oleh - uin syarif hidayatullah jakarta official website · hukum ekonomi syari‟ah (khes)6 pada...
TRANSCRIPT
ANALISIS KESESUAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 569
K/Ag/2015 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN KHES DAN
FATWA DSN-MUI PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
SUCI AZKIYA
11140460000097
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1440 H / 2018 M
v
ABSTRAK
Suci Azkiya. NIM 11140460000097. ANALISIS KESESUAIAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 569 K/Ag/2015 TENTANG
PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN KHES DAN FATWA DSN-MUI
PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH. Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalat), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2018 M. Ix70 halaman 63 halaman lampiran.
Studi ini bertujuan menjelaskan bahwa KHES dan Fatwa DSN-MUI
merupakan peraturan yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan ekonomi
syari’ah. Ketika terjadi sengketa dalam pembiayaan, peraturan tersebut harus
diutamakan dalam menggali hukum agar menghasilkan putusan yang adil dan
sesuai dengan ketentuan syari’ah. Berkaitan dengan hal itu, penulis meneliti
sengketa ekonomi syari’ah tentang pembiayaan multijasa yang terjadi di BPRS
Purbalingga. Sengketa ini berawal dari nasabah meminta pembiayaan dengan
menggunakan akad ijarah kepada BPRS yang berupa sewa manfaat sebesar Rp
250.000.000 dengan ujrah Rp 180.000.000. Pembiayaan akan digunakan untuk
biaya cetak tabloid dan dimulai dari tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13
September 2016. Namun nasabah mengalami kemacetan membayar angsuran dan
tidak bisa melaksanakan kewajibannya. BPRS mengajukan perkara ini ke
Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. Setelah
Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan putusan, nasabah tidak puas dan
melanjutkan perkara ini ke tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama
Semarang dengan nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Pada pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata nasabah masih belum puas untuk
kedua kalinya kemudian nasabah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
dengan nomor 569 K/Ag/2015.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan
kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap bahan pustaka atau data
sekunder berupa putusan hakim, ketentuan-ketentuan dalam KHES dan Fatwa
DSN-MUI, dan jurnal hukum bisnis syari’ah yang berkaitan dengan judul skripsi
ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim
dalam putusan pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi sudah sesuai dengan
ketentuan yang ada pada KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan
multijasa. Namun hakim tidak maksimal menerapkan KHES dalam menyatakan
nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi, mengenai keadaan memaksa,
dan mekanisme pemberian jasa yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah dalam
pembiayaan.
Kata Kunci: Analisis Kesesuaian, Putusan Nomor 569 K/Ag/2015, KHES, dan
Fatwa DSN-MUI.
Pembimbing: Dr. Hj. Isnawati Rais, MA
Daftar Pustaka: 1995 s.d. 2017
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah
melimpahkan berkah, kasih sayang, rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta
salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan
manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang.
Dengan segenap usaha dan pertolongan dari Allah SWT, alhamdulillah
saya bersyukur karena dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk
skripsi yang berjudul “Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor :
569 K/Ag/2015 tentang Pembiayaan Multijasa dengan KHES dan Fatwa DSN-
MUI pada Sengketa Ekonomi Syariah.” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan
untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa
dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu,
perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1. Drs. Asep Saepudin Jahar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. A.M. Hasan Ali, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dalam hal ini sekaligus sebagai Dosen
Pembimbing Akademik.
3. Dr. Abdurrauf, Lc., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang senantiasa menjadi tauladan
bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah
membimbing selama menempuh proses peyusunan dan penulisan.
Terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan waktunya yang telah diberikan
demi kelancaran penelitian ini.
vii
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan kepada
saya selama masa perkuliahan. Semoga semuanya itu menjadi amal ibadah
yang terus mengalirkan pahala.
6. Orang yang tidak pernah terlupakan, kedua orang tua tercinta Mama
(Masturoh) dan Papa (Nandi Sukri) yang senantiasa menemani, memberikan
doa, dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan
Hukum angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dari awal hingga akhir,
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan telah menemani waktu luang
dalam mencari ilmu selama masa perkuliahan.
8. Seluruh teman satu organisasi, komunitas, dan KKN 097 Mata Air yang
sudah memberikan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Abang Hilman Fahmi, SH dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah yang membantu
dalam menjelaskan serta menjawab semua persoalan yang penulis hadapi.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan
dikarenakan terbatasnya pengalaman, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan
kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum ekonomi
syari’ah.
Jakarta, 2018
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv
ABSTRAK ........................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah .................................................................................. 6
C. Pembatasan Masalah ................................................................................. 6
D. Rumusan Masalah ..................................................................................... 7
E. Tujuan dan Manfaat .................................................................................. 7
F. Metode Penelitian...................................................................................... 8
1. Pendekatan Penelitian ........................................................................... 8
2. Jenis Penelitian ..................................................................................... 8
3. Jenis Data Penelitian ............................................................................. 9
4. Sumber Data Penelitian ........................................................................ 9
5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data ............................................... 10
6. Metode Analisis Data ........................................................................... 11
G. Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 11
H. Sistematika Penulisan ............................................................................... 14
BAB II KETENTUAN PEMBIAYAAN MULTIJASA SERTA KONSEP
WANPRESTASI DALAM FATWA DSN-MUI DAN KHES ........... 17
ix
A. Ketentuan Pembiayaan Multijasa Dalam Fatwa DSN-MUI ..................... 17
B. Ketentuan Pembiayaan Multijasa Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah (KHES) ....................................................................................... 22
C. Konsep Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) ...................................................................................................... 23
D. Overmacht (Keadaan Memaksa) dalam Hukum Perdata .........................
................................................................................................................... 25
E. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan ......
................................................................................................................... 29
BAB III GAMBARAN UMUM BPRS BUANA MITRA PERWIRA
DAN DESKRIPSI SENGKETA PEMBIAYAAN MULTIJASA ... 31
A. Sejarah Berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira ....................................... 31
B. Produk BPRS Buana Mitra Perwira .......................................................... 34
C. Deskripsi Sengketa Pembiayaan Multijasa BPRS BMP Purbalingga ...... 40
BAB IV KESESUAIAN PUTUSAN DENGAN FATWA DSN-MUI DAN
KHES ..................................................................................................... 44
A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Sengketa
Ekonomi Syari’ah Nomor: 569 K/Ag/2015 .............................................. 44
B. Analisis Kesesuaian Putusan dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES ......... 56
BAB V PENUTUP ............................................................................................... 64
A. Kesimpulan ............................................................................................... 64
B. Saran .......................................................................................................... 66
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 67
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perbankan syari‟ah di Indonesia merupakan suatu
perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan
berdasarkan prinsip syari‟ah. Dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya
sejumlah regulasi di bidang perbankan, terdapat salah satu peraturan yang
memperbolehkan Bank untuk memberikan kredit tanpa bunga. Kemudian
pada tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI)1 yang
kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip bagi hasil.2 Dalam kegiatan
operasional, BMI tidak pernah terlepas dari ketentuan Islam. Ketentuan
tersebut bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang seperti
bunga, ketidakpastian, perjudian, dan batil. Meskipun perkembangannya
agak lambat, perbankan syari‟ah terus berkembang. Pada periode tahun
1992 sampai dengan 1998 hanya ada satu Unit Bank Syari‟ah. Sedangkan
pada tahun 2005 jumlah Bank Syari‟ah di Indonesia telah bertambah
menjadi 20 unit yang terdiri dari 3 Bank Umum Syari‟ah dan 17 Unit
Usaha Syari‟ah. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah
(BPRS)3 bertambah menjadi 88 buah.
4
Bank syari‟ah mempunyai produk pembiayaan yang sangat
beragam. Salah satunya pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa yaitu
penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu
1 BMI merupakan bank umum yang pertama kali dibentuk dengan menerapkan
prinsip syari‟ah dalam menjalankan operasional. 2 Ali Syukron, “Dinamika Perkembangan Perbankan Syari‟ah di Indonesia”,
Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (Desember 2013), h. 28. 3 BPRS adalah Bank yang dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syari‟ah. Sebelum dikeluarkannya Undang Undang Perbankan Syari‟ah tahun
2008, BPRS lebih dikenal luas sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah. 4 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.
2
tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah.5 Secara normatif akad yang
digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa diatur berdasarkan
beberapa fatwa, yaitu fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ijarah, No. 11/DSN-MUI/VIII/2000 tentang kafalah, No.
44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES)6 pada buku II bab XI dan bab XXVI.
Sedangkan untuk praktik denda finansial akibat wanprestasi atau kelalaian
menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak
sehingga menimbulkan kerugian, diatur dalam fatwa No.43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh). Sebagai langkah awal,
Majelis Ulama Indonesia (MUI)7 mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai
produk perbankan yang dibenarkan secara syari‟ah. Kemudian substansi
didalamnya diatur oleh Bank Indonesia dimasukkan ke dalam Peraturan
Bank Indonesia (PBI) yang secara khusus mengatur mengenai teknis
operasional perbankan syari‟ah.8 Dewan Syari‟ah Nasional (DSN)
9
memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa
sebagai pedoman pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai dengan
prinsip syari‟ah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan
dengan jasa.
Dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 menjelaskan bahwa
pembiayaan multijasa ini bisa menggunakan dua akad, akad ijarah atau
kafalah. Apabila menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti
semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah. Dalam akad kafalah
5 Maman Rahman Hakim, Hukum Perbankan Syari’ah Di Indonesia, (Tangerang
Selatan: Faza Media, 2017), h. 123. 6 KHES merupakan wujud aktual dari hukum Islam yang ada di Indonesia terkait
dengan kegiatan perekonomian Islam. Apabila terjadi sengketa antar pelaku ekonomi
maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah. 7 Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang mewadahi para ulama dan
cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum
muslimin. 8 Abdul Ghofur Anshori, “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syari‟ah di
Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional”, Jurnal Ekonomi Islam,
(Desember 2008), h. 162. 9 Dewan Syari‟ah Nasional merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam
menjamin keuangan dengan prinsip keislaman dan syari‟ah di seluruh dunia.
3
penjamin dapat menerima ujrah sepanjang tidak memberatkan, dengan
bersifat mengikat serta tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ujrah itu
disepakati oleh bank dan nasabah pada akad, akan tetapi dalam kondisi
tertentu terkadang salah satu pihak memandang perlu untuk melakukan
review atas besaran ujrah yang telah disepakati.10
Selain itu juga terdapat
objek penjaminan yang merupakan tanggungan pihak yang berutang baik
berupa uang, benda, maupun pekerjaan dan tidak bertentangan dengan
syari‟ah. Sebaliknya, apabila kedua belah pihak menggunakan akad ijarah
harus mengikuti ketentuan dalam fatwa ijarah. Dalam fatwa ijarah
dijelaskan bahwa objek ijarah merupakan manfaat dari penggunaan
barang atau jasa, pembayaran upah boleh berbentuk jasa dari jenis yang
sama dengan objek kontrak, dan menanggung biaya pemeliharaan barang
yang sifatnya tidak materil.
Pembiayaan multijasa telah digunakan oleh berbagai lembaga
keuangan syari‟ah untuk pengembangan produk, salah satunya oleh BPRS
yang ada di Purbalingga. Terkadang dalam menjalankan produk ini, tidak
menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa yang disebabkan karena
ketidakpahaman atau ketidakjelasan kontrak yang dibuat oleh kedua belah
pihak. Seperti pada sengketa ekonomi syari‟ah yang terjadi antara Bank
Perkreditan Rakyat Syari‟ah Buana Mitra Perwira (BMP)11
dengan
nasabahnya dalam proses pembiayaan multijasa. Perkara ini mengenai
wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah karena faktor keadaan memaksa.
Kasus ini berawal dari pihak BPRS BMP yang telah memberikan
pembiayaan multijasa kepada nasabah sejak tanggal 13 September 2011
sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah
sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Dengan
10
Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber
Pembiayaan”, Jurnal Asas, (Juli 2014), h. 82. 11
Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah Buana Mitra Perwira adalah Bank yang
dalam sistem pengoperasiannya menggunakan prinsip syariah dan didirikan di
Purbalingga Jawa Tengah.
4
waktu pembiayaan selama 60 bulan terhitung sejak 13 September 2011
sampai 13 September 2016.
Nasabah menggunakan pembiayaan tersebut untuk biaya
percetakan tabloid remaja. Dalam proses membayar angsuran, nasabah
mengalami kredit macet. Mengetahui hal itu, maka BPRS memberikan
kesempatan kepada nasabahnya berupa tenggang waktu untuk membayar.
Namun karena nasabah belum mampu melaksanakan kewajibannya, BPRS
memberikan surat peringatan. Seiring berjalannya waktu nasabah belum
bisa juga untuk membayar angsuran sehingga BPRS mengajukan gugatan
tersebut ke Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor perkara
1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. Gugatan itu diajukan atas dasar nasabah
dianggap sudah tidak memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran dan
dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menyebabkan
BPRS mengalami kerugian materil dan menggugat nasabah untuk segera
membayarkan.
Karena alasan dan pertimbangan hakim lebih memenangkan
kepada pihak BPRS, akibatnya nasabah merasa tidak puas dengan putusan
Pengadilan Agama Purbalingga. Isi dari putusan tersebut bahwa hakim
mengabulkan gugatan dari BPRS dan menolak gugatan dari nasabah untuk
sebagian, menyatakan nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi
terhadap akad pembiayaan multijasa sehingga merugikan BPRS sebesar
Rp 252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan
puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), menghukum nasabah untuk
membayar kerugian tersebut secara langsung seketika setelah putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap, menghukum nasabah untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 1.031.000,00 (satu juta
tiga puluh satu ribu rupiah).12
Atas putusan dari pengadilan tingkat pertama dan nasabah merasa
belum menemui titik keadilan, kemudian nasabah mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor perkara
12
Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
5
160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Pada tingkat banding hakim hanya
membenarkan dan menguatkan putusan tingkat pertama. Akan tetapi ada
pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang tidak sependapat
dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga, mengenai
penjatuhan hukuman kepada nasabah akibat kelalaiannya seketika putusan
telah berkekuatan hukum tetap. Hakim tingkat banding memutuskan
memberikan keringanan dalam menghukum tergugat untuk membayar
angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan yang tertuang
dalam akad sebesar Rp 7.166.667,00 (tujuh juta seratus enam puluh enam
ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Karena tidak adil jika nasabah
dihukum membayar sekaligus secara tunai sebesar pokok hutang.13
Dari kedua putusan yang dikeluarkan pada tingkat pertama dan
banding nasabah merasa masih belum puas, sehingga mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 569 K/Ag/2015.
Pertimbangan hakim pada putusan tersebut masih terdapat ketidaksesuaian
dalam mempertimbangkan perincian kewajiban nasabah, bukti saksi, dan
hukuman wanprestasi pada akad pembiayaan multijasa Nomor: 01.
Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Tinggi
Agama Semarang, maupun Mahkamah Agung dalam memutuskan
sengketa belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES terkait syarat-
syarat dan rukun pada akad ijarah. Salah satunya hakim tidak
mengungkap mekanisme penyediaan jasa oleh BPRS sebagai bahan
pertimbangan. Nasabah mengalami keterlambatan mengangsur disebabkan
keadaan memaksa (overmacht) karena mengalami kegagalan dalam
bisnisnya. Kegagalan yang dialami ternyata nasabah ditipu oleh direktur
percetakan dan BPRS sebagai pemberi manfaat tidak menyediakan barang
atau jasa yang disewakan. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
No. 09/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan ijarah. Majelis hakim
hanya berpendapat bahwa sahnya akad pembiayaan multijasa Nomor: 01
13
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
6
tanggal 13 September 2011 sampai 13 September 2016 dengan begitu
kedua belah pihak harus melakukan dan mentaati isi perjanjian yang telah
disepakati.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk
membandingkan isi putusan pada tingkat pertama, banding, kasasi dan
menelusuri lebih jauh terkait kesesuaian putusan dengan fatwa dan KHES
maka yang menjadi fokus pembahasan yaitu menganalisis putusan
tersebut. Adapun judul penelitian yang diteliti yaitu Analisis Kesesuaian
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 569 K/Ag/2015 tentang Pembiayaan
Multijasa dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI pada Sengketa Ekonomi
Syari‟ah.
B. Identifikasi Masalah
1. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus
sengketa ekonomi syari‟ah nomor 569 K/Ag/2015.
2. Kesesuaian putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015 dengan
KHES dan fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan
ijarah, No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh),
No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.
3. Ketentuan pembiayaan multijasa dalam fatwa DSN-MUI dan KHES.
4. Ketentuan akad ijarah dan konsep wanprestasi dalam KHES.
C. Pembatasan Masalah
Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi karena
pembahasan multijasa sangat luas, maka kajian ini terfokus kepada
menganalisis putusan Mahkamah Agung dengan menggunakan KHES
buku II bab XI tentang akad ijarah, bab XXVI tentang akad multijasa,
fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, No.43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh), dan No. 44/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam skripsi ini juga akan
dibahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa
ekonomi syari‟ah.
7
D. Rumusan Masalah
Untuk menjawab permasalahan tersebut maka akan disajikan secara
rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus
sengketa ekonomi syari‟ah pada putusan nomor 569 K/Ag/2015 ?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015 sudah
sesuai dengan KHES dan fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ijarah, No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi
(ta’widh), dan No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan
multijasa ?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian :
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam
memutus perkara sengketa ekonomi syari‟ah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Mahkamah Agung nomor : 569
K/Ag/2015 dengan KHES dan fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000
tentang pembiayaan ijarah, No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti
rugi (ta’widh), No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaaan
multijasa.
Manfaat penelitian :
1. Manfaat secara teoritis
a. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan
pada sengketa ekonomi syari‟ah.
b. Mengetahui penyebab dari ketidaksesuaian putusan Mahkamah
Agung terhadap KHES dan fatwa DSN-MUI.
c. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan
hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah.
d. Sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang serta dapat
dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai
dengan perkembangan zaman.
8
2. Manfaat secara praktis :
a. Untuk mengetahui penerapan KHES dan fatwa dalam
pertimbangan hakim menangani perkara ekonomi syari‟ah.
b. Untuk mengembangkan pemikiran sekaligus mengkritisi
persoalan-persoalan hukum dalam sengketa ekonomi syari‟ah.
c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
d. Dapat membantu pihak-pihak yang memiliki sengketa sehingga
mendapatkan putusan yang sesuai dengan permasalahan yang
dialami.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai sebuah
bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai
asas-asas, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, dan
doktrin atau ajaran.14
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, putusan dikaji dari berbagai
aspek seperti aspek teori, aspek filosofi, aspek perbandingan, struktur,
penjelasan pada tiap pasal dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.15
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau
disebut dengan penelitian field research, yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.16
Penelitian
ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian yuridis normatif, yakni
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah
14
Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015), Cet. 3, h. 34. 15
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2005), h. 35. 16
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press,
2011), h. 13.
9
dalam hukum positif.17
Dalam mengkaji hukum positif digunakan landasan
dari sebuah teori agar gambaran umum penelitian lebih terfokuskan. Objek
penelitian yang diteliti berupa dokumen yang bersifat publik yaitu data
resmi pada instansi pemerintah. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah
putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015, yang
mengimplikasikan metode dengan berpijak pada analisis hukum.
3. Jenis Data Penelitian
Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data
kualitatif yaitu data yang merupakan data berbentuk kata verbal selain
angka, kata-kata, dan pernyataan.18
Dapat pula diartikan sebagai data
kategorik karena berupa kategori atau pengelompokkan-pengelompokkan
berdasarkan nama atau inisial tertentu. Data kualitatif dapat dikumpulkan
dengan cara wawancara, analisis dokumen, observasi, atau pemotretan
gambar. Umumnya data kualitatif dituangkan dalam bentuk kata per kata.
Data kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya
mengenai suatu hal yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, dan
kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.
4. Sumber Data Penelitian
Dalam penelitian ini membutuhkan data-data dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan
hukum yang mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder
adalah semua dokumen atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.19
Sumber data yang ada dalam penelitian kepustakaan dilakukan untuk
mendapatkan data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap:
1. Bahan hukum primer sebagai sumber asli yang bersifat autoritatif
meliputi putusan Pengadilan Agama Purbalingga No
1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, putusan Pengadilan Tinggi Agama
17
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Mormatif, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2007), Cet. 3, h. 295. 18
Gumilar Rusliwa Somantri, “Memahami Metode Kualitatif”, Jurnal Mekara
Sosial Humaniora, (Desember 2005), h. 58. 19
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.
10
Semarang No 160/Pdt.G/2014/PTA, dan putusan Mahkamah Agung
yakni No. 569 K/Ag/2015, KHES buku II bab XI tentang akad ijarah,
bab XXVI tentang akad multijasa, dan fatwa No.09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, No.43/DSN-MUI/VIII/2004
tentang ganti rugi (ta’widh), dan No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang
pembiayaan multijasa.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer dan dapat berupa pendapat hukum atau
teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, adanya bahan hukum
sekunder akan membantu lebih lanjut untuk memahami dan
menganalisis seperti jurnal hukum bisnis syari‟ah yang sudah
terakreditasi, hasil skripsi terdahulu, hasil kajian hukum, dan lain
sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya
sumber sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang
didapat dari berbagai literatur.
5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Untuk penelitian ini peneliti menggunakan metode dan teknik
pengumpulan data dengan pengumpulan dokumen yang berupa dokumen
resmi, dokumen asli, dokumen salinan atau dokumen fotokopi.20
Dokumen
resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan
dokumen asli adalah dokumen yang memiliki ciri-ciri keaslian suatu
dokumen seperti tanda tangan, cap, dan kop surat.21
Karena penelitian ini
merupakan hasil studi pustaka yang berupa analisis dokumen serta
peraturan perundang-undangan, maka dokumen yang dibutuhkan adalah
20
Meray Hendrik Mezak, “Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian
Hukum”, Jurnal Law ReviewI, (Maret 2006), h. 86. 21
Tommy Hendra, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Atmajaya, 2011), h.
78.
11
putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015 tentang sengketa
pembiayaan multijasa, fatwa DSN-MUI, dan KHES.
