sistE!matik peraturan internal.

rum ah sakit yang sudah ada di masing-rnasing rum ah salO L S ebagaim anasudah dikatakan di atas, bahwa peraturan intem al rum ah sakit ada!ah

"tai lor-made'; jadi sangat tergantung kepada situasi dan kondisi dan

ke ada an ru m ah sa kitn ya .

11



2.7. PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT HUB UNGAN DENGAN"

KODE ETIK RUMAH SAKIT.

A ntara P eraturan Internal R um ah Sakit dan K ode E tik R um ah Sakit ada

sebagian sa ling m enutup i (O verlapping), seh ingga dalam hal-ha l tertentu

kadangkala agak sukar untuk m em bedakannnya. N am un ada ciri yang khas

dari peraturanintemal rumah saklt bahwa selain harus tertulis

p eru m usa nn ya d ap at la ng su ng dipakai (ready for use) s eb a ga i k ete n tu a n

serta berfungsi sebagai to lok-ukur. Sebaliknya kode etik rumah sakit

perumusannya masih bersifat umum dan tldak langsung siap pakai (not

re ady for u se ). D engan dem ikian m aka dalam penerapan K ode E tik R um ah

Saldt m asih m em erlu ka n p ena fslran la gi. U ntukje la sn ya dibawah in i aka n

d iu ra ikan perbedaan antara etik dan p eratura n internal. rumahsakit.

C I R I ETIK· P E R A T U R A N IhTERNAL

RS

Sifat Seharusnya W a jib d ita ati

Totol< Ukur Hat i nurani (conscience) K e ten tuan te rtu lis

Dibuat oleh K e lom pol< send iri (self- Pemilik atau yang

imposed regulation) mewaki l i

S anks; da ri Organisasi - P em ilik/yang m ew akili

~ P e m erin ta h

Berfaku Intern Intern dan' dapat dipakai

sebagai peraturan bukti/

hukum

A tasan yang A tasan/instansi Atasan/peradi lan

berwenang MKEK - \

2.8. PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT HUB UNGAN DENGANAKRED ITASI RS.

Diatas te lah disebutkan bahw a salah satu fungsi pereturan internal

rumah sakit adalah merupakan s ya ra t ke be rh asila n dalam akreditasi,

karena d i daJam akred itasi rum ah saklt ada parameter-parameter yang

harus dipenuhi o leh rum ah sakit yang te rka it dengan ada tidaknya

12



peraturan internal rumah sakit, sebagai contoh : rumah sakit harus

mernpunyal v is i dan tujuan yang harus ditetapkan oleh pernilfk rumah sakit,

o rg anisa si ru m ah sakit yang harus ditetapkan pem iiik, ada pelimpahan

kew enangan dan pem ilik ke direktur rumah sakit dan lain-lain. Walaupun

belum merupakan suatu peraturan internal rumah sakit yang utuh tetapi

dapat dijadikan modal dalam menyusun peraturan internal rumah sakit

bahwaada hal-hal yang mendasar yang harus diatur oleh pemilik rumah

saki t atau y an g m e wa ld i.

Keterkaitan yangjelas antara peraturan internal rumah saklt dan

akredita:.i terlihat jefas pada instrurrien akreditasi versi 2002, dimana pada

instrumen akreditasi versi 2002 ada parameter yang menyebutkan bahwa

rum ah saklt wajib memil ik i peraturan internal rumah sakit atau hospitalbylaws.

13



BAB III.

M ATER ! PERATURAN INTERNAL RUMAH SAK IT

Dalam Bah II sudah dijelaskan bahwa peraturan internal rumah sakit

adalah "tailor made" dan peraturan internal rumah sakit adalah merupakanperatu ran yang m engatu r pemilik rum ah sak it atau yang mewakili, direktur

rumah sakit dan staf medis.Mengacu kedua hal tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa walaupun peraturan internal rumah sakit bersifat "tailor

made", namun tetap diperlukan acuan hal-hal apa saja yang perlu diatur di

dalam peraturan internal rumah sakit yang terkait dengan pemilik rumah

sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medis, sedangkan isi

masing-masingaturan tersebut merupakan kespesifikan masing-masing

rumah sakit. Oleh karena itu materi peraturan internal rumah sakit yang

tercantwn pada B ah III ini hanya merupakan acuan hal-hal pokok apa saja

yang hams diatur di rumah sakit yang terkait dengan pemilik atau yang

mewakili, direktur rumah sakit dan staf mews. Pada Bah II juga disebutkan

bahwa ke tiga unsur diatas yaitu pem ilik atau yang mewakili, direktur rumah

sakit dan staf medis disebut sebagai "triad" atau "tiga tungku sejerangan" .

