asal usul anak dari pernikahan fasid (studi penetapan...

96
i ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN NOMOR 040/Pdt.P/2017/PA.Sal) DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh: Teguh Basuki NIM : 21114039 JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2019

Upload: others

Post on 10-Jul-2020

11 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

i

ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID(STUDI PENETAPAN NOMOR 040/Pdt.P/2017/PA.Sal)

DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA

SKRIPSIDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:Teguh Basuki

NIM : 21114039

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAMFAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)SALATIGA

2019

Page 2: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

ii

Page 3: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

iii

ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID(STUDI PENETAPAN NOMOR 040/Pdt.P/2017/PA.Sal)

DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA

SKRIPSIDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:Teguh Basuki

NIM : 21114039

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAMFAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)SALATIGA

2019

Page 4: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

iv

Page 5: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

v

Page 6: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

vi

Page 7: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

vii

MOTTO

ملىن ..ما كان يبقى يف الربية جاهل لو كان نور العلم يدرك

اجتهد وال تكسل وتك غافال .. فندامة العقىب ملن يتكاسل

(المحفوظات)

“Seandainya ilmu itu bisa diraih hanya dengan berangan-

angan maka tak satu pun orang bodoh di dunia”

“Bersungguh-sungguhlah, jangan malas, jangan lengah.

Karena penyesalan merupakan akibat bagi orang-orang yang

malas”

(Mahfudzot)

Page 8: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

viii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibunda saya Ibu Warsini yang telah menjadi insipirator serta selalu

mendukung dan mendoakan saya di setiap waktu.

Bapak M. Yusuf Khummaini,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah

bersedia membantu dengan penuh kesabaran membimbing saya

menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.

Almarhum Kangmas Muhammad Arifin Rohmat,S.E. yang selalu menjadi

motivator, guru, sekaligus kakak bagi saya.

Bapak Salim,M.H. dan Bapak Moch. Rusdi,M.H. yang selalu mensupport,

dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga Bapak Drs. H. Umar Muclis

dan seluruh warga Pengadilan Agama Salatiga.

Seluruh saudara-saudara Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Kota

Salatiga Pada Umumnya dan Komisariat IAIN Salatiga Khususnya.

Seluruh teman-teman saya Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan

2014 yang saling menyemangati dalam perjuangan dari awal hingga

akhir.

Page 9: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillahi robbil’aalamin, segala puji dan syukur

penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah meridhoi dan melimpahkan

rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Asal Usul Anak Dari Pernikahan Fasid (Studi

Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/Pa.Sal) Di Pengadilan Agama Salatiga”

ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Dengan terbentuknya skripsi ini, penulis haturkan banyak terima kasih

yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Rahmat Haryadi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga.

2. Ibu Dr. Siti Zumrotun M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Bapak Sukron Ma’mun,S.H.I.,M.Si. selaku Kajur Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak M. Yusuf Khummaini,S.H.I.,M.H. selaku Dosen Pembimbing

Skripsi.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Salatiga.

6. Orang tua tercinta dan semua saudara-saudaraku.

Atas segala hal tersebut, penulis tidak mampu membalas apapun selain

hanya memanjatkan doa, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal sholeh yang

akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin yaa

robbal’aalamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak

Page 10: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

ii

kekurangannya untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat

penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini nantinya

dapat bermanfaat, khususnya bagi Almamater dan semua pihak yang

membutuhkannya.

Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Salatiga, 20 Maret 2019

Penulis

Page 11: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

iii

Abstrak

Basuki, Teguh. 2019. “Asal Usul Anak Dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan

Nomor 040/Pdt.P/2017/Pa.Sal) Di Pengadilan Agama Salatiga”. Skripsi.

Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing : Bapak M. Yusuf Khummaini,M.H.

Kata Kunci : Cerai, Pernikahan Fasid, Penetapan dan Nasab,

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan

diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ketentuan mengenai hak anak untuk

mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya),

hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan

darah antara anak dengan orang tua kandungnya sedangkan hak untuk dibesarkan

dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati

orang tuanya. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lalu

bagaimana dengan anak yang lahir dari pernikahan yang fasid, apakah tetap

berhak untuk mengetahui orang tuanya dan dianggap menjadi anak sah?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas dan untuk peneliti melakukan

penelitian ini. Penelitian ini adalah hasil dari Penelitian Pustaka (Library

Research) yang bersifat Deskriptif Komparatif dengan melakukan studi

kepustakaan baik dokumen maupun literatur yang berkaitan dengan materi

penelitian. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan Yuridis Normatif.

Walaupun penelitian ini adalah penelitian pustaka, peneliti tetap melakukan

Penelitian Lapangan (Field Research) yakni penulis mewawancarai Majelis

Hakim yang menangani perkara nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Sal terkait

pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian ini

bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang apakah anak yang lahir dari

pernikahan yang rusak atau disebut fasid dalam Bahasa Arab yang terjadi di

wilayah Pengadilan Agama Salatiga bisa dianggap menjadi anak sah, atau hanya

sekedar dianggap menjadi anak biologis dan bagaimanakah pertimbangan para

Page 12: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

iv

majelis hakim pemeriksa perkara Nomor : 040/Pdt.P/2017/PA.Sal dalam memutus

perkara tersebut.

Page 13: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

v

DAFTAR ISI

JUDUL ............................................................................................................... i

LEMBAR BERLOGO..................................................................................... ii

JUDUL ............................................................................................................. iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. iv

PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................... v

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ...................................................... vi

MOTTO .......................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN.......................................................................................... viii

KATA PENGANTAR..................................................................................... ix

ABSTRAK ....................................................................................................... xi

DAFTAR ISI.................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 8

D. Kegunaan Penelitian ................................................................. 8

E. Kajian Pustaka .......................................................................... 10

F. Metode Penelitian ..................................................................... 12

G. Penegasan Istilah ...................................................................... 15

H. Sistematika Penulisan ............................................................... 16

Page 14: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

vi

BAB II HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM

UNDANG-UNDANG

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan .......................................................... 17

2. Rukun dan Syarat Perkawinan ............................................... 18

3. Larangan Perkawinan ............................................................ 19

B. Putusan Hakim............................................................................... 20

1. Pengertian Putusan Hakim..................................................... 20

2. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.............................. 21

3. Kekuatan Hukum Yang Pasti................................................. 22

4. Upaya Hukum Terhadap Putusan........................................... 22

C. Nikahul Fasid ............................................................................... 23

1. Nikahul Fasid Dalam Pandangan Hukum Islam ................... 23

2. Nikahul Fasid Dalam Hukum Positif Indonesia .................... 26

D. Anak Luar kawin .......................................................................... 30

1. Pengertian Anak Luar Kawin ................................................ 30

2. Kedudukan anak luar kawin .................................................. 32

3. Pengakuan anak luar kawin ................................................... 34

4. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Setelah Terjadi

Pengakuan .............................................................................. 36

BAB III PENETAPAN 040/Pdt.P/2017/PA.Sal TENTANG ASAL USUL

ANAK DARI PERNIKAHAN FASID

A. Deskripsi Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal ................... 37

Page 15: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

vii

1. Identitas Para Pihak ............................................................... 37

2. Dasar Tuntutan ...................................................................... 37

3. Tuntutan ................................................................................. 39

4. Alat Bukti .............................................................................. 39

5. Pertimbangan Hukum Para Majelis Hakim ........................... 43

6. Amar Penetapan ..................................................................... 48

BAB IV ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

DALAM PENETAPAN NOMOR 040/Pdt.P/2017/PA.Sal

A. Keabsahan Pernikahan Para Pemohon ......................................... 51

B. Keabsahan Anak Para Pemohon .................................................. 53

1. Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .......... 53

2. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Tanggal tanggal 27 Februari 2010 ...................... 54

3. Pendapat Prof. Wahbah Az Zuhayli ..................................... 56

4. Pendapat Dr. Nurul Irfan ...................................................... 59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................... 64

B. Saran ............................................................................................. 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 16: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “Nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah

bahasa Indonesia adalah “Perkawinan”. Namun kata “nikah” dengan “kawin”

kerapkali dibedakan, akan tetapi pada prinsipnya diantara keduanya hanya

berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum

nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat

luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya

status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan

mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni

(Sudarsono, 2005: 36-37). Sementara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Al-Qur’an juga terdapat beberapa ayat yang tak hanya tentang

perintah menikah saja akan tetapi juga tujuan dari menikah. Beberapa ayat Al-

Qur’an tersebut diantaranya :

Page 17: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

2

هما أيـها الناس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة و ها زوجها وبث منـ خلق منـ

الذي تساءلون به واألرحام رجاال كثريا ونساء كان عليكم رقيباواتـقوا ا إن ا

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telahmenciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allahmenciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah)hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjagadan mengawasi kamu.” (Surat An-Nisa : 1)

ن أن ۦ ته ءاي ومن إن يف ة ورمح ة نكم مود ها وجعل بـيـ ا إليـ كنـو لتس جاو أز أنفسكم خلق لكم م

يـتـفكرون م لقو ت ي لك أل ذ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakanpasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung danmerasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dansayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Surah Ar-Rum : 21)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda dalam salah satuhaditsnya, yaitu:

ج، ومن معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فـليـتـزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفر

لصوم، فإنه له وجاء مل يستطع فـعليه

"Rasulullah SAW bersabda : barangsiapa di antara kalian yangmemiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebihdapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan

Page 18: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

3

barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa,karena puasa adalah kendali baginya." (HR. Abu Daud)

Peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia telah

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang

berlaku bagi setiap Agama yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang pertama di

Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Kemudian setelah

lahirnya UU Perkawinan tersebut terjadi pembaharuan yaitu pada masa

Menteri Agama Munawir Syadzali yang ditandai dengan lahirnya KHI

(Kompilasi Hukum Islam) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya

mencakup di dalamnya aturan tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan

bagi yang masyarakat Indonesia yang beragama Islam (Moh Khusen, 2013:10-

11).

UU Perkawinan secara otentik telah mengatur agar sebuah perkawinan

dapat dianggap sah oleh negara. Mulai dari dasar perkawinan, syarat-syarat

perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian

perkawinan, hak dan kewajiban suami-isteri, harta benda dalam perkawinan,

putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban

antara orang tua dan anak, perwakilan, hingga ketentuan-ketentuan lainnya.

Sementara dalam KHI pun juga sama saja akan tetapi lebih merincikannya

sesuai dengan syari’at Islam, karena UU Perkawinan bersifat generalisasi.

