Nomor : 26.001/E/PKSDM/KOMPAS.

Lampiran : 1 (satu) paket Proposal.

Perihal : Permohonan Kerjasama dan Bantuaan Sponsorship.

Kepada Yth.

.................................................................

.................................................................

di-

Tempat.

Salam Pemberdaya... !!!

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan digulirkannya PROGRAM

PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN (PEKA), untuk menunjukan komitmen

dalam memajukan ekonomi rakyat yang bertujuan sebagai tigger agar semakin kokohnya

warung tradisional dalam menghadapi cengkraman para kapitalisme global.

Workshop Peningkatan Skala UKM/UMKM, Pelatihan Dasar Pengelolaan Usaha, Pelatihan

Akuntansi Dasar untuk UMKM dan Bantuan Permodalan Usaha serta Pendampingan

Pengelolaan Usaha diberikan kepada peserta dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten

Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Untuk suksesi program ini, kami mengajak Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha se-Bandung Raya agar dapat berpartisipasi aktif mendukung

acara ini dengan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan sebagai bentuk kepedulian

dan respon sosial.

Demikian disampaikan, besar harapan kami mendapat respon positif dari Bapak/Ibu

Pimpinan Instansi dan Badan Usaha. Sambil menunggu petunjuk dan konfirmasi serta

tindaklanjut positif, atas bantuan, partisipasi dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Cimahi, 24 September 2018

Hormat kami,

KORNAS LSM KOMPAS

( FAJAR BUDHI WIBOWO, M.Si )

Koordinator Umum

Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi : 0815 5443 8375 – 0857 9586 1888

PROGRAM PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN (PEKA)

MELALUI PENGORGANISASIAN PELAKU USAHA EKONOMI RAKYAT

SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN WARUNG DAN PASAR TRADISIONAL

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan keterbelakangan, pada saat ini masih merupakan persoalan rakyat dan

bangsa, yang belum juga ditemukan jalan keluarnya secara jitu – masih diperlukan strategi

dan kerja benar untuk menjawab persoalan tersebut. Proses reformasi yang berlangsung sejak

1998, dirasakan belum memberikan perbaikan yang signifikan, Kami (LSM KOMPAS) hadir

untuk memperlihatkan komitmen yang besar untuk memajukan ekonomi rakyat membuka

jalan bagi makin kokohnya pasar dan warung tradisional serta menangkis kuatnya dari

cengkraman kapitalisme global.

Masalah kemiskinan dan keterbelakangan, tidak dapat hanya dilihat sebagai masalah

kesempatan dan pendidikan, melainkan juga berkait dengan sistem perekonomian, yang

dalam kenyataan memang masih belum sepenuhnya berpihak pada msyarakat bawah, yaitu

rakyat. Dalam krisis dan dalam kondisi dimana kemampuan negara mengalami kemerosotan,

masyarakat justru mampu bertahan dalam kegiatan usaha di sektor kecil dan menengah, baik

formal ataupun informal.

Dalam keadaan krisis nasional maupun internasional, sangat terlihat bahwa usaha kecil dan

menengah menunjukan ketangguhannya – karena relatif tidak terguncang, bahkan terbukti

mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Ketika perekonomian nasional

tumbuh lebih dari 5 % (2017), sekitar 2,4% disumbangkan oleh aktivitas usaha di sektor kecil

dan menengah. Pergerakan ekonomi rakyat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan,

kehutanan dan perikanan, sekitar 86% usaha kecil, 9% usaha menengah dan sisanya usaha

besar. Sementara itu, pogram dukungan pemerintah, antara lain melalui kredit, dapat

dikatakan belum sepenuhnya berjalan: dari sekian banyak UKM, hanya sekitar 17,7% yang

berusaha mengakses kredit perbankan. (Contribution of MSMEs Credits in EIA to National’s

MSMEs Credits)

Kenyataan posisi dan kondisi, ekonomi rakyat, antara lain UMKM tersebut, tentu saja

membawa suatu harapan baru, dan karenanya dibutuhkan suatu upaya yang sedemikian rupa

mampu memberikan dukungan bagi pertumbuhan UKM. Memperkuat UKM, pada dasarnya

akan menjadi bagian penting bagi penguatan ekonomi nasional, karena selain menyerap

tenaga kerja, kegiatan usaha di sektor kecil dan menengah, akan menjadi picu bagi

pertumbuhan ekonomi. Memungkinkan ekonomi rakyat berkembang dengan pesat dan kuat,

merupakan suatu kemutlakan, jika bangsa ini ingin tumbuh berkembang dan memiliki

kekuatan nasional yang dapat diperhitungkan.

Diperlukan bukan saja kebijakan, tetapi suatu sistem pendukung, yang diharapkan dapat ikut

mendorong pertumbuhan UMKM yang kuat dan berorientasi pada produktivitas, kemajuan

dan pada gilirannya eksport. Keterlibatan berbagai pihak, dipandang penting, terutama untuk

mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil UMKM – bukan

sekedar proyek yang justru menguntungkan pihak “pemberi bantuan”. Dalam kaitan inilah

sangat penting artinya upaya pengorganisasian UMKM, sebagai bagian dari usaha

memperkuat posisi dan kondisi UMKM.

Gambar besar strategi pembangunan nasional memperlihatkan belum begitu memperhatikan

atau kurangnya perhatian pada pengembangan ekonomi rakyat. Padahal sudah sangat jelas

konstitusi menyatakan bahwa tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk:

1. Melindungi warga negara

2. Mewujudkan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Konstitusi juga telah menekankan suatu garis politik yang jelas mengenai strategi ekonomi

nasional, yakni pemihakan pada ekonomi rakyat, dan tidak memberikan kesempatan pada

pertumbuhan ekonomi raksasa, sebagaimana yang dikembangkan oleh Orde Baru, melalui

fasilitasi bisnis skala besar yang justru memarjinalisasi ekonomi rakyat.

