pbl-1 buku 3 mpkta
DESCRIPTION
Peran Pancasila sebagai Pemberantas Korupsi di IndonesiaTRANSCRIPT
KORUPSI DI INDONESIA
MPKTA – D
HG 1
Disusun oleh:
Rizka Mardhiani
Rossiana Nurani Fauzan
Siti Mardhiyah
Stefandi J Wijaya
Tesanika Ribka Joulin S
Wulan Purnama Sari
Universitas Indonesia, 2015
Outline
Apa itu korupsi?
Penyebab korupsi
Dampak korupsi
Peran Pancasila dan
UUD 1945
Institusi pemberantas
korupsi
Penyebab Korupsi
Merangkap Jabatan
Memandang Publik sebagai Pelayan
Birokrasi Gemuk
Otonomi Daerah
Lemahnya Sistem Peradilan
Keserakahan
DAMPAK KORUPSI
Ekonomi Negara
Demokrasi
1. PEREKONOMIAN NEGARA
Pembangunan sektor-sektor publik tersendat
• Realisasi dana APBN maupun APBD yang dialokasikan untuk fasilitas publik tidak maksimal
• Contoh:
• Jalan-jalan rusak
• Sekolah yang rusak di pelosok daerah
• Biaya pelayanan kesehatan yang tinggi sehingga pelayanan kesehatan tidak merata
• Kurangnya fasilitas bagi para penemu dan ilmuwan muda Indonesia
Investor
• Investor asing tidak tertarik untuk berinvestasi di negara yang banyak terjadi korupsi
Pajak
• Penyalahgunaan uang pajak sehingga rakyat tidak bisa menikmati fasilitas dengan baik
2. DEMOKRASI
Korupsi
Berkurangnya keadilan, ketertiban
umum, dan terkikisnya nilai-nilai demokrasi
Timbul rasa ketidakpercayaan dalam masyarakat
terhadap pemerintahan negara
Kepercayaan masyarakat
semakin berkurang
Masyarakat dapat menjadi marah
Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Tingkah Laku Masyarakat Indonesia
Pentingnya Nilai dalam Tingkah Laku Masyarakat Indonesia
Nilai memberikan arahan dalam pengambilan
keputusan dan bentuk kegiatannya. Nilai yang
dianut oleh individu, akan berpengaruh pada
tingkah lakunya
(Rokeach dalam Dewi, 2013)
Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Tingkah Laku Masyarakat Indonesia
pancasila merupakan dasar dan ideologi
negara
Dasar negara dijadikan tujuan,
cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai.
Nilai-nilai pancasila merupakan dasar
pembentukan karakter
Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam bertingkah laku yang
tidak terlepas dari adanya kekuatan sosial di sekitar
individu
Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Tingkah Laku Masyarakat Indonesia
Pancasila merupakan identitas nasional
Tingkah laku dan karakter dalam diri suatu bangsa menjadi identitas
dari bangsa tersebut.
PERAN PANCASILA DAN
UUD 1945 DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
Pancasila
Panca : lima
Sila : asas atau dasar
Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup
Nilai-nilai dalam Pancasila
Nilai Ketuhanan
Nilai Kemanusiaan
Nilai Persatuan
Nilai Kebijaksanaan
dan Musyawarah
Nilai Sosial
Sila Pertama
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa
• Orang yang percaya dan bertaqwa pada Tuhan tidak akan melakukan korupsi yang bertentangan dengan ajaran Tuhannya.
Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
• Kerukunan hidup tidak akan dapat tercapai bila korupsi merajalela
Sila Kedua
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, ….
• Tindak korupsi melanggar persamaan hak setiap manusia, contohnya: subsidi pendidikan
Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
• Orang yang menerapkan butir ini mengerti bahwa ada orang yang keadaannya jauh lebih kekurangan, maka seharusnya ia tidak melakukan tindak korupsi
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
• Korupsi melanggar nilai-nilai kemanusiaan dimana hak setiap manusia harusnya dipenuhi
Berani membela kebenaran dan keadilan
• Kebenaran dan keadilan adalah dua prinsip yang dilanggar para koruptor. Butir ini menunjukkan bahwa tindak korupsi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
Sila Ketiga
Mampu menempatkan… serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
• Korupsi adalah tindakan menempatkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara
Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
• Tindak korupsi adalah tindakan mengorbankan negara untuk kepentingan pribadi atau golongan
Sila Keempat
Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama
• Contoh: Setiap manusia wajib membayar pajak dan memiliki hak menikmati fasilitas yang bersumber dari pajak.
Sila Kelima
Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
• Koruptor tidak berlaku adil terhadap sesama
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
• Koruptor menginginkan hak yang bukan miliknya dan mengabaikan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia dan bagian dari masyarakat
UUD 1945
Pembukaan UUD 1945
Pasal 33 UUD 1945
UUD 1945 menjadi dasar pembentukan aturan dan Undang-Undang di Indonesia
UUD 1945
Religius
Etika dan
Moral
Kemanu-siaan
Persatuan
Demokrasi
Keadilan
Institusi yang Menangani kasus
korupsi
Diatur dalam
UU No. 30 tahun 2002
tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPTPK)
Jaksa adalah pejabat fungsional
yang diberi wewenang oleh
Undang-undang ini untuk bertindak
sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan
hukum serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang
(Hartanti, 2005:32).
1. Kejaksaan
Wewenang Jaksa (UU RI No. 16 Tahun 2004)
Melaksanakan penahanan/pengalihan
penahanan/pengeluaran tahanan
Melakukan pemeriksaan tambahan
Melakukan penghentian penuntutan
Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan
Melaksanakan penetapan hakim
Melakukan perlawanan terhadap penetapan
hakim
Melakukan upaya hukum Memberi pertimbangan atas permohonan grasi
terpidana
Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam pasal
14 huruf g, bahwa: “Kepolisian Negara RI
bertugas melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan
peraturan undang-undang yang lainnya.”
(Hartanti, 2005:39)
2. Kepolisian
Bekerja baik dalam Bidang Penindakan dalam
rangka penyidikan dan penuntutan suatu
perkara maupun dengan Bidang Informasi dan
Data dalam kerangka monitoring dan mencari
bukti permulaan dari suatu perkara.
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Fungsi BPK
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan.
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan.
Koordinasi kegiatan fungsional dalam
pelaksanaan tugas bpkp.
Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan
terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan
Mengoordinasikan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tipikor.
Menerapkan sistem pelaporan dalam
kegiatan pemberantasan tipikor
Meminta informasi tentang kegiatan
pemberantasan tipikor kepada instansi terkait.
Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan
dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasn tipikor.
Meminta laporan instansi terkait
mengenai pencegahan tipikor.
Wewenang khusus KPK (pasal 12, 13,
dan 14 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002)
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1. Pengumpulan data/informasi
2. Penyelidikan
3. Penyidikan
4. Penuntutan
Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi
REFERENSI
•http://reformasihukum.org/ID/konten.php?nama=Sumber&op=detail_s
umber&id=225
• https://www.causes.com/causes/303502-bantuan-hukum-berbasis-
masyarakat/updates/417666-standar-operasional-prosedur-
penanganan-kasus-hukum-posko-bantuan-hukum-masyarakat-2
• http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc69e823d092/beda-
kewenangan-kpk,-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-
penyidik
• UU. Nomor 16 tahun 2004
• UU. Nomor 30 tahun 2002
• www.kpk.go.id