Mengacu kepada "triad' atau "tiga tungku sejerangan" tersebut maka ada 2

(dua) set peraturan internal rumah sakit, yaitu:

1. Peraturan internal yang mengatur hubungan pemillk atau yang

mewakili dengan Direktur RS (Pen"gelolaRS) yang disebut peraturaninternal Korporate (Corporate bylaws). ',-. "

2. Peraturan internal yang mengatur staf medis yang disebut peraturatltn te rn a l-s ta t m e d is (Medical Staff Bylaws).' "

Dengan demikian hubungan antara rumah sakit dengan stafadministratif, staf perawat dan karyawan lainnya tidak diatur di dalam

peraturan internal rumah sa kit tetapi diatur di dalam peraturankepegawaian rumah sakit. Hal tersebut, terkait dengan situasi dan kondisi

darimana peraturan internal rumah sakit berasal. Staf medis dimana

peraturan intemal rumah s ak it b era sa i pada umumnya "bukan" merupakan

pegawai rumah saklt oleh karenaitu tidak terikat dengan peraturan

14



kepegaw aian rum ah sakit, m isa lnya jum lah jam kerja per m inggu. D alam

keten tuan kepegaw aian , jum lah jam kerja pegaw ai tidak bo leh leb ih dan 40

jam per m inggu, te tap i m engingat kasus ke ga wa td arura ta n pe rlu d ita nga ni

segera m aka seorang dokter m em puny2! kew ajiban se tiap w ak tu b ers ed ia

datang ke rum ah sakit untuk m enangan i kasus keqaw atdaruratao, dan

tidak dika itkan dengan jum lah jam kerja . Stat m edis tersebut te rika tdengan atu ran protesi, o leh karena itu stat m ed is perlu m em buat a tu ran

send iri yang dituangkan di da lam pera tu ran in terna l rum ah sakit. A tu ran

mengena i staf m edis te rsebut d isebut pera tu ran in terna l stat medis

(Medica l Staff B ylaw s). M enginga t sta t medis d i Indones ia , khususnya d i

_ rum ah sakit sw asta ham pir rn irip d i negara la in , ya itu m erupakan tenaga

pra tesi m and iri (dokter v is iting praktek, dokter v is iting tidak praktek, dokte r

organik/dokter tetap), maka perlu ada pera tu ran internal stat medis

te rsebut. P ada rum ah sak it pem erin tah, w a laupun ham pir sem ua tenagadokter m erup akan dokter tetap n a mu n karena b anyak ten ag a d okte r rum a h

sakit pem erin tah te rsebut juga bekerja d i rum ah sakit la in yang kadang-

kadang pada jam kerja o leh karena ada kasus emergenc.y rnaka peraturan

internal staf m edis perlu d isusun seh'ngga ada ke je lasan peran dan tugas

masing-masing.

P eraturan in te rn al staf m edis tersebut b isa merupakan peraturanin terna l yang berd iri sendiri te tap i juga b isa m erupakan salah sa tu

ke tentuan di da lam peraturan in terna l korporate. H al' tersebut tergantung

dengan jum lah dan jen is sta f m edis d i sua tu rum ah sa kit. Semak in banyak.

jum lah dan jen is sta f m edis di rum ah sakit m aka perlu pera tu ran yang

kom plek oleh karena itu peraturan mengena i stat medis menjadi peraturan

in terna l yang berd iri send iri.. T e tap i apabila rum ah sakit tersebut hanya

keol dan hanya beberapa dokter sa ja seh ingga tldak d iperlukan pera tu ran

yang kom pleks m aka peraturan in terna l sta f m edis b isa d isa tukan denganpe ra tu ran in te rna l korpo ra te.

