oleh : dr s. s hofwan thohar i,...
TRANSCRIPT
KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2014-2019
2
Review RPJMD TAHUN 2014 – 2019
VISI :
Probolinggo Kota Jasa Berwawasan
Lingkungan Yang Maju, Sejahtera Dan
Berkeadilan
MISI 3 :
Meningkatkan Kinerja Kota Pemerintah
Probolinggo Didukung Akuntabilitas,
Profesionalisme Dan Perluasan Partisipasi
Publik
TUJUAN :
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
berkualitas
Indikator tujuan :
Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN
Terciptanya sistem Akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Indikator sasaran
Indikator ke-3 : Nilai SAKIP
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota Probolinggo
2. Meningkatnya akuntabilitas
Keuangan Pemerintah Kota sesuai
dengan SPI dan Peraturan
Perundang-undangan
RENSTRA INSPEKTORAT KOTA
PROBOLINGGO
3
1. Persentase OPD yang
melaksanakan pengelolaan
keuangan sesuai SPI dan
peraturan perundangan-
undangan
2. Persentase TLHP BPK yang
selesai ditindaklanjuti
3. Persentase Penurunan
Jumlah Temuan Berulang
4. Persentase OPD yang tidak
mempunyai temuan terkait
kerugian daerah
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
I K U
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Kota Probolinggo
Prosentase OPD yang
memperoleh Nilai SAKIP
minimal B
Indikator TUJUAN OPINI BPK Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kota
Probolinggo
Meningkatnya akuntabilitas
Keuangan Pemerintah Kota
sesuai dengan SPI dan
Peraturan Perundang-
undangan
Persentase OPD yang
memperoleh nilai SAKIP
minimal B
RENSTRA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO 2014-2019
4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN /
FORMULASI PENGHITUNGAN
SUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
1. Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota
Probolinggo
Persentase OPD yang
memperoleh nilai SAKIP
minimal B
Jumlah OPD yang Memperoleh nilai minimal B
Jumlah seluruh OPD
Dokumen laporan
hasil evaluasi
Seluruh Inspektur
Pembantu
2. Meningkatnya
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah kota
sesuai SPI dan
peraturan
perundang-
undangan
Persentase OPD yang
melaksanakan pengelolaan
keuangan sesuai SPI dan
peraturan perundangan-
undangan
Jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai SPI dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah OPD
Dokumen laporan
hasil pemeriksaan
Seluruh Inspektur
Pembantu
Persentase TLHP BPK yang
selesai ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi BPK
Dokumen TLHP
BPK
Seluruh Inspektur
Pembantu
Persentase Penurunan
Jumlah Temuan Berulang
Jumlah temuan berulang tahun berjalan
Jumlah temuan berulang tahun dasar
Laporan
Rekapitulasi
Pemantauan Hasil
Temuan
Pengawaan
Seluruh Inspektur
Pembantu
Persentase OPD yang tidak
mempunyai temuan terkait
kerugian daerah
Jumlah OPD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah
( Pengawas Internal dan Eksternal )
Jumlah OPD ayng diperiksa APIP internal dan eksternal
LHP BPK, BPKP
dan Inspektorat
Seluruh Inspektur
Pembantu
X100%
X100%
X100%
X100%
Tugas : Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
Fungsi : Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan internal terhadap kinerja
dan keuangan
X100%
5
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJMD
No TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN TARGET OUTPUT ANGGARAN
1 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang berkualitas
Indikator :
Indeks Reformasi
Birokrasi
Terciptanya sistem
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan yang
baik
Indikator :
1.Nilai SAKIP
Meningkatkan
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kota
Probolinggo
1. Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota
Probolinggo
Program Good Governance
Pemerintah Kota Keg Evaluasi Lakip dan Reviu Lakip