Penguatan ekonomi rakyat, tentu saja bukan dimaksudkan sebagai sikap anti kemajuan,

melainkan suatu strategi yang hendak tumbuh dari bawah dan tumbuh bersama rakyat.

Pilihan ini disadari benar dan dimaksudkan sebagai suatu langkah mendasar untuk mengubah

struktur kolonial, menjadi struktur nasional, yang lebih ramah kepada rakyat, dan

memberikan tempat terhormat pada rakyat untuk dapat tumbuh berkembang secara merdeka

di tanah airnya sendiri.

Oleh sebab itulah, penguatan ekonomi rakyat, atau dalam konteks ini, penguatan UMKM,

haruslah menjadi suatu gerakan ekonomi, sekaligus gerakan politik. Sebagai gerakan

ekonomi dimaksudkan untuk dapat membangun fondasi ekonomi nasional yang kokoh, yang

berbasis sumberdaya nasional dan memiliki produktivitas yang tinggi. Sebagai gerakan

politik dimaksudkan untuk mengubah strategi pembangunan nasional, dan juga strategi

pembangunan daerah, agar lebih berpihak pada ekonomi rakyat.

(Oleh : Fajar Budhi Wibowo, M.Si)

LATAR BELAKANG

Pengorganisasian rakyat dalam kerangka pemberdayaan dan penguatan ekonomi rakyat

merupakan suatu keharusan sejarah. Inti dari keseluruhan proses pengorganisasian adalah

membangun kekuatan, kekuatan rakyat, dan dengan sendirinya membangun kekuatan

ekonomi dan politik. Pengorganisasian dengan demikian, bukan suatu praktek karitatif, bukan

praktek yang didasarkan pada belas kasihan, melainkan suatu praktek yang dilandasi pada

nilai dan semangat “kemerdekaan”, atau memerdekakan rakyat, memerdekakan ekonomi

rakyat, agar dapat terbebas dari belenggu ekonomi yang menindas.

Pengorganisasian bukan jenis kerja proyek. Bukan jenis mobilisasi massa, untuk kepentingan

politik jangka pendek. Pengorganisasian adalah langkah jangka panjang, yang tidak lain ingin

membangun kesadaran baru di kalangan massa rakyat dan sekaligus memadukan kesadaran-

kesadaran yang ada menjadi kesadaran bersama dan langkah bersama. Oleh sebab itu,

pengorganisasian bukan suatu sikap netral, melainkan sikap berpihak pada rakyat.

Pengorganisasian merupakan bagian penting dari sebuah proses perlawanan, melalui

pemberdayaan rakyat.

Dalam proses pengorganisasian, tugas pokok organiser atau aktivis yang mengorganisasikan

rakyat, tidak lain dari memenangkan hati dan pikiran rakyat. Memenangkan hati, bermakna

organiser harus mampu meyakinkan rakyat, dengan tindakan nyata, keteladanan dan budi

baik. Oleh sebab itu, kualitas pribadi seorang organiser akan sangat menentukan. Tentu saja

seorang organiser bukanlah seorang moralis, bukan orang yang sok suci, melainkan orang

dengan kualitas bersedia bekerja untuk rakyat dan bersedia berkorban untuk rakyat. Dalam

situasi sulit, organiser harus mampu memperlihatkan kepada rakyat, kualitasnya sebagai

manusia pilihan, yakni bersedia berdiri di depan, membela rakyat dan mengutamakan

kepentingan rakyat.

Secara umum kita menyebutkan empat tugas pokok dari seorang organiser, yakni: (1) terus-

menerus melakukan penyelidikan atas problem-problem rakyat, dan membuat rumusan yang

jelas, tegas, dan berpihak, terutama untuk membuka peta kekuatan: siapa yang mendukung

dan siapa yang tidak mendukung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat; (2) dengan tanpa

keraguan sedikitpun, bersedia terjun ke rakyat, bergabung bersama rakyat, dan bahkan

berintegrasi; (3) tangkas dan cekatan membuat rumusan tuntutan politik berdasarkan

penderitaan yang dialami rakyat; dan (4) menjaga sikap dan tindakan, terutama untuk

mengamalkan prinsip satunya kata dan perbuatan. Tidak terelakkan seorang aktifis Divisi

Kawani LSM KOMPAS, yang ditugaskan menjadi organiser rakyat, untuk menjauhi apa

yang tidak disukai rakyat dan menjalankan apa yang disukai rakyat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Suatu proses pengorganisasian UMKM, merupakan bagian dari proses pengorganisasian

rakyat, pada dasarnya adalah kegiatan membantu, mengarahkan, mendukung terhadap

individu/ kelompok masyarakat miskin dalam merumuskan masalah, merencanakan program,

melaksanakan, dan melestarikan program yang dilakukannya. Proses pengorganisasian, tidak

sekedar mendorong kemampuan individu, atau kelompok, melainkan juga

mentransformasikan kemampuan usaha tersebut menjadi kekuatan ekonomi rakyat, dan pada

gilirannya menjadi kekuatan politik untuk perubahan.

Terdapat banyak pengalaman dalam proses pengorganisasian UMKM, yang menunjukan

kegagalan. Pengalaman tersebut penting untuk dikaji bersama, dan ditemukan faktor kunci

yang menyebabkan proses pengorganisasian tidak mencapai hasil yang diharapkan. Kita

melihat bahwa salah satu faktor kunci yang ikut menyumbang kegagalan proses

pengorganisasian adalah ditempatkannya program pengorganisasian UMKM sebagai proyek,

bukan sebagai gerakan. Sebagai sebuah proyek, maka upaya berhenti manakala proyek

berhenti. Dalam skema proyek, tidak ada kemandirian, keswadayaan dan militansi, yang ada

adalah mentalitas ”aji mumpung”. Proyek bersifat sementara. Padahal salah satu prasyarat

penting yang diperlukan bagi keberhasilan pemberdayaan UMKM adalah adanya

pengorganisasian yang mandiri dan berkelanjutan.