6. Metode Analisis Data
Proses selanjutnya adalah menganalisis data, yang memiliki tujuan
untuk menyederhanakan sehingga mudah dipahami. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis non statistika karena jenis
data yang digunakan berupa data kualitatif. Kegiatan analisis dengan cara
ini dilakukan dengan membaca data yang telah diolah22
. Analisis yang
digunakan oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian hukum normatif
terdiri dari menarik asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan
perundang-undangan, menilai sinkronisasi peraturan perundang-undangan,
perbandingan dan sejarah hukum.23
G. Tinjauan Pustaka
Tema tentang putusan pengadilan mengenai sengketa ekonomi
syari‟ah sudah pernah diteliti dan banyak ditemui hasil penelitiannya. Oleh
karena itu perlu dikemukakan penelitian sebelumnya dengan tema yang
sama, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pada setiap penelitian.
Berikut ini merupakan uraian tentang penelitian terdahulu :
Tesis yang ditulis oleh Martina Purnanisa dengan judul “Analisis
Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syari‟ah
(Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn). Skripsi
ini menjelaskan bahwa PA Madiun memutus perkara tanpa proses tahapan
pemeriksaan yaitu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan tidak
menerapkan asas memberi bantuan. Dari segi pertimbangan hukum,
putusan yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan hak gugat penggugat
dengan menggunakan legal standing yaitu Undang Undang Nomor 3
Tahun 1999. Pada putusan ini juga mempertegas bahwa majelis hakim
22
Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1995), h. 88-85. 23
Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2011), h. 68.
12
Pengadilan Agama Madiun memutus perkara tidak sesuai dan tidak
menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di
pengadilan. Dan tidak mencantumkan posita gugat berkenaan legal
standing LPKNI yang menyebabkan formulasi putusan tidak sesuai
dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dari Pasal 195 RBG atau bisa disebut
dengan putusan karena cacat formil.24
Skripsi karya Fitriawan Sidiq dengan judul “Analisis terhadap
Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari‟ah di Pengadilan
Agama Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”. Skripsi ini tentang
sengketa ekonomi syari‟ah berisi gugatan dan tuntutan ganti rugi atas
nisbah, dwangsong dan pengembalian modal oleh para penggugat yang
berjumlah 12 orang. Namun hakim yang memutus perkara ini hanya
mengabulkan sebagian tuntutan dari para penggugat saja. Gugatan
penggugat yang dikabulkan oleh hakim hanya pengembalian modal
kepada sebagian penggugat. Majelis hakim pada perkara ini menolak
tuntutan ganti rugi atas nisbah dan uang paksa atas kerugian dari para
penggugat. Dalam putusan ini hakim membenarkan adanya akad
perjanjian dan menyatakan akad perjanjian mudharabah yang terdapat
dalam perkara ini adalah sah. Namun nisbah ini oleh majelis hakim dinilai
cacat atau tidak sah karena melanggar hukum.25
Skripsi yang ditulis oleh Nurus Sa‟adah, berjudul “Analisis Putusan
Hakim dalam Perkara Ekonomi Syari‟ah di Pengadilan Agama Surakarta
Tahun 2013-2017 (BERBASIS NILAI KEADILAN)”. Isi dari skripsi ini
adalah menganalisis terhadap putusan sengketa ekonomi syari‟ah dalam
putusan nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska pada tahun 2013,
0644/Pdt.G/2015/PA.Ska tahun 2015 dan 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tahun
24 Martina Purnanisa, “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian
Hukum Ekonomi Syari‟ah Studi Kasus Putusan PA Madiun No.
0403/Pdt.G/2014.PA.Mn”, (Tesis S-2 Magister Hukum Ekonomi Syari‟ah Institut Agama
Islam Negeri Antasari, 2016), h. 15. 25
Fitriawan Sidiq, “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa
Ekonomi Syariah di PA Bantul Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl”, (Skripsi S-1
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2013), h. 9.
13
2016. Fokus pada penelitian ini yaitu dasar hukum yang digunakan
sebagai pertimbangan hakim dalam ketiga putusan. Pada putusan nomor
0519/Pdt.G/2013/PA.Ska dan 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dianalisis
menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1352
tentang perikatan yang lahir karena undang-undang, Pasal 1365 tentang
perbuatan melawan hukun, serta Pasal 181 HIR (Herziene Inlandsch
Reglement) tentang membayar biaya perkara jika gugatan dikabulkan
sebagian. Untuk perkara ekonomi syari‟ah pada putusan Nomor
0176/Pdt.G/2016/PA.Ska dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1365
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 181 HIR (Herziene
Inlandsch Reglement).26
Skripsi karya Dini Nuraini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim
Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang
Sengketa Akad Murabahah menurut Fiqh Muamalah”. Skripsi ini tentang
analisis putusan hakim dari Pengadilan Agama tentang sengketa ekonomi
syari‟ah. Hakim tersebut mengeluarkan putusan berpedoman dengan
menggunakan kesesuaian hukum Islam. Alat yang digunakan untuk
menganalisis putusan adalah mengacu pada sumber hukum Islam yaitu
fiqh muamalah.27
Skripsi yang ditulis oleh Hilman Fahmi dengan judul
“Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah dan Fatwa Dewan
Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa
Ekonomi Syari‟ah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569
K/Ag/2015)”. Skripsi ini tentang tingkat penerapan KHES, Fatwa DSN-
MUI, dan peraturan perundang-undangan terhadap pertimbangan hakim
dalam sengketa ekonomi syari‟ah. Dalam memutus sengketa ekonomi
26
Nurus Sa‟adah, ”Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017”, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h. 13. 27
Dini Nuraini, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No.
284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang Sengketa Akad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah”,
(Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2015), h. 10.
14
syari‟ah, amar putusan Mahkamah Agung sama dengan Pengadilan
Agama. Menerapkan berdasarkan kepastian hukum karena dalam akad
tersebut menghukum tergugat yang cidera janji, dan jika dengan cara
dicicil setiap bulan atau sesuai dengan akad yaitu amar atau pertimbangan
putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan diangsur seketika maka
ditakutkan pembanding akan melakukan cidera janji karena hal tersebut
akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.28
Skripsi ini berbeda dengan studi-studi terdahulu, yang menjadi
letak perbedaannya yaitu pada segi fokus pembahasan. Pembahasan yang
dibahas tentang analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus
sengketa ekonomi syari‟ah menggunakan KHES dan fatwa DSN-MUI
tentang pembiayaan multijasa. Selain itu peneliti lebih memfokuskan
untuk menganalisis kesesuaian antara putusan dan pertimbangan hakim
dengan KHES dan Fatwa, penulis juga memakai ketentuan lainnya yang
dijadikan sebagai alat analisis yaitu ketentuan tentang kafalah, ketentuan
tentang ijarah, ketentuan ta’widh serta konsep wanprestasi sehingga dalam
pelaksanaan produk pembiayaan tersebut tidak ada salah satu pihak yang
merasa dirugikan.
H. Sistematika Penelitian
Untuk mempermudah dalam mengkaji dan menelaah penelitian
yang berjudul Analisis Kesesuaian Putusan Nomor : 569 K/Ag/2015
tentang Pembiayaan Multijasa dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI pada
Sengketa Ekonomi Syari‟ah perlu untuk menguraikan terlebih dahulu
sistematika penulisan sebagai gambaran umum yang meliputi :
BAB I : PENDAHULUAN
Terdiri dari uraian latar belakang masalah, identifikasi
masalah yang berfungsi untuk mengetahui permasalahan yang
28
Hilman Fahmi, “Implementasi KHES dan Fatwa DSN MUI dalam Putusan
Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015”,
(Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
2017), h. 15.
15
diteliti, pembatasan masalah yang diambil dari identifikasi agar
penelitian menjadi fokus dan jelas, perumusan masalah yang
berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian,
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta tinjauan
pustaka yang berupa review studi-studi terdahulu.
BAB II : KETENTUAN PEMBIAYAAN MULTIJASA SERTA KONSEP
WANPRESTASI DALAM FATWA DAN KHES
Didalam bab ini akan dijelaskan tentang teori yang
digunakan secara singkat berbentuk narasi untuk membantu
menganalisis objek penelitian. Adapun yang dibahas antara lain
mengenai ketentuan pembiayaan multijasa menurut fatwa DSN-
MUI, ketentuan pembiayaan multijasa dan konsep wanprestasi
menurut KHES.
BAB III : GAMBARAN UMUM BPRS BUANA MITRA PERWIRA
PURBALINGGA DAN DESKRIPSI SENGKETA
PEMBIAYAAN MULTIJASA
Bab ini akan dikemukakan tentang sejarah berdirinya
BPRS Buana Mitra Perwira, produk BPRS Buana Mitra
Perwira, serta deskripsi sengketa pembiayaan multijasa yang
terjadi pada BPRS Buana Mitra Perwira.
BAB IV : KESESUAIAN PUTUSAN DENGAN FATWA DSN-MUI
DAN KHES
Bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian yang
telah didapatkan dari beberapa sumber, dituliskan dalam
bentuk paragraf, berisi dasar pertimbangan majelis hakim
Mahkamah Agung dalam memutus sengketa ekonomi syari‟ah,
dan kesesuaian putusan dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES.
BAB V : PENUTUP
Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil
penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian pada bab
I yang dituangkan dalam bentuk pendapat. Selain itu, dalam
16
bab ini peneliti juga merekomendasikan segala hal yang
berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan yang dapat
dipertimbangkan lebih lanjut.
17
BAB II
KETENTUAN PEMBIAYAAN MULTIJASA SERTA
KONSEP WANPRESTASI DALAM FATWA DSN-MUI DAN KHES
A. Ketentuan Pembiayaan Multijasa Dalam Fatwa DSN-MUI
Secara etimologi, multijasa terdiri dari dua kata yaitu multi yang
berarti banyak, bermacam-macam dan jasa yang berarti perbuatan berguna
atau bernilai bagi orang lain.1 Sedangkan menurut terminologi, multijasa
dapat diartikan penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi jasa
dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan nasabah, dan mewajibkan nasabah untuk
melunasi kewajibannya sesuai akad.2 Pembiayaan multijasa merupakan
salah satu produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syari‟ah, baik
perbankan maupun non perbankan kepada nasabah dalam hal jasa3. Karena
akad yang digunakan adalah ijarah, maka sering disebut dengan ijarah
multijasa. Bentuk transaksi multijasa dengan akad ijarah dapat berupa
pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan
kepariwisataan.4 Pembiayaan multijasa dalam transaksi ijarah adalah sewa
menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk
kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk
mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.5
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 10.
2 Diakses pada 26 September 2018 pukul 20.12 WIB dari
https://ibnumajjah.com/2014/03/05/pembiayaan-multi-jasa/ . 3 Diakses pada 31 Juli 2018 pukul 16.00 WIB dari www.serambi news.com
Serambi Indonesia artikel Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa.
4 Achmad Farid, “Pembiayaan Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syari‟ah
Usaha Mulis Probolinggo”, Jurnal Iqtishoduna, 2015, h. 80.
5 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
h. 56.
18
Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa pembiayaan multijasa itu
hukumnya mubah, berdasarkan kepada dalil-dalil sebagaimana tercantum
didalam Q.S. Al Qashash ayat 25 yang berbunyi:
فجاءج إحداوا جوشي على اسححياء قالث إى أبي يدعوك ليجزيل أجر ها سقيث
القصص قال ل جخف جوت هي القوم الظالويي ا جاء وقص علي لا فلو
Artinya: “Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua
perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, „Sesungguhnya
Ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas
kebaikanmu memberi minum ternak kami. „Ketika Musa mendatangi
Ayahnya Syu‟aib dan dia menceritakan kepada kisahnya mengenai
dirinya, Syua‟aib berkata, „Janganlah Engkau takut! Engkau telah selamat
dari orang-orang yang dzolim itu‟.”
Dan Hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi
bersabda:
عرق يجف أى قبل أجر الأجير أعطوا
Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
Serta dalam Kaidah fikih
ليل ل يد ححى حة با ال الأشياء فى الأصل الححرين على الد
Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”
Ayat, hadits dan kaidah diatas memiliki keterkaitan dengan
pembiayaan multijasa. Dari ketiganya menjelaskan tentang cara
bermuamalah yang baik. Ketika seseorang telah memberikan bantuan jasa
atau bantuan lainnya seperti manfaat dari suatu barang miliknya, maka
sudah sewajarnya memberikan upah atau kompensasi atas manfaat yang
telah diperoleh dari barang atau jasa tersebut sesuai dengan haknya. Para
pekerja berhak mengetahui upah atau imbal jasa yang akan diperolehnya
atas sebuah pekerjaan, waktu diserahterimakan serta cara transaksi.
19
Dengan mengetahui jumlah yang akan dibayar dan yang akan diterima
oleh masing-masing pihak, maka pemberi kerja harus menepati janji dalam
membayarkan upah bahkan sebelum keringat para pekerja kering.
Menyelesaikan atau membayar upah pekerja sesegera mungkin setelah
pekerjaannya selesai baik secara bertahap maupun total, akan memberi
beberapa keuntungan. Keuntungannya yaitu dapat menyenangkan pihak
pekerja karena segera memperoleh hasil kerjanya secara nyata, dapat
memelihara hubungan baik antara pemberi kerja dengan pekerja, dapat
menghindarkan atau meminimalisasi faktor lupa pada pemberi kerja akan
hak-hak orang lain dan dapat memotivasi pekerja lebih giat lagi dalam
bekerja.1
Pembiayaan multijasa merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa
keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Multijasa memiliki
karakteristik yaitu memenuhi kebutuhan dana nasabah untuk jasa yang
bernilai non fisik seperti pembiayaan pendidikan, rumah sakit, biaya
pernikahan, dan lain-lain. Fatwa yang mengatur secara khusus tentang
multijasa adalah fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004. Fatwa ini menjelaskan
hukum dari multijasa, akad yang digunakan oleh lembaga keuangan
syari‟ah dalam pembiayaan, dan ketentuan perihal ujrah yang didapat oleh
bank. Akad yang digunakan pada pembiayaan multijasa yaitu akad ijarah
atau kafalah. Jika menggunakan akad ijarah maka harus mengikuti
ketentuan yang tercantum pada fatwa ijarah No. 09/DSN-MUI/IV/2000
dan jika menggunakan akad kafalah maka harus mengikuti ketentuan yang
terdapat pada fatwa kafalah No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Pada pembiayaan
ini lembaga keuangan syari‟ah mendapatkan imbalan jasa yang berupa
ujrah. Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk
nominal bukan presentase.2
1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Tafsir Al-Qur’an Tematik, (Jakarta:
Kamil Pustaka, 2014), h. 114. 2 Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 253
20
Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas
suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa
tentang pembiayaan ijarah mengatur tentang rukun dan syarat ijarah.
Rukun ijarah terdiri dari sighat, pihak yang berakad, ujrah, dan objek akad
ijarah. Sedangkan syarat ijarah meliputi sighat berupa pernyataan dari
kedua belah pihak yang berakad, pihak yang berakad harus baligh berakal
tidak terpaksa, ujrah dalam akad ijarah harus diketahui dengan jelas
dalam bentuk nominal bukan presentase, dan objek pada akad ijarah
terdiri dari manfaat barang sewa, manfaat jasa upah. Terkait ketentuan
objek ijarah, fatwa DSN-MUI menerangkan bahwa manfaat dari
pengguna barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak. Manfaat tersebut harus bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan,
harus nyata sesuai dengan prinsip syari‟ah dan harus dikenali secara
spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan)
yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan
dengan jelas, termasuk jangka waktunya, atau bisa dikenali dengan
spesifikasi atau identifikasi fisik. Dalam fatwa ini diatur juga mengenai
kewajiban LKS dan nasabah dalam proses pembiayaan ijarah. Kewajiban
LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa harus mampu
menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan,
menanggung biaya pemeliharaan barang, dan menjamin bila terdapat cacat
pada barang yang disewakan. Sementara itu kewajiban nasabah sebagai
penerima manfaat barang atau jasa, yaitu membayar sewa atau upah dan
bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakan
sesuai kontrak, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya
ringan (tidak materil), dan jika barang yang disewa rusak bukan karena
pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau juga bukan karena
kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaga, maka tidak bertanggung
jawab atas kerusakan tersebut.3
21
Pembiayaan multijasa juga dapat menggunakan akad kafalah yaitu
jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (mak’ful anhu).
Ketentuan kafalah diatur dalam fatwa DSN-MUI yang menjelaskan
tentang rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah terdiri dari pihak
penjamin, pihak orang yang berutang, pihak orang yang berpiutang, dan
objek penjaminan. Syarat dari pihak penjamin yaitu baligh dan berakal
sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan harta.
Untuk pihak yang berhutang disyaratkan agar sanggup menyerahkan
tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Bagi pihak
orang yang berpiutang identitasnya diketahui, dapat hadir pada waktu akad
dan berakal sehat. Sedangkan untuk objek penjaminan disyaratkan objek
tersebut merupakan tanggungan pihak yang berutang, bisa dilaksanakan
oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat, harus jelas nilai
jumlah dan spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan syari‟ah.4
Lembaga keuangan syari‟ah beroperasi berdasarkan prinsip
syari‟ah untuk menghindarkan praktik riba, termasuk praktik denda
finansial yang biasa dilakukan oleh bank. Para pihak yang melakukan
transaksi pembiayaan multijasa, terkadang mengalami risiko kerugian
akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran.
Dalam pembiayaan multijasa, tidak tertutup kemungkinan nasabah
mengalami kerugian. Kerugian yang benar-benar dialami secara riil
dialami para pihak, wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian.
Dengan demikian dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak, maka
DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa No. 43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh) untuk dijadikan pedoman.
Dalam fatwa ini mengatur tentang ganti rugi dikenakan atas pihak
yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari
3 Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 91. 4 Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 103.
22
ketentuan akad hingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian
dapat dikenakan ta’widh merupakan kerugian riil yang diperhitungkan
dengan jelas. Besarnya ganti rugi sesuai dengan kerugian riil (real loss)
yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi dan bukan kerugian yang
diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang
hilang (opportunity loss) atau (al-furshah adh-dhai’ah). Ganti rugi hanya
boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan hutang piutang seperti
salam, istishna, murabahah dan ijarah. Dalam akad mudharabah dan
musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan kepada shahibul mal atau
salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah
jelas tetapi tidak dibayarkan.5 Dengan demikian dapat diketahui bahwa inti
dari isi fatwa DSN-MUI yang membahas pembiayaan multijasa, secara
garis besar mengatur tentang hukum pembiayaan multijasa, akad yang
digunakan dalam pembiayaan multijasa, dan ujrah.
B. Ketentuan Pembiayaan Multijasa Menurut Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari’ah (KHES)
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah sebagai dasar bagi pelaku
ekonomi syari‟ah terutama bagi para hakim KHES, sangat berguna sebagai
pedoman apabila menghadapi kasus sengketa pada bidang ini. KHES
terdiri dari empat buku, buku kedua membahas tentang akad. Ketentuan
pembiayaan multijasa dalam KHES terdapat didalam buku II Bab XXVI
Pasal 609 sampai 611.6 Pasal tersebut hanya menjelaskan secara garis
besarnya saja, yang isinya hampir sama dengan ketentuan didalam fatwa
tentang pembiayaan multijasa. Pasal 609 menjelaskan tentang akad yang
digunakan dalam pembiayaan multijasa, bisa menggunakan akad ijarah
atau kafalah. Pasal 610 menjelaskan tentang ketentuan akad ijarah atau
kafalah dan dari kedua akad tersebut berhak memperoleh imbalan jasa.
5 Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 242. 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008.
23
Pada Pasal 611 tentang besar imbalan harus disepakati diawal dan harus
dinyatakan dalam bentuk nominal.7
Pada Bab X mengatur tentang akad ijarah yang terdiri dari 27
Pasal yaitu dari Pasal 251 sampai 277, yang dapat dibagi menjadi delapan
bagian. Bagian pertama tentang rukun ijarah yaitu dari Pasal 251 sampai
256. Bagian kedua membahas syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah
yaitu dari Pasal 257 sampai 262. Bagian ketiga menjelaskan uang ijarah
dan cara pembayarannya yang terdapat pada Pasal 263 dan 264. Bagian
keempat mengenai penggunaan obyek ijarah yaitu Pasal 265 sampai 267.
Bagian kelima mengatur tentang pemeliharaan obyek ijarah,
tanggungjawab kerusakan, dan nilai serta jangka waktu ijarah terdapat
pada Pasal 268 sampai 270. Bagian keenam ketentuan mengenai harga dan
jangka waktu ijarah yaitu pada Pasal 271 sampai 273. Bagian ketujuh
tentang jenis barang yang diijarahkan dan pengembalian objek ijarah
diatur pada Pasal 274 sampai 275. Dan bagian kedelapan mengenai
pengembalian obyek ijarah yang diatur pada Pasal 276 sampai 2778.
Berbeda dengan ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI, dalam fatwa
untuk pembiayaan multijasa hanya mengatur tentang rukun dan syarat
ijarah, ketentuan objek ijarah dan kewajiban lembaga keuangan syari‟ah
dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Sedangkan dalam KHES diatur
dengan rinci mengenai uang ijarah dan cara pembayarannya, harga dan
jangka waktu ijarah, pengembalian objek ijarah.
C. Konsep Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES)
Wanprestasi merupakan suatu hukuman kebendaan yang
disebabkan atas kelalaian atau kesalahan dari salah satu pihak, karena
tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak
7 Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Bandung: Fokusmedia,
2008), h. 137-138. 8 Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Bandung: Fokusmedia,
2008), h. 62-66.
24
sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan terhadapnya terlebih
dahulu. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie yang
berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam bahasa Inggris, wanprestasi
disebut breach of contract yang bermakna tidak dilaksanakannya
kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.9 Adapun
bentuk-bentuk wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali,
memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, memenuhi prestasi
tetapi tidak sesuai atau keliru.10
Dalam Pasal 36 KHES pihak dapat dianggap melakukan
wanprestasi karena kesalahan yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan
untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak
sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi
terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.11
Pihak dalam akad apabila melalui surat perintah atau sebuah
akta sejenis telah dinyatakan wanprestasi atau demi perjanjiannya sendiri
menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap wanprestasi dengan
lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut Pasal 38 KHES akibat dari
wanprestasi maka pihak dalam akad dapat dijatuhi sanksi berupa
membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan
membayar perkara. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila
pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap
melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya
dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya, dan pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat
membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak
dibawah paksaan.
9 Lukman Santoso, Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan
Kontrak Kerjasama dan Bisnis, (Malang: Setara Press, 2016), h.75. 10
Mariam Daruz Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT.
Citra Adutya Bakti, 2011), h.23. 11
Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Bandung: FokusMedia,
2008), h. 26.