Berdasarkan ha l tersebut d ia tas, untuk m em udahkan bagi rumah

safdt yang akan m enyusun peraturan in te rna l s ta f m ed is terp isah dengan

peraturan in terna l korpora te m aka buku pedam an in i akan m engura ikan

rnateri peratu ran in te rna l korporate dan peraturan in te rna l sta f m ed is

secara terp isah . A dapun m ateri dan kedua peraturan in terna l te rsebu t sbb :

15



3.1. PERATURAN INTERNAL KORPORATE (PERATURAN INTERNAL

INSllfUSI)

M engingat istilah korporate pada um um nya digunakan untuk badan

hukum swasta m aka untuk rum ah sakit pem erihtah bisa digunakan istilah

institusi sehingga peraturan internal koporate disebut juga peraturanin te rna l ins titus i.

Sebelum m enyusun peraturan internal korporate ada haJ-hal penting yang

pertu diperhatikan yaitL l :

3.1.1. ·B entuk badan hukum pem ilik rum ah sakit.

B entuk badan hukum pem ilik rum ah sakit akan m em pengaruhi

organisasi pemifik atau yang m ew akili. O leh karena itu peraturan

yang m eooatur bentuk badan hukum dan aide badan hukum daripem ilik rum ah sakit m enjadi acuan utam a dalam m envusun

peraturan internal korporate. U ntuk m engetahui bentuk badan

hukum pem ilik rum ah sakit m aka per1u m engetahui m acam

.kepem ilikan rum ah sakit di Indonesia :

a. R um ah sa~ t m ilik pam erintah

• Departem en K esehatan

• Departem en K esehatan dan Departem en K euangan (bentukb ad an h uk um n ya adalah Perusahaan Jaw atan) .

• Pem erintah Daerah Propinsi .

• Pem erintah Oaerah K abupaten/K ota

• Departem en H ankam dan PO LR I

• B adan U saha M ilik N egara

• D epartem en lain.

b. R um ah sakit m ilik sw asta

• Yayasan• Perseroan T erbatas (PT)

• B adan H ukum lainnya.Perbedaan kepem ilikan tersebut diatas, akan m em pengaruhi

organisasi badan hukum pem ilik, siapa yang dimaksud yang

m ew akiJi serta peran dan tugasnya

16



3.1.2. Bentuk format peraturan internal korporate. .

Peraturan internal korporate adalah "tailor made', maka bentuk

format peraturan internal korporate diserahkan ke masing-masing

rumah sakit, dengan altematif-altematif sebagai berikut :

a. Merupakan surat keputusan dan pemilik atau yang mewakli

dimana materi yang diatur dikefompokkan menjadi bab dan

pasal-pasal.b. Merupakan buku yang kemudian dilampiri dengan surat

keputusan dari pernilik atau yang mewakili untuk

pemberlakuan buku tersebut.

Berdasarkan hal tersebut1materi yang perlu diatur (dicantumkan)

pada peraturan intemal korporate adalah :

1. Nama, Tujuan, Filosofi

a. Nama adalah nama badan hukum pemilik rumah sakit.

b. Tujuan adalah tujuan rumah sakit didirikan.

c. Filosofi adalah filosofi organisasi rumah sakit, merupakan

organisasi laba atau niriaba

•2. Pengaturan tentang GovernIng body

Pada Bab II sudah dijelaskan yang dimaksud dengan governing bodyadalah pemilik atau yang mewaldli. Pada peraturan internal -korporate

ini diharapkan ada kejelasan pengaturan menqenai perrulik atau yang

mewakili tersebut yaitu antara lain mengenai :

• komposisi atau keanggotaan

• kewenangan dan tanggung jawab

• peran terhadap staf medis

• pengaturan rapat

Pada umumnya tanggung jawab pemilik atau yang mewakili adalah :

• Menetapkan tujuan rumah sakit.

• Mengawasi mutu pelayanan rumah sakit.

• Mengawasi keterjangkauan pelayanan.

• Meningkatkan peran masyarakat

• MeJakukan integrasi dan koordinasi.

17



.A gar dapat m enyusun peraturan m engenai kom posis i a tau

keanggotaan, kew enangan dan tanggung jaw ab yar:-g leb ih rine i serta

pengaturan rapat m aka rum ah sakit harus m engetahui m ana yangdisebut pemil ik atau yang m ew akili d i da lam badan hukum rum ah sakit

terse but. O leh karena itu bentuk badan hukum perlu diketahui.

