TATACARA BERACARATATACARA BERACARABADAN KEHORMATANBADAN KEHORMATAN

DPRDDPRDTATACARA BERACARATATACARA BERACARABADAN KEHORMATANBADAN KEHORMATAN

DPRDDPRD

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI20112011

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD danmerupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifattetap.

Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkandengan keputusan DPRD.

Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan olehanggota DPRD.

BADAN KEHORMATAN DPRDBADAN KEHORMATAN DPRD

2

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD danmerupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifattetap.

Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkandengan keputusan DPRD.

Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan olehanggota DPRD.

DPRD Provinsi: 5 orang, untuk DPRD Prov yg beranggotakan s.d 74

orang; 7 orang, untuk DPRD Prov yg beranggotakan 75-100

orang.DPRD Kab/Kota: 3 orang, untuk DPRD kab/kota yg beranggotakan s.d 34

orang; 5 orang, untuk DPRD kab/kota yg beranggotakan 35-50

orang.

AnggotaAnggotaBADAN KEHORMATAN DPRDBADAN KEHORMATAN DPRD

3

DPRD Provinsi: 5 orang, untuk DPRD Prov yg beranggotakan s.d 74

orang; 7 orang, untuk DPRD Prov yg beranggotakan 75-100

orang.DPRD Kab/Kota: 3 orang, untuk DPRD kab/kota yg beranggotakan s.d 34

orang; 5 orang, untuk DPRD kab/kota yg beranggotakan 35-50

orang.

Anggota Badan Kehormatan, dipilih dan ditetapkan dalam rapatparipurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masingfraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota BadanKehormatan.

Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yangmemiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua)orang calon anggota Badan Kehormatan.

Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 (duasetengah) tahun.

Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempatanggota Badan Kehormatan yang digantikan.

KeanggotaanKeanggotaanBADAN KEHORMATAN DPRDBADAN KEHORMATAN DPRD

4

Anggota Badan Kehormatan, dipilih dan ditetapkan dalam rapatparipurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masingfraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota BadanKehormatan.

Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yangmemiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua)orang calon anggota Badan Kehormatan.

Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 (duasetengah) tahun.

Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempatanggota Badan Kehormatan yang digantikan.

Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakilketua.

Pimpinan Badan Kehormatan dipilih daridan oleh anggota Badan Kehormatan.

PimpinanPimpinanBADAN KEHORMATAN DPRDBADAN KEHORMATAN DPRD

5

Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakilketua.

Pimpinan Badan Kehormatan dipilih daridan oleh anggota Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariatyang secara fungsional dilaksanakan olehsekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi,dan klarifikasi, Badan Kehormatan dapatmeminta bantuan dari ahli independen.

SupportingSupportingBADAN KEHORMATAN DPRDBADAN KEHORMATAN DPRD

6

Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariatyang secara fungsional dilaksanakan olehsekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi,dan klarifikasi, Badan Kehormatan dapatmeminta bantuan dari ahli independen.

memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhanterhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRDdalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dankredibilitas DPRD.

meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRDterhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;

melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi ataspengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/ataumasyarakat;

melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasilpenyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurnaDPRD.

TugasBADAN KEHORMATAN DPRDBADAN KEHORMATAN DPRD

7

memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhanterhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRDdalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dankredibilitas DPRD.

meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRDterhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;

melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi ataspengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/ataumasyarakat;

melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasilpenyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurnaDPRD.

memanggil anggota DPRD yang didugamelakukan pelanggaran kode etik dan/atauperaturan tata tertib DPRD untuk memberikanklarifikasi atau pembelaan atas pengaduandugaan pelanggaran yang dilakukan; meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait, termasuk untukmeminta dokumen atau bukti lain; dan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yangterbukti melanggar kode etik dan/atau peraturantata tertib DPRD.

WewenangBADAN KEHORMATAN DPRDBADAN KEHORMATAN DPRD

8

memanggil anggota DPRD yang didugamelakukan pelanggaran kode etik dan/atauperaturan tata tertib DPRD untuk memberikanklarifikasi atau pembelaan atas pengaduandugaan pelanggaran yang dilakukan; meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait, termasuk untukmeminta dokumen atau bukti lain; dan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yangterbukti melanggar kode etik dan/atau peraturantata tertib DPRD.