Untuk mengembangkan suatu program pengorganisasian yang sistematis, terencana,

berkelanjutan dan mampu mentransformasikan diri menjadi salah satu pilar gerakan, terdapat

dua masalah utama yang kerap muncul, yakni:

Pertama, masalah kualifikasi kemampuan organiser untuk dapat memberikan konsultasi dan

asistensi kepada UMKM sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kualitas organiser yang

diperlukan, bukan sekedar mau akan tetapi juga mampu. Dengan demikian, organiser harus

memiliki pemahaman minimal mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM

untuk tumbuh dan berkembang, dan juga memahami mengenai jaringan UMKM, sehingga

memiliki kemampuan untuk memediasi UMKM.

Kedua, masalah ketersediaan anggaran untuk membiayai operasionalisasi proses

pengorganisasian. Masalah pembiayaan kegiatan pengorganisasian, dapat menjadi masalah

tersendiri, jika tidak dikelola dengan baik. Skema proyek yang dilakukan oleh pemerintah,

pada dasarnya juga menghadapi problem serupa. Oleh sebab itulah, ketika anggaran proyek

habis, maka program pemberdayaan juga tutup buku alias berakhir. Organisasi dalam konteks

ini harus memikirkan suatu strategi khusus untuk mengembangkan sumberdaya dalam rangka

pembiayaan proses pengorganisasian. Namun demikian, organiser yang berkualitas pada

dasarnya harus mampu: (1) mengusahakan secara mandiri pembiayaan untuk aktivitas

pengorganisasiannya; dan (2) mendorong munculnya kader lokal, dari kalangan UMKM

sendiri, sehingga lebih efisien dan dapat dibiayai sendiri oleh UMKM.

Kami melihat terdapat tiga peran penting organisator (organiser), yakni: Pertama,

mengorganisir rakyat miskin, kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah,

terutama untuk: (1) meningkatkan produktivitas mereka; dan (2) meningkatkan akses

terhadap pasar. Secara pokok organiser harus mendorong terjadinya peningkatan

produktivitas dan secara kongkrit mendorong peningkatan pendapatan UMKM, sehingga

terjadi peningkatan kualitas hidup. Kedua, melakukan pengorganisasian yang mengarah pada

pengembangan jaringan UMKM yang pada gilirannya menjadi penyangga ekonomi nasional.

Ketiga, melakukan pengorganisasian dalam rangka meningkatkan kualitas produksi UMKM,

agar memiliki kemampuan memasuki pasar global, sehingga mampu mendongkrak

produktivitas nasional.

Penting untuk disadari bahwa bagaimana pun UMKM tidak berada di ruang hampa. UMKM

hidup dalam suatu sistem ekonomi nasional, yang saat ini makin terintegrasi dengan sistem

ekonomi dunia. Banjir barang dari luar, merupakan bagian dari bukti bahwa Indonesia bukan

negeri tertutup, dan dengan demikian harus mampu bersaing dengan kekuatan global. Yang

menjadi masalah adalah apabila ekonomi rakyat dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas

dipaksa untuk bertarung dengan kekuatan global. Dapat dibayangkan apa jadinya jika produk

UMKM harus berkompetisi dengan barang-barang impor yang sangat murah dan berkualitas?

Pengorganisasian UMKM dengan demikian harus senantiasa meletakkan upaya

pemberdayaan UMKM dalam suatu konteks ekonomi nasional dan ekonomi global. Oleh

sebab itu, pemberdayaan UMKM harus dilakukan pada dua level sekaligus, secara simultan,

yakni: Pertama, pada level pelaku UMKM, diupayakan suatu proses memperkuat, sehingga

produktivitas meningkat dan berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM; dan

Kedua, pada level kebijakan, perlu adanya dorongan agar terjadi perubahan sehingga

pemerintah mengembangkan suatu skema perlindungan dan pelayanan (melindungi dan

melayani). Melindungi dalam arti memberikan proteksi yang diperlukan, agar produk

UMKM tidak dibiarkan bertarung dalam pasar bebas. Melayani dalam arti memberikan

fasilitas yang diperlukan UMKM, seperti akses sarana produksi, permodalan dan teknologi.

HARAPAN

Kami berharap perubahan kebijakan dapat mendorong adanya kebijakan khusus bagi UMKM,

dengan arah utama: Pertama, mengupayakan pengembangan UMKM, khususnya usaha skala

mikro dalam rangka peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan

rendah atau meningkatkan pendapatan rakyat miskin; Kedua, menyederhanakan perijinan dan

memperluas akses kepada sumber permodalan, dan sejauh mungkin mengembangkan skema

permodalan yang lebih mudah bagi UMKM; Ketiga, memperluas dan meningkatkan kualitas

intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha teknologi, manajemen, pemasaran

dan informasi. Pada prinsipnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mengarah pada

upaya menumbuhkan dan melindungi UMKM. Di sisi yang lain, harus dihindari suatu pola

proyek dalam kebijakan, karena itu pula kontrol dari kekuatan-kekuatan prodemokrasi, amat

perlu.

Bilamana kita melihat gambaran program nasional diberbagai sumber, memperlihatkan

bahwa adanya peluang yang besar bagi rakyat untuk memanfaatkan fasilitas negara, untuk

dapat tumbuh dan berkembang. Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana rakyat dapat

mengakses informasi dan kebijakan tersebut? Disinilah peran penting dari organisasi dan

seluruh aktifis Divisi Kawani LSM KOMPAS, yakni: (1) memungkinkan suatu perubahan

kebijakan, agar lebih pro pada rakyat (pro poor); dan (2) memungkinkan suatu

pengorganisasian UMKM, dalam kerangka memperkuat, sehingga UMKM menjadi suatu

gerakan ekonomi, yang sekaligus mengontrol kinerja pemerintah dalam upaya memperkuat

posisi dan kondisi UMKM.

