PENILAIAN PRAKTIK OECD CG PRINSIP 3 DI PT. ANEKA TAMBANG Tbk.

A. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi(OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development) merupakan sebuahorganisasi internasionaldengan tiga puluh negara yang menerima prinsipdemokrasi perwakilandan ekonomipasar bebas. Berawal tahun1948dengan nama Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC-Organisation for European Economic Co-operation), dipimpin olehRobert Marjolindari Perancis, untuk membantu menjalankanMarshall Plan, untuk rekonstruksiEropasetelahPerang Dunia II. Kemudian, keanggotaannya merambah negara-negara non-Eropa, dan tahun1961, dibentuk kembali menjadi OECD olehKonvensi tentang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Wikipedia.com).

B. OECD PRINCIPLE 3 - Pemerataan Perlakuan Pemegang SahamBerikut ini penjelasan dan terjemahan dari OECD CG Prinsip 3 2004 mengenai Pemerataan Perlakuan Pemegang Saham. Pada prinsip ke-3 ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas (pemilik saham yang nilainya kecil atau dibawah 50%) dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Untuk itu industri pasar modal harus dapat melindungi investor dariperlakuan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi atau pemegang saham utama perusahaan. Pada praktiknya pemegang saham utama perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memberikan pengaruhnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Dari praktik ini, seringkali transaksi yang terjadimemberikan manfaat hanya kepada pemegang saham utama atau bahkan untuk kepentingan direksi dan komisaris. Dari kemungkinan terjadinyausaha-usaha yang dapat merugikan kepentingan investor, baik lokal maupun asing, maka prinsip ini menyatakan bahwa untuk melindungi investor, perlu suatu informasi yang jelas mengenai hak dari pemegang saham. Seperti hak untuk memesan efek terlebih dahulu dan hak pemegang saham utama untuk memutuskan suatu keputusan tertetu dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran atas hak pemegang saham tersebut.

Prinsip ini terbagi atas 3 Sub prinsip utama. 1. Pertama adalah mengenai kesamaan perlakuan antara pemegang saham dalam kelas saham yang sama. Di dalam prinsip ini terdapat 5 sub prinsip yang didiskusikan. a. Sub prinsip pertama mengenai kemudahan dari investor untuk mendapatkan informasi mengenai hak yang melekat pada setiap seri dan kelas saham sebelum mereka membeli saham suatu perusahaan. Dalam sub prinsip ini investor harus mengetahui hak yang melekat pada saham yang mereka beli. Seperti jika investor membeli saham preference,maka investor tersebut akan mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan namun disisi lain biasanya saham itu tidak mempunyai hak voting. b. Sub prinsip kedua berbicara mengenai perlindungan kepada pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh atau atas nama pemegang saham utama. Salah satu bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas sebenarnya adalah bagaimana direksi menjalankan perusahaan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pemegang saham tertentu sehinggatidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh antara pemegang saham. c. Sub prinsip selanjutnya adalah mengenai pihak yang boleh mewakili pemegang saham dalam RUPS. Pada prinsip ini juga menjelaskan bahwa bank kustodian tidak secara otomatis menjadi wakil pemegang saham di RUPS. Bank kustodian atau disingkat kustodian adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Bank kustodian ini akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan dari asset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti misalnya rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing apabila diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya contohnya seperti Bank Central Asia (Wikipedia.com). Bank kustodian mempunyai tugas untuk menyediakan informasi mengenai agenda RUPS sehingga pemegang saham dapat menentukan suara mereka di RUPS termasuk apakah mereka akan melimpahkan hak suaranya pada seluruh agenda atau merekaakan memberikan hak suara pada suatu agenda tertentu. d. Sub prinsip ke empat adalah penghilangan hambatan pemberian suara oleh pemegang saham yang berdomisili di di luar wilayah kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik. Hambatan akan terjadi karena biasanya pemegang saham asing menyimpan saham mereka melalui suatu rantai perantara (intermediaries). Saham tersebut dicatat atasnama nasabah dalam akun perusahaan sekuritas lalu akun perusahaan sekuritas tercatat pada lembaga penyelesaiandan penyimpanan. Dengan demikian maka nama dari pemegang saham yang asli tidak langsung dapat diketahui, sehingga begitu perusahaan akan meminta keputusan dari pemegangsaham atas suatu transaksi tersebut, informasi yang seharusnya sampai sebelum keputusan di ambil, penyampaiannya menjadi tidak tepat waktu. Dampak dari terlambatnya informasi kepada pemegang saham adalah tidak cukupnya waktu dari pemegang saham untuk menganalisa dan memberikan masukan kepada perusahaan atas hal tersebut Dengan melihat bahwa terdapat kemungkinan perusahaan tidak dapat memberikan perlakuan yang saham kepada semua pemegang sahamnya, maka sebaiknya perundang-undangan yang ada harus dapat memberikan kejelasan mengenai pihak yang dapat diberikan kewenangan oleh pemegang saham asing sebagai wakilnya sehingga informasi dapat segera diterima oleh pemegang saham. Selain itu peranturan jika dimungkinkan juga dapat mengatur mengenai penyerderhanaan rantai perantara. e. Sub prinsip terakhir dari bagian kesatu prinsip 3 ini adalah mengenai proses dan prosedur RUPS yang harus memperhatian perlakuan yang sama bagi seluruh pemegangsaham, termasuk prosedur yang sederhana dan tidak mahal bagi pemegang saham untuk melakukan hak votingnya. Masih ada beberapa perusahaan yang mempunyai prosedur rumit dan mahal dalam hubungannya dengan hak voting pemegang saham. Misalnya penetapan fee bagi pelaksanaan hak voting pemegang sahamnya dan persyaratan kehadiran bagi pemegang saham untuk melakukan voting. Untuk itu sub prinsip ini mengusulkan kepada perusahaanperusahaan untuk dapat menghilangkan kesulitan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam RUPS dan juga mengusulkan untuk dapat menggunakanfasilitas elektronik jika pemegang saham tidak dapat hadir dan juga tidak menujuk wakilnya di RUPS.