UU Perkawinan di Indonesia tentunya juga tak lepas dari anggapan dari

beberapa pihak jika terdapat kekurangan yang hadir di dalamnya, seperti yang

Page 19: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

4

banyak terlihat dalam buku-buku hingga seminar atau juga kuliah umum yang

bertemakan pembaruan terhadap hukum perdata/keluarga Islam di Indonesia.

Beberapa pasal yang ada baik di UU Perkawinan maupun di KHI mendapat

banyak kritikan karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan

sekarang. Salah satu pasal yang sudah dianggap tidak relevan lagi yaitu pasal

43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pasal tersebut

merupakan bagian dalam BAB IX tentang Kedudukan Anak.

Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya.” Maksud ayat tersebut berarti jika seorang anak dilahirkan ketika orang

tua biologisnya tidak dalam ikatan yang sah (menikah) maka akibat hukumnya

anak tersebut hanya memilikihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya saja, sehingga si anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah

biologisnya dan keluarga ayahnya. Pada ayat inilah yang menjadi sebuah

polemik hingga bahan perdebatan karena dianggap melanggar hak asasi

kemanusiaan dan kontitusional bagi si anak luar nikah, karena si anak hanya

menjadi korban dari perbuatan terlarang orang tuanya.

Anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah dengan yang lahir di

luar perkawinan yang sah keduanya sama-sama anak suci dan bersih dari dosa

terlepas dari perbuatan terlarang orang tua biologisnya, akan tetapi memang

dari akibat hukum baik dalam menurut agama maupun perundang-undangan

memang berbeda.

Page 20: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

5

Sebagaimana Sholat dan puasa yang mana diatur dalam fiqh, begitu

juga pernikahan. Bahkan ada fiqh khusus yang diperuntukkan untuk

pernikahan yaitu fiqh munakahat. Dalam Fiqh munakahat diatur bagaimana

seorang muslim itu menikah, bercerai dan juga rujuk setelah terjadi

perceraian. Dan bahkan fiqh ini banyak diadopsi dan bahkan menjadi rujukan

dalam pembentukan UU Perkawinan di Indonesia juga menjadi rujukan dalam

penyusunan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam beberapa peraturan di atas, salah satunya yaitu fiqh munakahat

diatur dimana seorang muslimah yang telah bercerai harus melewati masa

iddah terlebih dahulu yaitu selama 3 kali suci atau selama 90 hari.

نفسهن ثـل ت يـتـربصن لمطلق ٱو ء ثة قـرو

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga

quru’”. (Al-baqoroh : 228)

Masa menunggu ini yang di namakan dengan masa iddah, Allah juga

berfirman dalam surat at-Talaq:

ئي يئسن من ال ئي مل حيضن والال تـهن ثالثة أشهر والال تم فعد محيض من نسائكم إن ارتـبـ

جيعل له من أمره يسراوأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن ومن يـتق ا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa

Page 21: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

6

iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yanghamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkankandungannya.” (At-Thalaq : 4)

Peneliti menemukan contoh kasus dilapangan yang dapat dijadikan

subyek maupun obyek untuk penelitian ini. Seperti fakta di Pengadilan Agama

Salatiga terdapat satu permohonan asal usul anak yaitu pada tahun 2017 yang

dikabulkan yaitu permohonan asal usul anak perkara Nomor

40/Pdt.P/2017/PA.Sal, pada perkara ini diketahui bahwa Pemohon 1 dan

Pemohon 2 atau bisa disebut Para Pemohon telah mendaftarkan

permohonannya pada tanggal 5 Mei 2017 guna mendapatkan Penetapan Asal

Usul Anak Para Pemohon. Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang

telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam pada tanggal 17

Januari 2013 didesa Candi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2. Status

dari Pemohon 1 saat pernikahan tersebut adalah duda cerai, sedang Pemohon 2

adalah Janda Cerai yang telah cerai dengan suami pertama pada bulan Januari

2013, pada saat pernikahan tersebut Pemohon 2 masih dalam masa iddah, oleh

sebab itu perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 bisa dinyatakan tidak sah

atau perkawinan Para Pemohon adalah fasid.

Setelah perkawinan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah

melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak

laki laki yang lahir pada tanggal 5 September 2013. Atas kelahiran anak

tersebut tidak dapat dibuatkan akte Kelahirannya, dikarenakan Perkawinan

Pemohon 1 dan Pemohon 2 sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di

Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 mencatatkan

Page 22: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

7

perkawinannya di Kantor Urusan Agama pada tanggal 13 Februari 2017,

namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar

dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang lahir

pada 5 September 2013. Kemudian Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan

permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Salatiga karena Pemohon 1

dan Pemohon 2 sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal usul

anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang

Pemohon 1 dan Pemohon 2.

Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dijatuhkan putusan oleh Majelis

Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang lahir pada tanggal

5 September 2013 adalah anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk

mengkaji dan meneliti bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim

dalam mengabulkan permohonan asal usul anak tersebut, oleh sebab itu

penulis memilih menulis penelitian dengan judul ASAL USUL ANAK

DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN NOMOR

040/Pdt.P/2017/PA.Sal) DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada di Latar Belakang Masalah kemudian

menghasilkan beberapa rumusan masalah, yaitu :

Page 23: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

8

1. Bagaimanakah keabsahan pernikahan para pemohon pada perkara nomor

40/Pdt.P/2017/PA.Sal?

2. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan

permohonan asal usul anak pada perkara nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Sal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan akibat hukum

dan menelaah lebih dalam baik peraturan perundang-undangan yang ada dan

hukum Islam terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang fasid. Tujuan

terakhir yaitu untuk mengetahui pertimbangan dari majelis hakim dalam

memutus perkara permohonan asal usul anak dari pernikahan fasid, yaitu pada

kasus asal usul anak pada perkara nomor 40/Pdt.P/2017/Pa.Sal.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti meyakini penelitian ini sekiranya akan dapat berguna dan

bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Teoritis

Diharapkan dapat berguna dalam dunia peradilan agama serta

memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pembaharuan hukum

keluarga di Indonesia dalam hal permasalahan-permasalahan terkait

penelitian ini.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum kepada

masyarakat tentang hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, dan

Page 24: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

9

selain itu juga memberikan pemahaman terhadap kedudukan anak yang

lahir dari pernikahan fasid yang seharusnya.

b. Bagi Pengadilan Agama

Diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran hukum

dalam pengambilan keputusan bahwa permasalahan ini bukan lagi

menjadi hal yang tabu akan tetapi sudah dianggap sebagai persoalan

biasa di masyarakat sekarang sehingga perlu mendapat perhatian.

c. Bagi IAIN Salatiga

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi segenap sivitas

akademika IAIN Salatiga khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam

tentang permasalahan-permasalahan dalam dunia peradilan agama

sehingga dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi penelitian

selanjutnya.

d. Bagi Peneliti

Peneliti sangat mengharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu

pengetahuan lebih dalam lagi bagi diri pribadi sebagai mahasiswa jurusan

Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah). Diharapkan juga

hasil penelitian ini tidak hanya menjadi syarat kelulusan semata namun

juga dapat menjadi bentuk sumbangsih bagi dunia Hukum Keluarga

Islam dan terhadap permasalahan di wilayah kota Salatiga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai studi putusan asal usul anak dari pernikahan fasid

memang sudah banyak diteliti, akan tetapi tidak menyurutkan niat peneliti

Page 25: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

10

untuk kembali menggali dan memperdalam lagi. Penelitian terdahulu mengenai

status anak luar nikah beberapa diantaranya, yaitu:

Penelitian oleh Ivo Junia Imako Haris dari Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2018, Penelitian ini berjudul

“Status Anak Pada Perkawinan Fasid (Rusak) (Analisis Yuridis Penetapan

Perkara Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2017/Pa.Bjb)”. Dari hasil

penelitian ini diperoleh jawaban bahwa status anak pada perkawinan fasid

dimana perkawinannya tidak sah menurut hukum positif tidak bisa disebut

dengan anak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang ada. Tidak ada dasar hukum nasional yang menguatkan bahwa status anak

dari perkawinan fasid dapat menjadi anak sah. Tetapi untuk melindungi hak

anak yang sudah dihasilkan dari perkawinan tersebut, anak tersebut tetap

mempunyai hubungan perdata dengan orangtuanya dimana orangtuanya

bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dalam menjalani hidupnya. Dimana

mempunyai hubungan perdata dengan nasab anak ternyata mempunyai

perbedaan yaitu hubungan perdata tidak merubah status anak menjadi anak sah

sedangkan nasab anak dapat merubah status anak menjadi anak sah.

Skripsi oleh Reza Tamara dari Jurusan Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2017. Skripsi ini berjudul

“Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam dan

Hukum Perdata (Bw) Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status dan

kedudukan perkawinan fasid menurut Hukum Islam adalah haram. Dalam

Page 26: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

11

KUHPerdata tidak mengenal istilah perkawinan fasid, namun hanya

pembatalan perkawinan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak secara tegas

menyatakan adanya lembaga nikahul fasid dan nikah batil, hanya ada pasal-

pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan dan tata cara permintaan

pembatalan nikah saja. Tetapi substansi dalam praktik pembatalan nikah yang

diajukan ke pengadilan atau putusan yang perkawinan yang dibatalkan oleh

Pengadilan Agama adalah karena adanya kurang rukun dan syarat-syarat yang

diperlukan untuk sahnya suatu pernikahan. Sehingga dari kasus-kasus diatas

dapat ditelaah pelaksanaan pembatalan perkawinan. Baik hukum Islam dan

Undang-undang Republik Indonesia membolehkan jika adanya perkawinan

fasid dan ataupun pihak yang dirugikan dalam perkawinan dengan seorang

suami dan istri melakukan gugatan pembatalan perkawinan atau putusan

pembatalan perkawinan fasid di Pengadilan Agama sepanjang sesuai dengan

aturan yang berlaku menurut hukum agama masing-masing dan hukum

Republik Indonesia.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa penelitian terdahulu

tentang asal usul anak dari perkawinan fasid memang sudah banyak diteliti

yang mungkin akan terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian milik

peneliti, akan tetapi sebenarnya penelitian oleh peneliti memiliki perbedaan.

Perbedaan yang dimaksud adalah bahwa penelitian milik peneliti ini lebih

difokuskan untuk mengkaji tentang penetapan dari perkara

Page 27: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

12

40/Pdt.P/2017/PA.Sal yakni bagaimana pertimbangan hukum para majelis

hakim dalam mengabulkan Permohonan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (Library Research)yang

bersifat Yuridis Normatif dengan melakukan studi kepustakaan baik

dokumen maupun literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.