Kita berpandangan bahwa organiser, selayaknya mendorong sinergi tiga komponen utama,

yakni: rakyat (melalui organisasi), parlemen (melalui fraksi) dan pemerintah (misalnya, kader

yang menjadi pimpinan di daerah). Organiser, harus mampu mengarahkan kerja-kerja

organisasi agar lebih terarah dan tertata, dan di sisi lain, mendorong rakyat agar

menggunakan jalur organisasi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Memang hal ini tidak

mudah dilakukan, karena membutuhkan syarat kualitas kinerja organisasi. Tanpa kinerja

organisasi yang benar-benar mengakar dan kongkrit, sulit rasanya membangun kepercayaan

rakyat pada organisasi. Program pengorganisasian UMKM yang tidak diikuti oleh proses

pembenahan organisasi, sama artinya dengan “kekeliruan”, karena keberdayaan rakyat, atau

meningkatnya kemampuan rakyat, yang tidak diikuti oleh meningkatnya kemampuan

organisasi dalam memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat, justru akan

mendorong rakyat untuk mencari organisasi lain.

Pada intinya kita berpandangan bahwa upaya pengorganisasian UMKM, harus menjadi

bagian integral dari pembenahan organisasi organisasi, jika organisasi benar-benar ingin

berkuasa. Dan penting untuk disadari bahwa posisi organisasi sebagai oposisi dan organisasi

sebagai pemenang (pemegang kekuasaan), amat berbeda dalam karakter dan kerja. Di daerah-

daerah dimana organisasi menang, maka prilaku sebagai pemenang yang dimunculkan.

Sebagai pemenang, organisasi harus mengembangkan “ilmu pasang” dan bukan “ilmu

bongkar” (sebagai oposisi). Dengan demikian organisasi harus dapat menunjukan kepada

rakyat bahwa organisasi mau bekerja dan sanggup memberikan yang terbaik pada rakyat.

Dalam konteks pengorganisasian UMKM, untuk daerah-daerah dimana organisasi berkuasa,

maka yang penting dilakukan adalah membangun sinergi, agar antara proses

pengorganisasian, kebijakan dan pelayanan yang diberikan pemerintah berjalan secara

sinergis. Hasil dari kesemuanya itu adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bermakna

pula meningkatnya kualitas bangsa.

POKOK PERMASALAHAN

Pentingnya menjaga eksistensi warung tradisional, dengan bermunculannya toko-toko

modern seperti minimarket dan supermarket di tengah-tengah masyarakat, sudah sedemikian

pesat bak jamur yang tumbuh di kala musim hujan tiba. Yang pada mulanya hanya di wilayah

perkotaan dan menyasar segmen kelas ekonomi menengah ke atas, kini, keberadaan toko

modern sudah menggurita hingga ke pelosok perdesaan dan mengincar kalangan masyarakat

desa yang mayoritas dari kalangan ekonomi ke bawah. Hal ini tentunya dapat mengancam

eksistensi warung tradisional yang terlebih dahulu hadir di masyarakat.

Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sekitar 46 juta jiwa, tentunya menjadi daya

tarik tersendiri bagi para pelaku usaha toko modern untuk membuka gerai mereka hingga ke

pelosoknya. Oleh karena itu, sekarang ini banyak toko modern di wilayah perdesaan di Jawa

Barat yang turut serta meramaikan perekonomian di desa tersebut. Dengan beragam

kelebihan yang ditawarkan, seperti kondisi yang nyaman, harga kompetitif, serta produk

yang lengkap, maka toko modern cenderung lebih sering dilirik oleh konsumen pada saat

berbelanja untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Persoalannya kemudian adalah, berbagai kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh warung

tradisional. Alasannya sudah jelas, karena keterbatasan modal yang menyebabkan mereka

sulit untuk bersaing. Warung tradisional biasanya hanya bermodal kecil dan dari usaha

perseorangan atau keluarga, ruangannya pun tidak ber-AC dan produk yang dijual tidak

sebanyak di toko modern. Sering pula kita temukan suatu lokasi toko modern, yang berada

tidak jauh dari warung-warung atau pasar tradisional. Awalnya mungkin hanya ada satu toko

modern oleh suatu brand, namun seiring berjalannya waktu, akan mengundang

bermunculannya toko modern dari brand yang berbeda, karena melihat potensi strategisnya.

Hal ini menjadikan keberadaan warung tradisional menjadi sangat mengkhawatirkan. Secara

berangsur-angsur, eksistensi mereka mulai tersisihkan dari percaturan aktivitas perekonomian

di masyarakat. Para pemilik warung tradisional dibuat tidak berdaya menghadapi kondisi

persaingan yang tidak sehat ini, semakin terjepit oleh pemilik kapital besar yang seolah-olah

mengepung mereka dari segala penjuru.

PERAN DAN FUNGSI

Isu pemerataan dan keadilan menjadi hal yang penting di sini. Seperti yang sudah kita ketahui

bersama, bahwa keberadaan toko modern hanya akan menguntungkan segelintir pihak saja

yang umumnya bukan dari masyarakat sekitar. Belum lagi ketika para pelaku usaha kecil dan

menengah (UKM) hendak bermitra dengan toko modern tersebut, maka akan dibuat rumit

dengan persyaratan administrasi yang berbelit-belit serta standar produk yang demikian ketat.

