Pasal 22 UULH:Pasal 22 UULH: Pejabat PengawasPejabat Pengawas

MenteriMenteri► ► melakukan pengawasan terhadap:melakukan pengawasan terhadap:

☼ ☼ penaatan penanggung jawab usaha penaatan penanggung jawab usaha dan/atau dan/atau ☼ ☼ kegiatan atas ketentuan kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam perat. PerUUan di bidang LHyang telah ditetapkan dalam perat. PerUUan di bidang LH

► ► dpt menetapkan pejabat yg berwenang melakukan pengawasandpt menetapkan pejabat yg berwenang melakukan pengawasan -- menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain:-- menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain: ► ► Menteri melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi ybsMenteri melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi ybs

Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kpd PEMDA:Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kpd PEMDA:► ► Kepala Daerah:Kepala Daerah: menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasanmenetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan

Pasal 23 Pasal 23 Pengendalian dampak LH:Pengendalian dampak LH: ► ► sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang

dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah

Pasal 24 UUPLHPasal 24 UUPLH

PengawasPengawas

► ► berwenang melakukan:berwenang melakukan:

☼ ☼ pemantauanpemantauan

☼ ☼ meminta keteranganmeminta keterangan

☼ ☼ membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yg diperlukanmembuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yg diperlukan

☼ ☼ memasuki tempat tertentumemasuki tempat tertentu

☼ ☼ mengambil contohmengambil contoh

☼ ☼ memeriksa peralatanmemeriksa peralatan

☼ ☼ memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta

☼ ☼ meminta ket. dr pihak yg bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan. meminta ket. dr pihak yg bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

► ► wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal

► ► wajib memperhatikan situasi & kondisi tempat pengawasan tsbwajib memperhatikan situasi & kondisi tempat pengawasan tsb (menghormati nilai dan norma yang berlaku baik (menghormati nilai dan norma yang berlaku baik

yang yang tertulis maupun yang tidak tertulis) tertulis maupun yang tidak tertulis)

Penanggung jawab usaha Penanggung jawab usaha dan/ataudan/atau kegiatan kegiatan yg dimintai keterangan:yg dimintai keterangan:

wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dgn wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dgn ketent. PerUUanketent. PerUUan

KEP.MENLH NO. 07/2001 tentang KEP.MENLH NO. 07/2001 tentang PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAHPEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMPasal 1Pasal 1

1. 1. Pengawasan lingkungan hidup:Pengawasan lingkungan hidup:kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hiduplingkungan hidup

2.2. Pejabat pengawas lingkungan hidup:Pejabat pengawas lingkungan hidup:PNS yang beradapada Instansi yang bertanggung jawab yang PNS yang beradapada Instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menterimemenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri

3. 3. Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah:Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah:PNS yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab PNS yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubenur/Bupati/Walikota;oleh Gubenur/Bupati/Walikota;

4.4. Menteri:Menteri:menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidupmenteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup

5.5. Sekretaris Menteri:Sekretaris Menteri:Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup;Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup;

6. 6. Sekretaris Utama:Sekretaris Utama:Sekretaris Utama Badan Pengendalian Dampak LingkunganSekretaris Utama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

7.7. Gubenur:Gubenur:Kepala Daerah PropinsiKepala Daerah Propinsi

8.8. Bupati/Walikota:Bupati/Walikota:Kepala Daerah Kabupaten/KotaKepala Daerah Kabupaten/Kota

9.9. Instansi yang bertanggung jawab:Instansi yang bertanggung jawab:instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungandampak lingkungan

10.10. Instansi yang bertanggung jawab daerah:Instansi yang bertanggung jawab daerah:instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah atau instansi yang dampak lingkungan hidup daerah atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah.daerah.

