oleh: bambang hartono - bidankomunitas · pdf fileanalisis data penge masan infor masi...

1

DEPARTEMEN KESEHATANJAKARTA

2007

Oleh:BAMBANG HARTONOKepala Pusdatin Depkes

2

(DESIGN AND IMPLEMENTATION OF HEALTH INFO. SYSTEM, GENEVA, 2000)

A HEALTH INFORMATION SYSTEM CANNOT EXIST BY ITSELF, BUT IS A FUNCTIONAL ENTITY WITHIN THE FRAMEWORK OF A COMPREHENSIVE HEALTH SYSTEM(SUATU SISTEM INFORMASI KESEHATAN TIDAK DAPAT BERDIRI SENDIRI, MELAINKAN SEBAGAI BAGIAN DARI SUATU SISTEM KES)

EFFECTIVE HEALTH INFORMATION SYSTEMS PROVIDE INFORMATION SUPPORT TO THE DECISION-MAKING PROCESS AT ALL LEVELS. HEALTH INFORMATION SYSTEMS SHOULD BE TRANSFORMED INTO EFFECTIVE MANAGEMENT TOOLS(SISTEM INFORMASI KESEHATAN YANG EFEKTIF MEMBERIKAN DUKUNGAN INFORMASI BAGI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI SEMUA JENJANG. SISTEM INFORMASI HARUS DIJADIKAN SEBAGAI ALAT YANG EFEKTIF BAGI MANAJEMEN)

BAMBANG H

3

SUBSIST.PEMBIA-

YAANKES

SUBSIST.SDM KES

SUBSIST.OBAT

& PERBEK.KES

SUBSIST.MANAJEMEN KES

SUBSIST.UPAYA

KES

SUBSIST.PEMBERDAYAAN

MASY DERAJATKES MASY

YG SE-TINGGI2-

NYA

MASUKAN PROSES KELUARAN

UPAYA KES BERMUTU,ADIL,

RESPONSIF &

TERJANGKAU

(EFEKTIF & EFISIEN)

ANTARA AKHIR

LINGKUNGAN IPOLEKSOSBUDHANKAM

BAMBANG H

4BAMBANG H

5

SIK

LITBANGKES

HUKUMKES

INFORMASIKES

IPTEKKES

PERATURANPER-UU-AN

PENG-AMBILAN

KEPU-TUSAN

EFEKTIVITAS

&EFISIEN

SI

UMPAN BALIK

SUBSISTEMUPAYA KES

BAMBANG H

SUBSISTEMPEMBIAY. KES

SUBSISTEMSDM KES

DST.

6

(PENGAMBILAN KEPUTUSAN)

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG BAGAIMANA PASIEN/KLIEN HARUS DILAYANI

- PENGAMBIL KEPUTUSANNYA: SETIAP PETUGAS KESEHATAN

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG BAGAIMANA PETUGAS KESEHATAN &SUMBER DAYA LAIN DI UNIT KES YBS HARUS DIDAYAGUNAKAN

- PENGAMBIL KEPUTUSANNYA: PIMPINAN UNIT KESEHATAN

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG BAGAIMANA UNIT2 KES & SB DAYA KES DI WILAYAH YBS HARUS DIATUR/DIARAHKAN

- PENGAMBIL KEPUTUSANNYA: PENANGGUNG JAWAB KES WILAYAH YBS& FORUM KERJASAMA LINTAS SEKTOR (STAKEHOLDERS)

BAMBANG H

7

YANKES DASAR(PUSKESMAS,DLL)

• MANAJEMEN UNIT• MANAJEMEN PASIEN/KLIEN

YANKES RUJUKAN(RUMAH SAKIT,DLL)

• MANAJEMEN UNIT• MANAJEMEN PASIEN/KLIEN

MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA& FORUM KS LS KAB/KOTA

• MANAJEMEN KLIEN• MANAJEMEN UNIT

• MANAJEMEN SISTEM KES.KAB/KOT

DINAS KESEHATAN PROV& FORUM KS LS PROV• MANAJEMEN UNIT

• MANAJEMEN SISTEM KES. PROV

UPT PUSAT• MNJ UNIT

• MNJ PASIEN/KLIEN

DEPARTEMEN KESEHATAN& FORUM KS LS NAS• MANAJEMEN UNIT

• MANAJEMEN SISTEM KES. NAS.

BAMBANG H

UPT PROV• MNJ UNIT

• MNJ PASIEN/KLIEN

8

INFORMASI = DATAYANG SUDAH DIKUM-PULKAN, DIOLAH,DIANALISIS, DAN DIKEMAS SEDEMIKIANRUPA….BLA…BLA….BLAAA…..!

INFORMASI = SESUATUYG DPT MENGHILANG-KAN KE-RAGU2-AN DLMPENGAMBILAN KEPU-TUSAN, SEHINGGABLA….BLA…BLAAA….!

