ntt.kemenag.go.idntt.kemenag.go.id/file/file/profiltts/ncjr1415349197.pdf · masa penjajahan jepang...
TRANSCRIPT
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 1
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 2
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELU
1. Kondisi Obyektif Kabupaten Belu
a) Letak Geografis :
Kabupaten Belu merupakan salah satu Kabupaten dari 6 (enam) Kabupaten/Kota di
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di daratan Timor. Posisi geografis Kabupaten
Belu di daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dibagian paling timur dan
berbatasan langsung dengan Negara Republic Demokratic Timor Leste (RDTL) sedang
menurut posisi astronomis wilayah Kabupaten Belu terletak pada 124°-126°LS.
b) Batas Wilayah :
Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Ombai.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor.
Sebelah Timur berbatasan dengan Republic Demokratic Timor Leste.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten
Timor Tengah Selatan (TTS).
c) Luas Wilayah :
Luas wilayah Kabupaten Belu 2.445,57 KM² atau 5,16% dari luas wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang keseluruhannya merupakan wilayah daratan.
d) Topografi :
Bentuk topografis Wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah datar berbukit-bukit
hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan mengikuti
arah kemiringan lerengnya. Wilayah datar terletak di bagian selatan memanjang sampai
tenggara pada pesisir pantai Laut Timor dengan kemiringan kurang dari 2 % , sedangkan
daerah datar berombak sampai bergelombang 3% -40% hampir merata di seluruh
wilayah yaitu mencapai 55,86% dari luas wilayah. Wilayah pengunungan < 40% terdapat
di wilayah tengah ke arah timur dengan luas wilayah sekitar 17,40% .
e) Iklim :
Kabupaten Belu memiliki Iklim tropis dengan musim hujan yang sangat pendek
(Desember-Maret) dan musim kemarau yang panjang (April-November). Temperatur di
Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6 °ᴄ dengan interval suhu 21,5°ᴄ -
33,7°C. Temperatur terendah 21,5°C terjadi pada bulan Agustus dan temperatur
tertinggi 33,7°C (terjadi pada bulan Oktober-November).
f) Penduduk:
Jumlah penduduk Kabupaten Belu 368.081 jiwa, dengan perincian : Laki-laki 180.713
jiwa dan perempuan 184.368 jiwa yang tersebar di 24 (dua puluh empat) kecamatan.
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 3
g) Sosial Budaya :
Menurut penuturan tua-tua adat kata ‘Belu’ bermakna persahabatan yang
diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti “Teman” atau
“Sahabat”. Hal ini memberikan makna simbolis yang mendeskripsikan bahwa pada
zaman dahulu masyarakat Belu memang bersahabat, hidup berdampingan dan saling
memperhatikan.
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda wilayah kekuasaan Maromak Oan
(Belu) terbagi menjadi 20 (dua puluh) Swapraja/Kerajaan, dimana wilayah –
wilayah Swapraja ini ada juga yang meliputi sebagian wilayah Timor Tengah
Utara dan wilayah Provinsi Timor –Timur (sekarang negara RDTL). Kemudian
diadakan penggabungan-penggabungan, akhirnya terdapat 3 (tiga)
Swapraja/Kerajaan di Belu yaitu : Swapraja Malaka, Swapraja Tasifeto dan
Swapraja Maukatar yang dibawah ke-3 Swapraja ini masih terdapat beberapa
distrik dan onderdistrik.
Pada masa pemerintahan penjajahan Jepang, pemerintahn di Belu dipimpin oleh
seorang pejabat Jepang yang disebut “Bunken Kanrikan” dimana hanya
mengakui 2 (dua) wilayah Swaparaja / Kerajaan yaitu
Swaparaja Tasimane yang wilayahnya meliputi wilayah Malaka dan
dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah dengan sebutan Raja Besar
Tasimane.
Swaparaja Tasifeto yang wilayahnya meliputi Tasifeto, Lamaknen dan
Harneno dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah dengan sebutan Raja
Besar Tasifeto.
Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya dengan
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 terbentuklah Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang membawahi beberapa daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten),
maka Wilayah Tasifeto dan Wilayah Tasimane disatukan menjadi Kabupaten
Belu sampai saat ini.
