hospital bylaws (corporate)

88
HOSPITAL BYLAWS TATAKELOLA PERATURAN INTERNAL RS Dr Hanna Permana Subanegara MARS

Upload: alit-parwita

Post on 01-Dec-2015

269 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hospital Bylaws (Corporate)

HOSPITAL BYLAWSTATAKELOLA

PERATURAN INTERNAL RS

Dr Hanna Permana Subanegara MARS

Page 2: Hospital Bylaws (Corporate)

DEFINISI HOSPITAL BYLAWS

Suatu produk hukum yang merupakan peraturan internal, yang mengatur peran, tugas dan wewenang, pemilik rumah sakit, pengelola rumah sakit dan organisasi staff medis, yang ditetapkan dengan peraturan pemilik rumah sakit.

Hospital bylaws terdiri dari, corporate bylaws dan medical staff bylaws.

Page 3: Hospital Bylaws (Corporate)

LATAR BELAKANG

RS SOSIAL

Shifting paradigm

Page 4: Hospital Bylaws (Corporate)

TUJUAN MENYUSUN HOSPITAL BYLAWSMemenuhi ketentuan : Syarat KARS tentang harus adanya Hospial

Bylaws (Kepmenkes 772 tahun 2002) Persyaratan RS Pemerintah dengan PPK-BLUD Tatakelola Perusahaan/Organisasi yang baik

(Good Corporate Governance) Tatakelola Pelayanan Medis/Klinis yang baik

(Good Clinical Governance (Kepmenkes 631/2005)

Menghindari konflik dalam pengelolaan rumah sakit

Page 5: Hospital Bylaws (Corporate)

ISTILAH HUKUMKONSTITUSI Produk hukum tertinggi

STATUTA Lazim pada perguruan tinggi

ANGGARAN DASAR Lazim untuk perkumpulan, yayasan atau PT dan sejenisnya

STATUTAN (Belanda) Suatu peraturan nternal untuk perkumpulan

PERATURAN INTERNAL Merupakan aturan yang dikeluarkanoleh Departemen Kesehatan, melalui Kepmen 772 Tahun 2002

Page 6: Hospital Bylaws (Corporate)

HOSPITAL BYLAWS

Pemilik

Staff medik Pengelola

Page 7: Hospital Bylaws (Corporate)

PRINSIP PRINSIP IMPLEMENTASI PELAYANAN MEDIS/KESEHATAN

The right for respect (hak dihormati) The right for information (hak memperoleh

informasi) The right to be heard (hak utk didengar) The right to choose (hak utk memilih) The right for safety (hak utk memperoleh

keselamatan)

Page 8: Hospital Bylaws (Corporate)

GOOD CLINICAL GOVERNANCE

Bersumber dari Etika Kedokteran:

1. Do good (berbuat baik)

2. Do no harm (tidak membahayakan)

3. Veracity/honesty (sopan santun)

4. Autonomy (otonomi)

5. Confidentiality ( kerahasiaan)

6. Justice (keadilan)

Page 9: Hospital Bylaws (Corporate)

BADAN HUKUM YANG MEWAKILI

YAYASAN Pengurus Yayasan, UU 16 Tahun 2001

PERSEROAN TERBATAS (PT) Bosard of director, UU 1 Tahun 95

Badan Hukum Lainnya Pemilik Badan Hukum tersebut

ORGANISASI PEMERINTAH Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

RS Pemerintah Pusat Menteri Kemenkes< cq Drjen Yanmed

RS Pemerintah Daerah Kabupaten

Bupati

RS Dareah Kota Walikota

RS Swasta Bergantung pemiliknya siapa, yayasan, perorangan, kelompok, keagamaan dll

PEMILIK RUMAH SAKIT

Page 10: Hospital Bylaws (Corporate)

DIREKSI / PENGELOLA RS

- Pimpinan tertinggi RS (Dirut, Direktur)

- Harus jelas

a. tugas pokok dan fungsinya,

b. wewenang dan tanggung jawab

c. Hak dan kewajibannya

d. Cara pengangkatan dan pemberhentian

e. Masa kerja

f. struktur organisasi yang dipimpinnya

Page 11: Hospital Bylaws (Corporate)