39 OPD 29.700.000
Indikator :
1. Persentase OPD
yang memperoleh
nilai SAKIP minimal B
Indikator :
Persentase OPD yang
memperoleh nilai Sakip
minimal B
Indikator :
1. Persentase OPD yang
memperleh nilai SAKIP minimal
B
Indikator
Jumlah OPD yang dievaluasi SAKIPnya
2. Opini BPK terhadap
laporan keuangan
daerah
2. Opini BPK Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP)
2. Meningkatnya
Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Kota sesuai
dengan SPI dan Peraturan
Perundang-undangan
2. Persentase OPD yang
mencapai maturitas spip level 3
Keg Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan
Pemda 100 % 81.709.100
Indikator
Persentase Kasus yang ditindaklanjuti
Keg Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi
(Komonev)
12 OPD 17.172.000
Indikator : Indikator
Jumlah OPD yang melaksanakan RAD-PK
1.Persentase OPD yang
melaksanakan pengelolaan
keuangan sesuai dengan
SPI dan peraturan
perundang-undangan
Keg Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2 dok 49.110.000
Indikator
Dokumen Hasil Review RKA
Keg Monitoring atau Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
1 OPD 31.050.000
Indikator
Jumlah OPD yang melaksanakan zona integritas
melalui reformasi birokrasi
Keg Operasional Saber Pungli Kota Probolinggo
200 ASN 459.330.500
Indikator :
Jumlah ASN yang memahami pencegahan pungli
3. Persentase laporan keuangan
opd sesuai dengan SAP
Keg Reviu Laporan Keuangan Daerah (LKD) 1 dok 224.500.000
Indikator
Dokumen Review LKD
2.Persentase Penurunan
Jumlah Temuan Berulang
4.Persentase Penurunan Jumlah
Temuan Berulang Keg Ekspos Pengawasan
21 OPD 55.484.300
Indikator
Exspos Hasil Pengawasan Reguler
3.Persentase OPD yang
tidak mempunyai temuan
terkait kerugian daerah
5. Persentase OPD yang tidak
mempunyai temuan terkait
kerugian daerah dari hasil
pemeriksaan APIP external
Keg Monitoring Implemntasi SPIP
25 OPD 61.920.000
Indikator
Jumlah OPD yang melaksanakan maturitas SPIP
dengan baik
6. Persentase OPD yang tidak
mempunyai temuan terkait
kerugian daerah dari hasil
pemeriksaan apip internal
Keg Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
berkala 39 OPD 674.143.400
Indikator
Jumlah OPD yang diaudit
4.Persentase TLHP BPK
yang selesai ditindaklanjuti 7. Persentase TLHP BPK yang
selesai ditindaklanjuti
Keg Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
39 OPD 26.454.000
Indikator
Jumlah TLHP yg selesai ditindaklanjuti
6
Meningkatkan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Probolinggo
Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
pengawasan dan pembinaan internal terhadap
kinerja dan keuangan
tujuan
fungsi
Level 0 Perumusan rencana kerja dibidang
pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintah daerah
Perumusan kebijakan teknis dibidang
pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintah daerah
Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan
pembinaan tugas dibidang pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah
daerah
Pelaksanaan pengawasan dan
pembinaan internal perangkat daerah
terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantuan dan
kegiatan pengawasan lainnya
Pelaksanaan pengendalian, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan dibidang pengawasan
Peningkatan kualitas pelayanan
administrasi kantor dan sarana
prasarana aparatur
Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian, dan penilian tugas
pengawasan
Pengurusan administrasi kepegawaian inspektorat
Pengkoordinasian, Penghimpunan, Pengelolaan dan Pendokumentasian laporan Kepegawaian inspektorat
Perencanaan dan Pelaporan keuangan tepat waktu
Mengevaluasi dokumen pengawasan, pengaduan, tindak lanjut dan pelayanan yang selesai tepat waktu serta sesuai pedoman
Penyusunan SAKIP dan Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah
Mengusulkan dan mengkoordinasikan pegawai