Masyarakat Kabupaten Belu memiliki budaya dan adat istiadat yang turun
temurun dan hingga saat ini diupayakan agar tetap lestari.
h) Kelompok Etnis :
Berdasarkan penuturan tua-tua adat, suku yang merupakan pendatang adalah suku
Tetun dan merupakan suku yang terbesar di Kabupaten Belu dengan wilayah sebarannya
adalah wilayah Belu Selatan. Selain itu ada juga suku-suku lainnya seperti suku Bunaq
yang berdomisili di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Di samping
itu dikenal juga suku Kemak yang mendiami daerah perbatasan yaitu dari wilayah
kecamatan Lamaknen sampai dengan wilayah Pantai Utara. Suku yang lain adalah suku
Dawan merupakan kelompok masyarakat terkecil dan suku pendatang yang berasal dari
Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada
umumnya mendiami wilayah perbatasan Kabupaten Belu dengan Kabupaten TTU dan
Kabupaten TTS.
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 4
Pembagian wilayah di Kabupaten Belu yang terdiri atas 2 (dua) bagian besar yaitu Belu
Utara dan Belu Selatan erat kaitannya dengan adat istiadat baik adat istiadat
perkawinan, adat istiadat kematian maupun bercocok tanam. Adat istiadat yang
digunakan di wilayah Belu Utara adalah adat istiadat yang menganut sistem “Patrilineal”
yaitu sistem dimana adat istiadat pemilikan harta benda dan keturunan diatur
berdasarkan keturunan garis keturunan ayah/bapak. Contoh : Dalam istiadat
perkawinan, keluarga dari pihak laki-laki wajib membayar sejumlah mahar
(belis/maskawin) kepada pihak perempuan dan membawa anak gadis dari pihak
keluarga perempuan menjadi milik pihak keluarga laki-laki. Adat istiadat yang digunakan
di wilayah Belu Selatan adalah adat istiadat yang menganut sistem “Matrilineal” yaitu
sistem dimana adat istiadat pemilikan harta benda dan keturunan diatur berdasarkan
garis keturunan ibu/mama, sehingga dalam masyarakat Belu Selatan perempuan lebih
menguasai dan mengatur harta benda/kekayaan keluarga.
i) Komposisi Umat Beragama :
Mayoritas penduduk di Kabupaten Belu memeluk agama Katolik yakni sebanyak 324.284
orang atau sebesar 88,10%. Selanjutnya berturut –turut pemeluk agama
Krsiten/Protestan sebanyak 35.697 orang atau 9,70%, pemuluk agama Islam 7.572 orang
atau 2,06 %, pemeluk agama Hindu 489 orang atau 0,13 %, dan pemeluk agama Budha
40 orang atau 0,01 %.
j) Sebaran Agama :
Sebaran agama di Kabupaten Belu berdasarkan data penduduk 368.081 orang tersebar
di 24 (dua puluh empat ) kecamatan.
Perincian jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan agama yang dianut : No Kecamatan Islam Kristen Katolik Hindu Budha Jumlah 1 Raimanuk 71 700 14.557 7 - 15.335
2 Tasifeto Barat 366 802 22.154 7 - 23.329
3 Kakuluk Mesak 540 1411 16.931 5 - 18.887
4 Nanaet Dubesi - - 4292 - - 4292
5 Kota Atambua 887 1728 26.157 66 19 28.857
6 Atambua Barat 3449 3288 16.032 76 - 22.845
7 Atambua Selatan 481 4629 18040 51 - 23.201
8 Tasifeto Timur 60 252 21.626 46 - 21.984
9 Raihat 13 16 12.612 - - 12.641
10 Lasiolat - 4 6249 - - 6253
11 Lamaknen 6 19 11576 - - 11601
12 Lamaknen Selatan - 6 7771 - - 7777
13 Malaka Barat 60 3388 16578 4 - 20.030
14 Rinhat 3 1014 13518 - - 14.562
15 Wewiku 10 3236 14631 - - 17877
16 Weliman - 1673 16016 - - 17.689
17 Malaka Tengah 1273 2743 31.808 24 21 35.869
18 Sasitamean 23 138 8.064 - - 8225
19 Io Kufeu 1 7348 332 - - 7681
20 Botin Leobele - 99 4661 - - 4760
21 Malaka Timur 3 873 8548 - - 9424
22 Laenmanen 3 1777 9550 - - 11.330
23 Kobalima 298 456 16390 203 - 17347
24 Kobalima Timur 25 70 6190 - - 6285
JUMLAH 7572 35.697 324.283 489 40 368.081
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 5
k) Peta :
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 6
2. Sejarah Perkembangan Kabupaten Belu
Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah kekuasaan Belu (Maromak Oan )
terdapat 20 (dua puluh) wilayah Swapraja/ Kerajaan, dimana wilayah Swapraja ini ada
juga yang meliputi sebagian wilayah Timor Tengah Utara (TTU) dan wilayah Provinsi
Timor Timur (sekarang Negara RDTL). Kemudian diadakan penggabungan-
penggabungan, akhirnya hanya terdapat 3 (tiga) Swapraja di Belu yaitu : Swapraja
Malaka, Swapraja Belu Tasifeto dan Swapraja Maukatar yang dibawah ketiga Swapraja
ini masih terdapat distrik dan onderdistrik.