Pendekatanyang peneliti gunakan yaitu pendekatan Yuridis Normatif.

Walaupun penelitian ini adalah penelitian pustaka, peneliti tetap

melakukan Penelitian Lapangan (Field Research) yakni penulis

mewawancarai Majelis Hakim yang menangani perkara nomor

40/Pdt.P/2017/PA.Sal terkait pertimbangan hukumnya dalam

mengabulkan permohonan tersebut.

2. Sumber Data

a. Primer

1) Literatur

Sumber diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai

literatur mulai dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal

penelitian, artikel ilmiah, dan lainnya.

2) Informan

Sumber diperoleh dari informan yang terkait, yaitu majelis

hakim yang mengabulkan perkara nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Sal serta

Page 28: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

13

mungkin para pemohon dalam permohonan asal usul anak perkara

nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga.

b. Sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah data pendukung seperti

dari dokumen, buku, surat kabar, artikel, dan lainnya yang dapat

menjadi sumber pendukung penelitian ini.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data menelaah berbagai sumber

literatur baik dari buku, jurnal penelitian, artikel, dan lainnya yang dapat

digunakan untuk menganalisis temuan di lapangan.

4. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data terlebih dahulu, data tersebut adalah

dari data hasil studi pendahuluan atau data sekunder (Sugiyono,

2016:245). Setelahnya dengan melakukan analisis data di lapangan seperti

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

5. Tahap-Tahap Penelitian

Setelah menentukan tema yang akan diteliti, peneliti melakukan

penelitian pendahuluan untuk mendapatkan data awal dari beberapa

sumber. Kemudian setelah itu melakukan observasi langsung ke

Pengadilan Agama Salatiga guna mendapatkan data utama yaitu dengan

melakukan wawancara/interview. Setelah mendapatkan data kemudian

terdapat beberapa langkah selanjutnya, yaitu :

Page 29: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

14

a. Editing

Setelah mendapatkan data dari hasil observasi, kemudian tahap

selanjutnya adalah merubahnya menjadi sedemikian rupa. Selain itu

juga dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data sehingga

mendapatkan validitas data yang akurat.

b. Organizing

Setelah proses editing, kemudian data tersebut diorganisir atau

disusun sesuai dengan rumusan masalah sehingga tersajikan data yang

sesuai.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan

yang sesuai dari hasil penelitian ini.

G. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian dan maksud dari judul

penelitian ini maka diperlukan penjelasan yaitu:

1. Pernikahan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Adapula yang

mengartikannya perjanjian (al-‘aqdu). Sedangkan secara istilah pernikahan

itu adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon

mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan

tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah

itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri. (M.

Ali Hasan, 2006 :8).

Page 30: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

15

2. Putusnya Perkawinan

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “itlaq” artinya lepasnya

suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut

istilah syara’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri

hubungan suami istri.Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan

sehingga setelah hilangnya perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi

suaminya (H.M.A. Tihami, 2014 : 229-230).

3. Nikah Fasid

Nikah fasid adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk

melaksanakan pernikahan.

4. Putusan Pengadilan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu

pemeriksaan perkara (Yan Pramadya Puspa, 1997 : 695). Jadi putusan

pengadilan adalah hasil kesimpulan akhir dari pemeriksaan perkara oleh

pengadilan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan

pustaka, metode penelitian (jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian,

sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, tahap-tahap penelitian),

dan sistematika penelitian.

Bab II, Pengertian tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dari

Pernikahan Fasid yang meliputi: pernikahan, rukun, syarat dan larangan

Page 31: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

16

pernikahan, putusan hakim dan pengertian nikah fasid ditinjau dari hukum

Islam dan hukum Positif.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi: deskripsi

Penetapan nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal, penjelasan perkara dari para Majelis

Hakim yang menangani perkara tersebut.

Bab IV, Analisis Pertimbangan para Majelis Hakim dalam memutus

perkara nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal yang meliputi: Menelaah dasar hukum

para Majelis Hakim.

Bab V, Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

Page 32: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

17

BAB II

HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DARI

PERNIKAHAN FASID

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan terjemahan dari kata “nakaha”

(berhimpun) dan “zawaja” (pasangan). Kedua kata itu secara umum

digunakan al-Quran untuk menggambarkan jalinan hubungan perkawinan

(pernikahan), yaitu berkumpulnya seorang lelaki dan seorang perempuan

yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasangan

atau bermitra sebagai suami istri (Musawwamah, Laporan Riset,

2012:689). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini disebutkan bahwasannya perkawinan

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2

Komplikasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad

yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhon untuk mentaaati perintah Allah

dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Lebih lanjut lagi disebutkan bahwasannya suatu perkawinan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

Page 33: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

18

kepercayaanya. Kemudian terkait dengan pencatatan perkawinan Pasal 2

Ayat 2 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, negara mewajibkan untuk dicatatkan secara administratif

guna memenuhi hak-hak konstitusional, memberikan jaminan

perlindungan, pemajuan, penegakan, kepastian hukum dan pemenuhan hak

asasi manusia baik suami, istri, maupun anak yang lahir nantinya.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi

hukum. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang

rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan, perbedaan ini tidak

bersifat subtansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh

karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

b. Calon mempelai perempuan

c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan

d. Dua orang saksi

e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami

Undang-Undang Repulik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan.

Undang-Undang Repulik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat

Page 34: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

19

tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun

perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun

perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 (Syarifuddin, 2011,

61).

3. Larangan Perkawinan

Meskipun Perkawinan telah memenuhi seluruh rukun telah

memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu

perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung pada satu hal yang

menghalang. Halangan perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang

menghalang. Halangan perkawinan itu juga disebut dengan larangan

perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini

adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang

dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak

boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja

yang tidak boleh mengawini perempuan (Syarifudin, 2009, 109).

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatura, dalam pasal tersebut ada 8

larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita (Mertokusumo, 2008, 65),

yaitu:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antarasaudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorangdengan saudara neneknya;

Page 35: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

20

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, danibu/bapak tiri;

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudarasusuan, dan bibi/paman susuan;

e. Berhubungan saudara dengan dengan istri atau sebagai bibi ataukemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dariseorang;

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yangberlaku dilarang kawin;

g. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain;h. Antara suami-istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain

dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh melangsungkanperkawinn lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Dalam Pasal 40 Komplikasi Hukum Islam disebutkan

bahwasannya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan

dengan pria lain;

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria

lain;

B. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo,

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabatnegara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan danbertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara ataumasalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebutputusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulisdan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsepputusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelumdiucapkan di persidangan oleh hakim” (Mertokusumo, 103, 2006).

Page 36: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

21

Sementara itu Lilik Mulyadi, mendefinisikan putusan Hakim

sebagai :

"Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalampersidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melaluiproses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amarpemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuatdalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara"(Mulyadi,2010,15).

2. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan

telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan

mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti

antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati

dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa:

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusanyang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untukmenggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut,sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetapadalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbukakesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusantersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.” (Abdulkadir, 2000, 75)

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang

mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang

bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917

KUHPerdata. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA

No.1043 K/Sip/1971 yakni meskipun salah satu pihak tergugat tidak

Page 37: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

22

banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau

kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena

itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik

terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap

tergugat yang mengajukan upaya tersebut.

3. Kekuatan Hukum Yang Pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap

(inkracht van gewisjde) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia.

Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi.

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak

lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali

dengan upaya hukum khusus yakni request civil dan perlawanan oleh

pihak ketiga.

4. Upaya Hukum TerhadapPutusan

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-

undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan

untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Jadi, setiap

orang yang berperkara di pengadilan baik itu tergugat maupun

penggugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap

keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak

merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan,

maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan

Page 38: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

23

perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan.

C. Nikahul Fasid

1. Nikahul Fasid Dalam Pandangan Hukum Islam

Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum

yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-

konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang

sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang

wajib dicegah oleh siapa pun yang mengetahuinya, atau dengan cara

pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya. Hukum Islam

menganjurkan agar sebelum pernikahan dibatalkan perlu terlebih dahulu

diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa

semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi.

Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih

terdapat halangan pernikahan, maka pelaksanaan akad pernikahan haruslah

dicegah.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri (Al Jaziri,1982,119)

“Jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang tidak sahkarena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadipersetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukanperkawinan itu dipandang tidak berdosa, jika telah terjadi persetubuhanmaka itu dipandang sebagai wathi’ syubhat, tidak dipandang sebagaiperzinaan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina, istri diharuskan

Page 39: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

24

ber-iddah apabila pernikahan telah dibatalkan, anak yang dilahirkan dariperkawinan itu dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetapdipertalikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi jika perkawinan yangdilakukan oleh seorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karenasengaja melakukan kesalahan memberikan keterangan palsu, persaksianpalsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku, maka perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jikaperkawinan yang dilaksanakan itu belum terj adi persetubuhan, maka istritersebut tidak wajib ber-iddah, orang melaksanakan perkawinan itudipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana,persetubuhan itu dipandang sebagai perzinaan dan dikenakan had, nasabanak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanyadipertalikan kepada ibunya.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki berpendapat

bahwa nikahul fasid ada dua bentuk, yaitu :

a. Yang disepakati oleh para ahli hukum Islam, nikah fasid model ini

seperti menikahi wanita yang haram dinikahinya baik karena nasab,

susuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri yang keempat masih

dalam iddah, nikah seperti ini harus di-fasid-kan bukan talak dan tanpa

mahar baik dukhul maupun belum dukhul.

b. Yang tidak disepakati oleh para ahli hukum Islam seperti nikah sewaktu

ihram, menurut ahli hukum di kalangan Malikiyah pernikahan itu harus

di-fasid-kan, tetapi para ahli di kalangan mazhab Hanafiyah pernikahan

itu adalah sah. Demikian pula nikah yang syiqor, harus difasidkan

menurut para ahli hukum Islam di kalangan Malikiyah, tetapi menurut

para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafiyah apabila

pernikahan sudah berlangsung, maka pernikahan itu sah. Juga

perkawinan yang termasuk dalam kategori nikahus sirri, nikah

maskawin yang rusak atau yang rusak akad perkawinannya haruslah di-

Page 40: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

25

fasid-kan, tetapi ada yang berpendapat bahwa pernikahan itu tidak harus

di-fasid-kan.

Di kalangan mazhab Syafi’i nikahul fasid itu adalah akad nikah yang

dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah

satu syarat yang ditentukan oleh syara’, sedangkan nikahul bathil adalah

pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang

perempuan tetapi kurang salah satu rukun syara’ (Manan, 2006, 42).

Menurut ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi’iyah, nikahul fasid

dapat terjadi dalam bentuk :

a. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang

perempuan tetapi wanita tersebut dalam masa iddah laki-laki yang lain;

b. Pernikahan yang dilaksanakan dalam masa istibro’ karena wathi

syubhat;

c. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang

wanita tetapi perempuan tersebut diragukan iddah-nya karena ada tanda-

tanda kehamilan;

d. Menikahi perempuan watsani dan perempuan yang murtad, yang dua

terakhir ini batil karena adanya syarat keislaman.

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui

akan adanya seorang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan,

padahal diketahui bahwa pernikahan cacat hukum karena kurangnya rukun

atau syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegahnya

sehingga perkawinan itu tidak jadi dilaksanakannya. Jika mengetahui

Page 41: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

26

setelah akad nikah dilaksanakan, maka wajib mengajukan pembatalan

kepada instansi yang berwenang (Manan,2006,44). Pembatalan perkawinan

berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik yang

bersifat nikah bathil, maupun yang bersifat nikah fasid, baik sebelum texjadi

persetubuhan maupun sesudah terjadi persetubuhan. Agar tidak terjadi

wathi’syubhat antara suami istri yang melaksanakan perkawinan yang tidak

sah itu, maka seketika diketahui perkawinan tersebut adanya cacat hukum,

kepada suami istri tersebut dilarang berkumpul lebih dahulu sambil

menunggu penyelesaian perkaranya diselesaikan oleh pihak yang

berwenang.

2. Nikahul Fasid Dalam Hukum Positif Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas

dinyatakan adanya lembaga nikahul fasid dalam Hukum Perkawinan di

Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya

perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut

memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan

suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (no legal

force), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-

syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang

sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu

kebohongan dan kekeliman atau karena ada paksaan.

Page 42: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

27

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya

menyangkut “Pembatalan” saja, tetapi dalam praktik pelaksanaan undang-

undang tersebut yang menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup

substansi dalam nikahul fasid dan nikahul bathil Dalam Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa

pemikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedang dalam penjelasan

disebutkan pengertian “dapat” dalam pasal ini adalah bisa batal bilamana

menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain (Manan, 2006,

45). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang

dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan

apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat

membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang

berkepentingan.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana

tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, yaitu :

a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukanakad nikah karena sudah empat istrinya, sekalipun salah satu dari empatistrinya itu dalam iddah talak raj’i;

b. Seorang suami yang menikahi istrinya yang telah di-li’an-nya;c. Seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak

tiga kali, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan priayang lain kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dantelah masa iddah-nya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungandarah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;

Page 43: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

28

e. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungandarah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antarasaudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;

f. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungansemenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;

g. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri atau sebagaibibi atau kemenakan dari istri.

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi

istri pria lain secara sah;c. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 78 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974;

d. Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yangtidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinandilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi;

e. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;f. Perkawinan dilaksanakan dengan ancaman melanggar hukum;g. Perkawinan dilaksanakan dengan penipuan, penipuan di sini seperti

seorang pria yang mengaku sebagai jejaka, padahal telah mempunyaiseorang istri ketika pernikahan dilangsungkan, sedangkan ia melanggarkarena poligami tanpa izin Pengadilan Agama atau penipuan atasidentitas diri.

Menurut M. Yahya Harahap, secara teoretis Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatuperkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (vanrechtswegwnietly) sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapatdiketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus olehpengadilan. Apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap ini sangatlahrealistis, rasionya karena suatu perkawinan sudah dilaksanakan melaluiyuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslahmelalui putusan pengadilan (Harahap,1975,11).

Tentang hal ini tidak peduli apakah pernikahan itu kurang rukun atau

syarat-syarat yang ditemukan oleh hukum agama masing-masing pihak dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan perkawinan atas

Page 44: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

29

dasar putusan pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum

terutama bagi pihak yang bersangkutan, pihak ketiga dan masyarakat yang

sudah terlanjur mengetahui adanya perkawinan tersebut. Jadi, legalitas

pembatalan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku lebih luas jangkauannya dari nikahul bathil dan nikahul fasid

sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

Jika pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak

sebagaimana tersebut di atas diterima oleh Pengadilan Agama, maka saat

mulai berlakunya pembatalan perkawinan itu dihitung sejak tanggal hari

putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan putusan itu telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan

dilaksanakan. Dengan adanya putusan Pengadilan Agama ini, maka berlaku

keadaan semula sebelum perkawinan itu dilaksanakan. Pembatalan itu tidak

mempunyai akibat yang berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, ini berarti

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak dipikulkan

kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu.

Dengan demikian, anak-anak tersebut mempunyai status hukum yang

jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka;

b. Suami atau istri yang beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama,

bila pembatalan perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain

yang lebih dahulu;

Page 45: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

30

c. Juga terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, pembatalan

perkawinan tidak berlaku surut. Oleh karena itu, segala ikatan hukum

bidang keperdataan yang diperbuat Oleh suami istri sebelum

perkawinannya dibatalkan adalah sah baik terhadap harta bersama

maupun terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing.

D. Anak Luar kawin

1. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang

perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan

yang sah dengan pria yang, menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar

kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat

melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan

perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya

(Manan, 2006, 81).

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 284 juncto Kitab

Undang-Undang Perdata Pasal 27 bahwa seseorang dapat dikatakan telah

berbuat zina jika salah seorang atau kedua-duanya sedang terikat oleh

perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsur

yang menentukan seseorang dapat melakukan zina atau tidak. Hal ini sangat

berbeda dengan konsep zina menurut hukum Islam. Berdsarkan terminologi

Islam perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki

atau si perempuan sedang berstatus menikah dengan perempuan atau laki-

laki lain, namun setiap hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan

Page 46: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

31

yang tidak dalam ikatan perkawinan, terlepas apakah ia sedang berstatus

menikah dengan yang lain atau masih berstatus perjaka dan gadis, tetap

dianggap zina (Witanto, 2012, 71-72).

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua

macam, yaitu:

a. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan

perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual

dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan

anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin

b. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang,

mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan

anak, maka anak itu disebut anak di luar nikah.

Dalam komplikasi hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama

Nomor : 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah

hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Menurut Hukum

Perdata (Burgerlijke Wetboek) dinamakan natuur lijk kind (anak alam).

Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya.

Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kata

dalam perkawinan mengindikasikan adanya toleransi hukum kepada anak

yang lahir di dalam perkawinan yang sah, dengan konsepsi terjadinya

sebelum perkawinan. Dalam hal ini, undang-undang tidak memberikan

batas waktu minimal usia kehamilan, seperti halnya yang ada di dalam

Page 47: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

32

hukum perdata Islam. Hal ini mengandung pengertian bahwa selama bayi

yang dikandung lahir pada saat ibu dalam ikatan perkawinan yang sah, maka

anak tersebut adalah anak sah (Rofiq, 1997, 220).

2. Kedudukan anak luar kawin

Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan yang sah akan

menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta

perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak

(nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. Salah

satu akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan

tersebut adalah sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna

dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan

kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh yang sangat

besar dari asas perkawinan monogami yang dianut oleh Pasal 27 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Pada waktu yang sama

seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang

perempuan saja dan satu orang perempuan hanya dengan satu orang laki-

laki saja”.

Dan asas pengakuan mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 280

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Dengan pengakuan

terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu

dengan ayah atau ibunya”

Page 48: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

33

Memang terasa aneh karena ada kemungkinan seorang anak secara

yuridis mereka tidak mempunyai ayah maupun ibunya tidak atau lalai

melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya.

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan

sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan Nasional yang

tercantum di dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Pekawinan, yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau

keluarga ibunya”.

Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan

dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewaris, jadi hampir sama dengan

status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin

tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya (Soimin, 2002, 41).

Kedudukan anak luar kawin di dalam kompilasi hukum Islam tidak

berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Pasal 100 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan sebelum adanya perubahan.

Bunyi pasal tersebut adalah “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Oleh sebab itu kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak

sah, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan

keluarga ibunya, dan anak luar kawin juga tidak memiliki hak-hak materil

dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya,

Page 49: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

34

seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak

perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.

3. Pengakuan anak luar kawin

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin

sebagaimana tersebut di atas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat

adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Sementara

peraturan pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan mengatur tentang nasib

anak di luar kawin sampai saat ini belum diterbitkan. Dalam rangka

unifikasi hukum yang bertolak kepada wawasan Nusantara dan wawasan

Bhineka Tunggal Ika, maka sebaiknya perlu dipikirkan tentang lembaga

pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin guna menaikkan harkat dan

martabatnya sebagai manusia ciptaan Allah SWT.

Menurut Erna Sofwan Syukrie, sebagaimana dikutip oleh Abdul

Manan, pengakuan anak dalam pengertian formil adalah merupakan suatu

bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan

terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materil yang

dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk

menimbulkan hubungan kekeluargaaan anatara anak dengan yang

mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau

membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut (Manan, 2006, 84).

Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang

lahir diluar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya.

Page 50: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

35

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak

menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak di luar kawin. Hanya

dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari

perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga tidak menjelaskan

tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Senada dengan yang

tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan anak di luar nikah.

Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Manan, 2006,

89).

Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan

ada tiga cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu:

a. Di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan

b. Di dalam akta perkawinan

c. Di dalam akta autentik

Dalam Praktik Hukum Perdata, cara yang sering dimuat adalah

pengakuan oleh seorang ayah yang namanya disebutkan dalam akta

kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti ini diberikan oleh

ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya.

Sedangkan cara yang kedua dilaksanakan dengan cara melaksanakan

Page 51: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

36

perkawinan sah antara wanita yang hamil itu dengan pria yang

membuahinya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Yang diakui disini

adalah anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan

kelahiran belum diberikan pengakuan oleh ayahnya (Manan, 2006, 89).

4. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Setelah Terjadi Pengakuan

Akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin antara lain adalah

terjadinya hubungan perdata antara si anak luar kawin dengan bapak dan ibu

yang mengakuinya sehingga menimbulkan kewajiban timbal balik dalam

hal pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewaris, dan

sebagainya. Terhadap perlakuan ini setiap orang yang berkepentingan dapat

menggugat atas pengakuan anak tersebut, hanya orang yang mengakui

sendiri tidak dapat menggugat atas pengakuan yang sudah diberikan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

menerangkan bahwasannya seorang anak yang lahir di luar kawin

mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya terlepas dari

sah atau tidaknya status perkawinan kedua orang orang tuanya. Hak

keperdataan yang diperoleh adalah hak keperdataan yang tidak berhubungan

dengan fikih Islam seperti hak pembiayaan dan pendidikan. Hal tersebut

berbeda dengan hak perdata anak sah yang bisa memperoleh keseluruhan,

seperti perwalian, waris, dan lain-lain tanpa adanya pembatasan.

Page 52: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

37

BAB III

PENETAPAN 040/Pdt.P/2017/PA.Sal PENGADILAN AGAMA

SALATIGA TENTANG ASAL USUL ANAK DARI

PERNIKAHAN FASID

B. DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 040/Pdt.P/2017/PA.Sal

7. Identitas Para Pihak

Permohonan asal usul anak ini diajukan oleh oleh Sri Pamuji Eko Sudarko

bin Zaenal Yasin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dokter, tempat

tinggal Waturumpuk, RT 01, RW 01, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan

Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai Pemohon 1.

Dan Ony Suciati binti Sardjono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS, tempat tinggal di Waturumpuk RT.01 RW. 01 Kelurahan Kauman Kidul

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, sebagai Pemohon 2.

Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebut sebagai Para Pemohon.

8. Dasar Tuntutan / Posita

Bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan Asal Usul Anak pada

tanggal 5 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga

dengan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal tanggal 5 Mei 2017, Para Pemohon

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan perkawinan

menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 2013 di Desa Candirejo

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dengan wali nikah ayah

kandung Pemohon 2 yaitu Bapak Sardjono bin Ahmat Asmui umur 64

Page 53: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

38

tahun alamat Candiwesi RT.03 RW.04 Desa Bugel Kecamatan

Sidorejo Kota Salatiga dengan dibimbing oleh Alm. Kyai Mawahib

dan disaksikan oleh Bayu Ar Taufik bin Sunoto umur 44 tahun alamat

Kemiri Barat No. 35 Kota Salatiga dan Suwarto bin Suwardi umur 65

tahun alamat Desa Reksosari Rt.10 Rw.1 Kecamatan Suruh

Kabupaten Semarang dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

b. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah

melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai

seorang anak laki laki bernama Dewangga Yudhistira Alvaronizam

yang lahir pada tanggal 5 September 2013 di Rumah Sakit Mitra Setia

Ungaran;

c. Bahwa atas kelahiran anak tersebut tidak dapat dibuatkan akte

kelahirannya, karena perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sampai

anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

d. Bahwa selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 mencatatkan

perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota

Salatiga pada tanggal 13 Februari 2017 dan mendapatkan Kutipan

Akta Nikah Nomor: 0039/007/11/2017, namun demikian adanya akta

nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta

kelahiran anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang lahir pada 5

September 2013.

e. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat membutuhkan penetapan

Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar

Page 54: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

39

dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan

Pemohon 1 dan Pemohon 2 sanggup mengajukan bukti bukti tentang

asal usul anak tersebut.

9. Tuntutan/ Petitum

Bahwa oleh karena itu Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan

Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Salatiga

dan mohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2;

b. Menetapkan anak bernama Dewangga Yudhistira Alvaronizam yang

lahir tanggal 5 September 2013 adalah anak Pemohon 1 dan Pemohon

2;

c. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil

Kota Salatiga untuk mengeluarkan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,

Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan

dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya

tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

10. Alat Bukti

Menimbang, dalam hal untuk memperkuat dalil permohonannya,

Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

a. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon 1

Nomor : 3373/SKT/20170427/00127 tanggal 27 April 2017, yang

Page 55: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

40

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Semarang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon 2

Nomor : 3373/SKT/20170427/00129 tanggal 27 April 2017, yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Semarang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon 1 dan Pemohon 2

Nomor 42/IX/2013 tanggal 05 September 2013, yang dikeluarkan oleh

RS Mitra Setia. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.3;

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1 Nomor :

3373011004170002 tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Di samping bukti surat-surat tersebut Para Pemohon juga

mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Page 56: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

41

a. SAKSI 1 bernama Suwarto bin Suwadi, berumur 68 tahun, agama Islam,

bekerja sebagai Karyawan swasta, berkediaman di Dusun Dawangan, RT.10,

RW.1, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Dihadapan

sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang

pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga

dekat Pemohon 1;

2) Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak,

anak para Pemohon yang pertama yang bernama Dewangga

Yudhistira Alvaronizam lahir tanggal 5 September 2013 sebelum

Pemohon 1 menikah resmi dengan Pemohon 2 di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 13

Februari 2017;

3) Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon sebelum

menikah resmi, Para Pemohon menikah pada bulan Januari 2013

secara agama islam dengan wali ayah kandung Pemohon 2

bernama Sardjono dengan diwakilkan kepada Pak Kyai Mawahib

dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan

oleh 2 orang saksi, yaitu saya sendiri Suwarto bin Suwadi dan

Bayu Ar Taufiq bin Sunoto;

4) Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 selama ini tidak pernah

bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;

Page 57: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

42

5) Bahwa status Pemohon 1 saat itu adalah duda cerai sedang

Pemohon 2 adalah Janda Cerai;

b. SAKSI 2 bernama Bayu Ar Taufiq bin Sunoto, berumur 45 tahun, agama

Islam, bekerja sebagai petani, berkediaman di Kemiri Barat Nomor 35,

Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dihadapan sidang

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga

dekat Pemohon 1;

2) Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak,

anak para Pemohon yang pertama yang bernama Dewangga

Yudhistira Alvaronizam lahir tanggal 5 September 2013 sebelum

Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon 2 di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 13

Februari 2017;

3) Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon sebelum

menikah resmi, Para Pemohon menikah pada bulan Januari 2013

secara agama islam dengan wali ayah kandung Pemohon 2

bernama Sardjono dengan diwakilkan kepada Pak Kyai Mawahib

dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan

oleh 2 orang saksi, yaitu saya sendiri Suwarto bin Suwadi dan

Bayu Ar Taufiq bin Sunoto;

Page 58: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

43

4) Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 selama ini tidak pernah

bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

11. Pertimbangan Hukum Para Majelis Hakim

Setelah semua bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Para

Pemohon di depan persidangan, Para Majelis Hakim memiliki beberapa

pertimbangan yang berupa :

a. Bahwa status Pemohon 1 saat itu adalah duda cerai sedang Pemohon

2 adalah Janda Cerai;

b. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon 2, Pemohon 2 bercerai

dengan suami pertama di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga

dan putus pada tanggal 16 Januari 2013, dalam keadaan ba’da

dukhul;

c. Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan para saksi tersebut, Para

Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan pertanyaan maupun

pernyataan apapun dan Para Pemohon memohon penetapan;

d. Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk

berita acara pemeriksaan perkara ini;

e. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

f. Bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada tanggal 5

Mei 2017 adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak

terhadap satu orang anaknya yang bernama orang anak bernama

Dewangga Yudhistira Alvaronizam, dikarenakan Para Pemohon

Page 59: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

44

kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak

tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang

secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sidorejo Kota Salatiga;

g. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotocopi Surat

Keterangan Penduduk, yang telah dibubuhi materai cukup dan telah

dicocokan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti

bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat tinggal di wilayah

hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah

diajukan sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 1989, sehingga permohonan Para Pemohon

dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

h. Bahwa bukti P.3, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup,

dinazegelen, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya, maka telah

terbukti bahwa pada tanggal 5 September 2013 telah lahir seorang

anak laki-laki dari ibu yang bernama Ony Suciati (Pemohon 2) dan

ayah yang bernama Pamuji Eko (Pemohon 1);

i. Bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga

yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokan dengan surat

aslinya, ternyata cocok, dan dihubungkan dengan bukti P.3 maka

telah terbukti bahwa anak yang bernama Dewangga Yudhistira

Alvaronizam adalah anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Page 60: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

45

j. Bahwa terhadap permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang

Asal Usul Anak maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih

dahulu keabsahan nikah antara Pemohon 1 dan Pemohon 2;

k. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon 2 serta dihubungkan

dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada saat

menikah, status Pemohon 2 adalah janda cerai;

l. Bahwa karena status Pemohon 2 adalah janda cerai maka disamping

harus memenuhi rukun dan syarat yang lain, harus pula diketahui

dengan jelas apakah saat menikah Pemohon 2 masih dalam masa

iddah atau sudah habis masa iddah;

m. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon 2, Pemohon 2 cerai dengan

suami pertama pada tanggal 16 Januari 2013 dan Pemohon 2

menikah dengan Pemohon 1 pada tanggal 17 Januari 2013;

n. Bahwa masa tunggu bagi seorang janda berdasarkan ketentuan Pasal

153 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, “Apabila perkawinan putus

karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3

(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari,

dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”;

o. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Huruf b Kompilasi Hukum

Islam “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

dengan wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang

masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”;

Page 61: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

46

p. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah

ditemukan fakta bahwa Pemohon 2 saat menikah dengan Pemohon 1

masih dalam masa iddah yang mana dilarang untuk melakukan

perkawinan dengan pria lain, dengan demikian perkawinan yang

dilakukan Pemohon 1 dan Pemohon 2 pada tanggal 17 Januari 2013

adalah tidak sah;

q. Bahwa meskipun perkawinan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2

tidak sah namun karena dalam perkawinan itu telah melahirkan

seorang anak bernama Dewangga Yudhistira Alvaronizam dan secara

hukum harus mendapatkan perlindungan maka untuk kepastian

hukum perlu ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon 1 dan

Pemohon 2;

r. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, Pasal 43 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah

sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan

Page 62: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

47

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

s. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan

dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al

Islami Wa Adillatuhu Jilid 7 halaman 690 karya Wahbah Az

Zuhaili sebagai berikut :

أو كان الزواج الصحيح أو الفسيد سبب إلثبات النسب. و طريق لثبوته فاسدا

زواجا عرفيا يف الواقع، فمىت ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد

يت به املرأة خاص دون سجيل يف سجالت الزواج الرمسية، ثبت نسب كل ما

من أوالد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah

merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu

kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan,

walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang

dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad

tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan

secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang

Page 63: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

48

dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri

(yang bersangkutan)”;

t. Bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka

permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak

tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon 1 dan Pemohon

2;

u. Bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut,

maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, untuk

menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

v. Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

menurut Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

12. Amar Penetapan

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-

undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan

perkara ini, kemudian Majelis Hakim mengadili dengan Amar sebagai

berikut :

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Page 64: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

49

b. Menetapkan anak yang bernama Dewangga Yudhistira Alvaronizam

lahir pada tanggal 5 September 2013 adalah anak dari Pemohon 1

dan Pemohon 2;

c. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya

perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00- (Dua

ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Salatiga pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12

Ramadlon 1438 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Salatiga oleh Majelis Hakim Drs. H. Anwar Rosidi, sebagai Hakim Ketua

Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H dan Drs. Moch. Rusdi, M.H, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah,

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon 1 dan Pemohon 2.

Kemudian penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22

Juni 2017.

Dan untuk melengkapi Penetapan di atas penulis melakukan

wawancara dengan bapak Salim,M.H. majelis hakim yang menangani

perkara tersebut. Hasil wawancara itu adalah sebagai berikut tidak perlu tes

DNA karena kedua orang tua / Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengakui

bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon 1 dan Pemohon 2

Bahwa sebelum mengajukan permohonan Asal usul anak tersebut

Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan Isbat nikah, dan

Page 65: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

50

ditolak dikarenakan Pemohon 2 bercerai dengan suami sebelumnya dan

putus pada 16 Januari 2013 dan kemudian menikah lagi dengan Pemohon

1 pada 17 Januari 2013, dan majelis hakim menganggap bahwa perceraian

tersebut belum inkracht van gewijsde / berkekuatan hukum tetap, maka

Pemohon 2 ketika itu belum dianggap bercerai dengan suami yang lama.

Dan dikarenakan Pemohon 2 masih dianggap berstatus istri yang sah dari

suami yang lama, maka terdapat larangan menikah dalam pernikahan

Pemohon 1 dan Pemohon 2 (Salim, wawancara, 27 Juli 2018).

Page 66: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

51

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM

PENETAPAN NOMOR 040/Pdt.P/2017/PA.Sal

A. Keabsahan Pernikahan Para Pemohon

Sebelum penulis membahas tentang keabsahan anak Para Pemohon,

penulis ingin sedikit menganalisa pernikahan Para Pemohon. Bahwa

Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan perkawinan menurut agama

Islam pada tanggal 17 Januari 2013 di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang

Kabupaten Semarang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2 yaitu

Bapak Sardjono bin Ahmat Asmui umur 64 tahun alamat Candiwesi RT.03

RW.04 Desa Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dengan dibimbing oleh

Alm. Kyai Mawahib dan disaksikan oleh Bayu Ar Taufik bin Sunoto umur 44

tahun alamat Kemiri Barat No. 35 Kota Salatiga dan Suwarto bin Suwardi

umur 65 tahun alamat Desa Reksosari Rt.10 Rw.1 Kecamatan Suruh,

Kabupaten Semarang dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon 2 serta dihubungkan dengan

keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada saat menikah status

Pemohon 2 adalah janda cerai dan dikarenakan status Pemohon 2 adalah

janda cerai maka harus diketahui dengan jelas apakah saat menikah Pemohon

2 masih dalam masa iddah atau sudah habis masa iddah.

Dalam Pasal 153 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, “Apabila

perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid

Page 67: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

52

ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)

hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.

Sedangkan Pemohon 2 cerai dengan suami pertama pada tanggal 16 Januari

2013, kemudian Pemohon 2 menikah dengan Pemohon 1 pada tanggal 17

Januari 2013. Pasal 40 Huruf b Kompilasi Hukum Islam “Dilarang

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena

keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah

dengan pria lain”. Didasari pertimbangan atas pasal tersebut maka telah

ditemukan fakta bahwa Pemohon 2 saat menikah dengan Pemohon 1 masih

dalam masa iddah yang mana dilarang untuk melakukan perkawinan dengan

pria lain, dengan demikian perkawinan yang dilakukan Pemohon 1 dan

Pemohon 2 pada tanggal 17 Januari 2013 adalah tidak sah.

Perkawinan yang tidak sah dianggap sabagai pernikahan yang rusak

atau fasid (Salim dan Rusdi, Wawancara, 15 Maret 2019). Suatu ibadah

dikatakan Batil adalah ketika sesuatu ibadah yang rukunnya tidak lengkap,

akan tetapi ibadah dikatakan Fasid adalah sesuatu ibadah yang beberapa

syaratnya belum terpenuhi. Seperti pada kasus Para Pemohon diatas, bahwa

Para Pemohon menganggap pernikahan mereka adalah sah, dikarenakan

mereka sudah melaksanakan akad nikah dengan rukun yang lengkap, akan

tetapi karena ketidaktahuan Para Pemohon, sehingga mereka tidak

mengetahui jikalau ada beberapa syarat yang belum mereka penuhi, yakni

belum terpenuhinya masa iddah bagi Pemohon 2.

Page 68: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

53

B. Keabsahan Anak Para Pemohon

1. Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bahwa dikatakan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk

mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya

sendiri”. Dan dijelaskan juga dalam penjelasan atas Pasal tersebut

ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya,

dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk

menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan

orang tua kandungnya sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang

tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang

tuanya.

Dan penulis berpendapat bahwa anak adalah pilar utama dalam

pembangunan suatu bangsa, dan anak merupakan generasi penerus dari

orang tuanya. Oleh sebab itu anak harus dilindungi, diawasi, dan diberi

perlindungan dengan sebaik-baiknya terutama dari oratua kandungnya

agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi

terciptanya suatu Negara yang baik dan bermartabat apabila anak tersebut

menjadi pemimpin di kemudian hari nanti. Dan untuk

menumbuhkembangkan anak dengan baik, seseorang anak memerlukan

orang tua untuk mendidiknya dan memberi perlindungan terhadap anak

tersebut agar mereka tetap tumbuh dan berkembang dengan semestinya.

Page 69: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

54

Dan diperlukan sosok kedua orang tua untuk mengasuh anak

tersebut, serta memberi pengawasan ekstra terhadap lingkungan yang

kurang baik. Karena banyak sekarang terjadi kenakalan remaja di

lingkungan kita pada saat ini. Hal ini terjadi disebabkan oleh karena

berkurangnya pengawasan yang diberikan oleh Orang taunya. Tanpa

adanya pengawasan yang ketat terhadap anak dan memberikan pendidikan

yang baik kepada anak, maka anak akan bergabung dengan komunitas-

komunitas yang terlarang dan dengan demikian akan menggelapkan

kehidupan anak. Oleh karena itu sangat penting peran orang tua bagi

seorang anak, terutama anak yang masih dalam masa belajar dan

berkembang.

2. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Tanggal tanggal 27 Februari 2010

Bahwa Penulis mengutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal tanggal 27 Februari 2010, Pasal 43

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Page 70: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

55

Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa Pasal 43 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Yang dimaksud

ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin bisa dimaknai dengan tes DNA

(deoxyribose nucleic acid) atau tes terhadap suatu asam nukleat yang

menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk

hidup. Akan tetapi dikatakan juga dalam Putusan MK tersebut “dapat

dibuktikan dengan alat bukti lain menurut hukum”, dan alat bukti yang

diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg. 1866 KUHPerdata terdiri atas:

a. Alat bukti tertulis (surat)

b. Alat bukti saksi

c. Persangkaan

d. Pengakuan

e. Sumpah

Dalam penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal majelis hakim

tidak memerintahkan Para Pemohon untuk melakukan tes DNA,

dikarenakan Para Pemohon mengakui bahwa anak bernama Dewangga

Yudhistira Alvaronizam adalah anak biologis dari Pemohon 1 dan

Pemohon 2. Pada dasarnya pengakuan dari Para Pemohon itu sudah

mengikat, akan tetapi majelis hakim membutuhkan juga keterangan dari

Page 71: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

56

saksi. Dan setelah mendapatkan Pengakuan dari Para Pemohon dan Saksi

akhirnya muncullah persangkaan hakim/pendapat hakim.

3. Pendapat Prof. Wahbah Az Zuhayli

Beliau Prof. Wahbah Az Zuhayli berpendapat bahwa ada beberapa

cara menentukan/ menetapkan nasab yakni:

الزواج الصحيح أو الفسيد سبب إلثبات النسب.أ

a. Melalui Pernikahan Sah Atau Fasid

Pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara atau

dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab

seorang anak kepada kedua orangtuanya sekalipun pernikahan dan

kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait

(Az-Zuhaili,Vol.7,1987,690).

لنسب أو ادعاء الولد.ب اإلقرار

b. Melalui Pengakuan atau Gugatan Terhadap Anak

Pengakuan terhadap nasab dibagi menjadi 2 macam

yakni:

1) Pengakuan Anak untuk Diri Sendiri

Pengakuan anak dengan cara ini dilaksanakan secara

langsung, misalnya si Fulan mengatakan “bahwa anak itu adalah

anakku”. Jika pernyataan ini memenuhi ketentuan yang telah

Page 72: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

57

ditetapkan oleh hukum Islam, maka anak tersebut menjadi anak sah

bagi yang mengakuinya. Ketentuan tersebut adalah :

a) Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya.

Apabila ayahnya dari si anak tersebut tidak diketahui.

Apabila ayah dari si anak tersebut diketahui, maka pengakuan

dianggap batal, karena Rasulullah SAW melaknat seseorang

yang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab

dengannya.

Dalam sebuah hadist telah dikatakan :

عليه وسلم يـقول من عت النيب صلى ا عنه قال مس عن سعد رضي ا

ر أبيه فاجلنة عليه حرام ادعى إىل غري أبيه وهو يـع لم أنه غيـ

“Dari Sa’ad RA berkata, Aku mendengar RasulullahSAW berkata : Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selainayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlahayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”.

b) Pengakuan itu logis.

Maksudnya adalah seseorang yang mengaku ayah dari

anak tersebut, Usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui

sebagai nasabnya. Demikian pula apabila seseorang mengakui

nasab seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang

mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat

dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti tentang siapa

Page 73: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

58

yang berhak terhadap anak dimaksud (Az-

Zuhaili,Vol.7,1987,691).

c) Apabila anak itu telah baligh dan berakal (menurut jumhur

ulama) atau telah mumayiz (menurut ulama mazhab Hanafi)

maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut.

Akan tetapi, syarat ini tidak terima ulama dari kalangan mazhab

Maliki, karena menurut mereka, nasab merupakan hak dari anak,

bukan ayah (Az Zuhaili,Vol.7,1987,691).

d) Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan

bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan, karena perzinaan

tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak (Az-Zuhaili,

Vol.7,1987, 691).

ج. البينة

c. Melalui Pembuktian

Alat bukti adalah hal menentukan nasab adalah berupa

kesaksian, dimana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekadar

pegakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang

lain sebagai penguat (Az-Zuhayli,Vol.7,1987,692). Sedangkan dalam

pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya

pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh

adanya alat bukti berupa saksi yang benar.

Page 74: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

59

4. Pendapat Dr. Nurul Irfan

Dr. Nurul Irfan dalam bukunya “Nasab dan Status Anak dalam

Hukum Islam” menambahkan lagi satu cara dalam menetapkan nasab

yakni dengan cara :

a. Melalui Perkiraan (Qiyafah) Atau Undian (Qur’ah)

Penetapan nasab melalui perkiraan (qiyafah) ini masih

diperselisihkan oleh para ulama. Pengertian qiyafah secara etimologi

berarti menelusuri jejak, adapun secara terminologi upaya

menghubungkan nasab seseorang atas dasar kemiripan sifat, rupa atau

warna kulit, dengan menggunakan ilmu atau cara-cara

tertentu(Irfan,2013,109). Cara penetapan nasab seperti ini dibenarkan

berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

ها دخل علي مسرورا رسول هللا صلى هللا عليه وسلمإن عن عائشة رضي هللا عنـ

رق أسارير وجهه فـقال آنفا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد أمل تـرى أن جمززا نظر تـبـ

قال أبـو عيسى هذا حديث حسن صحيح فـقال هذه األقدام بـعضها من بـعض

نة هذا احلديث عن الزهري عن عروة عن عائشة و أمل تـر أن زاد فيه وقد روى ابن عيـيـ

جمززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما

فـقال إن هذه األقدام بـعضها من بـعض

Page 75: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

60

Dari Aisyah berkata, suatu hari Rasulullah SAW masuk ke

rumahku dalam keadaan gembira seraya berkata wahai Aisyah apakah

kamu tahu Mujazziz Al-Mudallaji yang masuk dan melihat Usamah

serta Zaid (anak dan bapak), keduanya menutup kepalanya dengan kain

beludru, tetapi kaki keduanya kelihatan, maka Nabi berkata,

sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya merupakan bagian dari yang

lain. (HR.Muttafaq Alaih)

Berkaitan dengan penafsiran di atas, Al-Asqalani dan Al-

Baghawi mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat ketika itu

meragukan Usamah itu benar-benar anak kandung Zaid, sebab Zaid

mempunyai kulit yang sangat putih sementara Usamah, anak

kandungnya berkulit hitam legam. Kabar tentang keraguan masyarakat

ini sampai didengar oleh Rasulullah melalui Mujazziz Al-Mudallaji dan

ketika itu sikap Rasulullah justru bergembira, tidak mengelak, dan

menyangkal tentang kebenaran berita itu (Al-Asqalani. Vol.12, 57).

Keceriaan wajah Nabi SAW dan sikap beliau yang tidak

menyangkal ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama yang terdiri dari

Imam Asy-Syafi’I, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan Al-

Auza’i bahwa qiyafah (penentuan nasab berdasarkan keserupaan sifat

rupa atau warna antara anak dengan ayah), bisa dibenarkan. Akan

tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persengketaan nasab

anak yang dialami oleh dua orang hanya dapat diselesaikan atas dasar

hadis al-wald lil firasy tidak bisa hanya sekadar melalui qiyafah (Az-

Page 76: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

61

Zuhayli,Vol.7,1987,680). Pendapat Imam Abu Hanifah ini sangat ketat

dan tegas. Boleh jadi hal ini dikemukakan oleh beliau dalam rangka

agar terjadi langkah yang hatifhati dan supaya terdapat upaya

pengetatan dalam masalah klaim hubungan nasab antara anak dengan

ayah kandungnya. Sebab masalah nasab ini pasti akan berimplikasi

pada berbagai hak keperdataan Islam lain yang meliputi hak memiliki

hubungan nasab itu itu sendiri, hak perwalian, hak nafkah, dan hak

kewarisan.

Sedangkan argumentasi utama yang dijadikan sandaran oleh

jumhur ulama pada saat mereka bersepakat menganggap metode

qiyafah sebagai salah satu cara menetapkan nasab adalah sikap ceria

dan gembira Rasulullah SAW ketika mendengar cerita Mujazziz Al-

Mudallaji, salah seorang ahli dalam bidang menelusuri nasab anak,

tentang Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah yang mana antara

keduanya, bapak dan anak sangat berlainan warna kulitnya. Keceriaan

sikap Nabi sebagai dalil hukum ini tampaknya tidak bisa dipungkiri

oleh jumhur ulama, sebab di antara tiga kategori hadis Nabi adalah

taqrir, atau sikap beliau yang juga bisa dijadikan sebagai dalil dalam

penetapan status hukum sesuatu.

Dalam masalah ini, Khalil Ahmad(Irfan,2013,105), menjelaskan

bahwa sikap gembira Rasulullah di atas, mengandung dua pengertian,

bisa jadi beliau merestui dengan ucapan Mujazziz Al-Mudallaji, sebagai

seorang penelusur nasab yang merupakan ketentuan pasti bahwa

Page 77: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

62

Usamah memang benar-benar anak Zaid, di samping itu sikap Nabi

juga bisa berarti penolakan terhadap anggapan masyarakat jahiliyah

yang berupaya membatalkan nasab Usamah kepada Zaid. Oleh sebab

itu, kemungkinan kedua inilah yang lebih kuat.

Lebih lanjut ia uraikan, bahwa adanya metode qiyafah dalam

menetapkan nasab ini tidak lain justru menodai risalah Nabi yang

ajarannya didasarkan atas Wahyu Illahi. Kalau sekiranya cara ini

memang disyariatkan, berarti pensyariatan li’an dalam Alquran hanya

sia-sia, sebab dalam qiyafah aspek terpenting yang ditonjolkan hanya

unsur kesamaan antara anak dengan bapak atau saudara. Sehingga kalau

antara keduanya ada kesamaan, maka jelas bahwa ketika suami

melakukan li’an terhadap istrinya dalam keadaan berdusta, yang

akibatnya ia harus dihukum hadd karena menuduh zina, tetapi kalau

antara keduanya tidak ada kemiripan, maka berarti istri terbukti berzina

dan harus dikenai hukuman hadd zina.

Di samping metode qifayah dalam persoalan persengketaan

nasab ini juga dikenal metode undian atau qur’ah. Akan tetapi, Ibnu Al-

Qoyyim mengatakan bahwa undian ini sebagai cara paling akhir, ketika

benar-benar tidak bisa ditempuh melalui pengakuan, pembuktian, atau

perkiraan (Al-Qoyyim, Vol.3, 121). Jadi ketika masih bisa ditempuh

dengan metode lain maka metode qur’ah ini harus dihindari, sebab cara

ini bersifat spekulatif yang jauh dari indikasi kea rah kebenaran. Dan

dalil yang berkenaan dengan metode undian ini adalah berikut :

Page 78: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

63

ليمن وقعوا على امرأة يف عن زيد بن أرقم قال أيت على رضى هللا عله بثالثة وهو

طهر واحد فسأل اثـنني أتقران هلا هلذا قاال ال حىت سأهلم مجيعا فجعل كلما سأل

لذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثـلثي اثنني قاال ال فأقرع بينهم فأحلق الولد

الدية قال فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فضحك حىت بدت نواجذه

Dari Zaid bin Arqam, berkata Ali Radhiyallahu anhu ketika ada

di Yaman pernah didatangi tiga orang laki-laki yang sama-sama

menyetubuhi seorang wanita dalam satu kali masa suci, maka Ali

bertanya kepada dua orang di antara mereka, apakah kalian berdua

mengakui bayi ini? mereka menjawab tidak, sampai akhirnya Ali

bertanya kepada ketiga-tiganya, setiap kali Ali bertanya kepada dua

orang di antara mereka selalu menjawab tidak sehingga akhimya Ali

mengundi mereka dan menasabkan anak bayi tersebut dengan salah

seorang yang mendapatkam undian tersebut dan membebananinya 2/3

diyat. Zaid bin Arqam berkata bahwa hal itu diceritakan kepada Nabi

SAW sehingga beliau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. (HR.

Abu Dawud dan An-Nasa'i) (An-Nasa’i, Hadist Nomor 3488).

Page 79: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

64

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor

040/Pdt.P/2017/PA.Sal. tentang Asal Usul Anak, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara asal usul anak tersebut, hakim Pengadilan

Agama Salatiga telah menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon 1

dan Pemohon 2 adalah fasid, dikarenakan Gugatan cerai Pemohon 2

dengan suami pertama putus pada 16 Januari 2013, dan Putusan tersebut

Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 1 Februari 2013, akan tetapi

Pemohon 1 menikahi Pemohon 2 pada 17 Januari 2017 dan bukan

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Dan ini sudah melanggar Larangan

Pernikahan yang terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

2. Dan perkara Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal tersebut di atas dikabulkan

dengan pertimbangan hukum yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, Pasal 43 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalil fiqhiyah

yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu karya

Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 690.

Page 80: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

65

3. Dan anak yang bernama Dewangga Yudhistira Alvaronizam adalah anah

sah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya dalam identitas

Dewangga Yudhistira Alvaronizam sudah dapat mencantumkan kata

“bin” Pemohon I, (Dewangga Yudhistira Alvaronizam bin Sri Pamuji

Eko Sudarko) dan sudah bisa dibuatkan Akta Kelahiran atas anak

tersebut dan disebutkan di dalam Akta Kelahiran tersebut bahwa anak

bernama Dewangga Yudhistira Alvaronizam adalah anak dari ayah Sri

Pamuji Eko Sudarko dan Ibu Ony Suciati.

B. SARAN

1. Kepada seluruh penghulu non-Pegawai Pencatat Nikah diharapkan

memperhatikan rukun dan syarat para calon mempelai terlebih dahulu,

agar tidak timbul masalah yang lebih besar di kemudian hari. Namun

alangkah lebih baik lagi jika pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai

undang-undang yang berlaku. Yakni dengan dicatatkan di Pegawai

Pencatat Nikah yang berwenang.

2. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, diharapkan untuk kedepan lebih

teliti dalam penulisan penetapan dan putusan, sehingga tidak terjadi

kesalahan dalam penulisan para pihak, saksi, dan unsur lain yang

terdapat pada suatu putusan atau penetapan.

Page 81: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

66

DAFTAR PUSTAKA

Abdul kadir, Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra

Aditya Bakti

Al-Asqolani, Ahmad Ali bin Hajar, 842 H. Fath Al Bari fi Syarh Al Bukhori,

Mesir : Maktabah As Salafiyyah.

Al Jauziyyah, Ibnu Al Qoyyim, 1987. Zad Al Ma’ad, Beirut : Muassasah Ar-

Risalah.

Ali, Zainuddin, 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Az Zuhayli, Wahbah, 1987, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Damaskus : Dar Al-

Fikr.

Bunyamin, Mahmudin & Hermanto, Agus. 2017. Hukum Keluarga Islam.

Bandung : CV Pustaka Setia.

Harahap, M. Yahya .1975. Hukum Perkawinan Nasional. Medan : Zahir Trading

Hathout, Hassan. 2004. Panduan Seks Islami, cet.ke-1. Jakarta : Pustaka Zahra.

Irfan, Nurul. 2013. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Jakarta : Amzah

Pers.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), https://kbbi.kemdikbud.go.id.

Kemenag RI, 2011. Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya.

Khusen, Moh. 2011. Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim. Salatiga :

Stain Salatiga Press.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia.

Page 82: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

67

Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:

Kencana Prenadamedia Group.

Mertokusumo, Sudikno, 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta :

Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno, 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:

Liberty

Mughniyah, Muhammad Jawad, 2006. Fiqih Lima Madzhab, Jakarta : Lentera

Basritama.

Musawwamah‚ Siti. 2012. Laporan Riset dengan Judul “Pro-Kontra Atas Putusan

Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak

Luar Kawin Dengan Ayah Biologis” : STAIN Pamekasan.

Nasa’I, Imam, 915 M. Sunan An Nasa’I, Depok : Gema Insani.

Rofiq, Ahmad, 1997. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, cet.ke-3. Jakarta : UI-

Press.

Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional, cet.ke-3. Jakarta : Rineka Cipta.

Syarifuddin, Amir, 2002. Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam

Kontemporer di Indonesia, Cet.ke-1. Jakarta : Ciputat Pers.

Syarifuddin, Amir, 2006. Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh

Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta : Kencana.

Page 83: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

68

Syarifudin, Amir, 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : Putra

Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak.

Widyaningsih, Rika Wahyu. 2015. Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis

Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri Di Masa Iddah:

Studi Penetapan 0132/PDT.P/2013/PA.JBG” : UIN Sunan Ampel

Surabaya.

Page 84: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

69

LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara tertentu pada tingkat

pertama telah menjatuhkan penetapan seba­ gai berikut dalam perkara permohonan

Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Sri Pamuji Eko Sudarko bin Zaenal Yasin, umur 52 tahun, agama Islam,

pekerjaan PNS Dokter, tempat tinggal Waturumpuk, RT 01,

RW 01, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota

Salatiga, sebagai Pemohon I;

Ony Suciati binti Sardjono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat

tinggal di Waturumpuk RT.01 RW. 01 Kelurahan Kauman

Kidul Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, sebagai Pemohon

II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya:

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan Asal

Usul Anak tanggal 5 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Page 85: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

70

Salatiga dengan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal tanggal 5 Mei 2017, mengajukan

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 11 telah melangsungkan perkawinan

menurut agama islam pada tanggal 17 Januari 2013 didesa Candi dengan

wali nikah ayah kandung Pemohon 11 yaitu bapak Sardjono bin Ahmat

Asmui umur 64 th alamat Candiwesi rt 03 rw 04 Desa Bugel dengan

dibimbing oleh alm kyai mawahib dan disaksikan oleh Bayu Artaufik bin

Sunoto umur 44 th alamat kemiri barat no 35 Salatiga dan Suwarto bin

Suwardi umur 65 th alamat Reksosari Suruh Rt 10 Rw 1 Suruh dengan

mas kawin seperangkat alat sholat.

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 11 telah

melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang

anak laki laki bernama Dewangga Yudhistira Alvaronizam yang lahir pada

tanggal 5 september 2013 diRumah Sakit Mitra Setia Ungaran;

3. Bahwa atas kelahiran anak tersebut tidak dapat dibuatkan akte

Kelahirannya, karena Perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 11 sampai

anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 11 mencatatkan perkawinan

di KUA Sidorejo Salatiga pada tanggal 13 Februari 2017 dengan

mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039 / 007/11/2017,Namun

demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar

dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon 1 dan Pemohon 11 yang

lahir pada 5 september 2013;

Page 86: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

71

5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 11 sangat membutuhkan penetapan

Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya

akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon 1 dan Pemohon

11 sanggup mengajukan bukti bukti tentang asal usul anak tersebut

Bahwa oleh karena itu Pemohon 1 dan Pemohon 11 mengajukan

Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Salatiga dan

mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 11;

2. Menetapkan anak bernama Dewangga Yudhistira Alvaronizam yang lahir

tanggal 5 september 2013 adalah anak Pemohon 1 dan Pemohon 11;

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil Kota

Salatiga untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para

Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan

membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para

Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon I Nomor :

3373/SKT/20170427/00127 tanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Page 87: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

72

2. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon II Nomor :

3373/SKT/20170427/00129 tanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3373011004170002

tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diberi materai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor

42/IX/2013 tanggal 05 September 2013, yang dikeluarkan oleh RS Mitra

Setia. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Suwarto bin Suwadi, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan

swasta, tempat kediaman di Dusun Dawangan, RT 10, RW 1, Desa

Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang; Dihadapan sidang

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga

dekat Pemohon I;

Page 88: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

73

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak

para Pemohon yang pertama yang bernama DEWANGGA

YUDHISTIRA ALVARONIZAM lahir tanggal 5 September 2013

sebelum Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 13

Pebruari 2017;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah

resmi, para Pemohon menikah pada bulan Januari 2013 secara Agama

Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama SARDJONO

dengan diwakilkan kepada pak Kyai Mawahib dengan mas kawin

berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi,

yaitu saya sendiri Suwarto bin Suwadi dan Bayu Ar Taufiq bin

Sunoto;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai

dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah duda cerai sedang Pemohon II

adalah Janda Cerai;

2. SAKSI 2, Bayu Ar Taufik, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

tempat kediaman di Kemiri Barat Nomor 35, Kelurahan Salatiga,

Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Dihadapan sidang saksi tersebut

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai

berikut :

Page 89: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

74

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga

dekat Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak

para Pemohon yang pertama yang bernama DEWANGGA

YUDHISTIRA ALVARONIZAM lahir tanggal 5 September 2013

sebelum Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 13

Pebruari 2017;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah

resmi, para Pemohon menikah pada bulan Januari 2013 secara Agama

Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama SARDJONO

dengan diwakilkan kepada pak Kyai Mawahib dengan mas kawin

berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi,

yaitu saya sendiri Suwarto bin Suwadi dan Bayu Ar Taufiq bin

Sunoto;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai

dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Menimbang bahwa status Pemohon I saat itu adalah duda cerai sedang

Pemohon II adalah Janda Cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II bercerai dengan

suami pertama pada bulan Januari 2013, dalam keadaan ba’da dukhul;

Page 90: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

75

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan keterangan para saksi tersebut

para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon

penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonannya pada

tanggal 5 Mei 2017 adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap

satu orang anaknya yang bernama orang anak bernama : DEWANGGA

YUDHISTIRA ALVARONIZAM , Para Pemohon kesulitan dalam mengurus

Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon

melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotocopy

Surat Keterangan Penduduk, yang telah dibubuhi materai cukup dan telah

dicocokan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa

Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan

Agama Salatiga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon

I dan Pemohon II telah diajukan sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon dapat

diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Page 91: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

76

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi yang telah bermaterai

cukup, dinasegeln, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti

bahwa pada tanggal 5 September 2013 telah lahir seorang anak laki-laki dari ibu

yang bernama Ony Suciati (Pemohon II) dan ayah yang bernama Pamuji Eko

(Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotocopy Kartu

Keluarga yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokan dengan surat

aslinya, ternyata cocok, dan dihubungkan dengan bukti P.3 maka telah terbukti

bahwa anak yang bernama DEWANGGA YUDHISTIRA ALVARONIZAM

adalah anak Pemohon I dan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II

tentang asal usul anak maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu

keabsahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II serta dihubungkan

dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada saat menikah status

Pemohon II adalah janda cerai;

Menimbang bahwa karena status Pemohon II adalah janda cerai maka

disamping harus memenuhi rukun dan syarat yang lain, harus pula diketahui

dengan jelas apakah saat menikah Pemohon II masih dalam masa iddah atau sudah

habis masa iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II , Pemohon II cerai

dengan suami pertama pada bulan Januari 2013 dan Pemohon II menikah dengan

Pemohon I juga pada bulan Januari 2013;

Page 92: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

77

Menimbang bahwa masa tunggu bagi seorang janda berdasarkan ketentuan

KHI pasal 153 (b) “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu

bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90

(sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh)

hari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan KHI pasal 40 (b) “Dilarang

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan

tertentu yaitu seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria

lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah

ditemukan fakta bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih dalam

masa iddah yang mana dilarang untuk melakukan perkawinan dengan pria lain,

dengan demikian perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada

tanggal 17 Januari 2013 adalah tidak sah;

Menimbang bahwa meskipun perkawian antara Pemohon I dan Pemohon

II tidak sah namun karena dalam perkawinan itu telah melahirkan seorang anak

bernama DEWANGGA YUDHISTIRA ALVARONIZAM dan secara hukum

harus mendapatkan perlindungan maka untuk kepastian hukum perlu ditetapkan

sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor

46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “Anak yang

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

Page 93: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

78

ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga

ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas

sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa

Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

ق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا يف الزواج الصحيح أو الفسيد سبب إلثبات النسب. و طري

الواقع، فمىت ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل يف سجالت

يت به املرأة من أوالد .الزواج الرمسية، ثبت نسب كل ما

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah

merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu

kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan,

walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang

dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad

tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta

pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak

Page 94: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

79

yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari

suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut,

maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut

ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulankan permohonan Para Pemohon

tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, untuk menerbitkan akta kelahiran

dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini

dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan

dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.--

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama DEWANGGA YUDHISTIRA

ALVARONIZAM lahir pada tanggal 5 September 2013 adalah anak dari

Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00- (Dua ratus empat puluh

satu ribu rupiah).

Page 95: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

80

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Salatiga pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 M . bertepatan dengan tanggal 12

Ramadlon 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Salatiga oleh kami Drs. H. ANWAR ROSIDI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.

H. SALIM, S.H., M.H dan Drs. MOCH. RUSDI, M.H, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim

Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI ZULAIKHAH, sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ANWAR ROSIDI

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. SALIM, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. MOCH. RUSDI, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Page 96: ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN FASID (STUDI PENETAPAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi judul Asal Usul... · nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan

81

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,00

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

5. Biaya Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinyaOleh

Pengadilan Agama SalatigaPanitera

Drs. H. Mahadi