Inspektorat yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
dibidang pengawasan
Level 1
PETA PROSES BISNIS
Fungsi Irban/Eselon III Fungsi Sekretaris
Persentase OPD yang
memperoleh nilai
SAKIP minimal B
PROGAM GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH KOTA
IKI
IRBANWIL
1,2,3
Evaluasi LAKIP dan
Review LAKIP
IKU
PROGRAM
Kegiatan
Persentase TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
Monitoring
Implentasi SPIP
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan SPI dan peraturan perundang-undangan
Persentase OPD yang
memperoleh nilai
SAKIP minimal B
Persentase OPD
yang tidak
mempunyai
temuan
terkait Kerugian
Daerah dari
hasil pemeriksaan
APIP Internal
Persentas penurunan
jumlah temuan
berulang
Persentase
OPD yang
mencapai
Maturitas
SPIP level 3
Persentase
laporan
keuangan
OPD sesuai
SAP
Persentase TLHP
BPK yang selesai
ditindaklanjuti
Review LKD Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
berkala
Ekspos Pengawasan
Persentase OPD yang
tidak mempunyai temuan
terkait kerugian daerah
Persentase Penurunan
|Jumlah Temuan
Berulang
Persentase OPD
yang tidak
mempunyai
temuan terkait
Kerugian
Daerah dari hasil
pemeriksaan APIP
Eksternal
1. Penanganan Kasus
Pengaduan dilingkungan
Pemda
2. Kormonev
3. Reviu RKA
4. Monitoring atau evaluasi
pelaksanaan RB
5. Operasional SABER
PUNGLI
Meningkatkan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Probolinggo
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota Probolinggo
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota sesuai
dengan SPI dan Peraturan Perundang-undangan
TUJUAN
SASARAN
CASCADING KINERJA INSPEKTORAT
MATRIK RENSTRA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2015 -2019
8
NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KONDISI
AWAL 2015 2016 2017 2018 2019
1
Meningkatkan
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kota Probolinggo
Prosentase OPD yang
memperoleh Nilai
SAKIP minimal B
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota
Probolinggo
Persentase OPD yang
memperoleh nilai SAKIP
minimal B
20% 25% 45% 75% 80% 98%
2
OPINI BPK Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP)
Meningkatnya
Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Kota
sesuai SPI dan
peraturan perundang-
undangan
Persentase OPD yang
melaksanakan
pengelolaan keuangan
sesuai SPI dan peraturan
perundang-undangan
45% 80% 85% 90% 95% 98%
3
Persentase Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan (TLHP)
BPK yang selesai
ditindaklanjuti
94,32% 94% 95% 96% 98% 99%
4
Persentase Penurunan
Jumlah Temuan Berulang. 70% 65% 60% 50% 40% 35%
5
Persentase OPD yang
tidak mempunyai temuan
terkait kerugian daerah
30% 60% 65% 75% 80% 85%
9
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
1 2 3 4 5 7 8 9
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota
Probolinggo
Presentase OPD yang
memperoleh niai
SAKIP minimal B
80% Good
Governance
Pemerintah
Kota
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai SAKIP
minimal B
Evaluasi LAKIP dan
Review LAKIP
Jumlah SKPD yang dievaluasi
SAKIPnya
39 SKPD
Meningkatnya
akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Kota sesuai
dengan SPI dan
Peraturan Perundang-
undangan
Persentase OPD yang
melaksanakan
pengelolaan
keuangan sesuai
dengan SPI dan
peraturan
perundang-undangan
95%
Persentase SKPD yang
mencapai Maturitas SPIP
level 3
Penanganan Kasus
Pengaduan dilingkungan
Pemda
Jumlah Kasus yang
ditindaklanjuti
30 kasus
Kormonev Jumlah SKPD yang melaksanakan
RAD-PK
12 skpd
Reviu RKA Dokumen Hasil Review RKA 2 dok
Monitoring atau evaluasi
pelaksanaan RB
Jumlah SKPD yang melaksanakan
zona integritas dan melayani
wilayah yang bebas koropsi
1 skpd
Operasional SABER
PUNGLI
Jumlah ASN yang memahami
pencegahan pungli
200 ASN
Persentase Laporan
Keuangan OPD sesuai
dengan SAP
