panduan pembuatan pertanggungjawaban...
TRANSCRIPT
PANDUAN
PEMBUATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2016
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
U N I V E R S I T A S SEB EL AS MA RET
JL. Ir. SUTAMI NO. 36 A
SURAKARTA
I(ATA PENGANTAR
Assalamualtaihm" Wr. Wb.
R4ii syr*ur mdlah senffitiasa selalu kita paqidffi k@a Allah SWT, berlcd kaunia
serta hidayahl.Iya l<ami dapd menyelesaikm m€nyusun buku Pm&an Pembludm
Pertangguogiau,aban Ketrmgan Pelaksanam Penelitian dm PengaMim k€eada Ldasyralrd
Llniversitas Sebelas }daret Tahun 241,6.
Bulnr Panduan Pembudan Pemmggpqiawaban Kemngan Pelaksanam Penelitia dan
PengaMim ke@a f{asyrdra Universitas S€belas lvlarct Tahrm 2016 memryakm hilct
@rm yang dih{ukan bagi pma ptti/pengabdi di linghrngm Uriversitas Sebelas l\,Iarct
datam membud petug$mgau,aban keumgm pelalsaa t4as penelitian dan pengabdian
iui memud uraim mengenai mekanisne m€nyu$m petanggung jaurah k€umgm png sesuai
dengan perafilran perundang - tndmgan ymg berlaku.
Penyusman pe,rtang$mgiauabm keumgan segs penting bagi para penelid/pemgsbdi
ymg tel& selesai melaksanakm tugas perelitim dan pengabdim km€na dana penelitim dm
pen$Aim tenseht bersumb€r dai keumgro rcgffi 1mg heus aipertmggungiauat*m
petggunaannya Mendasa*an @a Undmg - Udmg Nomor 17 Tahrm 2003 Tentmg
Ksuangan Negra, maka dili sisi prmes ksuangro negra mencangktrp sehmrh rmgkaian
kegiatan png bertaitm d€ngm pengelolaan obyek sebagaimma t€rsebut diatas mulai dad
rumusar kebijakm dan penptit k€etfirsm smpi der,gnn pertmggungiaunabm.
Se,moga buku pm&ru ini d@ *eqiadi actrur bagi penelitir?engaHi di lingkrmg@
Univenitas S€belas lvlmst dale penyo$man pertmsgungiarraban keuegm kegidan pe,nelitian
dm pengabdim keeada mastrualrd yang telah dilalsmakar. Kmi smgat mengharapken txitik
deean"
Wcsalamuallaihm" Wr. Wb.
Sap,rt r,ll[.tli,PhJ)ffi$
1E1403 tmt 7
1
PANDUAN
PEMBUATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2016
A. PENDAHULUAN
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
merupakan unsur pelaksana Universitas Sebelas Maret yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat – Pusat di
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas, Jurusan,
Bagian, Kelompok, dan Perorangan, mengusahakan pengendalian dalam hal
penggunaan sumber daya, serta mengusahakan pengembangan dan peningkatan
mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Berkaitan dengan peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta diatas, hal tersebut didalamnya
berhubungan dengan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di perguruan tinggi yang secara umum tahapan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui untuk didanai meliputi
pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan.
Mengenai pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
yang mewajibkan adanya laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat, juga perlunya dibuat laporan penggunaan dana
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guna menjamin ketertiban dan
kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan perlu disusun laporan
pertanggungjawaban keuangan (SPJ) secara benar.
Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat
waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah
diterima secara umum dan menurut Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan perwujudan dari pengelolaan
keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung
2
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan terkait mengenai
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mendasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan
Belanja Negara, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu disusunnya buku
panduan pembuatan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberi petunjuk pencairan dana dan
pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dan
penyusunan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan kegiatan.
B. KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
Dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
berdasarkan buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di perguruan tinggi edisi IX, bahwa program penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut,
dalam Ditlitabmas menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut :
a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai
Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam pangkalan Data
Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di : http://pdpt.dikti.go.id atau
http://evaluasi.dikti.go.id.
b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN,
sedangkan anggota peneliti/pelaksana bukan dosen harus mengisi form
kesediaan.
c. Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat dan pimpinan tertinggi perguruan tinggi tempat dosen
tersebut bertugas secara tetap di perguruan tinggi bersangkutan yang dikirim ke
Ditlitabmas dengan cara diunggah melalui SIM-LITABMAS
(http://simlitabmas.dikti.go.id).
3
d. Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul
penelitian atau pengabdian sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota,
atau sebagai anggota didalam usulan proposal maksimum pada 2 (dua) skema
yang berbeda, baik program Hibah Penelitian Desentralisasi, Hibah Penelitian
Kompetitif Nasional maupun hibah pengabdian kepada masyarakat.
e. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat
kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan
penelitian atau pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau
pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana
tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang
didanai oleh Ditlitabmas selama 2 (dua) tahun berturut – turut dan diwajibkan
mengembalikan dana penelitian atau pengabdian ke kas negara.
f. Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan kontrol internal terhadap semua
kegiatan pengelolaan penelitian dan pengabdian dengan mengacu kepada sistem
penjaminan mutu yang berlaku di masing – masing perguruan tinggi.
g. Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
perguruan tinggi yang tidak melaksanakan point f tidak akan diikutkan dalam
program pemetaan kinerja penelitian atau pengabdian kepada masyarakat tahun
berikutnya.
h. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil
memenuhi luaran (output) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi,
yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukkan usulan baru
sampai dipenuhinya output yang dijanjikan.
i. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat mengacu pada aturan yang berlaku.
Selain ketentuan yang diuraikan diatas, mengenai Laporan Pertanggungjawaban
(SPJ) Keuangan dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/Tim Peneliti dengan
mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Universitas
Sebelas Maret dan bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun mengacu Rencana
Anggaran Biaya Penelitian yang termuat dalam Pelaksanaan Kegiatan
Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat; disusun sesuai Rekapitulasi Realisasi
Pengeluaran.
4
C. PENCAIRAN DANA
Tahapan pencairan dana menyesuaikan dengan tahapan yang tertera dalam kontrak
Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
D. PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ
a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disusun sesuai dengan
Rekapitulasi Realisasi Pengeluaran Pelaksanaan Penelitian / Pengabdian.
b. Warna cover menyesuaikan Laporan Hasil Penelitian / pengabdian.
c. Pada halaman satu disusun Laporan Penggunaan Dana yang memuat
urutan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan kelompok biaya/belanja
kemudian diurutkan sesuai tanggal pengeluaran (lihat Lampiran I);
d. Bukti pengeluaran berupa ;
a. Belanja Honorarium (lihat Lampiran II).
- Dasar honorarium peneliti/pengabdi dapat dilihat dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015.
- Jabatan Fungsional Peneliti mendasarkan Peraturan Kepala Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Peneliti adalah :
No Jabatan Golongan Ruang Angka Kredit
1 Peneliti Pertama III/a 100
III/b 150
2 Peneliti Muda III/c 200
III/d 300
3 Peneliti Madya IV/a 400
IV/b 550
IV/c 700
4 Peneliti Utama IV/d 850
IV/e 1050
b. Belanja barang Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian barang
(lihat Lampiran III);
c. Belanja Operasional Lainnya :
1) Rapat Persiapan Kegiatan
Rapat persiapan kegitan yang dilaksanakan di kantor, yang dapat
dipertanggungjawabkan hanya snack rapat atau makan siang.
5
Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor mengundang
instansi atau wakil kementerian/lembaga, maka perserta rapat dari
instansi atau wakil kementerian/Lembaga dapat diberikan Surat
Perjalanan Dinas (SPD) atau transport lokal.