Berdasarkan kepemilikan rumah sakit, bentuk badan hukum rumahsakit dapat d ik elo mpok ka n me n ja di 5 (lim a) kelom pok sebagai berikut :

a. Bentuk b a da n h u ku m p e ru sa h aa n ja w a ta n

Acuan dan bentuk badan hukum perusahaan jaw atan adalah

p era tu ra n p em e rin ta h norner 6 tahun 2000 tentang perusahaan

jaw atan yang kem udian ditindaldanjuti dengan peraturan

pemerintah ten tang pem bentukan perusahaan jawatan pada

masing-masing rumah sakit perjan. sebenam va pera tu ran

pemerintah tentang pembentukan perusahaan jawatan pada

masing-masing ru m ah sakit terse bu t sudah b isa d ise but peraturan

in terna l korporate karena sudan m engatur m engena i

pengorganisasian pem ilikatau yang m ew aId Ii, tugas, w ew enang

p em ilik ata u yang m ew akili dan tu ga s d ire ktu r rumah sa kit, n am u n. 'engatt iran tersebut b elum le ng ka p, selain hal te rs eb u t p e ng a tu ra n

in te rna l s ta f m e dis juga belum ada. B erdasar1< an ha l tersebut m akaR um ah S akit P erjan m asih pertu m enyusun _peraturan in terna lru~hsa~ ,

D alam m enyusun pera tu ran internal korporate d i rum ah

sakit perjan , iden tffikas i yang d im aksud govern ing body penudilakukan dengan hati-hati oleh karena apabila pera tu ran

- pem erin tah nom or 6 tahuri 2000 tersebut dikaji secara mendalam

maka direksirumah sakit juga memiHki peran sebagai governing

body. S edangkan D ew an· P engaw as rnalahan bukan m erupa ican

governing body tetapi hanya m em punya i fungsi pengaw asan. Oleh

karena, d ireks i rum ah sakit perjan juga m em ilik i peran sebaga i

governing body m aka penetapan peratu ran in te rna l rum ah sakit

pada rum ah sakit perjan dapat dilakukan oleh direks i karena

dianggap mewakil i p em U ik tetap i juga bisa o leh pem llik , H a l

tersebut m em ang tidaklaz im seperti halnya badan hukum la innya.

18



Ofeh karena itu peraturan internal korporate pada rumah sakit

perjan akan lebih kompleks dibanding dengan rumah sakit lain.

Dalam membuat pengaturan governing body acuan adalah PPNo. 6

tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan), sehingga

komposisi, keanggotaan, wewenang .dan tanggung jawab serta

pengaturan dapat mengikuti peraturan Perjan tersebut.

b. Yayasan.

Acuan dari bentuk badan hukum yayasan adalah undang-

undang nomer nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan akte

yayasan dan masing-masing nnnah sakit. Pada rumah sakit

yayasan yang dimaksud yang mewakiJi pemilik adalah pengurus

yayasan. Oleh karena itu komposisi dan keanggotaan agar

mengacu sesuai peraturan yayasan tersebut diatas, sedangkantanggung jawab selain mengacu kepada undanq-uandanq yayasan

juga mengacu tanggung jawabpemilik atau yang mewakili seperti

tersebut diatas. Demildan pula pengaturan rapat, seperti halnya

rumah sakit perjan maka yang perlu diatur adalah macam rapat,

kapan rapat diselenggarakan, siapa yang boleh mengajukan

diadakan rapat khuses, bagaimana yang disebut rapat teJah

memenuhi Quorum.

c. PerseroanTerbatas (PT).

Acuan dari bentuk badan hukum perseroan terbatas (PT)

adalah undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang -perseroan

terbatas dan akte perseroan terbatas dari masing-masing rumah

sakit.Pada rumah sakit perseroan terbatas yang dimaksud pemilik

atau yang mewakili adalah.orqansasl yang satu level dtatas direktur

rumah saldt yang lebih dikenal dengan sebutan "board of director'.Komposisi dan keanggotaan serta tugas dan tanggung jawab

mengacu pada peraturan perseroan terbatas tersebut diatas.

Demikian pula pengaturan rapat , seperti halnya rumah sakit perjan

maka yang perlu diatur adalah macam rapat, kapan rapat

diselenggarakan, siapa yang boleh mengajukan diadakan rapat

khusus, bagaimana yang disebut rapat telah memenuhi Quorum.

19



d. B adan hukuni la innya.