Masa Penjajahan Jepang
Pada masa pemerintahan ini, di Belu dipimpin oleh seorang pejabat Jepang yang disebut
“Bunken Kanrikan” dimana hanya mengakui 2 (dua) wilayah Swapraja / Kerajaan yaitu :
Swapraja Tasimane, wilayahnya meliputi wilayah Malaka dan dipimpin seorang
kepala wilayah dengan sebutan Raja Besar Tasimane.
Swapraja Tasifeto, wilayahnya meliputi wilayah Tasifeto, Lamaknen dan
Harneno dan pimpin oleh seorang kepala wilayah dengan sebutan Raja Besar
Tasifeto.
Masa Setelah Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 tepatnya tahun 1958 dengan UU
Nomor 69 Tahun 1958 terbentuklah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membawahi
beberapa daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten), maka wilayah Tasifeto dan Tasimane
pada masa penjajahan Jepang itu disatukan menjadi Kabupaten Belu sampai dengan
saat ini.
Atas dasar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : Pem.66/1/2
Tanggal 28 Januari 1962 dihapuskan wilayah-wilayah kesatuan Malaka, Tasifeto
dan Lamaknen lalu dibentuk 5 (lima) kecamatan yaitu : Kecamatan Malaka
Barat, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasiefto
Timur dan Kecamatan Lamaknen.
Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem. 66/1/32 tanggal
20 Juli 1963, Kecamatan Malaka Timur dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan
yaitu : Kecamatan Malaka Timur dan Kecamatan Malaka Tengah. Dengan
demikian ada 6 (enam) kecamatan yang terbentuk pasca Surat Keputusan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem. 66/1/32 Tanggal 20 Juli 1963
yaitu : Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka
Timur, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan
Lamaknen.
Pada tahun 1969 dan 1970 dibentuk 1 (satu) Koordinator Pemerintahan Kota
(KOPETA) yaitu Kopeta Atambua dan 5 (lima) Perwakilan Kecamatan yaitu
Perwakilan Kecamatan Malaka Barat, Perwakilan Kecamatan Malaka Tengah,
Perwakilan Kecamatan Malaka Timur , Perwakilan Kecamatan Tasifeto Barat dan
Perwakilan Kecamatan Tasifeto Timur.
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 7
Era Reformasi
Pada era reformasi, dalam pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan peningkatan status
Koordinator Pemerintahan Kota (KOPETA) dan perwakilan kecamatan serta pemekaran
kecamatan.
Peningkatan Status KOPETA dan Perwakilan Kecamatan :
Peningkatan status Kopeta dan perwakilan kecamatan menjadi kecamatan
antara lain : Kopeta Atambua berubah status menjadi Kecamatan Kota Atambua,
Perwakilan Kecamatan Malaka Barat menjadi Kecamatan Rinhat, Perwakilan
Kecamatan Malaka Tengah menjadi Kecamatan Sasitamean, Perwakilan
Kecamatan Malaka Timur menjadi Kecamatan Kobalima, Perwakilan Kecamatan
Tasifeto Barat menjadi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Perwakilan Kecamatan
Tasifeto Timur menjadi Kecamatan Raihat.