Sedangkan eksistensi warung tradisional di tengah masyarakat sejatinya akan melibatkan

lebih banyak para pelaku usaha dari kalangan masyarakat sekitar, kemudian dengan peran

pentingnya yang mampu menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Berbagai pelaku usaha

kecil dan menengah (UKM) pun banyak yang menggantungkan harapannya dari kehadiran

warung tradisional, karena di tempat itulah beragam produk hasil usaha mereka dapat

dijajakan sehingga dapat dijangkau oleh konsumen, kemudian juga tanpa perlu melalui proses

administrasi yang panjang.

Sudah sejak lama, kehadiran warung tradisional merupakan tempat di mana aktivitas

perekonomian serta perdagangan dilakukan oleh masyarakat, dari dan untuk masyarakat juga,

kehadirannya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan roda

perekonomian masyarakat khususnya kalangan kecil. Sebagai salah satu embrio dari pasar

tradisional, warung tradisional sesungguhnya dapat diandalkan menjadi salah satu instrumen

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan keinginan

pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, diantaranya dengan memberikan stimulan

kepada masyarakat untuk dapat lebih sejahtera dengan berwirausaha, maka kemudian,

berdagang atau membuka warung kecil di rumah adalah salah satu wujud konkritnya.

Keberadaan warung tradisional juga dapat menjadi ajang interaksi antar sesama anggota

masyarakat, karena para pembeli atau konsumen mereka biasanya juga adalah tetangga dekat

atau masih dalam lingkungan RT/RW yang sama. Sehingga jalinan komunikasi dan tali

silaturahmi antar warga dapat terjalin lebih erat.

Secara regulasi, sebenarnya sudah ada aturan main dari pemerintah pusat yaitu Peraturan

Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern, dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 tahun

2008. Kemudian oleh setiap daerah ditindaklanjuti dengan menerbitkan perda yang

menjabarkan lebih detail aturan main tersebut. Namun ironisnya, di beberapa daerah,

keberadaan toko modern justru semakin marak dan hal ini membuat para pelaku usaha

warung tradisional semakin gigit jari. Setiap saat dibayang-bayangi oleh kerugian hingga

keadaan ‘gulung tikar’ terhadap usaha yang dijalankannya. Sepinya pembeli serta batas

kadaluarsa produk yang dijual, hanyalah sebagian kondisi dari ‘bom waktu’ yang harus

mereka terima dengan pasrah.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pernah turut bersuara terkait hal ini, dengan

membuat himbauan kepada setiap kepala daerah agar membuat regulasi yang dapat menjamin

semua hak hidup, jangan sampai perizinan terhadap warung modern mematikan yang

tradisional. Dukungan pun diberikannya agar dilakukan kebijakan moratorium terhadap

keberadaan toko modern bagi wilayah Kota/Kabupaten yang jumlahnya sudah melebihi batas

(Pikiran Rakyat, 18/11/2016).

Beberapa daerah di Jawa Barat pun tidak tinggal diam, mereka bergerak cepat dalam rangka

menyikapi permasalahan ini, berupaya untuk dapat mempertahankan, memberikan jaminan

serta perlindungan terhadap warung tradisional diwilayahnya. Salah satunya dengan

memberlakukan kebijakan moratorium atau penghentian sementara terhadap pembangunan

toko dan pasar modern. Beberapa diantaranya adalah Kota Bandung, Kota Cirebon,

Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar. Untuk Kota Bandung sendiri, sudah sejak tahun

2012 menerapkan moratorium dalam rangka mengendalikan keberadaan minimarket di kota

Bandung yang jumlahnya diperkirakan sudah melebihi ambang batas.

Tetapi kemudian, pemberlakuan kebijakan moratorium saja rasanya belum cukup jika tidak

diiringi dengan keseriusan dan komitmen pelaksanaannya di lapangan, termasuk melakukan

pengawasan secara intensif terhadap berdirinya toko modern baru, serta tindak tegas oknum

nakal yang tidak mengindahkan peraturan yang ada. Kemudian juga melakukan kajian ulang

terkait perizinan dan jam operasionalnya. Karena disinyalir masih banyak toko modern yang

perizinannya masih bermasalah. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Kota Cimahi, yaitu

mengenai banyak ditemukannya minimarket ilegal, bahkan diduga ada sekitar 132

minimarket yang ditemukan bermasalah terkait dengan perizinannya. (Pikiran Rakyat,

27/10/2016).

VISI DAN MISI

VISI

Program PEKA sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat bawah, dengan terus

berupaya mendorong Pemerintah membuat strategi agar keberadaan toko modern dapat

terkendali dan sebagai program perlindungan untuk melestarikan pasar dan warung

tradisional dengan dukungan serta sinergitas Pemerintah..

MISI

1. Mendorong masyarakat sebagai konsumen agar dapat berperan dengan menetapkan

pilihan untuk selalu berbelanja di warung-warung tradisional, meskipun mungkin

akan ada perbedaan harga serta kekurangan di sana sininya, tapi sejatinya dapat

berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan usaha warung tradisional kedepannya.

2. Mengarahkan pemilik usaha warung tradisional untuk berbenah diri dan

meningkatkan kualitas pelayanannya kepada konsumen mereka

3. Membangun interaksi dan hubungan emosional yang lebih baik lagi agar konsumen

dapat lebih nyaman dalam berbelanja, sehingga akan mampu menggairahkan kembali

aktivitas perekonomian di warung-warung tradisional.

4. Melakukan upaya penyelamatan warung-warung tradisional di tengah maraknya

kehadiran toko modern ini sudah tidak dapat ditawar lagi dan mendesak untuk segera

dilakukan. Dengan kerjasama semua pihak, maka diharapkan eksistensi warung

tradisional dapat terus bertahan menghadapi arus deras tuntutan perkembangan zaman

di era yang semakin kompetitif ini.

SASARAN PROGRAM

1. Warung-warung Tradisional yang berada di pelosok wilayah dengan lokasi

berdekatan dengan mini market dan pasar modern.