PENGELOLA SIK(Penjual)

PENGAMBILKEPUTUSAN(Konsumen)

PRINSIP DAGANG:PUASKANLAH KEBUTUHAN

KONSUMEN(PEMBELI ADALAH RAJA)

BAMBANG H

9

MIS: SEHATKAH BAYI2 KITA?

KEBUTUHAN INFORMASI

KONSUMEN INFORMASI PENJUAL INFORMASI

INDIKATOR DATAPENGUMPULANDATA

PENGOLAHAN &ANALISIS

DATA

PENGEMASANINFORMASI

PENGAMBILKEPUTUSAN

PENGELOLA SIK

INFORMASI

BAYI2 KITA SEHAT

BAMBANG H

10

YANKES/SPM,SB.DAYA KES,MANAJEMENKESEHATAN,KONTRIBUSISEKTOR2 TERKAIT

PERILAKUMASYARAKAT

AKSES & MUTUPELAYANAN KES

KEADAANLINGKUNGAN

INDIKATOR HASIL ANTARA

INDIKATORHASIL AKHIR

DERAJAT KES

MORTALITAS

MORBIDITAS

STATUSGIZI

INDIKATORPROSES &MASUKAN

INFORMASI SBG UMPAN BALIK

KEARAH

BAMBANG H

11

KEBUTUHAN DATA NASIONAL

UTK INDIKATORINDONESIA SEHAT

KEBUTUHAN DATA PROVINSI

UTK INDIKATORPROVINSI SEHAT

KEBUTUHAN DATA KAB/KOTA

UTK INDIKATORKAB/KOTA

SEHAT

INDIKATORSPM KAB/KOTA+ INDIKATOR NAS& GLOBAL

INDIKATORSPM KAB/KOTA + INDIKATOR SPESIFIK PROVINSI

INDIKATOR SPM KAB/KOTA+ INDIKATOR SPESIFIK KAB/KOTA

INDIKATOR INDONESIA SEHAT, PROV SEHAT & KAB/KOTA SEHAT

BAMBANG H

12

INDIKATORINDONESIASEHAT

INDIKATORPROVINSISEHAT

INDIKATORKAB/KOTASEHAT

PENCATATAN &PELAPORAN RUTIN

PENCATATAN& PELAPORAN RUTIN

P & PRUTIN

KAJIAN,SURVEI KES &

DOK.DATA SEKUNDER

KAJIAN, SURVEI KES,& DOK.DATA

SEKUNDER

KAJIAN, SURVEI KES,& DOK.DATA SEKUNDER

PENCATATAN &PELAPORAN RUTIN

KAJIAN, SURVEI KES. & DOK.DATA

SEKUNDER

INDIKATORKEC.SEHAT

BAMBANG H

INDIKATOR: CARA MENDAPATKAN DATANYA:

13

SIKNAS

SIKDAPROV

SIKDAKAB

SIKDAKOTA

SIKDAKAB

SIKDAPROV

SIKDAKAB

SIKDAKOTA

SIKDAKAB

SIKDA-SIKDA KAB/KOTA ADALAH SUBSISTEM DARI SIKDA PROVINSI SIKDA-SIKDA PROVINSI ADALAH SUBSISTEM DARI SIKNAS

BAMBANG H

SIKNAS DLM TATANAN OTODA

14

PENGEMBANGANTEKNOLOGI

& SUMBERDAYA

PENETAPAN &PELAKSANAAN SISTEM

PENCATATAN& PELAPORAN BARU

PENGEMBANGANPELAYANAN

DATA & INFORMASIUTK MASY

PENGEMBANGANPELAYANAN

DATA & INFORMASIUTK MANAJEMEN

MASYARAKATMANAJER

& PENGAMBILKEPUTUSAN

INTEGRASI/KEPADUANPENCATATAN

& PELAPORAN YG ADA

FASILITASIPENGEMBANGAN

SISTEM2 INFORMASIKES DAERAH

(KEPMENKES NO. 511 TH 2002)

BAMBANG H

STRATEGI PENGEMBANGAN SIKNAS

15

PUSDATIN

KOMUNIKASIDATA

FORUMKONSULTASIEKSEKUTIF

DIGITALLIBRARY

DISTANCELEARNING

WEBBASEDNETWORK& E-PRO

CUREMENT

INTRANET/INTERNET

BANKDATA

-MANAJEMENPASIEN/KLIEN-MANAJEMENUNIT KES-MANAJEMENSISTEM KES

DAERAH

TELEMEDICINE

MASY.

MANAJER PENGELOLASIK

UNIT2 DI DEPKES

PUSAT

BAMBANG H

NETWORKINGPENDAYAGUNAAN

16

PUSDATIN

BANKDATA

INTRANET & INTERNET

BANKDATA

DINKESKAB/KOTA

PUSKESMAS RUMAH SAKIT

UNIT2 DI DEPKES

MASY.