SanksiSanksiSanksiSanksi

Badan Kehormatan menjatuhkansanksi kepada anggota DPRD yangterbukti melanggar kode etik dan/atauperaturan tata tertib DPRD berdasarkanhasil penyelidikan, verifikasi danklarifikasi oleh Badan Kehormatan.

PENJATUHAN SANKSI

10

Badan Kehormatan menjatuhkansanksi kepada anggota DPRD yangterbukti melanggar kode etik dan/atauperaturan tata tertib DPRD berdasarkanhasil penyelidikan, verifikasi danklarifikasi oleh Badan Kehormatan.

teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sebagai pimpinan alat

kelengkapan DPRD; atau pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

JENIS SANKSI

11

teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sebagai pimpinan alat

kelengkapan DPRD; atau pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhansanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, ataupemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapanDPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepadaanggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi,dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhansanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRDdiproses sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

KEPUTUSAN SANKSI

12

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhansanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, ataupemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapanDPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepadaanggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi,dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhansanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRDdiproses sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban,dikenai sanksi berdasarkan keputusan BadanKehormatan.Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggarlarangan rangkap jabatan dan melaksanaan pekerjaanlain, dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggotaDPRD.Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggarlarangan KKN dan gratifikasi berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggotaDPRD.

KetentuanSANKSI

13

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban,dikenai sanksi berdasarkan keputusan BadanKehormatan.Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggarlarangan rangkap jabatan dan melaksanaan pekerjaanlain, dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggotaDPRD.Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggarlarangan KKN dan gratifikasi berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggotaDPRD.

Kewajiban danKewajiban danLaranganLaranganDPRDDPRDKewajiban danKewajiban danLaranganLaranganDPRDDPRD

melaksanakan memegang teguh & mengamalkan Pancasila;melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan menaati peraturanperundang-undangan;mempertahankan & memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok, dan golongan;memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;menaati prinsip demokrasi dlm penyelenggaraan pemerintahan daerah;menaati tata tertib dan kode etik;menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga laindalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerjasecara berkala;menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepadakonstituen di daerah pemilihannya.

KewajibanANGGOTA DPRD

15

melaksanakan memegang teguh & mengamalkan Pancasila;melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan menaati peraturanperundang-undangan;mempertahankan & memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok, dan golongan;memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;menaati prinsip demokrasi dlm penyelenggaraan pemerintahan daerah;menaati tata tertib dan kode etik;menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga laindalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerjasecara berkala;menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepadakonstituen di daerah pemilihannya.

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:a. PN atau pejabat daerah lainnya;b. hakim pada badan peradilan; atauc. PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai pada BUMN, BUMD, atau

badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan (lain) sbg pejabatstruktural pd lembaga pendidikan swasta, akuntan publik,konsultan, advokat atau pengacara, notaris, & pekerjaan lain ygada hubungannya dg tugas & wewenang DPRD serta hak sbganggota DPRD.Anggota DPRD dilarang melakukan KKN, serta menerimagratifikasi.

LaranganANGGOTA DPRD

16

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:a. PN atau pejabat daerah lainnya;b. hakim pada badan peradilan; atauc. PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai pada BUMN, BUMD, atau

badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan (lain) sbg pejabatstruktural pd lembaga pendidikan swasta, akuntan publik,konsultan, advokat atau pengacara, notaris, & pekerjaan lain ygada hubungannya dg tugas & wewenang DPRD serta hak sbganggota DPRD.Anggota DPRD dilarang melakukan KKN, serta menerimagratifikasi.

Kode EtikKode EtikDPRDDPRD

Anggota DPRD menyusun kode etik yang berisinorma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggotaDRPD selama menjalankan tugasnya untukmenjaga martabat, kehormatan, citra, dankredibilitas DPRD.Ketentuan mengenai kode etik, diatur denganPeraturan DPRD tentang kode etik.