Absensi (daftar hadir) dibuat pada saat rapat persiapan kegiatan yang
dilaksanakan dikantor dan yang dilaksanakan di luar kantor. Absensi
(daftar hadir) diperlukan untuk mengetahui berapa banyak peserta yang
hadir ( lihat Lampiran IV)
2) Tanda terima transport lokal
Tanda terima transport lokal dibuat dalam bentuk tabel seperti daftar
hadir (absen) kegiatan. Transpor lokal diberikan maksimal
Rp 150.000,-. (lihat Lampiran V ).
Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak
dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil
Negara/ Anggota Polri / TNI / pihak lain yang melakukan kegiatan
dalam komplek perkantoran yang sama.
d. Belanja Perjalanan Dinas /SPD.
Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Ketua Peneliti, anggota peneliti
maupun tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan penelitian di
kabupaten / kota. Perjalanan dinas mengacu pada Permenkeu Nomor
113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Permenkeu No.
65/PMK.02/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER – 22/PB/2013, yang terdiri dari:
1) Uang Harian (uang makan, uang saku dan transport lokal);
2) Transport luar kota. (tiket+boarding+Airport Tax jika menggunakan
Pesawat Udara);
3) Biaya Akomodasi Hotel berdasarkan ketentuan yang berlaku
(Permenku 65/PMK.02/2015) Tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2016;
4) Transport Bandara dibuktikan dengan tanda tangan pengeluaran Riil.;
5) Perjalanan Dinas didukung dengan Surat Tugas dari Sekretaris
LPPM UNS dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).
Pelaporan pertanggungjawaban ketua peneliti, anggota peneliti dan
tenaga teknis yang melakukan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk
6
SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang berisi antara lain :
1) Kuitansi Perjalanan Dinas. Lihat (Lampiran VI)
2) Rincian perjalanan Dinas. Lihat ( Lampiran VII)
3) Daftar Pengeluaran Riil untuk biaya transport dari propinsi
ke Kabupaten / Kota. (lihat lampiran VIII)
4) Surat Tugas Perjalanan Dinas dari Sekretaris LPPM.
(lihat Lampiran IX)
5) Lembar 1 SPD (lihat Lampiran X)
6) Lembar 2 SPD, dilengkapi dengan stempel dan tanda tangan pejabat/
pegawai negeri Kabupaten / Kota.
e. Bukti Pengeluaran dibuat ”rangkap” 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut :
1. Arsip LPPM dalam bentuk asli.
2. Arsip Peneliti dalam bentuk asli.
f. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, untuk kemudian
dijilid dan diserahkan ke LPPM-UNS melalui Sub Bagian Umum.
g. Hasil Penelitian dan Pengabdian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari
kegiatan ini adalah milik negara yang harus dilaporkan kepada instansi/lembaga
pada masing – masing fakultas asal peneliti/pengabdi kepada pengelola SIMAK
BMN Fakultas/Lembaga atau jika di hibahkan kepada masyarakat harus di
buatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan diketahui pejabat setempat
dan penerima.
E. BIAYA MATERAI
Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai sebagaimana yang telah
diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea
Materai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 Tentang
Bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai. Berkaitan dengan dokumen yang
dikenakan tarif Bea Materai untuk dokumen yang menyatakan nominal uang
dengan batasan sebagai berikut :
a. nominal sampai Rp 250.000,- tidak dikenakan Bea Materai.
b. nominal diatas Rp 250.000,- sampai Rp.1.000.000,- dikenakan Bea
Meterai 3.000,-
c. nominal diatas Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai 6.000,-
7
F. KEWAJIBAN PAJAK
1. Pajak Penghasilan (PPh 21)
Pemotongan PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan
melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak Orang Pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan.
Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara
Pengeluaran adalah pembayaran atas honorarium pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)
Dasar pemotongan PPh Psl 22 adalah Undang – Undang Nomor 36 Tahun
2008. Setiap pembelian barang lebih dari Rp. 2.000.000,- dan PPh pasal 22
sebesar 1,5% dari DPP (dilampiri SSP PPN; SSP PPh psl. 22 dan Faktur Pajak
Standar dan menggunakan NPWP toko).
3. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)
Dasar pemotongan PPh Ps 23 adalah Undang – Undang Nomor 36 Tahun
2008. Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,-
dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %. (dilampiri SSP PPh psl. 23 yang distempel
toko). Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN
sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur
Pajak, SSP PPN; SSP PPh psl. 23 yang distempel toko) Khusus pembelian
Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2
% dan tidak dikenakan PPN.Apabila pembelian Konsumsi/Jasa Catering tidak
mempunyai NPWP maka dikenakan pajak 2 kali lipat atau 4% (dilampiri SSP
PPh psl,23). Berkaitan dengan penyetoran PPh 23 menggunakan NPWP
Universitas Sebelas Maret.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dasar pemotongan PPN Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Setiap
pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas
dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender; maka
dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur
Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP).
8
CARA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)
DPP = 100/110 x Jumlah Pembelian.
CARA MENGHITUNG BESARAN PPN
PPN = 10% x DPP
G. PENGADAAN BARANG/JASA
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang
dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola
maupun oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Adapun Pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara
yaitu:
1. Swakelola
Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai
penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat.
Kontrak pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana
Swakelola.
Mendasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang
telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomot 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan “pekerjaan yang dapat dilakukan
dengan swakelola meliputi” :
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau
memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai
dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi
langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya
tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
9
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih
dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan
menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau
penyuluhan;
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat
khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
j. penelitian dan pengambangan dalam negeri; dan/atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan
industri almatsus dalam negeri.
Dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa“prosedur Swakelola meliputi
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan
pertanggungjawaban pekerjaan”.
2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
Berkaitan dengan Penyedia Barang/Jasa mendasarkan Pasal 35 - 40 Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan
sebagai berikut :
Pasal 35
(1) Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan
metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(2) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan :
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pelelangan Sederhana;
d. Penunjukan Langsung;
10
e. Pengadaan Langsung; atau
f. Kontes.
Pasal 36
(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada
prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan
pascakualifikasi.
(2) Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
kompleks dan diyakini jumlah penyediannya terbatas, pemilihan Penyedia
Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan
Terbatas.
(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui
Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman
resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE,
sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi
kualifikasi dapat mengikutinya.
(4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.
Pasal 37
(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi
Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan :
a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya; atau
b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
(2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses
pasca kualifikasi.
Pasal 38
(1) Penunjukkan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :
a. Keadaan tertentu; dan/atau
b. Pengadaan Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya
yang bersifat khusus.
(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu
melaksanakan
(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga
sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan
11
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 39
(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah), dengan ketentuan :
a. kebutuhan operasional K/L/D/I;
b. teknologi sederhana;
c. resiko kecil; dan/atau
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau
badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil.
(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar
kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan
untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk
menghindari pelelangan.
Pasal 40
(1) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki
karakteristik sebagai berikut :
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan
metode pelaksanaan tertentu; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
(2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai
berikut :
a. tidak mempunyai harga pasar; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
12
VII. PENUTUP
Demikian petunjuk penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan
Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disusun,
semoga bermanfaat.
Surakarta,
Ketua,
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D
NIP. 19680904 199403 1001
13
Uang yang diterima : Tahap I : Rp. ,- Tahap II : Rp.
Jumlah Rp. ,- Penggunaan Rp. Tahap ( I atau II ) Pajak pph 21 (Gol III(5%) atau IV(15%) – sumber dana DIKTI
Rp. Pajak PPN dan PPh 23 (sumber dana APBN & PNBP UNS) Rp. Sisa Rp. ,-
Lampiran I
LAPORAN PENGGUNAAN DANA
HIBAH PENELITIAN / PENGABDIAN………………
TAHUN ANGGARAN 2016
Ketua Peneliti :……………………….