Pemekaran Kecamatan :
Selanjutnya dilaksanakan pemekaran kecamatan antara lain :
a. Kecamatan Malaka Barat dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu :
Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman dan Kecamatan
Wewiku.
b. Kecamatan Sasitamean dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu :
kecamatan Sasitamean, Kecamatan Io Kufeu, Kecamatan Botin Leobele.
c. Kecamatan Kobalima dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu
Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Kobalima Timur.
d. Kecamatan Malaka Timur dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu
Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan
Laenmanen.
e. Kecamatan Tasifeto Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu
Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Nanaet Dubesi
f. Kecamatan Kota Atambua dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu
Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan
Atambua Selatan.
g. Kecamatan Tasifeto Timur dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu
: Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Lasiolat.
h. Kecamatan Lamaknen dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu :
Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.
Setelah dilaksanakan peningkatan status dari Kopeta dan perwakilan kecamatan
menjadi kecamatan dan pemekaran kecamatan, maka terdapat 24 (dua puluh
empat) kecamatan yaitu : Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku,
Kecamatan Weliman, Kecamatan Rinhat, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan
Sasitamean, Kecamatan Io Kufeu, Kecamatan Botin Leobele, Kecamatan
Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan
Laenmanen, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan
Nanaet Dubesi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua,
Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Tasifeto
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 8
Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen dan
Kecamatan Lamaknen Selatan.
Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013 Kabupaten Malaka dimekarkan dari
Kabupaten Belu dengan wilayah kecamatan masing-masing sebagai berikut :
a. Kabupaten Belu : Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua
Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat
Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Dubesi, Kecamatan
Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan
Raihat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.
b. Kabupaten Malaka terdiri dari : Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan
Wewiku, Kecamatan Weliman, Kecamatan Rinhat, Kecamatan Malaka
Tengah, Kecamatan Sasitamean, Kecamatan Io Kufeu, Kecamatan Botin
Leobele, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan
Malaka Timur dan Kecamatan Laen Manen.
GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU
1. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu
Kementerian Agama Republik Indonesia lahir pada tanggal 3 Januari 1946. Hari bersejarah ini
mengingatkan kita pada keputusan penting yang diambil pemerintah atas usulan sejumlah
anggota Komite Nasional Indonesai Pusat (KNIP) agar dibentuk kementerian khusus untuk
menangani masalah agama dalam struktur Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dengan mengangkat H. Moehamad Rasjidi, BA (Alm) sebagai Menteri Agama yang
pertama.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu sebagai entitas dari Kementerian Agama
Republik Indonesia berada di wilayah otonomi Kabupaten Belu, berdiri sejak Tahun 1969
dengan nama Dinas Agama Katolik. Berdirinya Dinas Agama Katolik Kabupaten Belu
berdasarkan :
a. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1969 Tentang
Pembentukan Dinas-dinas Agama Katolik di Flores Timur, Ngada, Manggarai dan
Belu.
b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor : 137/Dd/5-1/1970 Tanggal 29 Agustus 1970 Tentang Pengesahan
Berdirinya Dinas Agama Katolik Kabupaten Belu sekaligus mengangkat Matheus J.
Mau sebagai Kepala Dinas Agama Katolik yang pada saat itu dikenal dengan nama
Petugas Dinas Agama Katolik.
Selanjutnya berturut-turut terjadi pergantian kepemimpinan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Belu sebagai berikut :
a. Petrus Hale, BA : Tahun 1971-1982
b. Petrus Nahak,BA (Alm) : Tahun 1982
c. M.S. Sarumaha : 1982-1987
d. Drs. Bele Antonius : 1987-1997
e. Drs. Fransiskus Taso Fe, BA : 1997-2000
f. Drs. Kase Yohanis (Alm) : 2000-2009
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 9
g. Drs. Lukas Ollak Lajar : 2010-Mei 2013
h. Drs. Yosef Akoit : Desember 2013 s.d Sekarang
Perubahan nama Kementerian Agama sebagai berikut :
Dinas Agama Katolik
Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 8 Tahun 1969.
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor : 137/Dd/5-1/1970 Tanggal 27 Agustus 1970.
Departemen Agama :
Nama ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor : 18/1975 tanggal 16 April 1975, Dinas Agama Katolik berubah menjadi
Departemen Agama. Sedangkan Dinas Agama Katolik sendiri berubah menjadi
Seksi Bimas Katolik yang berada di bawah Departemen Agama.