STAF MEDIS

- Staf Medis tenaga medis (dr umum, dr Spesialis, drg, drg.spes)

yang bekerja purna dan paruh waktu di unit pelayanan RS

- Komite Medis wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal

dari ketua kelompok staf medis dan atau yang mewakili

-Sub Komite kelompok kerja dibawah Komite Medis yang dibentuk untuk

mengatasi masalah khusus

Page 12: Hospital Bylaws (Corporate)

No MANFAAT

1. PEMERINTAH Mengetahui arah dan tujuan rumah sakit dan acuan penyelesaiain sengketa RS

2. PEMILIK Acuan pengeloaan RS, tugas wewenang, fungsi, struktur dalam pengelolaan RS dan penyelesaian masalah di rumah sakit

3. RUMAH SAKIT Ketetapan hukum, dan kewenangan RS

4. PENGELOLA RUMAH SAKIT Sebagai acuan dalam pengelolaan RS da acuan penyelesaian konflik yang berkekuatan hukum

5. STAFF MEDIS FUNGSIONAL Sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan medis yang akuntabel

6. MASYARAKAT Perlindungan hukum dalam menerima pelayanan medis di RS

MANFAAT HBL

Page 13: Hospital Bylaws (Corporate)

PENYUSUNAN DOKUMEN

HOSPITAL BYLAWS

Page 14: Hospital Bylaws (Corporate)

CARA PENULISAN HBL1. Menulis BAB dalam huruf besar dan angka romawi, contoh

: BAB III

2. Menulis kata bagian dalam huruf kecil dan angka ditulis berdasarkan ejaannya contoh : Bagian Kelima

3. Menuis judul Bagian dalam huruf besar, Contoh : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

4. Penulisan pasal dibawah judul dan angka bersambung terus, tidak mengenal bab perbab

5. Penomoran ayat ditulis angka didalam tanda kurung contoh : (1), (2) dan seterusnya.

6. Jika merujuk kepada pasal, maka kalimatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dst ……

7. Jika merujuk kepada ayat, maka kalimatnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dst ……

Page 15: Hospital Bylaws (Corporate)

OUTLINE HBL

1. Substansiperaturan Tatakelola Rumah sakit (HBL)

a. Nama, Tujuan dan filosofi

b. Pengaturan Governing body

c. badan hukum

d. pengorganisasian

e. mekanisme pengawasan

f. direktur rumah sakit

g. mekanismen review dan revisi

h. peraturan rumah sakit

Page 16: Hospital Bylaws (Corporate)

2. Materi dan substansi inti, termasuk peraturan tentang staf medis

a. Core content

b. Locasl spesific

3. Substansi SMF

a. uraian tentang SMF, kelompok SMF dan Komite Medik. komite keperawatan jika ada

b. Garis besar tugas, tanggung jawab, hak, kewenangan dan kewajiban

c. Kredensial dan privilege,

Page 17: Hospital Bylaws (Corporate)

4. Kerangka Peraturan (HBL) terdiri dari:

a. Judul, yang memuat jenis peraturan, nomor, tahun pengundangan, dalam bentuk peraturan pemilik organisasi

b. Pembukaan

frase, misal : dengan rahmat Tuha Yang Maha Esa, Jabatan pembentuk peraturan (HBL),

konsiderans, dasar ukum dan diktium pendahuluan

c. Batang Tubuh

d. Penutup

Page 18: Hospital Bylaws (Corporate)

PERATURAN PEMILIK RSNOMOR ……/…… TAHUN 20..

TENTANGPOLA TATAKELOLA (HOSPITAL BYLAWS)

RUAMH SAKIT ………………

PEMILIK

MenimbangAlasan perlunya dibuat peraturan tentang pola tatakelola di RS

MengingatDasar hukum dalam penyusunan peraturan tersebut

MEMUTUSKAN

Menetapkan : POLA TATAKELOLA RUMAH SAKIT …..

Page 19: Hospital Bylaws (Corporate)

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Merupakan penjelasan atau pengertian istilah dan konsep konsep yang digunakan dan tercantum dalam isi HBL agar penulisan tidak diulang ulang

Misalnya

1. Yang disebut pemilik adalah pemilik rumah sakit dhabeda Kabupaten tuturubun

2. Yang dimaksud direktur utama adalah direktur utama pada rumah sakit Dhabeda Kabuparten Tuturubun

BATANG TUBUH

Page 20: Hospital Bylaws (Corporate)

BAB IIPOLA TATAKELOLA RUMAH SAKIT

Bagian kesatuIDENTITAS

Pasal 2

Memuat jatidiri organisasi rumah sakit yang terdiri dari nama, jenis, kelas, lokasi dan logo beserta maknanya.