PenyusunanKODE ETIK DPRD

18

Anggota DPRD menyusun kode etik yang berisinorma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggotaDRPD selama menjalankan tugasnya untukmenjaga martabat, kehormatan, citra, dankredibilitas DPRD.Ketentuan mengenai kode etik, diatur denganPeraturan DPRD tentang kode etik.

pengertian kode etik;tujuan kode etik; danpengaturan mengenai:1. sikap dan perilaku anggota DPRD;2. tata kerja anggota DPRD;3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;4. tata hubungan antar anggota DPRD;5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;7. kewajiban anggota DPRD;8. larangan bagi anggota DPRD;9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;10.sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan11.rehabilitasi.

MuatanKODE ETIK DPRD

19

pengertian kode etik;tujuan kode etik; danpengaturan mengenai:1. sikap dan perilaku anggota DPRD;2. tata kerja anggota DPRD;3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;4. tata hubungan antar anggota DPRD;5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;7. kewajiban anggota DPRD;8. larangan bagi anggota DPRD;9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;10.sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan11.rehabilitasi.

Kode Etik ialah norma-norma atau aturan-aturanyang merupakan kesatuan landasan etik ataufilosofis dengan peraturan perilaku maupunucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan,dilarang, atau tidak patut dilakukan.(KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIANOMOR : 15/DPR RI/ 2004-2005 TENTANG KODE ETIK DPRRI).

PengertianKODE ETIK

20

Kode Etik ialah norma-norma atau aturan-aturanyang merupakan kesatuan landasan etik ataufilosofis dengan peraturan perilaku maupunucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan,dilarang, atau tidak patut dilakukan.(KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIANOMOR : 15/DPR RI/ 2004-2005 TENTANG KODE ETIK DPRRI).

Untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dankredibilitas DPRD. (Pasal 89 PP 16/2009)Kode Etik DPR RI bertujuan menjaga martabat,kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI, sertamembantu Anggota dalam melaksanakan setiapwewenang, tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dankonstituennya. (KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/DPR RI/ 2004-2005 TENTANG KODEETIK DPRRI).

TujuanKODE ETIK

21

Untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dankredibilitas DPRD. (Pasal 89 PP 16/2009)Kode Etik DPR RI bertujuan menjaga martabat,kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI, sertamembantu Anggota dalam melaksanakan setiapwewenang, tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dankonstituennya. (KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/DPR RI/ 2004-2005 TENTANG KODEETIK DPRRI).

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;Menjunjung mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuandan kesatuan bangsa; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;Menjunjung mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuandan kesatuan bangsa;Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;Memiliki integritas tinggi dan jujur;Menegakkan kebenaran dan keadilan;Memperjuangkn aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku,agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRDdaripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;Menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRDsebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Muatan PengaturanSIKAP DAN PERILAKU DPRD

22

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;Menjunjung mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuandan kesatuan bangsa; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;Menjunjung mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuandan kesatuan bangsa;Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;Memiliki integritas tinggi dan jujur;Menegakkan kebenaran dan keadilan;Memperjuangkn aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku,agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRDdaripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;Menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRDsebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dankesejahteraan masyarakat;berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalanganatas izin dari pimpinan fraksi;menghadiri rapat DPRD secara fisik;bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjagaketertiban pada setiap rapat DPRD;menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untukdirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untukumum;

Muatan PengaturanTATA KERJA ANGGOTA DPRD

23

menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dankesejahteraan masyarakat;berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalanganatas izin dari pimpinan fraksi;menghadiri rapat DPRD secara fisik;bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjagaketertiban pada setiap rapat DPRD;menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untukdirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untukumum;

memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenanguntuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBDmaupun pihak lain;melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ataupenugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkanketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan; dantidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yangtidak dihadirinya kepada pihak lain; dantidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinaskecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Muatan PengaturanTATA KERJA ANGGOTA DPRD(Lanjutan)

24

memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenanguntuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBDmaupun pihak lain;melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ataupenugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkanketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan; dantidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yangtidak dihadirinya kepada pihak lain; dantidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinaskecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Tata hubungan DPRD terdiri dari:a. hubungan antar anggota DPRD;b. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah;c. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain.Muatan tata hub dimaksud meliputi al:a. bersikap adil,b. terbuka,c. akomodatif,d. responsif, dane. profesional dalam hubungan kemitraan, sertaf. menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggarapemerintahan lainnya.