25
Seorang debitur dapat dikatakan cidera janji dan dituntut hukuman
apabila melakukan pembelaan terhadap dirinya dari hukuman yang akan
diberikan dengan mengajukan beberapa alasan seperti keadaan memaksa
(overmacht atau force majeuer), mengajukan bahwa kreditur sendiri juga
telah lalai (exceptio non adimpleti contractus), dan mengajukan bahwa
kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi
(rechtvenverking).12
Sedangkan dalam Pasal 40 KHES keadaan memaksa
atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan
akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.
D. Overmacth (Keadaan Memaksa) dalam Hukum Perdata
Overmacth merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum
Roma yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Istilah keadaan
memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu force majeure sedangkan
dalam bahasa Belanda disebut dengan overmacht. Overmacth adalah suatu
keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi
debitur untuk memenuhi prestasinya, debitur tidak dapat dipersalahkan dan
tidak harus menanggung risiko serta tidak menduga pada persetujuan yang
dibuat. Seseorang dapat dikatakan overmacth apabila memenuhi unsur-
unsur diantaranya tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang
memusnahkan benda perikatan, tidak dipenuhi prestasi karena terjadi
peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk melakukan prestasi,
dan peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu
membuat perikatan13
. Overmacth menghentikan bekerjanya perikatan dan
menimbulkan berbagai akibat yaitu debitur tidak lagi dapat meminta
pemenuhan prestasi, debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai dan
karenanya tidak wajib membayar ganti rugi, risiko tidak beralih kepada
debitur, dan kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan14
.
12
R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 2008), h. 323. 13
www.sangkoeno.com/2015/01/keadaan-memaksa-overmacht.html/m=1 14
http://materihukum.com/keadaan-memaksa-overmacth/
26
Ketentuan tentang overmacth diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal
1245 KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi bahwa debitur harus
dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tidak dapat
membuktikkan tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepat waktu
dalam melaksanakan perikatan yang disebabkan oleh suatu hal tidak
terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak
ada i‟tikad buruk kepadanya. Sedangkan Pasal 1245 KUHPerdata berbunyi
tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan
memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang
untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan
sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya. Ketentuan tersebut memberikan
kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya,
kerugian dan bunga yaitu karena adanya suatu hal yang tidak terduga
sebelumnya, terjadinya secara kebetulan, dan keadaan memaksa15
.
Jika dilihat dari sifat pelaksanaan prestasi, overmacth dibagi
menjadi dua yaitu, overmacth yang bersifat absolut dan overmacth yang
bersifat relatif. Overmacth bersifat absolut adalah suatu keadaan debitur
sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur yang
disebabkan adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, atau
lahar. Akibat yang ditimbulkan dari overmacth ini yaitu debitur tidak perlu
membayar ganti rugi, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi
sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra
prestasi. Sedangkan overmacth bersifat relatif adalah suatu keadaan yang
menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya, dan
akibat yang ditimbulkan diantaranya beban risiko tidak berubah. Apabila
dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan
terjadinya overmacth dapat dibedakan menjadi overmacth permanen dan
overmacth temporer. Overmacth dikatakan bersifat permanen jika sama
sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak
15
Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau Dari KUHPerdata”, Jurnal
Pelangi Ilmu, (2012), h. 10-11.
27
mungkin dilakukan lagi. Dan overmacth dikatakan bersifat temporer
bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin
dilakukan untuk sementara waktu16
.
Dalam risiko tanggung gugat apabila terjadi overmacth terdapat
beberapa teori yaitu teori ketidakmungkinan yang meliputi teori obyektif
dan subyektif, teori penghapusan atau peniadaan kesalahan. Teori
ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan overmacth tidak mungkin
melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Bagian dari teori ini
meliputi teori obyektif yang bertitik tolak dari asumsi bahwa prestasi tidak
mungkin bagi setiap orang, artinya terkait dengan ketidakmungkinan
mutlak bagi setiap orang. Sedangkan teori subyektif adalah prestasi tidak
mungkin bagi debitor yang bersangkutan, artinya terkait dengan
ketidakmungkinan relatif. Sementara itu teori penghapusan atau peniadaan
kesalahan berarti dengan adanya overmacth terhapuslah kesalahan debitur
atau overmacth peniadaan kesalahan.
Dari kedua teori tesebut dapat diuraikan bahwa overmacth tidak
akan berhasil apabila overmacth terjadi diluar kesalahan debitor namun
debitor telah dalam keadaan lalai, tercegahnya pemenuhan prestasi dapat
diduga pada waktu penutupan perjanjian, tercegahnya pemenuhan
disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan
perikatan dan tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda
yang digunakan debitur dalam melaksanakan perikatannya17
.
Dalam kehidupan bermasyarakat sering mendengar istilah jaminan
yang biasanya selalu dikaitkan dengan masalah hutang. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang
diterima. Secara umum jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan
atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran
kembali suatu hutang. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan
16
Agri Chairunisa, “Overmacth dalam Hukum Kontrak Perjanjian Indonesia”,
Jurnal Lex Privatum, (Desember 2012), h. 10. 17
Erichyano Rudyni Panahal, “Lewat Waktu dalam Pelaksanaan Kontrak
Komersial Pasal 1338 KUHPerdata”, Jurnal Lex Privatum, (April 2018), h. 19.
28
dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur
secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata
yang berbunyi segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik
debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan
untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Umumnya jaminan
memiliki sifat yang memberikan hak jaminan untuk pelunasan hutang
bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan. Seandainya debitur
cidera janji atau tidak bisa melunasi hutangnya kepada kreditur, kreditur
tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijaminkan tersebut
sebagai miliknya. Melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur
yang dijaminkan kepadanya tersebut secara lelang dimuka umum18
.
Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk
melunasi hutang debitur kepada kreditur. Setelah digunakan untuk
melunasi hutang debitur, jika masih terdapat sisa maka kreditur harus
mengembalikan sisa uang tersebut kepada debitur. Apabila hasil penjualan
ternyata masih belum cukup melunasi hutang debitur maka kekurangannya
tetap harus dilunasi debitur. Pada kasus yang terjadi antara pihak nasabah
dengan BPRS, untuk menjamin gugatannya maka BPRS meletakkan sita
jaminan atas barang-barang yang dalam hal ini barang tetap milik nasabah
yang telah diikat hak tanggungan nomor 02754/2011. Adapun barang
tersebut diantaranya tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah hak
milik nomor 00907 luas 53 M2 terletak di Kabupaten Purbalingga Provinsi
Jawa Tengah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Ukur No.
00014/Selabaya/2010 tertanggal 22 Desember 2010 No Identifikasi
Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Kabupaten Purbalingga
tertulis atas nama nasabah dengan batas-batas tertentu.
18
Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung : PT. Citra
Adutya Bakti, 2007).
29
E. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan19
Ajaran cita hukum (idee des recht) menyebutkan adanya tiga unsur
cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum,
keadilan dan kemanfaatan. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan
berpikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas
adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa
mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan
pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi
perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari
hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari
aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan
hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap
sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai
dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.20
Hakim sebelum mengeluarkan putusan terlebih dahulu menemukan
fakta dan peristiwa dari kedua pihak yang bersengketa. Selain itu juga
harus mendapatkan alat bukti yang diajukan oleh pihak dalam persidangan.
Dalam usaha menemukan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa,
majelis hakim dapat mencari dalam kitab-kitab perundang-undangan
sebagai hukum tertulis, hukum tidak tertulis dan sumber yurisprudensi.
Ada tiga tujuan hakim dari sudut pandang yaitu dari sudut pandang ilmu
hukum positif normatif, sudut pandang filsafat hukum, dan sudut pandang
sosiologi hukum. Sudut pandang ilmu hukum positif normatif
dititikberatkan segi kepastian hukum, sudut pandang filsafat hukum
dititikberatkan segi keadilan, sedangkan dari sudut pandang sosiologi
hukum dititikberatkan segi kemanfaatan.
19
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 278. 20
Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam
Kaitannya dengan Putusan”, Jurnal Dinamika Hukum, (Mei 2014), h. 219.
30
Hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu dihadapkan pada
ketiga asas tersebut yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas
kemanfaatan. Namun dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang
hakim untuk mengakomodir ketiga asas itu didalam satu putusan. Hakim
harus memilih salah satu dari ketiga asas untuk memutus perkara.
Penekanan pada asas kepastian hukum lebih cenderung untuk
mempertahankan norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Cara
berpikir normatif akan mengalami masalah pada saat ketentuan tertulis
tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi yang
demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan
ketentuan. Sedangkan penekanan pada asas keadlian berarti hakim harus
mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri
dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini
harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan
masyarakat. Adapun penekanan asas ini yaitu hukum lebih bernuansa pada
terciptanya keteraturan dan ketertiban masyarakat.
31
BAB III
GAMBARAN UMUM BPRS BUANA MITRA PERWIRA
DAN DESKRIPSI SENGKETA PEMBIAYAAN MULTIJASA
A. Sejarah Berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira
Indonesia memiliki dual banking system yaitu bank konvensional
dan bank syari‟ah. Bank syari‟ah adalah bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syari‟ah, menurut jenisnya terdiri dari Bank
Umum Syari‟ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah (BPRS).1
Ketentuan tentang perbankan syari‟ah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008. Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah (BPRS) adalah
bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sistem perbankan syari‟ah telah memiliki keunggulan,
sehingga dapat bertahan menghadapi perkembangan dunia. Termasuk
BPRS yang sudah dapat menjalankan dua perannya sekaligus baik dari
aspek komersil maupun sosial. Dari 155 BPRS di Indonesia maka
sebanyak 151 BPRS semuanya mengumpulkan zakat, infak, sedekah (ZIS)
dan ada 4 BPRS yang tidak mengumpulkannya.2
Perkembangan perbankan syari‟ah hingga Maret 2018, ada 167
BPRS yang tersebar di 24 Provinsi Indonesia. Diantara 24 provinsi
tersebut salah satunya ada BPRS yang didirikan di Purbalingga Jawa
Tengah. Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) serta mendukung otonomi daerah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, Bapak Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si Bupati Purbalingga
periode 2000-2005 membuat sebuah gagasan tentang pendirian BPRS.
1 Fitri Fauziyah, “Upaya BPRS Buana Mitra Perwira Cabang Banjarnegara
dalam Meluruskan Persepsi Masyarakat tentang Bank Syari‟ah”, Jurnal Pemikiran Islam,
(Maret 2016), h. 48. 2 Ade Chandra, “Integrasi Komersial Dan Sosial Keuangan Islam pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syari‟ah di Riau”, Jurnal Al-Amwal, (Juni 2018), h. 70.
32
Untuk mendukung ide tersebut pada bulan Februari 2002, diadakan
sosialisasi dengan materi rencana pendirian BPRS. Hasil sosialisasi
tersebut yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan
beberapa alternatif diantaranya kepemilikan BPRS oleh masyarakat,
sedangkan Pemerintah Daerah hanya memfasilitasi pendiriannya saja.
Penawaran alternatif tersebut ditanggapi oleh Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama (NU)3 Kabupaten Purbalingga, dengan mengajukan
proposal pendirian BPRS ke Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
Proposal yang diajukan ternyata ditanggapi positif, hal ini dapat dilihat
dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian BPRS antara
Bupati Purbalingga dengan pihak NU pada tanggal 24 Juni 2002. Langkah
selanjutnya yang ditempuh adalah membentuk tim dengan Koordinator
Bapak Ir. Bambang D. Sumarsono, Pimpinan Proyek Bapak R. Amin
Kuspomo, dan Bendahara Bapak Budi Baskoro. Tugasnya adalah
mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendirikan
BPRS. Sedangkan tim yang dibentuk oleh NU bertugas mengawal
perizinan dan penyiapan modal, dengan Ketua Tim Bapak Drs. Mugiyarto
serta anggotanya Bapak Aman Waliyudin dan Muhammad Sulhan.
Dalam perjalanan pengurusan perizinan, langkah berikutnya adalah
membuat nama lembaga. Ide nama yang diajukan adalah Buana Mitra
Perwira sebagai bentuk gambaran konsolidasi antara NU. Dilambangkan
dengan bumi atau buana dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
yang memiliki slogan Perwira. Usulan ini disetujui dan akhirnya
digunakan sebagai nama BPRS yang akan didirikan, yaitu PT BPRS
Buana Mitra Perwira. Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal
31 Oktober 2003, Bank Indonesia menerbitkan Surat Nomor 5/380/BPS
tentang Persetujuan Prinsip Pendirian, kemudian disusul dengan
Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/5/Kep.DpG/2004
tentang Izin Usaha sampai dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
3 Nahdlatul Ulama disingkat menjadi NU adalah sebuah organisasi Islam
terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di
bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi.
33
Perizinan Terpadu Nomor 503.7/2/11.27/PB/IX/09/P tentang Izin Usaha
Perdagangan Besar dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.
112816500003.
Dengan modal sebesar Rp 500.000.000 maka tanggal 4 Juni 2004,
diresmikanlah PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Berlokasi di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 45 Purbalingga dan mulai beroperasi pada tanggal 10
Juni 2004. Tujuan pendirian BPRS ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam.Visi
dari BPRS yaitu menjadi penggerak ekonomi umat berdasarkan prinsip
syari‟ah dan membangun kebersamaan dalam pemberdayaan umat.
Sementara misinya terbagi atas tujuh bagian yakni menerapkan budaya
Islami, melakukan pelayanan sepenuh hati, mewujudkan kepatuhan
perusahaan terhadap prinsip syari'ah, membumikan kegiatan perbankan
syari‟ah yang berbasis bagi hasil, mengedukasi dan mendorong
masyarakat untuk bermuamalah secara syari‟ah, mengembangkan kegiatan
ekonomi umat dengan mengoptimalkan potensi usaha, menciptakan
kemitraan yang amanah jujur transparan dan profesional. Adapun motto
dari BPRS BMP yaitu senyum, salam, sapa, semangat.
Jumlah pengelola sebanyak delapan orang dengan jumlah Direksi
sebanyak dua orang, Staff lima orang dan non staff satu orang. Dalam
perjalanan awal PT. BPRS ini mendapatkan perhatian yang intensif dari
Bupati Triyono Budi Sasongko, dengan mengadakan beberapa kali
kunjungan yang bersifat membina. Seiring berjalannya waktu, BPRS BMP
mengalami perkembangan yang baik. Dibuktikan bahwa BPRS berada
dalam kategori aset Rp 25 miliar sampai dengan dibawah Rp 50 miliar.
BPRS berada di peringkat 5 dalam kategori aset Rp 50 miliar ke atas.
Pertumbuhan aset yang mencapai 27,84% membuat total aset BPRS
menjadi Rp 51,04 miliar pada akhir tahun 2012. Pembiayaan BPRS
tumbuh menjadi 24,98% menjadi Rp 33,91 miliar pada tahun 2012.
Pertumbuhan pembiayaan juga diikuti dengan peningkatan DPK sebesar
Rp 43,61 miliar atau sebesar 42,42%. BPRS mencatat kenaikan dari isi
34
modal yaitu sebesar 22,30% dari Rp 3,79 miliar menjadi Rp 4,63 miliar
pada akhir 2012. Semua peningkatan yang terjadi pada komponen kinerja
keuangan tersebut berpengaruh terhadap laba BPRS hingga tumbuh
34,92% menjadi Rp 1,22 miliar pada tahun 2012.4
Bupati Purbalingga memberikan dukungan besar, dibuktikan dengan
sebidang lahan miliknya yang kemudian dibangun dengan swadaya di
Jalan MT Haryono Nomor 267 Purbalingga. Pada tanggal 20 Mei 2009,
resmi ditempati sebagai Kantor Pusat PT BPRS BMP. Selain itu BPRS ini
juga telah memiliki kantor kas yaitu di Jalan Letkol Sugiri Bobotsari, Jalan
Sersan Sayun Karangmoncol, kantor kas Karanganyar di Jalan Raya
Karanganyar dan kantor kas Bukateja di Jalan Raya Purwandaru Bukateja.
B. Produk BPRS Buana Mitra Perwira
1. Produk layanan penghimpunan dana.
Produk pelayanan penghimpunan dana memiliki dua produk,
yaitu tabungan dan deposito. Tabungan adalah simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu
yang disepakati. Tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,
atau jenis lainnya. Cara penarikan rekening tabungan yang paling
banyak digunakan saat ini yaitu nasabah datang langsung ke bank
dengan membawa buku tabungan, cash card atau kartu ATM, dan debet
card. Prinsip perjanjian Islam yang sesuai dalam produk perbankan
yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiah
digunakan untuk menyimpan saja tanpa perjanjian suku bunga tertentu
tetapi diperkenankan memberikan bonus. Tabungan wadiah dibagi lagi
menjadi 3 macam diantaranya tabungan iB Amanah, tabungan iB
Syari‟ah, tabunganKu iB, tabungan iB Mitra Sipantas dan tabungan iB
Pendidikan. Tabungan iB Amanah merupakan simpanan yang
dipergunakan sebagai sarana titipan penyimpanan modal. Tabungan iB
4 Diakses pada hari Kamis, 30 Agustus 2018 pukul 18.20 WIB
https://www.bprsbmp.com/p/profil.html?m=1
35
Syari‟ah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-
waktu oleh pemilik rekening dengan menggunakan sarana yang
dipersyaratkan. Dan tabungan iB Pendidikan yaitu simpanan bagi siswa
dan siswi Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas
(SMA), yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Manfaat
dari ketiga produk tersebut antara lain mendapatkan bonus tiap akhir
bulan, simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai
dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan membantu sektor usaha
kecil menengah berakad secara syari‟ah. Selain memiliki manfaat,
produk-produk itu juga memiliki risiko. Adapun risikonya yaitu
penabung tidak mendapatkan bagi hasil, hanya mendapatkan bonus
yang besarnya ditentukan oleh Bank.
Sementara tabungan mudharabah merupakan simpanan yang
hanya dapat ditarik dengan cara-cara tertentu yang disepakati.
Tabungan ini akan dikelola dengan menggunakan akad mudharabah
mutlaqah, pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada mudharib.
Tabungan mudharabah tidak dapat diambil sewaktu waktu karena
merupakan investasi yang diharapkan memberikan keuntungan, dan
dana hanya dapat ditarik setelah akhir akad. Tabungan mudharabah
digunakan nasabah untuk investasi atau mencari keuntungan dengan
mendapatkan nisbah atau presentase bagi hasil. Adapun perbedaan
antara tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah yaitu tabungan
mudharabah penarikan dananya bersifat hanya dapat dilakukan pada
periode atau waktu tertentu, intensif bagi hasil , dan pengembalian dana
tidak dijamin akan dikembalikan semua. Sedangkan tabungan wadiah
penarikannya dapat dilakukan setiap saat, intensif bonus, pengembalian
dana dijamin akan dikembalikan semua.5
5 Any Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana
Pihak Ketiga Bank Syari‟ah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (2013), h. 15.
36
Selanjutnya adalah deposito, merupakan simpanan yang
penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan
perjanjian antara nasabah dengan bank atau pada saat jatuh tempo.
Dalam perbankan syari‟ah deposito memakai prinsip mudharabah,
dengan memberikan imbalan bukan berupa bunga tetapi bagi hasil
(profit sharing) sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad. Bank
dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungannya
bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang
tersimpan lebih lama, deposito memiliki jangka waktu dan frekuensi
penarikan yang relatif panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa
menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan
nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang
besarannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal
perjanjian6. Dibawah ini tabel realisasi bagi hasil dari produk tabungan
wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah:
Tabungan Wadiah
No Jenis Tabungan Bonus
1 Tabungan iB Amanah Setara 1%
2 Tabungan iB Syari‟ah Setara 3%
3 iB TabunganKu Setara 1%
Tabungan Mudharabah
Tabungan %EQR/p.a
Tabungan iB Mitra
Sipantas
8,30
6 Ahmad Roziq, “Variabel Penentu dalam Keputusan Memilih Tabungan
Mudharabah pada Bank Syari‟ah Mandiri Cabang Jember”, Jurnal JEAM, (2013), h. 6.
37
Deposito Mudharabah
No Jangka Waktu 5EQR/p.a
1 Deposito 3 bulan 6,56
2 Deposito 6 bulan 7,28
3 Deposito 12 bulan 8,01
2. Produk penyaluran dana.
Produk penyaluran dana yang terdapat pada BPRS BMP terdiri
dari enam jenis yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, al-qardh,
pembiayaan multijasa, dan menabung emas.
Murabahah atau pengadaan barang dalam perbankan syari‟ah
didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk
transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara
pembayaran angsuran. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai
pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan
membeli barang itu dari pemasok barang, dan kemudian menjualnya
kepada nasabah dengan menambahkan suatu mark-up atau margin
keuntungan. Dengan kata lain penjualan barang oleh bank kepada
nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit.7 Sama halnya dalam
praktek pada BPRS BMP, murabahah merupakan penyediaan dana,
tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan transaksi jual
beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin
keuntungan yang disepakati.
Mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang
memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke
perusahaan komersil. Syarat dari akad pembiayaan mudharabah adalah
7 Anita Rahmawaty, “Ekonomi Syari‟ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah
dalam Perbankan Syari‟ah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam, (Desember, 2007), h.
191.
38
modal harus berupa uang atau barang yang harus tunai, keuntungan
harus dibagi kedua pihak, besar keuntungannya disepakati pada waktu
awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Sedangkan rukun
akadnya adalah pelaku akad, objek akad, ijab dan qabul.8 Konsep
pembiayaan mudharabah pada BPRS BMP yaitu pihak bank (shahibul
maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah
(mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sesuai dengan
prinsip syari‟ah dan sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal.
Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah atau
kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan
ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola bertanggungjawab apabila
kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.
Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu, dari masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati
sebelumnya dan kerugian akan ditanggung oleh pihak sebesar
partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Terdapat beberapa
manfaat pada pembiayaan ini baik bagi nasabah atau bank, yaitu bank
akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat
keuntungan nasabah meningkat, bank tidak berkewajiban membayar
dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi
disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha sehingga bank tidak
akan pernah mengalami negative spread, pengembalian pokok
pembiayaan disesuaikan dengan cash flow sehingga tidak memberatkan
usaha nasabah, bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang
halal dan menguntungkan karena keuntungan konkret itulah yang akan
dibagi.9
8 Fransisca Yaningwati, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)”, Jurnal Administrasi
Bisnis, (Juli 2014), h. 3. 9 Puji Hadiyati, “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah
dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia”, E-jurnal Manajemen dan Bisnis,
(Oktober 2013), h. 5.