Misalnya

1. Nama rumah sakit adalah rumah sakit dhabeda Kabupaten tuturubun2. Status rumah sakit pemerintah/swasta adalah milik pemerintah

daerah/pusat/swasta3. Jenis rumah sakit adalah rumah sakit umum/Khusus4. Kelas rumah sakit adalah kelas B pendidikan5. Alamat rumah sakit adalah jl Kakaramanggih No 53 Jawa Barat

Page 21: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian keduaFALSAFAH, VISI, MISI, VALUE, MOTO, TUJUAN

STRATEGISPasal 3

Misalnya

1. Falsafah rumah sakit adalah “memberkan pelayanan dengan hati”2. Visi adalah “rumah sakit yang terpercaya di Indonesia”3. Misi rumah sakit adalah :

a. memberikan pelayanan dengan kualitas internasionalb. meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan

4. Value : kerjasama yang kompak dalam memberikan pelayanan5. Motto : kesembuhan anda adalah kebahagiaan kami6. Tujuan strategis rumah sakit adalah :

a. terselenggaranya pelayanan dengan kualitas internasionalb. tersedianya karyawan dengan sklill knowledge dan attitude yang memadai sebagai rumah sakit internasional.

Page 22: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian ketigaKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI RS

Pasal 4

Misalnya

1. Rumah sakit dhabeda adalah suatu institusi pelayanan kesehatan perorangan mlik pemerintah /swasta/yayasan Tuturubun, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pemilik melalui sekretaris daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas kesehatan

2. Rumah sakit mempunyai tugas membantu pemilik dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara komprehensif yang berdayaguna dan berhasil guna yang mengutamakan pelayanan kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif.

3. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rumah sakit mempunyai fungsi :a. pelaksana pelayanan pengobatan, pencegahan, promosi kesehatan dan

pemulihanb. pelaksana pendidikan kedokteran dan keperawatan ……. dst

Page 23: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian keempatKEDUDUKAN PEMILIK RS

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah adalah pemilik rumah sakit yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan operasional, pengembangan dan kemajuan rumah sakit

2. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelolab. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Contoh RS Swasta1. Yayasan Kakararea adalah pemilik rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap

kelangsungan operasional, pengembangan dan kemajuan rumah sakit………..

Page 24: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian kelimaDEWAN PENGAWAS

Paragraf 1Kedudukan dan Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 6

Merupakan atuarn tentang Dewan Pengawas rumah sakit meliputi kriteria, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, kewajiban, mekanisme kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta masa kerjanya dsb.

Misal

1. Dalam penyelenggaraan rumah sakit, dibentuk dewan pengawas rumah sakit yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap pemlik rumah sakit

2. Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan pemilik atas usulan Direktur.

3. Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang (bergantung kelas rumah sakit) dan seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas;

Page 25: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 2Tugas dan Fungsi, kewajiban dan kewenangan Dewan

PengawasPasal 7

Misal

1. Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Pemiik dalam bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan rumah sakit.

3. Dewan Pengawas memiliki kewajiban :a. memberikan saran dan pendapat kepada pemilik mengenai anggaran yang diusulkan direkturb. memberikan masukan kepada direksi tentang perkembangan rumah sakitc. dst ……..

Page 26: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 3Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 8

1. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur – unsur ; a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit. b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah dan; c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit.

2. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi

3. Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya. b. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau

Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit

c. tidak pernah di hukum pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap

Page 27: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 4Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 9

1. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 ( lima ) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

2. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Pemilik;

3. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila :a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baikb. Tidak melaksanakan ketentuan perundang – undangan ;c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit ; ataud. Dipidana penjara tyang meiliki kekuatan hukum tetap karena dipersalahkan

melakukan tindak pidana dan / atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas rumah sakit.