Muatan PengaturanTATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD

25

Tata hubungan DPRD terdiri dari:a. hubungan antar anggota DPRD;b. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah;c. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain.Muatan tata hub dimaksud meliputi al:a. bersikap adil,b. terbuka,c. akomodatif,d. responsif, dane. profesional dalam hubungan kemitraan, sertaf. menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggarapemerintahan lainnya.

tata krama,etika,moral,sopan santun, dankepatutan sebagai wakil rakyat.

Muatan PengaturanPenyampaian Pendapat, Tanggapan,Jawaban, dan Sanggahan

26

tata krama,etika,moral,sopan santun, dankepatutan sebagai wakil rakyat.

PemberhentianPemberhentianAntar WaktuAntar Waktu

meninggal dunia;mengundurkan diri; ataudiberhentikan.

PemberhentianAntar Waktu

28

meninggal dunia;mengundurkan diri; ataudiberhentikan.

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga)bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etikDPRD;dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih;tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alatkelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannyasebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Anggota DPRD DiberhentikanAntar Waktu (1)

29

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga)bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etikDPRD;dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih;tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alatkelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannyasebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai pemilihan umum;melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRDsebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuaidengan ketentuan perundang-undangan; ataumenjadi anggota partai politik lain.

Anggota DPRD DiberhentikanAntar Waktu (2)

30

diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai pemilihan umum;melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRDsebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuaidengan ketentuan perundang-undangan; ataumenjadi anggota partai politik lain.

TATA BERACARAPELAKSANAAN TUGAS DANWEWENANG BADANKEHORMATAN DEWANPERWAKILAN DAERAH

TATA BERACARAPELAKSANAAN TUGAS DANWEWENANG BADANKEHORMATAN DEWANPERWAKILAN DAERAH

PendahuluanKetentuan UmumMateri dan Tatacara PengaturanPenjadwalan Rapat dan Sidang.VerifikasiKeputusanPelaksanaan KeputusanKetentuan Penutup

MateriTatacara Beracara BK

32

PendahuluanKetentuan UmumMateri dan Tatacara PengaturanPenjadwalan Rapat dan Sidang.VerifikasiKeputusanPelaksanaan KeputusanKetentuan Penutup

MengingatMenimbangMenetapkan

MateriPendahuluan

33

MengingatMenimbangMenetapkan

MateriKetentuan UmumDPRDAnggota DPRDBK DPRDPeraturan Tatib DPRDKode Etik DPRDPimpinan DPRDPimpinan Alat KelengkapanDPRDPengaduan atau Pelaporan

Pengadu atau PelaporTeradu atau TerlaporSaksiSaksi AhliSidang BadanKehormatanRapat Badan KehormatanAlat BuktiVerifikasi

DPRDAnggota DPRDBK DPRDPeraturan Tatib DPRDKode Etik DPRDPimpinan DPRDPimpinan Alat KelengkapanDPRDPengaduan atau Pelaporan

Pengadu atau PelaporTeradu atau TerlaporSaksiSaksi AhliSidang BadanKehormatanRapat Badan KehormatanAlat BuktiVerifikasi

34

Materi PengaduanIdentitas pengaduIdentitas TeraduMateri pengaduan (Kecuali kehadiran dlm rapat)Keabsahan pengaduan (tanda tangan atau capjempol)Pengajuan tertulis/lisan.Pengaduan gugur (Meninggal dunia, mengundurkandiri, ketentuan sudah dicabut)Kerahasian teradu sampai dengan keputusan

MateriMateri dan Tatacara Pengaturan

35

Materi PengaduanIdentitas pengaduIdentitas TeraduMateri pengaduan (Kecuali kehadiran dlm rapat)Keabsahan pengaduan (tanda tangan atau capjempol)Pengajuan tertulis/lisan.Pengaduan gugur (Meninggal dunia, mengundurkandiri, ketentuan sudah dicabut)Kerahasian teradu sampai dengan keputusan

Pengaturan waktu sidang setelahpengaduan.Tenggat waktu pemanggilan denganpelaksanaan sidang.Pemberitahuan dan pemanggilan teradudan tembusan kepada fraksi.Tenggal waktu pemanggilan sebelumsidang (misalnya 4 hari dst.)