BAMBANG H

PENDAYAGUNAAN

BANKDATABANK

DATA

UTK KOMUNIKASI DATA

DITJENYANMED

DITJENBINKESMAS

DITJENPPM-PL

SEKJEN(BIRO+PUSAT)

ITJENBADAN2

BankData

DINKESKAB/KOTA

(Bank Data)

RS

Pusk

PuskUPT

DINKES PROP(Bank Data)

UPTRS

Pusdatin

Gambar: Konfigurasi Jejaring KomputerSistem Informasi KesehatanNasional (SIKNAS)

DEPKES

DIBANGUN DEPKES

DIBANGUN DAERAH

DITJENBINFAR &

ALKES

DEPARTEMEN KESEHATANSTRATEGI UTAMA KE-3

SASARAN KE-14

KOORDINATOR:PUSAT DATA & INFORMASI DEPKES

BAHAR

PADA AKHIR TAHUN 2009TELAH TERSEDIA & DIMANFAATKANNYA

DATA & INFORMASI KESEHATANYANG AKURAT, TEPAT & CEPAT

DENGAN MENDAYAGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASIDAN KOMUNIKASI

DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN/KEBIJAKANBIDANG KESEHATAN

DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, DANDEPARTEMEN KESEHATAN

INDIKATOR:TELAH TERBENTUK DAN DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL

JEJARING KOMPUTER DARI SELURUH DINKES KABUPATEN/KOTAKE PROVINSI & DEPKES

INDIKATOR/TARGETTAHUNAN

2007

60% DINKES KAB/KOTA, 100% RS PUSAT,100% DINKES PROVINSI

TELAH TERHUBUNG DG JEJARING KOMPUTER& MEMANFAATKANNYA SECARA MINIMAL

2008

90% DINKES KAB/KOTA, 100% RS PUSAT,100% DINKES PROVINSI

TELAH TERHUBUNG DG JEJARING KOMPUTER& MEMANFAATKANNYA SECARA OPTIMAL

2009

SEMUA DINKES KAB/KOTA, RS PUSAT,DAN DINKES PROVINSI

TELAH TERHUBUNG DG JEJARING KOMPUTER& MEMANFAATKANNYA SECARA OPTIMAL

KOMUNIKASI DATA

INFORMASI EKSEKUTIF

DISTANCE LEARNING

TELE-CONFERENCE

WEB-BASED NETWORKING& E-PROCUREMENT

TELE-MEDICINE

PEMANFAATAN

PERKEMBANGAN BERTAHAP (INKREMENTAL)KOMUNIKASI DATA ON-LINE

KOMUNIKASI DATA TERFRAGMENTASIYG SAAT INI BERJALAN

KOMUNIKASI DATA MENGGUNAKAN JEJARING KOMPUTER YANG TERINTEGRASI (MULAI 2007 DST)CAKUPAN DATA: MINIMAL ………… KE CAKUPAN DATA: OPTIMAL

KOMUNIKASI DATA TERFRAGMENTASI

YANG SAAT INI BERJALAN

CATATAN:PEMINDAHAN DATA DARIEXISTING SYSTEMS KE SISTEM TERINTEGRASIDILAKUKAN SECARA BERTAHAP

PEMANFAATAN MINIMAL (2007):1. KOMUNIKASI DATA: BEBERAPA PENYAKIT & MASALAH POTENSIAL KLB,

KINERJA KEUANGAN (SAI), SDM STRATEGIS (MIS: TENAGA PTT), PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL),DAN PERKEMBANGAN DESA SIAGA

2. INFORMASI EKSEKUTIF: KONSULTASI DINKES KAB/KOTA TTG MASALAH2MENDESAK & UMPAN-BALIK DINKES PROVINSI/DEPKES

3. UJI-COBA DISTANCE LEARNING

PEMANFAATAN OPTIMAL (2008 DST):1. KOMUNIKASI DATA: SEMUA DATA ESENSIAL YG DIPERLUKAN UNTUK

MANAJEMEN KESEHATAN, PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SPM, DANPERKEMBANGAN DESA SIAGA

2. INFORMASI EKSEKUTIF 3. DISTANCE LEARNING4. TELECONFERENCE (ANTAR PEJABAT PUSAT, ANTARA PEJABAT PUSAT

DG DAERAH)5. UJI-COBA PEMANFAATAN MAKSIMAL, SEPERTI:

A. WEB-BASED NETWORKING & E-PROCUREMENTB. TELE-MEDICINE

24

DARI SISI PENGELOLA SIKDA:

• DITEMPATKANNYA TENAGA2 PENGELOLA SIKDA DI UNIT2 KES (PUSKESMAS, RS, SARKES LAIN)