39
Al Qardh merupakan akad pinjam meminjam dengan ketentuan
pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana
apabila terjadi force major. Terdapat rukun dan syarat yang harus
dipenuhi dalam mekanisme di BPRS BMP, yaitu kedua belah pihak
melakukan akad qardh yang kemudian pihak BPRS memberikan
sejumlah pinjaman kepada nasabah. Selanjutnya dana tersebut
digunakan untuk kegiatan usaha produktif, dari kegiatan usaha tersebut
akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut murni diambil
oleh nasabah karena akad yang ada didalam qardh adalah akad
tabarru’, atau pinjaman yang hanya mengembalikan pokok
pinjamannya saja. Setelah jangka waktu yang telah disepakati kedua
belah pihak, maka pokok modal dikembalikan oleh nasabah kepada
bank selaku pemberi pinjaman.
Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan
lembaga keuangan syari‟ah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat
atas jasa. Pembiayaan tersebut dalam bentuk penyediaan dana atau
piutang dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan
nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan akad.10
Menabung emas adalah membeli emas dengan pembayaran
setiap bulan. Program menabung emas untuk nasabah memiliki
berbagai keuntungan antara lain logam mulia bersertifikat ANTAM
yaitu sertifikat yang berbentuk kartu didalam plastik, pembayaran
sampai dengan lima tahun, dan biaya administrasi ringan tanpa biaya
penyimpanan.11
10
Oktaviani Mariyanti, “Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan
Multijasa Berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”, Jurnal
Eksis, (Oktober 2015), h. 159. 11
Diakses pada hari Rabu, 5 September 2018 pukul 10.35 WIB. https://www.bprsbmp.com/2018/05/menabung-emas-menabung-emasadalah.html?m=1.
40
C. Deskripsi Sengketa Pembiayaan Multijasa BPRS BMP Purbalingga
Berdasarkan akad pembiayaan multijasa nomor 01 tanggal 13
September 2011 yang menyatakan bahwa nasabah telah menerima
pembiayaan dari BPRS sebesar Rp 250.000.000 dan ujrah sebesar Rp
180.000.000. Jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama lima tahun
atau 60 bulan, yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13
September 2016. Pembiayaan tersebut menggunakan akad ijarah dan akan
digunakan untuk biaya percetakan tabloid. Namun nasabah mengalami
kredit macet dalam membayar angsuran. Penyebab dari menunggaknya
pembayaran yaitu ketika nasabah sudah mendapatkan pembiayaan, uang
tersebut digunakan untuk membayar kontrak percetakan tabloid sebanyak
72 edisi. Setiap edisi mencetak 4.000 eksemplar dengan harga Rp
2.500/eksemplarnya, senilai Rp 10.000.000 sekali cetak per minggu atau
Rp 40.000.000 per bulan. Total nilai kontrak sebesar Rp 720.000.000.
Dalam perjalanan usaha, ketika percetakan baru mencetak sebanyak 17
edisi dan masih tersisa 52 edisi lagi, mendadak direktur percetakan kabur
tanpa diketahui keberadaannya sehingga nasabah mengalami kerugian 52
edisi yaitu sejumlah Rp 520.000.000, selain itu juga harus membayar gaji
24 karyawan.
Mengetahui hal tersebut BPRS memberikan kesempatan berupa
tenggang waktu. Karena nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya
dari tenggang waktu yang sudah diberikan maka BPRS melayangkan 2
kali surat somasi. Somasi yang pertama dengan No. 014/SOMASI/ADV-
SGG/I/2013 pada tanggal 8 Februari 2013 dan yang kedua No.
056/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013. Atas kelalaian
dari nasabah melanggar kontrak yang telah disepakati, maka BPRS
melakukan tuntutan pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih
menjadi tanggungan nasabah. Akan tetapi nasabah masih tidak dapat
membayar angsuran sampai gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan
41
Agama Purbalingga pada tanggal 23 September 2013 dengan nomor
register perkara 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan
tergugat secara langsung oleh majelis maupun melalui mediasi dengan
dipilihnya seorang mediator Dra. Hj. Muliah Sirri, namun usaha tersebut
tidak berhasil. Karena tidak berhasil mencapai perdamaian, maka sidang
dilanjutkan dan kemudian sampai kepada putusan Pengadilan Agama
Purbalingga. Putusan ini memutuskan bahwa mengabulkan dan menolak
gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan sah secara hukum akad
pembiayaan multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat
antara kedua belah pihak dihadapan notaris Sri Wachyono SH., MH.,
M.Kn notaris di Purbalingga, menyatakan tergugat telah melakukan
perbuatan wanprestasi terhadap akad pembiayaan tersebut sehingga
merugikan penggugat yang berupa kerugian materiil sebesar Rp
252.393.450, menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada
penggugat secara langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan
hukum tetap, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.031.000.
Setelah Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan putusan
tanggal 01 Mei 2014, nasabah mengajukan upaya hukum banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Alasan nasabah mengajukan banding
dikarenakan merasa tidak puas dengan putusan pada tingkat pertama.
Perkara yang diajukan dalam tingkat ini nasabah meminta agar hakim
memeriksa penjelasan akad multijasa, memeriksa bukti tulis dan saksi.
Permohonan banding pihak nasabah telah diperiksa dan diputus dalam
putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor
160/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang didaftarkan pada tanggal 21 Agustus
2014. Setelah membaca dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan
Agama Purbalingga nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, dan surat-surat
lainnya maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa pihak nasabah
memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan
42
karena telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum. Hakim PTA
menganggap perlu adanya pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh
hakim pada tingkat pertama, dengan beberapa pertimbangan yaitu hakim
tingkat pertama kurang cermat dalam melihat peristiwa hukum yang
diajukan BPRS sehingga tidak jelas. Karena gugatan ini merupakan
gugatan yang didasari atas wanprestasi dari sebuah kontrak perjanjian,
maka harus diperiksa dengan cermat akad yang disepakati oleh kedua
belah pihak. Hakim tingkat banding berpendapat belum cukup jelas ma’jur
dalam akad tersebut, karena tidak ditemukan fakta ma’jur yaitu objek
sewa, manfaat atas penggunaan barang atau jasa yang dipersewakan, dan
kepemilikan objek yang disewakan. Ada poin yang dianggap kurang jelas
tercantum didalam akad pembiayaan multijasa yaitu terdapat kalimat
“bahwa nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah
mengajukan permohonan kepada bank untuk memperoleh fasilitas
pembiayaan multijasa yang pendapatan atau keuntungan dibagi secara bagi
hasil yang seimbang antara BPRS dengan nasabah, sesuai dengan besarnya
pembiayaan dari BPRS dan modal dari nasabah”. Bunyi kalimat tersebut
menurut hakim tingkat banding menjadi tidak jelas, karena akad yang
dibuat termasuk kedalam akad ijarah oleh karena itu perlu adanya
kejelasan dari maksud kalimat tersebut.
BPRS selaku kreditur menganggap nasabah telah melakukan
wanprestasi, padahal dalam akad tersebut nasabah dapat dikatakan
wanprestasi apabila sampai batas akhir pelunasan telah lewat waktu yaitu
13 September 2016. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan perkara
yang diajukan, hakim mengeluarkan putusan tanggal 25 November 2014
bahwa isi amar putusan tersebut adalah menguatkan Putusan Pengadilan
Agama Purbalingga, menghukum nasabah untuk membayar angsuran
terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang
dalam akad yaitu pembayaran sewa manfaat sebesar Rp 4.166.667 (empat
juta seratus enam puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh
tujuh rupiah), pembayaran ujrah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
43
dan membebankan nasabah untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding yaitu sebesar Rp 150.000. Namun pihak nasabah masih belum
merasa puas sehingga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah
Agung yang didaftarkan tanggal 19 Januari 2015.
Adapun alasan kasasi yakni bahwa nasabah masih merasa belum
puas atas putusan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
tentang penjatuhan hukuman wanprestasi. Dengan demikian Mahkamah
Agung memutuskan perkara sengketa ekonomi syari‟ah pada tanggal 28
Agustus 2015. Isi dari putusannya sama dengan putusan pada tingkat
banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan menghukum
pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar
Rp 500.000. Rincian kerugian materiil yang harus dibayarkan nasabah
kepada BPRS berupa sewa manfaat Rp 206.318.865, tunggakan ujrah Rp
40.349.585, denda keterlambatan Rp 375.000, biaya kunjungan Rp
150.000, biaya kuasa hukum Rp 10.000.000.
44
BAB IV
KESESUAIAN PUTUSAN DENGAN FATWA DSN-MUI DAN KHES
A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus
Sengketa Ekonomi Syari’ah Nomor: 569 K/Ag/2015
Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan
pertimbangan hukum terhadap sengketa yang terjadi antara nasabah
dengan BPRS BMP, terlebih dahulu memeriksa berkas perkara. Berkas
yang diperiksa yaitu berkas dari tingkat pertama di Pengadilan Agama
Purbalingga dan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam
proses perkara tingkat pertama berkas yang diperiksa oleh hakim meliputi
surat permohonan dari kuasa hukum BPRS, surat kuasa yang diajukan ke
Pengadilan Agama Purbalingga, gugatan sengketa ekonomi syari‟ah yang
diajukan oleh pihak BPRS, jawaban dari nasabah, replik dan duplik, serta
putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama.
Sedangkan pada tingkat banding, berkas yang diperiksa oleh hakim yaitu
surat permohonan banding dari kuasa hukum nasabah, surat kuasa yang
diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memori banding, dan
putusan yang dikeluarkan oleh hakim tingkat banding.
Pada pengadilan tingkat pertama BPRS BMP telah mengajukan
gugatan terhadap nasabah tanggal 23 September 2013 ke Pengadilan
Agama Purbalingga, mengenai dalil-dalil pokok gugatannya sebagai
berikut:
1. Berdasarkan akad pembiayaan multijasa nomor 01 tanggal 13
September 2011, nasabah telah menerima pembiayaan dari
BPRS sebesar Rp 250.000.000 dan ujrah sebesar Rp
180.000.000.
45
2. Jangka waktu pembiayaan tersebut selama 60 bulan yaitu sejak
tanggal 13 September 2011 sampai 13 September 2016.
3. Pembiayaan tersebut digunakan untuk biaya cetak tabloid.
4. Ternyata dalam perjalanan mencicil kewajibannya, nasabah
telah menunggak angsuran kemudian BPRS melayangkan dua
kali surat peringatan atau somasi.
5. BPRS melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada
tanggal 8 Februari 2013 dan 15 Mei 2013 tetapi nasabah tidak
pernah menanggapinya.
6. BPRS memberikan kesempatan kepada nasabah namun
nasabah tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
7. Atas kelalaian nasabah maka BPRS melakukan tuntutan
pembayaran atas sejumlah modal yang masih menjadi
tanggungan nasabah.
8. Nasabah dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi
sehingga merugikan BPRS.
9. Akibat dari nasabah yang wanprestasi, BPRS mengalami
kerugian sebesar Rp 257.393.450 dengan perincian sewa
manfaat Rp 206.318.865, tunggakan ujrah Rp 40.549.585,
denda keterlambatan Rp 375.000, biaya kunjungan Rp
150.000, biaya kuasa hukum Rp 10.000.000.
Atas gugatan dari BPRS, maka pihak nasabah telah memberikan
jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Januari 2014 yang isinya yaitu:
1. Nasabah mendapat tawaran pembiayaan sebesar Rp
200.000.000 untuk jangka waktu lima tahun guna
pengembangan usaha dibidang penerbitan tabloid. Tawaran
tersebut diterima oleh nasabah dengan catatan bahwa nasabah
memiliki empat ruko yang siap dijual. Sehingga jika ruko
tersebut dapat terjual, maka semua hutang nasabah pun saat itu
juga akan dilunasi. Hal tersebut nasabah sampaikan kepada
BPRS sekaligus mempersilahkan BPRS untuk ikut
46
menawarkan dan menjualnya. Nasabah berharap agar ruko
segera terjual, karena kalau tidak cepat terjual akan menjadi
beban bagi nasabah. Ruko tersebut merupakan satu satunya
jalan agar nasabah dapat melunasi pembiayaan yang telah
diberikan oleh BPRS BMP. Meskipun pendapatan dari iklan
dan langganan berkisar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) per
bulan namun beban untuk membayar gaji karyawan belum
cukup.
2. Setelah pembiayaan tersebut cair nasabah langsung
menggunakan uang tersebut untuk membayar kontrak
percetakan sebanyak 72 edisi. Setiap edisi mencetak 4.000
eksemplar dengan harga Rp 2.500 per eksemplar, senilai Rp
10.000.000 setiap kali cetak per minggu atau Rp 40.000.000
sebulan. Total nilai kontrak sebesar Rp 720.000.000 atau Rp
10.000.000 x 72 edisi yaitu sebesar Rp 720.000.000.
3. Namun dalam perjalanan usaha, mungkin Tuhan sedang
memberi cobaan kepada nasabah, ketika pihak percetakan baru
mencetak 17 edisi yang berarti masih tersisa 52 edisi lagi
mendadak direktur percetakan kabur. Sehingga nasabah
mengalami kerugian 52 edisi x Rp 10.000.000 yaitu Rp
520.000.000. beban nasabah pun semakin bertambah berat
karena tabloid harus tetap terbit demi menjaga pelanggan dan
kelangsungan hidup. Dan jika nasabah tutup modal yang sudah
diinvestasikan hampir mencapai Rp 2 milyar tentu akan sia-sia.
Sementara nasabah juga harus tetap membayar 24 karyawan
yang setiap bulannya mencapai Rp 30.000.000 dan biaya cetak
tabloid setiap minggu, hingga total pengeluaran nasabah setiap
bulan dan harus tetap dipertahankan sekitar Rp 70.000.000.
Suatu beban yang sangat berat bagi nasabah untuk membayar
biaya cetak setiap minggu ditambah membayar gaji 24
karyawan benar-benar terasa berat. Itulah salah satu penyebab
47
nasabah mengalami kesulitan untuk mengangsur kewajibannya
kepada pihak BPRS.
Atas jawaban dari nasabah tersebut, BPRS telah mengajukan replik
tanggal 22 Januari 2014, kemudian nasabah mengajukan duplik tanggal 26
Februari 2014 yang isi pokoknya menegaskan membantah dalil-dalil
gugatan dari pihak BPRS dengan mengemukakan bahwa:
1. Nasabah tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebab masih
sanggup untuk melunasi hutang-hutang dan jangka waktu
perjanjian akad pembiayaan multijasa dari tanggal 13
September 2011 sampai 13 September 2016.
2. Nasabah tidak meminta agar membatalkan kontrak akad
pembiayaan maka konsekwensi hukumnya kontrak akad
tersebut masih berlaku, belum berakhir dan nasabah belum
bisa dinyatakan telah wanprestasi.
3. Bahwa terdapat beberapa kejanggalan pada isi perjanjian
terutama mengenai perincian kewajiban untuk membayar
sebesar Rp 257.393.450 dan nasabah merasa keberatan. Karena
jumlah perincian tersebut berbeda-beda, ada yang berjumlah
Rp 273.118.657, Rp 243.876.921, dan Rp 254.393.450.
Dengan demikian seharusnya BPRS konsekwen menggunakan
dasar perincian Rp 237.118.657 dan itupun harus dikurangi
biaya pengacara Rp 10.000.000 karena tidak tepat nasabah
harus membayar pengacara dari pihak BPRS. Oleh karena itu
jumlah tanggungan sebesar Rp 237.118.657 masih harus
dikurangi biaya pengacara jadi totalnya Rp 227.118.657.
Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh BPRS, jawaban dari
nasabah, replik dan duplik,serta kesimpulan tertulis maka nasabah dan
BPRS memohon agar Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengeluarkan
putusannya. Sebelum mengeluarkan putusan, terlebih dahulu hakim
mempertimbangkan dasar hukum dalam menangani sengketa tersebut
diantaranya:
48
1. Berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian antara kedua belah
pihak, apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya akan
dibawa ke Pengadilan Agama Purbalingga. Hakim menetapkan
bahwa kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga memiliki
kewenangan absolut dan relatif dalam mengadili sengketa
pembiayaan yang terjadi antara BPRS BMP dengan
nasabahnya, hal ini berdasarkan pada Pasal 55 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi “penyelesaian
sengketa perbankan syari‟ah dilakukan oleh Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama” dan Pasal 118 Ayat 6 HIR
berbunyi “jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta
maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu”.
Secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Purbalingga
berwenang mengadili perkara antara nasabah dan BPRS.
Menurut pertimbangan hakim Mahkamah Agung menetapkan
bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang berdasarkan
kewenangan absolut dan relatif. Dasar dari kewenangan ini
karena perjanjian yang ada dalam akad yaitu Pasal 55 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Pasal 118 Ayat 6
HIR. Jadi yang diperiksa oleh hakim Mahkamah Agung dalam
masalah ini mengenai kewenangan pengadilan.
Hakim menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga
mempunyai kewenangan absolut dan relatif dalam mengadili
sengketa ekonomi syari‟ah. Kewenangan absolut yaitu
kewenangan atau kekuasaan untuk mengadili perkara dari
pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau
pembebanan tugas. Sedangkan kewenangan relatif adalah
49
kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai
dengan domisili pihak yang berperkara.1
2. Berdasarkan kepada Pasal 282 yang berbunyi “akta autentik
yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-
Undang atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk
membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua
belah pihak, tentang segala hal didalam surat itu, dan juga
yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja,
tetapi itu hanya sekedar diberitahukan langsung berhubung
dengan pokok yang disebutkan dalam akad tersebut”. Karena
akta autentik dipercaya kebenarannya bahwa para pihak dalam
bertransaksi didampingi oleh notaris dan isi transaksi sesuai
seperti yang tertuang dalam akad.2 Dengan demikian
pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menyatakan
akad pembiayaan multijasa Nomor 01 tanggal 13 September
2011 sampai 13 September 2016 tersebut sah, dengan alasan
akad tersebut dibuat oleh notaris di Purbalingga yaitu oleh
notaris Bapak Sri Wachyono SH., MH., M.Kn. Setelah
memperhatikan akad yang telah dibuat antara BPRS dengan
nasabah, maka hakim Pengadilan Agama Purbalingga
menetapkan bahwa akad tersebut merupakan akad yang sah.
3. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan bahwa
nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi. Hal ini
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 181 HIR KUHPerdata.
Wanprestasi menurut KUHPerdata diartikan sebagai kelalaian,
atau suatu keadaan debitur tidak melakukan apa yang
diperjanjikan dan biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada nasabah. Jadi pertimbangan hukum hakim
1 Randang S. Ivan, “Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam
Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, Jurnal Lex Privatum, (Januari 2016), h. 26. 2 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2013), h. 159.
50
Mahkamah Agung menetapkan bahwa nasabah telah
wanprestasi berdasarkan Pasal 181 HIR.
Atas dasar pertimbangan hukum yang telah dikeluarkan oleh hakim
maka Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan putusan nomor
1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg yang amarnya menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan gugatan BPRS untuk sebagian.
2. Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan multijasa
yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Menyatakan nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi
terhadap akad pembiayaan multijasa sehingga merugikan
BPRS sebesar Rp 257.393.450.
4. Menghukum nasabah untuk membayar kerugian tersebut
secara langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan
hukum tetap.
5. Menolak gugatan BPRS selain dan selebihnya.
6. Menghukum nasabah untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara sebesar Rp 1.031.000.
Setelah Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan putusan,
nasabah merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi
Agama Semarang. Banding adalah permohonan yang dapat diajukan
apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima putusan
pengadilan tingkat pertama, karena merasa hak-haknya belum terpenuhi
atau menganggap putusan tersebut kurang adil. Asas pemeriksaan banding
adalah memeriksa putusan akhir pengadilan tingkat pertama. Tujuan utama
pemeriksaan banding yaitu untuk mengoreksi dan meluruskan segala
kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan hukum serta pembuktian. Jika
pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan sudah tepat
menurut tata cara yang ditentukan undang-undang dan amar putusannya
sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pengadilan tingkat
banding berwenang untuk menguatkan putusan. Sebaliknya, jika
pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa
51
oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan
hukum maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkan
dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai
koreksi dari putusan pengadilan tingkat pertama.3
Sebelum mengeluarkan putusan, hakim pengadilan tingkat banding
memeriksa pertimbangan hukum dan putusan yang telah dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Purbalingga. Menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama
Semarang, terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan
oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Oleh karena itu, hakim memberikan
pertimbangan hukumnya yaitu:
1. Hakim menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi
Agama dalam mengadili perkara tingkat banding adalah
memeriksa ulang kembali perkara yang diputus oleh
Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Hal ini
sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI Nomor 951
K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 mengesahkan bahwa
seharusnya hakim banding mengulang untuk memeriksa
kembali perkara dalam keseluruhannya. Namun majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang mendasarkan pada
yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6
April 1995 Nomor 247 K/Sip/1955, menyatakan bahwa
“hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang
termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib
meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat
pertama”.
2. Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang bukti
tertulis yang menjadi pokok dari permasalahan yaitu akad
pembiayaan multijasa yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Akad tersebut menjadi sah apabila memenuhi rukun ijarah
3 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 344.
52
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 295 KHES. Mengenai
nasabah telah wanprestasi terdapat pertimbangan hakim tingkat
banding yang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama
Purbalingga mengenai penjatuhan hukuman kepada nasabah.
Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan hukuman
bagi nasabah untuk mengangsur dalam proses pembayaran,
karena hakim berpendapat berdasarkan pada sahnya akad
pembiayaan multijasa dan sesuai dengan Pasal 2 Angka 3 yang
berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara berangsur selama
60 bulan paling lambat tanggal 13 setiap bulannya secara tunai
atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai
dengan jadwal angsuran”. Sementara pertimbangan Pengadilan
Agama Purbalingga mengenai hukuman tersebut
membebankan nasabah untuk membayar langsung sekaligus
kerugian ketika putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pada tingkat banding majelis hakim hanya meninjau beberapa dalil
terpenting yang menjadi pokok perkara, menguatkan putusan Pengadilan
Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2014/PA.Pbg dan mengeluarkan
putusan dengan nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan BPRS untuk sebagian.
2. Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan multijasa
yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Menyatakan nasabah telah melakukan wanprestasi dalam
pembayaran angsuran, sebagaimana pada Pasal 2 Angka 3
akad pembiayaan multijasa bahwa “pembayaran sewa manfaat
secara angsuran sebesar Rp 4.166.667 dan ujrah sebesar Rp
3.000.000 setiap bulan” sebagaimana tertuang dalam akad.
4. Menghukum nasabah untuk membayar angsuran terhutang dan
angsuran selanjutnya setiap bulan yang tertuang dalam akad
yaitu pembayaran sewa manfaat sebesar Rp 4.166.667 dan
53
ujrah sebesar Rp 3.000.000 sampai dengan tanggal 13
September 2016.
5. Menolak gugatan BPRS selain dan selebihnya.
6. Menghukum nasabah untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara sebesar Rp 1.031.000.
7. Membebankan kepada nasabah untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.
Dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang maka nasabah
masih merasa tidak puas sehingga mengajukan lagi perkara tersebut ke
tingkat kasasi yang dilanjutkan dengan sidang di Mahkamah Agung
tanggal 19 Januari 2015, diketuai oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H dan
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H sebagai ketua majelis Mahkamah Agung.
Upaya hukum kasasi merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung
sebagai pengawas tertinggi atas putusan pengadilan, berdasarkan ketentuan
Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 salah satu tugas
dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus
permohonan kasasi. Dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 dikemukakan bahwa kasasi adalah pembatalan putusan atas
penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat
terakhir. Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara tingkat kasasi tidak
meninjau keseluruhan dari putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama, melainkan terbatas pada peninjauan kesesuaian antara
putusan tersebut dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku4, karena
hakim dalam tingkat ini bukan sebagai judex factie atau hakim tingkat
pertama dan terakhir.
Setelah Mahkamah Agung meneliti pertimbangan Pengadilan
Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata
terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum pada tingkat banding, yaitu
untuk menyatakan nasabah telah wanprestasi harus ditunggu sampai
4 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Konsep dan Praktik di
Pengadilan Agama, 190.
54
berakhirnya perjanjian pada bulan September 2016. Dalam pertimbangan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan putusan
Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan nasabah telah
melakukan wanprestasi dalam pembayaran angsuran dengan memperbaiki
bunyi amarnya yaitu “pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar
Rp 4.1666.667 dan ujrah sebesar Rp 3.000.000 setiap bulan”. Apabila
nasabah dinyatakan wanprestasi maka harus dihukum untuk membayar
kerugian tersebut secara tunai, karena jika tidak dibayarkan secara tunai
seperti yang ada dalam pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang yang menghukum nasabah untuk membayar angsuran
terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan maka dapat terjadi
wanprestasi lagi. Atas pertimbangan tersebut menurut pendapat hakim
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan
kasasi yang dimohonkan oleh nasabah, membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2013/PTA.Smg, memperbaiki
Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
Pertimbangan hukum yang digunakan pada tingkat kasasi oleh hakim
Mahkamah Agung dalam menangani sengketa pembiyaan multijasa ini
yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang dalam mengadili perkara telah salah dalam
menerapkan hukum atau mengadili perkara dengan tidak
berdasarkan hukum.
2. Menurut hakim Mahkamah Agung kesalahan penerapan hukum
ini terletak pada akad pembiayaan multijasa nomor 01 tanggal
13 September 2011. Akad tersebut telah disebutkan dengan
jelas bahwa uang dari pembiayaan tersebut akan digunakan
untuk biaya cetak tabloid. Namun faktanya usaha percetakan
tersebut menjadi berhenti disebabkan direktur percetakan
melarikan diri. Seharusnya hakim tingkat pertama dan banding
mempertimbangkan hal tersebut karena dalam sistem
55
perbankan syari‟ah menganut sistem bagi untung dan rugi
(profit and loss sharing),5 tetapi kerugian yang dialami hanya
ditanggung oleh nasabah.
3. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang
berkaitan dengan sahnya akad dengan menggunakan ketentuan
yang ada dalam Pasal 20 Angka 1, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24,
dan Pasal 25 KHES.
4. Dalam mempertimbangkan akad yang digunakan dalam
pembiayaan tersebut, hakim Mahkamah Agung menggunakan
ketentuan yang ada dalam Pasal 20 Ayat 9 KHES, Fatwa No.
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, dan Fatwa
No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.
5. Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan bahwa nasabah
telah melakukan perbuatan wanprestasi berdasarkan pada Pasal
36 KHES dan mengenai hukuman atau ganti rugi dari
perbuatan wanprestasi hakim menggunakan Fatwa No.
43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’widh.
Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara
dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan pada tingkat pertama
yang sudah tepat dan mengeluarkan putusan nomor 569 K/Ag/2015
tanggal 28 Agustus 2015 sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan BPRS untuk sebagian.
2. Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan multijasa
yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Menyatakan nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi
terhadap akad pembiayaan multijasa sehingga merugikan
BPRS sebesar Rp 257.393.450.
5 Muchlis Yahya, “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan
Syari‟ah dalam Ekonomi Syari‟ah”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, (Juli
2011), h. 67.
56
4. Menghukum nasabah untuk membayar kerugian tersebut secara
langsung dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan
hukum tetap.
5. Menolak gugatan BPRS untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum nasabah untuk membayar perkara dalam semua
tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp
500.000.
B. Analisis Kesesuaian Putusan dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES
Dewan Syari‟ah Nasional merupakan sebuah lembaga yang
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, bertugas untuk menetapkan fatwa
tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip
syari‟ah. Fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN ini mengikat terhadap
lembaga keuangan syari‟ah berdasarkan ketetapan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari‟ah.6 Fatwa adalah produk
pemikiran hukum Islam yang merupakan respons atas pertanyaan yang
diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa harus dijadikan dasar tersendiri dalam
mengadili perkara perbankan syari‟ah di Pengadilan Agama. Hal ini dapat
dilihat dari Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite
Perbankan Syari‟ah. Kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa
keberadaan prinsip syari‟ah yang ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama
Indonesia merupakan salah satu aspek yang mendasari berjalannya sistem
perbankan syari‟ah7. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa
pentingnya kedudukan fatwa bagi perbankan syari‟ah, sehingga jika terjadi
sengketa mengenai kegiatan usaha tersebut hakim dapat menjadikan fatwa
sebagai salah satu sumber hukum.
6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6.24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari‟ah. 7 Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syari‟ah.
57
Selain fatwa, KHES juga harus dijadikan sebagai sumber hukum
hakim dalam memutus sengketa perbankan syari‟ah di Pengadilan Agama.
KHES merupakan hukum materiil yang mengatur tentang ekonomi
syari‟ah dan dikeluarkan pada tanggal 10 September 2008, memiliki
tujuan untuk kelancaran dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa
ekonomi syari‟ah. Hakim pengadilan yang memeriksa perkara ekonomi
syari‟ah, mempergunakan KHES sebagai pedoman untuk mengadili dan
menemukan hukum untuk mengeluarkan putusan yang adil dan benar.
Adanya KHES juga memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk
hukum, menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan, dan
mempunyai kekuatan mengikat para hakim untuk menggunakan KHES
sebagai sumber materil ketika beracara di Pengadilan.8 KHES merupakan
sumber hukum materiil dan pilar dari Peradilan Agama dalam menangani
sengketa terkait dengan akad perjanjian ekonomi syari‟ah.
Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa akad
tersebut sah, dengan mengacu kepada kontrak akad pembiayaan multijasa
nomor 01 tanggal 13 September 2011. Kontrak itu sudah sesuai dengan
KHES Pasal 20 Angka 1 yang menjelaskan bahwa akad adalah
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tersebut. Pertimbangan
selanjutnya berdasarkan KHES Pasal 22 yang menjelaskan tentang rukun
akad, terdiri dari pihak-pihak yang berakal, objek akad, tujuan pokok akad
dan kesepakatan. Adapun syarat-syarat akad ijarah, majelis hakim dalam
mempertimbangkan mengacu kepada KHES pasal 23, 24, dan 25. Pasal 23
tentang pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha
dan memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum atau sudah
berakal dan tamyiz. Pasal 24 tentang objek akad yaitu amwal atau jasa
yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan objek akad harus suci,
bermanfaat dan dapat diserahterimakan. Pasal 25 menjelaskan akad
8 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah,
(Yogyakarta: UGM Press, 2010), h. 79.
58
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha
masing-masing pihak yang mengadakan akad. Selain syarat-syarat yang
ditentukan oleh KHES, syarat harus sesuai dengan terbentuknya akad
(syuruth al-in ‘iqad), syarat keabsahan akad (syurut as-sihah), syarat
berlakunya akibat hukum (syurut an-nafaz), dan syarat mengikatnya akad
(syurut luzum).9
Jika dilihat dari segi perkara yang terjadi antara BPRS dengan
nasabah merupakan sengketa dalam akad pembiayaan multijasa. Hal ini
sesuai dengan Pasal 20 Ayat 9 bahwa ijarah adalah sewa barang dalam
jangka waktu tertentu dalam pembayaran. Pertimbangan majelis hakim
dalam menyatakan bahwa akad multijasa tersebut sah, yaitu dengan
mempertimbangkan kepada rukun dan syarat ijarah yang dijelaskan pada
Pasal 259. Pasal ini menyatakan rukun ijarah terdiri dari pihak yang
menyewa (musta’jir), pihak yang menyewakan (mu’ajir), atau benda yang
disewakan (ma’jur) dan akad.
Dalam pertimbangan ini selain menggunakan KHES, hakim juga
menggunakan fatwa tentang ijarah. Fatwa menjelaskan bahwa rukun akad
ijarah menurut fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 sama dengan rukun akad
ijarah yang ditentukan oleh ulama fiqh. Namun dalam fatwa.
menggabungkan antara rukun manfaat dan rukun ujrah dalam satu rukun
yaitu pada rukun objek akad ijarah. Adapun mengenai syarat-syarat rukun
ijarah, majelis hakim mempertimbangkan dengan menggunakan KHES
Pasal 301 sampai 304. Namun pertimbangan ini tidak sesuai dengan pasal
tersebut, karena didalamnya menjelaskan ketentuan akad kafalah.
Seharusnya menggunakan pertimbangan tentang syarat pelaksanaan dan
penyelesaian akad ijarah yang tercantum dalam KHES Pasal 257 sampai
262.
Berdasarkan fakta bahwa tergugat telah menerima pembiayaan dari
yang tercantum dalam akad pembiayaan multijasa nomor: 01 tanggal 13
9 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 99-106.
59
September 2011, sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dan ujrah sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta
rupiah). Dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan,
sejak tanggal 13 September 2001 sampai dengan 13 September 2016.
Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk biaya cetak tabloid. Dalam
akad pembiayaan yang dibuat oleh kedua belah pihak, tercantum Pasal 1
mengenai akad. Bahwa akad pembiayaan multijasa adalah akad sewa
menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan
manfaat dan pemilik mendapat imbalan atas obyek yang disewakan.
Muajir adalah bank sebagai pemilik jasa. Musta’jir adalah nasabah sebagai
pihak yang menyewakan jasa manfaat dari bank. Ma’jur adalah objek atau
sewa manfaat yang disewakan. Dan ujrah adalah besarnya uang sewa yang
harus yang dibayar oleh nasabah sebagai tergugat kepada bank sebagai
penggugat.10
Akad yang digunakan oleh bank dengan nasabah adalah akad
ijarah dan obyek yang disewakan yaitu pembiayaan berupa uang untuk
biaya cetak tabloid pada pihak percetakan. Dari akad dan obyek yang
disewakan sudah tepat, tetapi dalam putusan majelis hakim tidak
mempertimbangkan hukum tersebut dengan Pasal 603 KHES yaitu bahwa
pembiayaan multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi
ijarah atau kafalah.
Dalam isi akad mengenai wanprestasi yaitu pada Pasal 1 Angka 9
dijelaskan bahwa wanprestasi adalah keadaan tidak dilaksanakannya
sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan bank dapat
menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang
termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka
waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah
kewajiban nasabah kepada bank. Dalam Pasal 1 Angka 9, atas kelalaian
dan tergugat maka penggugat berhak untuk menuntut dan menagih
pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan
10
Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:
1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
60
para tergugat.11
Majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal yang ada
dalam akad tersebut dengan Pasal 41 KHES. Pasal tersebut menjelaskan
bahwa syarat keadaan memaksa yaitu peristiwa yang menyebabkan
terjadinya darurat tidak terduga oleh para pihak, peristiwa tersebut tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan
prestasi, peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut diluar kesalahan
pihak yang harus melakukan prestasi, dan pihak yang harus melakukan
prestasi tidak dalam beritikad buruk,12
sehingga dalam keadaan apapun
meskipun tergugat mengalami keadaan darurat maka tidak dapat
dibenarkan karena didalam isi akad sudah tertuang seperti itu. Namun
antara kedua belah pihak sudah menyepakati maka akad kontrak tersebut
menjadi sah dan dianggap tidak ada unsur keterpaksaan dalam membuat
perjanjian.
Menurut majelis hakim, dalam Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 2 Angka
2 pada akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KHES Pasal 21 huruf
b yang menjelaskan akad dilakukan berdasarkan asas amanah atau
menepati janji. Pasal 44 bahwa semua akad yang dibentuk secara sah
berlaku nash syari‟ah bagi pihak yang mengadakan akad dan Pasal 46
semua akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan
akad. Meskipun pihak tergugat mengatakan mengalami keadaan memaksa
(overmatch) tidak bisa dibenarkan. Dengan alasan, karena dalam
perjanjian yang telah disepakati yaitu pada Pasal 1 angka 9 mengenai
wanprestasi. Disamping itu dalam menjelaskan wanprestasi, majelis hakim
tidak menggunakan KHES Pasal 36. Pihak dianggap wanprestasi apabila
tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukan, melaksanakan apa
yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa
yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dijanjikan.
11
Salinan Putusan Pengadilan Agama Tinggi Semarang Nomor:
160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. 12
Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia,
2008), h.27.
61
Akad ijarah berarti akad yang mengatur kesepakatan atas
pemanfaatan hak guna tanpa terjadinya pemindahan kepemilikan. Rukun
ijarah adalah akad, orang yang menyewa, pihak yang menyewakan, dan
benda yang disewakan. Majelis hakim berpendapat belum cukup jelas
tentang pihak yang menyewakan akad tersebut karena tidak ditemukan
fakta yaitu objek sewa, manfaat atas penggunaan barang atau jasa yang
dipersewakan seperti jasa percetakan atau mesin cetak yang dipergunakan
harus jelas kepemilikannya. Hakim juga tidak mempertimbangkan
mengenai mekanisme pemberian jasa oleh BPRS kepada nasabah. Karena
ketentuan ijarah menyebutkan bahwa objek atau manfaat harus dikenali
secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah
(ketidakjelasan) yang mengakibatkan sengketa. Sehingga pertimbangan
tersebut tidak sesuai dengan fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
ijarah. Fatwa ijarah menjelaskan bahwa kewajiban LKS sebagai pemberi
manfaat barang atau jasa menyediakan barang yang disewakan atau jasa
yang diberikan. Nasabah mengalami wanprestasi disebabkan karena ditipu
oleh direktur percetakan karena BPRS tidak menyediakan jasa tersebut.
Dapat dilihat bahwa BPRS tidak memberikan jasa percetakan atau tidak
memenuhi kewajibannya.
Mengenai besarnya kerugian akibat perbuatan nasabah, menurut
perhitungan BPRS dirugikan secara materiil yaitu sejumlah Rp
257.393.450 sesuai dengan akad pembiayaan multijasa. Dengan perincian
sewa manfaat Rp 206.318.865, tunggakan ujrah Rp 40.549.585, denda
keterlambatan Rp 375.000, biaya kunjungan Rp 150.000, biaya kuasa
hukum Rp10.000.000. Sedangkan pihak nasabah memohon keringanan
maka majelis hakim mempertimbangkan mengenai besarnya perincian
kewajiban nasabah, yang meliputi sewa manfaat Rp 206.318.865 dan
tunggakan ujrah Rp 40.549.585. Menurut hakim ini perlu di
konfrontasikan dengan isi akad yang disepakati oleh kedua belah pihak
yaitu sewa pokok Rp 154.166.667 ditambah ujrah Rp 111.000.000
sehingga berjumlah Rp 265.166.667. Karena yang disepakati oleh nasabah
62
dan BPRS lebih besar dari perhitungan BPRS, maka menurut hakim
ditetapkan yang lebih meringankan nasabah sebagaimana perincian BPRS.
Adapun besarnya denda keterlambatan yang ditetapkan sebesar Rp
375.000, sedangkan biaya kuasa hukum sebesar Rp 10.000.000 dan pihak
nasabah merasa keberatan meskipun tercantum di dalam akad. Dalam akad
syari‟ah, dalam pelaksanaan kontrak antara kedua belah pihak harus
didasarkan pada asas kesetaraan (taswiyah) dan transparansi. Transparansi
artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing
pihak diungkap secara jelas dan tegas dalam akad perjanjian.
Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan
risiko yang mungkin akan dihadapi dari masing-masing pihak.13
Maka
hakim berpendapat biaya kuasa hukum sebesar Rp 10.000.000 dipikul oleh
kedua belah pihak masing-masing seperdua yaitu menjadi Rp 5.000.000.
Jadi kerugian materiil yang harus dibayar oleh nasabah kepada BPRS atas
pertimbangan dari hakim Mahkamah Agung sebesar Rp 252.393.450.
Adapun rinciannya terdiri dari sewa manfaat Rp 206.318.865, tunggakan
ujrah Rp 40.549.585, denda keterlambatan Rp 375.000, biaya kunjungan
Rp 150.000, 50% biaya kuasa hukum Rp 5.000.000.
Dari beberapa pertimbangan majelis hakim diatas sudah sesuai
dengan KHES Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 yaitu pihak yang
melakukan ingkar janji dapat diberi sanksi yang berupa membayar ganti
rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya
perkara. Sedangkan Pasal 39 sanksi pembayaran ganti rugi dapat
dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan
ingkar janji tetap melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan
atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang
telah dilampaukannya, dan pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat
membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak
dibawah paksaan. Mengenai penentuan 50% biaya kuasa hukum
13
Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-
Kiat Cerdas dan Mudah Memahami Masalah Akad Syari’ah, (Bandung: PT Mizan
Pustaka, 2011, cetakan I), h. 5.
63
dipertimbangkan dan sudah sesuai dengan KHES Pasal 21 huruf f dan g
yaitu kesetaraan (taswiyah) adalah para pihak dalam setiap akad memiliki
kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang
seimbang. Transparansi berarti setiap akad dilakukan dengan
pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Pertimbangan tersebut
juga sudah sesuai dengan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti
rugi (ta’widh) bahwa kerugian yang dikenakan ta’widh adalah kerugian
riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dan besar ganti rugi sesuai
dengan nilai kerugian yang pasti dialami dalam transaksi. Dan dalam
fatwa ini juga dijelaskan bahwa pihak yang telah melakukan perbuatan
wanprestasi harus membayar semua ganti rugi.
Penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syari‟ah
merupakan penyelesaian yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang
terkandung didalam Al-Qur‟an, hadits, dan kitab-kitab fiqih. Selain
memakai ketiga dasar hukum tersebut, di Indonesia juga memakai KHES
dan fatwa DSN-MUI yang dalam perkembangannya mulai dituangkan ke
dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan demikian ketika terjadi
sengketa ekonomi syari‟ah khususnya dalam sengketa pembiayaan
multijasa dan penyelesaiannya melalui jalur litigasi, hakim dapat
memaksimalkan pertimbangannya dalam menggali hukum dengan
menggunakan KHES dan fatwa DSN-MUI. Karena keduanya sangat
penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syari‟ah. Walaupun KHES
terbentuk dari materi yang ada di fatwa DSN-MUI tetapi ada beberapa hal
yang tidak dijelaskan dalam KHES begitupun fatwa DSN-MUI sehingga
keduanya saling melengkapi dalam mengatur kegiatan ekonomi syari‟ah di
Indonesia.
64
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan untuk
menjawab pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan:
1. Bahwa hakim Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa
pembiayaan multijasa yang terjadi antara pihak nasabah dan BPRS,
terdapat tiga poin putusan dengan masing-masing menggunakan dasar
pertimbangan hukum diantaranya:
a. Pada poin putusan yang bahwa menyatakan sah secara hukum
akad pembiayaan multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011,
hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yang terdapat
pada pasal 20 Angka 1, Pasal 22, 23, 24, 25, 295, 301, dan 304
KHES. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang akad, rukun dan
syarat ijarah.
b. Dalam mempertimbangkan tentang akad yang digunakan dalam
pembiayaan multijasa yaitu menggunakan pasal 20 Ayat 9 KHES
mengenai pengertian akad ijarah. Hakim memutuskan bahwa
nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi, dasar yang
digunakan yaitu pasal 21 huruf b, 44, dan 46 KHES.
c. Dan mengenai rincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh
nasabah dalam mempertimbangkan hukum, hakim menggunakan
asas taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syari‟ah
sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa diberatkan
maupun dirugikan. Hakim juga menggunakan fatwa No. 43/DSN-
MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh) karena nasabah telah
wanprestasi dan bertanggungjawab atas biaya perkara ataupun
65
biaya lainnya yang timbul dari proses penyelesaian perkara.
Hakim mahkamah agung juga membatalkan putusan pengadilan
agama tinggi semarang, memperbaiki putusan pengadilan agama
purbalingga dan mengadili sendiri dengan amar putusan
menghukum nasabah untuk membayar kewajibannya seketika
sebesar Rp. 252.393.450,00.- (dua ratus lima puluh dua juta tiga
ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setelah putusan mempunyai
kekuatan hukum tetap. Alasan hakim mahkamah agung
mengeluarkan amar putusan sama seperti pengadilan agama,
bahwa menerapkan berdasarkan kepastian hukum karena dalam
akad tersebut menghukum tergugat yang wanprestasi seketika.
Jika dengan cara dicicil setiap bulan sesuai dengan amar putusan
pengadilan tinggi semarang, hal yang akan ditakutkan nasabah
akan melakukan wanprestasi lagi karena akan mengakibatkan
tidak adanya kepastian hukum.
2. Mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan KHES dan fatwa
DSN-MUI yaitu hakim mempertimbangkan hukum telah menerapkan
dan telah sesuai dengan KHES pada akad pembiayaan multijasa.