MateriPenjadwalan Rapat dan Sidang

36

Pengaturan waktu sidang setelahpengaduan.Tenggat waktu pemanggilan denganpelaksanaan sidang.Pemberitahuan dan pemanggilan teradudan tembusan kepada fraksi.Tenggal waktu pemanggilan sebelumsidang (misalnya 4 hari dst.)

Verifikasi dalam sidang tertutupTeradu tidak dapat diwakilkanKalau berhalangan hadir (sakit, tugas negara)penundaan dlm berapa lama.Materi verifikasi : verifikasi pokok pengaduan,pemeriksaan alat bukti, pembelaan teradu.Alat bukti (pengadu, teradu dan alat bukti dari pihaklain)Jenis alat bukti (ket saksi, ket ahli, surat, ataudokumen lain, data dan informasi, ket pengadu danteradu)

Materi Verifikasi

37

Verifikasi dalam sidang tertutupTeradu tidak dapat diwakilkanKalau berhalangan hadir (sakit, tugas negara)penundaan dlm berapa lama.Materi verifikasi : verifikasi pokok pengaduan,pemeriksaan alat bukti, pembelaan teradu.Alat bukti (pengadu, teradu dan alat bukti dari pihaklain)Jenis alat bukti (ket saksi, ket ahli, surat, ataudokumen lain, data dan informasi, ket pengadu danteradu)

Verifikasi dilakukan terhadap identitasdan pengetahuan saksi (saksi, saksiahli) terhadap apa yang didengar, dilihatdan dialami.Pengajuan saksi ahli (Pengadu, Teradudan BK)BK memeriksa alat bukti yang tersedia.

Materi Verifikasi(Lanjutan)

38

Verifikasi dilakukan terhadap identitasdan pengetahuan saksi (saksi, saksiahli) terhadap apa yang didengar, dilihatdan dialami.Pengajuan saksi ahli (Pengadu, Teradudan BK)BK memeriksa alat bukti yang tersedia.

Sebelum pengambilan keputusan, perlu dilakukanpemeriksaan risalah atau rekaman rapat, pendapatanggota dan pimpinan BK.Memuat asas pengambilan keputusan (misalnyakepatutan, keadilan, kehormatan, obyektifitas)Keputusan memperhatikan fakta dalam sidang verifikasi,fakta dalam pembuktian, fakta dlm pembelaan, tatibDPRD dan Kode etik DPRD).Keputusan diambil dlm rapat BK.Pengaturan kuorum rapat BK (mis 50 %), dan penundaan.

MateriKeputusan

39

Sebelum pengambilan keputusan, perlu dilakukanpemeriksaan risalah atau rekaman rapat, pendapatanggota dan pimpinan BK.Memuat asas pengambilan keputusan (misalnyakepatutan, keadilan, kehormatan, obyektifitas)Keputusan memperhatikan fakta dalam sidang verifikasi,fakta dalam pembuktian, fakta dlm pembelaan, tatibDPRD dan Kode etik DPRD).Keputusan diambil dlm rapat BK.Pengaturan kuorum rapat BK (mis 50 %), dan penundaan.

Mekanisme pengembilan keputusan (musyawarahmufakat, bila tidak tercapai dilakukan dengan suaraterbanyak).Muatan keputusan meliputi:- identitas teradu- ringkasan pengaduan- pertimbangan fakta verifikasi, pembuktian, pembelaan,

pertimbanngan hukum dan etika)- amar putusan- nama dan tanda tangan pimpinan dan anggota BK.- amar putusan berisi: terbukti atau tidak terbukti.- rehabilitasi atau jenis sanksi.