• TENAGA2 TSB ADALAH TENAGA PURNA WAKTU (FULLTIMER) YG DIANGKAT KE DLM JABFUNG STATISTISI & TIDAK DIBEBANI TUGAS2 LAIN

• TENAGA2 TSB DIREKRUT DARI PNS YG ADA, DISELEKSI DG “APTITUDE TEST” & DILATIH à SYARAT: MINIMAL SLTA

DARI SISI PEMAKAI INFORMASI SIKDA:

• DILIBATKANNYA PARA PEMAKAI DLM PENGEMBANGANSIKDA SEJAK AWAL (MELL. SEMINAR/LK)

• DILAKUKANNYA PELATIHAN PENGGUNAAN DATA/INFORMASI SESUAI DG TUGAS MASING2 (MIS: PWS UTK KA PUSKESMAS)

BAMBANG H

25

• MULAILAH DG MENGENALI KONSUMEN/PASARSIAPA KONSUMEN SIKDA? YA, PARA MANAJER/PENGAMBIL KEPUTUSAN (3 KATEGORI)

• PELAJARI PERILAKU KONSUMEN/PASARà BAGAIMANA MANAJEMEN & PROSES PENGAMBILAN

KEPUTUSAN YG DIPRAKTIKKAN?

• SUSUN KEBUTUHAN KONSUMEN & UPAYAKAN UTKMEMUASKAN/MEMENUHI KEBUTUHAN MEREKA DG MENG-ACU JUGA KPD KEBUTUHAN UTK INDONESIA SEHAT 2010.

• MULAILAH SECARA KECIL2-AN DULU (START SMALL)à PILIH KEBUTUHAN KONSUMEN YG PALING MENDESAK

(PRIORITAS) UTK DIPENUHI TERLEBIH DULU

• UPAYAKAN ADANYA PETUGAS SIK (STATISTISI – JABFUNG)1 ORG/PUSKESMAS, 2 ORG DI RS & 2-3 ORG DI DINKES

• KEMBANGKAN SIKDA SECARA BERTAHAP SESUAI DGKEMAMPUAN & KETERSEDIAAN SUMBER DAYA à DAYA-GUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

BAMBANG H

KEPMENKES NO. 932/2002PENGEMBANGAN SIKDA

26

1. MENGENALI/MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN INFORMASI & MENETAPKAN INDIKATOR2NYA.à MELENGKAPI INDIKATOR KAB/KOTA SEHAT DG INDIKATOR

SPESIFIK SETEMPAT à LOKAKARYAKAN DG STAKEHOLDERSà JADIKAN SK BUPATI/WALIKOTA ATAU PERDA

2. MERINCI INDIKATOR2 KE DALAM DATA YG DIBUTUHKANKAJI PENCATATAN & PELAPORAN YG ADA (DARI PUSKESMAS,RS & SARKES LAIN): APAKAH SDH MENAMPUNG DATA YG DI-BUTUHKAN? à JIKA BELUM: DISEMPURNAKAN (KHUSUS UTKKODE PENYAKIT: SEMUA MENGGUNAKAN ICD-X)à JADIKAN SK KADINKES/KEPALA DAERAH/PERDA

3. A. MERAPIKAN PENCATATAN (TERUTAMA MEDICAL RECORD/KARTU STATUS PASIEN DI PUSKESMAS, RS, DLL)à JIKA PERLU (KHUSUSNYA UTK PUSKESMAS): BUATKAN

KARTU2 BARU & LATIH CARA2 PENGISIAN (TERUTAMA UTKKLASIFIKASI PENYAKIT DG ICD-X)

B. MEMBUAT TABEL2 UTK MENGOLAH DATA (RUJUK JUGAJUKNIS PENYUSUNAN PROFIL KES KAB/KOTA)

BAMBANG H

27

4. MELAKSANAKAN PENCATATAN & PELAPORAN SERTA PENGO-LAHAN DATA DI DINKES SECARA MANUAL UTK PERCOBAAN (TRIAL) à MISAL SELAMA 3-6 BLN – SAMBIL DILAKUKANPERBAIKAN2 (FORMULIR, MEKANISME, CARA PELAPORAN, DLL)

5. UTK YG BELUM SIAP KOMPUTERISASI à MENERUSKAN MANUALUTK YG CAMPURAN/YG KOMPUTERISASI PENUH à MULAI MENG-ADAKAN PERANGKAT KERAS & PERANGKAT LUNAK (BISA DISERAHKAN KPD PIHAK KETIGA)

6. SECARA PARALEL MELAKUKAN REKRUTMEN & SELEKSI CALON2PENGELOLA SIKDA (UTK MENDUDUKI JABFUNG STATISTISI)CALON2 DIREKRUT DARI PNS YG ADA & BERSEDIA DITEMPATKANDI PUSKESMAS, DLL à LULUSKAN SEJUMLAH YG DIBUTUHKAN