Fakultas : ………………………
Judul Penelitian : ………………………
Skim : .....................................
NO. KETERANGAN
I HONOR TIM PENELITI (MAKS 30%) Volume Satuan Honor /Jam
TGL Honorarium Pembimbing xx xx xx Honorarium peneliti xx xx xx Honorarium Survei/petugas Lab xx xx xx Honorrium lain-lain xx xx xx
II PERALATAN PENUNJANG, DITULIS
SECARA TERPERINCI SESUAI
KEBUTUHAN (5 – 15 %)
Volume Satuan Harga
Satuan (Rp) Total (Rp)
TGL Pembelian……… xx xx xx Pembelian……… xx xx xx Dan lain-lain xx xx xx
III BAHAN HABIS PAKAI, DITULIS
SECARA TERPERINCI SESUAI
KEBUTUHAN (20 – 30 %)
Volume Satuan Harga
Satuan (Rp) Total (Rp)
TGL xx xx xx Biaya pengolahan data, uji Lab dll) xx xx xx
14
IV PERJALANAN, JELASKAN KEMANA
DAN UNTUK TUJUAN APA (15-25%)
Volume Satuan Biaya
Satuan (Rp) Total (Rp) SPD Survei xx xx xx FGD xx xx xx Dan lain-lain xx xx xx
V Lain – Lain : Administrasi, Publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan (maks. 15 %)
xx xx xx
Rp.
Mengetahui/Menyetujui
Ketua LPPM UNS
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D
NIP. 19680904 199403 1001
Surakarta, ……………
Ketua Peneliti
(N A M A T E R A N G)
NIP …………...........
15
Lampiran II Contoh Daftar Honorarium
DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM
TIM PENELITIAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT … TAHUN 2016
DENGAN JUDUL ……………………….
Berdasarkan Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/ Pengabdian
………..Nomor: .../UN27.21/PL/2016, Tanggal,……….
NO NAMA JABATAN HONORARIUM GOL PPh Ps.
21 PENERIMAAN TANDA
TANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
xxxxxxxxxxxx
Ketua Peneliti
Gol 4
6 = 4-5
xxxxxxxxxxxx
Anggota
Gol 3
6 = 4-5
xxxxxxxxxxxx
Administrasi
xxxxxxxxxxxx
xxxx
Teknisi
xxxxxxxxxxxx
Pengolah data
JUM
Terbilang………………………………………………. Keterangan: a. Honorarium dibayarkan berdasarkan PMK No. 65/PMK.02/2015
b. Golongan anggota sesuai dengan golongan ketua peneliti.
Mengetahui
Ketua Peneliti
(Nama Terang)
NIP…………
16
Lampiran III Contoh kuitansi < Rp.1.000.000
TA :
No. Bukti :
KUITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UNS
Jumlah : Rp
Terbilang :
Guna membayar :
Foto Copy laporan penelitian untuk kegiatan Penelitian
berjudul ……….… sesuai Penelitian/pengabdian Surat Tugas
Pelaksanaan Kegiatan ……….. (Skim penelitian/pengabdian)
sumber dana…… Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sbb :
- 3 exp x Rp. 250.000,- = Rp. 750.000,-
Setuju dibebankan
Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM UNS
Ir. Ary Setyawan M.Sc.,P.hD.
NIP. 196612041995121001
Stempel
…………..…. , ……
Meterai
Rp. 3.000,-
Tanda tangan
(Nama Terang)
Mengetahui,
Ketua Peneliti
(Nama Terang)
17
Contoh kuitansi ≥ 1.000.000,-
TA :
No. Bukti :
KUITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UNS
Jumlah : Rp
Terbilang :
Guna membayar :
Foto Copy laporan penelitian untuk kegiatan Penelitian
berjudul ……….… sesuai Penelitian/pengabdian Surat Tugas
Pelaksanaan Kegiatan ……….. (Skim penelitian/pengabdian)
sumber dana…… Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sbb :
Setuju dibebankan
Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM UNS
Ir. Ary Setyawan M.Sc.,P.hD.
