Perbandingan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dengan di Jepang

Ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliahPerbandingan Administrasi Negara

Nama : Syarifah FatimahNPM : 170110120137 (A)

Jurusan Ilmu Administrasi PublikFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Padjadjaran2015/2016

Pernyataan :

Judul : Perbandingan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dengan di JepangPendahuluan Keadaan pada suatu negara pasti memiliki perbedaan dengan keadaan di negara lainnya. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena perbedaan tujuan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh negara, baik negara maju ataupun negara berkembang. Jepang merupakan salah satu negara maju yang dulunya pernah menjajah Indonesia, namun bentuk sistem pemerintahan di Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan di Jepang. Salah satu kesamaan yang dimiliki dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan Jepang adalah adanya Mahkamah Agung dalam pengaturan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana perbedaan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan kekuasaan kehakiman di Jepang.

Isi Bentuk pemerintahan di Jepang merupakan monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana terdiri dari Kaisar, Kabinet, Dewan Negara, Dewan Pemeriksa, Mahkamah Agung dan Mahkamah Pendakwa. Kaisar merupakan lambang negara dan persatuan bangsa, namun Kaisar tidak memiliki kekuasaan atas pemerintahan. Kekuasaan atas pemerintahan dipegang oleh Perdana Mentri, dimana Perdana Mentri merupakan pemimpin dari Kabinet. Dewan Negara di Jepang terbagi atas DPR dan Senat, dimana DPR memiliki kewenangan untuk membuat UU dan PM tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam pembuatan UU tersebut. Sementara senat memiliki kewenangan untuk membuat sidang darurat. Dewan pemeriksa bertugas untuk memeriksa APBN dan memiliki posisi sejajar dengan Kabinet. MA memiliki anggota yang dipilih oleh Kabinet, namun Kabinet tidak diperbolehkan untuk mengatur MA. MA memiliki fungsi untuk menguji UU dari Dewan Negara dan melindungi HAM. Sementara Mahkmah Pendakwa bertugas dalam mengadili hakim yang diminta untu dipecat dan MP dibentuk oleh DN.Di Indonesia bentuk pemerintahannya merupakan republik dengan sistem pemerintahan presidenil, dimana sebelum amandemen terdiri dari MPR, DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK. Namun kini setelah amandemen DPA sudah dihapuskan dan ditambah adanya MK. MPR bertugas dalam menetapkan UU, memilih Presiden dan Wapres, dan melakukan sidang istimewa terhadap Presiden dan Wapres. Sementara DPR memiliki fungsi dalam mengawasi presiden, memajukan RUU dan menyetujui atau tidaknya APBN. Presiden di Indonesia memiliki fungsi hampir sama deperti Kaisar di Jepang, namun Presiden memiliki hak dalam legislatif ataupun yudikatif walaupun hanya terbatas dan harus seizin DPR.MA merupakan badan yang terlepas dari pemerintahan dan memiliki kekuasaan bebas serta berfungsi dalam mengawasi badan peradilan lain. Sedangkan MK memiliki tugas mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan anggotanya dipilih oleh DPR, Presiden dan MA. Sementara BPK bertugas dalam memeriksa keuangan dan hasilnya langsung dilaporkan kepada DPR sehingga BPK memiliki kekuasaan terbebas dari pemerintahan.Hubungan administratif di pemerintahan Jepang sama hal nya dengan di Indonesia yaitu terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif di Jepang dipegang oleh Dewan Negara dimana DPR dapat dibubarkan oleh Kaisar. Dewan Negara juga ikut serta dalam kekuasaan yudikatif dalam memecat hakim melalui Mahkamah Pendakwa. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Mentri, dimana PM dapat mengangkat MA. Kabinet juga dapat ikut serta dalam yudikatif dalam amnesti hukum, amnesti istimewa, peringanan hukuman, pembatalan hukuman dan pemulihan hak dan rancangan UU. Kabinet melakukan pertanggungjawaban kepada Dewan Negara, namun apabila DPR sedang dibubarkan dapat digantikan oleh senat untuk membuat sidang.Hubungan administratif di Indonesia memang sama dengan Jepang dalam pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Namun, alur hubungannya berbeda. di Jepang setiap lembaga memiliki kekuasaan yang sama kuat sehingga bentuk komunikasinya sejajar namun alur hubungan di Indonesia berbentuk vertikal. MPR merupakan lembaga yang kuat dan sejajar dengan DPR dan golongan diatas presiden. Sementara DPR merupakan lembaga yang kuat, dimana anggota DPR merupakan dipilih dari rakyat dan DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, DPR juga dapat memanggil Presiden melalui sidang istimewa yang diajukan ke MPR dan dapat memberhentikan Presiden. Sementara Presiden tidak dapat memanggil DPR. MA dan BPK merupakan lembaga independent, dimana lembaga tersebut terlepas dari pemerintahan. Namun, BPK memiliki kewajiban untuk memberikan laporannya terhadap DPR. Saat sebelum amandemen terdapat DPA dimana DPA berada dibawah Presiden dan memberikan pertanggungjawabannya kepada Presiden, dan setelah amandemen DPA dihilangkan dan muncul MK, dimana MK memiliki peran dalam menjaga kemurnian konstitusi.Jika dilihat dari kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan di Jepang, dapat dilihat bahwa kekuasaan kehaiman kedua negara tersebut memiliki peran yang cukup berbeda. Di Indonesia, selain adanya mahkamah agung dalam kekuasaan kehakiman ada juga MK yang memiliki peran hampir sama yaitu dalam menjaga tegaknya konstitusi dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Sementara di Jepang, dalam kekuasaan kehakiman hanya terdapat Mahkamah Agung dan pengadilan pengadilan yang lebih rendah, dimana Mahkamah Agung memiliki peran dalam menguji undang undang dan dalam melindungi hak azasi manusia dan semua peradilan yang menyangkut hak asazi manusia harus dilakukan secara terbuka. Perbedaan lain yang dapat dilihat dari kekuasaan kehakiman di Indonesia dan Jepang adalah perbedaan tingkat kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Di Indonesia, MA dan MK merupakan suatu lembaga independent dimana MA dan MK merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan atau eksekutif walaupun ketua MA diangkat oleh Presiden atas usul dari DPR. Sementara MK terdiri dari 9 hakim yang terdiri dari 3 hakim atas usul Presiden, 3 hakim atas usul DPR dan 3 hakim atas usul MA sebagai perwujudan dari lembaga eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Semenara itu, di Jepang anggota MA merupakan anggota yang berasal dari usulan kabinet walaupun kabinet tidak memiliki hak dalam mengatur berjalannya Mahkamah Agung. Sementara Mahkamah Agung sendiri diawasi oleh Mahkamah Pendakwa, dimana Mahkamah Pendakwa yang dibentuk oleh Dewan Negara memiliki kewenangan dalam mengadili hakim yang dianggap sudha tidak layak atau sudah patut untuk dipecat. Sehingga terjadi bentuk pengawasan secara horizontal atau pengawasan yang terjadi antar lembaga yang sederajat atau memiliki level yang sama.Kesimpulan Bentuk pemerintahan di Jepang dan Indonesia memang berbeda, yaitu Monakri Konstitusional dengan Republik. Namun, dalam pengaturan administrasi negaranya dapat menggunakan metode yang hampir sama. Bentuk hubungan administratif di Jepang dan Indonesia juga sama dalam pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, bentuk kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh kedua negara terseut cukup berbeda.Indonesia selain memiliki Mahkamah Agung juga memiliki Mahkamah Konstitusi, dimana MK berperan dalam menjaga kemurnian konstitusi dan terdiri dari hakim yang diusulkan baik oleh bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara di Jepang, MA merupakan bentuk kehakiman satu satunya dimana MA bebas dalam memberikan keputusan asalkan masih terikat dengan UU yang ada. Dalam hubungan kekuasaan dalam kehakiman juga dapat dilihat perbedaannya, dimana Jepang memiliki bentuk kekuasaan yang selevel antara kabinet, dewan negara, dewan pemeriksa maupun MA sehingga alur komunikasi dan pengawasan yang terjadi secara sejajar. Hal tersebut ddiasakan lebih efektif dan efisien dikarenakan antar lembaga dapat saling mengkoreksi kinerja yang sudah dilakukan. Sementara di Indonesia alur pengawasan masih bertingkat yaitu MK diawasi oleh dewan etik konstitusi, sementara MA diawasi oleh Komisi Yudisial atau KY.

Daftar PustakaSukarna.1986.Administrasi Negara Perbandingan.Bandung : Alumni.http://vanvanlana.blogspot.com/2011/11/organisasi-pemerintah-negara.htmlhttp://muhsalimbasmin.blogspot.com/2011/10/perbandingan-konstitusi-indonesia.html