Review LKD Dokumen Review LKD 1 dok
Persentase TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjut
98% Persentase TLHP BPK yang
selesai ditindak lanjuti
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Jumlah Temuan SKPD yang
selesai ditindaklanjuti
39 SKPD
Persentase OPD yang
tidak mempunyai
temuan terkait
kerugian daerah
80% Persentase SKPD yang
tidak mempunyai temuan
terkait Kerugian Daerah
dari hasil pemeriksaan Apip
Internal
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala
Jumlah SKPD yang diaudit 39 SKPD
Persentase SKPD yang
tidak mempunyai temuan
terkait Kerugian Daerah
dari hasil pemeriksaan
Ekternal
Monitoring Implentasi
SPIP
Jumlah SKPD yang melaksanakan
maturitas SPIP dengan baik
25 SKPD
Persentase
Penurunan Jumlah
Temuan Berulang
40% Persentase Penurunan
Jumlah Temuan Berulang
Ekspos Pengawasan Exspos Hasil Pengawasan 21 OPD
RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2018
Kesesuaian
renja dengan
RKA dan
DPA
10
RENCANA AKSI 2018
NO SASARAN
STRATEGIS OPD
INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS
TARGET
TAHUNA
N
PENTAHAPAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
TARGET
TAHUNA
N
PENTAHAPAN
KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN
Rp TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4 TWI TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 31
1. Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kota
Probolinggo
Persentase SKPD
yang memperoleh
nilai SAKIP B ke
atas
80% 100%
Program Good
Governance
Pemerintah Kota
Persentase SKPD
yang memperoleh
nilai SAKIP B ke
atas
80%
100%
Evaluasi LAKIP dan
Reviu LAKIP
Jumlah SKPD
yang di Evaluasi
SAKIPnya
39 SKPD Evaluasi
SAKIP SKPD
29.700.000
2.
Meningkatnya
akuntabilitas
Keuangan
Pemerintah
Kota sesuai
dengan SPI dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase SKPD
yang
melaksanakan
pengelolaan
keuangan sesuai
dengan SPI dan
peraturan
perundang-
undangan
95%
25% 25% 25% 25%
Program Good
Governance
Pemerintah Kota
Persentase SKPD
yang mencapai
maturitas spip
level 3
95%
25% 25% 25% 25% Penanganan kasus
pengaduan
dilingkungan pemda
Jumlah Kasus
yang
ditindaklanjuti
30 Kasus Penanganan
kasus
pengaduan
Penanganan
kasus
pengaduan
Penanganan
kasus
pengaduan
Penanganan
kasus
pengaduan
81.709.100
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi
(KORMONEV)
Jumlah SKPD yg
melaksanakan
RAD PPK
13 SKPD Mengkoordinas
ikan,
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
RAD PPK pada
12 SKPD
Mengkoordin
asikan,
monitoring
dan evaluasi
pelaksanaan
RAD PPK
pada 12
SKPD
Mengkoordina
sikan,
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
RAD PPK pada
12 SKPD
Mengkoordina
sikan,
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
RAD PPK pada
12 SKPD
17.172.000
50% 50% 50% 50% Review RKA Dokumen Hasil
Reviu RKA
1 Dokumen Reviu RKA P-
APBD
Reviu RKA
APBD
49.110.000
50% 50% Monitoring atau
Evaluasi
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
JUmlah SKPD
yang
melaksanakan
Zona Integritas
dan Melayani
Wilayah Bebas
Korupsi
1 SKPD Rapat
Koordinasi,Pe
mbinaan dan
Penilaian Pilot
Projek
31.050.000
20% 40% 20% 20% 20% 40% 20% 20%
Operasional Saber
Pungli Kota
Probolinggo
Jumlah
sosialisasi
pencegahan
saber pungli
5 kali ssialisasi Ssialisasi
Pencegahan
pungli
Ssialisasi
Pencegahan
pungli
Ssialisasi
Pencegahan
pungli
Ssialisasi
Pencegahan
pungli
459.330.500
100%
Program Good
Governance
Pemerintah Kota
Persentase laporan
keuangan opd
sesuai dengan SAP
100% Reviu LKD Dokumen Reviu 39 SKPD Pendampingan
penyusunan LK
di tingkat SKPD
dan PPKD
224.500.000
Persentase
Penurunan Jumlah
Temuan Berulang
40%
30% 70% Program Good
Governance
Pemerintah Kota
Persentase
Penurunan Jumlah
Temuan Berulang
40%
30% 70% Ekspos
pengawasan
Exspos Hasil
Pengawasan
3 kali
sosialisasi
Ekspos
pengawasan
Ekspos
pengawasan
55.484.300
Persentase SKPD