2. Bagian kedua prinsip 3 ini berbicara mengenai larangan transaksi orang dalam (insider trading) yaitu perdagangan saham yang dilakukan oleh orang dalam, yang mengerti proyeksi naik turunnya saham tersebut, sehingga secara tidak langsung akan merugikan orang lainnya dan perdagangan tutup sendiri yang merugikan pihak lain (abusive self dealing). Menurut Goshen 2003, Self Dealing merupakan tindakan curang pemegang saham kendali atau direksi untuk menyalurkan keuntungan perusahaan kepada mereka melalui serangkaian transaksi tanpa menyalurkan keuntungan tersebut kepada pemegang saham lainnya.Banyak negara OECD sudah mempunyai peraturan perundang-undangan berkenaan dengan larangan dua transaksi diatas. Yang masih menjadi masalah adalah penegakkan hukum yang belum efektif atas pelanggaran ketentuan yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk memberikan perhatiannya terdapat penegakan hukum khususnya untuk transaksi di atas. 3. Bagian terakhir dari pinsip 3 adalah kewajiban dari komisaris, direksi dan manajemen kunci untuk mengungkapkan kepentingannya kepada dewan komisaris jika baik langsung maupun tidak langsung atas nama pihak ketiga mempunyai kepentingan yang material dalam suatu transaksi atau suatu hal yang mempengaruhi perusahaan. Pengungkapankepentingan para pihak di atas kepada dewan komisaris juga harus diikuti dengan ketidak-ikut sertaan para pihak didalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan transaksi yang memuat kepentingan mereka tersebut.

