fungsi badan kehormatan dprd dalam penegakan kode etik ...skripsi.narotama.ac.id/files/12108023 -...

i

FUNGSI BADAN KEHORMATAN DPRD DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD

(Studi DPRD Kabupaten Sumenep)

Nama : Jamaluddin,SH NIM :12108023

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUMUNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2009

ii





2009

iii



TESISUntuk memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Studi Magister lmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama

Oleh:



2009

iv

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2009

Oleh:

Pembimbing

DR. SADJIJONO, S.H., M.H.

Mengetahui,Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Narotama

v

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada tanggal

TIM PENGUJI

1. Ketua : ....................................

2. Anggota : ....................................

3. Anggota : ....................................

vi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdullillah atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufig dan hidayah-NYA sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan ketulusan hati yang sangat dalam, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas segala bantuan, dukungan, saran dan kritik yang telah diberikan. Untuk itu perkenankanlah saya mempersembahkan ucapan terima kasih kepada :1 Bapak. H.R. Joko Soematijo Selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.2. Bapak/Ibu Prof. Dr. Sri Soemantri Selaku Direktur Program Pascasarjana

Universitas Narotama Surabaya.3. Bapak Dr. Maarten L Sounoka, SH,Ms selaku Ketua Program Studi Magister

Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya.4. Bapak Dr. Sadjijono, SH, Mhum. Selaku Dosen Pembimbing yang bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga Teses ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana khsusnya Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan segala bantuannya yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti studi hingga selesainya teses ini .

6. R. Nurul Iskandar, SH. Staf DPRD Kabupaten Sumenep yang telah sudi meluangkan waktunya untuk penulis berkonsultasi dan sudi meminjamkan buku-bukunya yang ada kaitannya dengan peraturan kode etik DPRD.

7. Bapak Imam Trisnohadi, SH, Msi , Kabag Hukum DPRD Kabupaten Sumenep, beserta segenap Pejabat, Pimpinan serta Staf DPRD Kabupaten Sumenep, atas izin dan dukungan yang telah diberikan selama proses penulisan tesis ini.

8. Keluarga yang tercinta, Ibu Barsani, Bapak Nursu’udi Ilyas, Ibu Romlah, Istri tercinta Nurussamsiah, Spd atas dukungan moril, doa restu, berbagai bantuan dan pengorbanan waktu yang diberikan.

9. Bapak Dedi, atas dorongan serta bimbingan dan bantuan referensi pustaka dan teori yang diberikan.

10. Rekan-rekan seangkatan, Program Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama atas kebersamaan dan kekeluargaanya.

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Sumenep, 02 Nopember 2009

JAMALUDDIN,SH

vii

RINGKASAN

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumenep merupakan alat kelengkapan tetap DPRD yang paling muda dibandingkan dengan alat kelengkapan lainnya. Pembentukan Badan Kehormatan DPRD tersebut sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Awalnya, keberadaan Badan pembangunan citra Dewan ini sempat menimbulkan pesimisme dari kalangan masyarakat. Komposisi keanggotaan Badan Kehormatan DPRD yang sepenuhnya berasal dari unsur Anggota DPRD dinilai akan menyebabkan badan ini kurang efektif dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah /Janji.

Dalam konteks penulisan tesis ini, metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis normatif. Artinya Fungsi kontrol yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumenep dalam dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah/janji akan dianalisis secara kritis berdasarkan perundang – undangan yang berlaku, juga didasarkan pada kenyataan yang ada dan hidup di masyarakat. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu , bagaimana Fungsi Badan Kehormatan DPRD dalam Penegakan Kode Etik DPRD serta Sumpah/Janji berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jenis sanksi hukum apa saja yang dapat diberikan kepada Anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah / Janji, dan apakah Peraturan Perundan – undangan yang berlaku sudah cukup mengatur terkait dengan penyelesaian dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah/Janji.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang dikemukakan di atas dan mengacu pada hasil penelitian terhadap Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumenep, maka dapat diketahui bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumenep sudah menunjukkan yang cukup optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah / Janji. Berkaitan dengan Anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah / Janji. Dapat dikenakan sanksi hukum berupa; Tegurantertulis, Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD dan atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dan pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Adapun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku khususnya yang mengatur pelaksanaan dan mekanisme kerja Badan Kehormatan DPRD dirasa belum cukup mengatur sempurna utamanya penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpa/Janji.