Y ang dim aksud badan hukum la in adalah badan hukum yang

belum ada undang-undangnya, m isafnya perkum pulan,

perhlrnpunen dan la in sebagainya , o leh karena m asih ada rum ah

sakit yang dim ilik i o leh badan hukum tersebut. M engingat be lum

ada peraturan yang je las yang dianggap bisa disebut sebagai yang

m ew akili pem ilik m aka badan hukum tersebut harus m enetapkan

yang dianggap m ew akili pem ifik . M engingat badan hukum tersebut

pada um um n(cl m erupakan badan hukum yang bersifa t sosia l m aka

acuan m engenai kom posisi dan keanggotaan, tugas dan

w ew enang dapat m engacu kepada yayasan atau peraturan la in

yang dianggap sesuai.

e. Pemerin tahM engingat be lum · ada peraturan yang ' baku yang

m enetapkan badan hukum pem ilik atau yang m ew akili pada rum ah

sakit pem erin tah m aka pem ilik rum ah sakit pem erin tah perlu

m enetapkan yang dianggap m ew akili pem ilik dan m engatur

bagaim ana kom posis i, keanggotaan, tugas, tanggungjaw ab,

pengaturan rapat dan- la in sebagainya. P engaturan tersebut yang

dituangkan di da lam peraturan in terna l korporate / institusl.

4. P engorganisasian _..

P engorganisasian pem ilik atau yang m ew akili yang diatur pada

peraturan in terna l rum ah saklt in i antara la in m eliputi :

• S ebutan ke tua, w akil ketua (b ila ada), sekretaris dan tugas m asing-

masihg.

• Jum lah anggota

• P ersyaratan m enjad i anggota• T ata cara pem ilihan, pengangkatan dan pem berhentian

• Lam a tugas,lm asa kerja

Namun per1u diingat dalam m enyusun pengorganisasian pem ilik

atau yang mewaki l i tersebut per1u m engacu bentuk badan hukum

pemil ik ru m ah sa kit, baik yang m enyangkut sebutan ketua, w akil ketua,

sekreabis, jum lah anggota dan lain sebagainya.

20



5. Mekanisme pengawasan

Diatas sudah disebutkan bahwa salah satu tanggung jawab dari

pemilik atau yang mewakili adalah melakukan -pengawasan terhadap

kegiatan rumah sakit. Oleh karena itu pemilik atau yang mewakili perJu

mempunyai mekanisme pengawasan dan komite atau tim untuk

melakukan pengawasan. Pernbentukan komite tentunya tergantung

kebutuhan rumah sakit dan bentuk badan hukum pemilik rumah sakitOleh karena sernakin banyak dan besar komite tentunya berdampak

terhadap beban biaya yang harus ditanggung oleh rumah sakit

WaJaupun pembentukan komite teigantung kebutuhan, namun ada

ernpat komite dasar yang disarankan dimiliki oleh governing body yaitu:

• Komite yang melakukan review pelavanan pasien (patient carereview committee)

• Komite yang melakukan pengawasan keuanqan dan -anggaran

(finance and budget committe)• Komite yang melakukan pengawasan bangunan dan pekerjaan

(House and works committe)

• Komite yang memberikan saran terhadap penetapan staf medis

(Medical appoinment advisory committe.)

Mengingat di rumah sakit juga ada komite-komite maka untuk eflSiensi

pemilik rumah sakit atau yang mewakili dapat rnenqoptlrnalkan kornite-

komite yang sudah ada di dalam rumah :sakit _dan agar dibuatmekanisme hubungan kerja antara pemilik rumah sakit atau yang

mewakili dengan komite-komite yang ada di dalam tumah sakitSebagaj. contoh ada pertemuan berkala antara komite dengan pemilik

rumah sak i t atau yang mewakili. Hal tersebutksrena keempat fungsi

komite tersebut telah ada di rumah sakit , sebagaimana tersebut

dibawah ini :

• Komite yang melakukan review pelayanan pasien (patient care

review committee), fungsi komite ini telah dilakukan oleh komite

mutu pelayanan rumah sakit.