7. MELAKSANAKAN PELATIHAN CALON2 STATISTISI UTK MEME-NUHI PERSYARATAN SBG STATISTISI (MINIMAL 81 JAM)BAGI YG AKAN KOMPUTERISASI à TAMBAHKAN PULA MATERI“PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK” YG SDH DIBUAT

BAMBANG H

28

8. A. SECARA PARALEL MELAKUKAN ADVOKASI DG PEMDA UTK MENGANGKAT PARA PENGELOLA SIKDA KE JABFUNGSTATISTISI (UTK PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATANNYA)à UPAYAKAN AGAR BERHASIL

B. MENGANGKAT & MENEMPATKAN PARA PENGELOLA SIKDA DI PUSKESMAS, RS, DINKES, DLL

C. MELANJUTKAN PELAKSANAAN SIKDA DG DISERTAI PENG-AWASAN/SUPERVISI, BIMBINGAN & PERBAIKAN2 JIKA PERLU

9. MELAKSANAKAN PELATIHAN2 BAGI PARA PETUGAS KES, MANA-JER KESEHATAN (KA. PUSKESMAS, DIREKTUR RS, DLL), STAKE-HOLDERS (DPRD, DLL) TTG: BAGAIMANA MENGGUNAKAN DATA& INFORMASI UTK PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PERENCANAAN,PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS), DLL

10. MENGEMBANGKAN JARINGAN WEBSITE (WEB-BASED NETWORK)- BERKOORDINASI DG PEMDA & DINKES PROV, SETIAP KAB/KOTA

MEMBUAT WEBSITE

BAMBANG H

29

• PROVINSI BERTINDAK SBG FASILITATOR/KOORDINATOR

• JIKA DIPANDANG PERLU, SEBELUMNYA PROVINSI DPT MENGUNDANG KAB/KOTA UTK BER-SAMA2 MENYUSUN “MASTER PLAN” SIKDA PROVINSI

?

BAMBANG H

30BAMBANG H

Bahan untuk Seminar “Improving Health Through Information Technology”, Jakarta, 28 Maret 2007 1

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

DALAM MANAJEMEN KESEHATAN

Siti Fadilah Supari

Menteri Kesehatan

PENDAHULUAN

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data.

Termasuk di sini adalah proses mengumpulkan, menyusun, menyimpan, mengolah,

dan menganalisis data dalam berbagai cara, guna menghasilkan informasi yang

berkualitas. Juga proses komunikasi data dan informasi untuk pemanfaatannya.

Jika orang berbicara mengenai informasi yang berkualitas, pada umumnya ia

mengacu kepada persyaratan seperti relevan atau sesuai dengan kebutuhan, cepat,

dan tepat. Relevan, cepat, dan tepat untuk apa? Tentu saja untuk pengambilan

keputusan-keputusan dalam menyelenggarakan manajemen.

Sikap apa yang diperlukan orang pada saat ia harus mengambil keputusan? Satu

sikap yang tidak boleh absen dalam hal ini adalah: tiadanya keragu-raguan! Jadi,

dengan kata lain, informasi yang berkualitas adalah informasi yang tidak

menimbulkan keragu-raguan untuk pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu,

relevansi atau kesesuaian informasi itu dengan kebutuhan menjadi sangat mutlak.

Tetapi kecepatan juga sangat penting, sebab pengambilan keputusan, apa lagi

dalam mengatasi masalah-masalah yang gawat darurat atau berkaitan dengan

peluang (yang hanya datang sesaat), tidak dapat menuggu lama. Sedangkan

ketepatan berkonotasi dengan kesesuaiannya dengan kenyataan (fakta), atau sering

disebut dengan evidence-based. Ketepatan bermakna tidak ada dua atau lebih

informasi yang menjelaskan tentang suatu fakta yang sama, yang keduanya

berbeda, atau bahkan bertentangan, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam

pengambilan keputusan.

Teknologi informasi, dengan demikian, menjadi sesuatu yang seharusnya ada dalam

benak setiap pelaksana manajemen, termasuk manajemen kesehatan.


MANAJEMEN KESEHATAN

Manajemen adalah upaya pengelolaan suatu sistem atau entitas dan sumber

dayanya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Inti dari upaya ini adalah

pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen

pada hakikatnya adalah rangkaian dari proses pengambilan keputusan-keputusan.

Dalam bidang kesehatan dikenal adanya paling sedikit tiga jenis manajemen, yaitu:

§ Manajemen Pasien/Klien, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusan-

keputusan dalam menghadapi masalah kesehatan (penyakit dan lain-lain) yang

diderita oleh seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat. Tujuannya adalah

agar pasien/klien tersebut dapat terhindar atau terbebas dari masalah kesehatan,

dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manajer atau

pengambil keputusannya adalah setiap petugas kesehatan yang melayani

pasien/klien (disebut petugas fungsional – dokter, perawat, bidan, sanitarian, dan

lain-lain), baik yang bertugas di Puskesmas dan jaringannya maupun yang

bertugas di Rumah Sakit dan sarana-sarana kesehatan lain.

