optimalisasi tp4d dalam mensukseskan...
TRANSCRIPT
![Page 1: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/1.jpg)
TP4DKEJAKSAAN TINGGI NTB
OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM/KEGIATAN
DAN LAYANAN PERTANIAN
ERWIN INDRAPRAJA, S.H., M.H.
KASI D / PENGAMAN PEMBANGUNAN STRATEGIS
(TP4D NTB)
Mataram, 06 November 2018
![Page 2: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/2.jpg)
Dibentuknya…
Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan
Pembangunan (TP4), Kejaksaan RI
Pusat : (TP4P) : di Kejagung
Daerah: (TP4D) : di Kejati & Kejari
2
merupakan …
Perubahan Paradigma
dalam penanganan perkara korupsi
![Page 3: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/3.jpg)
Stigma kriminalisasi• Gencarnya pemberantasan korupsi yang cenderung represif
• Ketakutan dari sebagian aparat pemerintah dalammengambil keputusan/kebijakan/diskresi terkait denganpenggunaan anggaran pemerintah
Penyerapan Anggaran rendah• Pada pertengahan semester tahun 2015
anggaran baru terserap 20%
3
![Page 4: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Pelanggaran yang bersifat administratiftidak bisa dipidanakan
Hal yang bersifat kebijakan tidak bisadipidanakan
Apabila BPK, BPKP, sedang melakukan pemeriksaan audit keuangan/kinerja diberikan batas toleransi waktu 60 hari untuk menyelesaikannya dan aparatur penegak hukum tidak boleh masuk
(Pertemuan dengan para Gubernur, Kajati dan Kapoldadi Istana Bogor, 24 Agustus 2015)
“… dalam pemberantasan korupsi penegakanhukum harus dapat mensejahterakan rakyatdan menjaga kelancaran program pembangunan”
(Acara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa di Kejaksaan Agung, 22 Juli 2015)
![Page 5: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/5.jpg)
5
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RITENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN, KEJAKSAAN RI
NO. KEP-152/A/JA/10/2015Tgl. 01 Oktober 2015
INSTRUKSI JAKSA AGUNG RITENTANG
PEMBENTUKAN TP4 DI PUSAT DAN DAERAH
NO. INS-001/A/JA/10/2015Tgl. 05 Oktober 2015
a. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan danPembangunan Pusat (TP4P) di Kejaksaan Agung RI
b. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan danPembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi
c. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan danPembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Negeri
Jaksa Agung RI, HM Prasetyo telah mencetuskan ide awaluntuk membentuk Tim Pengawal dan PengamanPemerintahan dan Pembangunanan (TP4), denganmenerbitkan:
![Page 6: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/6.jpg)
6
INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONALNO. 1 TAHUN 2016Tgl. 08 Januari 2016
Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai UU 30/2014 sebelum melakukan
penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalampelaksanaan proyek strategis nasional.
2. Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan RI atau Polrikepada pimpinan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti olehAPIP
3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit APIP mengenai temuan tindak pidana yang bukanbersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga atauPemerintah Daerah sesuai ketentuan per UU an
4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit APIP tersebut pada angka tiga dengan berdasarkan :a. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;b. Alasan yang objektifc. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dand. Dilakukan dengan itikad baik.
5. ……..
![Page 7: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/7.jpg)
7
5. Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakatsebelum tahapan penyidikan
6. Menggunakan pendapat ahli dari kementerian/Lembaga yang berwenangsebagai tafsir resmi dari per UU an terkait
7. Menyusun SOP penanganan laporan masyarakat8. Memberikan pendampingan/pertimbangan hukum yang diperlukan dalam
percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran dibawahnya dan
memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran
![Page 8: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/8.jpg)
TP4
KEPJA NO. 152/A/JA/10/2015
TGL. 1 OKTOBER 2015JO KEPJA NO.