Namun ada beberapa yang tidak memakai KHES yaitu pasal 36
mengenai wanprestasi dan juga tidak mempertimbangkan pasal
tersebut ketika terjadi keadaan darurat. Mejelis hakim menyatakan sah
akad itu dan telah sesuai dengan KHES walaupun mengenai
wanprestasi dan risiko tidak sesuai dengan KHES, karena keduanya
menyepakati dalam perjanjian maka kesepakatan tersebut merupakan
keridhoan dari kedua belah pihak sehingga akad tersebut sah dan tidak
ada unsur keterpaksaan. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan
Mahkamah Agung lebih mendasarkan pertimbangannya pada asas
amanah atau menepati janji yang telah tertuang dalam isi perjanjian
kontrak tersebut, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama
Semarang mendasarkan pertimbangannya pada asas taswiyah atau
kesetaraan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan
66
fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah. Namun ada pertimbangan
majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum berdasarkan fatwa
No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Nasabah
dalam tahapan replik dan duplik menyatakan bahwa keterlambatan
angsuran karena direktur percetakan kabur sehingga pembayaran
angsuran macet, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan pada
fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah yaitu
“jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak
penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas
kerusakan tersebut”. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan
hal tersebut, namun majelis hakim hanya berpendapat pada sahnya
akad sehingga isi dari akad yang telah disepakati harus dilaksanakan.
B. Saran
Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk para pihak dalam menjalankan kegiatan ekonomi syari‟ah,
khususnya bagi nasabah dan bank harus benar-benar memperhatikan
dan memahami ketentuan dalam akad yang telah tertuang atau telah
disepakati pada kontrak pembiayaan multijasa sehingga tidak terjadi
kesalahpahaman. Dalam membuat akad perjanjian syari‟ah harus
berpedoman pada KHES dan fatwa DSN-MUI. Dan bagi pihak bank
harus menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga tidak timbul sengketa.
2. Dan untuk penegak keadilan seperti hakim agar memaksimalkan
pertimbangan hukumnya sehingga terdapat kesesuaian antara putusan
yang dikeluarkan dengan ketentuan pada KHES dan Fatwa DSN-MUI
dalam menangani sengketa ekonomi syari‟ah.
67
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bandung: Fokusmedia,
2008.
Anshori, Abdul Ghofur, “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syari‟ah di
Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional”, Jurnal
Ekonomi Islam, Desember 2008.
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Badrulzaman, Mariam Daruz, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra
Adutya Bakti, 2011.
Chairunisa, Agri, “Overmacth dalam Hukum Kontrak Perjanjian Indonesia”,
Jurnal Lex Privatum, Desember 2012.
Chandra, Ade, “Integrasi Komersial Dan Sosial Keuangan Islam pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syari‟ah di Riau”, Jurnal Al-Amwal, Juni 2018.
Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
Jakarta: Erlangga, 2014.
Fahmi, Hilman, “Implementasi KHES dan Fatwa DSN MUI dalam Putusan
Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569
K/Ag/2015”, Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
Fajar, Mukti, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015.
Farid, Achmad, “Pembiayaan Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syari‟ah
Usaha Mulis Probolinggo”, Jurnal Iqtishoduna, 2015.
Fauziyah, Fitri, “Upaya BPRS Buana Mitra Perwira Cabang Banjarnegara dalam
Meluruskan Persepsi Masyarakat tentang Bank Syari‟ah”, Jurnal
Pemikiran Islam, Maret 2016.
Gumanti, Retna, “Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau Dari KUHPerdata”, Jurnal
Pelangi Ilmu, 2012.
Hadiyati, Puji, “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah
dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia”, E-jurnal Manajemen
dan Bisnis, Oktober 2013.
68
Hakim, Maman Rahman, Hukum Perbankan Syari’ah Di Indonesia, Tangerang
Selatan: Faza Media, 2017.
Hayati, Mardhiyah, “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber
Pembiayaan”, Jurnal Asas, Juli 2014.
Hendra, Tommy, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Atmajaya, 2011.
https://ibnumajjah.com/2014/03/05/pembiayaan-multi-jasa/ .
https://www.bprsbmp.com/p/profil.html?m=1
Ivan, Randang S, “Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam
Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, Jurnal Lex Privatum, Januari 2016.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004.
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Tafsir Al-Qur’an Tematik, Jakarta: Kamil
Pustaka, 2014.
Mamudji, Sri, Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers,
2011.
Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, Jakarta: Kencana, 2005.
Mariyanti, Oktaviani, “Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa
Berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”,
Jurnal Eksis, Oktober 2015.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media,
2005.
Mezak, Meray Hendrik, “Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”,
Jurnal Law Review I, Maret 2006.
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Nuraini, Dini, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No.
284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang Sengketa Akad Murabahah Menurut
Fiqh Muamalah”, Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syari‟ah.
69
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6.24/PBI/2004 tentang Bank Umum
yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari‟ah.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008.
Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
Purnamasari, Irma Devita, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat
Cerdas dan Mudah Memahami Masalah Akad Syari’ah, Bandung: PT
Mizan Pustaka, 2011.
Purnanisa, Martina, “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum
Ekonomi Syari‟ah Studi Kasus Putusan PA Madiun No.
0403/Pdt.G/2014.PA.Mn”, Tesis S-2 Magister Hukum Ekonomi Syari‟ah
Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2016.
Rahmawaty, Anita, “Ekonomi Syari‟ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam
Perbankan Syari‟ah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam, Desember,
2007.
Roziq, Ahmad, “Variabel Penentu dalam Keputusan Memilih Tabungan
Mudharabah pada Bank Syari‟ah Mandiri Cabang Jember”, Jurnal JEAM,
2013.
Rudyni Panahal, Erichyano, “Lewat Waktu dalam Pelaksanaan Kontrak
Komersial Pasal 1338 KUHPerdata”, Jurnal Lex Privatum, April 2018.
Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:
1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
Santoso, Lukman, Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan
Kontrak Kerjasama dan Bisnis, Malang: Setara Press, 2016.
Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 2007.
Sa‟adah, Nurus, ”Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017”, Skripsi S-1 Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
Sidiq, Fitriawan, “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa
Ekonomi Syariah di PA Bantul Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl”,
70
Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2013.
Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Somantri, Gumilar Rusliwa, “Memahami Metode Kualitatif”, Jurnal Mekara
Sosial Humaniora, Desember 2005.
Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita,
2008.
Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Jakarta: Prenadamedia
Grup, 2015.
Supramono, Gatot, Perjanjian Utang piutang, Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2013.
Syukron, Ali, “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal
Ekonomi dan Hukum Islam, 2013.
Wasito, Hermawan, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1995.
Widayatsari, Any, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana
Pihak Ketiga Bank Syari‟ah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2013.
Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam
Kaitannya dengan Putusan”, Jurnal Dinamika Hukum, Mei 2014.
www.serambi news.com
www.sangkoeno.com/2015/01/keadaan-memaksa-overmacht.html/m=1
http://materihukum.com/keadaan-memaksa-overmacth/
Yahya, Muchlis, “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan
Syari‟ah dalam Ekonomi Syari‟ah”, Jurnal Dinamika Ekonomi
Pembangunan, Juli 2011.
Yaningwati, Fransisca, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)”, Jurnal
Administrasi Bisnis, Juli 2014.
Zuhriah, Erfaniah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di
Pengadilan Agama, Jakarta: Setara Press, 2014.
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN
Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama,dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari’ah antara : -----------------------------------
PENGGUGAT, yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili
oleh DIREKTUR UTAMA., dalam kedudukannya selaku Direktur
Utama, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H.
Sugeng, SH., MSI., Advokat pada Kantor Advokat H. Sugeng, SH.,
MSI. & Rekan yang beralamat kantor Jl. DI Panjaitan No. 111
Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September
2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; ----------------------------
melawan
1 PENGGUGAT I., Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, Tempat
tinggal Selabaya Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
I;-
2 PENGGUGAT II, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat
tinggal Selabaya Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
II;----------
Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Budi
Wiyono, SH. dan Hartomo, SH. MH. Keduanya Advokat pada Kantor
Advokat Budi Wiyono, SH. & Rekan yang berkantor di Jl. Kenanga
Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten
Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari
2014,selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;---------------------------
Pengadilan Agama tersebut:-----------------------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat perkara;------------------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Halaman 1 dari 26Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23
September 2013 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23
September 2013 Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :---------------------
1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13
September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya,
telah menerima Pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus
delapan puluh juta
rupiah) ;--------------------------------------------------------------------------------------
----
2 Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan
yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September
2016;
3 Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya
Cetak
Tabloid ;-------------------------------------------------------------------------------------
----
4 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran,
kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga
Somasi ;--------------------------------------------------------------------------------------
---
5 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para
Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat
menyelesaikan kewajibannya kepada
Penggugat ;-----------------------------------------------------------
6 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka
Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh
jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat ( Akad pasal 11
) ; --------------------------
7 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah
dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sangat merugikan Penggugat ;
---------------------------------------------------------------
8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut
Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang
perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai
berikut:-----------------------------------------------------------
Sewa Manfaat : Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah : Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan : Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan : Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum : Rp. 10.000.000,-
Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 257.393.450.-
9 Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa
hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi
tersebut Tergugat tidak pernah
menanggapinya ;-----------------------------------------
10 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakan Sita Jaminan
( conservatoir beslaag ) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal
ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor :
02754/2011, yaitu sebagai
berikut :--------------------------------------------------------------------------------
• Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor: 00907,
Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal
22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640
terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama TERGUGAT I dengan
batas-batas : -------------------------------
• Sebelah Utara : BATAS UTARA
• Sebelah Timur : BATAS TIMUR
• Sebelah Selatan : BATAS SELATAN
Halaman 3 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Sebelah Barat : BATAS BARAT
11 Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan /
Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan
tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan
kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat
mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan
Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3
Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah.-
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : ------------
PRIMAIR :
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
------------------------------------
2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas
barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama
Purbalingga yaitu
berupa:---------------------------------------------------------------------------------
---
• Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor: 00907,
Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal
22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640
terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama PENGGUGAT Idengan
batas-batas : --------------------------------------------------------------------------------
• Sebelah Utara : BATAS UTARA
• Sebelah Timur : BATAS TIMUR
• Sebelah Selatan : BATAS SELATAN
• Sebelah Barat : BATAS BARAT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor
: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para
Tergugat dihadapan SRI WACHYONO, SH., MH.,M.Kn Notaris di
Purbalingga ;------------
4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar
janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor :
01 tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu
berupa kerugian materiil sebesar Rp 257.393.450.-(dua ratus lima puluh
tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh
rupiah) ; --------------------------------------------------
5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar
Rp 257.393.450.-(dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh
tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung
seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
-----------------------------------------------
6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara
ini.--------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah
hadir, kemudian Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil,
selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan
mediasi, para pihak telah memilih mediator dari daftar Hakim mediator Pengadilan
Agama Purbalingga bernama Dra. Hj, Muliah Sirry, akan tetapi berdasarkan laporan
hasil mediasi tertanggal 14 Nopember 2013, usaha mediasi tersebut tidak berhasil ;
-----
Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya
tetap dipertahankan oleh
Penggugat;------- --------------------------------------------------------------------
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan
jawaban secara tertulis tertanggal 08 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut :---------
Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rakhmat
Nya yang telah dilimpahkan kepada kita . Dalam masalah gugatan perdata ini pertama
Halaman 5 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tama saya ingin menekankan bahwa sebagai seorang Muslim saya sangat menyadari
bahkan meyakini bahwa hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar.---------------
Dan tidak ada sebersitpun dihati saya untuk mengingkari kewajiban saya
membayar hutang. Jadi kalau saya digugat di Pengadilan Agama (PA) dengan alasan
tidak mempunyai iktikad baik, adalah sangat keliru. Demi Allah, hal tersebut tidak
benar sama sekali. Oleh karena itu perkenankanlah Majlis Hakim yang mulia untuk
berkenan mendengar permasalahan yang saya hadapi dan kondisi saya sekarang ini. .
Secara kronologis dapat saya sampaikan sbb : ------------------------------------------------
1 Awalnya saya mendapat tawaran kredit dari seorang karyawan. Saya pun
sepakat untuk mendapatkan pembiayaan kredit sebesar Rp 200.000,.000, (dua
ratus juta.) untuk jangka waktu 5 tahun guna pengembangan/ pembiayaan usaha
saya di bidang penerbitan Tabloid ASPIRASI. Tawaran tersebut saya terima
dengan catatan, bahwa saya memiliki 4 ruko yang siap dijual. Sehingga kalau
ruko tertebut terjual , maka semua hutang saya pun saat itu juga saya lunasi. Hal
tersebut saya sampaikan kepada Bank, sekaligus mempersilahkan BPRS MT
untuk ikut menwarkan dan menjualnya. Saya pun berharap, ruko segera terjual
karena kalau tidak cepat terjual akan menjadi beban bagi saya. Sehingga ruko
tersebut merupakan satu-satunya jalan agar saya dapat melunasi kredit di BPR
Syariah BM. Sebab meskipun pendapatan dari iklan dan langganan berkisar Rp
50 juta/ bulan, namun beban untuk membayar gaji karyawan belumlah cukup,
karena usaha saya baru saya mulai dan saya sangat menyadari bahwa investasi
usaha di bidang penerbitan memerlukan waktu, disamping ketekunan dan
kesabaran agar segera dapat memetik keuntungan. Kredit yang sama pun saya
ajukan ke Bank M . Seperti kredit di BPR Syariah BM saya pun mengagunkan
sebuah ruko di sebelahnya , dengan catatan jika ruko terjual kreditpun saya
lunasi semuanya.Saya pun sangat bersyukur karena hanya dalam waktu 4 bulan
Bank M berhasil menjual ruko saya dengan harga Rp 350.000.000,- Hutang
saya pun segera saya lunasi ;-----
2 Setelah kredit dari kedua Bank tersebut cair maka langsung saya gunakan untuk
membayar kontrak percetakan TABLOID ASPIRASI. Sebanyak 72 edisi, yang
setiap edisi mencetak 4.000 eks. dengan harga Rp 2.500,-eks, atau senilai Rp
10.000.000,- setiap kali cetak/ minggu. Atau Rp 40.000.000,-/ sebulan. . Total
nilai kontrak sebesar Rp 720.000.000,- atau Rp 10 juta x 72 edisi = Rp 720
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
juta. (bukti kontrak
terlampir).-----------------------------------------------------------------------------
3 Namun dalam perjalanan usaha saya , mungkin Tuhan sedang memberi cobaan
kepada saya, ketika pihak percetakan baru mencetak 17 edisi yang berarti masih
tersisa 52 edisi lagi mendadak Direktur percetakan Direktur Percetakan kabur
tanpa diketahui sampai sekarang. Sehingga saya mengalami kerugian 52 edisi
X Rp 10.000.000,- = Rp 520.000.000,- ( Surat perjanjian ada dan laporan ke
kantor Polisi ada). Beban saya pun semakin bertambah berat karena Tabloid
Aspirasi harus tetap terbit demi menjaga pelanggan dan kelangsungan hidup.
Dan jika saya langsung tutup maka modal yang sudah saya tanam (investasikan)
hampir mencapai Rp 2 milyar tentu akan sia-sia. Sementara saya juga harus
tetap membayar 24 karyawan saya yang setiap bulannya sekitar Rp 30 juta. Dan
biaya cetak Tabloid setiap minggu, Sehingga total pengeluaran saya setiap
bulan dan harus tetap dipertahankan sekitar Rp 70 juta setiap bulan. Suatu
beban yang sangat berat, jangankan untuk mengangsur Bank untuk membayar
biaya cetak setiap minggu ditambah membayar gaji 24 karyawan benar-benar
terasa berat. Sehingga apapun yang saya miliki dan dapat dijual terpaksa saya
jual demi kelangsungan usaha saya, kecuali ruko yang sudah menjadi agunan
dan 2 (dua) ruko lain yang belum laku. Itulah diantara penyebab mengapa saya
mengalami kesulitan untuk mengangsur BPRS
BMP.-----------------------------------------------------------------------
Hanya yang sangat saya sesalkan, cara –cara penagihan yang dipakai oleh Bank yang
berlevel syariah ternyata kalah jauh dibandingkan bank konvensional (umum)
terutama dalam menghadapi nasabah yang dalam kesulitan bahkan terkesan terus
“menekan”:. Dan kata syariah terkesan hanya ,untuk “menarik” umat Islam .
termasuk awal ketertarikan saya berhutang dengan Bank Syariah, yang terkabar tidak
mungkin ada penyitaan atau semacamnya tapi benar-benar sangat islami dalam
mengahadapi nasabahj, dan berbagai kemudahan lainnya. Namun kenyataannya,
setelah saya menerima kredit, ketenteraman jiwa saya dalam usaha sejak saya
berhutang dengan BPRS (BM) benar-benar tidak saya rasakan, kecuali rasa gelisah
yang luar biasa, sampai sampai saya jatuh sakit (hypertensi) karena tensi saya yang
biasanya normal-normal saja mendadak naik menjadi 175, sehingga dokter
menyarankan saya meminum obat penurun tensi – amplodipine selama hidup. Sebagai
contoh, BPR Syariah BM yang saya persilahkan untuk menjual ruko selalu berdalih
Halaman 7 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
terlalu mahal. Sedang Bank Umum saja dapat menjual dengan harga 350.000.000,- .
Bahkan 6 ruko lainnnya yang sudah terjual 5 tahun lalu berkisar antara 350 juta
sampai 400 jut sesuaio Pihak BM juga tak mau mendengar kesulitan nasabah tapi
yang selalu dikejar hanyalah “bunga”/ keuntungan yang saya sendiri kurang
memahami. Bahkan upaya saya untuk bertemu dengan Pimpinan/ Direktur BPRS BMP
selalu ditolak dengan alasan ada rapat dsb.Tapi malah menggunakan pihak ketiga
(swasta) yang selama ini tidak dikenal dalam perbankkan umum, karena istilah nasabah
sendiri sudah dihapus menjadi “mitra” sehingga tentu akan menambah beban nasabah.
Contoh lain, ketika saya diberi keberkahan oleh Allah setelah sekian tahun menunggu
daftar tunggu untuk naik Haji, saya pun berusaha untuk sedikit membuat ketentraman
di hati saya dengan menyetorkan uang ke BPRS BMP sebesar Rp 30 juta. Dan ketika 2
hari saya baru pulang dari tanah suci, yang tentu saja belum melakukan aktiifitas
“bisnis” saya sudah ditagih lagi. Masya Allah…..;---------------------------------------------
Majlis Hakim yang mulia, sebagai contoh lagi, dalam masa dua tahun , saya
sudah membayar bunga (apapun namanya) sedikitnya Rp 60 juta, dan disuruh
membayar lagi Rp 257 juta bersama pokok hutang yang berarti saya harus membayar
bunga sebanyak Rp 115 juta dalam tempo 2 tahun. Suatu jumlah yang luar biasa jika
kita bandingkan dengan bank Umum yang hanya mengenakan bunga 0,9 % sampai 1%
setiap bulan.Lantas mau diletakkan dimana azas BPR syariah tentang Ayat Al Quran
yang dibacakan pada waktu akad kredit “ taaawanu alal birri wattaqwa wala taawanu
alal istmi wal u’dwan”. ----------------------------------------------------------------------------
Sejak tahun 1982 saya sudah mengenal kredit BANK Mulai dari Kredit
Sebesar 3 juta di BRI, kemudian kredit sebesar Rp 12 juta di Bank Dagang Negara,
kredit sebesar 15 juta di Bank Pembangunan Daerah, kredit sebesar 800 juta di Bank
Mandiri, sampai kredit sebedar 1,5 milyar di BNI. Semuanya berakhir dengan baik.
Tak ada satupun Bank yang menggugatnya sampai di Pengadilan meskipun ada
kesulitan yang saya hadapi. Saya justru sering ditanyai kesulitannya, bahkan suatu saat
saya malah ditambah kreditnya agar usaha saya bisa dan terus berjalan. Suatu saat
ketika saya mendapat kredit sebesar Rp 800 juta di Bank Mandiri, karena saat itu saya
mengalami kesulitan, ditambah ada krismon bunga banknya selama 3 tahun bahkan
dihapuskan (diputihkan) .Tidak hanya sampai disitu sisa pokok hutang sebesar Rp 800
juta masih mendapatkan keringanan 25% asal saya bisa melunasi. Namun ketika saya
mencoba berhutang dengan Bank syariah, dengan harapan mendapat ketenangan
dalam usaha, tapi justru sebaliknya. Saya mengalami kesulitan yang luar biasa dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tidak mendapatkan ketenangan sedikitpun sampai sampai digugat di Pengadilan Agama
yang secara otomatis berdampak pada usaha saya. Tak pernah ada saran atau petunjuk,
kecuali saya terus dikejar dan dikejar harus membayar hutang.------------------------------
Oleh karena itu dalam seminar “RIBA YANG SEBABKAN KEBANGKRUTAN
USAHA” di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang dipandu oleh Ibu
Ida Nur Laely, M.Ag Dosen Fakultas Agama Islam terungkap bahwa masyarakat
menilai bahwa produk Bank syariah 30% cukup syar’i, 50% setengah syar’I dan 20%
sama sekali tidak syar’i. (Radar Banyumas,11 Nopvember 2013 Hal.24) Jika saya
ditempatkan dalam kelompok mana, maka dengan tegas saya akan memilih kelompok
20% yang menyebutkan bahwa Bank Syariah belum syar’i.