Pasal 4Pasal 4

Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi Pejabat Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi Pejabat Pengawas LH dan Pejabat Pengawas LH Daerah:Pengawas LH dan Pejabat Pengawas LH Daerah:

- berpangkat serendah-rendahnya pengatur tingkat I (Gol. II/d);- berpangkat serendah-rendahnya pengatur tingkat I (Gol. II/d);

- berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3)- berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3)

- ditugaskan di bidang teknis operasional pd instansi yang - ditugaskan di bidang teknis operasional pd instansi yang bertanggung jawab dan instansi yg bertanggung jawab daerah;bertanggung jawab dan instansi yg bertanggung jawab daerah;

- telah mengikuti kursus dasar-dasar AMDAL dan atau kursus dasar-- telah mengikuti kursus dasar-dasar AMDAL dan atau kursus dasar-dasar teknis PLHdasar teknis PLH

- telah mengikuti pendidikan khusus di bidang pengawas LH- telah mengikuti pendidikan khusus di bidang pengawas LH

- berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.- berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 6Pasal 6

PPLH dan PPLHD:PPLH dan PPLHD:

melalui persyaratan tertentu dapat melalui persyaratan tertentu dapat diusulkan menjadi:diusulkan menjadi:

- calon PPNS LH - calon PPNS LH

dan dan

- calon PPNS LHD- calon PPNS LHD

Pasal 7Pasal 7

Kepala Instansi yang bertanggung jawab/Gubenur/ Kepala Instansi yang bertanggung jawab/Gubenur/

Bupati/WalikotaBupati/Walikota

menerbitkan menerbitkan

SK Pengangkatan PPLH dan SK Pengangkatan PPLH dan PPLHDPPLHD

diberikan tanda pengenaldiberikan tanda pengenal (Ps 8)(Ps 8)

berwarna dasar hijau yang memuat :berwarna dasar hijau yang memuat :

Nama, NIP, Pangkat/Golongan; No SK Pengangkatan; Jabatan; Masa Nama, NIP, Pangkat/Golongan; No SK Pengangkatan; Jabatan; Masa Berlakunya; Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4Berlakunya; Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4

Pasal 9Pasal 9

PNS yang diangkat sebagai PPLH dan PPLHDPNS yang diangkat sebagai PPLH dan PPLHD

sebelum melaksanakan tugasnya:sebelum melaksanakan tugasnya:

wajib mengangkat sumpah/janji dan dilantik wajib mengangkat sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bertanggung jawab dan pejabat yang bertanggung jawab dan pejabat yang

berwenang berwenang dari instansi yang bertanggung jawab dari instansi yang bertanggung jawab daerah.daerah.

Pasal 10Pasal 10

Dalam hal terjadi:Dalam hal terjadi:- mutasi : - jabatan - mutasi : - jabatan

- wilayah kerja - wilayah kerja

Pimpinan yang membawahi PPLH ybs memberitahukan kepada Deputi Pimpinan yang membawahi PPLH ybs memberitahukan kepada Deputi Bidang Penaatan Hukum LingkunganBidang Penaatan Hukum Lingkungan

PPLHD Propinsi PPLHD Propinsi kepada Gubenur dengan tembusan kepada Deputi kepada Gubenur dengan tembusan kepada Deputi Bidang Penaatan HLBidang Penaatan HL

Pejabat PPLHD Kab/Kota:Pejabat PPLHD Kab/Kota: kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada

Deputi Bidang Penaatan HLDeputi Bidang Penaatan HL

Deputi Bidang Penaatan HL:Deputi Bidang Penaatan HL: melaporkan mutasi PPLH kepada Kepala Instansi yang melaporkan mutasi PPLH kepada Kepala Instansi yang

bertanggung bertanggung jawab. jawab.