Kementerian Agama :
Perubahan nama ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor : 1 Tahun 2010.
2. Visi dan Misi Tahun 2010-2014 :
a. Visi :
Masyarakat Belu yang BERSINAR (Beriman, Berbudaya, Cerdas, Sejahtera, Mandiri,
Nyaman dan Rukun).
b. Misi :
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan
Meningkatkan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama
Memberdayakan Umat Beragama dan Lembaga Keagamaann
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah
Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.
3. Wilayah Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu
Wilayah pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu terdiri dari 2 Kabupaten
yaitu :
a. Kabupaten Belu yang terdiri dari 12 Kecamatan, 81 Desa/Kelurahan dan 419
Dusun/Lingkungan.
b. Kabupaten Malaka yang terdiri dari 12 Kecamatan, 209 Desa dan 1134 Dusun.
4. Struktur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu
Nama Pejabat
No Nama/NIP/ Pejabat
Jabatan Pangkat/Gol. Ruang
Ket
1 Drs. Yosef Akoit NIP. 19620301199503 1 001
Kepala Kantor Penata Tk. I (III/d)
2 Donatus Mau, SH NIP. 19610717199303 1 001
Kepala Sub Bagian TU
Penata Tk. I (III/d)
3 Akrim Moka, A.Ma Kasi Pendidikan Penata Tk.I (III/d)
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 10
NIP.19591231198703 1 007 & Bimas Islam
4 Seprianus Ratu Dabbo, S.Th NIP. 19610423198703 1 001
Kasi Bimas Kristen
Penata TK.I (III/d)
5 Zakharias Seran, S.Ag NIP. 195903 22198703 1 001
Kasi Urusan Agama Katolik
Penata (III/c)
6 Dominggus Faria, A.Ma NIP. 19640517198703 1 003
Kasi Pendidikan Katolik
Penata (III/c)
7 Hasanuddin, S.Ag NIP. 19701231200701 1 367
Gara Haji dan Umrah
Penata Muda Tk.I (III/b)
8 Abdurrahman Mukhtar, S.Ag NIP. 1969050620003 1 002
Kepala KUA Kec. Kota Atambua
Penata Tk.I (III/d)
9 Adam Hairul, S.Ag NIP. 19661231200604 1 053
Kepala KUA Kec. Tasbar
Penata (III/c)
10 Muh. Ikhsan Hafid, S.Fil.I NIP. 19751019200604 1 001
Kepala KUA Kec. Malaka Tengah
Penata Muda Tk. I (III/b)
Data Pegawai :
No Jabatan Jumlah Pegawai Ket
1 Eselon III 1
2 Eselon IV 9
3 JFU (Jabatan Fungsional Umum) 42
4 JFK (Jabatan Fungsional Khusus)
1. Pengawas 10
2. Guru 110
3. Penyuluh 10
4. Penghulu -
5 JFT :
1. Analis Kepegawaian -
5. DATA-DATA KEAGAMAAN
Tabel 1 : Jumlah Umat
Jumlah Islam Katolik Kristen Hindu Budha Jumlah
Jumlah
7.572
324.283
36.697
489
40
368.081
Tabel 2 : Jumlah Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama
Raudatul Athfal (RA)
Madrasah Negeri Madrasah Swasta
MIN MTsN MAN MIS MTsS MAS
- - - - - -
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 11
Tabel 3 : Jumlah Rumah Ibadah
No Islam Kristen Katolik Hindu Budha Konghucu
1
Masjid Musholla Langgar Gereja Gereja Kapela Pura Sanggah Vihara Cetya/TITD Klenteng
13
-
-
73
34
230
2
-
-
-
-
Tabel 4 : Jumlah Penyuluh Agama Berstatus PNS
No Agama Islam Agama Kristen Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha
1
Muda Madya Utama Muda Madya Utama Muda Madya Utama Muda Madya Utama Muda Madya Utama
1
-
-
1
-
-
5
-
-
1
-
-
-
-
-
Tabel 5 : Jumlah Rohaniwan Menurut Agama
No
Agama Islam Agama Kristen Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha
1 Mubaliqh
Khatib
Imam Pendeta Pandeta Muda
Diaken Uskup Pastor/Imam
Diakon
Pandita Pinandita
Bikhu Pandita
- 52 26 37 43 - 1 83 - - 4 - -
Tabel 6 : Jumlah Kantor Urusan Agama dan Balai Nikah
No Nama KUA Balai Nikah Jumlah KUA
1. 2. 3.