Materi Keputusan(Lanjutan)

40

Mekanisme pengembilan keputusan (musyawarahmufakat, bila tidak tercapai dilakukan dengan suaraterbanyak).Muatan keputusan meliputi:- identitas teradu- ringkasan pengaduan- pertimbangan fakta verifikasi, pembuktian, pembelaan,

pertimbanngan hukum dan etika)- amar putusan- nama dan tanda tangan pimpinan dan anggota BK.- amar putusan berisi: terbukti atau tidak terbukti.- rehabilitasi atau jenis sanksi.

Mekanisme penyampaianrehabilitasi.Mekanisme penyampaian sanksi.

MateriPelaksanaan Keputusan

41

Mekanisme penyampaianrehabilitasi.Mekanisme penyampaian sanksi.

Memuat mulai berlakunyaketentuan tentang tatacaraberacara Badan KehormatanDPRD.

MateriKetentuan Penutup

42

Memuat mulai berlakunyaketentuan tentang tatacaraberacara Badan KehormatanDPRD.

Beberapa CatatanBeberapa CatatanPelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang BKPelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang BK

1. Pengaduan dari masyarakat atau konstituen diteliti terlebih dahulu syarat-syarat formalnya (identitas atau nomor kontak yang dapat dihubungi),sehingga berbagai pengaduan yang awalnya merupakan kepentinganpolitis tanpa didukung identitas yang jelas, dapat segera dikesampingkan;

2. Pengaduan dari masyarakat atau konstituen sebaiknya diterima terbukadan disertai dengan penjelasan singkat bahwa BK DPRD hanya menerimapengaduan yang terkait dengan Kode Etik;

3. Pengaduan dari masyarakat atau konstituen sebaiknya disertai bukti-buktiyang konkrit dan tidak hanya bermodalkan opini media massa, sehinggaBK DPRD tidak asal memproses seluruh pengaduan yang masuk ataucenderung telah diramaikan terlebih dahulu melalui opini media massa;

4. Apabila syarat-syarat formal pengaduan telah lengkap maka BK-DPRDmenyusun prioritas perkara etik yang harus ditangani;

1. Pengaduan dari masyarakat atau konstituen diteliti terlebih dahulu syarat-syarat formalnya (identitas atau nomor kontak yang dapat dihubungi),sehingga berbagai pengaduan yang awalnya merupakan kepentinganpolitis tanpa didukung identitas yang jelas, dapat segera dikesampingkan;

2. Pengaduan dari masyarakat atau konstituen sebaiknya diterima terbukadan disertai dengan penjelasan singkat bahwa BK DPRD hanya menerimapengaduan yang terkait dengan Kode Etik;

3. Pengaduan dari masyarakat atau konstituen sebaiknya disertai bukti-buktiyang konkrit dan tidak hanya bermodalkan opini media massa, sehinggaBK DPRD tidak asal memproses seluruh pengaduan yang masuk ataucenderung telah diramaikan terlebih dahulu melalui opini media massa;

4. Apabila syarat-syarat formal pengaduan telah lengkap maka BK-DPRDmenyusun prioritas perkara etik yang harus ditangani;

Beberapa CatatanBeberapa CatatanPelaksanaan Tugas, Fungsi danPelaksanaan Tugas, Fungsi danWewenang BKWewenang BK

1. BK-DPRD melaksanakan rapat untuk melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu/pelapor, saksi dan Anggota yangdiadukan;

2. BK-DPRD melaksanakan rapat internal untuk melakukan klarifikasidengan memanggil pengadu/pelapor, saksi serta anggota yang diadukan;

3. BK-DPRD dapat melakukan penyelidikan dengan turun lapangan biladiperlukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian danPemeriksaan (BAPP);

4. BK-DPRD melakukan penyempurnaan terhadap seluruh rangkaian narasiBerita Acara Penelitian dan Pemeriksaan (BAPP);

5. BK-DPRD menyusun kesimpulan/rekomendasi/keputusan yang landasanargumentasinya harus dipertahankan dalam Rapat Paripurna;