Dalam waktu 30 hari:Dalam waktu 30 hari: Kepala Instansi yg bertanggungjawab menerbitkan SK Kepala Instansi yg bertanggungjawab menerbitkan SK (Ps. 11)(Ps. 11)

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGAWASPEMBERHENTIAN PEJABAT PENGAWAS

Pasal 13Pasal 13

– PPLH yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab PPLH yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab diberhentikan oleh Menteridiberhentikan oleh Menteri

– pelaksanaan pemberhentian PPLH, Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemberhentian PPLH, Menteri mendelegasikan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

– Pengusulan pemberhentian PPLH, diajukan oleh Deputi Bidang Pengusulan pemberhentian PPLH, diajukan oleh Deputi Bidang Penaatan HL kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawabPenaatan HL kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab

Pasal 14Pasal 14

- PPLHD diberhentikan oleh Gubenur/Bupati/Walikota.- PPLHD diberhentikan oleh Gubenur/Bupati/Walikota.- Pengusulan pemberhentian PPLHD:- Pengusulan pemberhentian PPLHD:

diajukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab daerah diajukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab daerah kepada Gubenur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubenur/Bupati/Walikota dengan tembusan

disampaikan disampaikan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

PPLH dan PPLHDPPLH dan PPLHD diberhentikan karena:diberhentikan karena:

– berhenti sebagai pegawai sipil baik karena pensiun atau berhenti sebagai pegawai sipil baik karena pensiun atau berhenti atas permintaan sendiri;berhenti atas permintaan sendiri;

– atas permintaan sendiri untuk berhenti sebagai pejabat atas permintaan sendiri untuk berhenti sebagai pejabat pengawas;pengawas;

– melanggar disiplin kepegawaian;melanggar disiplin kepegawaian;

– mutasi pada instansi lain;mutasi pada instansi lain;

– mutasi pada unit lain dalam lingkungan instansi atau di luar mutasi pada unit lain dalam lingkungan instansi atau di luar lingkungan instansi yang bertanggung jawab atau instansi yang lingkungan instansi yang bertanggung jawab atau instansi yang bertanggung jawab daerah sehingga bidang tugasnya menjadi bertanggung jawab daerah sehingga bidang tugasnya menjadi tidak relevan lagi; atautidak relevan lagi; atau

– meninggal dunia.meninggal dunia.(Ps 15)(Ps 15)

Pasal 16Pasal 16Dalam hal terjadinya pemberhentian sebagai Pejabat Pengawas Dalam hal terjadinya pemberhentian sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, di Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, di dalam surat pengusulan pemberhentian wajib disertakan alasan-alasan dalam surat pengusulan pemberhentian wajib disertakan alasan-alasan pemberhentiannya.pemberhentiannya.

Pasal 17Pasal 17Kepala Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Kepala Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pasal 13 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pengusulan pemberhentian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup surat pengusulan pemberhentian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian.menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian.

Pasal 18Pasal 18Gubenur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam Gubenur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pengusulan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pengusulan pemberhentian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah menerbitkan pemberhentian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian.Surat Keputusan Pemberhentian.

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 19Pasal 19

Pembinaan, bimbingan, pelatihan, dan arahan serta pengawasan Pembinaan, bimbingan, pelatihan, dan arahan serta pengawasan pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penjabat pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penjabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, dilakukan oleh Kepala Instansi yang Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan Kepala Instansi yang bertanggung jawab daerah.bertanggung jawab dan Kepala Instansi yang bertanggung jawab daerah.

Pasal 20Pasal 20Koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sehari-harinya dilakukan oleh Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan.sehari-harinya dilakukan oleh Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan.

Pasal 21Pasal 21Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah dan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi yang bertanggung jawab.ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

KepmenLH:KepmenLH:

No. 07/2001 : PPLH dan PPLHDNo. 07/2001 : PPLH dan PPLHD

No. 56/2002 : Pedoman Umum Pengawas Penaatan LH Bagi No. 56/2002 : Pedoman Umum Pengawas Penaatan LH Bagi Pejabat Pengawas Pejabat Pengawas

No. 57/2002 : Tata kerja PPLH di Kementrian LHNo. 57/2002 : Tata kerja PPLH di Kementrian LH

No. 58/2002 : Tata kerja PPLH di Propinsi/Kabupaten/KotaNo. 58/2002 : Tata kerja PPLH di Propinsi/Kabupaten/Kota