2. Pelaku UMKM di masyarakat yang melakukan aktifitas produksi rumahan.

3. Pasar Trasidional.

4. Masyarakat.

TARGET PROGRAM

No Wilayah Perekrutan Calon

Peserta

Peserta yang terseleksi *

1 Kota Bandung 100 Warung 50 Warung

2 Kota Cimahi 100 Warung 50 Warung

3 Kabupaten Bandung 100 Warung 50 Warung

4 Kabupaten Bandung Barat 100 Warung 50 Warung

*) Seleksi berdasarkan skala prioritas, yaitu warung – warung yang bermodal kecil dan belum

pernah menerima pembinaan.

JENIS PROGRAM

1. Workshop Peningkatan Skala UMKM

2. Pendampingan dan Pelatihan Dasar Pengelolaan Usaha.

3. Pendampingan dan Pelatihan Akuntansi Keuangan Dasar untuk UKM.

4. Pendampingan Penguatan Permodalan UMKM.

5. Pendampingan Pengurusan Ijin Usaha.

TEMA PROGRAM

“ PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN (PEKA) LSM KOMPAS MELALUI

PENGORGANISASIAN PELAKU USAHA EKONOMI RAKYAT SEBAGAI UPAYA

PENYELAMATAN WARUNG DAN PASAR TRADISIONAL “

PENYELENGARA PROGRAM

LSM KOMPAS (KOORDINAT MASYARAKAT PEJUANG ASPIRASI

PELAKSANA PROGRAM

DIVISI KOORDINAT WANITA INSPIRATIF (KAWANI)

JADWAL KEGIATAN

No Program Kota

Bandung

Tempat :

Balatkop &

UKM

Kota Cimahi

Tempat :

Technopark

Baros Cimahi

Kab.

Bandung

Tempat :

Sabilulungan

KBB

Tempat :

Hotel Bumi

Asri Lembang

1 Survey 1 – 5 Oktober

2018

8 – 12

Oktober

2018

15 – 19

Oktober

2018

22 – 26

Oktober

2018

2 Verifikasi 3 – 7 Oktober

2018

10 – 14

Oktober 2018

17 – 21

Oktober 2018

24 – 28

Oktober 2018

3 Seleksi 08 – 10

Oktober 2018

15 – 17

Oktober 2018

22 – 24

Oktober 2018

29 – 31

Oktober 2018

4 Publikasi Hasil Seleksi 11 Oktober

2018

18 Oktober

2018

15 Oktober

2018

01 November

2018

5 Workshop : Peningkatan

Skala UKM

4 Nopember

2018

11 Nopember

2018

18 Nopember

2018

25 Nopember

2018

6 Pelatihan Dasar

Pengelolaan Usaha.

4 Nopember

2018

11 Nopember

2018

18 Nopember

2018

25 Nopember

2018

7 Pelatihan Akuntansi

Keuangan Dasar untuk

UKM.

4 Nopember

2018

11 Nopember

2018

18 Nopember

2018

25 Nopember

2018

8 Program bantuan dan

Penguatan Permodalan

UMKM.

4 Nopember

2018

11 Nopember

2018

18 Nopember

2018

25 Nopember

2018

9 Pendampingan Pengurusan

Ijin Usaha. ( 30 Hari )

5 Nopember –

4 Desember

2018

12 November

– 11

Desember

2018

19 Nopember

– 18 Desember

2018

26 Nopember

– 25

Desember

2018

Catatan : Jadwal dan tempat sewaktu-waktu dapat berubah dan dilakukan penyesuaian.

NARA SUMBER / PEMATERI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

1. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

2. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.

3. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Kota Cimahi.

4. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bandung.

5. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bandung Barat.

6. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD)

7. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan (UNPAS)

8. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI)

9. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer (UNIKOM)

10. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara (UNINUS)

11. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung (UNISBA)

KONTIBUSI PESERTA

Peserta akan mendapatkan Fasilitas :

1. Hand Out (Modul dan alat Tulis)

2. Sertifikat

3. Coffe Break

4. Makan

5. Souvenir

6. Uang Transportasi saat Workshop

7. Pendampingan Pengelolaan Usaha selama 2 Bulan.

8. Bantuan Permodalan

SUSUNAN PANITIA

Penanggung Jawab : Fajar Budhi Wibowo, S.IP., M.Si (Koordinator Umum)

Penasehat : Para Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi / Kabupaten /

Kota

Para Kepala Kesbangpol Provinsi / Kabupaten / Kota

Pengarah Program : H. Amrullah, SH., MH

Denny Mucharam, SH., MH., L.L.M

Ketua Pelaksana : Arif Rahman

Sekretaris : Tini Kartini

Bendahara : Sandi Arisandi

Koordinator Survey : Roni Maelani

Koordinator Seleksi : Dedi Mulyana

Koordinator Acara : Budi Hariyadi

Koordinator Logistik : Dadan Kurnia

Koordinator Registrasi : Ade Sumarni

Koordinator Publikasi : Sri Nengsih

Koordinator Dokumentasi : Nining Sariningrum

Koordinator Humas : Dewi Arniawati

Koordinator Konsumsi : Dewi Kurniawati

Bantuan Umum : Para Pengurus Divisi PAM dan KAWANI

KESEKRETARIATAN PANITIA :

JL. Jend. H. Amir Machmud, Gg. H. Abdul Syukur RT. 04 RW. 01

Padasuka Cimahi - Tengah Kota Cimahi.