§ Manajemen Unit/Organisasi Kesehatan, yaitu rangkaian proses pengambilan

keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah yang menghambat atau

potensial menghambat kinerja unit/organisasi kesehatan. Misalnya masalah

tingginya absensi karyawan, masalah kurangnya dana/anggaran, masalah tidak

terawatnya peralatan, masalah tingginya kebocoran pendapatan, dan lain-lain.

Tujuannya adalah agar unit/organisasi terhindar atau terbebas dari masalah,

dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manajer atau

pengambil keputusannya adalah para pimpinan unit/organisasi kesehatan –

Menteri Kesehatan dan pejabat terasnya, Kepala Dinas Kesehatan dan staf

intinya, Direksi Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, dan lain-lain.

§ Manajemen Sistem Kesehatan, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusan-

keputusan dalam menghadapi masalah yang menghambat atau potensial

menghambat kinerja sistem kesehatan di suatu wilayah. Misalnya masalah tidak

meratanya keberadaan tenaga kesehatan di suatu wilayah (kabupaten atau

kota atau provinsi, atau bahkan negara), masalah tidak berjalannya kerjasama

lintas sektor dalam mendukung pembangunan kesehatan di suatu wilayah,


masalah kurangnya koordinasi dan kerjasama antar-sarana kesehatan di suatu

wilayah, masalah terlalu tingginya pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan

tunai (out of pocket) oleh masyarakat di suatu wilayah, dan lain-lain. Tujuannya

serupa, yaitu agar sistem kesehatan di wilayah tersebut terhindar atau terbebas

dari masalah, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini

pengambil keputusannya adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan sistem kesehatan di suatu wilayah – Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan staf intinya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan staf

intinya, serta Menteri Kesehatan dan pejabat terasnya.

INFORMASI KESEHATAN DAN BANK DATA

Informasi kesehatan yang sangat esensial bagi manajemen kesehatan berasal dari

data kesehatan. Oleh karena itu, di setiap unit/organisasi kesehatan wajib hukumnya

untuk memiliki bank data. Ketiadaan bank data di suatu unit/organisasi kesehatan

mengindikasikan bahwa manajemen kesehatan di unit/organisasi kesehatan tersebut

masih belum memadai. Bank data apa saja yang harus dimiliki?

Di unit/organisasi pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya, Rumah

Sakit, Balai Kesehatan, dan lain-lain, harus tersedia bank data yang berisi data-data

individu pasien/klien dan data-data individu sumber daya (minimal tenaga,

keuangan, dan peralatan). Data individu pasien/klien (nama, alamat, usia, diagnosa,

tindakan/pelayanan, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum dalam catatan

medik/rekam medik setiap pasien. Data individu tenaga (nama, umur, pendidikan

/profesi, pangkat, masa kerja, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum

dalam biodata (arsip kepegawaian) setiap karyawan. Data keuangan (pendapatan,

biaya tetap, biaya variabel, piutang, modal kerja, dan lain-lain) adalah butir-butir

yang tercantum dalam catatan keuangan setiap periode (misalnya bulanan atau

triwulanan). Catatan-catatan tersebut dengan demikian haruslah diisi dengan benar

dan dipelihara dengan baik. Jika tidak, maka bank data akan berisi “sampah” yang

walaupun diolah dengan cara secanggih apa pun akan keluar “sampah” juga.

Keluaran yang buruk seperti ini sudah barang tentu akan menimbulkan keragu-

raguan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan dapat menjerumuskan

manajer ke dalam pengambilan keputusan yang keliru, sehingga terganjal masalah


baru (alih-alih memecahkan masalah yang ada). Oleh karena itu, catatan-catatan

yang baik, benar, dan tertib merupakan modal bagi terciptanya bank data yang

baik. Hanya catatan-catatan yang telah baik, benar, dan tertiblah yang layak

diusung ke dalam perangkat teknologi informasi. Jika tidak, maka akan tetap

berlaku “Garbage In, Garbage Out” (GIGO).

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jadi pendayagunaan teknologi informasi dalam mendukung manajemen kesehatan

adalah dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan data. Kinerja pengelolaan

data akan dapat ditingkatkan jika data yang tersedia adalah data yang berasal dari

catatan-catatan (rekaman) yang benar. Rekam medik pasien misalnya, harus diisi

dengan benar – jika diagnosa awal sewaktu pasien baru masuk Rumah Sakit ditulis

“febris”, maka jika nanti setelah pemeriksaan laboratorium ternyata pasien itu

menderita “demam berdarah”, rekam medik pasien tersebut harus segera diperbarui

(updated). Jika tidak, maka pada waktu menghitung jumlah pasien demam

berdarah, pasien tadi tidak akan terhitung. Atau jika semua pasien “febris” dihitung

sebagai pasien “demam berdarah” tentu tidak tepat. Mungkin hal ini tidak

berpengaruh terhadap manajemen pasien. Tetapi, jika itu terjadi pada berpuluh-

puluh atau bahkan beratus-ratus pasien, maka pengambilan keputusan dalam

manajemen Rumah Sakit akan menjadi kurang benar. Patut kiranya diingat bahwa

teknologi adalah sekedar alat. Segala sesuatunya akan kembali kepada “manusia

yang menggunakan alat” itu (man behind the gun).

Mencermati uraian tersebut di atas, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa pendaya-

gunaan teknologi informasi dalam manajemen kesehatan yang utama adalah untuk

mengelola data dan informasi. Pengertian ini tidak terbatas kepada pengolahan dan

analisis data menjadi informasi saja, melainkan juga komunikasi data dan informasi

tersebut. Oleh karena itu, banyak pakar menyebutnya teknologi informasi dan

komunikasi – TIK (information and communication technology – ICT). Jadi, jika saat

ini Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Departemen Kesehatan mulai

dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi (komputer dan sarana jaringannya)

tidak lain adalah sebagai upaya meningkatkan manajemen kesehatan. Puskesmas

dan Rumah Sakit dikomputerisasi dalam rangka meningkatkan ketepatan


pengambilan keputusan dalam manajemen pasien/klien dan manajemen unit/

organisasi pelayanan-pelayanan kesehatan tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten/

Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Departemen Kesehatan dikomputerisasi adalah

dalam rangka meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, khususnya dalam

manajemen unit/organisasi kantor Dinas dan Departemen serta manajemen Sistem

Kesehatan (Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota, Sistem Kesehatan Provinsi, dan Sistem

Kesehatan Nasional).

Kalau Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana kesehatan lain memperoleh data dari

catatan-catatan yang dipunyai, hal yang sedikit berbeda terjadi pada Dinas

Kesehatan dan Departemen Kesehatan. Untuk manajemen unit/organisasi kantor,

memang Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan juga mengandalkan catatan-

catatan yang dipunyai. Tetapi untuk keperluan manajemen Sistem Kesehatan

(wilayah), Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan sangat tergantung kepada

masukan data dari unit-unit/organisasi-organisasi kesehatan strata di bawahnya.

Departemen Kesehatan sangat tergantung kepada komunikasi data dengan Dinas-

dinas Kesehatan Provinsi, sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi sangat tergantung

kepada komunikasi data dengan Dinas-Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sangat tergantung kepada

komunikasi data dengan Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana-sarana kesehatan

lain. Untuk itu, maka perlu dibangun suatu jaringan online (intranet dan internet)

yang menghubungkan simpul-simpul tersebut, agar komunikasi data dapat

berlangsung secara cepat. Hubungan antara berbagai simpul (unit/organisasi

kesehatan) dapat dilihat secara sederhana dalam Gambar berikut.

Gambar (terlampir)

Namun demikian disadari bahwa penggunaan jaringan online yang memerlukan

investasi cukup besar itu, kurang efisien jika digunakan hanya untuk komunikasi

data. Oleh karena itu, sambil mengembangkan bank-bank data dan komunikasi

data/informasinya, perlu dikembangkan pemanfaatan-pemanfaatan lain terhadap

jaringan online yang dibangun. Misalnya saja: (1) Executive Information, di mana para


manajer dapat berkonsultasi langsung dengan manajer di strata atasnya (Kepala

Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi kepada Menteri Kesehatan); (2) Teleconference, di mana

seorang manajer bisa menyelenggarakan rapat jarak jauh dengan anak buahnya

(Direksi Rumah Sakit dengan para Kepala Instalasi, Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan para Kepala Puskesmas di wilayahnya, atau Menteri

Kesehatan dengan para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi); (3) Long-distance

Learning, di mana Pusdiklat Kesehatan atau Balai-balai Pelatihan Kesehatan dapat

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan jarak jauh (tanpa harus hadir di kelas) untuk

petugas-petugas kesehatan; (4) Web-based Networking, di mana setiap unit/

organisasi kesehatan dapat berbagi (sharing) data dan informasi menggunakan situs-

situs atau website; (5) Telemedicine, di mana Rumah Sakit dapat melakukan

diagnosa dan bahkan terapi (prescribing & dispensing) jarak jauh untuk pasiennya

atau sebuah Rumah Sakit dapat berkonsultasi jarak jauh dengan Rumah Sakit

rujukannya (karena citra hasil rontgen pun dapat dikirim melalui jaringan online).

RENCANA KE DEPAN

Dalam Rencana Strategis Departemen Kesehatan tahun 2006-2009 disebutkan

adanya empat Strategi Utama, yaitu: (1) Menggerakkan dan memberdayakan

masyarakat untuk hidup sehat, (2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan yang berkualitas, (3) Meningkatkan sistem surveilans,

monitoring, dan informasi kesehatan, (4) Meningkatkan pembiayaan kesehatan.

Keempat Strategi Utama ini kemudian dijabarkan ke dalam 17 Sasaran, di mana

Sasaran ke-14 berbunyi: “Terwujudnya sistem informasi kesehatan yang evidence

based di seluruh Indonesia.” Hal ini berarti bahwa pada akhir tahun 2009, telah

tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi kesehatan secara akurat, tepat,

dan cepat, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam

manajemen kesehatan (pengambilan kebijakan/keputusan bidang kesehatan) di

Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Departemen Kesehatan. Indikatornya adalah: Seluruh

Kabupaten/Kota telah terhubung melalui jaringan online dengan Provinsi dan

Departemen Kesehatan serta memanfaatkannya secara optimal.


Sasaran ke-14 ini merupakan titik tolak bagi penyusunan Rencana Program

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) tahun 2007-2009.

Dalam Rencana Program ini sasaran ke-14 tadi akan dicapai secara bertahap,

dengan target tahunan sebagai berikut:

§ Tahun 2007: 60% Kabupaten/Kota, 100% Rumah Sakit Pusat, dan 100% Provinsi

telah terhubung dan memanfaatkan secara minimal jaringan online ke

Departemen Kesehatan.

§ Tahun 2008: 90% Kabupaten/Kota, 100% Rumah Sakit Pusat, 60% Rumah Sakit

Daerah, 60% Balai Besar milik Pusat, dan 100% Provinsi telah terhubung dan

memanfaatkan secara optimal jaringan online ke Departemen Kesehatan.

§ Tahun 2009: Seluruh Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pusat, Rumah Sakit Daerah,

dan Provinsi telah terhubung dan memanfaatkan secara optimal jaringan online

ke Departemen Kesehatan.

Yang dimaksud dengan memanfaatkan secara minimal (tahun 2007) adalah:

§ Komunikasi Data: beberapa penyakit dan masalah potensial Kejadin Luar Biasa,

kinerja keuangan, dan tenaga kesehatan strategis (mis: dokter dan bidan PTT).

§ Informasi Eksekutif: konsultasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang masalah-

masalah mendesak, dan umpan-balik Dinas Kesehatan Provinsi dan atau

Departemen Kesehatan.

§ E-procurement: informasi atau pengumuman tentang lelang-lelang (tender) yang

diselenggarakan oleh jajaran kesehatan.

§ Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Desa Siaga dan Pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan oleh Kabupaten/Kota.

§ Uji-coba Teleconference: antar-Pejabat Departemen Kesehatan Pusat, antara

pejabat Departemen Kesehatan Pusat dengan pejabat-pejabat Daerah.

Sedangkan yang dimaksud pemanfaatan optimal (tahun 2008 dan 2009) adalah:

§ Komunikasi Data: semua data esensial yg diperlukan untuk manajemen

kesehatan.

§ Informasi Eksekutif dan Teleconference.


§ E-procurement: secara penuh, baik pengumuman lelang maupun pengadaannya.

§ Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Desa Siaga dan Pelaksanaan SPM

Bidang Kesehatan.

§ Uji-coba pemanfaatan jaringan online secara maksimal, seperti: Long-distance

Learning, Web-based Networking, dan Telemedicine.

PENUTUP

Demikian uraian secara ringkas tentang pendayagunaan teknologi informasi dan

komunikasi dalam manajemen kesehatan. Apa yang dapat dilakukan oleh

Departemen Kesehatan hanyalah sampai di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan

demikian diperlukan kerjasama dari para Bupati/Walikota dan DPRD untuk dapat

membiayai pengembangan jaringan online antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dengan Puskesmas serta sarana-sarana kesehatan lain, menggunakan anggaran

setempat (APBD).

Walaupun hanya sampai tingkat Kabupaten/Kota, tetapi mengingat begitu banyak-

nya Kabupaten/Kota di Indonesia (lebih dari 400), tentu Departemen Kesehatan

memerlukan dana yang tidak sedikit pula dalam rangka Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya DPR dan Departemen

Keuangan, sangat diharapkan.

***

DITJENYANMED

DITJENBINKESMAS

DITJENPPM-PL

SEKJEN(BIRO+PUSAT)

ITJENBADAN2

BankData

DINKESKAB/KOTA

(Bank Data)

RS

Pusk

PuskUPT

DINKES PROP(Bank Data)

UPTRS

Pusdatin

Gambar: Konfigurasi Jejaring KomputerSistem Informasi KesehatanNasional (SIKNAS)

DEPKES

DIBANGUN DEPKES

DIBANGUN DAERAH

DITJENBINFAR &

ALKES

BAMBANG H17

oleh: bambang hartono - bidankomunitas · pdf fileanalisis data penge masan infor masi...

Documents