KUA Kec. Kota Atambua KUA Kec. Tasi Feto Barat KUA Kec. Malaka Tengah
- 3
Tabel 7 : Jumlah Penghulu
No Jumlah Penghulu Pertama
Jumlah Penghulu Muda
Jumlah Penghuu Madya
Jumlah Pembantu Penghulu
- - - -
Tabel 8 : Jumlah BP4
NO Jumlah
1 4
Tabel 9 : Jumlah Kegiatan Nikah
NO Jumlah
1 43
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 12
Tabel 10 : Jumlah, Luas dan Status Wakaf Serta Jumlah Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAW)
No Jumlah Tanah Wakaf
Luas Tanah Wakaf (Dalam Satuan Luas)
Sudah (Dlam Satuan Luas)
Belum Bersertifikat (Dlm Satuan Luas/M²)
1
19
29.903 M²
19
-
Tabel 11 : Jumlah Tilawatil Qur’an
Jlh Tilawatil Qori Qoriah
1 25
10 15
Tebel 12 : Jumlah Hafidz/Hafidzah
Jlh Hafidz Hafidzah
1 3 4
Tabel 13 :Jumlah Kuota Jamaah Haji
No Jumlah
1 24
Tabel 14 : Jumlah Guru
No Jlh Guru RA Jlh Guru MI Jlh Guru MTs Jlh Guru MA Ket
1 2 8 6 - Negeri Swasta 2 20 32 6 -
Tabel 15 : Jumlah Kepala Raudatul Athfal (RA) Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Jlh Kepala RA ˂S1
Jlh Kepala RA S1
Jlh Kepala RA = S2
Jlh Kepala RA = S3
1 - 5 - -
Tabel 16 : Jumlah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Jlh Kepala MI ˂S1
Jlh Kepala MI S1
Jlh Kepala MI = S2
Jlh Kepala MI = S3
1 - 3 - -
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 13
Tabel 17 : Jumlah Kepala Madrasah Tsanawiyah Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Jlh Kepala MTs ˂S1
Jlh Kepala MTs S1
Jlh Kepala MTs = S2
Jlh Kepala MTs = S3
1 1 - - -
Tabel 18 : Jumlah Kepala Madrasah Aliyah Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Jlh Kepala MA˂S1
Jlh Kepala MA S1
Jlh Kepala MA = S2
Jlh Kepala MA = S3
1 - - - -
Tabel 19 : Jumlah Guru RA,MI, MTs, MA Menurut Status Kepegawaian
No RA MI MTs MA
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 2 20 8 31 6 6 - -
Tabel 20 : Jumlah Guru Raudhatul Athfal Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Guru RA ˂S1 Guru RA = S1 Guru RA=S2 Guru RA=S3
1 PNS Non PNS
PNS Non PNS
PNS Non PNS
PNS Non PNS
1 1 10 1 10 - - - -
Tabel 21 : Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Guru MI ˂S1 Guru MI = S1 Guru MI=S2 Guru MI=S3
1 PNS Non PNS
PNS Non PNS
PNS Non PNS
PNS Non-PNS
1 4 10 4 22 - - - -
Tabel 22 : Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Guru MTs˂S1 Guru MTs = S1 Guru MTs=S2 Guru MTs=S3
1 PNS Non PNS
PNS Non PNS
PNS Non PNS
PNS Non-PNS
1 1 2 5 4 - - - -
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 14
Tabel 23 : Jumlah Guru Madrasah Aliyah Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Guru MA ˂S1 Guru MA = S1 Guru MA=S2 Guru MA=S3
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 - - - - - - - -
Tabel 24 : Jumlah Kondisi Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah
NO Kondisi
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1
15
1
-
Tabel 25 : Jumlah Kondisi Ruang Kelas Madrasah Tsanawiyah
NO Kondisi
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1
3
1
-
Tabel 26 : Jumlah Kondisi Ruang Kelas Madrasah Aliyah
NO Kondisi
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
-
-
-
Tabel 27 : Jumlah Guru Bersertifikat
No RA MI MTs MA
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 2 3 6 6 4 - - -
Tabel 28 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas
No Tempat Tugas = TK Tempat Tugas =SD Tempat Tugas = SLTP
Tempat Tugas = SLTA
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 - - 4 2 4 - 2 1
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 15
Tabel 29 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Kualifikasi Pendidikan ˂S1
Kualifikasi Pendidikan =S1
Kualifikasi Pendidikan ≥S2
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 1 1 9 2 - -
Tabel 30 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas
No Tempat Tugas = TK Tempat Tugas =SD Tempat Tugas = SLTP
Tempat Tugas = SLTA
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 - - 33 21 3 12 4 11
Tabel 31 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen Menurut Jenjang Sekolah tempat Bertugas
No Kualifikasi Pendidikan ˂S1
Kualifikasi Pendidikan =S1
Kualifikasi Pendidikan ≥S2
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 19
5 22 38 - -
Tabel 32 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas
No Tempat Tugas = TK Tempat Tugas =SD Tempat Tugas = SLTP
Tempat Tugas = SLTA
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 41 203 305 311 45 62 28 36
Tabel 33 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik Menuurut Kualifikasi Pendidikan
No Kualifikasi Pendidikan ˂S1
Kualifikasi Pendidikan =S1
Kualifikasi Pendidikan ≥S2
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 78 199 227 112 - -
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 16
Tabel 34 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas
No Tempat Tugas = TK Tempat Tugas =SD Tempat Tugas = SLTP
Tempat Tugas = SLTA
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 - - - 1 1 - - 1
Tabel 35 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Kualifikasi Pendidikan ˂S1
Kualifikasi Pendidikan =S1
Kualifikasi Pendidikan ≥S2
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 - - 1 2 - -
Tabel 36 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Budha Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas
No Tempat Tugas = TK Tempat Tugas =SD Tempat Tugas = SLTP
Tempat Tugas = SLTA
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 - - - - - - - -
Tabel 37 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Budha Menurut Kualisfikasi Pendidikan
No Kualifikasi Pendidikan ˂S1
Kualifikasi Pendidikan =S1
Kualifikasi Pendidikan ≥S2
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 - - - - - -
Tabel 38 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Konghucu Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas
No Tempat Tugas = TK Tempat Tugas =SD Tempat Tugas = SLTP
Tempat Tugas = SLTA
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 - - - - - - - -
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 17
Tabel 39 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Konghucu Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Kualifikasi Pendidikan ˂S1
Kualifikasi Pendidikan =S1
Kualifikasi Pendidikan ≥S2
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 - - - - - -
Tabel 40 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Bersertifikat.
No Islam Kristen Katolik Hindu Hindu
1 PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
PNS Non-PNS
1 8 1 20 1 336 91 - - - -
Tabel 41 : Jumlah Pengawas Pendidikan Agama .
Tabel 42 : Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Menurut Kualifikasi Pendidikan
No Agama Islam Agama Kristen Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha
1 ˂S1 S1 ≥S2 ˂S1 S1 ≥S2 ˂S1 S1 ≥S2 ˂S1 S1 ≥S2 ˂S1 S1 ≥S2
- - - - 2 - 1 7 - - - - - - -
Tabel 43 : Jumlah Pondok Pesantren
No Menurut Jenis Penyelenggaraan Jlh Santri
1 Salafiyah Khalafiyah Kombinasi Laki-laki Perempuan
-
-
1
26
12
No Islam Kristen Katolik Hindu Budha
Konghucu
1 Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
1 - - 2 - 6 2 - - - - - -
Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 18
Tabel 44 : Jumlah Ustadz Pondok Pesantren Menurut Kualifikasi Pendidikan
No ˂S1 =S1 ≥S2
1 10
1 -
Tabel 45 : Jumlah Madrasah Diniyah Ula
No Jlh Wustha Jlh Pendidik Jumlah Guru
Laki-Laki Perempuan ˂S1 = S1 = S3
1 3 6 5 6 5 -
Tabel 46 : Jumlah Madrasah Diniyah Wustha
No 1
Jlh Wustha Jlh Pendidik Jumlah Guru
Laki-Laki Perempuan ˂S1 = S1 = S3
- - - - - -