pagu anggaran kemdiknas 2012 per program · pdf file6 pengendalian dan pengawasan ......
TRANSCRIPT
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah
Tahun 2013
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2013
DAFTAR ISI
Pengertian, Kebijakan, Tujuan, dan Sasaran 1
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen 3
Tugas dan Tanggung Jawab 4
Sosialisasi dan Supervisi 5
Pengendalian dan Pengawasan 6
2 Pemanfaatan dan Penggunaan DAK Bidang Dikmen
2 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat 7
Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) (1)
4
Berdasarkan UU no.33 Tahun 2004
• Dana yang bersumber dari pendapatan APBN
• dialokasikan kepada daerah tertentu
• untuk membantu
• mendanai kegiatan khusus
• yang merupakan urusan daerah
• sesuai prioritas nasional
Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) (2)
5
Daerah Tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK
berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama” dan/atau “bukan
menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan kepada
daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantu”.
Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan
pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan
sarana dan prasarana FISIK pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis
yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.
Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat.
Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. RKP disetujui
DPR, selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Menengah
6
1. Mendukung Kebijakan PMU
• Penyediaan Sarana dan Prasarana
2. Memenuhi target RKP Dikmen 2013
• Mendukung pendanaan kegiatan prioritas Dikmen
7
Pagu DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013
DAK
TAMBAHAN (Rp. 1 triliun)
REGULER (Rp. 10,1 triliun)
Dikdas (60%)
Dikmen (40%) Rp. 4,016 triliun
SD (35%)
SMP (25%)
SMA (16%) Rp. 1,606 triliun
SMK (24%) Rp. 2,409 triliun
• 183 Daerah Tertinggal
• Proporsi antar jenjang sesuai kebutuhan
• Pemanfaatan seperti DAK Reguler
8
Tujuan DAK Bidang Pendidikan Menengah
Menyediakan Layanan
Ketersediaan dan
Keterjangkauan Akses
Menyediakan Layanan
Pendidikan Bermutu,
Berkesetaraan, dan Relevan
Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana
Peningkatan Daya Saing dan Pemberdayaan Potensi Daerah
9
Sasaran DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013
Lokus lebih lanjut dapat dilihat pada PMK nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.
15
6
14
10 4
5
24
12
5 9
7 6
21 10
7 2
38
4 1 26
6
6 2
14 1
7
14
10
9 2
3 4
5 7
19
33
11
11
9
11
27 2
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
22 1
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Lampung
Kep. Riau
Kep. Babel
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat DI. Yogyakarata
Jawa Tengah
Jawa Timur
35
450 • Jumlah Kab/Kota yang menerima DAK =
Keterangan:
47 • Jumlah Kab/Kota yang tidak menerima DAK =
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
NTB NTT
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Maluku
Bali
Pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013
Mengacu Permendikbud Nomor 8 Tahun 2013, tentang JUKNIS Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013, dengan urutan prioritas sebagai berikut :
11
Penggandaan dan Pendistribusian buku teks
kurikulum 2013 kelas X yang belum dikirim oleh
Kemdikbud
Pengadaan sarana dan pembangunan prasarana
peningkatan mutu pendidikan menengah
Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk
perabotnya
1 2 3
Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah
12
NO KEGIATAN/KOMPONEN
PERSENTASE ALOKASI DANA
DAK TA 2013
MINIMAL MAKSIMAL
1 Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran
kurikulum 2013 untuk siswa kelas X SMA dan SMK yang
belum diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
15 % 25 %
2 Rehabilitasi ruang belajar rusak berat 40 % 50 %
3 Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu
pendidikan
30 % 40 %
Biaya Satuan Kegiatan/Komponen untuk SMA
13
NO KEGIATAN/KOMPONEN SATUAN BIAYA SATUAN
1 Rehabilitasi Berat termasuk perabot 1) Paket Rp. 85.000.000.-
2 Pembangunan Perpustakaan termasuk perabot 1) Ruang Rp. 240.000.000,-
3 Pembangunan Laboratorium termasuk perabot 1) Ruang Rp. 280.000.000,-
4 Peralatan Laboratorium 2) Paket Rp. 100.000.000,-
5 Buku Teks Pelajaran 3) Eksemplar Sesuai HPS
6 Buku Referensi 4) Paket Rp. 10.000.000,-
Keterangan:
1) Biaya satuan rata rata nasional dengan Indeks Kemahalan Konstruksi = 1,0.
2) Biaya satuan rata rata nasional dengan Indeks Biaya Pendidikan = 1,0.
(Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009)
3) Setelah melakukan survei harga pasar
4) Biaya satuan maksimal per paket
Biaya Satuan Kegiatan/Komponen untuk SMK
14
NO KEGIATAN/KOMPONEN SATUAN BIAYA SATUAN
1 Rehabilitasi Berat termasuk perabot 1) Paket Rp. 75.000.000.-
2 Pembangunan Perpustakaan termasuk perabot 1) Ruang Rp. 240.000.000,-
3 Pembangunan Laboratorium termasuk perabot 1) Ruang Rp. 170.000.000,-
4 Peralatan Laboratorium 2) Paket Rp. 100.000.000,-
5 Buku Teks Pelajaran 3) Eksemplar Sesuai HPS
6 Buku Referensi 4) Paket Rp. 10.000.000,-
Keterangan:
1) Biaya satuan rata rata nasional dengan Indeks Kemahalan Konstruksi = 1,0.
2) Biaya satuan rata rata nasional dengan Indeks Biaya Pendidikan = 1,0.
(Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009)
3) Setelah melakukan survei harga pasar
4) Biaya satuan maksimal per paket
15
Kriteria Sekolah Penerima DAK Dikmen
Umum
• Jumlah Siswa stabil atau meningkat
• Kepala sekolah definitif
• Memiliki izin operasional dan sudah berakreditasi (untuk sekolah yang dikelola masyarakat)
• Berdiri diatas lahan sendiri (sertifikat atau bukti peralihan hak oleh pejabat berwenang)
• Telah mengisi pendataan online Pendidikan Menenngah
Khusus
• Rehabilitasi prioritas untuk sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar rusak berat
• Bantuan Ruang perpustakaan dan Lab. IPA prioritas untuk sekolah yang belum memiliki ruang tersebut dan memiliki lahan yang cukup
• Bantuan Alat Lab. IPA atau Buku Referensi prioritas untuk sekolah yang belum memiliki alat atau buku
• Buku teks kurikulum diprioritaskan untuk siswa kelas X Tahun Ajaran 2013/2014
(http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id)
17
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (1)
Penyaluran DAK Bidang Dikmen dilakukan dengan
transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening
Kas Umum Pemda (Kab/Kota)
Berpedoman pada PMK nomor 201/PMK 07/2012
tentang Pedoman Umum dan Pagu Dana Alokasi
Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013
18
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (2)
Panitia
• Unsur sekolah
• Masyarakat di Lingkungan Sekolah
Swakelola
Rehabilitasi Ruang
Belajar Rusak Berat
Pembangunan Ruang
Perpustakaan
Pembangunan Ruang
Laboratorium IPA
Kegiatan dilaksanakan berpedoman pada peraturan
perundangan yang berlaku
19
Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (3)
• Penggandaan dan
Distribusi Buku Kurikulum
• Pengadaan Buku Referensi
• Pengadaan Alat Lab. IPA
Pengadaan
Barang/Jasa
Mekanisme pengadaan sesuai dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Unsur Yang Terlibat dalam Pelaksanaan DAK Dikmen
21
Unsur Yang Terlibat
Ditjen Dikmen
Dinas Pendidikan
Provinsi
Pemerintah Kab/Kota
Dinas Pendidikan Kab/Kota
Dewan Pendidikan Kab/Kota
Satuan Pendidikan
Komite Sekolah
Tugas dan Tanggung Jawab
22
Pusat
Dinas Provinsi
Pemerintah Kab/Kota
Dinas Pendidikan Kab/Kota
Penerima DAK (Satuan Pendidikan)
23
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat (1)
Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Dikmen, Kemdikbud memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
b. Menyusun petunjuk pelaksanaan;
c. Melakukan sosialisasi;
d. Melakukan supervisi;
e. Menerima laporan.
a. Menyusun kebijakan dan program pendidikan yang dibiayai melalui DAK;
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi (2)
24
1. Melakukan sosialisasi ke Dinas Kab/Kota
2. Melakukan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan di Kab/Kota
3. Menerima tebusan dari Dinas Kab/Kota
4. Melaporkan hasil analisis supervisi dan monitoring ke Pemerintah
Pusat
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kab/Kota (3)
25
1. Menganggarkan dana pendamping sebesar 10 % dalam APBD untuk
perencanaan, sosialisasi, pengawasan , IMB, biaya lelang, dan biaya
operasional lainnya
2. Menetapkan SMA-SMK dalam surat keputusan Walikota/Bupati
3. Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan DAK
4. Memberikan laporan kepada pemerintah pusat
26
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kab/Kota (4)
1. Membuat Rencana Alokasi SMA SMK Penerima
DAK
2. Membentuk Tim Teknis Pendataan Sarpras
Pendidikan
3. Melakukan Sosialisasi DAK ke Sekolah
4. Mengusulkan nama SMA SMK Penerima kepada
Bupati/Walikota
5. Melaksanakan Program DAK sesuai Keppres 54
Tahun 2010 berikut perubahannya
6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi DAK sesuai SEB
3 Menteri Tanggal 21 Nov 2008
7. Menggandakan Petunjuk Teknis dan Petunjuk
Pelaksanaan DAK TA 2013
8. Melaporkan penggunaan DAK 2013 kepada
bupati/walikota tembusan dinas pendidikan provinsi
9. Melakukan serah terima aset hasil DAK 2013 untuk
dicatat sebagai aset daerah bagi sekolah negeri dan aset
yayasan bagi sekolah swasta.