059/A/JA/03/2018 TGL 28 MARET 2018
PENDAMPINGAN HUKUM
KOORDINASI DENGAN APIP
MONITORING DAN EVALUASI
GAK KUM REPRESIF
8
![Page 9: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/9.jpg)
TP4
1
2
34
5
Mengawal, Mengamankan Dan Mendukung
Keberhasilan Jalannya Pemerintahan Dan
Pembangunan Melalui Upaya-Upaya
Pencegahaan /Preventif Dan Persuasif DiTingkat Pusat dan Daerah.
Memberikan Pengawalan Dan
Pengamanan Dalam Setiap Tahapan
Program Pembangunan Dari Awal
Sampai Akhir di Tingkat Pusat danDaerah
Melakukan Koordinasi Di Tingkat
Pusat Dengan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Untuk Mencegah
Terjadinya Penyimpangan Yg
Berpotensi Menghambat,
Menggagalkan Dan Menimbulkan
Kerugian Bagi Keuangan Negara.
Bersama-sama melakukan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan dan
program pembangunan
Melaksanakan GAKKUM di Tingkat
Pusat dan Daerah secara Represif
Ketika Menemukan Adanya
Perbuatan Melawan Hukum Yg
Dimungkinkan Dapat Merugikan
Keuangan Negara
9
![Page 10: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/10.jpg)
1.Terserapnya anggaran secara maksimalAPBN/D dan penyertaan modal pemerintah
2.
Pengawalan dan pengamanan hendaknya dilakukan
sedini mungkin mulai dari perencanaan sampai
penyerahan proyek pembangunan tahap I dan tahap II
(pemeliharaan).
3.
Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada
setiap tahapan pelaksanaan proyek
pembangunan dengan mengedepankan sisipencegahan.
10
![Page 11: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/11.jpg)
TP4D
BUMD
PEMERINTAH
PUSAT
KEMEN
TRIAN
LEMBA
GA
PEMERINTAHAN
DAERAH
BUMN
RUANG LINGKUP
11
![Page 12: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/12.jpg)
PRO AKTIF
ATAS PERMINTAAN
KOMUNIKASI,KOORDINASI,KONSULTASI
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
PELAKSANAAN OLEH TP4P
UNTUK MENENTUKAN
BENTUK WAL-MAN
KOORDINASI DENGAN APIP PENEGAKAN
HUKUM
LEGAL ASSISTEN LEGAL OPINION
PELAPORAN / PRODUK HASIL
TP4D
K /LBUMN
LUHKUM & PENKUM.MONITORINGPEMBERIAN INFO.ANALISIS MASALAH
MEKANISME WALPAM TP4D
12
![Page 13: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/13.jpg)
13
PROSEDUR WALPAM TP4D NTB
![Page 14: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/14.jpg)
PERAN KEJAKSAAN , POLRI DAN INSPEKTORAT DALAM TP4D
14
KEJAKSAAN
POLRI
INSPEKTORAT
TP4D NTB
AHLI
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
WALPAM
PENDAPAT HUKUM
PELAPORAN DAN PENGADUAN
![Page 15: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/15.jpg)
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Kementerian/Lembaga,
Gubernur, atau
Bupati/walikota, BUMN, BUMD
KEJAKSAAN
POLRI
Penyimpangan atau
penyalahgunaan
wewenang dalam
pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional
mendahulukan
proses administrasi sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang
administrasi
pemerintahan
Kementerian/Lemb
aga, Gubernur, atau
Bupati walikota
Tidak menimbulkan kerugian negara
Menimbulkan kerugian negara
Tindak pidana yang bukan bersifat
administratif
Indikasi
penyalahgunaan
wewenang
Laporan atau
pengaduan dari
Masyarakat
15
![Page 16: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/16.jpg)
Monitoring danEvaluasi TP4D
![Page 17: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: OPTIMALISASI TP4D DALAM MENSUKSESKAN …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Sosialisasi-TP... · 2018. 11. 7. · Ke-enam: Jaksa Agung RI dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022060812/6090ed7fd99fe93edc55d821/html5/thumbnails/19.jpg)
Sekian&
Terima Kasih