pajak penghasilan pasal 22
DESCRIPTION
Pajak Penghasilan Pasal 22. Presented by: Christine, M.Int.Tax. Dasar Hukum. UU No. 36 tahun 2008 KMK No. 254/KMK.03/2001 jo KMK No. 392/KMK.03/2001 jo KMK No. 236/KMK.03/2003 jo PMK No. 154/PMK.03/2007 jo PMK No. 08/PMK.03/2008 jo PMK No. 210/PMK.03/2008 SE-7/PJ.03/2008 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Presented by: Christine, M.Int.Tax
UU No. 36 tahun 2008 KMK No. 254/KMK.03/2001 jo KMK No.
392/KMK.03/2001 jo KMK No. 236/KMK.03/2003 jo PMK No. 154/PMK.03/2007 jo PMK No. 08/PMK.03/2008 jo PMK No. 210/PMK.03/2008
SE-7/PJ.03/2008 KEP DJP No. 401/PJ./2001 KEP DJP No. 417/PJ./2001 KEP 523/PJ./2001 jo KEP-25/PJ./2003 jo PER-
23/PJ/2009 PER-23/PJ/2009
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan
pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya
berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang,
dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
Atas kegiatan impor barang: terutang pada saat pembayaran bea masuk. Jika pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan pada saat penyelesaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
Atas kegiatan pembelian barang: terutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran
Atas penjualan hasil produksi (semen, dll): terutang dan dipungut pada saat penjualan
Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang (bahan bakar minyak): terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order)
Atas Impor:1. Ada API (Angka Pengenal Impor) 2.5% x nilai impor (CIF + BM)2. Tdk ada API 7.5% x nilai impor 3. Lelang 7.5% x harga jual lelang
Atas pembelian barang yang dipungut oleh Pemungut Pajak:1.5% x harga pembelian
Atas penjualan hasil produksi atau pembelian yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang tertentu:
1. Yang wajib dipungut oleh industri dan eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul: 0,25% x harga pembelian (tdk termasuk PPN)
3. Di bidang industri semen: 0.25% x DPP PPN
4. Di bidang industri baja: 0.3% x DPP PPN
5. Di bidang industri kertas: 0.1% x DPP PPN
6. Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor: 0.45% x DPP PPN
7. Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak:
SPBU Swasta SPBU
Pertamina
Premium 0.3% x penjualan 0.25% x penjualanSolar 0.3% x penjualan 0.25% x penjualanPremix/ 0.3% x penjualan 0.25% x penjualanSuper TTMinyak tanah 0.3% x penjualan Gas LPG 0.3% x penjualan Pelumas 0.3% x penjualan
Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API:0.5% x nilai impor
Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah :5% x harga jual
Lihat KMK No. 236/KMK.03/2003Pasal 3
PT Segara Alam melakukan transaksi pengadaan furniture dengan Pemda DKI dengan nilai pengadaan sebesar Rp 330 juta termasuk PPN. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi ini?
PPh Ps. 22 yang harus dipungut oleh PEMDA DKI atas pengadaan furniture:1.5% x 100/110 x 330 juta = Rp 4,5 juta
Jumlah yang harus dibayarkan oleh PEMDA DKI ke PT Segara Alam :Rp 330 juta – Rp 30 juta (PPN yang dipungut) – Rp 4,5 juta (PPh Ps. 22 yang dipungut) = Rp 295,5 juta
Pada bulan Januari 2005, PT Casa de Chantique melakukan impor ornamen untuk hiasan rumah dengan keterangan sebagai berikut:
Cost barang = Rp 100 juta Insurance = Rp 20 juta Freight = Rp 25 juta Bea Masuk = Rp 5 juta Sewa gudang di pelabuhan = Rp 2 juta PPN 10%, PPnBM 30% memiliki Angka Pengenal Impor (API). Berapakah besarnya PPh pasal 22 atas
transaksi impor ini?
Penghitungan PPh Pasal 22 atas impor adalah dengan mengalikan tarif dengan nilai impor.
Bagi importir yang memiliki API besarnya tarif adalah 2,5%.
Nilai impor adalah jumlah dari cost, insurance, freight ditambah bea masuk resmi berdasarkan Undang-undang.
Dengan demikian besarnya nilai impor adalah Rp 150 juta (100jt+20jt+25jt+5jt).
PPh 22 terhutang = 2,5% x Rp 150 juta = Rp 3.750.000
PT Toyota Astra Motor melakukan penjualan mobil kepada para pembeli sebesar Rp10.000.000.000,00.
Atas penjualan tersebut, PT Toyota Astra Motor wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00 (0,45% x Rp10.000.000.000,00) pada saat penjualan.
PT Hutan Jaya merupakan industri pengolah kayu lapis, melakukan pembelian kayu lapis sebesar Rp1.000.000.000,00 dari para pedagang pengumpul dari para petani.
Atas pembelian tersebut PT Hutan Jaya harus memungut PPh Pasal 22 sebesar: Rp2.500.000,00 (0,25%x Rp1.000.000.000,00).