Email : koordinatkompas@gmail.com

0857 9589 1888 – 0878 2393 4999

SUSUNAN ACARA WORKSHOP

Tanggal 04, 11, 18, 25 Oktober 2018

No Waktu Uraian Tempat Penanggung Jawab

1 07.30 – 08.30 Registrasi Peserta

Meja Registrasi Koord. Registrasi

Kawani, PAM

2 08.30 – 09.30 Pembukaan

Laporan Panitia

Sambutan-sambutan

Paparan Program

Lokasi Acara Pengarah Program

Koordinator Acara

Kawani, PAM

3 09.30 – 10.00 Break

Lokasi Acara Koord. Konsumsi

Koord. Logistik

Kawani, PAM

ACARA INTI

4 10.00 – 11.30 Materi I :

Peningkatan Skala

UKM/UMKM

Lokasi Acara Pengarah Program

Koordinator Acara

Kawani, PAM

5 11.30 – 12.30 Break

Lokasi Acara Koord. Konsumsi

Kawani, PAM

12.30 – 14.00 Materi II :

Pelatihan Dasar

Pengelolaan Usaha

Lokasi Acara Pengarah Program

Koordinator Acara

Kawani, PAM

6 14.00 – 14.30 Break

Lokasi Acara Koord. Konsumsi

Kawani, PAM

7 14.30 – 16.00 Materi III :

Pelatihan Akuntasi

Dasar untuk UMKM

Lokasi Acara Pengarah Program

Koordinator Acara

Kawani, PAM

8 16.00 – 17.00 Penyerahan Bantuan

Permodalan

Penutupan

Lokasi Acara Pengarah Program

Koordinator Acara

Kawani, PAM

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kesekretariatan

NO Uraian Vol Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Rp.

Keterangan

1 Proposal & Laporan 1 Paket 2.500.000 2.500.000 Proposal

Laporan

Surat-surat

Ekspedisi dan

Distribusi

2 Sewa Tempat 4 Lokasi 5.000.000 20.000.000 Per Kota

3 Media Publikasi 4 Paket 2.500.000 10.000.000 Spanduk, Baligho,

Backdrop

4 Dokumentasi 4 Paket 2.500.000 10.000.000 Fotografer,Video

Shooting

5 Penyediaan

Transportasi

4 Paket 1.000.000 4.000.000

6 Pengurusan Perijinan

4 Lokasi 1.000.000 4.000.000 Ijin Survey, Ijin

Kegiatan, Ijin

Lokasi

7 Koordinasi dan

Komunikasi

4 Paket 1.000.000 4.000.000

8 Seminar Kit 200 Paket 150.000 30.000.000 Tas, Modul, Note

Book, Pulpen,

Souvenir, Kaos ,

Seragam

Sub Total : Rp. 84.500.000

Survey, Verifikasi dan Seleksi

NO Uraian Vol Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Rp.

Keterangan

9 Alat Survey, Verifikasi

dan Seleksi

1 Paket 2.000.000 2.000.000 Sticker 1 Rim,

Lembar Survey,

Lembar Verifikasi

1 Rim, Lembar

Seleksi 1 Rim,

Alat Tulis, Map

10 Pengawas Survey 4 Orang 1.500.000 6.000.000 5 Hari Kerja, 1

Orang/Kota

11 Personil Survey 8 Orang 1.500.000 12.000.000 5 Hari Kerja, 2

Orang/Kota

12 Pengawas Verifikasi

Survey

4 Orang 1.500.000 6.000.000 5 Hari Kerja, 1

Orang/Kota

13 Personil Verifikasi 8 Orang 1.500.000 12.000.000 5 Hari Kerja, 2

Orang/Kota

14 Tim Seleksi 8 Orang 900.000 7.200.000 3 Hari Kerja, 2

Orang/Kota

Sub Total : Rp. 43.200.000

Akomodasi Acara Workshop/Pelatihan

NO Uraian Vol Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Rp.

Keteranga

n

15 Nara Sumber 12 Orang 1.000.0

00

12.000.000 3 Orang/Kota

16 Assisten Nara Sumber 12 Orang 300.000 3.600.000 3 Orang/Kota

17 Moderator 4 Orang 500.000 2.000.000 1 Orang/Kota

18 Peserta 200 Orang 150.000 30.000.000

Sub Total : Rp. 47.600.000

Bantuan Permodalan

NO Uraian Vol Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Rp.

Keteranga

n

19 Bantuan Penambahan

Modal Usaha

200 Orang 1.000.0

00

200.000.000 1 Kota, 50 Orang

Sub Total : Rp. 200.000.000

Konsumsi Acara Workshop/Pelatihan

NO Uraian Vol Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Rp.

Keteranga

n

20 Makan dan Snack 300 Porsi 75.000 22.500.000 125 Orang/Kota,

Terdiri dari

panitia dan peserta

Sub Total : Rp. 22.500.000

Grand Total : Rp. 397.800.000

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah.

KETENTUAN SPONSORSHIP

Dalam Program PEKA ini, LSM KOMPAS mengajak dan membuka peluang kepada seluruh

elemen masyarakat, pemerintah dan dunia usaha ( Badan Usaha Milik Negara / Daerah /

Swasta ) untuk berpartisipasi aktif sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan

dan masyarakat serta sebagai bentuk pembuktian terhadap program – program perekonomian

mendukung program pemerintah. Dengan ini kami menawarkan kerjasama kemitraan yang

saling menguntungkan dalam kegiatan ini, dengan menggunakan material-material program

yang kami laksanakan menjadi media komunikasi dan publikasi dengan masyarakat dalam

memperkenalkan produk barang dan jasa nya.

Adapun berbagai jenis media publikasi bukti keterlibatan dan perhatian pihak- pihak

pendukung acara akan kami pampangkan dalam bentuk pencantuman logo dan nama

perusahaan ataupun produk. Seluruh media publikasi akan menampilkan LOGO

PERUSAHAAN PENDUKUNG KEGIATAN DAN DIPASANG SAAT KEGIATAN

BERLANGSUNG SESUAI DENGAN KELAS SPONSOR.