• Komite yang melakukan pengawasan keuangan dan anggaran

(finance and budget committe), fungsi komite ini telah dilakukan

oleh satuan pengawasan intern (SPI)

21



• Komite yang melakukan pengawasan bangunan dan pekerjaan

(House and works committe), fungsi komite in! dapat dilakukan oleh

pimpinan proyek pembangunan

• Komite yang memberikan saran terhadap penetapan staf medis

(Medical appoinment advisory committe.), fungsi k.omite ini telah

dilak.ukan oleh komite medik atau panitia kredensiaL

Komite-komite tersebut diatas ada yang dibawah komite medik tetapi

ada ydng langsung dibawah Direktur RS. Apabila komite - komite

tersebut juga akan dimanfaatkan olen pemilik atau yang mewakili rnaka

prosedur kerja harus dibu~t jelas sehingga tidak terjadi konflik antara

direktur dengan komite-komite tersebut, karena secara hlerarkl komite-

komite tersebut bertanggung jawab kepada direktur. Altematif yang

bisa dilakukan adalah pada waktu rapat membahas h~sil kegiatankomite dapat mengundang pemHik atau yang mewakili. Hal tersebut

tentunya sangat tergantung situasi dan kondisi masing-masing rumah

sakit.

. 6. Direktur rumah sakit.

Pengaturan yang terkait dengan direktur rumah sakit antara lain

meliputi :

• S ebutan pimpinan tertinggi di rumah saklt, dimana masinq-masinq

rumah sakit berbeda. Ada yang menyebut direktur utama, direktur,ke pa ta ru m ah sakit,dfl

• Jumlah direksi

• Persvaratan menjadi direksi

• Tugas dan wewenang

• Tata cara pengangkatan dan pemberhentian

• Lama tugas atau masa kerja• Hubungan dengan pemilik rumah sakit atau yang mewakili

• Hubungan dengan staf medis

7. Mekanisme review dan revisi . ~

Perlu disusun aturan bagaimana melakukan review dan revls,

peraturan internal korporate dan siapa yang berwenang meJakukannya.

22



8 . P eraturan rum ah sakit

P erlu d itekankan pada pera tu ran in te rna l korporate in i bahw a kebijakan

tekn is operasiona l rum ah sakit tidak boleh berten tangan dengan

p era tu ra n in te rn al ko rp ora te .

3.2. PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS I MEDICAL STAFF

BYLAWS

Peraturan internal staf m e dik ad ala h p eratu ra n in temal rumah sakit

yang m engatur sta f m ed is. Y ang dim aksud staf m edik d is in i ada lah dokter

dan dokter g ig i. Seperti te lah d isebutkan diatas, bagi rumah sakit yang

ked l, d im ana jumlah sta f m edis h a ny a s ed ik it m aka pera turan in terna l sta f

m edis b isa dijad ikan satu dengan peraturan in te rna l, korpora te danm erupakan sala h satu pasal p ada p eraturan in te rn al ru m a h sakit

• T u juan disusunnya peraturan interna l staf m edis ada lah :

a. A gar ada kerjasam a yang baik antara stat medis, pem ilik a tau yang

m e w akili d an p irn pin an a dm in istra tif ru m a h s ak it

b. A ga r terja di ad aptasi kep entin gan dokter dan kepentingan rumah saldtC o A gar sta f m ed is ber1:anggungjawab etas m utu pelayan an m edik rum ah

sakit.

• Fungsi:

a. M engga m barkan struktur organ isas i staf medi~b. P rosedur danpersyara tan penerim aan dokte r

c. M e ka nism e p ee r-re vie w, re -a pp oin m en t, p riv ile ge s,d lld . P rosedur pengajuan perm ohonan

e. D a sa r k eg ia ta n stand ar p elayanan profesi dan kode etik.

Rumahsakit diharapkan dapat menyusun peraturan internal statmeciis dengan materi muatan minimal sebagai berikut :

23



1 . N am a organisas i

rumah saldt)

staf m edis rum ah sakit (sebutkan nam a

2. T u juan organisasi staf m edis :

Tujuan pengorganisasian staf m e dis a nta ra lain adalah ; ~

a. A gar scm ua pasien m enerim a pe layanan m edik yang terba ik

b. A gar m asalah m edico-adm in istra tif d ise lesa ikan bersam a dengan

p ih ak m a na je m en

c. M engupayakan dan m em pertahankan self governm ent

d. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan m em pertahankan standar

pendidikan

3. Keanggotaana . K ualifikasi dan persavara tan rnenjad i anggota staf medis .

R um ah sakit agar m engatur kuaU fikasi dan persyaratan m enjad i

anggota sta f m edis ya itu antara la in : lu lusan faku ltas kedokteran

atau faku ltas kedokteran gig i, m em punyai U in praktek dan lain

sebagainya. A gar d ia tur pu la bagaim ana kalau lu lusan dan luar

negeri, bagaim ana untuk dokter warga negara asing yang ing in

bekerja d i rurnah sakit tersebu t dan bagaim ana kalau hanya .untuk

m eng ikutiba in ing (pada um um nya di rum ah sakit pendid ikan).b . E tik .

Agar dia tur e tik yang harus ditaa ti dan m ekanism e P enanganan etik

kedokteran dan ke do kte ra n g ig i.

c. T anggung jaw ab staf m edis terhadap pelayanan kH nis (m edis) dan

m u tu p ela ya na n.

d. S yarat-syarat pengangkatan , pengangkatan kem baJi. -

e . M ekanism e pengangkatan.

f. M eka nism e p en ga ng ka ta n kembal i .

g. M e k an is m e p em b e rh e ntia n.

h . E m ergency dan hak istim ew a sem entara.

i. G rievance procedure ya itu prosedur untuk m enangani ke luhan dan

staf medis .

j. Intra-service dispu te, agar d ia tu r apablla terjad i perse lis ihan antara .

staf m e dis d en ga n profesi la in , dengan pasien dan dengan direksi.

24



4. KategOri· staf medis

Agar dibuatkan definisi operasional apa yang dimaksud· dengan dan

wewenang serta tanggung jawab:

Dokter tetap/dokter organik

Dokter tamu (dokter visiting praktek dan dokter visiting tidak

praktek)

Dokter konsultan

Staf pengajar (bagi RS pendidikan)Staf tenaga kesehatan profesional lain (allied health proffesional

staff)

Residen, d U .

5. Pelayanan rnedik dan Direktur medik

Yang diatur disini adalah : .• Jenis pelayanan medik yang diberikan rumah sakit.

• Mekanisme penqanqkatan direktur medik (apakah pemHik rumah

saklt perlu melakukan konsultasi dengan komite medik untuk

pengangkatan direktur medik)

• Tugas serta tanggungjawabnya.

• Peran residen dan peran pengampu (bagi rumah sakit pendidikan).

• Upaya peninqkakan- mutu pelayanan : clinical risk manajemen,

clinical governance, evidence based medicine, audit medis,monitoring dan evaluasi mutu pelayanan, mekanisme pengawasan

profesi, d U .

6. Komite medik.

Yang perlu diatur di komite medik adalah :

• Keanggotaan: siapa saja yang bisa menjadi anggota komite medik

• Tugas dan tanggung jawab komite medik

• Pengorganisasian

• Rapat

• Pembentukan sub komite-sub komite

7. Pengaturan yang menyangkut jasa medis.

8. Peqaturan mengenai rapat.

25



9. Mekanisme review dan revisi, agar ditetapkan siapa yang berwenang

melakukan review dan revisit bagaimana caranya dan kapan

dilakukan.

10. Peraturan dan perundangan yang terkait dengan kewajiban staf

medis terhadap pelayanan medis.

26



BAB . IV

LANGKAH-LANGKAH_ PENYUSUNAN

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS)

Langkah-Iangkah penyusunan pereturan internal rumah sakit ini,diharapkan dapat sebagai acuan bagi rumah sakit dalam menyusun

peraturan internal rumah saklt-nya masing-masing. Namun sebelum mulai

penyusunan, ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh rumah

sakit yaitu :

• Peraturan internal rumah sakit adalah "tailor msde"Oleh karena itu, pada waktu menyusun peraturan internal rumah sakit

jangan atau hindari memfoto copy peraturan internal rumah sakit danrumah saklt lain. Peraturan internal dan rumah sakit lain hanya sebagai

acuan atau wacana saja tidak boleh di fotocopy oleh karena peraturan.

internal rumah sakit dan rumah sakit satu dengan lainnya tidak sarna.

• Laksanakan legal audit ...

Yang paling baik sebelum menyusun peraturan internal. rumah sakit

adalah melakukan legal audit sehingga dapat diketahui semuaperaturan dan perundangan sebagai dasar penvelenqqaraan rumah

sakit. Legal audit ini bukan hanya sekedar melakukan inventarisasi

peraturan yang sudah ada dan yang belum dirnillki tetapi juga mengkaji

dan menelaah semua peraturan dan perundanqan tersebut apakah

sudah kadaluwarsa, apakah ada duplikasi apakah saling bertentangandan lain-lain.. . \.

-. Peraturan internal untuk diJaksanakanbukan merupakan ideologi

Peraturan internal rumah sakit disusun bukan hanya sekedar dokumen

tersebut harus ada, tetapi harus dilaksanakan karena merupakan

konstitusi -rumah' saklt, Dalam menyelesaikan permasalahan/konflik

. intern rumah saklt maka peraturan internal rumah sakit merupakan

acuan untuk menyelesaikannya. .

27



• Hindari penguiangan kalimat dan peraturan perundanqan

• Jangan berlebihan yang diatur dan juga jangan kurang

Yang perlu diperhatikan adalah peraturan internal rumah sakit hanva

menqatur tiga tungku sejerangan yaitu pemilik, direktur dan staf medis

oleh karena itu jangan terlalu berlebihan dalam mengatur. Peraturan

yang lebih rinci tidak diatur di dalam peraturan internal rumah sakittetapi didalam kebijakan operasional rumah sakit. -

Langkah-Iangkah penyusunan sebagai berikut :

4.1. Pembentukan Tim Penyusun

Tim penyusun peraturan internal rumah sakit ini terdiri dari pemilik

atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan komite medik.

4.2. Pertemuan tim penyusun

Tujuan pertemuan tim penyusun inf adalah :.

a. Mengetahui dan memahami buku pedoman peraturan internal

rumah sakit yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan

sehingga ada persamaan pengertian dan persepsi tentang

peraturan internal rumah sakit, hal-hal apa saja yang perlu

diatur dan baqairnaca mengatumya.b. Terbentuknya komitmen tim penyusun.

c. Agar tersusun rencana kerja dan prosedur kerja.

d. Penyusunan kerangka konsep peraturan internal ru rn ah s ak it.

4.3. Melakukan legal audit

Legal aud.it sebelum menyusun peraturan sebaiknya dilakukan.

Dalam- melakukan legal audit bisa rnemmta bantuan dan luar

(konsultan) namun bisa dilakukan oleh rumah sakit sendiri terutamabagi rumah sakit yang telah mempunyai bagian hukum dalam

struktur organisasinya.

28



4.4 . P enyusunan draft peraturan internal rum ah sakit.Draft p eratu ran in te rna l rum ah sakit d isusun dengan m engacu

badan hukum kepem ilikan rum ah sakit, p era tu ra n d an p eru nd an ga n

te nta ng ke se ha ta n d an p eru m ah sa kita n serta hasi l dan legal audit..

. 4.5. P e m b a ha sa n d ra ft

D alam m ela kuka n p em ba hasa n ag ar m e lib atkan pih ak-p iha k terka it.

4 .6 . P enyem pum aan dra ft pera turan in te rnal rum ah sakit

4 .7 . F inaJisasiperaturan interna l rum ah sakit.

F ina lisasi d ilakukan dengan penetapan peraturan Internal rum ahsakit dan perntlik atau yang m ew akili. .

4.8. Sosia lisas i peraturan in te rn al ru m ah sakit .

Sosialisasi in i dilakukari" kepada sta ke h old er d an c os tu m er (in te rn al

d an e ks te m af)

4.9. Monitoring dan evaluasl

Monitoring dan evaluasi p ela ks an aa n p era tu ra n in te rn al rumah sakit

dilakukan sesuai dengan m ekanism e pengaw asan yang dia tu r pada

p e ra tu ra n in te rn a l rumah sakit,



BAB.V

PENUTUP

Pedoman peraturan internal rumah sakit ini disusun ~p'~.

harapan dapat sebagai acuan bagi semua rumah sakit dalam me-"Yl':~

peraturan internal rumah sakit-nya masing-masing dan diharapkan - u , r n c , . -

sakit dapat segera menyusunnya. Hal tersebut karena selain rurnah ~iQ~

rawan terjadinya konflik, juga karena meningkatnya kesadaran hUKtW'Oi .

masyarakat telah meningkatkan. pula tuntutan masyarakat termc

pelayanan rumah sakit Denqan adanya hospital bylaws diharapkall Od~'Ol

sebagai acuan dalammenyelesaikan konflik dan tutuntan akan pelayanan

rumah saki~Pemiiik rumah sakit yang telah menyusun peraturan internal

rumah sakit, peraturan internal tenaga medisfiharapkan dapat terus

menindaklanjuti dengan menyusun kebijakan tekrils operasional.

Agar peraturan internal rumah sakit dapat tetap "up to daten makapeninjauan secara berkala perlu dilakukan.

***ymgs***

30

pedoman hospital bylaws

Documents