Untuk itu kepada Majlis Hakim Yang Mulia tidaklah berlebihan andaikan praktik Bank
syariah di lapangan perlu pendalaman dan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI)
maupun Majlis Ulama Indonesia (MUI) apakah Bank Syariah sebagai wadah
perbankan yang diperuntukan bagi umat Islam sudah benar-benar sesuai atau perlu
ditinjau kembali dalam praktek keseharian di lapangan. Karena penelitian tentang bank
syariah selama ini lebih banyak menyoroti perkembangannya yang luar biasa namun
belum ada yang meneliti tentang praktek bank syariah di lapangan dan dalam
keseharian.-------------------------------------------------------------------------------------------
-
Untuk itu, saya mohon kepada Majlis Hakim yang Mulia ini untuk menolak semua
gugatan BPR syariah Mitra Buana kepada saya dan menjatuhkan keputusan yang
seadil adilnya berdasarkan syariat islam agar saya diberi kesempatan untuk dapat
menjual Ruko dengan harga yang wajar guna melunasi hutang/ kredit saya di BPR
Syariah BM. Apalagi berdasarkan akad kredit, jangka waktu pembiayaan adalah
selama 60 bulan (5 tahun), yaitu sejak tg. 13 September 2011 sampai dengan tanggal
13 September 2016 atau baru akan berakhir paling sedikit selama 3 tahun lagi,
sehingga ada waktu bagi saya untuk menjual agunan atau menunggu perkembangan
usaha saya. Dan jangan sampai kehancuran usaha saya karena berhutang dengan Bank
syariah, apalagi seperti judul seminar sebagaimana yang saya ungkapkan di
atas.------------------
Saya akan tetap membayar kewajiban saya, terutama pokok hutangnya sedang
bunganya saya mohon keadilan dari Yang Mulia Majlis Hakim, agar jangan sampai
terlalu membebani
nasabah.------------------------------------------------------------------------
Halaman 9 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Demikian Majlis Hakim Yang Mulia apa yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban
atas gugatan BPRS BMP yang merupakan sejarah baru dan pertama kali dalam
kehidupan saya. Seorang Pengusaha Islam yang sedang mendapat Cobaan dari Allah
SWT justru digugat oleh Bank yang berlevel Syariah”.---------------------------
Sebagai seorang pengusaha di bidang Penerbitan sekaligus sebagai seorang
wartawan saya juga sangat tertarik untuk melakukan penelitian komperatif tentang
jumlah nasabah dari Bank Konvensional dan Bank Syariah yang digugat di Pengadilan
Agama dan Pengadilan Negeri sebagai bahan perbandingan. Saya pun sudah bersurat
ke MUI Pusat – Jakarta dan Bank Indonesia (BI). Sebagai bahan kajian/ masukan
sekaligus referensi apakah Bank syariah sudah menerapkan kebijakan/ prinsip prinsip
sesuai dengan syariat Islam, atau sebaliknya kata syariah hanya untuk menarik minat
umat Islam saja. Hal ini sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia
beragama Islam. Saya pun bersedia untuk menjadi obyek penelitian termasuk beberapa
nasabah lain yang memiliki keluhan yang sama atas sikap dan perlakuan Bank Syariah
khususnya BPRS Mitra Buana kepada para nasabahnya.--------------------------------------
Akhirnya dengan segala hormat, kepada Majlis Hakim Yang Mulia saya mohon
maaf atas jawaban saya yang mungkin tidak berkenan, sekaligus mohon kepada Yang
Mulia Majlis Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan gugatan BPRS BMP
kepada saya dengan keputusan yang seadil adilnya berdasarkan syariat Islam,
sebagaimana firman Allah yang kalau tidak salah kutip berbunyi: “innalloha
ya’murukum bil’adli wal ikhsan waita idzil qurba wayanha ‘anilfakhsyai walmunkar
walbagh;-----------------
Bahwa atasjawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik
tertanggal 22 Januari 2014,kemudian Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 26
Februari 2014.yang isipokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat di
persidangantelah mengajukan bukti-bukti surat berupa:--------------------------------------
1 Fotokopi KTP. NIK : NIK tanggal 26 Agustus 2012 An. DIREKTUR
UTAMA, Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga 06-02-1965, agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Purbalingga yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.1.);------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor :
C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan
ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.2.);-----------------------------------------------------------------------------------------
---
3 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya
dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.3.);------------------------------------------------------
4 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya
dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang
oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.4.);----------------------------------------
5 Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No 01 tanggal 13 September
2011, yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn.Notaris
berkantor di Jl. Letkol. Isdiman Nomor 37 A.Purbalingga, yang oleh Ketua
Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai
cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.5.);-----------------------------------------------------------------------------
6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00907 Desa Selabaya An.
TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten
Purbalingga,yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.6.);----------------------------------------
7 Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 695 / 2011 tanggal 13
September 2011 yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn.
PPAT di Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata
sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.7.);-------
Halaman 11 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8 Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02754/2011, Pemegang Hak: PT.
BPRS BMP, Obyek Hak Tanggungan : Hak Milik Tanah No. 00907 Desa
Selabaya An. TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata
sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.8.);-------
9 Fotokopi Surat Somasi I No. 014/SOMASI/ADV-SGG/I/2013 tanggal 8
Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG SH.
MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.9.);-------------------------
10 Fotokopi Surat Somasi II No. 056/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15
Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG,SH.
MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.10.);-----------------------
11 Fotokopi Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013, yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.11.);---------------------------------------
12 Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama Mulia Lastro Wibowo
tanggal 31 Agustus 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan
ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.12.);--------------
Bahwa Pihak Tergugat membenarkan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di
atas dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah
diperintahkan oleh Ketua Majelis;----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan
secara tertulis masing-masing tanggal 16 April 2014, selanjutnya kedua belah pihak
mohon agar Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan
putusannya;---------------------
Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini.----------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;-----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, baik secara langsung oleh Majelis maupun melalui mediasi dengan
mediator Dra. Hj. Muliah Sirri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian
telah terpenuhi maksud pasal 2 butir (2) Perma 1 tahun 2008jo. Pasal 130 HIR, oleh
karena tidak berhasil mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diperiksa dan
diselesaikan melalui putusan hakim;-------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Majelis perlu memeriksa konpetensi absolute
dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugatkemudian
Majelis juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek
hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo; ---------------------
Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undangNomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah denganUU No. 3/2006 tentang perubahan terhadap UU No.
7/1989 Tentang Peradilan Agama( di mana Peradilan Agama diberi tambahan
kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari’ah) jo. Pasal 55ayat (1)
UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah : “Penyelesaian sengketa Perbankan
Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”,sebagaimana
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan
permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara inimenjadi wewenang
absolutPengadilan Agama Purbalingga;---------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a quo (bukti P.5)
pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian
sengketa para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai
dengan Pasal 118 ayat (6) HIR : “Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta,
maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu“, maka perkara ini
menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;----------------------------------
Bahwa mengenai legal standingdalam perkara a-quo, menurut Majelis harus
didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun
Halaman 13 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1995tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah organ
perseroan yangbertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroaan baik di dalam maupun di
luar Pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar”;-------------------------------
Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat telah memberikan
pengakuan murni atas dalil posita gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga berdasarkan pasal
174 HIR bahwa “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti
sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara pribadi,
maupun lewat seorang kuasa hukumnya”,dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;
Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat memberikan pengakuan berklausul
dan membantah dalil posita gugatan selain dan selebihnya dengan mengemukakan
dalil-dalil bantahannya tersendiri ;----------------------------------------------------------------
Bahwa Tergugat mengakui dengan klausul terhadap dalil posita gugatan angka
4 yaitu : kami menunggak angsuran, namun kami masih beriktikad baik, dan akan
melunasi hutang tersebut, serta telah pula ada jaminan, yang telah diikat dengan hak
tanggungan. Adapun kami menunggak, dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa
(overmach), berkaitan dengan usaha yang kami jalankan, yaitu Direktur percetakan
(Direktur Percetakan) telah kabur, sehingga kami mengalami kerugian Rp.520.000.000.
Bahwa, Pihak Tergugat yang ditegaskan dalam dupliknya membantah dalil –
dalil gugatan selain dan selebihnya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
1 Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/
wanprestasi, sebab Para Tergugat masih sanggup untuk melunasi hutang-
hutang, dan jangka waktu Perjanjian Kredit pada Akad Pembiayaan Ijarah
Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, adalah telah jelas disebutkan
pada Pasal 1 sub 2 yaitu: dari tanggal 13 September 2011 s/d 13 September
2016. ----------------
2 Bahwa Penggugat tidak memintaagar membatalkan (fasakh) Perjanjian/ Akad
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 01 tanggal 13 September 2011, maka
konsekwensi hukumnya, akta perjanjian tersebut masih syah, berlaku, dan
belum berakhir, serta belum bisa dinyatakan Tergugat telah wanprestasi.
-----------------
3 Bahwa terdapat beberapa kejanggalan isi perjanjian, diantaranya:
---------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 Biaya Kuasa Hukum (digugat, malah yang harus membayar). --------------------
2 Cash collateral sebesar Rp.25.000.000, harus disimpan dan diblokir BPRS
BMP. Dengan kondisi grose akta yang demikian, jelas telah mengandung cacat
yuridis, dan nampak ada pembodohan terhadap debitur, sehingga pada
saatnya nanti, tidak segan-segan kami akan melapor ke OJK . ---
4 Bahwa perincian kewajiban Tergugat untuk membayar per 31 Agustus 2013
sebesar Rp.257.393.450 kami keberatan. Sebab jumlah perincian tersebut
berbeda-beda, ada yang berjumlah Rp.237.118.657, Rp.243.876.921, dan
Rp.254.393.450. Dengan demikian seharusnya Penggugat konsekwen
menggunakan dasar perincian Rp.237.118.657, dan itupun harus dikurangi
Biaya Pengacara Rp.10.000.000, karena tidak tepat Tergugat harus membayar
Pengacara pihak Penggugat. Oleh karenanya jumlah tanggungan sebesar
Rp.237.118.657 masih harus dikurangi biaya pengacara sebesar Rp.10.000.000
= Rp.227.118.657. Kalau sebesar itu, Tergugat tidaklah keberatan.
-----------------------------------------------------------------
5 Bahwa tidak benar dalil gugatan posita angka 9, yang menyatakan Tergugat
tidak pernah menanggapi somasi Penggugat. Sebab selalu pro aktif, dan
sanggup akan melunasi hutang, serta mempersilakan ruko yang telah diagunkan
untuk dijual, sehingga dapat digunakan untuk melunasi hutang.
---------------------------------------
6 Bahwa dalil gugatan posita angka 10, yang meminta untuk dilaksanakan
conservatoir beslaag, adalah sangatlah berlebihan, tidak berdasar, dan tidak
beralasan hukum, karenanya pantas apabila ditolak.
-------------------------------------
7 Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat posita angka 11, yang menyatakan
Tergugat tidak ada iktikad baik. Sebab justru Penggugatlah yang tidak
beriktikad baik, dikarenakan hendak tidak melaksanakan akad/perjanjian yang
telah dibuat bersama, padahal perjanjian tersebut masih berlaku hingga 13
September 2016, dan karenanya Tergugat belum bisa dinyatakan telah
wanprestasi. --------------------
Menimbang, bahwa karenanya pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah
apakah ParaTergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah
Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011yang menyebabkan Penggugat
dirugikan secara materiil yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar :------
Halaman 15 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sewa Manfaat : Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah : Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan : Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan : Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum : Rp. 10.000.000,-
Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 257.393.450.-
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh
Tergugat, maka sesuai asas ‘beban pembuktian berimbang’ sebagaimana ketentuan
Pasal 163 HIRJo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dibebankan wajib membuktikan
dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian Tergugat dibebankan wajib
membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugattelah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di
persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;------------------------------------------
Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.12seluruhnya berupa foto
copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang
sah di persidangan ;---------------------------------------------------------------------------------
Bahwa karena bukti P.1 sampai dengan P.8 semuanya akta otentik yang tidak
dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna
(voilledig) dan mengikat (bindende), sedangkan bukti P.9 dan P.10 berupa surat Somasi
yang dibenarkan pihak Tergugat, Adapun Bukti P.11 dan P.12 berupa Akta sepihak
maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan sedang terhadap pihak ketiga
mempunyai kekuatan pembuktian bebas ; ------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP. NIK : NIK tanggal 26 Agustus
2012 An. DIREKTUR UTAMA, terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti
yang tercantum dalam surat Gugatan ;-------------------------------------
Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004
membuktikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan
Rakytat syariah Buana Mitra Perwira berkedudukan di Purbalingga ;-----------------------
Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2-
yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
membuktikan bahwa BPRS BMP berganti nama menjadi PT BPRS
BMP ;----------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor :
-05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten
Purbalingga, terbukti DIREKTUR UTAMA., telah diangkat sebagai Direktur Utama
Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Buana Mitra Perwira;----------------------------
Bahwa berdasarkan bukti P.1 samapai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa
DIREKTUR UTAMA., adalah Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah
Buana Mitra Perwira yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995,
berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus
dinyatakan bahwa DIREKTUR UTAMA mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;--------------------------
Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No 01
tanggal 13 September 2011, sebetulnya telah diakui secara murni oleh Pihak Tergugat,
maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai
isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan
Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan
puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan
yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan
pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya Cetak
Tabloid ;-------------------------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00907 Desa
Selabaya An. TERGUGAT I, membuktikan tanah Hak Milik No. 00907 Desa
Selabaya, seluas 53 m2adalah milik . TERGUGAT I;----
Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No :
695 / 2011 tanggal 13 September 2011, dan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak
Tanggungan, No. 02754/2011, membuktikan bahwa tanah Hak Milik No. 00907 Desa
Selabaya, seluas 53 m2atas nama TERGUGAT I tersebut telah diletakkan Hak
Tanggungandengan Pemegang Hak : PT. BPRS BMP ;-----------
Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Somasi I No. 014/SOMASI/ADV-
SGG/I/2013 tanggal 8 Februari 2013, dan bukti P.10 berupa Surat Somasi II No. 056/
SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, membuktikan bahwa Penggugat
Halaman 17 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
telah memberikan dua kali somasi kepada Tergugat agar Para Tergugat memenuhi
kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat ;--
Bahwa bukti P.11 berupa Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013,
karena mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat
H. Sugeng, SH. MH. Telah menerima Biaya Kuasa Hukumsebesar Rp.10.000.000,-
dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah antara PENGGUGAT menlawan
TERGUGAT I dkk ,--------------------------------------------------------------------------------
Bahwa, bukti P.12 berupa Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama
Muchammad Wahyono per tanggal 31 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani
oleh Aman Waliyuddin Direktur Utama PT. BPRS BMP, karena di bantah oleh Pihak
Tergugat, maka merupakan bukti permulaan Perincian Kewajiban Para Tergugat
kepada Penggugat ;----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa, bukti P.12 ini menurut Majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad yang
telah disetujui yaitu bukti P.5, pada Pasal 12 yaitu tabelpembayaran yang disepakati
oleh Nasbah dan Bank ;----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan dari Pihak Tergugat sepanjang
menyangkut keadaan overnacht yang menyebabkan Para Tergugat tidak membayar
angsuran kewajiban, perincian yang berbeda-beda yang dibuat oleh Penggugat
mengenai kewajiban Para Tergugat per 31 Agustus 2013, sikap Para tergugat yang
telah pro aktif menanggapi somasi Penggugat dan itikad baik para Tergugat untuk
membayar angsuran kewajiban kepada Penggugat, karena pihak Tergugat tidak
membuktikan di persidangan maka dalil-dalil bantahan tersebut dikesampingkan.
Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan pembuktian Tergugat akan
dipertimbangkan secara integral pada saat Majelis mengkonstituter fakta perkara a quo;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pihak Tergugat dan bukti-bukti
Penggugat, Majelis menyimpulkan fakta perkara sebagai berikut : -------------------------
1 Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah
menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah
Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus
delapan puluh juta rupiah)dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam
puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13
September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk Biaya Cetak Tabloid ( sesuai bukti P.5 dan pengakuan murni Pihak
Tergugat) ;--------------------
2 Bahwa tanah Hak Milik No. 00907 atas nama TERGUGAT I di Kabupaten
Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur
No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi
Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640, telah diletakkan Hak Tanggungan
dengan Pemegang Hak : PT. BPRS BMP ( tidak dibantah oleh Tergugat dan
seuai bukti P.6, P7 dan
P.8) ;------------------------------------------------------------------------------------------
---
3 Bahwa Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah
melayangkan dua kali Somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari 2013
dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun Para Tergugat tidak
memenuhi kewajibannya untuk membayar
angsuran ;-------------------------------------------------
4 Bahwa menurut perhitungan pihak Penggugat, akibat perbuatan Para Tergugat
tersebut, Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang
perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013
sebesar :--------------------------------------
Sewa Manfaat : Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah : Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan : Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan : Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum : Rp. 10.000.000,-
Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 257.393.450.-
Sedangkan Pihak Tergugat mohon keringanan ;-------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim
mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sebagai berikut :------------
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang
dimohonkan sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) oleh Penggugat telah diletakkan
Hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri, sehingga bantahan
pihak Tergugat dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan conservatoir
beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanyaMajelis
Halaman 19 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hakimtelah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA. Pbg., tanggal
19 Desember 2013, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan
sita jaminan;------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu : Menyatakan sah
secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September
2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI
WACHYONO, SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga, di pertimbangkan sebagai
berikut ; --------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan
dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih
untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu” dan pasal 22
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa “rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang
berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;”, dengan syarat-syarat
sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah ;---------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa, di samping itu ditentukan bahwa Pembiayaan multi jasa hanya dapat
dilakukan dengan akad ijarah atau akad kafalah, maka bank syariah yang menggunakan
akad ijarah harus mengikuti semua ketentuan akad ijarah, dan Bank syariah sebagai
kreditor berhak memperoleh imbalan yang besarnya harus telah disepakati di awal
transaksi dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk
prosentase.---------
Bahwa, selanjutnya Pengertian Ijarah menurutPasal 20 ayat (9) Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah : “sewa barang dalam jangka waktu tertentu
dengan pembayaran. Dalam pasal 295 KHES ditentukan bahwa rukun ijarah terdiri
dari :Pihak yang menyewa (musta’jir) ;Pihak yang menyewakan (Muajjir) ;Benda yang
disewakan (Ma’jur) ;danAkad.”, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam
pasal 301 sampai 304 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah ;--------------------------------
Bahwa, fakta hukum angka 1 diatas, sebagaimana tercantum dalam Akad
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat
Penggugat dengan Para Tergugat pasal 1 akadnya sebagai berikut :-------------------------
1 Akad Ijarah Multi jasa adalah akad sewa menyewa manfaat antara pemilik
ma’jur (obyek sewa) dengan musta’jir (penyewa/nasabah) untuk mendapat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
manfaat dan Pemilik mendapat imbalan atas obyek sewa manfaat yang
disewakan.----------------
2 Muajjir adalah BANK sebagai pemilik jasa ( in casu Penggugat ) ;
-------------------
3 Musta’jir adalah NASABAH sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat
dari BANK ( in casu Tergugat I dan Tergugat II) ;
--------------------------------------------
4 Ma’jur adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan.
------------------------------
5 Ajran atau ujrah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh
NASABAH (Tergugat I dan Tergugat II) kepada BANK (Penggugat).
------------------------------
Bahwa, sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.5) bahwa surat
perjanjian (akad) tersebut telah dibacakan oleh Sri Wahyono, SH, MH. M.Kn . Notaris
di Purbalingga kepada parapihak tersebut seketika telah ditanda tangani oleh para pihak
dan saksi-saksi; ------------------------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka AkadPembiayaan Ijarah
Multi Jasa Nomor:01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat Penggugatdengan Para
Tergugattelah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah dan
karenanya petitum gugatan pada angka 3 dapat dikabulkan ;----------------------------
Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan 5 dipertimbangkan sebagai
berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa sesuai dengan AkadPembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor:01 tertanggal
13Nopember 2011 yang dibuat Penggugatdengan Para Tergugat ( bukti P.5 )
disebutkan bahwa : -------------------------------------------------------------------------------
Pasal 1 angka 7 akad : Cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya
sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan
seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang
terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan
seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK. --------------------
Halaman 21 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 11 : dengan menyimpangi pasal 1 angka 2 akad ini, atas kelalaian dan
pelanggaran Para Tergugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih
pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga wajib memedomani dalil al-Qur’an
dan as-Sunnah yaitu : firman Allahdalamsurat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : ------
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman pernuhilah akad-akad itu”;---------
dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yangberbunyi :---------
P QR STU V WX Y Z[W\ []
Artinya; “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;
Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 11 akad tersebut, menurut
Majelis telah sesuai sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum EkonomiSyari’ah pasal
21 huruf (b) , 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b) : “akad dilakukan berdasarkan asas
amanah/menepati janji, setiap akadwajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang ditetapkan olehyang bersangkutan dan pada saat yang sama
terhindar dari cidera-janji”; pasal 44 : “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku
nash syari’ah bagimereka yangmengadakan akad”,Pasal 46 “suatu akad hanya
berlaku mengikat antara pihak-pihak yangmengadakanakad “;-----------------------------
Bahwa mengenai Wanprestasi,Majelis berpendapat dengan mengambil alih
ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau
kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta :
Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur
tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai
atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi
(kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:----------------------------------
a Tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukannya.-----------------------------
b Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana
diperjanjikan.----------
c Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi
terlambat.--------------------------------------
d Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak
dibolehkan.-----------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka bantahan bahwa Para
Tergugat tidak melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasisebab
Para Tergugat masih sanggup untuk melunasi hutang-hutang dalam jangka
waktuPerjanjian Pembiayaanyaitu13 September 2011 s/d 13 September 2016, adalah
tidak beralasan ;-------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 yaitu Para Tergugat telah
menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah melayangkan dua kali Somasi, yang
pertama pada tanggal 08 Februari 2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013,
namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka
para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji /
wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13
September 2011 yang merugikan Penggugat ;--------------------------------------------------
Bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut,
menurut perhitungan pihak Penggugatdirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan
Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang
perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar :-------------------------------------------
Sewa Manfaat : Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah : Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan : Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan : Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum : Rp. 10.000.000,-
Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 257.393.450.-
Sedangkan Pihak Tergugat mohon keringanan, maka Majelis perlu mempertimbangkan
sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa mengenai besarnya perincian kewajiban para Tergugat pertanggal 31
Agustus 2013 sebagaimana bukti P.12 , sebesar : ---------------------------------------------
Sewa Manfaat : Rp. 206.318.865.-------------------
Tunggakan Ujrah : Rp. 40.549.585.------------------,
maka menurut Majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad yang telah disetujui
yaitu bukti P.5 pada Pasal 12 :besarnya yang disepakati oleh Nasabah dan Bank
pertanggal 13 Agustus 2013 adalah : Pokok Rp.154.166.667, ditambah ujrah
Rp.111.000.000,- sehinggga berjumlah Rp. 265.166.667,- Oleh karena yang disepakati
oleh Nasabah dan Bank lebih besar dari pada perhitungan pihak Bank (Penggugat),
Halaman 23 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
maka menurut Majelis ditetapkan yang lebih meringankan Para Tergugat sebagaimana
perincian Penggugatdalam bukti P.12
tersebut ;------------------------------------------------------------
Bahwa besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan
(bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 375.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
untuk dana qardhul hasan tidak dibantah oleh Pihak Tergugat, sedangkan Biaya Kuasa
Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- Pihak Tergugat berkeberatan meskipun tercantum di
dalam akad tetapi tidak ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis berpendapat
berdasakan asas Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka
Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut dipikul kedua belah pihak
masing-masing seperdua yaitu Rp.5.000.000,---------------------------------------------------
Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar
oleh Para Tergugat kepada Penggugat perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013
sebesar :-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sewa Manfaat : Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah : Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan : Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan : Rp. 150.000.-
50 % Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.000.000,-
Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 252.393.450.-
Menimbang, bahwa berdasArkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka
petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah
melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi
Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa
kerugian materiil sebesar Rp 252.393.450.-(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus
sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ; ------------------------------------
Menimbang, selanjuntya petitum angka 5 juga dapat dikabulkan sebagian
dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar
Rp 252.393.450.-(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu
empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menolak gugatan selebihnya; ---------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah,
makaberdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan kepadaPara Tergugat;
----------------------------------------------------------------
Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i
yangberkaitan dengan perkara ini; --------------------------------------------------------------
MENGADILI
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
------------------------------------
2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi
Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara
Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI WACHYONO,
SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga ;------------
3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera
janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa
Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan
Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp
252.393.450.-(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan
puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
------------------------------------------------------------
4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil
sebesar Rp 252.393.450.-(dua ratus lima
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus
lima puluh rupiah) kepada Penggugatlangsung seketika setelah
putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
-----------------------------------------------
5 Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya ;-------------------------------------
6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar
Rp1.031.000,-(satu juta tiga puluh satu ribu
rupiah).---------------------------------------------------------------------
---------
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu,
tanggal 07 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H., oleh oleh Kami
Halaman 25 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
H. HASANUDDIN,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL
FALAH.MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan Siti Amanah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat .-----------------------------------------------------------
Ketua Majelis
TTD
H. HASANUDDIN,S.H.,MH.
Hakim Anggota I
TTD
Drs. SYAMSUL FALAH.MH.