yang tidak
mempunyai
temuan terkait
kerugian daerah
80%
50% 50%
Program Good
Governance
Pemerintah Kota
Persentase OPD
yang tidak
mempunyai
temuan terkait
kerugian daerah
dari hasil
pemeriksaan
external
80%
50% 50%
Monitoring
implementasi SPIP
Jumlah SKPD
yang
melaksanakan
implementasi
SPIP dengan
baik (mencapai
level 3 maturitas
SPIP)
39 SKPD
Evaluasi
Maturitas SPIP
Tindak Lanjut
Evaluasi
Maturitas SPIP
61.920.000
25% 25% 25% 25% Persentase OPD
yang tidak
mempunyai
temuan terkait
kerugian daerah
dari hasil
pemeriksaan apip
internal
25% 25% 25% 25% Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
berkala
Jumlah SKPD
yang diaudit
39 SKPD Melaksanakan
pemeriksaan
cash
opname,BOS
dan Hibah
Bansos
Pemeriksaan
Belanja
Modal Non
Infrastruktur
dan Reguler
Pemeriksaan
belanja hibah
dan bansos
Pemeriksaan
reguler SKPD
674.143.400
Persentase TLHP
BPK yang selesai
ditindaklanjuti
98% 50% 50%
Program Good
Governance
Pemerintah Kota
Persentase TLHP
BPK yang selesai
ditindaklanjuti
98% 50% 50%
Tindak Lanjut Hasil
Temuan
Pengawasan
Jumlah Temuan
SKPD yang
selesai
ditindaklanjuti
39 SKPD Pemantauan
TLHP BPK
Pemantauan
TLHP BPK 26.454.000
PENTAHAPAN KEGIATAN BISA DILAKUKAN UNTUK TRIWULANAN
15
No Indikator Kinerja Satuan Target 2017 Realisasi
2017
Capaian
2017 (%) Kategori
1
Persentase OPD yang memperoleh nilai
SAKIP minimal B
(%)
75
76,92
102,56
Baik
SASARAN 1 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo
UPAYA PENCAPAIAN :
1. Meningkatkan pemahaman SAKIP baik OPD maupun Evaluator melalui Bimtek
2. Monitoring dan Evaluasi secara intensif atas Implementasi SAKIP pada masing-masing OPD
KENDALA :
1) Belum semua OPD dan Evaluator memahamani Implementasi SAKIP
2) Belum semua OPD dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada hasil
No Indikator Kinerja Satuan Target 2018 Realisasi
2018
Capaian
2018 (%) Kategori
1
Persentase OPD yang memperoleh nilai
SAKIP minimal B
(%)
80
94,87
118,59
Baik
16
No Indikator Kinerja Satuan Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2018 (%) Kategori
1
Persentase OPD yang melaksanakan
pengelolaan keuangan sesuai SPI dan
peraturan perundangan-undangan
(%)
95 87,18 100 Baik
2
Presentase TLHP BPK yang selesai
ditindaklanjuti
(%)
98
96,31
99.25 Baik
3 Persentase Penurunan Jumlah Temuan
Berulang (%) 50 55 91 Baik
4 Persentase OPD yang tidak mempunyai temuan
terkait kerugian daerah (%) 80 89,74 111,25 Baik
SASARAN 2 :
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota sesuai dengan
SPI dan Peraturan Perundang-undangan
UPAYA PENCAPAIAN :
1. Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal
2. Melakukan koordinasi dengan BPK
KENDALA :
1) Terdapat temuan terdahulu yang sulit ditindaklanjuti sekarang
2) Terbatasnya pemahaman terhadap temuan BPK yang non Material
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN COST PER OUTCOME
17
Sasaran/ Indikator
Kinerja Anggaran
Target
(%) Realisasi
(%) Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Kota
Probolinggo
Persentase OPD yang memperoleh
nilai SAKIP minimal B
75
76,92
102,56
30.000.000
28.935.000
96,45
Meningkatnya
Akuntabilitas
Keuangan Pemerintah
Kota sesuai SPI dan
peraturan perundang-
undangan
Persentase OPD yang melaksanakan
pengelolaan keuangan sesuai SPI
dan peraturan perundangan-
undangan
90
87,18
96,87 1.942.277.800 1.711.928.450 89,50
Presentase TLHP BPK yang selesai
ditindaklanjuti
96
95,28
99.25
58.000.000 39.467.250 68,05
Persentase Penurunan Jumlah
Temuan Berulang 50
55
90,91
64.645.000 64.561.000 99,87
Persentase OPD yang tidak
mempunyai temuan terkait kerugian
daerah 75% 75% 100%
362.000.000 291.669.225 80,57
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
18
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir
RPJMD/RENSTRA Realisasi
Tingkat
Kemajuan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kota Probolinggo.
Persentase OPD yang memperoleh nilai
SAKIP minimal B
98%
76,92% 78,49%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Kota sesuai SPI dan peraturan
perundang-undangan
Persentase OPD yang melaksanakan
pengelolaan keuangan sesuai SPI dan
peraturan perundangan-undangan
98%
87,18% 88,96%
Persentase TLHP BPK yang selesai
ditindaklanjuti 99% 95,28%
96,24%
Persentase Penurunan Jumlah Temuan
Berulang 35% 55%
63,64%
Persentase OPD yang tidak mempunyai
temuan terkait kerugian daerah
85% 75% 88,24%
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
COST PER OUTCAME
Memperkuat
Komitmen
Seluruh
Pegawai
Inspektorat Penguatan Tim
SAKIP Internal
Inspektorat
Evaluasi
Program dan
Kegiatan
Presentasi
Laporan
Kinerja Eselon
III dan Auditor
Langkah –Langkah
Perbaikan
PENGUATAN
MANAJEMEN
KINERJA
INSPEKTORAT
Monitoring
Laporan
Kinerja
Triwulanan
Verifikasi
Program dan
Kegiatan
Tahun
Berikutnya
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP
MANFAAT PENERAPAN SAKIP BAGI INSPEKTORAT
1. Efisiensi Anggaran
2. Efektifitas Program dan Kegiatan (untuk mengontrol
pencapaian terhadap suatu program/kegiatan)
3. Untuk mengetahui capaian sasaran strategis
4. Untuk mengetahui pemetaan kinerja eselon III di Inspektorat
5. Sebagai bahan untuk mengetahui kebutuhan jabatan
fungsional di Inspektorat
6. Sebagai Bahan Evaluasi Penyusunan Program dan Kegiatan
Tahun berikutnya.
21
Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP pada Pemerintah Kota Probolinggo
NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NILAI
KATGORI
ANGKA
1 Dinas Perikanan 80,78 BB
2 Bagian Umum 79,17 BB
3 Bagian Organisasi 79,12 BB
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 79,11 BB
5 Bagian Administrasi Pembangunan 78,38 BB
6 Bagian Hukum 77,71 BB
7 Dinas Lingkungan Hidup 76,04 BB
8 Inspektorat 74,73 BB
9 Dinas Tenaga Kerja 74,42 BB
10 Kecamatan Mayangan 73,72 BB
11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 73,49 BB
12 Dinas kesehatan 73,35 BB
13 Badan pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 71,9 BB
14 Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM 70,81 BB
15 Bagian Kesejahteraan Rakyat 70,72 BB
16 Dinas Perhubungan 70,71 BB
17 Kecamata Kademagan 70,7 BB
18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 70,66 BB
19 Bagian Humas dan Protokol 70,63 BB
20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 70,48 BB
NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NILAI KATGOR
I ANGKA
21 Dinas Komunikasi dan Informatika 70,37 BB
22 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 70,21 BB
23
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
KB 70,02 BB
24 RSUD dr. Mohamad Saleh 69,87 B
25 Kecamatan Wonoasih 69,62 B
26 Satuan Polisi Pamong Praja 68,96 B
27 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 68,66 B
28 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 68,6 B
29 Kecamatan Kedopok 67,81 B
30 Sekretariat DPRD 67,53 B
31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 67,19 B
32 Kecamatan Kanigaran 65,76 B
33 Dinas Sosial 64,44 B
34 Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan 63,59 B
35
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan
Perindustrian 63,3 B
36 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 62,44 B
37 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 61,25 B
38 Bagian Pemerintahan 65,57 B
39 Bagian Administrasi Perekonomian 61,27 B