Page 28: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 5Sektretaris Dewan Pengawas

Pasal 10

1. Pemilik dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

2. Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas

.Paragraf 6

Biaya dan Gaji Dewan PengawasPasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan pengawas termasuk honorarium anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada rumah sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran

Page 29: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian keenamPEJABAT PENGELOLA RUMAH SAKIT

Paragraf 1Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 12

Pejabat Pengelola rumah sakit adalah pimpinan rumah sakit yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rumah sakit, terdiri atas ;a. Pemimpin, degan sebutan Direkturb. Pejabat Administrasi dan Keuangan, dengan sebutan

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.c. Pejabat Teknis Pelayanan, dengan sebutan Wakil

Direktur Pelayanan.

Page 30: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 14

Direktur bertanggungjawab kepada Pemilik melalui Sekretaris Daerah terhadap operasionalisasi rumah sakit secara menyeluruh.

Pasal 15

Semua Wakil Direktur bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.

Pasal 16

1. Komposisi Pejabat Pengelola rumah sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis jabatan guna memenuhi tuntutan perubahan.

2. Perubahan komposisi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemilik.

Page 31: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 2Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 17

(1)Pejabat pengelola adalah seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dibidang perumah sakitan.

(2)Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola rumah sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi, meliputi keterampilan, ilmu pengetahuan dan attitude.

(3)Pejabat Pengelola rumah sakit diangkat dan diberhentikan dengan keputusan pemilik.

Page 32: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 18

1. Dalam hal Direktur berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.

2. Dalam hal Direktur berasal dari unsur non Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah

3. Dalam hal Direktur bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi pengguna anggaran dan barang daerah adalah Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Khusus RS BLUD

Page 33: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 3Persyaratan Sebagai Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 19

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :1. Seorang tenaga medis yang mempunyai keahlian dalam bidang

perumahsakitan

2. Tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;

3. Berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan atau Non Pegawai Negeri Sipil.

4. Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis sehat di rumah sakit dengan meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat.

5. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Direktur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Page 34: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 20Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan adalah :1. Seorang sarjana yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang

administrasi keuangan dan atau akuntansi rumah sakit.2. Tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit.3. Berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan memenuhi syarat administrasi

kepegawaian.4. Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan prinsip

pengelolaan keuangan yang sehat di rumah sakit.

Pasal 21Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan adalah :5. Seorang tenaga medis, yang memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan medis.6. Berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan memenuhi syarat administrasi

kepegawaian7. Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan

mengembangkan kinerja pelayanan dan kinerja manfaat bagi masyarakat pengguna..

Page 35: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 4Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 22

Direktur dan wakil Direktur dapat diberhentikan karena :1. Meninggal dunia.2. Berhalangan secara tetap selama 3 ( tiga ) bulan berturut-

turut.3. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.4. Melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain

yang telah digariskan.5. Mengundurkan diri karena alasan yang patut.6. Terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap

Page 36: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 5Tugas, Kewajiban, Fungsi, Wewenang, Tanggungjawab

Direktur dan Wakil DirekturPasal 23

Tugas dan Kewajiban Direktur adalah :1. Memimpin dan mengelola rumah sakit sesuai dengan visi

misi rumah sakit yang telah ditetapkan, 2. Mengembangkan pelayanan sesuai standar dalam rangka

memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan.3. Memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan rumah sakit.4. Menyiapkan Rencana Bisnis Strategis ( Renstra bisnis ) dan

Rencana Bisnis Anggaran ( RBA ) rumah sakit.5. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja

pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat melalui sistem akuntabilitas rumah sakit.

Page 37: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 24

Fungsi Direktur adalah :1. Penentu kebijakan operasional dibidang pelayanan

kesehatan perorangan di rumah sakit2. Penyelenggra Pelayanan kesehatan perorangan yang

menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;

3. Penyusun perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan.

4. Pelaksana pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

5. Pengelola akuntansi dan keuangan.6. Pengelola urusan kepegawaian, hukum, hubungan

masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Page 38: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 25

Wewenang Direktur adalah :1. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh karyawan rumah

sakit, yang berkaitan dengan pelayanan;2. Menetapkan kebijakan operasional rumah sakit.3. Menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap rumah sakit.4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.5. Menetapkan hal – hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah

sakit sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.6. Mendatangkan ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen sesuai

kebutuhan.7. Menetapkan organisasi fungsional sesuai dengan kebutuhan.8. Mengangkat pejabat fungsional dan memberhentikan sesuai dengan peraturan

dan perundang ndangan yang berlaku.9. Menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat

teknis operasional pelayanan10.Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya.11. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua Wakil Direktur12.Menerapkan penghargaan dan hukuman bagi seluruh karyawan, sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

Page 39: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 26

Tanggungjawab Direktur menyangkut hal – hal sebagai berikut :1. Terselenggaranya operasionalisasi organisasi

rumah sakit2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan

perorangan yang berkualitas standar dan akuntabel3. Terwujudnya kelancaran dan efektifitas pembiayaan4. Penyelenggaraan program kerja, penerapan,

pengendalian, pengawasan dan pelaporan;5. Peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan.