Hakim Anggota IITTD
TITI HADIAH MILIHANI, SH.
Panitera PenggantiTTD
SITI AMANAH, SH. MH.
Perincian Biaya :
1.Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-3. Panggilan sidang Rp. 940.000,-4. Redaksi Rp. 5.000,-5. Meterai Rp. 6.000,- J u m l a h Rp1.031.000,-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
S A L I N A N P U T U S A N
Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Ekonomi Syari’ah antara :----------------------
1 MUCHAMMAD WACHYONO,SH. Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wartawan, Tempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001 RW.007,
Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, semula sebagai Tergugat I sekarang
Pembanding I ;--------------------
2 ISTRIYATI, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Selabaya
Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001 RW.007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten
Purbalingga, semula sebagai Tergugat II sekarang Pembanding
II ;---------------------------------------------------------
Berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2014, memberikan kuasa kepada
Budi Wiyono,SH., dan Hartomo,SH.MH., Keduanya Advokat pada Kantor
Advokat Budi Wiyono,SH. & Rekan yang berkantor di Jalan Kenanga
Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga,
semula Pembanding I dan II sekarang Para
Pembanding ;----------------------------------------------------
M E L A W A N
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA
PERWIRA, yang berkedudukan hukum di Jalan MT.Haryono No.267
Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. AMAN
WALIYUDIN,SE.,MSI, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT.
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, memberikan kuasa
Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smghalaman 1 dari 9 halaman
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepada H.SUGENG,SH.,MSI., adalah Advokat dari Kantor Advokat
H.SUGENG,SH.,MSI., & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan DI
Panjaitan No.111 Purbalingga, semula sebagai Penggugat sekarang
Terbanding ;---------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;------------------------------------------------------------------
Telah membaca dan mempelajari berkas pekara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;---------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini
seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Agustus
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah nomor 160/Pdt.G/2014/
PTA.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----------------------------------------------------------------
1 Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / para Pembanding dapat
diterima ;----------------------------------------------------------------------------------------
2 Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara, maka memerintahkan agar
Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalingga membuka
kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, untuk memenuhi apa
yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni agar supaya Pengadilan Agama
Purbalingga membuka sidang kembali dengan memanggil Pemohon / Terbanding dan
Termohon / Para Pembanding untuk melakukan pemeriksaan sebagai
berikut :--------------------------------------------------------------------
1 Penjelasan mengenai Ma’jur atau obyek ijarah wujudnya itu apa dan dalam
penguasaan
siapa ;---------------------------------------------------------------------------
2 Penjelasan pada aqad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September
2011 bukti P5. Pada halaman ke empat Terdapat bunyi 1. Bahwa Nasabah
dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan
permohonan kepada Bank untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan Ijarah
Multi Jasa yang pendapatan / keuntungan akan dibagi secara bagi hasil
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(Syirkah) yang seimbang (proposional) antara Bank dan Nasabah sesuai
dengan besarnya pembiayaan dari Bank dan Modal dari Nasabah, perlu
adanya penjelasan tentang bunyi kalimat tersebut keuntungan secara bagi
hasil itu maksud dan bentuknya
bagaimana ;------------------------------------------
3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk keperluan
tersebut berkas perkara ini beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Agama Purbalingga, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah
pemeriksaan tambahan selesai, Berita Acara Pemeriksaan tambahan dikirimkan
kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;--------------
4 Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;--------
Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Semarang tersebut, Pengadilan Agama Purbalingga telah memeriksa kembali perkara ini
sebagaimana ternyata pada Berita Acara Persidangan tambahan Nomor 1721/Pdt.2013/
PA.Pbg. sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar
nomor W11-A 23/2301/HK.03.5/X/2014, tanggal 23 Oktober
2014 ;---------------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan
diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/
PTA.Smg. tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435
Hijriyah, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam
putusan perkara a quo ;---------------------------------
Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan
putusan resmi Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 07
Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, memori banding dan
kontra memori banding, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan berita acara
persidangan pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini,
maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai
berikut ;-----------------------------------------------------
Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smghalaman 3 dari 9 halaman
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding mohon agar Pengadilan
Tinggi Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 1721/
Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1345
Hijriyah dengan dalil, bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah dalam pertimbangan
hukumnya diantaranya :--------------------------------------
• Tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis (P.12) adalah bukti tulis tentang
debitur orang / pihak lain, yaitu bernama Mulia Lastro Wibowo, padahal tidak ada
kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh Penggugat selaku kreditur
adalah Tergugat yang bernama Wahyono,SH., dan bukti tulis tersebut (P.12)
kemudian diterima sebagai alat bukti yang
sah ;-----------------------------------------------
• Tentang bukti saksi, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi, namun dalam
putusannya mempertimbangkan bukti saksi-
saksi ;-------------------------------------------
• Bahwa Penggugat / Terbanding selaku Kreditur menganggap para Tergugat / para
Pembanding telah melakukan wanprestasi, padahal dalam bukti P.5 bahwa nasabah
dapat dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah
lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13
September 2016 ;------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan para Tergugat / para Pembanding tersebut
Majelis Hakim Pengadilan Banding memberikan pertimbangan sebagai
berikut :-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa bukti tulis (P.12) sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama pada putusan nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 7 Mei 2014
tertulis Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur atas nama Mulia Lastro Wibowo tanggal 31
Agustus 2013, perlu diluruskan yaitu ternyata bukti tulis berupa (P.12) adalah perincian
kewajiban debitur atas nama Muchamad Wachyono per Agustus 2013, bukan atas nama Mulia
Lastro Wibowo ;-----------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi ternyata pada Pengadilan Tingkat
Pertama tidak memeriksa saksi-saksi, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama
yang mempertimbangkan tentang saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan
selanjutnya ;--------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa mempertimbangkan keberatan para Tergugat / para Pembanding
tersebut, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti tulis yang
menjadi pokok dari persoalan ialah Akad Pembiayaan Multi Jasa nomor 01 tanggal 13
Nopember 2011 yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat / Terbanding dan para
Tergugat / para Pembanding, hal ini menjadi sah apabila memenuhi rukun ijarah sebagaimana
disebut dalam pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yaitu harus
ada :---------------------------------------------------------
a Musta’jir / pihak penyewa, b.Mu’ajir / pihak yang menyewakan, c. Ma’jur / benda
yang diijarahkan, dan
d.Akad ;-------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti
tentang Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September 2011 Nomor 01 yang dibuat
dihadapan Notaris SRI WAHYONO,SH,MH,MKn. didalam akad dimaksud tertulis yang
menjadi Musta’jir / pihak penyewa adalah para Tergugat / para Pembanding, Mu’ajir / pihak
yang menyewakan adalah Bank sebagai Penggugat / Terbanding, dan Ma’jur / benda yang
diijarahkan adalah suatu benda yang diambil manfaatnya, sedangkan akadnya adalah Akad
Pembiayaan Nomor 1 tanggal 13 September 2011, oleh karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi
Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 telah disepakati oleh para pihak dan telah
memenuhi syarat rukun ijarah maka Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13
September 2011 harus dinyatakan sah secara hukum ;-----------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal
13 September 2011 sah, maka segala sesuatu yang yang telah disepakati dalam Akad tersebut
mengikat kepada yang menandatangani Akad tersebut, yaitu Penggugat / Terbanding dan para
Tergugat / para Pembanding dalam jangka waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam
akad tersebut yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan berakhir tanggal 13
September 2016 ;-------------------
Menimbang, bahwa didalam akad pembiayaan tersebut pada pasal 1 angka 9 bukan
pasal 1 angka 7 sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di Akad
disebutkan tentang definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan sebagian atau
seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian
pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum
berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah
kewajiban NASABAH kepada BANK ;
Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smghalaman 5 dari 9 halaman
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 1 angka 9, dengan menyimpangi pasal 2
angka 2 Akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran para Tergugat / para Pembanding, maka
Penggugat / Terbanding berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah
modal yang masih menjadi tanggungan para Tergugat / para
Pembanding ;--------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan definisi pada Akad tersebut, telah terdapat fakta
hukum para Tergugat / para Pembanding telah tidak membayar atau menunggak, dan
Penggugat / Terbanding telah memberikan somasi, akan tetapi pihak para Tergugat / para
Pembanding tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang
menyatakan para Tergugat / para Pembanding telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar
janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13
September 2011, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Semarang ;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena
para Tergugat / para Pembanding dinyatakan ingkar janji, maka para Tergugat / para
Pembanding dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.252.393.450,- (dua ratus
lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada
Penggugat / Terbanding langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,
dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan
Putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
berpendapat meskipun para Tergugat / para Pembanding telah dinyatakan ingkar janji akan
tetapi oleh karena di dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13
September 2011 terdapat item yang berbunyi adapun pembayaran yang disepakati oleh
Nasabah dan bank sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang harus dibayar oleh Nasabah
kepada Bank yang berlaku sejak tanggal angsuran pertama 13-10-2011 sampai dengan tanggal
13-09-2016, oleh karena itu tidak adil apabila para Tergugat / para Pembanding dijatuhi
hukuman untuk membayar sekaligus sebesar Rp.252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta
tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh
rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Tergugat
/ para Pembanding dikatakan wanprestasi manakala tidak melakukan prestasi / perbuatan yang
telah disepakati dalam Akad (perjanjian), dalam hal ini para Tergugat / para Pembanding telah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
lalai dalam memenuhi bunyi Akad dalam pasal 2 angka 3, yang berbunyi “Pembayaran sewa
manfaat secara angsuran sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu
enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, paling lambat tanggal 13 (tiga belas) setiap
bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan Nasabah sesuai
dengan jadwal angsuran ;-------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu
ditetapkan para Tergugat / para Pembanding melakukan cedera janji / ingkar janji /
wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi
Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran
sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh
enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah) setiap bulan selama jangka waktu enam puluh
bulan ;----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
berpendpat amatlah adil dan bermanfaat apabila para Tergugat / para Pembanding dihukum
untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana
tertuang dalam Akad, yakni pembayaran sewa manfaat sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta
seratus enam puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan
Pembayaran ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ;----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan
Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 M.
bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H. atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan
didalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah
tepat dan benar tidak perlu diulang kembali sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama
menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan
Pengadilan Agama Purbalingga harus dikuatkan dengan memperbaiki sebagaimana tersebut
dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama
ini ;-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keberatan-
keberatan yang diajukan oleh para Tergugat / Para Pembanding tidaklah perlu
dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smghalaman 7 dari 9 halaman
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1955, yang menyatakan : “ Bahwa Hakim Banding
tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan
juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat
Pertama“;---------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat banding harus
dibebankan kepada para Tergugat / para Pembanding ;----------
Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun
2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara
ini ;--------------------------------------------------------------------
MENGADILI
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor :
1721/Pdt.G/2014/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07
Rajab 1435 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut :-
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-------------------------------------
2 Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01
tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat
dihadapan SRI WACHYONO,SH.,MH.,MKn. Notaris di Purbalingga ;-
3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi
dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi
Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi
“Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667;- (empat juta
seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam
Akad ;----------------------------
4 Menghukum para Tergugat untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran
selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Akad yakni :--
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp.4.166.667;- (empat juta seratus enam puluh
enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) ;-----------------------------
• Pembayaran ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan tanggal
13 September 2016 ;---------------------------------------------------------------
5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----------------------------------
6 Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;-------
• Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;----------------
Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs.H.SAIFUL FADHLANIE
GHANY,MH. selaku Ketua Majelis, Drs.H.ANSHORRUDIN,S.H.MA., dan
H.MUNARDI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Juni 2014 Nomor 160/Pdt.G/2014/
PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUHAMMAD
SALAFUDDIN,S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak
Pembanding dan Terbanding ;-------------------------------------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
ttd. ttd.
1. Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA. Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.
ttd.
2 H.MUNARDI,SH.,MH.
PANITERA PENGGANTI
ttd.
MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.
Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smghalaman 9 dari 9 halaman
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Perincian biaya perkara :
1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,
H. TRI HARYONO, SH.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN
Nomor 569 K/Ag/2015
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara antara:
1 MUCHAMMAD WACHYONO, S.H;
2 ISTRIYATI, keduanya bertempat tinggal Selabaya Indah Blok 1,
Desa Selabaya RT. 001 RW. 007, Kecamatan Kalimanah,
Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
Budi Wiyono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan
Kenanga Nomor 4, Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari,
Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
18 Januari 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para
Tergugat/Para Pembanding;
melawan
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA
MITRA PERWIRA, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 267,
Purbalingga, diwakili oleh H. Aman Waliyudin, S.E., M.Si., selaku
Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana
Mitra Perwira, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sugeng, S.H.,
M.Si., Advokat, berkantor di Jalan DI. Panjaitan, Nomor 111,
Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September
2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi
dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Akad Pembiayaan Ijarah (Ekonomi
Syariah) terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Agama Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut:
Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13
September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai istrinya,
telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus
delapan puluh juta rupiah);
2 Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan
yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September
2016;
3 Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk biaya
cetak Tabloid;
4 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran,
kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga
Somasi;
5 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para
Tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat
menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
6 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat
berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal
yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat (Akad Pasal 11);
7 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah
dianggap melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi yang sangat
merugikan Penggugat;
8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat
merasa dirugikan secara materil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah
Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya pertanggal
31 Agustus 2013 sebagai berikut:
Sewa Manfaat : Rp 206.318.865,00
Tunggakan Ujrah : Rp 40.549.585,00
Denda Keterlambatan : Rp 375.000,00
Biaya Kunjungan : Rp 150.000,00
Biaya Kuasa Hukum : Rp 10.000.000,00
Total kewajiban Para Tergugat : Rp 257.393.450,00
9 Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa
hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi
tersebut Tergugat tidak pernah menanggapinya;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
10 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakan Sita Jaminan (conservatoir
beslaag) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap
milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 02754/2011, yaitu
sebagai berikut:
• Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas
53 m2, terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten
Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur
Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi
Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan
Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono
bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:
• Sebelah Utara : M. Wachyono;
• Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda;
• Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya;
• Sebelah Barat : Jalan Durian;
Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, peringatan/somasi
maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para
Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-
kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan
gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama
Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan
Agama Purbalingga agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primer:
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas
barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama
Purbalingga yaitu berupa:
• Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas
53 m2, terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten
Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur
Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi
Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan
Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono
bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:
Sebelah Utara : M. Wachyono;
Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda;
Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya;
Sebelah Barat : Jalan Durian;
3 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor
01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para
Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di
Purbalingga;
4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar
janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01
tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa
kerugian materil sebesar Rp257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta
tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar
Rp257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan
puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung
seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah
menjatuhkan Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 7 Mei 2014 M.
bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi
Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara
Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H.,
M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera
janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan
Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar
Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus
sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil
sebesar Rp252.393.450,00 (dua ratus lima
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima
puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah
putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar
Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat
Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi
Agama Semarang dengan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/ PTA.Smg tanggal 25
November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:
• Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/
PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. dengan
memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut:
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2 Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaan Ijarah Multi Jasa Nomor
01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para
Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H.,M.Kn., Notaris di
Purbalingga;
3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/
wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada
Pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran
sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam
ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad;
4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran
selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad yakni:
Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam
puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh);
• Pembayaran ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan
tanggal 13 September 2016;
5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
• Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para
Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh
Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19
Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1721/
Pdt.G/2013/PA.Pbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga,
permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut pada tanggal 2
Februari 2015;
Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Februari
2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding,
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Purbalingga pada tanggal 20 Februari 2015;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan
kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
ALASAN-ALASAN KASASI
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
1 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama
Purbalingga), dalam mengadili perkara a quo, telah salah dalam menerapkan hukum,
atau mengadili perkara dengan tidak berdasar hukum;
2 Bahwa kesalahan penerapan hukum ini terletak pada judex facti ternyata tidak
secara saksama, menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan, yaitu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bukti Tulis P-5, berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13
September 2011, dimana pada akad tersebut, telah disebutkan dengan jelas, bahwa
uang pinjaman akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, dan faktanya usaha
percetakan tersebut menjadi berhenti, disebabkan Direktur Percetakan yang bernama
Suyitno telah melarikan diri, sebagaimana Surat Laporan Pengaduan ke Polres
Purbalingga, tanggal 21 Oktober 2013. Seharusnya judex facti mempertimbangkan
hal tersebut, karena dalam sisterm perbankan syariah, menganut sistem bagi untung
dan rugi (profit and loss sharing). Tetapi pada kenyataannya kerugian ini hanya
ditanggung oleh nasabah (Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat);
3 Bahwa kesalahan penerapan hukum ini, terletak pula pada judex facti ternyata tidak
secara saksama, menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan, yaitu
Bukti Tulis P-5, berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13
September 2011, dimana pada akad tersebut Para Pemohon Kasasi/Para
Pembanding/Para Tergugat telah memberikan jaminan uang sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diblokir oleh pihak Termohon
Kasasi/Terbanding/Penggugat. Seharusnya keseluruhan tanggungan Para Tergugat,
atas angsuran yang menunggak dan angsuran selanjutnya sampai dengan tanggal 13
September 2016 dikurangi dengan jumlah uang Cash Collateral sebesar
Rp25.000.000,00 tersebut. Dengan hal tersebut dipertimbangkan, maka status dan
tujuan dicantumkannya cash collateral (yang diblokir) akan menjadi jelas, karena
tidak mungkin Para Pemohon Kasasi dapat mengambil uang tersebut;
4 Bahwa judex facti telah keliru menerapkan ”Hukum Pembuktikan”, oleh karena
Bukti P-12 berupa Bukti Perincian Kewajiban Debitur atas nama orang lain (bukan
Para Pemohon Kasasi) dan nama Debitur tersebut adalah Mulia Lastro Wibowo.
Seharusnya bukti tulis tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak dijadikan sebagai
pedoman untuk menentukan jumlah angsuran Para Pemohon Kasasi. Oleh karenanya
Para Pemohon Kasasi mohon agar putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;
5 Bahwa judex facti (Pengadilan Agama Purbalingga) telah keliru menerapkan
”Hukum Pembuktikan”, khususnya tentang bukti saksi. Pada kenyataannya,
Termohon Kasasi, pada persidangan Pengadilan Agama Purbalingga, tidak
mengajukan bukti saksi, namun kenyataanya pada putusan halaman 14 telah
mempertimbangkan tentang saksi-saksi, sehingga apakah saksi-saksi yang turun dari
langit?;
PERTIMBANGAN HUKUM
Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5
Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, setelah Mahkamah Agung
meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi yang masing-masing
diterima Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 2 Februari 2015 dan tanggal 20
Februari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga dan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata Pengadilan Tinggi Agama Semarang
telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
• Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang antara lain
dinyatakan untuk wanprestasi harus ditunggu sampai berakhirnya perjanjian
pada bulan September 2016, akan tetapi dalam pertimbangan yang lain
menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga
yang menyatakan Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji/cidera janji, begitu pula
dalam amar putusannya pada angka 3 (tiga), Pengadilan Tinggi Agama
Semarang menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/
wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan
Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada Pasal 2 angka 3
yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar
Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam
puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap
bulan sebagaimana tertuang dalam akad;
• Bahwa seharusnya bila Para Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka
Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian akibat dari ingkar janji/
wanprestasi tersebut secara tunai, sebab bila tidak dan/atau seperti dalam
pertimbangan dan amar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menghukum
Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya
setiap bulan, maka bisa terjadi ingkar janji/wanprestasi lagi, dengan demikian
putusan pengadilan menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, karena amar
yang demikian tidak dapat dieksekusi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari
Para Pemohon Kasasi MUCHAMMAD WACHYONO, S.H., dan ISTRIYATI, serta
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang
memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/
PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H.
selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih
pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang sudah tepat dan benar sebagai
pertimbangan sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah
ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MUCHAMMAD
WACHYONO, S.H., dan ISTRIYATI tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/
Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436
H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/
2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H;
MENGADILI SENDIRI:
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah
Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang
dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan
Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan
cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan
Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011
yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil
sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta
tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh
rupiah);
Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian
materil sejumlah Rp252.393.450,00
(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh
tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat
secara langsung dan seketika setelah putusan mempunyai
kekuatan hukum tetap;
5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak.
Hakim-Hakim Anggota: K e t u a,
ttd ttd
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
ttd
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Biaya Kasasi: Panitera Pengganti,
1 Meterai ………... Rp 6.000,00 ttd ttd
2 Redaksi ……...... Rp 5.000,00 Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
3
Administrasi ...... Rp489.000,00 Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Jumlah ……….... Rp500.000,00
Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
an. PaniteraPanitera Muda Perdata Agama
Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H. NIP. 19590414 198803 1 005
Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11