C. PT. Aneka Tambang Tbk.PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dengan nama Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968 sebagai hasil penggabungan dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Intan dan Proyek-proyek eks Bapetamb. Pendirian PN Aneka Tambang tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 36 tahun 1968 tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 Juni 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974, status Perseroan diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Perusahaan Perseroan) dan sejak itu dikenal sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang. Nama perusahaan kemudian diubah menjadi PT Aneka Tambang (Persero) berdasarkan akta Perseroan Terbatas No. 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., pada waktu itu sebagai pengganti dari Abdul Latief, dahulu notaris di Jakarta jo. akta Perubahan No. 55 tanggal 14 Maret 1975 dibuat di hadapan Abdul Latief, dahulu notaris di Jakarta, dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam (i) Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang bentukbentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No.2904), (ii) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran Negara No.2894; (iii) Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.11 tahun 1973 (disempurnakan) tentang Pedoman Hubungan dan Tatakerja antar Menteri Bidang Teknis dan Menteri Keuangan yang mewakili Negara selaku pemegang saham Persero; dan (iv) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 1768/MK/IV/12/1974, tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang, akta-akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusannya No. Y.A. 5/170/4 tanggal 21 Mei 1975 dan kedua Akta tersebut di atas telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1736 dan No. 1737 tanggal 27 Mei 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 312, Tambahan Berita Negara No. 52 tanggal 1 Juli 1975 (Annual Report PT. Antam Tahun 2013).

D. Implementasi GCG pada PT. Aneka Tambang Tbk.Secara formal implementasi GCG dalam PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dimulai ketika perseroan mencatatkan sebagian sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 3 Novermber 1997. Sejak itu sebagai perusahaan publik, PT Aneka Tambang Tbk dituntut untuk transparan dan independen. PT Aneka Tambang Tbk memiliki Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) guna memastikan agar kegiatan usahanya dilaksanakan secara adil, bertanggungjawab dan transparan. Menurut direktur utama PT Aneka Tambang Tbk, Alwin Syah Loebis, PKP merupakan kumpulan kebijakan yang disusun berdasarkan prinsip GCG sebagai acuan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan serta sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, sekaligus menjadi kriteria penguji dalam mengkaji kesahihan dari semua keputusan dan peraturan yang dikeluarkan PT Aneka Tambang Tbk. Selain itu dilakukan penyempurnaan standar etika (code of conduct) yang harus ditandatangani setiap tahunnya dan wajib ditaati seluruh insan PT Aneka Tambang Tbk. Standar (Code) perbaikan terhadap GCG menurut Alwin Syah Demi memastikan berjalannya prinsip GCG dibentuk lima komite yakni Komite Audit, Komite Pasca Tambang dan Lingkungan, Komite Manajemen Loebis terus dilakukan dan tiap tahun dilakukan assessment oleh konsultan independen.Demi memastikan berjalannya prinsip GCG dibentuk lima komite yakni Komite Audit, Komite Pasca Tambang dan Lingkungan, Komite Manajemen Resiko, Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM serta Komite Corporate Governance. Bila manajemen atau direksi melakukan pelanggaran GCG, para karyawan diberikan akses khusus melaporkan temuannya ke komisaris. Menurut Alwin Syah Loebis, sejak menerapkan prinsip GCG tersebut, PT Aneka Tambang Tbk memperoleh banyak manfaat yang kemudian berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dimulai dengan keterbukaan informasi yang menimbulkan care & trust dari investor dan para stakeholder.Kepercayaan itu membuat lembaga kreditor dan masyarakat luas berminat menyerap pinjaman perusahaan dengan biaya murah sehingga perusahaan mengalami pertumbuhan yang berdampak pada peningkatan harga saham karena nilai perusahaan meningkat.Berikut ini Standart Praktik GCG yang digunakan dalam 5 tahun terakhir:

Berikut ini penerapan Prinsip 3 OECD (Pemerataan Perlakuan Pemegang Saham) pada PT. Aneka Tambang Tbk. :NoSub PrinsipInti PrinsipImplementasi pada PT. Antam

13.1Kesamaan perlakuan antara pemegang saham dalam kelas saham yang sama

23.1.aKemudahan dari investor untuk mendapatkan informasi mengenai hak yang melekat pada setiap seri dan kelas saham sebelum mereka membeli sahamTerdapat informasinya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan (AN13 425)

Terdapat Informasi : Peraturan Kepemilikan dan Hak Saham (AN13 448) Struktur Modal Saham (AN13 450) Realisasi Penggunaan Dana Saham (AN13 451) Pembayaran Deviden Tunai (AN13 453)