1. BK-DPRD melaksanakan rapat untuk melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu/pelapor, saksi dan Anggota yangdiadukan;

2. BK-DPRD melaksanakan rapat internal untuk melakukan klarifikasidengan memanggil pengadu/pelapor, saksi serta anggota yang diadukan;

3. BK-DPRD dapat melakukan penyelidikan dengan turun lapangan biladiperlukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian danPemeriksaan (BAPP);

4. BK-DPRD melakukan penyempurnaan terhadap seluruh rangkaian narasiBerita Acara Penelitian dan Pemeriksaan (BAPP);

5. BK-DPRD menyusun kesimpulan/rekomendasi/keputusan yang landasanargumentasinya harus dipertahankan dalam Rapat Paripurna;

PengaduanPengaduan

Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRDdisertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepadaBadan Kehormatan.

Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan kepadaBadan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitungsejak tanggal pengaduan diterima.

Apabila pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduankepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatanmenindaklanjuti pengaduan tersebut.

Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengaduyang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduankepada Badan Kehormatan.

PENGADUAN (1)

46

Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRDdisertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepadaBadan Kehormatan.

Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan kepadaBadan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitungsejak tanggal pengaduan diterima.

Apabila pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduankepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatanmenindaklanjuti pengaduan tersebut.

Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengaduyang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduankepada Badan Kehormatan.

Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan melakukanpenyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dilakukan dengan carameminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi,teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/ataumemverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatandituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi danklarifikasi.

Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjaminkerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

PENGADUAN (2)

47

Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan melakukanpenyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dilakukan dengan carameminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi,teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/ataumemverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatandituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi danklarifikasi.

Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjaminkerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasimenyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatanmenjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Sanksi ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dandilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

Dalam hal keputusan Badan Kehormatan menjatuhkan sanksiberupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRDmenyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partaipolitik yang bersangkutan.

Pimpinan partai politik, dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikankeputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepadapimpinan DPRD.

PENGADUAN (3)

48

Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasimenyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatanmenjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Sanksi ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dandilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

Dalam hal keputusan Badan Kehormatan menjatuhkan sanksiberupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRDmenyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partaipolitik yang bersangkutan.

Pimpinan partai politik, dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikankeputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepadapimpinan DPRD.

Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikankeputusan dan usul pemberhentian, pimpinan DPRDmenyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebutberdasarkan keputusan Badan Kehormatan kepada MenteriDalam Negeri melalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi,dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi anggotaDPRD kabupaten/kota.

Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggotaDPRD provinsi dan gubernur meresmikan pemberhentiananggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan usul pimpinanDPRD.

PENGADUAN (4)

49

Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikankeputusan dan usul pemberhentian, pimpinan DPRDmenyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebutberdasarkan keputusan Badan Kehormatan kepada MenteriDalam Negeri melalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi,dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi anggotaDPRD kabupaten/kota.

Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggotaDPRD provinsi dan gubernur meresmikan pemberhentiananggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan usul pimpinanDPRD.

Dalam hal pimpinan partai politik tidakmenyampaikan keputusan dan usul pemberhentian,pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentiananggota DPRD tersebut berdasarkan keputusanBadan Kehormatan kepada Menteri Dalam Negerimelalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi, dankepada gubernur melalui bupati/walikota bagianggota DPRD kabupaten/kota.

Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentiananggota DPRD provinsi dan gubernur meresmikanpemberhentian anggota DPRD kabupaten/kotaberdasarkan usul pimpinan DPRD.

PENGADUAN (5)

50

Dalam hal pimpinan partai politik tidakmenyampaikan keputusan dan usul pemberhentian,pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentiananggota DPRD tersebut berdasarkan keputusanBadan Kehormatan kepada Menteri Dalam Negerimelalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi, dankepada gubernur melalui bupati/walikota bagianggota DPRD kabupaten/kota.

Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentiananggota DPRD provinsi dan gubernur meresmikanpemberhentian anggota DPRD kabupaten/kotaberdasarkan usul pimpinan DPRD.

TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH