no judul makalah nama penulis asal - kejaksaan
TRANSCRIPT
Berikut disampaikan daftar makalah yang telah diproses dan dilakukan penilaian pada tahun 2020 :
NO JUDUL MAKALAH Nama Penulis Asal Sesjam/Sesban/KT/Biro/Pusat
1. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Oleh Kapal Asing
Zainal Akmal, SH. Aceh
2. Penerapan Regulasi Mengenai Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital di Indonesia
Mariono, SH. Aceh
3. Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Hukum Pidana
Nofimar, SH. DKI Jakarta
4. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kejaksaan RI Melalui Pelaksanaan Aksi Strategis Nasional
Reza Rahim, SH., MH. Sumatera Barat
5. Konsep Ideal Hukum Dalam Penerapan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP Pasca Putusan MK Nomor : 130/PUU/XIII/2015
Revendra, SH., MH. Sumatera Utara
6. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan di Indonesia
Rosnaini Ulfa, SH., MH. Kalimantan Timur
7. Peran Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Teguh Dwicahyono, SH., MH. Kalimantan Timur
8. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisa Terhadap Kebijakan Pemerintah)
Fitria Ida Purnamasari, SH. Kalimantan Timur
9. Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Kejaksaan Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan
I Putu R Arjana, SH. Kalimantan Tengah
10. Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu di Bidang Teknologi Hybrid
Chairul Wijaya, SH., MH. Nusa Tenggara Timur
11. Peranan Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Memeriksa dan Memutus Suatu Perkara Tindak Pidana
Muhammad Fadarisman, SH. Jawa Tengah
12. Upaya Mengoptimalkan Pembuktian Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia
Gunjoro Jangkung Wisnu M, SH. Jawa Tengah
13. Kajian Yuridis Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Pemegang Polis
Isna Noviriani Sastraatmadja, SH. Jawa Barat
14. Efektifitas Penerapan Pasal 27 Ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Arifuddin Achmad, SH., MH. Sulawesi Selatan
15. Mekanisme Pengembalian Aset Terpidana Hasil Korupsi Melalui Instrumen Pidana dan Perdata Oleh Kejaksaan
Idham Kholid, SH., MH. Jawa Timur
16. Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang
Dewi Elvin S, SH., MH. Sumatera Barat
17. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia Yan Ardiyanto Jaya, SH., MM., MH.
Jawa Barat
18. Peranan Penegak Hukum Dalam Menangani Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Regie Komara N. A, SH. Sesjambin
19. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Akibat Penyalahgunaan Kewenangan dan Kekuasaan
Surya Budi Darma, SH., MH. Biro Perencanaan
20. Keterangan Ahli yang Dipakai Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi
Bernard E.K Purba, SH., MH. Kalimantan Tengah
21. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif dan Represif dari Perspektif Kejaksaan
Dodik Mahendra, SH., MH. Jawa Timur
22. Koordinasi Antara Pemerintah dengan Lembaga KPK Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Ari Kusadi, SH. Jawa Timur
23. Mengoptimalkan Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi
Munawal Hadi, SH., MH. Aceh
24. Pelaksanaan Mutual Legal Assistance (MLA) Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional Oleh Kejaksaan RI
Juliadi Lingga, SH. Aceh
25. Gugatan lain-lain Terhadap Aset Pribadi Direksi Perseroan Terbatas ke Dalam Harta Pailit
Andi Sumardi, SH., MH. Sulawesi Barat
26. Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Muh. Agung, SH., MH. Sulawesi Barat
27. Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Gugatan Perdata Terhadap Pembayaran Uang Pengganti
Sulisdiyati, SH. Jawa Timur
28. Upaya Memerangi Praktik Diskriminasi Rasial Melalui Sarana Hukum Pidana Nasional
Nur Fitriaty, SH. Sulawesi Selatan
29. Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana di Bidang Kedokteran
Muhammad Adri Kahamuddin, SH., MH.
Sulawesi Selatan
30. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan Korporasi
Tuwo, SH. Sulawesi Selatan
31. Peran Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Sri Asturi, SH. Jawa Barat
32. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia
Rakhmat Baihaki, SH., MH. Kalimantan Selatan
33. Disparitas Sanksi Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Rr. Fidelia Rini Tyas Utami, SH. DI Yogyakarta
34. Analisis Yuridis Pembuktian Melalui Alat Bukti Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Opik Barlia, SH. DI Yogyakarta
35. Aturan Tentang Penyadapan (Sebuah Perbandingan Antara Inggris dan Indonesia)
Anak Agung Ngurah Jayalantara, SH., MH.
Bali
36. Tinjauan Normatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice
Erwin Indra Putra, SH., MH. Sesjampidum
37. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Moch. Roseno Eri Dewantoro, SH. Sesjamintel
38. Kendala Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia
Aldy Slesviator, SH. Kalimantan Selatan
39. Pidana Pengawasan Sebagai Konsep Sanksi Pidana Dalam Pendekatan Keadilan Restoratif
Boni T Hora, SH. DKI Jakarta
40. Penyelesaian Perkara Penodaan Agama di Indonesia oleh Kejaksaan Krismas Agung P. S, SH. DKI Jakarta
41. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Rezim Anti Pencucian Uang
Defid Tri Rizky, SH. Sesjambin
42. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Maryanti, SH. Sumatera Barat
43. Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)
Bahri, SH., MH. Kalimantan Selatan
44. Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan dan Penghapusan Human Trafficking di Indonesia
Ernawati, SH. Kalimantan Selatan
45. Membangun Independensi Kejaksaan Untuk Tegaknya Supremasi Hukum
Andi Permana, SH. Sesjampidsus
46. Tinjauan Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan No. 06/G/2011/PTUN.YK Tanggal 23 Juni 2011 Dengan Obyek Sengketa Surat Walikota Yogyakarta Nomor : 503/687 Tanggal 22 Februari 2011 Tentang Pemberitahuan Penutupan Usaha
Euis Ratnawati, SH., MH. DI Yogyakarta
47. Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara di Indonesia
Kurniawan Agung Prabowo, SH., MH.
Jawa Tengah
48. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri (DPO) Melalui Peradilan In Absentia
Andreas Suprianus, SH., MH. Banten
49. Peranan Kejaksaan Tinggi Maluku Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Sunoto, SH. Maluku
50. Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI
Tania Avanti, SH. Jawa Barat
51. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Rahmiwati, SH. Jawa Barat
52. Manajemen Pengelolaan Barang Bukti Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum
Ema Siti Huzaemah Ahmad, SH., MH.
Jawa Barat
53. Tinjauan Normatif Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia
Chendi Wulansari, SH. Kalimantan Timur
54. Batasan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sebagai Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Kusbiantoro, SH., MH. Jawa Timur
55. Penetapan Deponering Oleh Jaksa Agung Dikaitkan Dengan Kepentingan Umum
Ika Maulud Dhina, SH., MH. Jawa Timur
56. Analisis Yuridis Bentuk dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
Deny Kurniawan, S.Kom., SH. Sesjamintel
57. Pemeriksaan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana
Rahmad Ridha, SH., MH. Aceh
58. Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA) Agreement Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
Chadijah Irani, SH., MH. Sumatera Barat
59. Penerapan Hukum Yang Dilakukan Lembaga Kejaksaan Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Sulistiyo Wahyudi, SH. Jawa Tengah
60. Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan di Bidang Perpajakan
M.M. Sicilia Dewi Mrontowati, SH. Jawa Barat
61. Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorasi
Niluh Putu Mirah Torisia Dewi, SH. Nusa Tenggara Barat
62. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang yang Dijadikan Kurir Narkotika
Aditya Narwanto, SH., MH. Kalimantan Timur
63. Optimalisasi Fungsi Intelijen Kejaksaan Melalui Sub Direktorat A Pertahanan dan Keamanan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Dalam Melakukan Pemetaan Terhadap Gerakan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia
Imran Syarif, SH., MH. Sesjamintel
64. Yudical Review Tindak Pidana Makar Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Analisis Yuridis Terhadap Perkara No. 7/PUU-XV/2017 dan Perkara No. 28/PUU-XV/2017)
Elisa Nindiantika, SH. Jawa Timur
65. Pidana Bersyarat Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif
Choirul Arifin, SH. Jawa Timur
66. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Nur Sricahyawijaya, SH. Sulawesi Tengah
67. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Menegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Tarjono, SH. Jawa Timur
68. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Zulmar Adhy Surya, SH., MH. Sulawesi Selatan
69. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Evelin Nur Agusta, SH., MH. Jawa Barat
70. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Dian Anjari, SH., MH. Jawa Barat
71. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Eirine Margaretha Oranay, SH., MH.
Nusa Tenggara Timur
72. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
I Dewa Gede Semara Putra, SH. Nusa Tenggara Timur
73. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Jaksa Penuntut Umum
La Ode Khairul Hakim, SH., MH. Gorontalo
74. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Kewenangan Penuntutan dan Melaksanakan Putusan Pengadilan
Andhi Ardhani, SH. DKI Jakarta
75. Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Nanang Dwi Priharyadi, SH. DI Yogyakarta
76. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Konsumen di Indonesia
Bambang Sumarsono, SH. Jawa Tengah
77. Pembaruan Hukum Acara Mengenai Penggeledahan dan Penyitaan Bukti Elektronik di Indonesia
Arnold Atawarman, SH. Kalimantan Barat
78. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
Dwi Indayati, SH. Sumatera Selatan
79. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku
Aizit P Latuconsina, SH., MH. Maluku
80. Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Proses Pengadaan Tanah Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Oleh Kantor Kementerian Agama Kota Padang
Romza Septiawan, SH., MH. Sumatera Barat
81. Peran Kejaksaan Dalam Mengoptimalkan Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung
Danny Mindamora, SH. Jawa Barat
82. Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Mewakili Komisi Pemilihan Umum Sebagai Komisi Negara Independen Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009
Yati Helfitra, SH., MH. Sumatera Barat
83. Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Tagihan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Dedi Eka Putra, SH., MH. Sumatera Barat
84. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan “Pelaku yang Bekerjasama” (Justice Collaborator)
Nona Vera Kristanty Hematang, SH.
Kalimantan Tengah
85. Pelaksanaan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Kendari
Keyu Zulkarnain Arif, SH., MH. Sulawesi Barat
86. Pembaruan Hukum Pidana Nasional Dalam Menentukan Waktu dan Tempat Terjadinya Kejahatan di Dunia Maya
Mely Diana, SH. Jawa Barat
87. Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yang Dilakukan Oleh Anak dan Penanggulangannya
Sterry Fendy Andih, SH. Sulawesi Utara
88. Implementasi Standar Operasional Prosedur Sebagai Upaya Penataan Tata Laksana di Kejaksaan Republik Indonesia
Priyo Wicaksono, SH. DKI Jakarta
89. Validitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistim Peradilan Pidana Indonesia
Titik Rosanti, SH. Sesjamwas
90. Kedudukan Hukum Justice Collabolator Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Anton Latanondo, SH., MH. Jawa Barat
91. Pelaksaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance pada Kejaksaan Republik Indonesia
Abdullah, SH. Sulawesi Tengah
92. Peran Komisi Kejaksaan Guna Membangun Lembaga Kejaksaan Dalam Rangka Tegaknya Supremasi Hukum
Komaria, SH. Sulawesi Selatan
93. Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat
Masmudi, SH. Sesjamintel
94. Tinjauan Normatif Terhadap Penyadapan Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Indonesia
M. Dedy Iskandar Harahap, SH. Sumatera Utara
95. Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Perkara Pidana Joko Hermawan Sulistyo, SH. Sesjambin
96. Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Pidana T. Tarmizi, SH. Aceh
97. Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika Ernita, SH. Aceh
98. Rehabilitasi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Relevansinya Dengan SEJA No SE-002/A/JA/02/2013 Tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
Hijiria Kusraini, SH. Banten
99. Restorative Justice Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak Indonesia Yogi Wahyu Buana, SH. Banten
100. Konsep Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teuku Panca Adhya Putra, SH., MH.
Sesjampidsus
101. Perampasan Paksa Oleh Penagih Hutang Terhadap Kendaraan Sebagai Objek Jaminan Fiducia
Hengky Setiawan Kaendo, SH. Kalimantan Barat
102. Dinamika Hak Untuk Hidup dan Kontroversi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Yusri, SH., MH. Sesjampidum
103. Penanganan Pidana Perumahan Terkait Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Oleh Developer Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Mochamad Arif Koerniawan, SH. Jawa Timur
104. Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip Environmental Governance
Erlina Rosa, SH. Aceh
105. Peran Jaksa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pelajar Melalui Program Penyuluhan Hukum Terhadap Bahayanya Menggunakan Narkotika dan Psikotropika di Indonesia
Ani Detasiriwati, SH. Sesjampidum
106. Tinjauan Normatif Penerapan Asas Strict Liability Dan Vicarious Liability Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Novita Maharani, SH., MH. Jawa Timur
107. Anotasi Hukum Oleh Publik Terhadap Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap
Parlindungan T.O. Andreas Saragih, SH.
Lampung
108. Upaya Mengoptimalkan Penegakan Hukum di Indonesia Dedi Johansyah Putra, SH. Jawa Timur
109. Tindak Pidana Khusus Pencucian Uang Ditinjau Dari Segi Hukum Novriadi Andra, SH., MH. Riau
110. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia
Agustin Hematang, SH. Kalimantan Tengah
111. Permasalahan Kebakaran Hutan di Indonesia dan Kaitannya Dengan Keamanan Manusia
Afrizal Chair Nawar, SH. Sumatera Utara
112. Peranan Penegak Hukum Dalam Menangani Pengajuan Restitusi Oleh Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Andi Ilfiah, SH. Sulawesi Selatan
113. Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Asmiarani, SH. Sulawesi Selatan
114. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Hendra Wasisto, SH., MH. Jawa Barat
115. Frasa “Kepentingan Umum” Dalam Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Hukum
Nanang Suryadi, SH. Sesjambin
116. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan
Muliadi, SH. Aceh
117. Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang
Nurhani Tahir Lopa, SH. Sulawesi Selatan
118. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Banten
Irfan Nulhakim, SH., MH. Banten
119. Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Membela Kepentingan Hukum BUMN Dan Penyelamatan Aset Negara
Bagus Priyonggo, SH., MH. Sesjamdatun
120. Analisis Jabatan Sebagai Upaya Penataan dan Penguatan Organisasi Kejaksaan RI
Palupi Sulistyaningrum, SH., MH. Jawa Timur
121. Pelaksanaan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika Zubaidi S Mansur, SH. Maluku Utara
122. Analisis Yuridis Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Yoanes Kardinto, SH. Jawa Tengah
123. Pelacuran Anak di Bawah Umur Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
I Made Dipa Umbara, SH. Bali
124. Menyoal Perbedaan Penafsiran Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pelanggaran HAM Berat
Sarjani Jojor Martua Sianturi, SH. Sumatera Utara
125. Eksistensi Diversi dan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak
Hanjaya Chandra, SH., MH. Riau
126. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Guntur Samosir, SH. Sumatera Utara
127. Deponering Sebagai Kewenangan Jaksa Agung Relevansinya Dengan Teori Tujuan Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan
Wilsa Riani, SH. Riau
128. Akibat Hukum Saksi Memberikan Kesaksian Palsu Dalam Persidangan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
Sri R Setyaningsih, SH., MH. Kalimantan Timur
129. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
Agus Purwantoro, SH. Kalimantan Timur
130. Konsep Tanggungjawab Negara Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi RI
Zurwandi, SH. Riau
131. Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Aparat Penegak Hukum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
Toni Yuswanto, SH. Kalimantan Tengah
132. Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Jangka Pendek Riana Dewi, SH. Kalimantan Timur
133. Penegakan Hukum Perdagangan Manusia Melalui Upaya Internal dan Eksternal
Idnawaty Idrus, SH. Riau
134. Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Heryanto Hamonangan, SH. Jawa Barat
135. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mengoptimalkan Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Pajak
Supomo, SH. Jawa Timur
136. Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Reza Aditya Wardhana, SH., MH. Jawa Timur
137. Koordinasi Antara Aparat Penegak Hukum Dengan SPORC (PPNS Kehutanan) Dalam Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
Akwan Annas, SH. Kalimantan Barat
138. Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok Dalam Pluralisme Hukum
Johan Kuswara, SH. Sesjamintel
139. Penanganan Tindak Pidana Hoax Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
Wiwin Setyawati, SH., MH. Sumatera Selatan
140. Rehabilitasi Dalam Perspektif Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika
Tri Cahyadi Astuti, SH. Sumatera Utara
141. Analisa Persekongkolan Dalam Penawaran Tender Pengadaan Barang/Jasa
Latifah Sahrah, SH. Sesjamdatun
142. Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Bagi Narapidana Korupsi Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
Leony Alleda Wambrauw, SH. Sesjamdatun
143. Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)
Parulian Prayudi, SH. DKI Jakarta
144. Dokumen Elektronik dan Hasil Cetaknya Digunakan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana
Verdianty, SH. DKI Jakarta
145. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Pembuktian Kasus Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Cristina Wijayanti, SH., MH. Sulawesi Selatan
146. Upaya Lembaga Kejaksaan Dalam Melaksanakan Kepercayaan Masyarakat (public trust) di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu
Ikrar Demaskasi, SH., MH. Bengkulu
147. Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembalakan Liar di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTB
Heru Sandika T, SH. Nusa Tenggara Barat
148. Prinsip Untuk Tidak Memberikan Keterangan Yang Akan Memberatkan/Merugikan Dirinya di Persidangan Oleh Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Penyertaan Tindak Pidana
Kadek Widiantari, SH. Nusa Tenggara Timur
149. Analisis Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Enggar Dian Rohuri, SH. Jawa Tengah
150. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terpidana Kasus Narkotika Achmad Aris Mugiandono, SH. Jawa Tengah
151. Pengembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam BUMN (Persero) yang Terindikasi Korupsi
Dr. Fery Ichsan Karunia, SH., MH. Aceh
152. Eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak
Dian Anggraeni K, SH. Kalimantan Timur
153. Analisis Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Yang Jumlah Uangnya Tidak Mencukupi Atau Hasil Lelang Hartanya Tidak Mencukupi Sesuai Jumlah Yang Ditentukan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Keuangan Negara
Muhammad Nasran, SH. Sulawesi Barat
154. Eksistensi dan Peran Kejaksaan RI Sebagai Jaksa Pengacara Negara Alia Marham, SH., MH. Sulawesi Barat
155. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Proses Perkara Pidana
Agus, SH. Sulawesi Tengah
156. Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Perkara Pembobolan Bank BNI 46 di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku
Maurits P, SH., MH. Maluku
157. Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Mati
Yanu Prasetyorini, SH. DI Yogyakarta
158. Kajian Yuridis Pro Dan Kontra Terkait Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Hal Kebebasan Menyatakan Pikiran dan Pendapat
Junita Astuti, SH., MH. DI Yogyakarta
159. Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penyelamatan Kekayaan Negara Herman Darmawan, SH., MH. Sulawesi Tengah
160. Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Konvensi Internasional
Nur Ika Y, SH. DI Yogyakarta
161. Keadaan Terpaksa Sebagai Dasar Penghapus Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika
Muh. Arafah, SH. Maluku
162. Penyitaan Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Relevansinya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
Nurhayati Ulfia, SH., MH. Sumatera Utara
163. Lembaga Praperadilan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia Muhammad Zulfan Tanjung, SH., MH.
Sumatera Utara
164. Penjatuhan dan Pelaksanaan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Narapidana Narkotika
Sayekti Candra M, SH., MH. Lampung
165. Perumusan Perbuatan Anak Sebagai Perantara pada Tindak Pidana Narkotika Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana
Rama Tritanty, SH., MH. Jambi
166. Tujuan Pemidanaan Melalui Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Indonesia
Ridwan Jani, SH., MH. Jambi
167. Penerapan Corporate Culture Model Sebagai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
Andi Taufik Ismail, SH. Sulawesi Barat
168. Implikasi Pemberlakuan Peraturan Menkumham Nomor 32/2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Ulfadrian Mandalani, SH., MH. Sulawesi Selatan
169. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli Untuk Mempengaruhi Keyakinan Hakim
Siti Komariyah, SH. Jawa Timur
170. Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Gitta Ratih Suminar, SH. Jawa Timur
171. Tinjauan Normatif Perdagangan Orang Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Maryani Sri Rahayu, SH. Jawa Timur
172. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi maluku
Ruslan Marasabessy, SH., MH. Maluku
173. Penerapan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Tender Pengadaan Barang/Jasa di Instansi Pemerintah
Vendrio Arihaleza, SE., SH., MH. Sesjambin
174. Aspek Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban dan Pelaku “Bullying” Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Syahreini Agustin, SH. Sumatera Barat
175. Pengaturan Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penangguhan Penahanan Pada Tindak Pidana Korupsi
Lexy Fatharany, SH., MH. Jambi
176. Penanganan Penyelewengan Dana Desa Oleh Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Banten
Saprudin, SH. Banten
177. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang
Dian Eka Lestari, SH., M.Hum. Banten
178. Deponering Sebagai Wewenang Jaksa Agung (Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI)
Bendry Almy, SH. Riau
179. Prinsip Keadilan Hukum Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Eduward, SH., MH. Kalimantan Barat
180. Analisis Batas Waktu Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
Muhammad Tohe, SH. Kalimantan Barat
181. Sifat Mengikat Putusan Pengadilan TUN Terhadap Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Yuse Chaidi Adhar, SH., MH. Kalimantan Barat
182. Peran Kejaksaan Melalui Tim Pakem Dalam Penanganan Penodaan Agama di Sumatera Barat
Afridel, SH., MH. Sumatera Barat
183. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Sumatera Utara
Nisye Sepriasi, SH. Sumatera Utara
184. Penerapan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan (Restorative Justice) di Indonesia
Chaterina Oly Lesbata, SH. Maluku
185. Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan oleh APH di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku
Endang Anakoda, SH., MH. Maluku
186. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Jhon Leonardo Hutagalung, SH., MH.
Sumatera Barat
187. Menyoal Penerapan Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Upaya Memulihkan Penerimaan Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
Effa Meilynda, SH. Sumatera Selatan
188. Analisis Terhadap Mekanisme Penanganan Penangguhan Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi
Fitriani, SH. Aceh
189. Asset Recovery Sebagai Instrumen Untuk Memulihkan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
Yosefin Ernawati Nazara, SH., MH. Sumatera Barat
190. Hibah Barang Bukti pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan pada Kabupaten Aceh Tamiang
Zilzaliana, SH. Aceh
191. Analisis Yuridis Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Sonya Hardini, SH. Jawa Timur
192. Menyoal Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana
Slamet Sugiarto, SH. Jawa Timur
193. Dilema Independensi Kejaksaan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana H. Suheli, SH. Banten
194. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemberian Vaksin Palsu Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
Hapit Suhandi, SH., MH. Jawa Barat
195. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mengoptimalkan Penanganan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (Add) Oleh Kepala Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Enda Sendilosa Br Ketaren, SH. Jawa Barat
196. Eksistensi Hukuman Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Teori Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 10 Kuhpidana)
Wahyu Widoprapti, SH. Jawa Timur
197. Peran Intelijen Yustisial Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi
Selamet, SH. Banten
198. Analisis Yuridis Kejaksaan Dalam Mempailitkan Perusahaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Intan Permata Hati, SH., MH. Jawa Barat
199. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
Riska Diana, SH. Jawa Timur
200. Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Danceu, SH., MH. Jawa Barat
201. Peran Dan Tugas Wewenang Kejaksaan Dalam Menghadapi Era Digital
Hari Riyadi, S.Kom., SH., MH. Sesjamintel
202. Kedudukan Depoonering Sebagai Manifestasi Asas Oportinitas Dalam Perkara Pidana
M. Rizal Srikanna, SH. Jawa Timur
203. Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Positif Indonesia
Harry Rachmat, SH., MH. Jawa Timur
204. Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dyah Budi Astuti, SH. Jawa Tengah
205. Optimalisasi Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Poso Sulawesi Tengah
Caspar Olevianus Tanonggi, SH. Sulawesi Tengah
206. Upaya Jaksa Dalam Mengoptimalkan Pnbp Terhadap Lelang Barang Rampasan Dalam Perkara Ilegal Fishing
Sunardi, SH. Lampung
207. Penguatan Lembaga Kejaksaan Dalam Perubahan Hukum Acara Pidana
Ferik Demiral, SH. Sumatera Barat
208. Optimalisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Eva Reni Desiana, SH. Sumatera Barat
209. Kekuatan Hukum Barang Bukti Dalam Proses Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Andi Ermawan, SH., MH. Jawa Timur
210. Perumusan Perbuatan Anak Sebagai Perantara Pada Tindak Pidana Narkotika Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana
Rama Triranty, SH., MH. Jambi
211. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
Irwan Ganda Saputra, SH., MH. Kalimantan Tengah
212. Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Anis Sugih Arti, SH. Jawa Timur
213. Implikasi Kewenangan Penuntutan Antara Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Teguh Apriyanto, SH., MH. Sesjampidsus
214. Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
Tedi Nopriadi, SH., MH. Sumatera Barat
215. Sifat Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor : 212 K/PID.SUS/2008 TERPIDANA H. MOCHAMMAD SAHID
Amril Abdi, SH. Sesjampidum
216. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Devi Atika Ningsih, SH., MH. Sumatera Barat
217. Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Siska Christiana, SH., MH. Jawa Timur
218. Menyoal Koordinasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia
Cut Wardah Z. A, SH., MH. Banten
219. Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak
Ichwan Kabalmay, SH., MH. Jawa Timur
220. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
Yoga Sukmana, SH., MH. Jawa Barat
221. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Di Pengadilan Negeri Solok
Okta Zulfitri, SH., MH. Sumatera Barat
222. Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkrcaht Van Gewidjs) Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia
Jimmy Banau Iryansyah Kaotjil, SH.
Sesjampidsus
223. Analisis Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pengurangan Masa Hukuman Narapidana Kejahatan Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
Redy Zulkarnain, SH., MM. Maluku Utara
224. Peran Kejaksaan terhadap Upaya Pemulihan Aset (Recovery Asset) dalam mengoptimalkan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
Yelli Fitri, SH. Sesjampidum
225. Optimalisasi Kewenangan Jaksa pada Lembaga Kejaksaan sebagai Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Citra Sagita Sudadi, SH. Sesjampidum
226. Indikator Dalam Menentukan Suatu Perbuatan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang
Zulaika Nurdiana, SH. Sesbadiklat
227. Optimalisasi Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Asset Recovery) di Indonesia
Banu Laksana, SH., L.LM. PPA
228. Analisis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Anak Meilana Eko Winangto, SH. Lampung
229. Eksistensi Jaksa Agung Dalam Penegakan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Susianik, SH. Jawa Timur
230. Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan
Apriyanto Kurniawan, SH., MH. Jawa Tengah
231. Kebijakan Penal dan Non Penal Terhadap Kejahatan Hoax Di Indonesia
Siluh Chandrawati, SH., MH. Jawa Timur
232. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi
Depati Herlambang, SH., MH. Lampung