27
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (5)
Dewan Pendidikan
• Tugas dan tanggung jawab dewan pendidikan sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
• Fungsi Dewan Pendidikan pada pelaksanaan DAK 2013 sebagai pengawas
Komite Sekolah
• Tugas dan tanggung jawab Komite Sekolah sesuai Permendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
• Fungsi Komite Sekolah pada pelaksanaan DAK 2013 sebagai pengawas pelaksanaan DAK 2013
28
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan (6)
Satuan
Pendidikan
1. Membentuk panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
2. Membentuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
3. Menerima penyerahan pekerjaan dari panitia pembangunan sekolah
4. Menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari panitia pembangunan setelah dilakukan pemeriksaaan oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
8. Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang pendidikan menengah tahun anggaran 2013 sebagai inventaris sekolah
7. Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
6. Merawat dan memelihara bangunan/ barang hasil pelaksanaan DAK
5. Melaporkan hasil kegiatan
pembangunan dan/atau
rehabilitasi kepada dinas
pendidikan kabupaten/kota
30
Sosialisasi dan Supervisi
April
Mei Sept Okt
Supervisi
Pelaksanaan
DAK Tahun
2013
Sosialisasi
Juknis/Juklak DAK
Dikmen TA 2014
Sosialisasi
Teknis DAK
Dikmen 2013
Penyusunan
Indeks Teknis
DAK TA 2014
Sosialisasi dan supervisi memiliki peran penting untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan DAK. Hal tersebut memiliki keeratan hubungan antara pengetahuan DAK antara lain tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaksanaan, pelaporan serta peraturan-peraturan yang terkait dengan DAK sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam implementasi.
Pusat
Dinas
Pendidikan
Kab/Kota
Satuan
Pendidikan
Sosialisasi Berjenjang
32
Pengendalian dan Pengawasan
Kemdikbud Dinas Pendidikan
Provinsi
PEMERINTAH KAB/KOTA
PEMANTAUAN & EVALUASI
INSTITUSI LAIN SESUAI SEB
PENGAWASAN
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
Inspektorat Daerah
33
Pelaporan
Tingkat Sekolah
Tingkat Kab/Kota
Tingkat Propinsi
Tingkat Pusat
• Laporan Mingguan
• Laporan Bulanan
• Laporan Mingguan
• Surat serah terima Aset
• Analisis dan merangkum
laporan
• Menyampaikan Laporan ke
Mendikbud, Kemenkeu dan
Kemdagri
• Analisis dan Merangkum Laporan
Sekolah
• Membuat Laporan Pelaksanaan DAK
Kab/kota
• Analisis dan Merangkum Laporan
DAK kab/Kota
• Melaporkan Hasil Monitoring dan
Evaluasi ke Tk. Pusat
35
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
1.Tingkat Pusat
a. Telepon
PIH Kemdikbud : 177
Direktorat Pembinaan SMA : 021 - 766 7960
Direktorat Pembinaan SMK : 021 - 572 5477
b. Faksimil
Direktorat Pembinaan SMA : 021 - 766 7960
Direktorat Pembinaan SMK : 021 - 572 5473
c. Alamat Surat
Direktorat Pembinaan SMA : Jalan R.S. Fatmawati, Cipete - Kode pos
12410, Jakarta
Direktorat Pembinaan SMK : Gedung E lt 13, Komplek Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
2. Tingkat Provinsi :Kantor Dinas Pendidikan Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Perubahan penggunaan DAK Bidang Dikmen Tahun 2013 diatur dalam Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2013 pada bagian ketentuan lain, yaitu:
1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK Bidang Pendidikan Menengah dapat digunakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi kabupaten/kota yang alokasi peruntukan dana program DAK melebihi atau kurang dari persentase pagu anggaran komponen program yang sudah ditetapkan, dapat mengajukan usulan perubahan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
37
Persyaratan Perubahan Penggunaan DAK Bidang Dikmen Tahun 2013
38
Mekanisme Perubahan Penggunaan DAK Bidang Dikmen
Mekanisme pengajuan usulan perubahan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
b. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut;
c. perubahan dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
39
Mekanisme Perubahan Penggunaan DAK Bidang Dikmen
Pemerintah
Kab/Kota Mendikbud
Dirjen
Dikmen
Pemerintah
Kab/Kota
1
2
3
4
Keterangan:
1. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Mendikbud dengan tembusan Dirjen Pendidikan Menengah;
2. Dirjen Pendidikan Menengah mempertimbangkan usulan tersebut;
3. Dirjen Pendidikan Menengah memberikan hasil pertimbangan ke Mendikbud mengenai usulan perubahan kegiatan tersebut;
4. Mendikbud memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut