PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJAPEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(PERMENDAGRI NO. 46 TAHUN 2008)(PERMENDAGRI NO. 46 TAHUN 2008)

OlehOlehKepala Biro OrganisasiKepala Biro Organisasi

Kementerian Dalam NegeriKementerian Dalam Negeri

PEMBENTUKANPEMBENTUKAN

– Dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan Dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana di masyarakat di bidang penanggulangan bencana di daerah:daerah:

• di setiap daerah provinsi dibentuk BPBD provinsi; dandi setiap daerah provinsi dibentuk BPBD provinsi; dan• di setiap daerah kabupaten/kota dapat dibentuk BPBD di setiap daerah kabupaten/kota dapat dibentuk BPBD

kabupaten/kota.kabupaten/kota.

– Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota, dengan Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan:memperhatikan:

• norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana; danBadan Nasional Penanggulangan Bencana; dan

• luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan APBD.luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan APBD.

– Pembentukan BPBD ditetapkan dengan Peraturan Pembentukan BPBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.ini.

KEDUDUKANKEDUDUKAN

• BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.kepada Kepala Daerah.

• BPBD dipimpin oleh Kepala Badan, BPBD dipimpin oleh Kepala Badan, secara secara ex-officioex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. dijabat oleh Sekretaris Daerah.

T U G A ST U G A S

• menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;setara;

• menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; undangan;

• menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; bencana;

• menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; • melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;saat dalam kondisi darurat bencana;

• mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;• mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dandari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan• melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. undangan.

F U N G S IF U N G S I

• perumusan dan penetapan kebijakan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; danefektif dan efisien; dan

• pengkoorordinasikan pelaksanaan kegiatan pengkoorordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.terpadu dan menyeluruh.

ORGANISASIORGANISASI

BPBD terdiri atas :BPBD terdiri atas : • Kepala;Kepala;

• Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;

• Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

UNSUR PENGARAH UNSUR PENGARAH PENANGULANGAN BENCANAPENANGULANGAN BENCANA

Pengaturan mengenai Unsur Pengaturan mengenai Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Pengarah Penanggulangan Bencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.Perundang-undangan.

UNSUR PELAKSANA UNSUR PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANAPENANGGULANGAN BENCANA

• Unsur Pelaksana Penanggulangan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.BPBD.

• Unsur Pelaksana Penanggulangan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.sehari-hari.

TUGAS UNSUR PELAKSANA TUGAS UNSUR PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANAPENANGGULANGAN BENCANA

Unsur Pelaksana Penanggulangan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencanasaat tanggap darurat dan pascabencana

FUNGSI PELAKSANA FUNGSI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANAPENANGGULANGAN BENCANA

• koordinasi;koordinasi;

• komando; dankomando; dan

• pelaksana dalam penyelenggaraan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.penanggulangan bencana di daerah.

SUSUNAN ORGANISASI UNSUR SUSUNAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA PENANGGULANGAN PELAKSANA PENANGGULANGAN

BENCANABENCANASusunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana Badan;a. Kepala Pelaksana Badan;b. Sekretariat Badan;b. Sekretariat Badan;c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;d. Bidang Kedaruratan;d. Bidang Kedaruratan;e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); g. Satuan Tugas (SATGAS).g. Satuan Tugas (SATGAS).

Sekretariat Badan terdiri paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-Sekretariat Badan terdiri paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang.masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang.

ESELON DAN KEPEGAWAIANESELON DAN KEPEGAWAIAN

• Kepala Pelaksana BPBD Provinsi adalah jabatan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon II.a.struktural eselon II.a.

• Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural eselon II.b.jabatan struktural eselon II.b.

• Kepala Sekretariat BPBD Provinsi dan Kepala Sekretariat BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural eselon Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural eselon III.a.III.a.

• Kepala Bidang BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepala Bidang BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural eselon III.a.adalah jabatan struktural eselon III.a.

• Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPBD Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural eselon IV.a.struktural eselon IV.a.

• Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a.Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a.

TATA KERJATATA KERJA

• Semua unsur dilingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib Semua unsur dilingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD maupun dalam hubungan dengan SKPD dan Instansi lingkungan BPBD maupun dalam hubungan dengan SKPD dan Instansi vertikal yang ada di daerah.vertikal yang ada di daerah.

• Setiap Pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Setiap Pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan Bencana wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.masing-masing.

• Setiap Pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Setiap Pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan Bencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan. bawahan.

• Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi unsur Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi unsur pelaksana penanggulangan bencana wajib melakukan pembinaan dan pelaksana penanggulangan bencana wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

RAPAT DAN FUNGSI KOORDINASIRAPAT DAN FUNGSI KOORDINASI

• Rapat koordinasi nasional BNPB dengan BPBD Provinsi Rapat koordinasi nasional BNPB dengan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota diadakan secara berkala minimal 1 dan Kabupaten/Kota diadakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.sesuai dengan kebutuhan.

• Rapat koordinasi nasional BPBD Kabupaten/Kota Rapat koordinasi nasional BPBD Kabupaten/Kota diadakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 diadakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.kebutuhan.

• Fungsi koordinasi unsur pelaksana penanggulangan Fungsi koordinasi unsur pelaksana penanggulangan bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/ atau pihak lain yang dipandang lembaga usaha, dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

FUNGSI KOMANDOFUNGSI KOMANDO

Fungsi Komando Unsur Pelaksana Fungsi Komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.darurat bencana.

FUNGSI PELAKSANAFUNGSI PELAKSANA

Fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi secara terkordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan bencana dan ketentuan peraturan Perundang-undanganPerundang-undangan

TUGAS ,FUNGSI TUGAS ,FUNGSI HUBUNGAN KERJA BPBD KAB/KOTAHUBUNGAN KERJA BPBD KAB/KOTA• BPBD atau satuan kerja perangkat daerah di daerah BPBD atau satuan kerja perangkat daerah di daerah

Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dalam pelaksanaan tugasnya penanggulangan bencana dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh BNPB dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh BNPB dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh BPBD Provinsi.BPBD Provinsi.

• Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD /satuan kerja perangkat daerah di daerah /satuan kerja perangkat daerah di daerah Kabupaten/Kota, lebih bersifat memfasilitasi/koordinasi Kabupaten/Kota, lebih bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provisni dapat melaksanakan fungsi komando, Provisni dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.koordinasi, dan pelaksana.

HUBUNGAN KERJA HUBUNGAN KERJA BPBD PROVINSI DENGAN BNPBBPBD PROVINSI DENGAN BNPB

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BNPB bersifat koordinasi dan dengan BNPB bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.penanggulangan bencana.

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

• Pembinaan dan pengawasan teknis Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri.bencana dilakukan oleh Menteri.

• Pembinaan dan pengawasan teknis Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala operasional dilaksanakan oleh Kepala BNPB berkoordinasi dengan Menteri.BNPB berkoordinasi dengan Menteri.

PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk mendukunPembiayaan untuk mendukung kegiatan g kegiatan BPBD dibebankan kepada APBD dan BPBD dibebankan kepada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikattidak mengikat

PENUTUPPENUTUP

• Dengan dibentuknya BPBD berdasarkan Peraturan ini, Dengan dibentuknya BPBD berdasarkan Peraturan ini, maka SATKORLAK PB Provinsi dan SATLAK PB maka SATKORLAK PB Provinsi dan SATLAK PB Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku dan Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku dan menyerahkan seluruh arsip /dokumen dan data/informasi menyerahkan seluruh arsip /dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.penanggulangan bencana kepada BPBD.

• Peralihan SATKORLAK PB Provinsi dan SATLAK PB Peralihan SATKORLAK PB Provinsi dan SATLAK PB Kabupaten/Kota ke BPBD paling lambat 1 (satu) tahun Kabupaten/Kota ke BPBD paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri inisetelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini..

BAGAN BPBD BAGAN BPBD PROVINSIPROVINSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI

BIDANGPENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

BIDANGKEDARURATAN DAN LOGISTIK

BIDANGREHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAG …………

SUBBAG ……………..

SUBBAG …………..

SEKSI …….

SEKSI …….

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA

- INSTANSI- PROFESIONAL / AHLI

KEPALA PELAKSANA BPBD

SEKSI …….

SEKSI ……. SEKSI …….

SEKSI …….

KEPALA

BPBD BPBD KAB/KOTA TIPE KAB/KOTA TIPE AA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN / KOTA

BIDANGPENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

BIDANGKEDARURATAN DAN LOGISTIK

BIDANGREHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAG …………

SUBBAG ……………..

SUBBAG …………..

SEKSI …….

SEKSI …….

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA

- INSTANSI- PROFESIONAL / AHLI

KEPALA PELAKSANA BPBD

SEKSI …….

SEKSI ……. SEKSI …….

SEKSI …….

KEPALA

BPBD KAB/KOTA BPBD KAB/KOTA TIPE BTIPE B

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN / KOTA

SEKSIPENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

SEKSIKEDARURATAN DAN LOGISTIK

SEKSIREHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA

- INSTANSI- PROFESIONAL / AHLI

KEPALA PELAKSANA BPBD

KEPALA