Transparasi Laporan Keuangan (Laporan Keuangan yang audited)

33.1.bPerlindungan kepada pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh atau atas nama pemegang saham utamaTerdapat informasinya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan (AN13 426) namun untuk penyampaian informasinya masih kurang

Dilindungi pada poin Hak Pemegang saham yang tertera pada Peraturan Kepemilikan dan Hak Saham (AN13 448)

43.1.cMengenai pihak yang boleh mewakili pemegang saham dalam RUPS. Pada prinsip ini juga menjelaskan bahwa bank kustodian tidak secara otomatis menjadi wakil pemegang saham di RUPSTerdapat informasinya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan (AN13 425) namun untuk penyampaian informasinya masih kurang

Terdapat informasinya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan (AN13 426) namun untuk pemberitahuan undangannya masih kurang

Dilindungi pada poin Hak Pemegang saham yang tertera pada Peraturan Kepemilikan dan Hak Saham (AN13 448)

53.1.dPenghilangan hambatan pemberian suara oleh pemegang saham yang berdomisili di di luar wilayah kedudukan Emiten atau Perusahaan PublikDilindungi pada poin Hak Pemegang saham yang tertera pada Peraturan Kepemilikan dan Hak Saham (AN13 448)

63.1.eProses dan prosedur RUPS yang harus memperhatian perlakuan yang sama bagi seluruh pemegangsaham, termasuk prosedur yang sederhana dan tidak mahal bagi pemegang saham untuk melakukan hak votingnya.Dilindungi pada poin Hak Pemegang saham yang tertera pada Peraturan Kepemilikan dan Hak Saham (AN13 448)

73.2Larangan transaksi orang dalam (insider trading) dan perdagangan tutup sendiri yang merugikan pihak lain (abusive self dealing)Diatur pada poin Pencegahan Transaksi Orang Dalam (AN13 267)

Orang dalam perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan ANTAM dilarang memperdagangkan sekuritas perusahaan berdasarkan informasi atau fakta material yang belum diungkap. Oleh karena itu, ANTAM telah menyusun Kebijakan Perdagangan Efek Berbentuk Saham Perseroan PT ANTAM (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Direksi No. 242.K/02/DAT/2013 dan dipublikasikan di portal internal.

Dan juga terdapat informasinya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan (AN13 426)

83.3Kewajiban dari komisaris, direksi dan manajemen kunci untuk mengungkapkan kepentingannya kepada dewan komisaris jika mereka, baik langsung maupun tidak langsung atas nama pihak ketiga mempunyai kepentingan yang material dalam suatu transaksi atau suatu hal yang mempengaruhi perusahaan.Terdapat pada poin Pihak Berelasi yang dijabarkan secara detail (AN13 202-203)

*AN13 adalah Annual Report Tahun 2013

Berdasarkan Laporan Review Tata Kelola Perusahaan oleh RSM AJJ (Audit, Tax and Advisory) untuk periode 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2013 yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2014 ditampilkan mengenai indicator tolak ukur pencapaian GCG pada PT. Aneka Tambang Tbk sesuai dengan pedoman yang digunakan (Annual Report PT. Aneka Tambang Tbk 2013).

DAFTAR PUSTAKA

BAPEPAM-LK, 2006 Studi Penerapan Prinsip Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan BAPEPAM mengenai Corporate Governance, Jakarta: Departemen Keuangan RI BAPEPAM LK

Perusahaan Perseroan (Persero). Aneka Tambang Tbk. Annual Report Tahun 2013

Wikipedia. Bank custodian http://id.wikipedia.org/wiki/ Bank_kustodian. Diakses pada tanggal 24 November 2014 16:40.

Wikipedia. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_untuk_Kerja_Sama_dan_Pembangunan_Ekonomi. Diakses pada tanggal 25 November 2014 13:20.

Zohar Goshen. 2003. The Efficiency of Corporate Self Dealing: Theory Meets Reality. California Law Review. hal. 396 http: www.weslaw.com

www.antam.com

www.oecd.org