NIP. 196612041995121001
Mengetahui,
Ketua Peneliti
(Nama Terang)
Stempel
…………..…. , ……
Meterai
Rp. 6.000,-
Tanda tangan
(Nama Terang)
18
LAMPIRAN IV
DAFTAR HADIR
Acara :
Hari/Tanggal :
Tempat :
No Nama Jabatan dan
Instansi
Tanda Tangan
Surakarta, ..............................
Mengetahui, Ketua Peneliti
Nama terang
NIP
19
LAMPIRAN V
TANDA TERIMA TRANSPORT
Acara :
Hari / Tanggal :
Tempat :
No Nama Jumlah Tanda Tangan Rp. 150.000,- Rp. 150.000, Rp. 150.000, Rp. 150.000, Rp. 150.000, TOTAL Rp
Surakarta, .......................
Mengetahui,
Ketua Peneliti
Nama terang
NIP
20
Lampiran VI
Contoh Kuitansi Perjalanan Dinas
TA :
NO. BUKTI :
K U I T A N S I
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UNS
Jumlah : Rp
Terbilang : ............................................................................................................
Guna pembayaran : Belanja Perjalanan/SPD Solo.................dalam rangka .....................
Untuk kegiatan Penelitian berjudul ................. Sumber dana ...........
Tahun Anggaran 2016.
Surakarta,
Setuju Dibebankan Penerima,
Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM UNS
Ir. Ary Setyawan M.Sc.,P.hD. ............................
NIP. 196612041995121001. NIP........................
Mengetahui,
Ketua Peneliti
(Nama Terang)
21
Lampiran VII
RINCIAN PERHITUNGAN
BIAYA PERJALANAN DINAS
NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
1. Transpot berangkat Rp .................................,- Atas dasar SPPD
dari :Ketua LPPM
UNS
2. Uang harian Lumpsum :
a. Uang harian .... (.....) hari
b. Penginapan
c. Transpor Pegawai
d. Biaya Taksi
e. Airport tax
Rp .................................,-
Rp .................................,-
Rp .................................,-
Rp .................................,-
Rp .................................,-
Tanggal : ............
Nomor : ...............
3. Transpot Kembali Rp .................................,-
Jumlah Rp ..................................,-
Terbilang : (..............................................................................................................................)
..................., tanggal, bulan, tahun
Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp................................. Rp.............................................
Ketua Peneliti Yang Menerima
(..................................) (.........................................)
NIP. ................................... NIP. ........................................
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah : Rp .....................................................
Yang telah dibayar semula : Rp .....................................................
Sisa Kurang/Lebih : Rp .....................................................
22
Lampiran VIII
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ................. tanggal ................., dengan ini
kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat
diperoleh bukti – bukti pengeluaran, meliputi :
NO URAIAN JUMLAH
1. Transpor Bandara / Stasiun PP
JUMLAH
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
perjalanan Dinas dalam rangka .........................................seperti dimaksud dan apabila
dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Mengetahui, Surakarta, .....................................
Pejabat Pembuat Komitmen Yang nelaksanakan tugas
Ir. Ary Setyawan M.Sc.,P.hD Nama
NIP. 196612041995121001 NIP.
23
Lampiran IX
Format Surat Tugas satu orang
KOP LPPM UNS
S U R A T T U G A S
Nomor :
………./UN27.21/PL/2016
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret
memberi tugas kepada:
N a m a : .................................
N I P : ................................
Pangkat/Gol : .................../............
Jabatan : Ketua Peneliti
untuk melaksanakan tugas .................. berkaitan dengan penelitian/pengabdian
.................... (skim Penelitian / pengabdian) Tahun Anggaran 2016 yang
berjudul...................................................... dengan tujuan ..........selama......., mulai tanggal
......... s.d...............
Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya.
Surakarta, ..............................
Ketua
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D
NIP. 19680904 199403 1001
24
Format Surat Tugas beberapa orang
KOP LPPM UNS
S U R A T T U G A S
Nomor :
………./UN27.21/PM/2016
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebe las Maret
memberi tugas kepada:
NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN 1. Ketua Peneliti 2. Anggota 3. Anggota 4. - Honorer Surveyor 5. - Mahasiswa Surveyor
untuk melaksanakan tugas .................. berkaitan dengan penelitian ........................
(skim
Penelitian/Pengabdian) Tahun Anggaran 2016 yang
berjudul
...................................................... dengan tujuan ..........selama......., mulai tanggal .........
s.d...............
Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagimana
mestinya.
Surakarta, ..............................
Ketua
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D
NIP. 19680904 199403 1001
25
Lampiran X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta
Nomor
: /SPPD/2016
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
1. Pejabat berwenang yang memberi perintah : Ketua LPPM UNS 2. Nama Pegawai yang diperintahkan/NIK :
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 11 Th 2003 : b. Jabatan : c. Gaji Pokok : d. Tingkat menurut Peraturan perjalanan dinas :
4. Maksud perjalanan dinas :
5. Alat angkut yang dipergunakan : 6. a. Tempat berangkat : b. Tujuan :
7. a. Lamanya perjalanan dinas : ....... (......) hari b. Tanggal berangkat : ............................... c. Tanggal harus kembali : ...............................
8. 1. 2. 3. 4.
Pengikut : Nama Umur hubungan keluarga/keterangan
9. Pembebanan Anggaran :
10. Keterangan lain-lain : 11. Tembusan disampaikan kepada 1.
2.
Dikeluarkan di : Surakarta Pada tanggal :
KETUA LPPM UNS Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D NIP. 19680904 199403 1 001
26
I. Berangkat dari : Pada tanggal : Ke :
Ketua Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D
NIP. 19680904 199403 1 001
II Tiba di : Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : Pada tanggal : Kepala :
III Tiba di : Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : Pada tanggal : Kepala :
IV. Tiba kembali di : Surakarta Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
(tempat kedudukan) Perjalanan tersebut diatas benar dilaksanakan
Pejabat yang member perintah : Atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat - singkatnya. Pejabat yang memberi perintah:
KETUA KETUA Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D
NIP. 19680904 199403 1 001 NIP. 19680904 199403 1 001
V. CATATAN LAIN LAIN :
VI. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita kerugian akibat kesalahan,kelalaian dan kealpaannya.(angka 8,lampiran surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 No.B.296/M/K/1/4/1974
27
Lampiran XI
Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Melewati Batas Kota.
28
29
Lampiran XII
Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam.
30
31
Lampiran XIII
Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam.
32
33
Lampiran XIV
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi
34
Lampiran XV
II. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
35
Lampiran XVI
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
Tarif Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri
(Uang saku, transport lokal, dan uang makan,(Dalam US$))
36
37
38
Lampiran XVII
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
39
Lampiran XVIII
Satuan Biaya Fasilitas Transpor Bagi Pelaksana SPD dan Keluarga.
40
Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :
1. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota,
Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya
yang setara;
2. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan
Pejabat lainnya yang setara; dan
3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS
Golongan III, PNS Golongan II dan I.
41
TIM PENYUSUN
PANDUAN PEMBUATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2016
1. Penanggung jawab : Prof. Sulistyo Saputro, M.Sc. Ph.D
2. Ketua : Ir. Ary Setyawan, M.Sc, Ph.D
3. Sekretaris : Drs. Pramista Magna, M.Si
4. Anggota : Drs. Winarno
: Erna Nur’aini, S.Sos
: Sri Hasti Noerainingsih, SE
: Yugo Asmoro, S.H