1. SPONSOR PLATINUM :

Mendukung 100 % Total Anggaran Biaya (Rp.397.800.000,-), Full Branding Stage &

Venue di 4 Kabupaten dan Kota, dengan branding yang produk dan nama

usaha/instansi di lokasi acara setiap kota/kabupaten sebagai berikut : Tayangan Iklan

pada Slide di setiap sebelum, setelah dan setiap sesi acara dan masa istirahat, , masing

masing 5 kali tayang di masing maisng sesi,, Logo dan nama terpampang dalam

Backdrop khusus di dalam gedung, 2 Baligho Publikasi khusus yang terpasang di

Jalan Strategis, 10 T Banner khusus yang terpasang di lokasi acara, 2 Spanduk

khusus, 300 T-Shirt, logo terpampang di setiap media publikasi yang dikeluarkan

penyelenggara, lembar survey, stiker survey dan perlengkapan survey lainnya, berhak

memakai nama kegiatan, 3 kali Ekspose Media Massa, penyebutan nama perusahaan

setiap sesi acara, penyelenggara tidak menerima sponsor lai, berhak memasang 4 Spot

promosi didalam dan luar lokasi acara yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

2. SPONSOR GOLD :

Mendukung 75 % Total Anggaran Biaya (Rp.298.350.000 ,-), Branding Stage &

Venue di 4 Kabupaten dan Kota, dengan branding produk dan nama usaha/instansi di

lokasi acara setiap kota/kabupaten sebagai berikut : Tayangan Iklan pada Slide di

setiap sebelum, setelah dan setiap sesi acara dan masa istirahat, masing masing 2 kali

tayang di masing maisng sesi, Logo dan nama terpampang dalam Backdrop khusus di

dalam gedung, 1 Baligho Publikasi khusus yang terpasang di Jalan Strategis, 5 T

Banner khusus yang terpasang di lokasi acara, 1 Spanduk khusus, 300 T-Shirt, logo

terpampang di setiap media publikasi yang dikeluarkan penyelenggara, lembar

survey, stiker survey dan perlengkapan survey lainnya, berhak memakai nama

kegiatan, 2 kali Ekspose Media Massa, penyebutan nama perusahaan setiap sesi acara,

penyelenggara dapat menerima sponsor lain, berhak memasang 2 Spot promosi di

dalam dan diluar lokasi acara yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

3. SPONSOR SILVER :

Mendukung 50 % Total Anggaran Biaya (Rp.198.900.000 ,-), dengan branding

produk dan nama usaha/instansi di lokasi acara setiap kota/kabupaten sebagai berikut

: Tayangan Iklan pada Slide di setiap sebelum, setelah dan setiap sesi acara dan masa

istirahat, masing masing 1 kali tayang di masing masing sesi, Logo dan nama

terpampang dalam Backdrop umum di dalam gedung, 3 T Banner khusus yang

terpasang di lokasi acara, 1 Spanduk khusus, logo terpampang di setiap media

publikasi yang dikeluarkan penyelenggara, lembar survey, stiker survey dan

perlengkapan survey lainnya, berhak, 1 kali Ekspose Media Massa, penyebutan nama

perusahaan setiap sesi acara, penyelenggara dapat menerima sponsor lain, berhak

memasang 1 Spot promosi di luar lokasi acara yang disesuaikan dengan ketentuan

yang ada.

4. SPONSOR BRONZE :

Mendukung 25 % Total Anggaran Biaya (Rp.99.450.000 ,-), dengan branding produk

sebagai berikut : Logo dan nama terpampang dalam Backdrop umum di dalam

gedung, 1 T Banner khusus yang terpasang di lokasi acara, logo terpampang di setiap

media publikasi yang dikeluarkan penyelenggara, lembar survey, stiker survey dan

perlengkapan survey lainnya, berhak, penyebutan nama perusahaan setiap sesi acara,

penyelenggara dapat menerima sponsor lain.

5. SPONSOR COUPPLE :

Mendukung 10 % Total Anggaran Biaya (Rp.39.780.000 ,-), dengan branding produk

sebagai berikut : Logo dan nama terpampang dalam Backdrop umum di dalam

gedung, logo terpampang di setiap media publikasi yang dikeluarkan penyelenggara,

lembar survey, stiker survey dan perlengkapan survey lainnya, berhak, penyebutan

nama perusahaan setiap sesi acara, penyelenggara dapat menerima sponsor lain.

6. SPONSOR PENDUKUNG

Penyelenggara menerima dukungan pada acara diluar kategori sponsorship dari

instansi dan dunia usaha sebagai partisipan kegiatan.

PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan, dengan harapan mendapat respon positif dari

berbagai pihak, sambil menantikan petunjuk dan konfirmasi, kami ucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya.

Bandung, 24 September 2018

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

KOORDINAT MASYARAKAT PEJUANG ASPIRASI,

KETUA PELAKSANA,

Ttd.

( Arif Rahman )

SEKRETARIS,

Ttd.

( Tini Kartini )

Mengetahui,

Koordinator Umum

Ttd.

( Fajar Budhi Wibowo, S.IP., M.Si)

Informasi lebih lanjut hubungi :

0857 9589 1888 – 0878 2393 4999

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. AKTA NOTARIS LSM KOMPAS

2. SK KEMENKUMHAM LSM KOMPAS

3. NPWP ATAS NAMA ORGANISASI

4. REKENING BANK ATAS NAMA ORGANISASI

5. KTP PANITIA PELAKSANA

6. SK KEPANITIAAN

Nomor Rekening :

0089493773100

An. LSM KOMPAS PUSAT

Nomor NPWP :

85.638.050.6-421.000

An. LSM KOORDINAT

MASYARAKAT PEJUANG

ASPIRASI

SEKRETARIS PANITIA

TINI KARTINI

KETUA PANITIA PELAKSANA

ARIF RAHMAN

KOORDINATOR UMUM

KOORDINAT NASIONAL/PUSAT

LSM KOMPAS

FAJAR BUDHI WIBOWO