Untuk mengoptimalkan kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumenep, maka Badan ini seyogyanya mengambil langkah – langkah proaktif dan preventif dalam menyikapi isu – isu dan persoalan yang berkembang di masyarakat

viii

khususnya terkait dengan citra DPRD dimata Masyarakat. Disamping itu, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumenep haruslah benar–benar tegas dalam menerapkan sanksi hukum bagi Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah / Janji. Guna memberdayakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD sebagai badan pembangun citra Dewan, maka perlu kiranya bekerja sama dengan Badan Kehormatan DPRD Provinsi maupun Badan Kehormatan DPRD Kabupaten / Kota lain untuk mengajukan usulan Amandemen khususnya terhadap Peraturan Perundang – undangan yang mengatur otoritas Badan Kehormatan DPRD.

ix

ABSTRACT

Honorary Board Sumenep Parliament is Parliament fittings remain the youngest compared to other fittings. The formation of the Honorary Board of the Parliament, as mandated by Law Number 32 Year 2004 on Regional Government.

At first, the existence of the development agency is the Council's image could lead to pessimism among the public. Honorary Board membership composition of Parliament is entirely derived from DPRD members assessed element will cause the body is less effective in any decision relating to the alleged violations committed by Members of Parliament of Rules and Regulations and Code of Parliament and the Oath / Promise.

In the context of this thesis writing, research methodology used is Juridical normative approach. This means that the control function performed Honorary Board Sumenep district legislature in alleged violation of code of ethics and pledge will be critically analyzed on the basis of legislation - the current legislation, also based on reality and live in the community. The problems found in this study namely, how the function of the Honorary Board of parliament in the Code Enforcement Parliament and the Oath / Promise by Law - Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, type any legal sanctions that can be given to Members of Parliament who proved to have violated the Rules and Regulations and Code of Parliament and the oath /promise, and whether Perundan Regulations - laws and regulations are sufficient solution set associated with alleged violations committed by Members of Parliament of Rules and Regulations and Code of Parliament and the Oath / Promise.

Based on the problems - the problems mentioned above and referring to the results of a study of the Honorary Board Sumenep district legislature, it can be seen that the Honorary Board Sumenep Parliament has shown optimized enough in implementing the tasks and authorities investigate allegations of violations committed by Members of Parliament Sumenep Against Regulation Standing Orders and Code of Parliament and the Oath / Promise. Members of Parliament related to the infringer of the regulations and the Standing Orders and Code of Conduct Parliament Oath / Promise. May be subject to legal sanctions; Tegurantertulis, dismissal from office or leadership council, and Parliament Chairman Fittings Tools, and dismissal as a Member of Parliament.

The Statutory Regulation - laws and regulations specifically governing the implementation and mechanism of the Honorary Board of Parliament have not considered perfect enough to set the main settlement of alleged violations committed by Members of Parliament of Rules and Regulations and Code of Parliament and Sumpa / Promise.

To optimize the performance of the Honorary Board Sumenep district legislature, then the agency should take steps - proactive and preventive measures in dealing with issues - issues and problems that developed in the community, especially related to Parliament's image in the eyes of society. In addition, Honorary Board Sumenep Parliament must be true - really strict in applying sanctions to Members of Parliament that it violates our Rules and Regulations and Code of Parliament and the Oath / Promise. To empower the duties and authority of the Honorary Board of

x

parliament as a body builder image of the Council, it is necessary to cooperate with the Honorary Board of Provincial Parliament and Honorary Board of Regency / City to propose another amendment to the Regulations Statutory particular - the authority of law governing the Honorary Board of parliament.

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN

Halaman sampul depanHalaman sampul dalam .......................................................................... iiHalaman prasyarat gelar .......................................................................... iiiHalaman persetujuan ................................................................................ ivHalaman penetapan panitia penguji ........................................................ vHalaman ucapan terima kasih ................................................................. viHalaman ringkasan ................................................................................ viiHalaman abstrak ................................................................................... ixHalaman daftar isi ................................................................................... xiHalaman peraturan perundang-undangan ................................................ xiii

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang .......................................................................... 1B. Rumusan Masalah ...................................................................... 7C. Tujuan .......................................................................... 8

1. Tujuan umum ...................................................................... 82. Tujuan khusus .................................................................... 8

D. Manfaat ................................................................................ 81. Manfaat Teoritis ................................................................. 82. Manfaat Praktis .................................................................. 9

E. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 91. Kerangka Teoritis ................................................................ 92. Kerangka Konseptual .......................................................... 11

F. Metode Penelitian....................................................................... 19G. Bahan Hukum .......................................................................... 19

1. Sumber Bahan Hukum ....................................................... 192. Pengumpulan Bahan Hukum .............................................. 203. Analisis Bahan Hukum ...................................................... 20

H. Sistematika Penulisan ............................................................... 21

BAB II FUNGSI BADAN KEHORMATAN DPRDA. Eksistensi Badan Kehormatan

DPRD Kabupaten Sumenep ................................................. 221. Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD ........ 232. Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD ........ 253. Dasar Hukum Pelaksanaan dan Mekanisme Kerja

Badan Kehormatan DPRD............................................. 26

xii

4. Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumenep 35B. Eksistensi Kode Etik DPRD ................................................ 46

1. Urgensi Kode Etik DPRD ............................................... 462. Substansi Kode Etik DPRD ............................................ 47

BAB III PROSES PENEGAKAN KODE ETIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH A. Proses Penegakan Kode Etik ................................................. 52B. Jenis Sangsi Hukum Badan Kehormatan DPRD ................... 54C. Penetapan Putusan Kode Etik DPRD Kabupaten Sumenep... 55D. Putusan Kode Etik dari Kasus Yang Ada ............................. 59

BAB IV PENUTUPA. Kesimpulan ................................................................................... 66B. Saran ............................................................................................ 67

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 69

xiii

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

UNDANG – UNDANG :

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

PERATURAN PEMERINTAH :

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

xiv

DAFTAR PUSTAKA

Arief Sidarta, SH, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Himpunan Pruduksi Hukum DPRD Kabupaten Sumenep, Triwulan III, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep, Bagian Hukum Dan Perung-Undangan , Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, 2007

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerak Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Rapat dan Risalah, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, 2005

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sumenep , Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, 2007

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, 2004

Susilo Riwayadi, Drs dan Suci Nur Anisyah, Kamus populer ilmiah lengkap, Sinar Terang Surabaya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, CV. Eko Jaya, Jakarta 2003

xv

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, CV. Eko Jaya, Jakarta,2004

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1990

Webesite

www.sumenep .go.id/2004/10/10/Badan Kehormatan Dikhawatirkan Tidak Efektif

www.sumenep.go.id/2005/05/18/Pimpinan Dewan Dukung Langkah BKD

www.sumenep.go.id/2005/01/22/Pembentukan BKD DPRD Sumenep Tunggu Aturan yang kongkrit

www.sumenep .go.id/2006/02/17/Anggota DPRD Sumenep Ajukan Amandemen

www.sumenep.go.id/2006/06/07/Terkait Anggota Dewan Melanggar Kode Etik BKD Gelar Rapat Internal

www.asyilla.wordpress.com/2007/06/30/Pengertian Etika

fungsi badan kehormatan dprd dalam penegakan kode etik ...skripsi.narotama.ac.id/files/12108023 -...

Documents