Page 40: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 27

Tugas dan kewajiban Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan adalah :1. Menyusun Rencana Bisnis Anggaran;2. Menyiapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran rumah sakit;3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;4. Menyelenggarakan pengelolaan kas;5. Melakukan pengelolaan utang – piutang;6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;9. Mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan

pelayanan administrasi keuangan;10. Mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan

dengan bekerjasama dengan Satuan Pengawas Internal;11. Menyusun rencana kegiatan di bidang administrasi rumah sakit;12. Melaksanakan kegiatan di bagian administrasi sesuai dengan Rencana

Bisnis Strategis;13. Memonitor pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi;14. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang administrasi

dan keuangan15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Page 41: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 29

Fungsi Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan adalah :1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan

teknis administrasi serta bidang anggaran dan perbendaharaan.2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pelayanan

administrasi dan teknis di bidang akuntansi dan verifikasi .3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi dan teknis di bidang pengelolaan pendapatan.4. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi dan teknis di bidang perencanaan.5. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan.6. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi dan teknis di bidang organisasi dan kepegawaian. 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Page 42: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 30

Tugas dan kewajiban Wakil Direktur Pelayanan adalah

1. Menyusun rencana pelayanan medis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite –komite yang ada dirumah sakit.

2. Melaksanakan kegiatan pelayanan medis sesuai dengan Rencana Bisnis Strategis.

3. Memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medis.4. Mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan di

bidang pelayanan medis.5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan

Direktur.

Page 43: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 31

Fungsi Wakil Direktur Pelayanan adalah :1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medis.

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan keperawatan.

3. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Page 44: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 32

Tugas dan kewajiban Wakil Direktur Pelayanan Penunjang adalah :1. Menyusun rencana pelayanan penunjang medis dan non

medis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite –komite yang ada dirumah sakit.

2. Melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis sesuai dengan Rencana Bisnis Strategis.

3. Memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis.

4. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis.

5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Direktur.

Page 45: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 33

Fungsi Wakil Direktur Pelayanan Penunjang adalah :1. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan

teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis.

2. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian.

3. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Page 46: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian KetujuhORGANISASI PELAKSANA

Paragraf 1InstalasiPasal 34

1. Guna memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.

2. Pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur.

3. Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

4. Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Kepala Instalasi wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.

Page 47: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 35

1. Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisa kebutuhan.

2. Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Pemilik.

Pasal 36

Kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing – masing.

Page 48: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 2Panitia Panitia

Pasal 37

1. Guna memungkinkan dukungan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan perorangan dibentuk panitia panitia yang merupakan jabatan fungsional, yang berada langsung dibawah Direktur.

2. Pembentukan panitia panitia ditetapkan dengan keputusan Direktur

3. Panitia dipimpin oleh Ketua Panitia4. Pembentukan panitia berdasarkan kebutuhan5. Pembentukan panitia dilaporkan kepada pemilik

rumah sakit

Page 49: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 3Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

2. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.

3. Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing yang berlaku.

4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Page 50: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 3Staf Medis Fungsional

Pasal 39

1. Staf medis fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.

2. Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, promosi kesehatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Page 51: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian KedelapanORGANISASI PENDUKUNG

Paragraf 1Satuan Pengawas Internal

Pasal 40

Guna membantu Direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pengawas Internal.

Pasal 42

1. Tugas pokok Satuan Pengawas Intern adalah :a. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional rumah

sakit.b. Menilai pengendalian pengelolaan / pelaksanaan kegiatan

rumah sakitc. Memberikan saran perbaikan kepada Direktur.

2. Fungsi Satuan Pengawas Intern adalah : a. Melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan rumah sakit b. Melakukan penelusuran kebenaran. c. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Page 52: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 2Komite Medis

Pasal 41

1. Guna membantu Direktur dalam menerapkan dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dan untuk memberi wadah bagi profesional medis dibentuk Komite Medis.

2. Komite Medis mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi Staf Medis.

3. Susunan, tugas, fungsi, dan kewajiban, serta tanggungjawab dan kewenangan Komite Medis diuraikan lebih lanjut dalam Bab Pola Tata Kelola Staf Medis.

Page 53: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 3Komite Keperawatan

Pasal 42

Guna memperlancar pelayanan keperawatan, menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan perawat dan bidan, mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, maka dibentuk Komite Keperawatan.

Page 54: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 431. Komite Keperawatan merupakan badan non

struktural yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur.

2. Susunan Komite Keperawatan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris yang kesemuanya merangkap anggota sejumlah 4 orang.

Pasal 44Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan pejabat pejabat struktural, Komite Medis, Manajemen Keperawatan dan instalasi terkait.

Page 55: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian KesembilanTATA KERJA

Pasal 47Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan cross functional approach secara vertikal, horizontal dan diagonal baik di lingkungannya serta dengan unit unit lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 48Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 56: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 49Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 50Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 51Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan corrective action dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Page 57: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 52Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi, Kepala Instalasi, ketua ketua komite dan ketua ketua panitia wajib menyusun Strategic Action Plan dan annual plan serta wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.

Pasal 53Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada unit unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 54Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya masing – masing wajib mengadakan rapat berkala.

Page 58: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian KesepuluhPENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Paragraf 1Tujuan Pengelolaan

Pasal 55

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ketenagaan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung percapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Page 59: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 56

1. Sumber Daya Manusia rumah sakit dapat berasal dari PNS dan Non PNS.

2. Penerimaan pegawai rumah sakit adalah sebagai berikut a. Untuk pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlakub. Untuk pegawai Non PNS dilakukan mekanisme rekruitmen, outsourching, Kerja Sama Operasional (KSO), magang, atau cara – cara lain yang efektif dan efisien

4. Rekruitmen pegawai PNS maupun Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara seleksi, meliputi seleksi administrasi, test psikologi, seleksi akademik dan keterampilan, wawancara dan test kesehatan

5. Outsourching pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tenaga yang ditetapkan oleh Direktur dan dilaksanakan oleh bidang SDM, sesuai ketentuan yang berlaku

6. Kerjasama operasional dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh Direktur dengan pihak ketiga.

Page 60: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 2Penghargaan dan Sanksi

Pasal 57Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka rumah sakit menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pasal 581. Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas

prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku, yang dikaiitkan dengan peningkatan upah berdasarkan sistem remunerasi.

2. Kenaikan pangkat pegawai non PNS adalah merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai berdasarkan kinerja yang bersangkutan dan diakitkan dengan kenaikan upah berdasarkan sistem remunerasi rumah sakit.

Page 61: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 591. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan

struktural atau fungsional tertentu, termasuk PNS yang : a. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan

struktural atau fungsional tertentu,

b.Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

2. Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 603. Rotasi PNS dan non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja

dan pengembangan karir :4. Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. Penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;

b. Masa kerja di unit tertentu;c. Pengalaman pada bidang tugas tertentu;d. Kegunaannya dalam menunjang karir;e. Kondisi fisik dan psikis pegawai.

Page 62: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 3Pengangkatan Pegawai

Pasal 611. Pegawai rumah sakit dapat berasal dari PNS dan / atau non

PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

2. Pegawai rumah sakit yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

3. Pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari PNS disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan.

4. Pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dalam peningkatan pelayanan dan sesuai dengan kebutuhan.

5. Pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Page 63: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 4Disiplin Pegawai

Pasal 621. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai – nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam a. Daftar hadir,b. Laporan kegiatanc. Daftar penilaian pekerjaan pegawai.

2. Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi :a. Hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan

pernyataan tidak puas secara tertulis.b. Hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala

untuk paling lama 1 ( satu ) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 ( satu ) tahun.

c. Hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 ( satu ) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

Page 64: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 5Pemberhentian Pegawai

Pasal 631. Pemberhentian PNS diatur menurut peraturan perundangan tentang

pemberhentian PNS.

2. Pemberhentian pegawai non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila

pegawai rumah sakit non PNS mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak.

b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non PNS telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut :1. Batas usia pensiun tenaga medis 60 tahun.2. Batas usia pensiun tenaga perawat 56 tahun.3. Batas usia pensiun tenaga non medis 56 tahun.

3. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non PNS melakukan tindakan – tindakan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal tentang disiplin pegawai.

Page 65: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian KesebelasREMUNERASI

Pasal 64Remunerasi adalah imbalan atau upah akibat dari kinerja karyawan yang dapat berupa gaji, tunjangan, uang lembur, honorarium, insentif, bonus, pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola rumah sakit dan pegawai rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik.

Pasal 651. Pejabat pengelola rumah sakit, Dewan Pengawas, sekretaris Dewan

Pengawas dan pegawai rumah sakit dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

2. Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

3. Sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rumah sakit ditetapkan dengan peraturan pemlik berdasarkan usulan pimpinan rumah sakit.

Page 66: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 661. Penetapan remunerasi dalam bentuk gaji pimpinan rumah

sakit, mempertimbangkan faktor – faktor yang berdasarkan:a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola rumah sakit,

tingkat pelayanan serta produktivitasb. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan

sejenis ;c. Kemampuan pendapatan rumah sakit yang

bersangkutan, dand. Kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh

pemilik dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, dan manfaat bagi masyarakat.

2. Remunerasi dalam bentuk gaji pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan pulun persen) dari gaji pimpinan rumah sakit.

Page 67: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 67

Remunerasi dalam bentuk honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar

40% ( empat puluh persen ) dari gaji Pemimpin rumah sakit.b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak

sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin rumah sakit.

c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin rumah sakit.

Page 68: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 681. Remunerasi dalam bentuk jasa pelayanan bagi pejabat

pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :a. Pengalaman dan masa kerja ( basic index ).b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

( competency index ).c. Resiko kerja ( risk index ).d. Tingkat kegawatdaruratan ( emergency index ).e. Jabatan yang disandang ( position index ) ; danf. Hasil / capaian kerja ( performance index ).

2. Pegawai rumah sakit yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang – undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh pemilik sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1).

Page 69: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 691. Pejabat pengelola, Dewan pengawas dan Sekretaris

dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% ( lima puluh persen ) dari remunerasi / honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

2. Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% ( lima puluh persen ) dari remunerasi bulan terakhir di rumah sakit sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Page 70: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian Kedua BelasSTANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 701. Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan

kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh rumah sakit, pemilik menetapkan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit dengan peraturan Pemilik.

2. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pimpinan rumah sakit.

3. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan jenis dan mutu pelayanan.

Page 71: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 71

1. Standar Pelayanan Minimal harus memperhatikan dimensi mutu layanan sebagai berikut:a. aksesb. efektifitas.c. efisiensid. keselamatan dan keamanane. kenyamananf. kesinambungan pelayanang. kompetensi teknish. hubungan antar manusia

Page 72: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian Ketiga BelasPENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 72Pengelolaan keuangan rumah sakit berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparasi.

Pasal 73Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud pasal 65, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual ( SAK ) dan standar akuntansi pemerintahan ( SAP ).

Pasal 74Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan rumah sakit dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.

Page 73: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian Keempat BelasTARIF LAYANAN

Pasal 75

1. Rumah sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan / atau jasa layanan yang diberikan.

2. Imbalan atas barang dan / atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan.

3. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya layanan.

4. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan / atau pola tarif sesuai jenis layanan rumah sakit.

5. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan besaran biaya satuan ditambah dengan batas keuntungan, tingkat bunga bank, tingkat inflasi dan jasa pelayanan dengan mempertimbangkan tarif rumah sakit sekitar, ability to pay dan wilingness to pay

Page 74: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 761. Tarif layanan rumah sakit diusulkan oleh Pimpinan rumah

sakit kepada pemilk melalui Sekretaris Daerah.2. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan peraturan Pemilik.3. Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 774. Peraturan Bupati mengenai tarif layanan rumah sakit dapat

dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

5. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

6. Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan pasal 76.

Page 75: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian Kelima BelasPENDAPATAN DAN BIAYA

Paragraf 1Pendapatan

Pasal 78

Pendapatan rumah sakit dapat bersumberr dari :a. Jasa layanan. b. Hibah.c. Hasil kerjasama dengan pihak laind. APBD.e. APBN dan Lain – lain pendapatan rumah sakit yang

sah.

Page 76: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 79

1. Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

3. Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi rumah sakit.

4. Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari pendapatan yang berasal dan otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).

Page 77: Hospital Bylaws (Corporate)

5.Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentasi dan / atau tugas pembantuan dan lain – lain.

6.Rumah sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan / atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN

7.Lain lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf f, antara lain

a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan.b. Hasil pemanfaatan kekayaan.c. Jasa giro.d. Pendapatan bunga.e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh rumah sakit.g. Hasil investasi.

Page 78: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 801. Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76

kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai RBA.

2. Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukkannya.

3. Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.

4. Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah setiap triwulan.

5. Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Page 79: Hospital Bylaws (Corporate)

Paragraf 2Biaya

Pasal 811. Biaya rumah sakit merupakan biaya operasional dan biaya non

operasional.

2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

3. Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

5. Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Page 80: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 821. Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2), terdiri dari :

a. Biaya pelayanan dan.b. Biaya umum dan administrasi.

2. Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

3. Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

4. Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :a. Biaya pegawai.b. Biaya bahan.c. Biaya jasa pelayanan.d. Biaya pemeliharaan.e. Biaya barang dan jasa dan.f. Biaya pelayanan lain – lain.

5. Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :a. Biaya pegawai.b. Biaya administrasi kantor.c. Biaya pemeliharaan.d. Biaya barang dan jasa.e. Biaya promosi.f. biaya umum dan administrasi lain – lain.

Page 81: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 83Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (3) terdiri dari :

a. Biaya bungab. Biaya administrasi bankc. Biaya kerugian penjualan aset tetapd. Biaya kerugian penurunan nilai dane. Biaya non operasional lain – lain

Pasal 841. Seluruh pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana

dimaksud dalam pasal 79 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ) setiap triwulan.

2. Seluruh pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab ( SPTJ ).

3. Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku

Page 82: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 851. Pengeluaran biaya rumah sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan

volume kegiatan pelayanan2. Fleksibilitas pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

3. Fleksibilitas pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

4. Fleksibilitas pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk rumah sakit BLUD bertahap.

5. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 866. Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), ditetapkan

dengan besaran persentase.7. Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemtukan dengan

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional rumah sakit.8. Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA

dan Daftar Pelaksananaan Anggaran (DPA) rumah sakit oleh PPKD.9. Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan

kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Page 83: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian Keenam belasPENGELOLAAN SMBER DAYA LAIN

Pasal 87

1. Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, jalan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit..

Page 84: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian Ketujuh belasPENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RUMAH SAKIT

Pasal 881. Direktur menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan rumah sakit antara lain

lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas Pokok Pengelola Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit meliputi pengelolaan limbah dan sampah, pengawasan dan pengendalian vector/serangga, sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi rumah sakit serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan penelitian/pengembangan di bidang penyehatan lingkungan rumah sakit.

3. Fungsi Pengelola Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit.a. Penyehatan ruang dan bangunan rumah sakit.b. Penyehatan makanan dan minuman.c. Penyehatan air bersih dan air minum.d. Pemantauan pengelolaan linen.e. Pengelolaan sampah.f. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu.g. Desinfeksi dan sterilisasi ruang.h. Pengelolaan air limbah.i. Upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.

Page 85: Hospital Bylaws (Corporate)

Bagian Kedelapan BelasPrinsip tata Kelola

Pasal 89

1. Rumah sakit beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain :a. Struktur organisasi.b. Prosedur kerja.c. Pengelompokkan fungsi yang logis dan.d. Pengelolaan sumber daya manusia.

2. Tata kelola sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain :a. Transparansi.b. Akuntabilitas.c. Responsibilitas.d. Independensi.

Page 86: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 901. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf

a menggambarkan posisi jabatan,pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi . Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan pemilik ..... Nomor .... tahun ....... tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit

2. Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

3. Pengelompokkan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.

4. Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif / kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Page 87: Hospital Bylaws (Corporate)

Pasal 911. Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf a,

merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

2. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang – undangan.

4. Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

5. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan pertanggunggugatan dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset,dan manajemen pelayanan

Page 88: Hospital Bylaws (Corporate)

CORPORATE BYLAWS SELESAI